Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen beras, PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) mengungkapkan lonjakan harga gabah dan biaya transportasi menjadi faktor yang menyebabkan perseroan mencatatkan kerugian pada 2025.

Direktur Buyung Poetra Sembada Budiman Susilo mengatakan bahwa kerugian terutama dipicu oleh kenaikan harga bahan baku untuk produk beras premium yang berada di atas asumsi normal perseroan.

“Sebetulnya yang biasanya menyebabkan kerugian itu adalah beras premium itu dibuat dengan harga tertentu. Itu dengan kondisi riil pada waktu yang normal. Kalau umpamanya harga gabahnya berkisar antara Rp6.500—Rp7.000 per kilogram, tapi kebanyakan di 2025 itu, harga gabahnya itu berada di atas kondisi riilnya,” ujar Budiman.

Selain harga bahan baku, Budiman mengungkapkan bahwa kenaikan biaya pendukung, terutama transportasi, juga memberikan kontribusi besar terhadap kerugian perseroan. Dia menjelaskan HOKI memperoleh bahan baku dari berbagai daerah sehingga tidak dapat bergantung hanya pada satu sumber pasokan.

“Ditambah lagi tentu kontribusi dari biaya pendukung yang lain, itu juga ada transportasi. Karena kan yang namanya bahan baku itu tentunya kita dapatkan dari berbagai sumber, tidak bisa hanya dari satu sumber saja,” katanya.

Menurut dia, selama ini perseroan mendapatkan pasokan bahan baku dari lima provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatra Selatan. “Untuk itu kami kan juga ada transportasi yang naik. Kalau dilihat di 2025 itu transportation cost dan segala macam naiknya juga cukup banyak. Itu juga kontribusi terbesarnya,” ujarnya.

Memasuki 2026, Budiman memperkirakan kenaikan biaya pendukung masih akan berlanjut, terutama yang dipengaruhi pergerakan nilai tukar dan kondisi geopolitik.

Budiman menyoroti risiko kenaikan harga packaging yang diprediksi mampu mengalami kenaikan 70—80% dari harga normal. Belum lagi, tekanan datang dari harga BBM yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik di Iran.

“Ya, tentu kalau di 2026 kenaikkan harga bahan pendukung itu pasti akan naik kalau kursnya naik. Itu tentunya, apalagi karena faktor geopolitik. Itu berpengaruh kepada harga packaging yang naik. Bisa bahkan 70—80% daripada yang seharusnya. Harga BBM pasti akan mempengaruhi daripada transportasi. Itu yang paling bisa kita bicarakan. Kalau suku bunga kita belum terlalu [terdampak],” katanya.

Adapun, sepanjang 2025 HOKI membukukan pendapatan total senilai Rp1,21 triliun, turun dari Rp1,29 triliun pada periode Januari—Desember 2024.

Sejalan dengan turunnya penjualan, beban pokok penjualan perseroan sebetulnya turut mengalami penurunan, dengan mencapai Rp1,12 triliun pada 2025, dari Rp1,19 triliun pada 2024.

Hanya saja, setelah dikurangi berbagai beban dan pajak, HOKI justru membukukan rugi tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau rugi bersih yang membengkak menjadi Rp34,24 miliar, dari kerugian Rp3 miliar pada periode yang sama 2024.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah mulai memberi tekanan terhadap industri cat nasional. Meskipun dampaknya belum terasa signifikan, pelaku usaha di sektor ini berupaya melakukan mitigasi.

Head of Investor RelationPT Avia Avian Tbk. (AVIA)Andreas Timothy Hadikrisno mengatakan pelemahan rupiah tentu akan memengaruhi biaya bahan baku perseroan, meski efeknya baru akan terlihat sekitar satu kuartal mendatang.

“Dampak pastinya akan berpengaruh ke biaya bahan baku Avia, tetapi akan berdampaknya lagging sekitar satu kuartal ke belakang karena inventory raw material days kami sekitar dua sampai tiga bulan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (14/5/2026).

Andreas menjelaskan margin kotor konsolidasi perseroan selama ini relatif stabil di kisaran 40% hingga 44%, termasuk pada periode lonjakan harga minyak saat pandemi Covid-19. Stabilitas itu ditopang oleh penyesuaian harga jual secara bertahap, buffer persediaan, hingga efisiensi operasional dan kemampuan internal pengadaan bahan baku.

Kendati demikian, ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz hadir memperburuk kondisi rantai pasok global. Gangguan pasokan dan kenaikan harga terjadi di sejumlah bahan baku utama, diperparah oleh pelemahan rupiah terhadap dolar AS maupun yuan China.

Sebagai langkah mitigasi di tengah situasi ini, perseroan mengamankan pasokan melalui kerja sama jangka panjang dengan pemasok, meningkatkan level persediaan, serta mengatur prioritas pengiriman bahan baku. Saat ini, ketersediaan bahan baku disebut telah aman hingga Juni 2026.

Avia juga melakukan pembelian dolar AS secara rutin setiap pekan sebagai persiapan pembayaran bahan baku impor. Selain itu, perseroan melakukan penyesuaian harga jual secara bertahap kepada konsumen.

Andreas mengungkapkan perusahaan telah dua kali menaikkan harga produk sepanjang tahun ini.

“Kenaikan pertama dilakukan pada 6 April sebesar 7% sampai 10%, lalu kenaikan kedua pada 11 Mei sebesar 5%,” katanya.

Seiring upaya mitigasi, industri cat juga berharap adanya dukungan kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional, termasuk pengendalian inflasi.

Dia mengatakan kebijakan yang mendorong sektor properti akan berdampak positif terhadap permintaan cat dan bahan bangunan. Salah satu program yang dinilai potensial ialah target pembangunan 3 juta rumah.

“Program ini berpotensi mendorong pertumbuhan sektor properti yang pada akhirnya akan meningkatkan permintaan produk cat dan bahan bangunan lainnya,” sebut Andreas.

Perseroan memandang program tersebut sebagai peluang strategis untuk meningkatkan permintaan pada segmen cat dekoratif dan pelapis, baik untuk pembangunan maupun renovasi hunian. Dalam jangka panjang, implementasi program perumahan juga diyakini dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional dan industri turunannya.

“Oleh karena itu, perseroan berharap program tersebut dapat terealisasi dengan baik dan berjalan secara berkelanjutan,” tutur Andreas.

Nilai tukar rupiah sendiri diperkirakan masih berada dalam tekanan pada perdagangan Rabu (13/5/2026), setelah sehari sebelumnya ditutup melemah hingga menembus level psikologis Rp17.500 per dolar AS di tengah penguatan dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian global.

Mengutip data RTI Infokom, rupiah ditutup melemah 0,66% atau 115 poin ke level Rp17.529 per dolar AS pada Selasa (12/5/2026). Adapun pada saat bersamaan, indeks dolar AS terpantau menguat 0,31% ke posisi 98,25.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah menetapkan tarif impor 0% untuk bahan baku plastik, termasuk bijih plastik mulai Mei 2026, memunculkan dilema baru bagi industri. Di tengah tekanan pasokan global dan kenaikan biaya produksi, pelaku usaha menilai kebijakan tersebut bisa menjadi penolong sekaligus ancaman bagi industri domestik.

Industri hilir seperti kemasan membutuhkan pasokan bahan baku yang lebih murah dan stabil. Namun, produsen dalam negeri khawatir pembukaan keran impor justru memicu banjir produk murah yang menekan daya saing industri hulu nasional.

Wakil Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Edi Rivai menilai kebijakan tersebut perlu diterapkan secara hati-hati agar tidak memicu praktik dumping dari luar negeri.

“Kita hati-hati kalau mungkin harganya ter-dumping. Kalau misalnya nondumping ya pasti kita bisa fight bareng-bareng,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Edi yang juga menjabat Direktur Legal, Hubungan Eksternal dan Ekonomi Sirkular Chandra Asri Group itu menyarankan agar fasilitas impor tarif nol persen dibatasi hanya untuk produsen yang benar-benar membutuhkan bahan baku, bukan trader.

Menurutnya, pembatasan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mencegah distorsi harga di pasar domestik.

“Kita harapkan memang yang boleh mengimpor hanya produsen. Terus kemudian diimpor memang sesuai kebutuhannya,” katanya.

Kekhawatiran serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono. Dia menilai kebijakan tarif impor 0% perlu diharmonisasi dengan kebijakan lain, termasuk pembebasan bea masuk LPG sebagai bahan baku alternatif industri petrokimia.

Menurutnya, ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan dapat memunculkan kontradiksi baru di pasar domestik.

“Kalau tidak bisa memanage dengan baik antara supply dan demand ini nanti saling kontradiksi,” katanya ketika dihubungi.

Fajar menjelaskan industri saat ini masih menghadapi tekanan biaya akibat terganggunya rantai pasok global. Dalam situasi tersebut, masuknya bahan baku impor dengan harga murah berpotensi membuat produk lokal makin sulit bersaing.

Di sisi lain, asosiasi industri tekstil dan serat sintetis justru melihat kebijakan tersebut sebagai ancaman yang lebih serius. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menilai tarif impor 0% dapat membuka arus masuk produk asing secara besar-besaran.

“Kalau misalnya bea masuk 0% ini semua negara bisa datangkan produknya ke Indonesia. Dengan biaya nol ini jadi malapetaka,” kata Farhan.

Dia mengkhawatirkan kebijakan sementara tersebut berubah menjadi permanen dan memperbesar tekanan terhadap industri domestik dalam jangka panjang.

“Kami harap ini hanya sementara. Bahkan jangan sampai ada 0% sih,” katanya.

Hilir Butuh Pasokan

Di tengah kekhawatiran industri hulu, sektor hilir justru menghadapi persoalan berbeda. Direktur Eksekutif Indonesian Packaging Federation (IPF) Henky Wibawa mengatakan industri kemasan saat ini mengalami keterbatasan pasokan bahan baku akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu distribusi nafta.

Situasi tersebut diperparah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang meningkatkan biaya impor bahan baku. Kombinasi faktor tersebut dinilai tidak kondusif bagi keberlangsungan industri kemasan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Henky mengungkapkan pasokan domestik juga makin terbatas setelah produsen petrokimia dalam negeri menerapkan force majeure. Kondisi itu membuat industri kemasan makin bergantung pada impor.

Menurutnya, China menjadi salah satu alternatif utama karena memiliki kapasitas produksi besar dan harga yang lebih kompetitif.

“Harga juga dapat lebih bersaing atau lebih murah,” katanya ketika dihubungi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa impor bahan baku plastik yang dilakukan Indonesia mencapai US$2,55 miliar atau sekitar Rp44,11 triliun (kurs asumsi Rp17.300) secara kumulatif pada Januari–Maret 2026. Komoditas plastik dan barang dari plastik menjadi salah satu komoditas utama impor nonmigas sepanjang kuartal I/2026, bersama dengan mesin peralatan mekanik dan mesin perlengkapan elektrik.

Volume impor plastik dan barang dari plastik itu naik 7,42% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Terkait negara asal impor bahan baku plastik tersebut, BPS mencatat China masih bertengger di posisi teratas dengan kontribusi mencapai 34,79%.

Lebih lanjut, Henky berpandangan aspek regulasi perlu dibuat lebih kondusif dan adil, khususnya dalam hal membantu industri hilir, seperti industri kemasan dan industri pengguna kemasannya, yang mayoritas saat ini lebih ke usaha kecil dan menengah (UMKM) dan mulai membatasi pemakaian plastik.

“Untuk itu juga perlu kolaborasi antara hulu dan hilir dalam hal mencari keuntungan dan jangan bersifat egois, mau menang sendiri,” tambahnya.

Dia pun mengkritisi kebijakan perlindungan industri hulu yang dinilai justru membebani sektor hilir. Selama ini, asosiasi industri hulu mengajukan penerapan bea masuk anti-dumping dan tindak pengamanan (safeguard) untuk bahan baku plastik, padahal kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.

“Sudah saatnya mereka harus mencabut petisi ini, bukan makin membebani situasi dan kondisi saat ini bagi eksistensi dari industri hilir selanjutnya,” harap Henky.

Henky menambahkan kebijakan pembebasan bea masuk untuk bahan baku awal seperti nafta justru lebih menguntungkan industri hulu. Sementara itu, industri hilir yang didominasi usaha kecil dan menengah masih menghadapi tekanan biaya yang tinggi.

Di tengah kondisi tersebut, pelaku industri mulai mencari alternatif untuk menjaga keberlangsungan usaha. Salah satunya melalui penggunaan material pengganti seperti kertas, plastik daur ulang, hingga bahan alami dan bioplastik.

Kendati demikian, penggunaan bahan alternatif tersebut tetap harus mempertimbangkan aspek fungsi, higienitas, serta biaya produksi. Oleh karena itu, Henky menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor.

“Yang penting saat ini inovasi, kolaborasi dan akselerasi segala hambatan dalam mengembangkan solusi yang tepat guna,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menerima kunjungan dari Wakil Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos, Thongsavan Phomvihane di Istana Wapres, Jakarta pada Selasa (5/5/2025).

Wakil Kepala BP BUMN, Aminuddin Ma’ruf mengemukakan salah satu pembahasan Wapres dengan Wakil PM Laos itu berkaitan dengan penjajakan peluang kerja sama strategis BUMN dengan Laos pada sektor industri pupuk.

“Salah satu topik utama yang dibahas memang kemungkinan PT Pupuk Indonesia berinvestasi di Laos,” ujar Aminuddin dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).

Dia mengatakan, kerja sama ini dilandasi potensi yang saling melengkapi. Laos sendiri memiliki potensi besar komoditas potas, sementara Indonesia membutuhkan bahan baku tersebut untuk produksi pupuk. Kondisi ini menjadikan kolaborasi kedua negara strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong hilirisasi industri.

Dalam pertemuan itu pun, Wapres mendorong agar kerja sama segera ditindaklanjuti dalam bentuk langkah konkret, terutama terkait mekanisme pasokan bahan baku, investasi, dan skema perdagangan jangka panjang yang saling menguntungkan.

“Ya salah satunya itu, untuk mengurangi ketergantungan bahan baku yang ada di Laos, mungkin salah satu peluang investasi yang perlu kita jajaki adalah pendirian pabrik pupuk di sana untuk mengurangi biaya bahan baku,” tutur Aminuddin.

Adapun, kerja sama dengan Laos diharapkan meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memperkuat hilirisasi industri pupuk. Upaya ini juga mendukung ketahanan pangan kawasan, dengan Laos sebagai mitra strategis di Asia Tenggara.

Di samping sektor pupuk, peluang kerja sama juga terbuka di bidang lain, seperti infrastruktur melalui BUMN Karya, pertambangan, serta sektor pertahanan. Namun, seluruh rencana masih dalam tahap awal dan akan ditindaklanjuti melalui pembahasan lanjutan antara kedua pihak.

“Ini kan baru pertemuan pertama ya antara pimpinan negara. Nanti kami, Bapak Wamenlu juga sudah berkoordinasi, tadi sudah menyampaikan kepada Dubes Laos yang untuk Indonesia, untuk kami jajaki follow-up meeting selanjutnya, yang nanti kami juga akan melibatkan BUMN-BUMN terkait langsung,” pungkas Aminuddin.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perkebunan kelapa sawit PT Mahkota Grup Tbk. (MGRO) menargetkan total produksi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebesar 165.000 ton pada 2026.

Corporate Secretary Mahkota Group Elvi mengatakan perseroan beserta seluruh entitas anak usaha menargetkan total produksi CPO sebesar 165.000 ton. Peningkatan kapasitas produksi itu dilakukan melalui optimalisasi operasional di seluruh entitas anak usaha.

"Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan efisiensi proses produksi, memaksimalkan utilisasi pabrik kelapa sawit (PKS), serta menjaga stabilitas pasokan bahan baku dari kebun inti maupun pihak ketiga," kata Elvi kepada Bisnis, dikutip Senin (20/4/2026).

Elvi melanjutkan dengan strategi tersebut, MGRO optimistis dapat meningkatkan output produksi secara berkelanjutan tanpa harus melakukan ekspansi fisik yang signifikan, sekaligus menjaga efisiensi biaya dan memperkuat kinerja operasional di tahun 2026.

Dengan target produksi tersebut, MGRO menargetkan pendapatan konsolidasi tahun ini mencapai Rp2,94 triliun. Sedangkan dari sisi bottom line, MGRO menargetkan laba bersih operasional sekitar Rp67,07 miliar.

Elvi menjelaskan saat ini kondisi pasar CPO memang masih berfluktuasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor global. Hal itu membuat gerak harga CPO belakangan ini mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan.

Beberapa dinamika yang memengaruhi pasar CPO seperti pergerakan harga minyak mentah, harga minyak nabati substitusi serta perubahan permintaan dari negara-negara importir utama.

Di sisi lain, Elvi melihat permintaan produk CPO masih kuat. Dari dalam negeri, program biodiesel B50 turut menjaga prospek industri CPO tetap positif dalam jangka panjang.

"Perusahaan menilai fundamental permintaan CPO masih cukup kuat, terutama untuk kebutuhan pangan dan energi, termasuk program biodiesel B50," imbuh Elvi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah program biodiesel B50 menjadi penyebab kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik. Ia menegaskan pasokan bahan baku minyak sawit mentah (CPO) nasional masih berlebih.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan lonjakan harga bahan baku plastik imbas penutupan Selat Hormuz sudah merembet dampaknya ke tingkat konsumen dengan kenaikan harga plastik kresek hingga 50%.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier mengatakan kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.

Kenaikan biaya bahan baku plastik ini secara otomatis mengerek biaya produksi industri hilir, yang kemudian diteruskan ke harga produk akhir seperti kemasan makanan dan minuman (mamin), hingga produk farmasi.

“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” kata Henry saat dihubungi Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Henry menjelaskan penutupan Selat Hormuz telah memicu gangguan serius pada rantai pasok bahan baku plastik. Kondisi ini membuat pelaku usaha tidak berani melakukan kontrak dengan pelanggan karena risiko kelangkaan pasokan, meskipun secara finansial mereka masih mampu.

Di sisi lain, upaya impor bahan baku plastik juga terganggu. Bahkan, dia menuturkan perusahaan asuransi disebut enggan menanggung pengiriman yang melintasi Selat Hormuz, sehingga pelayaran turut menahan risiko. Akibatnya, arus pasokan semakin terhambat.

Bukan hanya itu, negara pemasok di Asia seperti China, Thailand, dan Vietnam kini lebih memprioritaskan kebutuhan domestik dan mulai membatasi ekspor. Sejumlah negara bahkan menahan pasokan untuk menjaga ketersediaan dalam negeri. Imbasnya, pasokan bahan baku plastik di dalam negeri berada pada level yang tidak aman.

Situasi ini turut mendorong lonjakan harga bahan baku plastik hingga 40%–50% di pasar. Kenaikan harga tersebut memperparah tekanan yang sudah dirasakan pelaku industri. Apalagi, kemampuan industri petrokimia dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan. Ini artinya, sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari kawasan Timur Tengah dan sebagian dari China.

Menurutnya, terganggunya produksi akibat keterbatasan pasokan ini pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja. Bahkan, indikasi pengurangan tenaga kerja disebut sudah mulai terlihat di sejumlah pelaku industri, meski masih dalam tahap awal.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri petrokimia nasional tengah memutar kemudi pasokan bahan baku secara drastis menyusul lumpuhnya jalur logistik di Timur Tengah.

Penutupan Selat Hormuz pada awal Maret 2026 memaksa para pengusaha plastik dalam negeri untuk berburu Nafta hingga ke Afrika guna menjaga napas produksi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, mengungkapkan bahwa eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran telah memutus rantai pasok konvensional. Selama ini, industri plastik domestik sangat bergantung pada Timur Tengah, dengan porsi mencapai 70% dari total kebutuhan bahan baku.

Pelaku usaha pun mencari pasar alternatif untuk memitigasi meski menanggung risiko waktu tempuh yang jauh lebih lama.

"Saat ini, pasokan Nafta yang selama ini bergantung pada Timur Tengah harus dialihkan ke sumber alternatif seperti Afrika, Asia Tengah, hingga Amerika Serikat," ujar Fajar kepada Bisnis, Minggu (5/4/2026).

Fajar menjelaskan pengalihan rute pasokan ke luar kawasan Timur Tengah memicu pembengkakan waktu pengiriman (lead time) yang sangat signifikan. Hal ini berpotensi mengganggu ritme produksi di tingkat hilir jika tidak dikelola dengan perencanaan yang presisi.

Berdasarkan kalkulasi Inaplas, jika pengiriman dari Timur Tengah biasanya hanya memakan waktu 10 hingga 15 hari, pasokan dari Afrika atau Amerika Serikat membutuhkan waktu minimal 50 hari untuk sampai ke pelabuhan Indonesia. Selisih waktu lebih dari satu bulan ini menuntut ketahanan stok bahan baku yang lebih kuat di dalam negeri.

"Kita sudah mengantisipasi hal tersebut sampai dengan 50 hari ke depan untuk mendapatkan alternatif pasokan. Bahan baku yang tersisa sekarang harus benar-benar direncanakan agar suplai ke lokal tidak terganggu," tambahnya.

Di tengah ketidakpastian ini, Fajar memaparkan industri plastik saat ini beroperasi pada level kapasitas terendah. Langkah ini diambil secara sengaja sebagai bagian dari strategi bertahan (survival mode) agar perusahaan tetap mampu menjaga nilai ekonomi di tengah mahalnya biaya logistik dan keterbatasan bahan baku.

Situasi ini kian pelik karena disrupsi terjadi tepat saat industri sedang fokus pada distribusi produk jadi untuk kebutuhan Lebaran. Momentum gejolak harga minyak mentah global yang melonjak sejak pekan kedua Maret 2026 pun langsung memberikan tekanan pada struktur biaya produksi.

Pihak asosiasi berharap para pelaku usaha tetap disiplin dalam mengelola stok sisa sembari menunggu ketibaan pasokan dari sumber-sumber baru. Meski biaya pengiriman dipastikan melonjak akibat jarak tempuh yang lebih jauh, diversifikasi ke Afrika dan Asia Tengah dianggap sebagai langkah paling rasional untuk menghindari kelangkaan produk plastik di pasar domestik dalam jangka menengah.

Sebelumnya, lonjakan harga plastik dipicu oleh konflik bersenjata antara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat di kawasan Jazirah Arab. Konflik ini berdampak langsung pada stok dan harga minyak dunia sebagai bahan baku utama petrokimia.

Harga minyak mentah jenis Brent bahkan sempat menyentuh level di atas US$100 per barel, sementara aktivitas logistik internasional terhambat akibat pembatasan di Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi distribusi minyak dunia yang menopang 70% pasokan global, di mana 20% berasal dari negara-negara Teluk.

Tersendatnya lalu lintas perdagangan sekitar 102 juta barel per hari tersebut menyebabkan komoditas turunan minyak mentah seperti polypropylene mengalami kenaikan harga hingga 250% sejak awal tahun. Kondisi inilah yang akhirnya memaksa kenaikan harga plastik hingga ke level konsumen di pasar tradisional maupun ritel modern.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri plastik hilir nasional mulai menahan penerimaan order baru seiring meningkatnya ketidakpastian pasokan bahan baku.

Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Aphindo), Henry Chevalier, mengatakan pengusaha saat ini cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil kontrak baru. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko gagal memenuhi kewajiban produksi.

“Akibatnya, industri tidak berani mengambil kontrak baru dengan customer karena ketidakpastian pasokan bahan baku. Banyak order yang akhirnya tertahan,” ujar Henry kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Tekanan terhadap industri tidak hanya berasal dari kelangkaan pasokan, tetapi juga lonjakan harga bahan baku yang signifikan. Salah satu komoditas utama seperti polypropylene tercatat mengalami kenaikan harga hingga 250% sejak awal tahun.

Kenaikan tajam ini terjadi di tengah gangguan rantai pasok global. Konflik geopolitik dan hambatan distribusi dari kawasan Timur Tengah ke Asia, termasuk China, menyebabkan arus bahan baku menjadi tidak lancar.

Selain itu, sejumlah negara produsen kini lebih memprioritaskan kebutuhan domestik dibandingkan ekspor. Kebijakan tersebut semakin mempersempit akses bahan baku bagi industri di Indonesia yang masih bergantung pada impor.

“Bahan baku bukan hanya naik, tapi juga sulit didapat. Ini yang membuat industri semakin tertekan,” kata Henry.

Dia menambahkan, upaya mencari sumber alternatif juga menghadapi kendala serupa karena hampir seluruh kawasan mengalami tekanan pasokan. Bahkan, China yang selama ini menjadi pemasok utama kini lebih fokus memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“China saja sekarang lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Jadi kita mau cari dari mana lagi? Ini yang membuat situasi semakin sulit,” ujarnya.

Dalam kondisi tersebut, sejumlah perusahaan mulai mengambil langkah mitigasi dengan menetapkan status force majeure. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk ketidakmampuan memenuhi kontrak akibat keterbatasan bahan baku.

Meski demikian, pelaku industri tetap berupaya menjaga keberlangsungan operasional di tengah tekanan. Aphindo juga mendorong adanya penyesuaian kebijakan untuk membantu industri bertahan.

Salah satu yang disoroti adalah kebijakan perdagangan seperti bea masuk anti dumping (BMAD) dan instrumen pengamanan lainnya. Menurut Henry, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang agar tidak menambah beban industri dalam situasi yang belum stabil.

“Kalau sekarang tetap dikenakan pembatasan seperti BMAD, sementara bahan baku masih sulit didapat, tentu akan semakin memberatkan industri dalam negeri,” ucapnya.

Henry menekankan bahwa kebijakan pengamanan sebaiknya diterapkan ketika kondisi pasokan sudah kembali normal. Dalam jangka pendek, prioritas utama adalah memastikan industri tetap dapat beroperasi dan memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Dengan dukungan kebijakan yang adaptif serta stabilisasi pasokan, industri plastik nasional diharapkan mampu melewati fase tekanan ini. Langkah tersebut sekaligus menjadi kunci menjaga keberlanjutan sektor manufaktur di tengah tantangan global.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Toba & Pulp Lestari Tbk. (INRU) memberikan tanggapan atas pencabutan Perizinan Berusaha dan Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh pemerintah.

Berdasarkan keterangan dari keterbukaan informasi publik, Rabu (21/1/2026), perseroan mengatakan belum menerima keputusan tertulis resmi dari instansi Pemerintah yang berwenang mengenai pencabutan Izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dimiliki oleh perseroan.

Meski demikian perseroan menegaskan telah memiliki izin usaha yang masih berlaku secara sah. Namun demikian, seluruh bahan baku kayu yang digunakan dalam kegiatan industri tersebut berasal dari hasil pemanfaatan hutan tanaman dalam areal PBPH perseroan itu sendiri.

"Oleh karena itu, ketika pencabutan izin PBPH tersebut benar-benar diberlakukan secara efektif, berpotensi berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku dan kelangsungan kegiatan operasional industri perseroan," ujar manajemen dalam keterbukaan informasi, Rabu (21/1/2026).

Dampak pencabutan tersebut juga dinilai berisiko mengganggu kinerja keuangan INRU.

Saat ini, Toba Pulp Lestari menyebut tengah melakukan klarifikasi dan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Kehutanan serta instansi terkait lainnya untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum, ruang lingkup, status administratif, dan dampaknya.

Manajemen INRU juga menyampaikan bahwa perseroan tetap menjalankan kegiatan operasional esensial, pemeliharaan aset, serta pengamanan kawasan hutan, sambil menunggu keputusan administratif secara tertulis dari pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKN mempercepat proses audit di wilayah tersebut.

Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto akan mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare. Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu diantaranya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menyoroti masifnya pembangunan smelter yang memicu maraknya impor bijih nikel dari Filipina. Kondisi ini ironi, mengingat Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar.

Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah mengatakan saat ini Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 55 juta ton logam nikel atau sekitar 45% cadangan dunia. Mestinya, RI menjadi negara paling aman dalam hal ketersediaan bijih.

“Namun dalam praktiknya, pertumbuhan smelter yang begitu masif membuat kapasitas produksi tambang tidak mampu mengejar kebutuhan,” kata Arif dalam keterangan tertulis, Kamis (20/11/2025).

Padahal, smelter dengan teknologi pirometalurgi dan hidrometalurgi membutuhkan pasokan berkelanjutan. Jika produksi tambang tidak sejalan dengan ekspansi smelter, industri akan tertekan krisis pasokan bahan baku.

Dalam catatannya, Indonesia mengimpor bijih nikel senilai 10,4 juta ton dari Filipina pada 2024. Tahun, impor tersebut diperkirakan naik hingga 15 juta ton atau setara US$600 juta.

Padahal, cadangan Filipina hanya 4,8 juta ton logam nikel atau sekitar 4% cadangan global dan jauh di bawah Indonesia. Arif menilai impor tersebut terjadi karena dua alasan yaitu keterbatasan pasokan dalam negeri dan kebutuhan blending untuk menyesuaikan rasio Si:Mg dalam proses produksi smelter.

“Sebuah ironi besar, negara superpower nikel dunia bergantung kepada negara dengan cadangan jauh lebih kecil,” tuturnya.

Namun, Arif menyebut bahwa fenomena ini tidak hanya ironis, tetapi juga menjadi sinyal penting bahwa laju pembangunan hilirisasi perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas pasokan di hulu agar rantai industri nikel nasional tetap berjalan secara berkelanjutan.

Dia mencatat pertumbuhan kapasitas smelter yang pesat, misalnya pada 2017 produksi smelter 250.000 ton nikel kelas dua, sementara pada 2024 kapasitas melonjak menjadi 1,8 juta ton nikel kelas dua dan 395.000 ton nikel kelas satu.

“Dalam kurang dari sepuluh tahun, Indonesia menjelma menjadi pemain strategis dunia dalam industri baja tahan karat dan material baterai,” imbuhnya.

Saat ini pangsa pasar nikel dari Indonesia mencapai lebih dari 60% kebutuhan dunia. Namun, pertumbuhan yang terlalu cepat tanpa diimbangi penguatan hulu menimbulkan ancaman. Jika pasokan bijih nikel terus ketat, dampaknya bisa merembet ke seluruh ekosistem.

Dia menyebutkan sejumlah dampak, pertama terjadi ketidakpastian investasi akibat kebijakan yang berubah. Kedua, biaya produksi meningkat karena harga bijih meroket.

Ketiga, risiko smelter terpaksa menghentikan operasi. Keempat, terhambatnya investasi lanjutan seperti industri baterai dan kendaraan listrik. Kelima, dampak berantai ke lembaga pembiayaan dan sektor pendukung.

Hilirisasi nikel yang selama ini menjadi kebanggaan Indonesia ternyata menghadapi masalah mendasar di bagian hulu. Ekosistem hilirisasi yang bergantung pada harmoni antara tambang, smelter, pasar, dan kebijakan pemerintah kini terganggu oleh lemahnya pasokan bijih nikel.

“Ketika satu saja elemen melemah, seluruh rantai pasok terguncang. Dan saat ini, titik terlemah itu berada pada pasokan bijih nikel,” tambahnya.

FINI menilai perubahan masa berlaku RKAB dari tiga tahun menjadi satu tahun memicu ketidakpastian pasokan. Di tengah pertumbuhan jumlah smelter yang pesat, kebutuhan kuota tambang meningkat, sementara ruang perencanaan penambangan semakin pendek. Ketidakseimbangan antara produksi tambang dan kebutuhan industri pun makin terasa.

Menurut dia, hilirisasi membutuhkan perencanaan menyeluruh dengan penguatan hulu mulai dari eksplorasi harus dipercepat, kepatuhan teknis penambangan diperketat, dan RKAB untuk tambang terintegrasi perlu diprioritaskan.

Tanpa fondasi hulu yang kuat, ironi impor bijih nikel akan terus membayangi ambisi besar Indonesia. Hilirisasi hanya akan menjadi peluang sejarah jika pasokan bahan baku dapat terjamin di negeri yang kaya nikel.

Bisnis.com, JAKARTA — Kelompok petani sawit yang tergabung dalam Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyampaikan keprihatinan dan penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50. Kebijakan ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap pasokan bahan baku industri pangan, keseimbangan keuangan Dana Perkebunan (BPDP), serta kesejahteraan petani sawit rakyat.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, mengemukakan bahwa peningkatan campuran biodiesel hingga B50 akan meningkatkan serapan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di sektor energi. Hal ini dapat membuat pasokan untuk industri pangan berkurang.

“Kalau konsumsi sawit untuk biodiesel terus dinaikkan, otomatis pasokan untuk industri minyak goreng dan pangan akan menipis. Ini akan menekan pelaku industri dan masyarakat karena harga minyak makan bisa naik lagi. Pemerintah perlu hati-hati dan tidak hanya melihat sisi energi,” ujar Mansuetus Darto dalam siaran pers, Senin (27/10/2025).

POPSI juga menyebutkan bahwa kenaikan bauran biodiesel menjadi 50% dapat mengerek subsidi yang selama ini disalurkan melalui BPDP. Hal ini berisiko memperkecil porsi dana untuk program petani seperti peremajaan sawit rakyat (replanting), sarana prasarana, dan penguatan SDM.

“Selama ini hampir 90% dana BPDPKS digunakan untuk subsidi biodiesel, sementara program bagi petani hanya sekitar 8%. Kalau subsidi terus ditambah, nasib petani makin terpinggirkan,” tambah Darto.

Sementara itu, Alpian Arahman, Ketua Umum Apkasindo Perjuangan sekaligus anggota POPSI, menambahkan bahwa peningkatan konsumsi domestik CPO akan mengurangi volume ekspor sawit, yang selama ini menjadi sumber utama pungutan BPDP.

“Kalau pasar domestik menyerap lebih banyak CPO, ekspor pasti berkurang. Padahal dana BPDP untuk subsidi biodiesel itu berasal dari pungutan ekspor. Ini kontradiktif, kebutuhan subsidi naik, tetapi sumber dananya malah turun,” jelas Alpian Arahman.

Lebih lanjut, dalam skenario jika pemerintah menaikkan pungutan ekspor untuk menutup kebutuhan subsidi biodiesel, POPSI menilai hal itu justru akan memukul petani sawit rakyat.

“Setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar US$50 per ton CPO bisa menurunkan harga TBS petani sekitar Rp45 per kilogram. Kalau pungutan dinaikkan lagi, petani yang paling menderita,” ujar Alpian.

Melihat dinamika ini, POPSI pun menyerukan agar pemerintah mengalokasikan dana yang lebih besar untuk program petani sawit rakyat. Selama ini mayoritas dana digunakan untuk industri energi, sementara kebutuhan riil petani seperti bibit unggul, pupuk, infrastruktur, dan peremajaan kebun belum terpenuhi dengan baik.

“Kami meminta pemerintah menyeimbangkan kembali prioritas penggunaan dana BPDPKS. Petani harus menjadi subjek utama, bukan sekadar penonton dari kebijakan biodiesel,” kata Mansuetus Darto.