Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian Mining Association (API-IMA) mengapresiasi keputusan pemerintah yang membatalkan rencana penerapan skema bagi hasil ala minyak dan gas bumi (migas) untuk sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti mengatakan, langkah tersebut sangat tepat dan krusial untuk menghilangkan isu dan rencana yang dapat mengganggu investasi.

Dia menegaskan bahwa industri pertambangan minerba memiliki karakteristik usaha yang sangat berbeda dibandingkan dengan industri migas.

"Industri pertambangan minerba memiliki karakteristik yang unik dengan tingkat kompleksitas yang berbeda pada masing-masing komoditas. Perbedaan mendasar inilah yang membuat banyak negara menerapkan sistem royalti dan fiskal yang berbeda dengan sektor migas," ujar Sari melalui keterangan tertulis, Senin (8/6/2026).

Melalui pembatalan skema ini, IMA berharap pemerintah dapat mewujudkan kestabilan kebijakan fiskal dan kewajiban keuangan perusahaan agar keberlanjutan investasi serta operasional industri pertambangan dapat berjalan dengan baik.

Menurutnya, stabilitas ini sangat dibutuhkan mengingat industri pertambangan saat ini tengah berhadapan dengan berbagai penyesuaian kebijakan dan tantangan operasional baru, di antaranya penerapan aturan ekspor satu pintu, devisa hasil ekspor (DHE), penyesuaian royalti dan harga patokan mineral (HPM), bea keluar, hingga kewajiban penerapan biodiesel B50.

IMA menegaskan kepastian serta konsistensi kebijakan pemerintah adalah kunci utama untuk mempertahankan daya saing industri pertambangan Indonesia.

"Hal ini sangat penting terutama di tengah meningkatnya kebutuhan investasi jangka panjang untuk mendukung agenda hilirisasi dan transisi energi nasional," imbuh Sari.

Dalam konferensi pers hari ini, Senin (8/6/2026), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan ada skema bagi hasil di sektor pertambangan.

Pernyataan itu sekaligus membatalkan rencana penerapan skema baru bagi hasil antara pemerintah dan pihak pengelola tambang yang diwacanakan sebelumnya. Model pembagian hasil yang dipertimbangkan semula direncanakan mengacu pada praktik atau skema di sektor migas, yakni cost recovery maupun gross split.

Bahlil menekankan, kebijakan gross split hanya berlaku di sektor hulu migas. Untuk itu, dia menegaskan sektor pertambangan tidak akan menerapkan kebijakan tersebut.

"Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/5/2026).

Menurut Bahlil, penegasan itu juga ditujukan demi memberi kepastian pada pelaku usaha. Oleh karena itu, dia mengimbau para pelaku usaha tidak perlu risau soal kepastian aturan.

"Hari ini kita melakukan diskusi panjang, hampir 1,5 jam. Untuk bagaimana membuat satu formulasi kebijakan yang memberikan kepastian kepada pelaku usaha khususnya di sektor pertambangan," jelas Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji kenaikan royalti minerba melalui revisi PP 19/2025. Peraturan ini diperkirakan dapat menekan margin emiten tambang.

Tim BRI Danareksa Sekuritas menjelaskan pemerintah saat ini tengah mengkaji kenaikan royalti Minerba melalui revisi PP 19/2025, sekaligus membuka opsi penerapan skema bagi hasil ala migas untuk sektor tambang.

“Potensi dampak ke emiten pertambangan salah satunya adalah margin laba berpotensi tertekan akibat kenaikan beban royalti,” tulis Tim BRI Danareksa Sekuritas, Jumat (9/5/2026).

Selain itu, menurut BRI Danareksa Sekuritas, ketidakpastian regulasi dapat menahan ekspansi dan investasi emiten tambang. Sentimen pasar terhadap sektor tambang juga akan cenderung negatif dalam jangka pendek.

“Namun di sisi lain, kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara di tengah tingginya harga komoditas global,” ujar BRI Danareksa Sekuritas.

Adapun sebelumnya, usulan ini membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah hingga 2,86% pada perdagangan akhir pekan, Jumat (8/5/2026). Sejumlah saham emiten tambang mineral mengalami penurunan dalam.

Sejumlah saham seperti TINS misalnya turun hingga 14,88% pada perdagangan Jumat. Lalu saham INDY turun 14,82%, saham INCO turun 13,89%, ARCI turun 13,71%, hingga saham MDKA melemah 13,12%.

Di sisi lain, Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menuturkan IHSG masih belum cukup kuat untuk berbalik arah, dengan adanya kebijakan royalti minerba ini.

Menurutnya, saat ini pelaku pasar juga masih harus memperhatikan faktor eksternal lain seperti arah konflik AS–Iran, harga minyak dunia, stabilitas rupiah, hingga kebijakan domestik terbaru terkait kenaikan royalti minerba melalui PP No.19/2025 yang berpotensi menekan margin sektor tambang tertentu.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan skema baru bagi hasil antara negara dan pihak pengelola tambang. Model pembagian hasil pengelolaan minyak dan gas (migas) pun disebut menjadi referensinya.

Lantas, apakah skema cost recovery atau gross split, yang selama diterapkan pada sektor migas, bisa diterapkan juga untuk sektor pertambangan?

Rencana penerapan skema baru pembagian hasil di industri tambang pertama kali disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai pertemuan terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (5/4/2026). Hal itu muncul sebagai bagian dari pembenahan sektor pertambangan.

Menurut Bahlil, model pembagian hasil yang dipertimbangkan akan mengacu pada praktik di sektor migas. Bahlil menuturkan bahwa langkah itu diambil demi memperkuat penguasaan negara atas wilayah pertambangan sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor tersebut, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Kalau itu maknanya, maka tata kelola dan benefit yang didapatkan itu harus mengedepankan kepentingan negara yang lebih banyak. Formulasinya seperti apa, kita lagi melakukan exercise," kata Bahlil ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (6/5/2026).

Dia menyebut, langkah ke depan akan difokuskan pada peningkatan kontribusi sektor tambang terhadap pendapatan negara, baik dari tambang lama maupun proyek baru.

Meski begitu, pemerintah tetap membuka ruang bagi swasta untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam melalui sistem perizinan atau konsesi. Hanya saja, akan ada instrumen tambahan yang dirancang agar porsi penerimaan negara menjadi lebih optimal.

Skema Ideal

Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli menilai, pemerintah bisa saja menerapkan skema cost recovery ataupungross split pada sektor pertambangan. Namun, dia berpendapat skema gross split lebih memungkinkan untuk stabilisasi pendapatan negara di depan.

"Perlu kajian dan diskusi mendalam untuk memutuskan penerapan skema bagi hasil ini di industri pertambangan. Apa untung ruginya bagi negara dan bagaimana daya tarik bagi investor di industri ini," ucap Rizal kepada Bisnis.

Rizal menjelaskan, dalam skema pembiayaan di industri migas,cost recovery berarti biaya eksplorasi, pengembangan dan produksi ditanggung pemerintah, sedangkan dengan skema gross split, semua biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor.

Sementara itu, di industri pertambangan mineral dan batu bara tidak mengenal skema cost recovery ataupun gross split. Menurut Rizal, yang berlaku sebenarnya lebih mirip dengan skema gross split.

"Di mana semua biaya mulai dari eksplorasi, pengembangan, konstruksi, penambangan, pengolahan sampai penjualan ditanggung oleh kontraktor. Pemerintah masih bisa mendapatkan pajak di tahap-tahap awal kegiatan tambang seperti KDI, PBB, PPN, PPh, land rent, dan lain-lain sebagai penerimaan negara," imbuh Rizal.

Dia menjelaskan, pemerintah menetapkan bagi hasil berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam bentuk royalti dan pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan UU. Pemerintah tidak perlu melakukan audit terhadap laporan keuangan kontraktor tersebut sebagaimana cost recovery di migas. Otomatis kontraktor akan melakukan cost control dan efisiensi dalam operasionalnya.

Menurut Rizal, semakin besar keuntungan yang didapatkan dari operasi tersebut tentu pendapatan negara dari pajak dan lain-lain akan lebih besar. Juga semakin tinggi harga komoditas, PNBP dari royalti juga akan semakin meningkat.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan royalti berjenjang yang dikaitkan dengan harga komoditas. Adapun, persentase royalti akan naik seiring meningkatnya harga komoditas.

"Jangan heran kalau pemegang izin PKP2B atau perpanjangannya bisa dikenakan royalti sampai 28% kalau harga batu baranya sangat tinggi. Pemerintah untuk mengamankan pendapatan negara perlu menjaga kondisi bisnis pertambangan yang kondusif, aman dan nyaman dengan membuat regulasi yang mendukung bisnis tersebut dan juga perlindungan terhadap lingkungan harus dilaksanakan dengan baik," jelas Rizal.

Tantangan Menyamakan Bagi Hasil Minerba dengan Migas

Sementara itu, Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam merumuskan perubahan model bisnis sektor tambang. Menurutnya, industri minerba memiliki karakteristik berbeda dibandingkan migas, baik dari sisi jenis komoditas, struktur biaya, hingga dinamika pasar.

"Saya lebih melihat tujuan pemerintah lebih untuk memperbesar pendapatan negara, di tengah kondisi keuangan saat ini. Detail apa yang diusulkan pemerintah harus kita lihat terlebih dahulu ujarnya," ujarnya.

Singgih menekankan bahwa sektor minerba merupakan industri padat modal dengan horizon investasi jangka panjang. Selain itu, keragaman komoditas, mulai dari mineral logam hingga batu bara dengan kualitas beragam, membuat pendekatan kebijakan tidak bisa diseragamkan.

Dia juga mengingatkan bahwa kebijakan hilirisasi yang melarang ekspor bahan mentah untuk mineral tertentu telah mengubah struktur industri secara signifikan. Di sisi lain, batu bara memiliki karakteristik pasar yang berbeda dengan variasi kualitas dan segmentasi permintaan global.

"Dampak terhadap pendapatan perusahaan dan juga pemerintah perlu dipersiapkan dengan detail. Juga mesti membandingkan ke negara lain yang memiliki mineral yang sama agar mampu diperbandingkan bagi kepentingan investor," jelasnya.

Singgih juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah memiliki rezim bagi hasil untuk batu bara, khususnya saat royalti diberikan dalam bentuk natura (in kind), sebelum kemudian diubah menjadi pembayaran tunai melalui Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan sejumlah permasalahan yang dinilai signifikan pada sektor energi dan tata kelola BUMN.

Hal ini tercantum pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2025 yang disampaikan secara resmi oleh BPK ke DPR, Selasa (21/4/2026).

"IHPS turut memuat berbagai permasalahan signifikan yang memerlukan perhatian bersama," terang Ketua BPK Isma Yatun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Isma memaparkan bahwa pada pemeriksaan atas ketahanan energi sektor minyak dan gas bumi, auditor menemukan permasalahan soal pemenuhan cadangan energi dari bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) yang belum memadai.

Padahal, cadangan energi dimaksud sudah diamanatkan dalam kebijakan energi nasional dan dapat memengaruhi efektivitas pemerintah dalam mencapai target ketahanan sektor minyak dan gas bumi.

BPK juga menemukan permasalahan inefisiensi dalam tata kelola dan strategi ketersediaan pupuk.

Dalam IHPS II/2025, BPK menemukan inefisiensi atas rata-rata rasio konsumsi gas untuk pabrik amonia PT Pupuk Indonesia (Persero) yang lebih tinggi dari standar.

Sejumlah penyebabnya adalah faktor usia pabrik yang sudah tua, pemeliharaan pabrik yang tidak memadai, dan jumlah hari downtime pabrik yang tinggi.

Terkait dengan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN, hasil pemeriksaan BPK menemukan kelemahan monitoring pengawasan dokumen kredit dan ketidakhati-hatian atas pengelolaan kredit pemilikan rumah (KPR) oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN.

"Sehingga berpotensi merugikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan atas penyelesaian sertifikat yang berlarut-larut," lanjut Isma.

Terakhir, BPK turut menyoroti hasil pemeriksaan soal perhitungan bagi hasil migas pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Petronas Carigali Ketapang II, dan KKKS Pertamina EP.

"Ditemukan permasalahan biaya operasional sebesar Rp2,17 triliun yang seharusnya tidak dapat dibebankan sebagai cost recovery," pungkas Isma.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) terus menunjukkan peran strategisnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai kontribusi langsung maupun tidak langsung.

Salah satu bentuk kontribusi nyata tersebut tecermin dari aliran Dana Bagi Hasil (DBH) migas serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor migas yang menjadi sumber penting pendapatan daerah.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina, Rinto Pudyantoro menjelaskan bahwa keberadaan industri hulu migas memiliki dampak ekonomi yang luas dan berlapis, khususnya melalui mekanisme penerimaan negara dan daerah.

“Kontribusi hulu migas terhadap daerah dapat dilihat secara langsung dari Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) migas. Ini adalah bentuk nyata penerimaan yang langsung masuk ke kas daerah dan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujarnya, dikutip Kamis (16/4/2026).

Dia menjabarkan, DBH migas merupakan bagian dari penerimaan negara yang dibagikan kembali kepada daerah penghasil, sementara PBB migas menjadi salah satu komponen pajak terbesar yang juga memberikan kontribusi signifikan bagi daerah.

Secara nasional, kontribusi PBB sektor migas mencapai porsi yang sangat besar dalam struktur penerimaan PBB.

“Dalam konteks nasional, sektor migas menyumbang sekitar setengah dari total penerimaan PBB. Yang menarik, sebagian besar dari penerimaan tersebut, yakni sekitar 98%, didistribusikan kembali ke daerah. Artinya, manfaat ekonomi sektor migas sangat besar bagi daerah penghasil,” tuturnya.

Di tingkat daerah, kontribusi tersebut juga terlihat nyata. Di Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi, misalnya, aktivitas operasional PetroChina International Jabung Ltd. memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah.

Berdasarkan Data Kemenkeu Tahun 2025, kontribusi dari sektor ini mencapai sekitar Rp698 miliar melalui Dana Bagi Hasil migas, serta sekitar Rp280 miliar dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor migas.

Kontribusi tersebut menjadi yang terbesar di antara kabupaten dan kota lainya di Provinsi Jambi. Selain itu, kontribusi ini juga menjadi salah satu sumber penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk pembiayaan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, serta berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Rinto menekankan dampak industri hulu migas tidak hanya berhenti pada penerimaan langsung, tetapi juga memiliki efek berganda (multiplier effect) yang jauh lebih besar terhadap perekonomian.

“Sering kali kita hanya melihat dari sisi penerimaan negara atau daerah, padahal itu baru sebagian kecil dari keseluruhan dampak. Aktivitas hulu migas menciptakan efek berantai, mulai dari penciptaan lapangan kerja, perputaran ekonomi lokal, hingga dukungan terhadap sektor lain seperti listrik dan industri,” ungkapnya.

Dengan kontribusi yang terus berlanjut, industri hulu migas diharapkan tetap menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Ke depan, penguatan sinergi antara pemerintah, daerah, dan pelaku industri menjadi kunci untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi sektor ini secara berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia menawarkan reformasi fiskal, percepatan perizinan, serta peningkatan investasi eksplorasi di wilayah frontier untuk menarik investor dalam ajang Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2025.

“Indonesia telah memiliki action plan yang jelas untuk meningkatkan iklim investasi, serta menawarkan insentif, stabilitas, dan arah kebijakan dalam mendorong investasi yang berkelanjutan,” ujar Staf Khusus Menteri bidang Eksplorasi dan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nanang Abdul Manaf dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Pada 2024, pemerintah meluncurkan regulasi terbaru yang mengatur kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Pembaruan aturan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan Pemerintah, dengan salah satu poin penting pada beleid ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75–95 persen. Pada skema yang sebelumnya, bagi hasil yang diterima kontraktor lebih rendah dibandingkan dengan pemerintah.

Aturan gross split baru ini juga membuat wilayah kerja migas nonkonvensional lebih menarik, karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93–95 persen.

“Potensi besar Indonesia perlu dioptimalkan melalui kemitraan global yang menghadirkan teknologi dan pendanaan,” ujar Nanang yang juga merupakan Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas.

Lebih lanjut, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menegaskan bahwa kemandirian energi merupakan pilar penting kedaulatan nasional, dan setiap kerja sama internasional harus memberikan manfaat nyata bagi bangsa Indonesia.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025–2029, Pemerintah menargetkan peningkatan produksi migas nasional sebesar 31 persen untuk minyak dan 51 persen untuk gas pada tahun 2029. Target ini didukung oleh reformasi fiskal, percepatan perizinan, serta peningkatan investasi eksplorasi di wilayah frontier.

Turut berpartisipasi dalam ADIPEC adalah Pertamina EP yang menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kehadiran Pertamina EP, sebagai anak perusahaan Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Pertamina (Persero), di ajang bergengsi ADIPEC 2025 sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional,” kata Manager Communication Relations & CID Pinto Budi Bowo Laksono.

Tahun ini, Indonesia menegaskan arah baru pembangunan energi nasional dengan mengusung tema “Potentials to Discover, Partners to Deliver.”

Tema tersebut menandai visi besar menuju kemandirian energi nasional melalui investasi, inovasi teknologi, dan kolaborasi strategis lintas negara. Indonesia menampilkan diri sebagai mitra strategis energi global yang berdaulat dan kompetitif, dengan fokus memperkuat ketahanan energi, mempercepat alih teknologi, dan mengembangkan industri pendukung di sektor hulu migas.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025