Produksi yang baik, tata kelola keuangan yang baik, dan strategi pemasaran yang tepat merupakan tiga kunci agar UMKM mampu berkembang, naik kelas dan memperoleh keuntungan yang lebih besar

Blora, Jateng (ANTARA) - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menilai kebijakan pemerintah mempertahankan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6 persen per tahun merupakan wujud kehadiran negara dalam mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah melalui Kementerian UMKM bersama bank-bank penyalur KUR, termasuk bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan perbankan lainnya, dalam memperkuat daya saing UMKM," kata Ketua Adkasi Siswanto di Blora, Jawa Tengah, Rabu.

Apalagi, kata dia, UMKM merupakan kelompok usaha yang rentan terhadap dinamika ekonomi dan persaingan usaha. Dengan bunga KUR sebesar 6 persen, beban pelaku UMKM menjadi lebih ringan sehingga mereka dapat lebih fokus mengembangkan usaha dan diharapkan mampu naik kelas.

Siswanto yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Blora mengatakan keberhasilan Program KUR tidak hanya ditentukan oleh kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten.

Menurut dia, pembinaan tersebut mencakup peningkatan kualitas produksi, pengelolaan keuangan usaha yang sehat, serta penguatan jaringan pemasaran.

"Produksi yang baik, tata kelola keuangan yang baik, dan strategi pemasaran yang tepat merupakan tiga kunci agar UMKM mampu berkembang, naik kelas dan memperoleh keuntungan yang lebih besar," ujarnya.

Ia juga berharap seluruh bank penyalur KUR mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah sehingga bunga KUR sebesar 6 persen benar-benar diterapkan hingga proses realisasi kredit kepada masyarakat.

"Selain itu, target penyaluran KUR yang telah ditetapkan pemerintah diharapkan dapat terealisasi secara optimal melalui sinergi antara pemerintah, DPRD, perbankan, dan para pemangku kepentingan lainnya," ujarnya.

Menurut dia, kolaborasi tersebut penting untuk membantu pelaku UMKM memenuhi berbagai persyaratan administrasi dalam pengajuan KUR, sehingga akses pembiayaan dapat semakin mudah dan tepat sasaran.

Siswanto menambahkan bunga KUR jauh lebih kompetitif dibandingkan pembiayaan komersial. Bunga kredit usaha di perbankan umum dapat mencapai lebih dari 10–12 persen per tahun, sedangkan pada sebagian lembaga pembiayaan non perbankan maupun koperasi beban pembiayaannya dapat berkisar 24-40 persen per tahun.

Karena itu, dia mendorong bank-bank penyalur lebih aktif menyosialisasikan Program KUR agar semakin banyak pelaku UMKM memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut.

Di Kabupaten Blora saat ini tercatat ada 13.977 pelaku UMKM yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari kuliner, perdagangan daring, produksi batik, penggilingan padi, jasa sound system, hingga industri mebel.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menilai kebijakan pemerintah menyerap gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram telah meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

"Harga gabah saat ini berada pada titik yang baik. Petani memperoleh keuntungan yang layak, sementara harga beras tetap dapat dikendalikan. Menurut kami, keseimbangan ini perlu terus dipertahankan," kata Ketua Umum Adkasi Siswanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Siswanto, yang juga Ketua DPRD Kabupaten Blora, menyampaikan hal itu dalam pertemuan antara jajaran Adkasi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Adkasi mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam menjaga harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, yang meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

Kebijakan penyerapan gabah tersebut menjadi salah satu terobosan paling nyata dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan kepastian keuntungan bagi petani.

Ia mengatakan berbagai laporan dari daerah menunjukkan petani saat ini merasakan perubahan yang signifikan sejak pemerintah memperkuat kebijakan harga gabah, penyederhanaan pupuk bersubsidi, serta berbagai program peningkatan produksi pertanian.

Ia mengaku berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Wilayah DPRD se-Pulau Sumatera yang dihadiri 10 provinsi, pihaknya memperoleh banyak laporan positif mengenai sektor pertanian.

"Kami melihat langsung kebijakan pemerintah melalui Menteri Pertanian memberikan dampak nyata bagi petani," ujarnya.

Menurut Siswanto, keberhasilan pemerintah menjaga HPP gabah pada level Rp6.500 per kilogram telah menciptakan keseimbangan yang baik antara kepentingan petani, pelaku usaha, dan masyarakat.

Selain kebijakan harga gabah, Adkasi juga mengapresiasi reformasi tata kelola pupuk bersubsidi yang kini dinilai semakin mudah diakses petani dengan harga yang lebih terjangkau.

"Dari laporan teman-teman DPRD di berbagai daerah, pupuk sekarang benar-benar lebih mudah didapat dan harganya lebih murah. Yang paling penting, kebijakan itu tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan sampai ke lapangan. Ini patut diapresiasi," jelasnya.

Adkasi menilai berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah mulai mengubah cara pandang masyarakat terhadap sektor pertanian. Di berbagai daerah, minat generasi muda untuk kembali bertani mulai meningkat karena sektor pertanian dinilai semakin menjanjikan secara ekonomi.

"Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah telah memberikan optimisme baru bagi sektor pertanian nasional," kata Siswanto.

Selain memberikan apresiasi terhadap keberhasilan program pertanian, Adkasi juga menyampaikan sejumlah aspirasi daerah, termasuk pengembangan komoditas strategis seperti tebu, peternakan, dan kelapa sawit.

Menurut Siswanto, forum dialog yang dibangun Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah sangat membantu dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.

"Ini penting agar kebijakan pusat dan kebutuhan daerah dapat berjalan seiring dalam mendukung ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Adkasi juga mengapresiasi dukungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan yang aktif melakukan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah, sehingga mulai mendorong tumbuhnya minat masyarakat terhadap usaha peternakan sebagai sumber pendapatan baru.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus menjaga kebijakan yang berpihak kepada petani melalui penguatan harga gabah, distribusi pupuk, dan peningkatan produksi pangan nasional.

Amran memastikan berbagai masukan dari Adkasi akan ditindaklanjuti bersama seluruh jajaran Kementerian Pertanian sebagai bagian dari penyempurnaan program pembangunan sektor pertanian nasional.

Menurutnya, program ketahanan pangan tidak dapat dijalankan pemerintah pusat sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, DPRD, petani, serta pelaku usaha pertanian.

Ia optimistis target swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dapat diwujudkan apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama memperkuat produksi, distribusi, dan pengembangan sektor pertanian nasional.

Amran menegaskan keberhasilan pembangunan pertanian harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama yang berperan menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan pangan nasional.

Karena itu, pemerintah berkomitmen memastikan petani memperoleh harga jual yang menguntungkan, biaya produksi lebih rendah, serta akses yang semakin mudah terhadap berbagai sarana produksi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Adkasi mendukung penuh peningkatan lifting migas Indonesia

Semarang (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Siswanto mengatakan konflik di Timur Tengah yang memicu krisis menjadi momentum untuk mengoptimalkan sumur-sumur tua baik milik pemerintah, perusahaan maupun masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

“Adkasi mendukung penuh peningkatan lifting migas Indonesia. Salah satunya melalui Permen ESDM No. 14 Tahun 2025 yang mengatur pembagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi migas nasional,” kata Siswanto di Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

Ia melanjutkan untuk meningkatkan lifting migas tersebut, terlebih saat ini tengah terjadi konflik d kawasan Timur Tengah yang mengganggu suplai energi dunia, ada yang perlu segera dilakukan.

Pertama, kata dia, menaikkan lifting migas yang bersumber dari sumur migas milik masyarakat atau sumur-sumur tua yang lama tidak dikelola kembali.

“Selain melalui perusahaan-perusahaan yang sudah mendapat kontrak kontraktor kerja sama (KKKS) migas di Indonesia,” kata Siswanto yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora itu.

Ia menambahkan potensi sumur migas milik masyarakat maupun sumur-sumur tua tersebar di sejumlah daerah yang legislatifnya menjadi anggota Adkasi.

Ia mencontohkan di Jawa Tengah ada di Kabupaten Blora, Grobogan, Boyolali dan Kendal. Kemudian di Sumatera Selatan salah satunya di Kabupaten Musi Banyuasin.

“Belum lagi di Provinsi Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur seperti di Bojonegoro dan Tuban,” ungkap dia.

Sedangkan untuk perusahaan yang sudah menjadi KKKS seperti ExxonMobil di Kabupaten Blora (Jateng), Bojonegoro dan Tuban (Jatim) di wilayah Blok Cepu, perlu mencari dan mengeksplorasi lapangan-lapangan lain.

“Seperti di Giyanti Kabupaten Blora, di Bojonegoro dan Tuban, perlu dieksplorasi lagi. Termasuk yang dikelola Pertamina dan perusahaan lain di provinsi lain, misalnya Jambi, Sulawesi Selatan, Papua, Papua Tengah, Papua Barat Daya, perlu dioptimalkan,” katanya.

Melalui optimalisasi tersebut, diharapkan lifting minyak bumi yang saat ini sekitar 605,3 ribu barel per hari, dapat meningkat setidaknya mencapai 800 ribu barel per hari.

“Sehingga, Indonesia dapat mengurangi impor migas, bahkan mungkin nanti ke depan akan benar-benar menjadi mandiri energi,” kata Siswanto.

Produksi BBM Indonesia per hari sekitar 1,18 juta barel, sementara kebutuhan nasional yang mencapai 1,6 juta barel per hari.

Lifting minyak bumi yang saat ini sekitar 605,3 ribu barel per hari telah melampaui target APBN Tahun 2025 yang sebesar 605 ribu barel per hari.

“Ini menjadi prestasi Indonesia dibawah kepemimpinan Pak Prabowo melalui Menteri ESDM Pak Bahlil (Bahlil Lahadilia),” ujar Siswanto.

Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2025 mengatur kerja sama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas), khususnya melalui reaktivasi sumur tua dan pengolahan sumur masyarakat secara legal.

Pewarta: Teguh Imam Wibowo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjalin kolaborasi strategis dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) guna membangun ekosistem UMKM yang tangguh dan berkelanjutan dalam skala nasional melalui penandatanganan Nota Kesepahaman.

Pada Nota Kesepahaman yang disepakati di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ADKASI itu, Kementerian UMKM dan ADKASI sepakat untuk memperkuat dukungan kelembagaan dan kebijakan bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh daerah.

Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim mewakili Menteri UMKM di Jakarta, Senin (15/12), menyampaikan apresiasi kepada ADKASI atas komitmen dan dukungannya dalam memperkuat pengembangan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian nasional.

"Mewakili Menteri UMKM, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ADKASI atas komitmennya untuk bersama-sama membangun ekosistem UMKM yang tangguh dan berdaya saing," ujar Arif.

Saat itu, Arif juga mengajak seluruh anggota ADKASI untuk bergerak bersama untuk memperkuat UMKM sebagai fondasi ekonomi bangsa. Ia optimistis, dukungan DPRD kabupaten akan mendorong kebijakan UMKM yang lebih progresif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika zaman, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan persaingan global.

"Saya yakin, dengan dukungan ADKASI, kita dapat menghadirkan kebijakan UMKM yang lebih berpihak kepada pengusaha UMKM dan relevan dengan kebutuhan di lapangan," ujarnya.

Ia menegaskan, kerja sama ini tidak boleh berhenti pada tataran formalitas, melainkan harus menjadi komitmen bersama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan.

"Peran DPRD kabupaten sangat strategis, tidak hanya dalam fungsi legislasi dan penganggaran, tetapi juga dalam memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya pengusaha UMKM," kata Arif.

Saat ini, lanjut Arif, UMKM mendominasi skala usaha di Indonesia dan berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja serta pemerataan ekonomi. Ia juga mengakui bahwa tantangan yang dihadapi pengusaha UMKM tidak ringan.

"Oleh karena itu, pengembangan UMKM tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga perwakilan rakyat di tingkat kabupaten," ujarnya.

Dalam konteks ini, Arif menilai kolaborasi dengan ADKASI bersifat sangat strategis, mengingat pengusaha UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang tersebar di penjuru Indonesia.