Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan pemerintah mengalokasikan Rp14 triliun pada 2026 untuk merevitalisasi irigasi guna meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

Sudaryono mengatakan pemerintah telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp12 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp14 triliun pada 2026 sebagai bagian dari program revitalisasi jaringan irigasi yang berlanjut hingga 2029.

"(Tahun) 2026 ini (anggaran yang dialokasikan) Rp14 triliun, dan akan diteruskan sampai dengan 2029. Diharapkan di ujung tahun sampai dengan 2029 itu, semua irigasi yang memang diperlukan untuk diperbaiki, itu kita perbaiki semua," kata Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan percepatan revitalisasi dilakukan sebagai respons atas aspirasi petani yang masih menghadapi kendala pasokan air akibat ribuan hektare lahan dengan jaringan irigasi yang belum optimal.

Ia berharap seluruh jaringan irigasi yang membutuhkan perbaikan dapat diselesaikan secara bertahap, sehingga pada akhir 2029 seluruh infrastruktur pendukung pertanian tersebut berfungsi secara optimal.

Menurutnya, perbaikan irigasi akan meningkatkan indeks pertanaman, sehingga petani dapat menanam lebih dari satu kali dalam setahun dan pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan petani.

"Kita harapkan dengan adanya irigasi orang bisa nanam, di musim kemarau bisa nanam. Yang tadinya nanam sekali bisa dua kali, yang dua kali jadi tiga kali," katanya.

"Dan, itu selain negara kita dapat produktivitas petani, tapi petaninya juga tambah sejahtera, karena yang tadinya panen sekali bisa panen lebih dari sekali," tambah Sudaryono.

Ia menegaskan pemerintah terus memperkuat fondasi swasembada pangan nasional melalui pembenahan irigasi, penyediaan benih berkualitas, dan modernisasi alat mesin pertanian.

Komitmen tersebut disampaikan saat berdialog dan menyerap aspirasi petani dan nelayan dalam Kopdar Tani dan Nelayan di sela Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVII di Gorontalo, Selasa (23/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wamentan Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar mengatakan keberhasilan Indonesia menghentikan impor sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, dan gula patut disyukuri.

Namun, pemerintah tidak berhenti pada capaian tersebut dan terus melakukan berbagai perbaikan agar swasembada pangan semakin kokoh dan berkelanjutan.

"Nggak impor pangan lagi, nggak impor beras lagi, nggak impor jagung lagi, nggak impor gula lagi. Itu kita syukuri, sembari kita juga secara perlahan kita perbaiki apa yang memang harus kita perbaiki," kata dia.

Menurutnya, pemerintah terus memastikan ketersediaan benih berkualitas, memperkuat sarana produksi, serta membenahi jaringan irigasi agar pembangunan pertanian semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Misalnya, kita bagaimana membangun pertanian yang baik, sebaik pertanian yang di tempat lain, di Papua. Membangun pertanian di Papua sebagus pertanian di provinsi lain. Irigasi kita perbaiki, kepastian benih yang baik dan berkualitas kita pastikan dan seterusnya," bebernya.

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat menjadikan swasembada pangan sebagai bagian dari ketahanan dan kedaulatan bangsa.

"Presiden Prabowo telah komit untuk membangun swasembada ini bukan hanya bagian dari ekonomi, tapi menjadi bagian dari ketahanan dan kedaulatan bangsa kita," kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengungkap ada sekitar Rp14 triliun tunggakan iuran yang berpotensi diputihkan atau dihapus setelah pemerintah turun tangan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan nilai itu adalah hasil perhitungan pihaknya, sehingga masih perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah.

“Rp14 triliun itu yang piutang, yang kita kalau seandainya semua dibebasin artinya diputihkan, nah itu sekitar itu,” ungkapnya seusai rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Adapun, saat rapat berlangsung Ghufron menyebut nilai itu adalah akumulasi dari peserta non aktif yang sejumlah sekitar 23 juta jiwa.

“Nah kemudian yang jumlah totalnya itu sekitar Rp14 triliun atau tepatnya Rp14.125.680.000.000, jadi ini yang menunggak,” katanya dalam rapat tersebut.

Dia menjelaskan, skema penghapusan tunggakan iuran ini nantinya terbagi menjadi dua kategori. Pertama, penghapusan dilakukan satu kali bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Artinya, lanjut Ghufron, peserta ini dulunya kategori mandiri, kemudian tidak mampu bayar iuran dan akhirnya beralih ke PBI, sehingga tunggakannya dihapuskan.

“Kemudian yang kedua adalah PBPU beralih menjadi PBU Pemda, lalu PBPU nonaktif, nonaktif yang kelas 3 karena dia memang enggak mampu. Nah bila kemudian hari menunggak lagi, maka tunggakannya ini harus dibayar untuk aktif kembali,” tuturnya.

Lebih jauh, Ghufron menegaskan penghapusan piutang bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, terutama desilnya di bawah 4 otomatis akan dilakukan tanpa persyaratan pembayaran.

“Sedangkan penghapusan piutang bagi di luar fakir miskin, ini kadang-kadang salah kira dia nunggu penghapusan. [Padahal] dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran,” sebutnya.

Sementara itu, lanjutnya, bagi peserta yang sudah meninggal atau kepesertaannya ganda akan dihapus selamanya. Penghapusan itu akan dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali.

Sebagai informasi, saat ini rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Penghapusan Tunggakan Iuran Program JKN sudah selesai diharmonisasi dan sedang diproses di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

“Jadi sekarang sudah ada di Setneg, sudah selesai harmonisasi tinggal ditandatangani,” ungkap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengungkap ada sekitar Rp14 triliun tunggakan iuran yang berpotensi diputihkan atau dihapus setelah pemerintah turun tangan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan nilai itu adalah hasil perhitungan pihaknya, sehingga masih perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah.

“Rp14 triliun itu yang piutang, yang kita kalau seandainya semua dibebasin artinya diputihkan, nah itu sekitar itu,” ungkapnya seusai rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Adapun, saat rapat berlangsung Ghufron menyebut nilai itu adalah akumulasi dari peserta non aktif yang sejumlah sekitar 23 juta jiwa.

“Nah kemudian yang jumlah totalnya itu sekitar Rp14 triliun atau tepatnya Rp14.125.680.000.000, jadi ini yang menunggak,” katanya dalam rapat tersebut.

Dia menjelaskan, skema penghapusan tunggakan iuran ini nantinya terbagi menjadi dua kategori. Pertama, penghapusan dilakukan satu kali bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Artinya, lanjut Ghufron, peserta ini dulunya kategori mandiri, kemudian tidak mampu bayar iuran dan akhirnya beralih ke PBI, sehingga tunggakannya dihapuskan.

“Kemudian yang kedua adalah PBPU beralih menjadi PBU Pemda, lalu PBPU nonaktif, nonaktif yang kelas 3 karena dia memang enggak mampu. Nah bila kemudian hari menunggak lagi, maka tunggakannya ini harus dibayar untuk aktif kembali,” tuturnya.

Lebih jauh, Ghufron menegaskan penghapusan piutang bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, terutama desilnya di bawah 4 otomatis akan dilakukan tanpa persyaratan pembayaran.

“Sedangkan penghapusan piutang bagi di luar fakir miskin, ini kadang-kadang salah kira dia nunggu penghapusan. [Padahal] dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran,” sebutnya.

Sementara itu, lanjutnya, bagi peserta yang sudah meninggal atau kepesertaannya ganda akan dihapus selamanya. Penghapusan itu akan dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali.

Sebagai informasi, saat ini rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Penghapusan Tunggakan Iuran Program JKN sudah selesai diharmonisasi dan sedang diproses di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

“Jadi sekarang sudah ada di Setneg, sudah selesai harmonisasi tinggal ditandatangani,” ungkap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).