Sumedang (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, mengatakan Surat Edaran (SE) nonton bareng (nobar) Piala Dunia diterbitkan untuk mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan momentum tersebut dalam menggerakkan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah.

Bima dalam kunjungannya di Jatinangor, Sumedang, Kamis, menyebut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2.7/4657/SJ tersebut menjadi upaya guna menciptakan perputaran ekonomi di tengah tingginya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia.

“(Terkait Surat Edaran) Pak Menteri ingin agar pendapatan asli daerah ini terus naik, ekonomi daerah berputar. Salah satunya adalah bagaimana kepala daerah bisa menginisiasi nobar-nobar,” katanya.

Ia menjelaskan bawah pemanfaatan momentum ajang olahraga internasional tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata di daerah.

Menurutnya, berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah dapat membuka peluang usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan gairah aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

“Ini kan bukan saja kemudian menyatukan anak-anak muda dalam satu forum-forum yang santai, tetapi juga menggairahkan perekonomian, targetnya ke sana,” ujarnya.

Bima juga mengungkapkan pemerintah pusat mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan kepala daerah dalam menindaklanjuti surat edaran tersebut melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat luas.

Ia menyebut sejumlah kepala daerah telah melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menyambut Piala Dunia yang mampu menghidupkan ruang publik sekaligus aktivitas ekonomi daerah.

“Para kepala daerah melaporkan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini, hal yang sederhana tapi sangat bermakna,” sambutnya.

Ia menambahkan, momentum Piala Dunia diharapkan dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah sebagaimana kebijakan cuti bersama dan libur panjang yang selama ini terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Menurut catatan kebijakan cuti bersama, long weekend itu kan mendorong ekonomi, menyumbang pertumbuhan ekonomi. Dan kita berharap momentum Piala Dunia, bukan saja nontonnya tetapi ekonominya juga,” ujarnya.

Pemerintah berharap momentum Piala Dunia 2026 dapat dimanfaatkan secara optimal oleh daerah untuk meningkatkan perputaran ekonomi, memperkuat usaha masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Sertifikasi kesehatan tumbuhan yang diterbitkan Badan Karantina Indonesia menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing bawang merah asal Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Sertifikasi kesehatan tumbuhan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing bawang merah asal Bima di pasar nasional," kata Kepala Karantina NTB Ina Soelistyani dalam pernyataan di Mataram, NTB, Senin.

Ina mengatakan sertifikat karantina memberikan jaminan bahwa komoditas yang diperdagangkan telah memenuhi standar kesehatan tumbuhan, sehingga lebih mudah diterima oleh pasar tujuan.

Balai Karantina NTB memperketat pengawasan karantina sebagai upaya menjaga kualitas pertanian guna mendukung keberlanjutan distribusi bawang merah Kabupaten Bima sebagai salah satu komoditas strategis penopang pasokan pangan nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut Kabupaten Bima memproduksi sebanyak 945.150 kuintal bawang merah atau setara 94.155 ton dari lahan seluas 8.957 hektare pada tahun 2025.

Bima merupakan pilar ketahanan pangan nasional lantaran menjadi salah satu daerah penghasil bawang merah terbesar secara nasional di luar Pulau Jawa.

Petugas Karantina Satuan Pelayanan Bima, Abdul Salam, mengatakan ratusan ton bawang merah keluar setiap pekan dari wilayah Bima menuju ke berbagai daerah mulai dari Sulawesi, Jawa, Kalimantan, hingga kawasan timur Indonesia.

Ia menilai distribusi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan untuk pasar domestik dan stabilitas harga pangan nasional.

"Sebelum diberangkatkan (keluar Bima), setiap pengiriman menjalani pemeriksaan fisik dan administrasi guna memastikan keamanan serta kualitas komoditas," ucap Abdul.

Karantina NTB melakukan pemeriksaan untuk memastikan komoditas yang dikirim memenuhi standar kesehatan tumbuhan dan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Aktivitas pemeriksaan meliputi pengecekan kondisi umbi, kadar air, hingga pengambilan sampel guna memastikan bawang merah tetap dalam kondisi baik selama proses distribusi.

"Kepatuhan pelaku usaha dan pengawasan karantina yang konsisten menjadi kunci dalam menjaga kelancaran distribusi serta rantai pasok pangan nasional," pungkas Abdul.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng menjajaki perluasan kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Salah satu upaya untuk memperkuat kolaborasi antara kedua belah pihak, Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng Mas Waris melakukan audiensi dengan Bupati Kebumen Lilis Nuryani. Dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Berdaya pada Rabu (03/06/2026) tersebut, Bank Jateng mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama kolaboratif.

Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyambut baik inisiatif dan komitmen Bank Jateng untuk berjalan beriringan dengan pemerintah daerah. Sinergi ini diharapkan mampu membawa dampak positif yang nyata bagi pengelolaan keuangan dan roda perekonomian di Kebumen.

"Kami membahas peluang kerja sama strategis, mulai dari penguatan sektor ekonomi, peningkatan layanan kepada masyarakat, hingga dukungan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berkelanjutan," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (11/6/2026).

Terdapat empat pilar utama yang menjadi fokus dalam penjajakan kemitraan ini, yaitu penguatan sektor ekonomi lokal, peningkatan aksesibilitas layanan publik, tata kelola keuangan daerah yang transparan, serta prinsip keberlanjutan untuk pembangunan jangka panjang.

Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Mas Waris, menegaskan komitmen Bank Jateng untuk menyelaraskan gerak langkah perbankan dengan visi pemerintah daerah. Sejumlah peluang kerja sama yang dibahas dalam pertemuan tersebut di antaranya adalah pengembangan ekosistem pembiayaan berbasis sektor unggulan, fokus pada pengentasan kemiskinan dan UMKM naik kelas, strategi mendorong investasi.

"Bank Jateng tidak ingin hanya menjadi lender atau penyalur kredit, tetapi menjadi orkestrator ekosistem ekonomi daerah sebagai mitra strategis Pemkab dalam menggerakkan ekonomi Kebumen secara sistemik,” katanya.

SEMARANG, KOMPAS.com — PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengembangan produk berbasis riset melalui peresmian Laboratorium Farmakologi di kawasan pabrik Sido Muncul di Kabupaten Semarang, Selasa (9/6/2026).

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar, serta pengguntingan pita bersama Direktur Utama Sido Muncul Dr (HC) Irwan Hidayat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dr Zulfachmi Wahab, SpPD, Subsp HOnkM(K), FINASIM, serta Wakil Bupati Kabupaten Semarang, Dra Hj Nur Arifah.

Bagi Sido Muncul, keberadaan laboratorium tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menggabungkan kekayaan pengetahuan herbal Indonesia dengan pendekatan ilmiah modern.

Melalui fasilitas tersebut, perusahaan ingin memastikan bahwa produk-produk yang dikembangkan tidak hanya dikenal berdasarkan pengalaman empiris masyarakat, tetapi juga memiliki dukungan data dan penelitian yang memadai.

"Tidak banyak perusahaan jamu yang memiliki laboratorium farmakologi. Ini penting untuk membuktikan keamanan dan khasiat produk," ujar Irwan Hidayat saat peresmian laboratorium.

Menurut dia, penguatan riset akan menjadi salah satu fokus utama perusahaan dalam beberapa tahun ke depan, seiring upaya mendorong produk-produk herbal Indonesia agar semakin diterima berdasarkan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Dalam beberapa bulan ke depan atau dalam setahun ini, kami berharap mendapatkan lebih banyak bukti ilmiah terhadap produk-produk kami maupun produk jamu secara umum. Kalau khasiatnya belum optimal, kami akan perbaiki. Orientasinya adalah berbasis riset," kata Irwan.

Perkuat riset produk unggulan

Sebagai informasi, laboratorium Farmakologi Sido Muncul telah berdiri sejak 2001 dan menjadi salah satu fasilitas riset yang digunakan perusahaan untuk mendukung pengembangan berbagai produk. Seiring meningkatnya kebutuhan penelitian, laboratorium kemudian dipindahkan ke gedung permanen yang lebih representatif dan mulai beroperasi di lokasi baru pada 2020.

Selama lebih dari dua dekade beroperasi, laboratorium tersebut telah digunakan untuk berbagai penelitian, mulai dari uji toksisitas akut, uji toksisitas subkronis, uji teratogenik, hingga pengujian terkait stamina dan keamanan produk. Hasil-hasil penelitian tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengembangan produk perusahaan.

Salah satu produk yang menjadi fokus penguatan riset adalah Tolak Angin. Untuk menjaga mutu, keamanan, dan khasiat produk, Sido Muncul bekerja sama dengan sejumlah institusi akademik, antara lain Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro serta Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma.

Penelitian yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengujian mutu bahan baku herbal, uji keamanan penggunaan jangka panjang, hingga penelitian klinis. Melalui kerja sama tersebut, perusahaan berupaya memastikan bahwa setiap klaim yang disampaikan kepada masyarakat memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Selain Tolak Angin, laboratorium juga digunakan untuk mendukung penelitian berbagai produk lain yang tengah dikembangkan perusahaan. Salah satunya SM-Diabe.

Menurut Irwan, hasil pengujian awal pada hewan percobaan (tikus) menunjukkan adanya perbedaan respons kadar gula darah antara kelompok yang diberikan SM-Diabe dan kelompok kontrol.

"Dalam uji pada tikus, yang diberi SM-Diabe menunjukkan kenaikan gula darah yang tidak signifikan setelah 15 menit dan kembali normal dalam dua jam. Sementara tikus tanpa SM-Diabe mengalami lonjakan yang lebih tajam," ujar Irwan.

Ia menegaskan bahwa temuan tersebut merupakan bagian dari penelitian awal yang dilakukan untuk memperoleh bukti ilmiah sebelum dilakukan pengembangan dan penelitian lanjutan.

Menurut Irwan, kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem penelitian yang kredibel. Selain memperkuat validitas hasil riset, kerja sama tersebut juga membuka ruang bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang obat bahan alam Indonesia.

"Kami siap bekerja sama dengan universitas sebagai pembimbing penelitian. Mendapatkan bukti empiris lebih cepat menjadi hal yang penting untuk mendukung pengembangan produk," ujarnya.

Menjawab tantangan informasi di ruang digital

Selain produk herbal, laboratorium tersebut juga digunakan untuk mendukung penelitian berbagai kategori produk lain yang dimiliki perusahaan, termasuk minuman berenergi Kuku Bima.

Irwan mengatakan masih banyak informasi yang beredar di masyarakat yang mengaitkan konsumsi minuman berenergi dengan berbagai gangguan kesehatan tanpa didukung data yang memadai. Karena itu, menurut dia, penelitian ilmiah menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih objektif kepada publik.

"Makanya saya membuat penelitian ini supaya masyarakat percaya bahwa semua produk yang sudah melalui proses dan mendapatkan izin dari BPOM telah melalui evaluasi yang ketat," katanya.

Ia menambahkan bahwa laboratorium saat ini juga tengah melakukan berbagai pengujian untuk memperoleh data yang lebih komprehensif terkait keamanan produk. Menurut dia, hasil-hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan yang lebih kuat dibandingkan informasi yang tidak jelas sumbernya.

Irwan menyayangkan adanya berita hoaks yang mengaitkan kerusakan ginjal dengan kebiasaan mengonsumsi minuman berenergi Menurutnya, faktor utama pemicu kerusakan ginjal tetap pada gaya hidup yang tidak sehat.

"Saya pernah dapat berita banyak mahasiswa atau orang yang yang rusak ginjalnya karena minum energy drink. Banyak kan beritanya?" ujar Irwan.

Ia mendapati fakta bahwa pemicu kerusakan ginjal pada mereka bukanlah karena minuman berenergi, melainkan yang lain, misalnya minum alkohol berlebihan.

“Orang kalau ginjalnya sudah enggak memenuhi syarat, makan daging juga enggak boleh, garam pun enggak boleh," tambahnya.

Adapun riset mendalam terhadap minuman berenergi yang dilakukan Sido Muncul di laboratorium farmakologi menemukan bahwa dalam dua minggu uji coba, tidak ada kematian pada tikus. Dalam waktu dekat, tikus akan dibedah untuk mengetahui kerusakan pada ginjal.

"Jadi (tikus) diminumin satu saset, 4,5 saset yang yang ketiga 12,44 saset, dua minggu tidak mati. Saat ini sudah jalan 12 hari untuk subkronis, tiga minggu subkronis. Nanti, kami lihat setelah satu bulan dan bedah. Hasilnya dikirim ke Undip atau ke patolog-patolog untuk mengecek apakah ada kerusakan pada ginjalnya," jelas Irwan.

Irwan turut mengimbau masyarakat untuk lebih mengedepankan informasi yang berasal dari lembaga resmi dan hasil penelitian ilmiah dibandingkan berbagai informasi yang beredar di media sosial.

"Minuman berenergi kami aman. Kalau tidak, tak mungkin dapat izin dari BPOM. Uji laboratorium farmakologi kami buat agar masyarakat itu percaya," kata Irwan.

Dukungan BPOM

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengapresiasi langkah Sido Muncul memperkuat kapasitas penelitian melalui Laboratorium Farmakologi. Menurut dia, keberadaan fasilitas tersebut sejalan dengan tugas BPOM dalam memastikan keamanan, mutu, dan efikasi produk yang beredar di masyarakat.

"Tugas BPOM adalah memberikan tiga jaminan, yaitu keamanan, mutu, dan efikasi. Ketiganya harus berbasis data dan bukti ilmiah," kata Taruna.

Ia menilai tidak banyak industri herbal yang memiliki fasilitas penelitian farmakologi sendiri. Karena itu, keberadaan laboratorium tersebut dapat menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing produk herbal Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

Menurut Taruna, setiap produk yang memperoleh izin edar telah melalui proses evaluasi yang ketat. Namun, keberadaan laboratorium penelitian akan semakin memperkuat dasar ilmiah yang mendukung pengembangan produk-produk tersebut.

Dorong hilirisasi riset herbal Indonesia

Senada dengan itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfachmi Wahab menilai laboratorium farmakologi dapat menjadi jembatan antara kekayaan tradisi jamu Indonesia dengan pendekatan ilmiah modern.

Menurut dia, penelitian yang dilakukan secara berkelanjutan akan membantu mempercepat transformasi produk herbal dari sekadar berbasis pengalaman empiris menuju produk yang memiliki standar ilmiah yang lebih kuat.

"Laboratorium Farmakologi memegang peran penting untuk membuktikan keamanan, khasiat, dan dosis obat alam melalui penelitian berbasis saintifik," kata Zulfachmi.

Ia juga mendorong kolaborasi yang lebih luas antara industri, perguruan tinggi, dan pemerintah untuk mempercepat pengembangan obat bahan alam Indonesia.

Bagi Sido Muncul, kehadiran Laboratorium Farmakologi menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk memperkuat budaya riset di dalam perusahaan.

Melalui dukungan data dan pembuktian ilmiah yang lebih kuat, perusahaan berharap produk-produk unggulannya, termasuk Tolak Angin dan berbagai kategori produk lainnya, dapat terus berkembang dan semakin dipercaya masyarakat.

"Kami ingin hasil-hasil riset ini memperkuat kepercayaan publik terhadap produk asli Indonesia," kata Irwan lagi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang Iduladha, lapak penjualan hewan kurban mulai bermunculan di berbagai sudut kota. Dari pinggir jalan hingga lahan kosong di kawasan permukiman, para pedagang mulai mendatangkan sapi dan domba untuk memenuhi permintaan masyarakat yang meningkat setiap tahun.

Di balik ramainya musim kurban, para pelaku usaha mengaku bisnis ini bukan sekadar soal jual beli hewan, tetapi juga soal menjaga kualitas ternak, membangun kepercayaan pelanggan, hingga menghadapi persaingan harga yang semakin ketat.

Muhamad Ridwan Rizky Nugroho (26), pemilik Ridwan Farm, menjadi salah satu penjual hewan kurban yang rutin membuka lapak setiap musim Iduladha. Tahun ini, ia menyewa lapak di kawasan Cawang, Jakarta Timur, dan Ciputat, Tangerang Selatan.

Ridwan mengatakan usaha kurban keluarganya sebenarnya sudah berjalan sejak 2015. Namun, aktivitas jual beli hewan secara lebih serius baru mulai dikembangkan pada 2025. Ia menjual domba dan sapi lokal yang didatangkan dari Sumedang dan sekitarnya.

“Hewan biasanya baru kami kirim sekitar dua minggu sebelum Iduladha untuk display di Jakarta. Sebelumnya perawatan memang sudah dilakukan peternak di daerah asal,” ujarnya saat ditemui di lapaknya.

Menurut Ridwan, menjaga kondisi hewan menjadi hal paling penting menjelang musim kurban. Ia rutin memastikan jadwal pakan, pemberian vitamin, hingga kondisi kandang agar hewan tidak mudah stres sebelum disembelih.

Selain itu, ia juga cukup selektif memilih peternak yang menjadi mitra pemasok ternak. Baginya, kualitas hewan menjadi faktor utama agar pelanggan kembali membeli setiap tahun.

Di Ridwan Farm, harga domba dijual mulai Rp3,8 juta hingga Rp4,3 juta per ekor. Sementara sapi lokal dipasarkan di kisaran Rp26 juta sampai Rp28 juta tergantung ukuran dan bobot.

Pada musim kurban tahun lalu, Ridwan mengaku mampu menjual sekitar 70 ekor domba dan dua ekor sapi. Meski persaingan antarlapak cukup ramai, ia tetap optimistis usahanya bisa bertahan.

“Kalau soal persaingan pasti ada, tapi yang penting tetap jaga kualitas dan pelayanan. Rezeki sudah ada yang atur,” katanya.

Hal serupa dirasakan Firmansyah (29), pemilik Althaf Qurban di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Berbeda dengan Ridwan, Firman memilih fokus menjual sapi lokal asal Bima, Nusa Tenggara Barat.

Ia mengatakan latar belakang keluarganya sebagai peternak sapi membuat dirinya lebih memahami pasar sapi kurban dibanding jenis hewan lain.

“Di Bima memang peternaknya banyak. Saya lihat potensinya besar kalau dibawa ke Jakarta karena pasarnya lebih luas,” ujarnya.

Firman mulai membuka lapak kurban pada 2023 setelah merantau ke Jakarta untuk mengembangkan usaha keluarga. Jenis sapi yang dijual terdiri dari sapi Bali atau Bima dan sapi Peranakan Ongole (PO), dengan sapi PO menjadi jenis yang paling banyak dicari pelanggan.

Harga jual sapi di lapaknya bervariasi mulai Rp20 juta hingga Rp50 juta tergantung ukuran dan bobot hewan.

Untuk menarik pembeli, Firman menawarkan sejumlah layanan tambahan seperti pengiriman gratis, pembayaran uang muka, hingga perawatan hewan tanpa biaya tambahan sampai hari penyembelihan. Ia juga memanfaatkan media sosial Instagram melalui akun @althaf.qurban untuk promosi dan penjualan.

Menurut Firman, menjaga kebersihan kandang dan kesehatan ternak menjadi perhatian utama, terutama untuk mencegah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sempat menjadi kekhawatiran para peternak dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam satu musim kurban, Althaf Qurban mampu menjual hampir 60 ekor sapi. Meski tren penjualan terus meningkat, ia mengaku risiko usaha tetap ada, mulai dari hewan sakit hingga stok yang belum terjual mendekati Iduladha.

Menariknya, Firman menilai persaingan antarpenjual hewan kurban di kawasan lapak justru berjalan cukup sehat. Para pedagang biasanya saling membantu jika ada pembeli yang mencari jenis sapi tertentu.

“Kalau ada yang cari sapi limosin biasanya saya arahkan ke lapak lain. Nanti kalau mereka cari sapi lokal, gantian diarahkan ke saya,” katanya.

Ke depan, Firman berencana menambah stok sapi dan membuka lapak di lokasi lain yang lebih ramai. Namun, ia mengaku tetap ingin fokus pada penjualan sapi lokal Bima yang dinilai lebih sesuai dengan kemampuan modal usahanya saat ini.

Pengalaman Ridwan dan Firman menunjukkan bahwa bisnis hewan kurban bukan hanya usaha musiman yang mengandalkan momen Iduladha.

Di balik ramainya penjualan, ada proses panjang menjaga kualitas ternak, membangun relasi dengan pelanggan, hingga mempertahankan kepercayaan di tengah persaingan pasar yang semakin ramai.

BALIKPAPAN - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dalam menjawab tantangan pembangunan. Selain itu kepemimpinan yang adaptif, terampil, dan mampu membaca dinamika global, nasional hingga lokal juga menjadi faktor yang sangat penting.

Kepala daerah kini menghadapi dinamika yang jauh lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Mulai dari dampak geopolitik global hingga kebijakan nasional yang terus berkembang, serta tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

“Saat ini sebagai orang yang pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah memimpin daerah, saya sangat memahami suasana kebatinan betapa tidak mudahnya jadi Kepala Daerah, Bupati, Wali Kota atau Gubernur. Ada tiga tantangan sekaligus yang saat ini dihadapi oleh teman-teman Kepala Daerah yang mungkin agak berbeda dibanding generasi pertama Kepala Daerah langsung,” ujar Bima Arya di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026).

Dia menjelaskan, tantangan tersebut mencakup aspek global yang berdampak langsung pada inflasi dan stabilitas ekonomi daerah, dan perubahan kebijakan nasional yang menuntut adaptasi cepat. Serta kewajiban kepala daerah dalam memenuhi janji politik dan pelayanan publik.

Lebih lanjut, Bima Arya menegaskan, pentingnya penerapan konsep statecraft dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kepala daerah tidak hanya dituntut cerdas, tetapi juga harus terampil dan dapat dipercaya.

“Cerdas saja tidak cukup, kata Presiden kalau tidak terampil. Terampil itu secara teknis bisa cepat begitu, tapi terampil belum tentu handal. Handal itu trusted atau terpercaya. Kata Presiden ya harus handal, bisa dipercaya, kedua terampil, cepat, dan ketiga cerdas,” tegasnya.

Dalam konteks peningkatan PAD, Bima Arya mencontohkan berbagai praktik inovatif yang telah dilakukan sejumlah daerah, seperti optimalisasi pengelolaan reklame, perbaikan sistem parkir, hingga skema kerja sama pemerintah dengan sektor swasta yang mampu memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor yang tidak selalu harus melalui pendekatan kelembagaan formal, tetapi dapat langsung menyasar isu-isu strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat. "Dan targetnya tentu dari forum ini nanti ada agenda-agenda yang akan diturunkan dalam aksi yang lebih konkret, karena kita ingin sinergi ini tidak hanya orientasinya pada kelembagaan formal, tetapi juga langsung pada isu-isu sektoral," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin memaparkan sejumlah inovasi yang dilakukan daerahnya dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program Siti Hawa Lari (Sistem Integrasi Ternak Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering).

"Di sini lah masyarakat kami mintakan kepada Bupati dan Wali Kota untuk paling utama menyiapkan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk pembesaran dari pada itik tersebut. Ternyata cukup bagus untuk menambah pendapatan dari pada masyarakat yang ada di kalsel.” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Bupati Sukamara H Masduki menjelaskan berbagai langkah konkret dalam pengendalian inflasi di daerahnya di antaranya Sidak Pasar, Gerakan Pangan Murah yang bekerja sama dengan BULOG, Operasi Pasar LPG, subsidi BBM untuk para nelayan hingga penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).

"Upaya pengendalian inflasi yang kami lakukan juga diperkuat melalui Gerakan Tanam Cepat Panen, Bantuan Petani dan Nelayan hingga penyaluran BLT hingga pasar murah bersubsidi," terangnya.

Sedangkan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyoroti upaya penurunan angka pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejumlah program yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang antara lain peningkatan pelatihan keterampilan, pelaksanaan program pemagangan dan sertifikasi tenaga kerja, penyediaan fasilitas peluang kerja, serta pembentukan forum komunikasi antara lembaga pelatihan dan industri di Kota Bontang.

"Kami punya Perda yang menjelaskan pemberi kerja wajib memperkerjakan tenaga kerja asli orang Bontang paling sedikit 75 persen, ini salah satu yang mendongkrak (penurunan) angka pengangguran di Kota Bontang," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan maksud usulan terkait denda kepada setiap warga negara yang mengurus kehilangan e-KTP. Sanksi yang dimaksud merupakan biaya cetak baru e-KTP.

"Yang menjadi masalah, yang dikritik itu adalah kata denda, ya kan, denda. Nah, sebetulnya yang dimaksud adalah biaya cetak baru. Jadi yang pertama itu kan gratis, tapi kalau cetak baru itu dikenakan tarif, gitu kira-kira. Biaya cetak baru," kata Bima Arya dikutip Jumat (24/4/2026).

Bima mengungkapkan bahwa untuk mencetak e-KTP memang gratis. Tetapi untuk cetak ulang karena kehilangan perlu dikenakan biaya. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki keterbatasan dalam kebutuhan anggaran tersebut.

"Saya mendapati laporan bahwa jumlah warga yang mencetak karena KTP-nya hilang itu banyak sekali. Sedangkan biaya untuk mencetaknya itu Rp10.000. Jadi kalau misalnya ada berapa ya, ada 1.500.000 saja warga yang hilang seluruh Indonesia, maka paling enggak akan keluar 15 miliar gitu untuk itu. Ya, sementara kan anggaran di Kemendagri kan terbatas juga," ujarnya.

"Anggaran di daerah-daerah terbatas. Mereka perlu bangun sekolah, bangun jembatan, dan lain-lain gitu," tuturnya melanjutkan.

Bisnis.com, MATARAM – Ribuan sapi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai dikirim ke luar daerah jelang Iduladha 2026.

Sapi tersebut mayoritas berasal Kabupaten Bima dan Sumbawa, dikirim untuk memenuhi permintaan sapi di Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta dan sekitarnya. Setiap tahun NTB mengirim sekitar 20.000 sapi, yang dikirim melalui Pelabuhan Gili Mas, Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik menjelaskan untuk memastikan kelancaran distribusi, Pemprov NTB telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Lalu Lintas Hewan Kurban 2026 melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-127 Tahun 2026, yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, hingga asosiasi peternak.

Kemudian mengatur penerbitan rekomendasi, izin, dan sertifikat veteriner secara terjadwal guna menghindari pengiriman bersamaan, menetapkan pembatasan jumlah pengiriman maksimal 20 truk/tronton per kabupaten/kota per hari, disesuaikan dengan jadwal kapal.

"Kami juga melakukan edukasi kepada peternak dan pelaku usaha agar menyesuaikan waktu pengiriman dengan ketersediaan kapal dan memastikan pelayanan lapangan, termasuk kesehatan hewan oleh dokter hewan serta penyediaan air minum melalui dukungan BPBD dan Karantina," jelas Aka, Kamis (16/4/2026).

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga telah berupaya menambah kapasitas angkutan laut dengan bersurat kepada Kementerian Perhubungan RI untuk penambahan armada kapal melalui Pelabuhan Lembar/Gili Mas serta optimalisasi jalur tol laut melalui Pelabuhan Bima.

“Upaya tersebut terus kami dorong, meskipun hingga saat ini penambahan armada belum sepenuhnya optimal. Namun demikian, pengaturan di daerah tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

Aka menegaskan bahwa secara keseluruhan, distribusi ternak tahun ini berlangsung aman dan terkendali, serta tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap peternak. Menurutnya, tantangan utama selama ini bukan pada tata kelola di daerah, melainkan keterbatasan moda transportasi laut, khususnya kapal pengangkut truk dan tronton.

“Isu penumpukan di pelabuhan sebenarnya merupakan persoalan yang hampir terjadi setiap tahun. Namun pada 2026 ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipatif sejak awal untuk meminimalkan hal tersebut,” ujarnya.

Yang penting adalah WFH ini tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan harus memastikan juga seluruh ASN bekerja sesuai dengan output-nya,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak akan mengganggu pelayanan publik.

“Yang penting adalah WFH ini tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan harus memastikan juga seluruh ASN bekerja sesuai dengan output-nya,” kata Bima Arya di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, penerapan WFH akan diatur secara selektif agar tidak berdampak pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menurut dia, sektor pelayanan publik seperti puskesmas, rumah sakit, dinas perhubungan, dan satuan polisi pamong praja tetap harus berjalan normal dan tidak dapat menerapkan kebijakan tersebut secara penuh.

Bima Arya menambahkan, Kementerian Dalam Negeri akan menyiapkan aturan teknis melalui surat edaran untuk mengatur pelaksanaan WFH di daerah.

Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai kelonggaran bekerja yang justru menurunkan produktivitas.

“Kita berharap tentu WFH ini tidak lantas kemudian mendorong para ASN justru untuk keluar rumah. Bukan kemudian malah menjadi seperti hari libur nasional,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah juga akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan ASN tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan.

“Kalau tidak melaksanakan tugas, meninggalkan tugas, ada aturan kepegawaian,” ungkap Bima.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan merumuskan dan menjabarkan aturan teknis agar pelaksanaan WFH berjalan sesuai dengan tujuan penghematan energi.

Menurutnya, pelaksanaan WFH kemungkinan dapat dimulai dalam waktu dekat setelah keputusan resmi ditetapkan oleh pemerintah.

Bima Arya menyebut pemerintah saat ini masih menunggu keputusan terkait pelaksanaan WFH yang akan ditetapkan melalui koordinasi lintas kementerian.

“Sesegera mungkin, kami masih menunggu keputusan arahan dari Bapak Presiden melalui Menko Perekonomian terkait WFH,” ucapnya.

Sementara itu, kebijakan WFH dirancang sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah dinamika global, termasuk untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tanpa mengurangi kinerja aparatur.

Pemerintah juga menekankan penerapan WFH akan disesuaikan dengan karakteristik tugas masing-masing instansi, sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan skema WFH direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia juga menyebutkan penerapan kebijakan tersebut untuk sektor swasta bersifat imbauan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menangkap bandar Koko Erwin terkait kasus narkoba eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan penangkapan itu bermula saat pihaknya memperoleh informasi soal Erwin yang akan melarikan diri ke Malaysia.

Berdasarkan informasi yang diterima penyidik, titik keberangkatan Erwin ke Malaysia melalui jalur laut ilegal di Tanjung Balai, Sumatra Utara. Pelarian Koko Erwin itu dibantu oleh Akhsan alias Genda dan Rusdianto.

"Diperoleh keterangan bahwa Erwin telah merencanakan penyeberangan ke Malaysia melalui jalur laut ilegal dan telah berkoordinasi dengan pihak yang menyiapkan kapal," ujar Eko dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).

Dia menjelaskan, dalam pelarian ini Rusdianto selaku fasilitator penyebrangan dihubungi seseorang untuk menyiapkan kapal penyeberangan ke Malaysia.

Meski sudah tahu Erwin jadi buronan, Rusdianto tetap membantu penyebrangan bandar narkoba itu ke Malaysia dengan pembayaran Rp7 juta.

"Pada 24 Februari 2026 sekitar pukul 20.00 WIB, Rusdianto mengantarkan Erwin ke titik keberangkatan di wilayah Tanjung Balai serta melakukan pembayaran biaya kapal sebesar Rp7.000.000," ujar Eko.

Selanjutnya, penyidik melakukan pengejaran terhadap Koko Erwin dan berhasil mencegahnya untuk melarikan diri ke Malaysia. Saat ditangkap, Erwin pasrah dan tidak melakukan perlawanan.

"Pada saat diamankan, Erwin tidak melakukan perlawanan dan selanjutnya dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta pengembangan terhadap pihak-pihak yang membantu proses pelarian," pungkasnya.

Sebagai tindak lanjut, kini Erwin tengah diperiksa di Bareskrim Polri. Selain itu, penyidik juga bakal melakukan gelar perkara untuk menetapkan status hukum pada Erwin.

Sekadar informasi, Erwin diduya berperan sebagai bandar yang menyetor uang dan narkoba kepada AKBP Didik lewat eks Kasatres Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi.

Berdasarkan hasil penyelidikan, total uang yang disetorkan Koko Erwin terkait kasus narkoba kepada AKBP Didik melalui Malaungi mencapai Rp1 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Belum genap dua bulan tahun 2026, institusi Polri kembali disorot atas sejumlah kasus pelanggaran yang dilakukan anggota baik itu di internal maupun eksternal. Kasus tersebut menjadi sorotan masyarakat di tengah wacana reformasi Polri.

Komisi III DPR RI telah memberikan delapan poin rekomendasi untuk Polri dalam rangka percepatan reformasi. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan bahwa delapan rekomendasi ini bersifat mengikat dan bakal ditindaklanjuti.

"Kami perlu menekankan bahwa rekomendasi DPR itu sifatnya mengikat, ya, dan tentu kita akan tindaklanjuti delapan poin reformasi tersebut," ujar Habiburokhman usai rapat dengan jajaran Polri di kompleks Parlemen, Senin (26/1/2026).

Di kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa delapan rekomendasi yang dikeluarkan DPR sudah sejalan dengan sikap Polri ke depannya.

Sayangnya, harapan kadang tak sesuai dengan realita. Di tengah sorotan ratusan juta masyarakat, anggota Brimob berinisial MS menganiaya seorang anak laki-laki AT (14) hingga berujung pada maut di Tual, Maluku.

Perlu diketahui, AT telah meninggal dunia usai diduga dianiaya anggota Brimob Bripda MS saat patroli cipta kondisi. Penganiayaan itu diduga dilakukan dengan menghantamkan helm MS kepada AT yang tengah melaju. Sebelumnya, nama Polri juga tercoreng akibat ulah Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang kini dipecat sebagai anggota Polri karena kasus dugaan peredaran narkoba.

4 Kasus yang Libatkan Anggota Polisi

Setidaknya, ada empat kasus yang mencolok terkait anggota Korps Bhayangkara itu, mulai dari dugaan penganiayaan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba.

Nah, berikut ini empat kasus terkait pelanggaran anggota Polri hingga Februari 2026:

1. Narkoba Kapolres Bima Kota

Kasus ini merupakan pengembangan perkara sabu Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi. Pada pemeriksaan Malaungi, terungkap fakta bahwa dirinya telah menerima uang dari bandar narkoba pada Juni-November 2025.

Dari pengakuannya, uang tersebut sebagian besar diserahkan langsung kepada AKBP Didik Putra yang masih menjabat sebagai Kapolres Bima Kota. Total uang yang diserahkan kepada AKBP Didik mencapai Rp2,8 miliar.

Setelah itu, Divpropam Polri melakukan interogasi terhadap AKBP Didik pada (11/2/2026). Hasilnya, Didik mengakui bahwa dirinya masih menyimpan barang bukti narkoba dalam sebuah koper yang dititipkan ke mantan anak buahnya, Aipda Dianita Agustina.

Pada hari yang sama, Dirtipidnarkoba Bareskrim dengan Biro Paminal Divpropam Polri menggeledah rumah Aipda Dianita yang berlokasi di Tangerang. Dari penggeledahan itu, terungkap koper Didik ini memuat sabu seberat 16,3 gram, ekstasi 49 butir dan 2 butir sisa pakai (23,5 gr), alprazolam 19 butir, Happy Five 2 butir dan ketamine 5 gram.

Singkatnya, AKBP Didik pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara narkoba ini. Dia juga telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri sejak Kamis (19/2/2026).

Kini, AKBP Didik telah dijebloskan ke tahanan oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Sementara itu, AKP Malaungi telah dipecat dari Polri dan ditahan di Polda NTB.

Atas perbuatannya, Didik dipersangkakan melanggar Pasal 609 ayat (2) huruf a UU RI No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI No.1/2026 tentang penyesuaian pidana dan Pasal 62 UU RI No.5/1997 tentang psikotropika Jo Lampiran 1 nomor urut 9 UU RI No.1/2026 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

2. Brimob Aniaya Siswa MTS di Maluku hingga Tewas

Peristiwa pemukulan anggota Brimob Bripda Mesias Siahaya terhadap siswa madrasah AT (14) terjadi di sekitar Kampus Uningrat, Kota Tual, Maluku pada Kamis (19/2/2026).

Bripda MS merupakan anggota Brimob Kompi 1 Batalyon C Pelopor yang melakukan patroli untuk memelihara Kamtibmas, salah satunya membubarkan aksi balap liar di Kota Tual.

Kala itu, dia mendapati AT dan kakaknya NK tengah melaju kencang dari Desa Ngadi menuju Tete Pancing. Berdasarkan keterangan keluarga, AT maupun NK tidak terlibat dalam aksi balap liar.

Pada saat itu, MS mengayunkan helm taktikalnya dan mengenai bagian kepala AT hingga terjatuh. Sejatinya, korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan medis. Namun, pada pukul 13.00 WIT, korban dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, NK mengalami patah tulang.

Atas perbuatannya, Bripda Mesias ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 35 juncto Pasal 14 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 474 ayat 3 KUHP.

Selain pidana, anggota Brimob ini juga telah disanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang etik yang berlangsung Senin (22/2/2026) hingga Selasa (23/2/2026) dini hari.

Majelis hakim etik yang dipimpin Kombes Indera Gunawan juga menyatakan Bripda Mesias telah melakukan tindakan kekerasan dan perilaku tidak patut dalam insiden penganiayaan siswa madrasah berinisial AT (14).

"Dari fakta persidangan, majelis menyimpulkan bahwa terduga pelanggar terbukti melanggar kewajiban menjaga kehormatan dan reputasi institusi, menaati norma hukum, serta larangan melakukan," ujar Kapolda Maluku Irjen Dadang dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).

3. Kasus Narkoba Perwira Polres Toraja Utara

Kasus ini ditangani oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, AKP Arian Efendi dan Kanit Narkoba Polres Toraja Utara, Aiptu Nasrul, diamankan lantaran diduga terlibat dalam peredaran narkoba.

Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari BAP bandar narkoba yang diduga menyetor uang ke oknum anggota yang berdinas di Polres Toraja Utara.

"Benar, kita sudah melakukan Penempatan Khusus [Patsus] untuk pemeriksaan awal," kata Zulham kepada wartawan, Minggu (22/2/2026).

Dalam hal ini, Mabes Polri memastikan setiap anggota yang terlibat dalam tindak pidana narkoba bakal ditindak tanpa pandang bulu.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan penindakan terhadap siapapun yang terlibat itu merupakan komitmen Polri dalam pemberantasan narkoba.

"Bapak Kapolri sebagai pimpinan Polri dalam berbagai kesempatan telah menegaskan komitmen kuat dalam penegakan hukum thd pelaku tindak pidana narkoba tidak terkecuali individu-individu Polri," ujar Isir kepada wartawan, Senin (23/2/2026).

Dia menambahkan, pihaknya tidak akan memberikan impunitas terhadap anggota Korps Bhayangkara yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

"Tidak ada toleransi dan tidak ada perlakuan istimewa [impunitas] terlebih bagi individu Polri yang terlibat," pungkasnya.

4. Senior Aniaya Polisi Muda di Sulsel

Kasus ini terendus usai anggota polisi Bripda DP (19) ditemukan meninggal dunia di asramanya. Berdasarkan laporan awal, DP disebut meninggal usai membenturkan kepalanya.

Namun, Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Djuhandani Rahardjo menyatakan tidak serta percaya atas laporan itu, sehingga dirinya melakukan penyelidikan secara mendalam.

"Di mana laporan awal yang kami terima, yang bersangkutan meninggal karena membenturkan kepala. Itu pertama kali kita mendengar laporan," kata Djuhandani dalam keterangan video, dikutip Selasa (24/2/2026).

Setelah dilakukan pendalaman secara scientific crime investigation dan visum oleh Biddokkes Polri, hasilnya, laporan terkait membentur-benturkan kepala dimentahkan.

Sebab, berdasarkan pemeriksaan Biddokkes Polda Sulsel telah menemukan sejumlah lebam di tubuh korban akibat diduga dianiaya.

"Setelah kita melaksanakan upaya pemeriksaan oleh Biddokes, kita temukan beberapa yang lebam dan kita yakini itu adalah penganiayaan," imbuhnya.

Di samping itu, Djuhadhani mengemukakan bahwa pihaknya juga telah menetapkan satu tersangka, yakni Bripda P, yang merupakan senior korban.

"Kita menetapkan satu orang tersangka atas nama P, pangkat Bripda, yang merupakan senior dari korban," pungkasnya.

LOMBOK BARAT - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Lombok Barat dan Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Akibatnya, lebih dari 1.500 jiwa terdampak banjir.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, banjir mengepung beberapa dusun di Desa Sekotong Batang dan Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Minggu (22/2/2026). Kejadian tersebut dilaporkan BPBD Kabupaten Lombok Barat pada 14.00 Wita.

“Sebanyak 182 kepala keluarga (KK) atau 708 jiwa terdampak peristiwa ini. Tidak ada laporan korban jiwa akibat banjir yang terjadi setelah hujan intensitas tinggi,” ujar Aam, sapaan Abdul Muhari, Senin (23/2/2026).

Petugas masih melakukan pendataan dan bersiaga di lapangan untuk mengantisipasi banjir susulan. Sehari sebelumnya, Sabtu (21/2/2026), banjir melanda tujuh desa di tiga kecamatan, Kabupaten Bima. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat kembali menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. “Sebanyak 241 KK atau 845 jiwa terdampak kejadian ini, sedangkan satu keluarga mengungsi sementara,” kata Aam.

BPBD Kabupaten Bima melaporkan adanya kerugian material di antaranya rumah rusak berat 1 unit, fasilitas terdampak di sektor pendidikan 2 unit serta tempat ibadah, kantor desa, dan pasar masing-masing 1 unit.

“Pada Minggu malam, banjir di Desa Labuhan Kenangan, Kecamatan Tambora, tinggi muka air antara 10-70 cm, sedangkan kondisi banjir di Desa Kawinda Na’e, Desa Rasabou dan Oi Panihi berangsur surut,” ujarnya.

Menyikapi potensi bahaya hidrometeorologi, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada. Pada wilayah NTB, peringatan dini cuaca masih terpantau di provinsi tersebut.

Perkembangan peringatan dini cuaca di NTB pada Senin (23/2/2026), pukul 09.50 Wita berpotensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada pukul 10.00 Wita.

“Situasi tersebut dapat berlangsung di beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Kota Mataram,” ucapnya.