Jika industri pupuk dapat dikelola dengan efisien, transparan, dan berkelanjutan, maka pangan berdaulat bukan hanya slogan, melainkan kenyataan.

Mataram (ANTARA) - Di kios-kios pupuk yang tersebar di Dompu dan Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), antrean petani kerap tampak sejak pagi. Mereka membawa KTP, satu-satunya syarat penebusan pupuk bersubsidi pada era digitalisasi.

Pemandangan itu menjadi simbol perubahan besar dalam tata kelola pupuk, sekaligus gambaran betapa kritikalnya pupuk bagi sentra jagung terbesar di NTB, wilayah yang selama satu dekade terakhir tumbuh sebagai motor produksi jagung nasional.

Berdaulat pangan tidak mungkin dicapai tanpa fondasi industri pupuk yang kuat. NTB yang menyumbang lebih dari separuh produksi jagungnya dari Dompu dan Bima, menjadi laboratorium penting untuk melihat bagaimana efisiensi pupuk menentukan produktivitas, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan ekologi.

Upaya perbaikan tata kelola, digitalisasi penyaluran, hingga transformasi rantai distribusi pupuk oleh Pupuk Indonesia adalah bagian dari ekosistem besar untuk memperkuat ketahanan pangan.

Namun, jejaknya di lapangan tidak selalu mulus. Ada gangguan distribusi, penyalahgunaan pupuk, hingga tekanan pada lahan yang beralih fungsi masif.

Di tengah itu semua, pertanyaannya tetap sama bagaimana membangun industri pupuk yang menopang pangan berdaulat, bukan sekadar menyediakan pupuk tetapi juga memastikan pemanfaatannya efektif?

Tantangan

NTB memiliki dua wajah sekaligus.

Di satu sisi, daerah ini menjadi salah satu lumbung jagung terbesar di Indonesia. Bulog menargetkan penyerapan 9.000 ton jagung tahun 2025 dari Bima dan Dompu, sebuah cerminan potensi yang terus meningkat.

Di sisi lain, tekanan terhadap ekosistem meningkat. Catatan terbaru Walhi menyebutkan lebih dari 30.000 hektare lahan perbukitan beralih fungsi menjadi ladang jagung dan memicu kerentanan banjir.

Perubahan lanskap itu menegaskan bahwa produksi pangan tidak bisa berdiri sendiri tanpa tata kelola lahan dan penggunaan pupuk yang efisien.

Efisiensi pupuk menjadi kata kunci. Bukan hanya tepat jenis, tetapi juga tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran. Pupuk yang berlebih mempercepat degradasi tanah, tetapi pupuk yang kurang membuat produktivitas mandek.

Tantangan itu menjadi semakin besar karena pupuk bersubsidi adalah komoditas strategis yang rentan penyalahgunaan.

Polisi telah menangani beberapa dugaan penyalahgunaan pupuk di Bima. Kelangkaan, harga melambung, hingga penjarahan truk pengangkut adalah cerita lama yang kembali muncul setiap musim tanam.

Situasi itu menunjukkan bahwa industri pupuk tidak hanya soal kapasitas produksi, tetapi juga integritas distribusi.

Digitalisasi menjadi jalan keluar yang dipilih Pupuk Indonesia. i-Pubers, aplikasi untuk penebusan pupuk bersubsidi, diperkenalkan kepada distributor dan kios resmi sebagai alat untuk memastikan pupuk tersalurkan sesuai rencana definitif kebutuhan kelompok.

Petani cukup membawa KTP, sisanya aplikasi akan merekam lokasi, waktu, dan jumlah pupuk yang ditebus melalui fitur biotagging. Data itu menjadi basis akuntabilitas, memutus praktik manipulasi, dan mempercepat validasi kebutuhan.

Namun digitalisasi saja tidak cukup. Serapan pupuk organik subsidi masih rendah. Padahal pupuk organik seperti Petroganik sangat vital untuk memperbaiki struktur lahan dan meningkatkan efisiensi pupuk kimia.

Dalam beberapa tahun terakhir, ketergantungan pada pupuk kimia meningkat seiring intensifikasi jagung. Pola seperti itu, jika terus berlanjut, berpotensi memerangkap petani dalam siklus kebutuhan pupuk yang makin tinggi tetapi produktivitas stagnan.

Di tingkat distribusi, Pelindo Lembar mencatat kenaikan distribusi pupuk sebesar 8,6 persen pada 2025. Angka itu menunjukkan kebutuhan yang terus meningkat.

Namun strategi distribusi yang kuat harus diimbangi pengawasan berlapis untuk memastikan pupuk benar-benar berakhir di tangan petani yang berhak.

Di titik ini, efisiensi bukan hanya soal teknis pemupukan, melainkan soal tata kelola.

Transformasi

Industri pupuk nasional, terutama melalui Pupuk Indonesia, sedang menjalani transformasi besar. Implementasi e-RDKK untuk 2026 menjadi tonggak penting.

Data yang akurat menjadi fondasi agar subsidi tidak salah arah. Pendataan yang realistis misalnya mencatat lahan tadah hujan hanya satu musim tanam menjadi kunci agar alokasi pupuk tidak bias dan tepat sasaran.

Dukungan ketersediaan pupuk terus diperkuat. Pupuk Indonesia menyiapkan 44.642 ton stok di gudang Lini III NTB, dengan realisasi penyaluran mencapai 236.172 ton sepanjang tahun 2025.

Urea masih mendominasi kebutuhan, sementara NPK dan organik mengisi struktur pemupukan yang lebih berimbang. Pada wilayah intensif jagung seperti Dompu dan Bima, produk NPK menjadi pilar untuk menunjang peningkatan produktivitas.

Transformasi juga menyentuh aspek edukasi. Sosialisasi pupuk organik dan pendampingan pemupukan tidak lagi menjadi agenda pinggir.

Ketika tanah mulai menurun kualitasnya akibat penggunaan pupuk kimia intensif, pupuk organik berperan mengembalikan kesuburan. Ini penting karena pangan berdaulat membutuhkan produksi yang berkelanjutan, bukan sekadar tinggi pada satu musim.

Di lapangan, pergeseran pola pikir petani menjadi penentu. Tanpa perubahan perilaku, struktur industri pupuk yang canggih tidak akan berdampak optimal.

Efisiensi penggunaan pupuk, praktik pertanian ramah lingkungan, dan pemetaan lahan menjadi kunci untuk mencegah pembabatan lahan yang berlebihan.

Dalam jangka panjang, pangan berdaulat harus berjalan seiring dengan tata kelola lingkungan yang sehat.

Transformasi industri pupuk juga harus memperhatikan dinamika distribusi. Kenaikan distribusi yang dicatat Pelindo Lembar merupakan kesempatan untuk memperkuat logistik agraria.

Pupuk yang mengalir lancar ke sentra produksi menjamin petani memiliki kepastian dalam perencanaan musim tanam.

Menuju pangan berdaulat

Pangan berdaulat tidak dibangun dalam sehari, tetapi ia ditentukan oleh kebijakan yang konsisten dan ekosistem yang saling terhubung. Industri pupuk merupakan salah satu pondasinya.

Di NTB, jejak efisiensi pupuk terlihat jelas dalam keberhasilan jagung, tetapi juga dalam tantangan ekologis yang mengintai. Transformasi Pupuk Indonesia adalah langkah penting, tetapi pekerjaan rumah masih banyak.

Pemda perlu menetapkan batas tegas dalam pembukaan lahan baru, sekaligus mempercepat pemulihan lahan yang sudah terdegradasi.

Validasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) harus benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan agar pupuk tepat sasaran. Edukasi pemupukan seharusnya menjadi agenda wajib setiap musim tanam.

Jika industri pupuk dapat dikelola dengan efisien, transparan, dan berkelanjutan, maka pangan berdaulat bukan hanya slogan, melainkan kenyataan.

Pada akhirnya, kedaulatan pangan bukan hanya persoalan produksi, tetapi soal keberanian membangun tata kelola yang menjadikan petani sebagai subjek utama, bukan sekadar penerima kebijakan.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah NTB mampu menjadi lumbung jagung nasional? Namun, apakah industri pupuknya mampu menopang lumbung itu secara berkelanjutan?

Sebab, masa depan pangan Indonesia ditentukan dari apa yang ditanam hari ini, dan bagaimana kita merawat tanahnya.

Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, GARUT- Kabupaten Garut menempati posisi penting dalam peta pangan Jawa Barat. Dengan kontribusi mencapai 51,75% terhadap total produksi jagung provinsi, wilayah ini ditetapkan sebagai salah satu sentra jagung utama di Jawa Barat.

Namun, di balik angka yang impresif itu, terdapat persoalan klasik; nilai tambah dari komoditas strategis ini belum tinggal di Garut.

Data Dinas Pertanian dan Bappeda Kabupaten Garut tahun 2024 menunjukkan, sebagian besar sentra jagung berada di wilayah tengah hingga utara seperti Limbangan, Karangpawitan, Banyuresmi, Caringin, Leles, dan Kadungora.

Kondisi agroklimat yang cocok serta daya simpan tinggi menjadikan jagung sebagai salah satu komoditas paling stabil di kabupaten tersebut.

Produktivitas jagung di Garut juga tergolong tinggi. Berdasarkan data Opendata Jabar 2025, rata-rata produktivitas mencapai 8,17 ton per hektare. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang masih berkisar di 5,5 ton per hektare.

Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Ketergantungan pada Pengepul

Masalah utama yang menjerat pertanian jagung di Garut terletak pada rantai tata niaga.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan petani di Garut pada umumnya menjual hasil panennya kepada pengepul. Hubungan mereka bukan semata urusan jual beli, melainkan terikat dalam sistem permodalan.

“Petani kita masih bergantung pada pengepul karena tidak memiliki akses langsung ke industri atau lembaga keuangan yang mau menalangi biaya tanam,” kata Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin.

Sebagian besar petani memperoleh modal tanam dari pengepul di awal musim, dan sebagai imbalannya, mereka wajib menjual hasil panen dengan harga yang telah ditentukan—sering kali di bawah harga pasar.

Akibat sistem itu, posisi tawar petani menjadi lemah. Harga jagung di tingkat petani sering kali hanya cukup untuk menutupi biaya produksi, tanpa ruang keuntungan yang memadai. Pengepul kemudian menjual jagung ke industri besar di luar daerah dengan margin yang jauh lebih tinggi.

Nilai Tambah ke Luar Garut

Hingga kini, tidak ada satu pun pabrik besar pengolahan jagung atau pakan ternak yang berdiri di Garut. Seluruh hasil panen dikirim ke luar daerah, antara lain ke PT Harim, PT Ojin di Brebes, PT Mustika di Tegal, dan PT Charoen Pokphand Indonesia di Banten.

Kondisi ini menjadikan Garut hanya berperan sebagai penyedia bahan baku mentah. Sementara, lapangan kerja bernilai tambah seperti pengeringan, penggilingan, dan formulasi pakan ternak justru diciptakan di luar wilayah.

“Secara ekonomi, Garut kehilangan multiplier effect dari sektor jagung. Jika satu pabrik pakan dibangun di Garut, nilai ekonomi jagung bisa meningkat dua sampai tiga kali lipat dari posisi sekarang," ujar Abdusy.

Meski stabil dari sisi produksi, budidaya jagung di Garut masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Lahan tanam sebagian besar berupa lahan kering yang sangat bergantung pada curah hujan.

Lebih dari 80% varietas yang ditanam adalah jenis hibrida, yang menuntut biaya benih tinggi dan pasokan dari pasar bebas.

Selain itu, sebagian besar petani belum memiliki alat pengering yang memadai. Kadar air jagung pascapanen sering kali melebihi standar industri yang mensyaratkan sekitar 14%. Akibatnya, hasil panen kerap dihargai lebih rendah oleh pengepul.

“Di musim hujan, kadar air bisa naik sampai 18%. Tanpa pengering mekanis, petani terpaksa menjual cepat karena takut busuk,” ujar salah satu petani di Karangpawitan.

Tren produktivitas menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Tahun 2016, produksi jagung Garut tercatat mencapai 768.744 ton dengan luas lahan 86.025 hektare.

Namun pada 2019, angka itu turun tajam menjadi 519.446 ton akibat penyusutan lahan dan perubahan iklim. Baru pada 2022, produksi kembali menanjak ke level 603.018 ton.

Potensi Investasi Pabrik Pengolahan

Melihat struktur ekonomi yang masih berat di hulu, Pemerintah Kabupaten Garut kini tengah mendorong hadirnya investor industri pengolahan jagung di wilayahnya. Pabrik pengeringan dan pakan ternak dinilai menjadi solusi paling realistis untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani.

Pemerintah daerah mengklaim telah menyiapkan sejumlah lokasi potensial di kawasan Limbangan dan Kadungora yang memiliki akses logistik memadai.

“Kami membuka peluang investasi untuk pabrik pengolahan jagung. Dengan begitu, petani tidak lagi menjual bahan mentah dan bisa menikmati nilai tambahnya,” ujar Syakur.

Menurutnya, jika langkah tersebut terwujud, Garut berpotensi bertransformasi dari sekadar sentra produksi menjadi pusat agribisnis jagung terpadu di Jawa Barat. Namun hingga kini, realisasi investasi masih menunggu kepastian kebijakan dan kesiapan infrastruktur.

"Selama belum ada industri pengolahan di tingkat lokal, Garut tetap akan menjadi lumbung jagung tanpa industri, di mana petani menanam dan memanen, tetapi keuntungan sesungguhnya masih mengalir keluar daerah," katanya.