Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan sejumlah permasalahan yang dinilai signifikan pada sektor energi dan tata kelola BUMN.

Hal ini tercantum pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2025 yang disampaikan secara resmi oleh BPK ke DPR, Selasa (21/4/2026).

"IHPS turut memuat berbagai permasalahan signifikan yang memerlukan perhatian bersama," terang Ketua BPK Isma Yatun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Isma memaparkan bahwa pada pemeriksaan atas ketahanan energi sektor minyak dan gas bumi, auditor menemukan permasalahan soal pemenuhan cadangan energi dari bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) yang belum memadai.

Padahal, cadangan energi dimaksud sudah diamanatkan dalam kebijakan energi nasional dan dapat memengaruhi efektivitas pemerintah dalam mencapai target ketahanan sektor minyak dan gas bumi.

BPK juga menemukan permasalahan inefisiensi dalam tata kelola dan strategi ketersediaan pupuk.

Dalam IHPS II/2025, BPK menemukan inefisiensi atas rata-rata rasio konsumsi gas untuk pabrik amonia PT Pupuk Indonesia (Persero) yang lebih tinggi dari standar.

Sejumlah penyebabnya adalah faktor usia pabrik yang sudah tua, pemeliharaan pabrik yang tidak memadai, dan jumlah hari downtime pabrik yang tinggi.

Terkait dengan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN, hasil pemeriksaan BPK menemukan kelemahan monitoring pengawasan dokumen kredit dan ketidakhati-hatian atas pengelolaan kredit pemilikan rumah (KPR) oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN.

"Sehingga berpotensi merugikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan atas penyelesaian sertifikat yang berlarut-larut," lanjut Isma.

Terakhir, BPK turut menyoroti hasil pemeriksaan soal perhitungan bagi hasil migas pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Petronas Carigali Ketapang II, dan KKKS Pertamina EP.

"Ditemukan permasalahan biaya operasional sebesar Rp2,17 triliun yang seharusnya tidak dapat dibebankan sebagai cost recovery," pungkas Isma.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia mengingatkan soal risiko di balik skema kredit murah Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih. Di tengah daya tarik bunga rendah 6% per tahun, ancaman lonjakan kredit macet ataunon-performingloan(NPL) justru perlu diantisipasi sejak awal.

Untuk diketahui, salah satu jenis usaha yang dapat dijalankan KopDes/Kel Merah Putih adalah unit simpan pinjam.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan bunga rendah memang akan mendorong tingginya permintaan kredit. Namun, faktor utama bagi masyarakat kecil justru terletak pada kemudahan akses pembiayaan seperti prosedur dan syarat.

Dia menjelaskan, fenomena ketergantungan masyarakat kecil terhadap rentenir selama ini terjadi bukan tanpa alasan. Hal ini tak lepas dari akses cepat dan mudah yang menjadi faktor utama, meskipun mereka harus membayar bunga tinggi sebagai gantinya.

“Sekarang berarti dengan KopDes yang menawarkan tingkat suku bunga rendah, masalah kemudahan untuk mendapatkan kredit itu yang juga harus menjadi prasyarat untuk bisa efektif skema kreditnya,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, Faisal juga menekankan pentingnya tata kelola (governance) dan pengawasan ketat dalam penyaluran kredit. Menurutnya, tanpa kontrol yang memadai, kualitas pinjaman berisiko menurun dan berujung pada tingginya kredit macet.

“Masalah governance dan kontrol terhadap kredit simpan pinjam, karena isu yang lain harus diperhatikan itu memang kualitas daripada pinjaman,” ujarnya.

Core juga mengingatkan potensi moral hazard yang dapat muncul dari skema kredit murah yang tidak bisa diabaikan mengingat praktik serupa kerap terjadi di Indonesia.

Faisal menilai risiko tersebut tidak hanya ditanggung oleh KopDes/Kel Merah Putih, melainkan juga lembaga keuangan yang terlibat dalam pendanaan, termasuk bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Dia menambahkan, berbeda dengan perbankan yang memiliki sistem seleksi ketat dan penjaminan untuk menekan risiko, skema KopDes/Kel Merah Putih perlu memiliki mekanisme pengendalian yang kuat agar tidak memicu lonjakan NPL.

“Sekarang dengan adanya skema yang berbeda dengan perbankan, berarti kan harus ada mekanisme yang bisa mengontrol atau mencegah terjadinya kredit macet. Berarti harus ada termasuk di antaranya memperhatikan bagaimana kualitas orang yang kemudian diberikan kreditnya,” ucapnya.

Di samping itu, Core menilai pentingnya sistem penjaminan dan pendampingan bagi penerima kredit. Menurutnya, kredit macet tidak selalu disebabkan oleh moral hazard, tetapi juga karena keterbatasan kapasitas dan keterampilan usaha masyarakat.