Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan sejumlah permasalahan yang dinilai signifikan pada sektor energi dan tata kelola BUMN.

Hal ini tercantum pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2025 yang disampaikan secara resmi oleh BPK ke DPR, Selasa (21/4/2026).

"IHPS turut memuat berbagai permasalahan signifikan yang memerlukan perhatian bersama," terang Ketua BPK Isma Yatun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Isma memaparkan bahwa pada pemeriksaan atas ketahanan energi sektor minyak dan gas bumi, auditor menemukan permasalahan soal pemenuhan cadangan energi dari bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) yang belum memadai.

Padahal, cadangan energi dimaksud sudah diamanatkan dalam kebijakan energi nasional dan dapat memengaruhi efektivitas pemerintah dalam mencapai target ketahanan sektor minyak dan gas bumi.

BPK juga menemukan permasalahan inefisiensi dalam tata kelola dan strategi ketersediaan pupuk.

Dalam IHPS II/2025, BPK menemukan inefisiensi atas rata-rata rasio konsumsi gas untuk pabrik amonia PT Pupuk Indonesia (Persero) yang lebih tinggi dari standar.

Sejumlah penyebabnya adalah faktor usia pabrik yang sudah tua, pemeliharaan pabrik yang tidak memadai, dan jumlah hari downtime pabrik yang tinggi.

Terkait dengan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN, hasil pemeriksaan BPK menemukan kelemahan monitoring pengawasan dokumen kredit dan ketidakhati-hatian atas pengelolaan kredit pemilikan rumah (KPR) oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN.

"Sehingga berpotensi merugikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan atas penyelesaian sertifikat yang berlarut-larut," lanjut Isma.

Terakhir, BPK turut menyoroti hasil pemeriksaan soal perhitungan bagi hasil migas pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Petronas Carigali Ketapang II, dan KKKS Pertamina EP.

"Ditemukan permasalahan biaya operasional sebesar Rp2,17 triliun yang seharusnya tidak dapat dibebankan sebagai cost recovery," pungkas Isma.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memproyeksikan lonjakan kebutuhan gas dari konsumen menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kenaikan ini dipicu bertambahnya pelanggan kecil, komersial, industri, serta pengguna bahan bakar gas (BBG).

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, menyatakan jumlah pelanggan kecil, komersial, dan industri pada periode Nataru 2025 diperkirakan meningkat 7,3 persen menjadi 6.179 pelanggan, dibanding 5.760 pelanggan pada Nataru 2024.

Dari sisi konsumsi BBG, PGN juga memprediksi kenaikan signifikan. Konsumsi pada periode Nataru 2025 diproyeksikan mencapai 24.800 liter setara premium (LSP) atau meningkat 34,7 persen dibanding periode Nataru 2024 yang sebesar 18.416 LSP.

“Kami telah memitigasi dan memastikan keandalan seluruh SPBG kami dan juga MRU atau Mobile Refueling Unit yang dikelola anak perusahaan untuk keamanan para pengendara yang menggunakan bahan bakar gas,” ujar Fajriyah dalam Media Briefing Satgas Nataru Pertamina di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Saat ini, PGN mencatat memiliki lebih dari 817.000 pelanggan. Jumlah itu terdiri dari 3.334 pelanggan komersial dan industri, 2.845 pelanggan kecil, serta lebih dari 800.000 pelanggan rumah tangga. PGN juga menyalurkan gas bumi ke pembangkit listrik, termasuk PLN Group, melalui jaringan pipa sepanjang lebih dari 34.000 kilometer, 16 SPBG, MRU, dan tiga terminal LNG.

Menjelang Nataru 2025, PGN mengaktifkan tim Satgas Nataru yang terintegrasi dengan Pertamina Group untuk menjaga keandalan pasokan. “Menjelang periode Nataru tahun 2025 ini kami telah melakukan berbagai upaya pengamanan dan memastikan kehandalan tersebut melalui tim Satgas Nataru yang juga bergabung dengan tim Satgas dari Pertamina Grup,” tambah Fajriyah.

PGN juga meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada pelanggan melalui berbagai kanal untuk mempercepat penanganan masukan dan keluhan. Sistem monitoring tekanan jaringan dilakukan secara real time oleh PGN Group.

Selain itu, PGN memperkuat tim penanganan gangguan yang siaga 24 jam guna memastikan seluruh infrastruktur dan pasokan gas rumah tangga berjalan lancar dan aman. “Antisipasi gangguan suplai gas telah kami mitigasi setelah memastikan seluruh suplai dapat berjalan dengan baik dari para pemasok kami. Penguatan keamanan juga kami terus lakukan bersama aparat penegak hukum,” tutup Fajriyah.