Produksi yang baik, tata kelola keuangan yang baik, dan strategi pemasaran yang tepat merupakan tiga kunci agar UMKM mampu berkembang, naik kelas dan memperoleh keuntungan yang lebih besar

Blora, Jateng (ANTARA) - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menilai kebijakan pemerintah mempertahankan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6 persen per tahun merupakan wujud kehadiran negara dalam mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah melalui Kementerian UMKM bersama bank-bank penyalur KUR, termasuk bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan perbankan lainnya, dalam memperkuat daya saing UMKM," kata Ketua Adkasi Siswanto di Blora, Jawa Tengah, Rabu.

Apalagi, kata dia, UMKM merupakan kelompok usaha yang rentan terhadap dinamika ekonomi dan persaingan usaha. Dengan bunga KUR sebesar 6 persen, beban pelaku UMKM menjadi lebih ringan sehingga mereka dapat lebih fokus mengembangkan usaha dan diharapkan mampu naik kelas.

Siswanto yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Blora mengatakan keberhasilan Program KUR tidak hanya ditentukan oleh kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten.

Menurut dia, pembinaan tersebut mencakup peningkatan kualitas produksi, pengelolaan keuangan usaha yang sehat, serta penguatan jaringan pemasaran.

"Produksi yang baik, tata kelola keuangan yang baik, dan strategi pemasaran yang tepat merupakan tiga kunci agar UMKM mampu berkembang, naik kelas dan memperoleh keuntungan yang lebih besar," ujarnya.

Ia juga berharap seluruh bank penyalur KUR mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah sehingga bunga KUR sebesar 6 persen benar-benar diterapkan hingga proses realisasi kredit kepada masyarakat.

"Selain itu, target penyaluran KUR yang telah ditetapkan pemerintah diharapkan dapat terealisasi secara optimal melalui sinergi antara pemerintah, DPRD, perbankan, dan para pemangku kepentingan lainnya," ujarnya.

Menurut dia, kolaborasi tersebut penting untuk membantu pelaku UMKM memenuhi berbagai persyaratan administrasi dalam pengajuan KUR, sehingga akses pembiayaan dapat semakin mudah dan tepat sasaran.

Siswanto menambahkan bunga KUR jauh lebih kompetitif dibandingkan pembiayaan komersial. Bunga kredit usaha di perbankan umum dapat mencapai lebih dari 10–12 persen per tahun, sedangkan pada sebagian lembaga pembiayaan non perbankan maupun koperasi beban pembiayaannya dapat berkisar 24-40 persen per tahun.

Karena itu, dia mendorong bank-bank penyalur lebih aktif menyosialisasikan Program KUR agar semakin banyak pelaku UMKM memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut.

Di Kabupaten Blora saat ini tercatat ada 13.977 pelaku UMKM yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari kuliner, perdagangan daring, produksi batik, penggilingan padi, jasa sound system, hingga industri mebel.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pada prinsipnya Kementerian Perhubungan tidak anti teknologi. Makanya, regulasi yang terkait dengan aturan teknis kita sudah siapkan

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyiapkan regulasi tentang legalitas penerbangan modern pesawat vertical take-off and landing listrik (eVTOL) untuk mendukung pengangkutan logistik di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Sokhib Al Rokhman mengatakan bahwa saat ini kementeriannya sedang menggodok serangkaian regulasi teknis untuk menyambut kehadiran armada nirawak atau eVTOL SkyDrive agar bisa beroperasi di ruang udara Indonesia.

"Pada prinsipnya Kementerian Perhubungan tidak anti teknologi. Makanya, regulasi yang terkait dengan aturan teknis kita sudah siapkan," ucap Sokhib saat dikonfirmasi di Tangerang, Rabu.

Ia mengatakan adapun regulasi teknis yang sedang disiapkan yakni seperti memetakan aturan keselamatan yang disesuaikan dengan bobot dan fungsi armada, dari armada eVTOL SkyDrive.

Selain itu, sertifikasi dari setiap jenis drone atau eVTOL akan diatur melalui Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) bagian 107 dengan lisensi berat dari setiap jenis drone di bawah 25 kilogram (Kg). Sementara untuk armada di atas 25 kilogram (Kg) seperti SkyDrive, mengacu pada PKPS bagian 22.

Kemudian, lanjutnya, untuk terkait registrasi dan lisensi pilot diatur dalam PKPS bagian 47, sedangkan revisi terkait remote pilot license (lisensi pilot jarak jauh) masuk dalam PKPS bagian 61.

"Untuk aturan penggunaan ruang udara mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 37 Tahun 2020. Operator diwajibkan mengantongi rekomendasi dari AirNav Indonesia, termasuk dalam penggunaan koridor VFR (Visual Flight Rules)," katanya.

Selanjutnya, teknis regulasi untuk kesiapan organisasi operator seperti WhiteSky Aviation, Kemenhub telah menyiapkan PKPS Bagian 119 terkait Airpass Operator Certificate (ROC). "WhiteSky misalnya mau mensertifikasi, kami juga siap," tuturnya.

Dalam hal ini, Sokhib mengaku, dari penyiapan regulasi tersebut memiliki tantangan krusial yang masih perlu dilakukannya pembahasan lebih lanjut bersama komunitas penerbangan.

Di mana, diantara tantangan tersebut yakni seperti regulasi aspek komersil yang kini belum adanya peraturan menteri dalam skema bisnis atau mekanisme penjualan tiket untuk jenis pesawat ini.

Selain itu, untuk tantangan selanjutnya yakni soal keamanan siber. Mengingat pesawat ini dikendalikan secara jarak jauh, proteksi terhadap ancaman siber menjadi fokus diskusi utama demi menjamin keselamatan penerbangan.

"Keamanan siber karena ini dikendalikan dari jarak jauh. Ini juga menjadi diskusi kita di komunitas aviation," paparnya.

Kendati demikian, kata dia, terkait arah kebijakan, Kemenhub menegaskan belum memberikan izin untuk pengangkutan penumpang secara komersil. Namun, pihaknya justru melihat potensi besar teknologi ini untuk mengatasi tantangan logistik di wilayah pelosok tanah air.

Seperti jenis pesawat eVTOL, diharapkan mampu mengangkut logistik hingga bobot 300 kilogram untuk menyuplai bahan pokok ke masyarakat di daerah pedalaman, pegunungan, hingga pulau terluar.

"Kebijakan kita jelas, bahwa untuk mengangkut penumpang, kita belum izinkan. Yang kita butuhkan adalah untuk angkutan logistik di area 3T," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan pemerintah mengalokasikan Rp14 triliun pada 2026 untuk merevitalisasi irigasi guna meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

Sudaryono mengatakan pemerintah telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp12 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp14 triliun pada 2026 sebagai bagian dari program revitalisasi jaringan irigasi yang berlanjut hingga 2029.

"(Tahun) 2026 ini (anggaran yang dialokasikan) Rp14 triliun, dan akan diteruskan sampai dengan 2029. Diharapkan di ujung tahun sampai dengan 2029 itu, semua irigasi yang memang diperlukan untuk diperbaiki, itu kita perbaiki semua," kata Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan percepatan revitalisasi dilakukan sebagai respons atas aspirasi petani yang masih menghadapi kendala pasokan air akibat ribuan hektare lahan dengan jaringan irigasi yang belum optimal.

Ia berharap seluruh jaringan irigasi yang membutuhkan perbaikan dapat diselesaikan secara bertahap, sehingga pada akhir 2029 seluruh infrastruktur pendukung pertanian tersebut berfungsi secara optimal.

Menurutnya, perbaikan irigasi akan meningkatkan indeks pertanaman, sehingga petani dapat menanam lebih dari satu kali dalam setahun dan pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan petani.

"Kita harapkan dengan adanya irigasi orang bisa nanam, di musim kemarau bisa nanam. Yang tadinya nanam sekali bisa dua kali, yang dua kali jadi tiga kali," katanya.

"Dan, itu selain negara kita dapat produktivitas petani, tapi petaninya juga tambah sejahtera, karena yang tadinya panen sekali bisa panen lebih dari sekali," tambah Sudaryono.

Ia menegaskan pemerintah terus memperkuat fondasi swasembada pangan nasional melalui pembenahan irigasi, penyediaan benih berkualitas, dan modernisasi alat mesin pertanian.

Komitmen tersebut disampaikan saat berdialog dan menyerap aspirasi petani dan nelayan dalam Kopdar Tani dan Nelayan di sela Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVII di Gorontalo, Selasa (23/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wamentan Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar mengatakan keberhasilan Indonesia menghentikan impor sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, dan gula patut disyukuri.

Namun, pemerintah tidak berhenti pada capaian tersebut dan terus melakukan berbagai perbaikan agar swasembada pangan semakin kokoh dan berkelanjutan.

"Nggak impor pangan lagi, nggak impor beras lagi, nggak impor jagung lagi, nggak impor gula lagi. Itu kita syukuri, sembari kita juga secara perlahan kita perbaiki apa yang memang harus kita perbaiki," kata dia.

Menurutnya, pemerintah terus memastikan ketersediaan benih berkualitas, memperkuat sarana produksi, serta membenahi jaringan irigasi agar pembangunan pertanian semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Misalnya, kita bagaimana membangun pertanian yang baik, sebaik pertanian yang di tempat lain, di Papua. Membangun pertanian di Papua sebagus pertanian di provinsi lain. Irigasi kita perbaiki, kepastian benih yang baik dan berkualitas kita pastikan dan seterusnya," bebernya.

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat menjadikan swasembada pangan sebagai bagian dari ketahanan dan kedaulatan bangsa.

"Presiden Prabowo telah komit untuk membangun swasembada ini bukan hanya bagian dari ekonomi, tapi menjadi bagian dari ketahanan dan kedaulatan bangsa kita," kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen beras, PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) mengungkapkan lonjakan harga gabah dan biaya transportasi menjadi faktor yang menyebabkan perseroan mencatatkan kerugian pada 2025.

Direktur Buyung Poetra Sembada Budiman Susilo mengatakan bahwa kerugian terutama dipicu oleh kenaikan harga bahan baku untuk produk beras premium yang berada di atas asumsi normal perseroan.

“Sebetulnya yang biasanya menyebabkan kerugian itu adalah beras premium itu dibuat dengan harga tertentu. Itu dengan kondisi riil pada waktu yang normal. Kalau umpamanya harga gabahnya berkisar antara Rp6.500—Rp7.000 per kilogram, tapi kebanyakan di 2025 itu, harga gabahnya itu berada di atas kondisi riilnya,” ujar Budiman.

Selain harga bahan baku, Budiman mengungkapkan bahwa kenaikan biaya pendukung, terutama transportasi, juga memberikan kontribusi besar terhadap kerugian perseroan. Dia menjelaskan HOKI memperoleh bahan baku dari berbagai daerah sehingga tidak dapat bergantung hanya pada satu sumber pasokan.

“Ditambah lagi tentu kontribusi dari biaya pendukung yang lain, itu juga ada transportasi. Karena kan yang namanya bahan baku itu tentunya kita dapatkan dari berbagai sumber, tidak bisa hanya dari satu sumber saja,” katanya.

Menurut dia, selama ini perseroan mendapatkan pasokan bahan baku dari lima provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatra Selatan. “Untuk itu kami kan juga ada transportasi yang naik. Kalau dilihat di 2025 itu transportation cost dan segala macam naiknya juga cukup banyak. Itu juga kontribusi terbesarnya,” ujarnya.

Memasuki 2026, Budiman memperkirakan kenaikan biaya pendukung masih akan berlanjut, terutama yang dipengaruhi pergerakan nilai tukar dan kondisi geopolitik.

Budiman menyoroti risiko kenaikan harga packaging yang diprediksi mampu mengalami kenaikan 70—80% dari harga normal. Belum lagi, tekanan datang dari harga BBM yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik di Iran.

“Ya, tentu kalau di 2026 kenaikkan harga bahan pendukung itu pasti akan naik kalau kursnya naik. Itu tentunya, apalagi karena faktor geopolitik. Itu berpengaruh kepada harga packaging yang naik. Bisa bahkan 70—80% daripada yang seharusnya. Harga BBM pasti akan mempengaruhi daripada transportasi. Itu yang paling bisa kita bicarakan. Kalau suku bunga kita belum terlalu [terdampak],” katanya.

Adapun, sepanjang 2025 HOKI membukukan pendapatan total senilai Rp1,21 triliun, turun dari Rp1,29 triliun pada periode Januari—Desember 2024.

Sejalan dengan turunnya penjualan, beban pokok penjualan perseroan sebetulnya turut mengalami penurunan, dengan mencapai Rp1,12 triliun pada 2025, dari Rp1,19 triliun pada 2024.

Hanya saja, setelah dikurangi berbagai beban dan pajak, HOKI justru membukukan rugi tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau rugi bersih yang membengkak menjadi Rp34,24 miliar, dari kerugian Rp3 miliar pada periode yang sama 2024.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas PT Pertamina (Persero), memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan industri hilir di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara, melalui penyediaan energi gas bumi yang andal bagi pelaku industri.

"Komitmen tersebut diwujudkan melalui sinergi Pertagas sebagai penyedia infrastruktur energi dan anak perusahaan, PT Pertagas Niaga (PTGN) sebagai penyedia layanan gas bumi bagi pelanggan industri di kawasan tersebut," kata Direktur Utama PT Pertagas Indra P Sembiring dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kesiapan operasional PT Guthrie International Sei Mangkei Refinery (GISMR), perusahaan pengolahan dan pemurnian kelapa sawit yang berlokasi di KEK Sei Mangkei.

"PTGN melaksanakan proses Gas-In dan commissioning sebagai bagian dari tahapan menuju operasi komersial penuh fasilitas tersebut pada Juni 2026," ujarnya.

Dia menuturkan kehadiran GISMR menambah jumlah pelanggan industri yang memanfaatkan gas bumi di KEK Sei Mangkei. Sebelumnya, PTGN telah menyalurkan gas bumi kepada PT Evyap Sabun Indonesia (ESI), perusahaan oleochemical yang beroperasi di kawasan tersebut, dengan volume pasokan mencapai 3.800 MMBTUD.

Pemanfaatan gas bumi oleh berbagai sektor industri di KEK Sei Mangkei menunjukkan semakin pentingnya peran energi gas dalam mendukung efisiensi operasional, peningkatan produktivitas, dan pengembangan industri hilir nasional.

LIndra mengatakan pengembangan pemanfaatan gas bumi di KEK Sei Mangkei merupakan bagian dari upaya Pertagas Group sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina untuk menghadirkan energi yang mendukung pertumbuhan industri dan investasi di kawasan strategis nasional.

“Kehadiran gas bumi tidak hanya mendukung kebutuhan energi pelanggan secara andal, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan industri di kawasan," ucapnya.

Melalui sinergi antara Pertagas dan PTGN, perusahaan itu terus menghadirkan solusi energi yang terintegrasi guna mendukung pengembangan industri hilir yang lebih efisien, kompetitif, dan berkelanjutan.

Dalam proses commissioning GISMR, PTGN menyalurkan gas bumi dengan volume berkisar antara 209 hingga 1.330 MMBTU per hari (MMBTUD), sesuai kebutuhan pengujian utilitas pabrik, khususnya untuk operasional boiler sebagai bagian dari rangkaian uji fungsi fasilitas sebelum memasuki tahap operasi penuh.

Sementara itu, President Director PT Pertagas Niaga, Toto Yulianto mengatakan penyaluran gas bumi pada tahap commissioning merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan operasional fasilitas industri sekaligus memperkuat daya saing sektor hilir nasional.

“PT Pertagas Niaga berkomitmen menghadirkan pasokan gas bumi yang andal untuk mendukung kebutuhan energi industri," ucapnya.

Toto berharap pemanfaatan gas bumi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan, sekaligus memperkuat pengembangan kawasan industri strategis seperti KEK Sei Mangkei.

Untuk mendukung penyaluran gas bumi kepada pelanggan industri di KEK Sei Mangkei, Pertagas membangun infrastruktur pipa yang menghubungkan jaringan gas bumi eksisting dengan fasilitas pelanggan.

Pada proyek GISMR, Pertagas membangun pipa interkoneksi menuju area operasional perusahaan sehingga kebutuhan energi dapat dipenuhi secara aman dan andal.

Sementara itu, PTGN sebagai anak perusahaan Pertagas yang bergerak di bidang niaga gas bumi menjalankan peran dalam penyediaan pasokan gas bumi, pengelolaan hubungan komersial dengan pelanggan, serta memastikan penyaluran gas berjalan sesuai kebutuhan operasional industri.

Kolaborasi kedua entitas tersebut menghadirkan layanan energi yang terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan kawasan industri di KEK Sei Mangkei.

Seiring bertambahnya perusahaan yang memanfaatkan gas bumi di kawasan tersebut, Subholding Gas Pertamina optimistis keberadaan infrastruktur dan layanan gas bumi yang andal akan semakin meningkatkan daya tarik investasi, memperkuat pengembangan industri hilir, serta memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I mengembangkan peternakan ayam petelur terintegrasi di Bone, Sulawesi Selatan guna mendukung pasokan telur nasional sekaligus memperkuat pemenuhan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan proyek tersebut telah memasuki tahap awal pembangunan melalui kegiatan groundbreaking yang dilaksanakan di Bone, Sulawesi Selatan.

"Kita ada program peternakan ayam terintegrasi di Bone. Kita sudah groundbreaking di sana. Nanti harapannya telur-telurnya (yang diproduksi) bisa membantu proses pemenuhan kebutuhan telur di MBG," kata Aris dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Menurut Aris, pengembangan peternakan ayam terintegrasi tersebut dirancang mencakup seluruh rantai usaha mulai dari pembibitan, pembesaran ayam petelur, hingga produksi telur.

PTPN I berharap hasil produksi telur dari kawasan peternakan tersebut nantinya dapat diserap oleh program MBG guna mendukung kebutuhan pangan bergizi masyarakat.

Aris menjelaskan kapasitas produksi yang sedang dipersiapkan cukup besar dengan populasi mencapai ribuan ekor ayam petelur, meski angka pasti masih dalam tahap perhitungan lebih lanjut.

Pengembangan usaha perunggasan itu menjadi bagian dari strategi diversifikasi bisnis PTPN I yang tidak hanya berfokus pada komoditas perkebunan, tetapi juga sektor peternakan.

Ia mengatakan kebutuhan telur nasional masih memiliki ruang pertumbuhan, terutama di wilayah luar Pulau Jawa yang membutuhkan tambahan pasokan untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Menurut Aris, kondisi surplus produksi ayam dan telur yang kerap terjadi lebih banyak ditemukan di Pulau Jawa, sedangkan sejumlah wilayah lain masih memerlukan pasokan tambahan.

Baginya keberadaan program MBG berpotensi meningkatkan penyerapan telur sehingga dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tingkat produsen.

Dalam menjalankan proyek tersebut, PTPN I menerapkan pola kemitraan dengan menggandeng perusahaan swasta dan PT Berdikari, BUMN yang bergerak di bidang peternakan terintegrasi, guna memanfaatkan pengalaman serta teknologi perunggasan yang dimiliki mitra.

Melalui skema tersebut, PTPN I berperan menyediakan lahan pengembangan, sementara mitra usaha bertanggung jawab menjalankan operasional peternakan dan penerapan teknologi produksi modern.

Aris menilai model kemitraan penting diterapkan karena perusahaan masih dalam tahap belajar dan beradaptasi untuk mengembangkan bisnis perunggasan secara berkelanjutan dan kompetitif.

Ke depan, PTPN I berharap proyek peternakan ayam terintegrasi di Sulawesi Selatan dapat menjadi model pengembangan usaha yang memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program MBG.

Aris menambahkan, PTPN I tidak hanya mengembangkan peternakan ayam petelur terintegrasi di Bone, tetapi juga menyiapkan proyek serupa di Lampung untuk memperluas kapasitas produksi.

Pengembangan di Lampung akan dilakukan melalui skema yang sama yakni kemitraan bersama PT Berdikari dan pihak swasta.

"Jadi ada di Lampung maupun di Sulawesi. Sama-sama dengan Berdikari dan sama dengan swasta, tiga pihaklah kerja sama," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) serta meminta harga tandan buah segar (TBS) sawit segera dipulihkan.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung menegaskan petani sawit mendukung pembentukan DSI karena dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia.

"Petani sawit swadaya maupun bermitra mendukung DSI, tetapi harus dijelaskan cepat. Jangan petani dibiarkan jadi korban abu-abunya penjelasan tentang DSI,” kata Gulat dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Apkasindo meminta pemerintah bergerak cepat memperjelas mekanisme implementasi agar harga TBS sawit tidak terus terpuruk akibat spekulasi pasar dan ketidakpastian informasi.

Gulat mengungkapkan harga TBS petani swadaya saat ini anjlok tajam menjadi Rp1.800 hingga Rp2.200 per kilogram. Penurunan harga rata-rata mencapai Rp600 hingga Rp1.500 per kilogram.

“Petani swadaya sekarang itu ada yang tinggal Rp1.800 sampai Rp2.200 per kilogram. Padahal HPP (Harga Pokok Penjualan) kita Rp2.000. Artinya petani sudah nombok,” ujar Gulat.

Menurutnya, petani sawit swadaya menjadi kelompok yang paling terdampak dalam situasi ini karena tidak memiliki kepastian kontrak pembelian seperti petani plasma atau petani bermitra.

Saat ini, lanjut Gulat, harga TBS petani plasma masih berada di kisaran Rp3.600 per kilogram, sementara petani swadaya mengalami tekanan paling besar.

“Kalau petani bermitra masih ada perlindungan karena diatur Permentan Nomor 13 Tahun 2024. Yang paling terpuruk itu petani swadaya, sementara luas kebun petani swadaya mencapai 93 persen dari total kebun sawit rakyat,” ucapnya.

Gulat menilai anjloknya harga TBS bukan disebabkan melemahnya harga minyak sawit mentah (CPO) global. Justru sebaliknya, harga CPO dunia di Malaysia maupun Rotterdam sedang menguat.

“Harga CPO global lagi bagus. Kalau dirupiahkan bisa rata-rata Rp18.000 per kg, seharusnya harga dalam negeri sekitar Rp15.800 per kg. Tapi sekarang hanya sekitar Rp11 ribu per kg. Jadi tidak masuk akal kalau harga TBS petani jatuh sedalam ini,” jelasnya.

Ia menyebut persoalan utama terjadi karena adanya bottleneck informasi dan ruang spekulasi di pasar setelah pengumuman kebijakan DSI.

Menurutnya, banyak pelaku usaha dan pasar yang belum memperoleh penjelasan utuh mengenai mekanisme DSI sehingga memicu kepanikan dan penurunan harga pembelian TBS.

“Empat jam setelah pengumuman Presiden Prabowo pada 20 Mei lalu, harga langsung turun Rp400. Besoknya turun lagi Rp800, lalu terus sampai Rp1.500. Padahal ekspor tidak dihentikan dan implementasi penuh baru berlaku Januari 2027,” bebernya.

Menurutnya pula, DSI justru dapat menjadi instrumen penguatan tata kelola sawit nasional dan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global.

“Masa kita jual sawit sendiri-sendiri ke luar negeri tanpa kendali harga. Kalau DSI berjalan baik, ini bisa menjadi dirigen sawit Indonesia,” katanya.

Apkasindo juga mengapresiasi langkah cepat Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang mengumpulkan asosiasi petani, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), dan Satgas Pangan Polri untuk memperjelas kebijakan serta meredam gejolak harga TBS.

“Dengan pertemuan tadi sudah semakin clear. Kalau setelah ada lima poin kesepakatan tadi masih ada yang menekan harga petani, berarti memang ada niat melawan kebijakan Presiden,” katanya.

Ia juga mendukung langkah Satgas Pangan Polri untuk memantau pabrik kelapa sawit (PKS) yang masih membeli TBS di bawah harga wajar.

"Tidak ada alasan lagi membeli murah TBS petani setelah penjelasan pemerintah hari ini. Harga global bagus, ekspor tetap jalan, jadi jangan cari pembenaran untuk menekan harga petani sawit,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar bergerak cepat merespons penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit dengan mengumpulkan petani, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan.

Dalam pertemuan, dihasilkan lima poin simpulan, yaitu kenaikan TBS karena dipicu efek psikologis terhadap kebijakan ekspor satu pintu; penegasan pemerintah bahwa PT DSI bertugas sebagai pengelola dan tidak memungut biaya tambahan atau mengambil keuntungan dari transaksi ekspor.

Selanjutnya aktivitas ekspor pelaku usaha tetap berjalan normal selama masa transisi; semua pelaku usaha di sektor hilir sawit tetap melakukan kegiatan usaha lainnya; dan pemerintah berharap dengan adanya penjelasan tersebut maka pelaku usaha dapat kembali melakukan penyesuaian harga pembelian TBS sesuai harga acuan CPO di wilayah masing-masing.

“Kami berharap setelah penjelasan ini, kekhawatiran pelaku usaha hilang dan harga pembelian TBS kembali normal sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat buka suara terkait rencana pengembangan fasilitas maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat Hercules di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi (BIA) Setda Jawa Barat, Deny Hermawan mengatakan, Pemprov Jabar mendukung optimalisasi pemanfaatan Bandara Kertajati melalui pengembangan fasilitas MRO karena sejalan dengan dokumen perencanaan BIJB.

Menurut Deny, tindak lanjut yang diarahkan kepada manajemen PT BIJB salah satunya memastikan kesiapan lahan beserta infrastruktur pendukung untuk mendukung kerja sama dengan mitra teknis.

“Pemprov Jabar mendukung optimalisasi pemanfaatan Bandara Kertajati untuk MRO, sejalan dengan dokumen perencanaan perusahaan yang sudah ditetapkan,” kata Deny, Jumat (22/5/2026).

Selain itu, Pemprov juga meminta agar pengembangan MRO diselaraskan dengan rencana kerja perusahaan sehingga mampu memproyeksikan kinerja keuangan PT BIJB yang stabil ke depan.

"Penyelarasan pengembangan MRO dengan rencana kerja untuk dapat memproyeksikan kinerja keuangan perusahaan yang stabil," katanya, Jumat (22/5/2026).

Dia memastikan proyek pengembangan MRO tersebut saat ini masih ditempuh melalui skema kerja sama dengan mitra teknis sehingga tidak berdampak terhadap struktur saham perusahaan.

“Rencana MRO ini tidak mengubah porsi saham Pemprov Jabar, karena sementara saat ini dilakukan melalui kerja sama,” kata Deny.

Deny menjelaskan, arahan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada pihaknya juga BIJB masih berfokus pada penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat serta pengelolaan risiko proyek agar pengembangan berjalan sesuai target bisnis perusahaan.

“Arahan yang diberikan [Gubernur] sangat strategis, mengedepankan koordinasi dalam rangka keberhasilannya dengan pusat, dan memitigasi risiko,” ujarnya.

Rencana menjadikan Kertajati sebagai pusat MRO Hercules di Asia sebelumnya mencuat setelah Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui tawaran kerja sama Amerika Serikat terkait pengembangan fasilitas perawatan pesawat Hercules di Indonesia.

Hal ini diungkap Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat bersama Komisi I DPR pada Selasa (19/5/2026).

Menhan mengatakan Prabowo siap menyediakan Bandara Kertajati untuk disulap jadi pusat pemeliharaan dan perbaikan pesawat Hercules.

Pengembangan fasilitas MRO dinilai berpotensi membuka sumber pendapatan baru bagi BIJB sekaligus memperkuat posisi Kertajati sebagai hub industri aviasi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Gelombang pemutusan hubungan kerja Starbucks kembali dengan pemangkasan 300 pekerjaan korporat di AS. Perusahaan berjanji akan membayar pesangon sebesar 120 juta dolar AS dan mengurangi nilai buku properti sebesar 280 juta dolar AS.

Sejak program transformasinya dimulai, Starbucks telah beberapa kali melakukan PHK, termasuk pemutusan hubungan kerja terhadap 1.100 pegawai korporat yang diumumkan pada Februari tahun lalu.

Starbucks mengumumkan pada Jumat (15/5/2026) dini hari bahwa perusahaan akan melakukan PHK terhadap 300 pegawai korporat di Amerika Serikat yang bekerja di kantor pendukung regional. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk kembali mencapai “pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan.”

Perusahaan mengatakan akan mengonsolidasikan sejumlah kantor pendukung regional di AS, termasuk menutup beberapa kantor di Atlanta, Burbank, Chicago, dan Dallas. Starbucks juga menyatakan tengah meninjau organisasi pendukung internasionalnya dan memperkirakan akan ada pemangkasan pekerjaan tambahan di luar AS.

Menurut perusahaan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk “mempertajam fokus, memprioritaskan pekerjaan, mengurangi kompleksitas, dan menekan biaya.” Starbucks menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan memengaruhi operasional gerai kopi mereka.

Dalam beberapa kuartal terakhir, biaya operasional Starbucks meningkat seiring CEO Brian Niccol menjalankan strategi transformasi bisnis yang berfokus pada operasional gerai. Strategi tersebut mencakup investasi besar untuk menambah staf barista.

Pada bulan lalu, para eksekutif Starbucks menyebut perusahaan telah mencapai tonggak penting dalam proses transformasi setelah mencatat pertumbuhan penjualan terkuat dalam lebih dari dua tahun. Namun, margin laba operasional perusahaan tercatat turun hampir setengah sejak transformasi dimulai pada akhir 2024.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap ekosistem rantai pasok SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Polri,

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Polres Metro Bekasi menebar 10.000 benih ikan lele di atas lahan kolam budidaya internal milik kepolisian sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung keberlanjutan program pemenuhan gizi masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di area Mapolsek Tarumajaya, Kampung Sungai Atap nomor 8, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi ini dihadiri sejumlah pejabat utama di lingkup Polres Metro Bekasi.

"Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap ekosistem rantai pasok SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Polri," kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol. Sumarni di Cikarang, Minggu.

Ia menjelaskan, program budidaya ikan lele ini memiliki nilai strategis dalam mendukung rantai pasok kebutuhan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) khususnya untuk memasok bahan baku unit dapur dan layanan operasional SPPG Polri.

Selain menjadi sumber protein hewani yang mudah dibudidayakan dan memiliki masa panen relatif cepat, keberadaan kolam ikan lele ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan secara berkelanjutan.

Tidak hanya itu, program ini juga diharapkan mampu memberdayakan masyarakat sekitar melalui keterlibatan aktif para kelompok tani, Karang Taruna, Bhayangkari hingga pelaku UMKM pangan di wilayah setempat.

"Dengan begitu akan membuka peluang ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi," katanya.

Sumarni mengaku Polres Metro Bekasi dalam sebulan terakhir sudah aktif menyalurkan bahan baku makanan untuk dapur SPPG milik kepolisian yang berada di Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat.

Bahan baku pangan tersebut berasal dari areal budidaya seluas 20.000 meter persegi di Kampung Bagedor, Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muaragembong mencakup tambak udang, kolam ikan bandeng, mujair dan nila serta kandang peternakan ayam petelur dan kambing.

"Dari kawasan tersebut, 15.000 ekor ikan bandeng dan 21.000 ekor ikan mujair serta nila telah dibudidayakan untuk mendukung kebutuhan pangan SPPG," katanya.

Selain itu, dua kandang ayam petelur berkapasitas masing-masing 1.000 ekor mampu menghasilkan ratusan butir telur setiap hari yang disalurkan secara rutin ke SPPG Jayamukti setiap dua hari sekali.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat realisasi investasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja. Upaya tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pabrik PT Hoi Fu Paper Packaging di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal akhir pekan lalu.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah tidak hanya mendorong masuknya investasi, tetapi juga memperkuat pengawasan agar realisasinya berjalan efektif dan berdampak langsung pada ekonomi nasional.

“Di tengah konflik dan dinamika global yang semakin kompleks, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pemerintah untuk tidak hanya mendukung, tetapi juga aktif mengawasi dan mengawal investasi guna memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui penguatan koordinasi, berbagai kendala di lapangan dapat segera direspons,” ujar Susiwijono dikutip, Minggu (3/5/2026).

Investasi pabrik kemasan kertas tersebut mencapai sekitar Rp1,12 triliun. Perusahaan memproyeksikan penyerapan tenaga kerja hingga 1.000 orang, dengan sekitar 95% berasal dari tenaga kerja lokal. Rekrutmen dilakukan bertahap dalam tiga fase, yakni 300 pekerja pada tahap awal, kemudian 500 pekerja, dan 200 pekerja pada tahap akhir.

Selain penyerapan langsung, kehadiran industri ini juga diperkirakan memicu efek berganda bagi sektor pendukung, seperti logistik dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kawasan.

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menilai investasi tersebut memperkuat posisi daerah sebagai penyangga ekonomi di Jawa Tengah. “Kami berharap kehadiran PT Hoi Fu Paper Packaging dapat memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” ujarnya.

Kinerja KEK dan Rencana Ekspansi

Kinerja KEK Kendal menunjukkan tren peningkatan. Hingga triwulan I 2026, realisasi investasi kumulatif di kawasan tersebut mencapai Rp101,93 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 117.941 orang. Capaian ini mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal sebesar 9,00 persen secara year on year serta berkontribusi sekitar 24,33 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) daerah.

Dari sisi efisiensi, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Kendal tercatat sebesar 3,92. Angka ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk relatif efisien dalam menghasilkan output ekonomi.

Susiwijono, yang juga menjabat Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan ekspansi kawasan seluas 1.000 hektare. Rencana ini didorong oleh tingkat utilisasi lahan KEK Kendal yang hampir mencapai 100 persen.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pemberian insentif bagi pelaku usaha yang berminat berinvestasi di KEK. Dukungan dari pemerintah daerah, provinsi, dan kementerian/lembaga menjadi kunci agar pengembangan kawasan berjalan optimal,” ujarnya.

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung pengembangan fasilitas dermaga hingga pabrik es untuk kepentingan masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih di Tanjung Anom, Kabupaten Tangerang, Banten.

"Kita akan lengkapi kawasan ini (Kampung Nelayan). Bukan hanya perumahannya, tapi juga fasilitas yang membuat aktivitas nelayan lebih produktif dan berkelanjutan," kata AHY di Tangerang, Kamis.

Ia mengatakan, setelah dilakukan pembangunan 110 unit rumah layak huni bagi nelayan, maka pemerintah akan melanjutkan pengembangan dengan pendekatan terintegrasi yang mencakup infrastruktur perlindungan, fasilitas produksi, hingga penunjang distribusi hasil laut.

Menurut dia, beberapa rencana pembangunan yang disiapkan antara lain pembangunan breakwater dan tanggul pemecah ombak di kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang.

Selain itu, pihaknya bakal mendukung pembangunan jetty atau dermaga khusus sebagai tempat berlabuhnya perahu nelayan agar aktivitas bongkar muat hasil tangkapan lebih tertata dan bisa meningkatkan produktivitas bagi ekonomi masyarakat nelayan setempat.

"Dengan slurry ice dari air asin, kualitas ikan bisa lebih terjaga dan tahan lebih lama, sehingga nilai jualnya meningkat saat dipasarkan," tuturnya.

Kemudian, AHY juga telah merancang penyediaan fasilitas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bagi nelayan guna mempermudah dalam mendapatkan energi.

"Serta bengkel perbaikan kapal untuk mendukung perawatan armada nelayan secara lebih efisien," ucapnya.

Ditambahkan dia, urgensi pendukungan fasilitas yang menjadi perhatian adalah pembangunan pabrik es berbasis teknologi slurry ice, yang menggunakan air laut. Penggunaan teknologi ini dinilai lebih efektif dalam menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan dibandingkan es berbahan air tawar.

"Dengan slurry ice dari air asin, kualitas ikan bisa lebih terjaga dan tahan lebih lama, sehingga nilai jualnya meningkat saat dipasarkan. Penguatan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, sanitasi, dan penerangan juga akan terus dilengkapi," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026