Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut sebanyak 40 perusahaan terbuka atau emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mulai menjalani uji coba penyampaian laporan keuangan secara terpusat ke Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Rencananya, tahap uji coba akan dimulai semester II/2026.

Aturan mengenai financial reporting single window ini sebelumnya sudah tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.43/2025 tentang Laporan Keuangan. Regulasi turunan ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Pengembangan dan Sektor Keuangan (P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin mengatakan, pihaknya berupaya mengimplementasikan laporan keuangan terpusat pada wadah PBPK di 2027. Sebagai langkah awal, penerapannya baru akan difokuskan terlebih dahulu kepada Perusahaan Terbuka (Emiten).

Alasannya tidak lain karena perusahaan yang melantai di bursa saham ini telah memiliki ekosistem dan kesiapan infrastruktur pelaporan keuangan digital yang relatif lebih matang. Untuk saat ini, Herman menyebut DJSPSK tengah fokus menyelesaikan pembangunan sistem dan menyempurnakan Taksonomi Nasional Laporan Keuangan secara paralel.

"Rangkaian uji coba akan dilaksanakan mulai semester II tahun 2026 secara bertahap yang rencananya akan melibatkan sekitar 40 emiten di tahap awal, guna menguji keandalan sistem serta kesiapan proses bisnis secara menyeluruh," terang Herman pada keterangan tertulis kepada Bisnis, dikutip Minggu (28/6/2026).

Selain kesiapan teknis, DJSPSK turut melaksanakan manajemen perubahan (change management) dan sosialisasi kepada seluruh ekosistem terkait, mulai dari pelaku usaha, profesi intermediaris, dan kementerian dan lembaga.

Tujuannya agar implementasi platform bersama ini dapat terwujud secara efektif dan membawa manfaat optimal bagi semua pemangku kepentingan.

Meski PBPK berada di bawah Kemenkeu, pengembangan wadah ini turut melibatkan kolaborasi lintas kementerian/lembaga maupun otoritas.

Unit internal Kemenkeu lainnya ikut terlibat seperti Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan (BaTII) serta Direktorat Jenderal Pajak.

"DJSPSK berperan sebagai koordinator pengembangan kebijakan dan implementasi PBPK, Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan (BaTii) berperan dalam pembangunan sistem PBPK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendukung integrasi pemanfaatan data pelaporan keuangan untuk kebutuhan administrasi perpajakan," jelas Herman.

Di luar Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam penyelarasan kebutuhan pelaporan sektor jasa keuangan dan pengalaman implementasi pelaporan keuangan digital pada Emiten.

Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan dukungan berdasarkan pengalaman pengelolaan pelaporan Emiten dan penyusunan taksonomi, serta kementerian/lembaga lainnya yang memberikan dukungan sebagai regulator dari pelaku usaha sesuai kewenangannya masing-masing secara sektoral.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya telah memastikan bahwa bakal ikut mengawal implementasi PBPK. Namun, saat ini dia menyebut mekanisme pelaporan existing masih dilakukan ke OJK dan BEI.

"Sementara kalau untuk mekanisme pelaporan ke keterbukaan informasi publik, pengaturan kami tidak menghilangkan kewajiban mereka tetap harus lapor, baik ke bursa maupun ke OJK, secara triwulanan. Yang audited tentu dua kali setahun, yang triwulanan unaudited," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Namun demikian, Hasan menyampaikan bahwa para emiten akan tetap diminta menyampaikan laporannya ke BEI dan OJK.

Informasi keterbukaan ini juga akan tetap dapat diakses oleh publik yang bisa dimanfaatkan oleh para investor untuk menilai kinerja fundamental sesuai laporan dan kondisi terakhir dari setiap emiten.

"Saya kira platform itu untuk menggugurkan kewajiban mereka sebagai perusahaan PT yang juga merupakan wajib pajak. Tetapi kalau di tempat kami, karena mereka juga adalah perusahaan publik yang mencatatkan saham atau obligasinya di bursa, maka tetap kami minta kewajiban pelaporan melalui Bursa Efek dan OJK tetap dilakukan. Dan itu akan menjadi konsumen informasi publik," pungkas Hasan.

keberhasilan hilirisasi tidak boleh berhenti pada besarnya angka investasi atau bertambahnya kapasitas industri.

Jakarta (ANTARA) - Hilirisasi bukan sekadar tentang mengolah mineral menjadi produk bernilai tambah, melainkan tentang mengubah kekayaan yang tersimpan di dalam perut bumi menjadi kesempatan yang dapat mengubah kehidupan jutaan manusia.

Hiirisasi mineral juga bukan hanya soal nikel, tembaga, timah, atau bauksit. Tapi yang sedang dipertaruhkan adalah apakah kekayaan alam yang tersimpan di dalam perut bumi benar-benar mampu mengubah kualitas hidup manusia yang tinggal di atasnya.

Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya sumber daya alam. Namun, kekayaan itu tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan.

Terlalu lama negeri ini menjual bahan mentah, sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati negara lain yang mengolahnya menjadi produk bernilai tambah.

Akibatnya, Indonesia sering menjadi penonton dalam rantai industri yang seharusnya dapat dibangun dari kekuatan yang dimilikinya sendiri.

Kini, cara pandang itu perlahan sedang diubah. Hilirisasi diupayakan menghadirkan sebuah gagasan yang sederhana, tetapi memiliki dampak yang sangat besar yakni agar jangan hanya menjual apa yang diambil dari bumi, melainkan membangun kehidupan baru melalui proses mengolahnya.

Nilai sebuah mineral tidak lagi berhenti ketika keluar dari tambang, tetapi terus bertambah ketika menjadi bahan baku industri, membuka lapangan pekerjaan, melahirkan keahlian baru, dan menghidupkan perekonomian daerah.

Data investasi pada triwulan pertama 2026 memberikan gambaran perubahan tersebut. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp147,5 triliun atau sekitar 29,6 persen dari total investasi nasional sebesar Rp498,8 triliun.

Angka ini menunjukkan hampir sepertiga investasi nasional kini diarahkan pada sektor yang menghasilkan nilai tambah, bukan lagi sekadar mengambil hasil bumi untuk dikirim ke pasar dunia.

Di dalam angka tersebut, sektor mineral memegang peranan yang sangat dominan. Nilai investasinya mencapai Rp98,3 triliun atau sekitar 67 persen dari total investasi hilirisasi nasional.

Besarnya angka itu menunjukkan kekuatan utama Indonesia di mata investor masih bertumpu pada komoditas mineral yang selama ini menjadi keunggulan negeri ini.

Nikel menjadi penyumbang investasi terbesar dengan nilai Rp41,5 triliun atau sekitar 42 persen. Di belakangnya menyusul tembaga sebesar Rp20,7 triliun, besi baja Rp17 triliun, bauksit Rp13,7 triliun, dan timah Rp2,5 triliun.

Selebihnya berasal dari berbagai komoditas lain seperti emas, perak, kobalt, mangan, batu bara, pasir silika, hingga logam tanah jarang.

Keberhasilan hilirisasi

Dunia sedang bergerak menuju masa depan yang lebih hijau dan semakin bergantung pada teknologi. Kendaraan listrik, pusat data, jaringan listrik pintar, hingga berbagai perangkat digital membutuhkan mineral dalam jumlah besar.

Apa yang selama ini tersimpan di dalam tanah Indonesia ternyata menjadi bagian penting dari perubahan global itu.

Namun, kesempatan tersebut hanya akan benar-benar bermakna apabila Indonesia tidak berhenti sebagai penyedia bahan baku. Nilai terbesar justru lahir ketika mineral tersebut diolah menjadi produk yang memiliki daya saing lebih tinggi. Maka hilirisasi menemukan makna sejatinya.

Komoditas yang menjadi bagian dari portofolio Grup MIND ID mencerminkan posisi strategis Indonesia dalam proses tersebut. ANTAM berada pada rantai nilai nikel dan bauksit, PT Freeport Indonesia mengelola tembaga, sementara PT Timah menjadi bagian penting dari industri timah nasional.

Peran mereka menunjukkan bahwa berbagai aset strategis nasional memiliki posisi penting dalam menarik investasi sekaligus membangun industri pengolahan di dalam negeri.

Namun, keberhasilan hilirisasi tidak boleh berhenti pada besarnya angka investasi atau bertambahnya kapasitas industri.

Keberhasilannya harus diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat. Ketika sebuah kawasan industri berdiri, masyarakat berharap bukan hanya melihat bangunan-bangunan baru, melainkan juga kesempatan kerja yang lebih luas, pendidikan yang semakin baik, tumbuhnya usaha kecil, serta kehidupan yang lebih sejahtera bagi generasi berikutnya.

Harapan itu mulai terlihat dari perubahan arah investasi nasional. Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa sekitar 75 persen investasi hilirisasi kini berada di luar Pulau Jawa.

Fakta ini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar pemerataan angka investasi. Selama bertahun-tahun, pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu. Kini, daerah-daerah penghasil mineral mulai menjadi pusat aktivitas ekonomi baru.

Sulawesi Tengah menjadi salah satu contohnya. Pada triwulan pertama 2026, provinsi ini mencatat investasi sebesar Rp32,1 triliun atau sekitar 6,4 persen dari total investasi nasional sehingga menjadi tujuan investasi terbesar kelima di Indonesia.

Sementara itu, Maluku Utara mencatat investasi Rp25,2 triliun atau sekitar 5 persen dan berada di posisi keenam.

Kedua daerah tersebut kini berkembang sebagai pusat pengolahan nikel sekaligus ekosistem baterai kendaraan listrik.

Nilai tambah

Perubahan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi selalu berpusat di kota-kota besar. Daerah yang selama ini dikenal sebagai penghasil bahan mentah mulai memiliki kesempatan menjadi pusat industri yang menciptakan nilai tambah.

Hilirisasi pun diharapkan menjadi lebih manusiawi. Ketika investasi datang ke daerah, yang bergerak bukan hanya mesin-mesin produksi.

Warung makan memperoleh pelanggan baru, pengusaha UMKM menemukan pasar yang lebih luas, jalan diperbaiki, sekolah berkembang, rumah-rumah disewa pekerja, dan roda ekonomi lokal ikut berputar.

Pertumbuhan ekonomi akhirnya memiliki wajah yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Perubahan lain juga tampak dari struktur investasi nasional. Subsektor industri logam dasar dan barang logam kini mencatat realisasi investasi sebesar Rp69,4 triliun atau sekitar 14 persen dari total investasi nasional.

Nilai ini bahkan melampaui sektor pertambangan yang mencapai Rp51,9 triliun. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa orientasi pembangunan mulai bergerak dari kegiatan mengambil sumber daya menuju kegiatan menciptakan nilai tambah melalui proses industri.

Meski demikian, perjalanan menuju hilirisasi yang ideal masih panjang. Investasi yang besar harus berjalan beriringan dengan pembangunan sumber daya manusia, perlindungan lingkungan, penguatan teknologi nasional, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Tanpa itu semua, hilirisasi hanya akan menjadi perpindahan lokasi industri tanpa menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Oleh karena itu, ketika pemerintah menyampaikan komitmen untuk memperluas hilirisasi ke berbagai komoditas strategis lain seperti semikonduktor, bioetanol, produk turunan kelapa, dan rumput laut, maka ini menjadi kabar baik bagi upaya pembangunan rantai industri baru.

Selain juga mulai tertatanya fondasi ekonomi yang lebih beragam, lebih tangguh, dan lebih mampu menjawab tantangan masa depan.

Target investasi nasional sebesar Rp2.322 triliun pada 2027, meningkat 13,8 persen dibandingkan target 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun, tentu menjadi angka yang penting.

Namun, yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap investasi benar-benar meninggalkan jejak berupa pengetahuan, kesempatan, dan kesejahteraan yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Hingga akhirnya, hilirisasi bukanlah cerita tentang batuan yang diangkat dari dalam bumi. Hilirisasi menjadi kisah tentang bagaimana sebuah bangsa memilih untuk tidak lagi menjual masa depannya dalam bentuk bahan mentah.

Ini juga tentang ikhtiar agar setiap kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dapat diolah menjadi kesempatan, setiap investasi dapat melahirkan harapan, dan setiap daerah yang selama ini menjadi tempat lahirnya sumber daya alam akhirnya ikut menikmati manfaat sebesar-besarnya.

Sebab ukuran sesungguhnya dari keberhasilan pembangunan bukan terletak pada besarnya angka investasi, melainkan pada semakin banyaknya manusia yang dapat menjalani hidup dengan lebih bermartabat karena kekayaan negerinya dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Copyright © ANTARA 2026

Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menilai perlu panduan lebih jelas dalam proses transisi kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis.

"Dibutuhkan kejelasan agar proses negosiasi yang krusial bagi perusahaan dapat tetap berjalan untuk keberlanjutan perusahaan dan menjaga kestabilan pasar," ujar Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti dalam keterangan resmi, Senin (25/2).

Sebagai sektor vital yang mendukung perekonomian nasional, industri pertambangan memerlukan kepastian dalam pelaporan dan keterlibatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

Selanjutnya, IMA juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kontrak jangka panjang yang telah ada, termasuk penjualan jangka pendek.

Pasalnya, pelaku industri mengandalkan kejelasan dan konsistensi dalam kontrak untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan investasi yang sudah dilakukan.

Ekspor sejumlah komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.Pada tahap awal, tiga komoditas yang disasar adalah minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy (paduan besi).

Hal ini diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (20/5).

"Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita," ungkap Prabowo dalam pidatonya.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor SDA sekaligus menekan praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

Dalam skema tersebut, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) akan berperan sebagai fasilitator pemasaran ekspor dengan hasil penjualan ekspor tetap diteruskan kepada perusahaan pengelola kegiatan usaha terkait.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap DSI ditargetkan mulai beroperasi penuh sebagai BUMN eksportir pada 1 Januari 2027.

Pelaksanaan ekspor melalui PT DSI akan dilakukan secara bertahap untuk memberi waktu penyesuaian bagi eksportir dan pembeli di luar negeri terhadap perubahan mekanisme transaksi.

Pada tahap pertama, eksportir atau pemilik barang tetap melakukan registrasi melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan mencantumkan PT DSI sebagai co-eksportir.

"Jadi perusahaan-perusahaan yang saat ini melakukan ekspor qq kepada DSI. Seluruh pelaporan ekspor itu akan masuk ke PT DSI," kata Airlangga dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Tahap pertama atau masa transisi akan dilakukan pada 1 Juni hingga paling lambat 31 Desember 2026. Dalam periode ini, pemerintah akan melakukan evaluasi pada tiga bulan pertama, yakni 1 Juni sampai 31 Agustus 2026.

Dalam tahap pertama, BUMN akan memperoleh hak akses Customs Excise Information System and Automation (CEISA), tetapi pengoperasian sistem modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) masih dilakukan oleh perusahaan pemilik barang.

Dokumen PEB, dokumen pelengkap pabean, dan dokumen lainnya juga tetap atas nama BUMN dengan skema qq perusahaan.

Selain itu, kontrak dan transaksi penjualan barang ekspor dengan pembeli di luar negeri masih dilakukan oleh perusahaan.

Kewajiban terkait perizinan, pembayaran bea keluar, PNBP SDA, pungutan ekspor, hingga perpajakan juga tetap dijalankan perusahaan atas nama eksportir.

Saat pemberlakuan penuh pada 1 Januari 2027,ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh PT DSI.

Dalam skema tersebut, PT DSI akan bertindak sebagai eksportir penuh yang menjalankan seluruh proses transaksi, kontrak penjualan, hingga penerimaan devisa hasil ekspor.

BUMN juga akan mengoperasikan penuh sistem CEISA dan modul PEB. Seluruh dokumen ekspor nantinya diterbitkan atas nama PT DSI tanpa lagi menggunakan skema qq perusahaan.

Kontrak dan transaksi dengan buyer di luar negeri sepenuhnya akan dilakukan PT DSI. Begitu juga dengan pemenuhan kewajiban perizinan, pembayaran pungutan, PNBP SDA, pungutan ekspor, hingga perpajakan yang akan dijalankan sepenuhnya oleh PT DSI.

Airlangga menegaskan pemerintah tetap menghormati kontrak business to business (B2B) yang sudah berjalan antara perusahaan dengan pembeli luar negeri. Namun, kontrak tersebut tetap akan dievaluasi selama tidak mengandung praktik under value maupun under invoicing.

"Kontrak itu tetap dihargai asal kontraknya bukan under value dan under invoicing," ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan bahwa pengawasan ekspor komoditas mineral sejatinya sudah dilakukan terpusat dengan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara). Hal ini disampaikan di tengah rencana pemusatan proses ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Untuk diketahui, mulai 1 Juni 2026, proses pelaksanaan ekspor dari semula antara perusahaan dan pembeli secara langsung akan bertransisi dilaksanakan secara satu pintu melalui BUMN baru bentukan Danantara tersebut. Kemudian, keseluruhan proses ekspor ditargetkan sudah melalui DSI pada September 2026.

Luhut mengatakan bahwa Simbara ini juga terhubung dengan sistem yang dijalankan Lembaga National Single Window (LNSW). Lembaga itu menjalankan fungsi pengawasan ekspor impor di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Beberapa orang tidak terlalu tahu soal ini, tetapi saya mengingatkan Profesor Sua [Wakil Menteri Keuangan] pagi ini. Sistemnya ada di sana, dan kemarin malam saya telepon Rosan [CEO Danantara] bahwa kita punya sistem ini. Jadi kasih tahu saja Presiden tentang ini, dengan begitu akan membawa kredibilitas ke investor," jelasnya pada acara seminar di kantor DEN, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Luhut juga sudah menyampaikan ke berbagai investor soal rencana pengawasan ketat terhadap ekspor mineral kritis. Pengawasannya direncanakan menggunakan akal imitasi (AI). Menurutnya, pengawasan menggunakan sistem bisa menekan potensi korupsi.

"Karena, apabila anda mendirikan satu institusi baru, ada juga potensi korupsi di sana atau penyalahgunaan wewenang. Namun dengan AI, seperti pengalama dengan e-catalog, kita meminimalkan pertemuan fisik antarmanusia," jelasnya.

Meski demikian, Luhut menyatakan optimistis rencana pemusatan ekspor via DSI yang digagas Prabowo bisa semakin mendongkrak penerimaan negara dan mendorong efisiensi. Menurutnya, apabila berkaca dari implementasi Simbara saja, proses bisnis ekspor komoditas itu saja bisa menghemat cost hingga 40%.

Syaratnya, lanjut Luhut, adalah penggunaan AI. Dia berharap dengan meminimalkan kontak fisik dan interaksi manusia, rencana baru Presiden Prabowo itu bisa terhindari dari potensi korupsi.

"Saya sangat pro pada itu [AI]. Karena tidak bisa dibohongi, yang intinya mengurangi pertemuan orang ke orang," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut seluruh data kementerian dan lembaga mulai terhubung pada 1 Juni 2026. Integrasi tersebut menjadi bagian dari penguatan government technology berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Luhut mengatakan pemerintah memperluas penerapan digitalisasi melalui proyek percontohan di 42 kabupaten dan Provinsi Bali. Sistem tersebut akan diluncurkan secara penuh pada Oktober 2026 setelah harmonisasi data dan pengembangan AI berjalan dalam beberapa bulan ke depan.

“Tanggal 1 Juni, itu sudah semua terkoneksi dan data mulai terintegrasi. Saya kira butuh beberapa bulan, AI-nya sudah jalan, harmonisasi data sudah mulai jalan, Presiden akan roll out itu pada Oktober tahun ini,” kata Ketua DEN di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ia menerangkan integrasi data akan membuat pengambilan keputusan pemerintah menjadi lebih presisi. Menurut dia, sistem tersebut memungkinkan pemerintah membaca kebutuhan tiap daerah secara lebih detail.

Luhut menilai digitalisasi pemerintahan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kredibilitas Indonesia di mata investor global. Ia mengatakan isu transparansi, efisiensi, dan reformasi birokrasi selalu menjadi perhatian investor saat dirinya bertemu pelaku usaha internasional di Singapura beberapa hari lalu.

Ia menambahkan, pemerintah juga menghubungkan sistem pengawasan ekspor sumber daya alam melalui National Single Window dan Simbara yang sebelumnya digunakan untuk memantau ekspor batu bara. Sistem tersebut kini mulai diperluas ke komoditas lain seperti timah dan sawit.

Luhut mengatakan pemanfaatan AI akan memperkecil ruang manipulasi data dan mengurangi peluang penyimpangan dalam proses ekspor maupun pengadaan pemerintah. Sistem itu disebut mampu membaca seluruh data secara otomatis sehingga pelaporan pajak, royalti, hingga izin ekspor dapat saling terhubung.

“Dan nanti AI yang baca semua. Jadi enggak bisa lari. Enggak bisa lari,” ujar Ketua DEN.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan National Single Window saat ini telah menjadi portal integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Melalui platform tersebut, seluruh proses perizinan, rekomendasi, hingga dokumen ekspor dimasukkan ke dalam satu sistem yang dapat dianalisis secara digital.

Menurut Suahasil, sistem tersebut mendukung pengelolaan APBN yang lebih adaptif dan disiplin di tengah ketidakpastian global. Pemerintah tetap menjaga defisit fiskal di bawah tiga persen sambil membiayai berbagai program prioritas seperti MBG, koperasi desa, sekolah rakyat, dan perbaikan layanan kesehatan.

“Indonesia adalah negara yang defisitnya di bawah 3 persen, 2,9 tahun lalu, 2,68 kita rencanakan tahun ini, tetapi bisa tumbuh tahun lalu 5,11, awal tahun ini 5,61,” kata Wakil Menteri Keuangan itu.

MENLO PARK - Pada pagi hari tanggal 25 Mei, Facebook secara tak terduga mengalami kesalahan dalam menampilkan stempel waktu "yang dikodekan" dari postingan di web. Ini bukan pertama kalinya platform tersebut mengalami masalah ini.

Pada pagi hari tanggal 25 Mei, banyak pengguna Facebook di Vietnam terkejut melaporkan kesalahan antarmuka pengguna.

Secara spesifik, alih-alih menampilkan waktu posting atau komentar dengan cara biasa (seperti beberapa detik yang lalu, 2 jam yang lalu), platform tersebut menampilkan serangkaian karakter alfanumerik yang panjang dan acak, menyerupai pesan berkode.

Berdasarkan pengamatan, masalah ini mulai muncul secara sporadis sekitar pukul 9 pagi pada tanggal 25 Mei. Namun, jika Anda menggerakkan kursor komputer ke lokasi tersebut, konten pop-up yang terbuka akan tetap menampilkan informasi yang benar tentang unggahan yang diposting ke platform tersebut.

Bug ini muncul baik di halaman pribadi pengguna biasa maupun di Fanpage besar atau akun terverifikasi. Insiden ini dengan cepat menarik perhatian dan menjadi topik diskusi di banyak grup teknologi.

Beberapa pengguna bercanda mengatakan mereka membutuhkan "algoritma dekripsi" hanya untuk mengetahui kapan sebuah unggahan dipublikasikan. Yang lain khawatir hal itu bisa menjadi tanda peretasan akun atau infeksi malware pada perangkat mereka.

Tri Thức - Znewsmencatat bahwa kesalahan tampilan ini terjadi secara tidak konsisten setelah survei singkat terhadap beberapa pengguna pada saat itu. Sebagian besar pengguna yang mengalami kesalahan tersebut mengakses Facebook melalui peramban web di komputer, sementara mereka yang menggunakan aplikasi di perangkat seluler tampaknya tidak terpengaruh.

Para ahli teknis meyakini bahwa ini hanyalah masalah yang terkait dengan sistem server front-end (antarmuka pengguna) Meta, dan bukan kerentanan keamanan atau tanda serangan peretas. Karena suatu alasan, proses penerjemahan di browser gagal, menyebabkan sistem menampilkan string karakter mentah dan asli.

Ini bukan kali pertama Facebook mengalami kesalahan tampilan seperti ini. Insiden serupa terjadi baru-baru ini pada pertengahan April, dan situs tersebut kembali normal dalam waktu sehari.

Pada Desember 2024, DownDetector, sebuah platform yang melacak gangguan atau kesalahan koneksi jejaring sosial dan layanan daring, mencatat banyak laporan terkait Facebook dari pengguna di seluruh dunia, bukan hanya di Vietnam.

Di masa lalu, Meta telah mengalami banyak kesalahan tampilan antarmuka. Pengguna telah menemukan beberapa kejadian di mana tombol "Suka" menghilang, kotak komentar berulang, atau gambar tidak ditampilkan dengan ukuran yang benar.

Sampai saat ini, Meta belum mengeluarkan komentar resmi apa pun terkait bug enkripsi stempel waktu ini. Biasanya, untuk bug perangkat lunak yang tidak memengaruhi data inti, tim teknik platform akan secara otomatis mendeteksinya dan diam-diam merilis patch dalam beberapa jam hingga beberapa hari.

IDXChannel - Indeks utama Wall Street dibuka menguat pada Jumat (22/5/2026) dengan Dow mencapai rekor tertinggi intraday. Investor mengamati kemajuan perkembangan negosiasi untuk mengakhiri perang di Timur Tengah yang telah berlangsung hampir tiga bulan.

Melansir Reuters, Dow Jones Industrial Average naik 149,0 poin atau 0,30 persen menjadi 50.434,65 saat pembukaan. S&P 500 naik 23,1 poin atau 0,31 persen menjadi 7.468,82, sementara Nasdaq Composite naik 88,5 poin atau 0,34 persen menjadi 26.381,564 pada bel pembukaan.

Menteri Luar Negeri Iran bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Pakistan untuk membahas proposal mengakhiri konflik, menurut laporan media. Teheran dan Washington masih berselisih mengenai cadangan uranium Iran dan kendali atas Selat Hormuz.

Harga minyak lebih stabil pada Jumat setelah fluktuasi tajam sebelumnya dalam sepekan.

Harga minyak Brent naik 0,5 persen menjadi USD103,05 per barel. Sementara itu, minyak mentah AS naik 0,4 persen menjadi USD96,68 per barel setelah sempat turun tipis sebelumnya.

Kekhawatiran bahwa inflasi akan tetap tinggi akibat perang telah mendorong imbal hasil obligasi naik secara global. Hal ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia dan menekan harga saham serta berbagai aset lainnya.

Kondisi ini juga telah membuat rata-rata suku bunga hipotek jangka panjang di AS mencapai level tertinggi sejak musim panas lalu, dan bisa membatasi kemampuan perusahaan untuk meminjam dana guna membangun pusat data AI yang selama ini mendukung pertumbuhan ekonomi AS.

Imbal hasil obligasi sedikit turun pada Jumat, sehingga mengurangi tekanan terhadap pasar saham.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun turun ke 4,54 persen dari 4,57 persen pada Kamis, meskipun masih jauh di atas level 3,97 persen sebelum perang dimulai.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan praktik transfer pricing pada perdagangan luar negeri Indonesia pada komoditas minyak kelapa sawit (CPO) maupun batu bara.

Sebagai informasi, praktik transfer pricing biasanya merupakan modus perusahaan multinasional untuk menghindari pajak di negara asal. Tujuannya adalah untuk mengalihkan laba dari negara asal yang memiliki rezim tarif pajak tinggi, ke negara tarif pajak rendah (tax haven). Contohnya seperti Singapura.

Purbaya menyebut praktik ini ditemukan olehnya usai mendatangi langsung Lembaga National Single Window (NSW). Lembaga di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini mengawasi dan menghimpun data terintegrasi dari proses ekspor impor Indonesia.

Saat itu, Purbaya menanamkan timnya di LNSW. Dia melakukan penyusuran menggunakan akal imitasi (AI) terhadap masing-masing tiga kapal milik total 10 perusahaan eksportir CPO.

"Kapal yang sama masuk ke Amerika lewat dari sini ke sana, berapa harganya. Kapalnya sama, volumenya sama, tetapi pricing-nya beda," jelas Purbaya konferensi pers usai penyampaian KEM PPKF 2027 di DPR, Rabu (20/5/2026).

Menurut Purbaya, pola transfer pricing pada komoditas CPO itu diduga lumrah terjadi selama ini. Berdasarkan dugaannya, perusahaan ekspor Indonesia mengirim barangnya ke Amerika lewat perusahaan afiliasinya di Singapura.

Dari temuan tim Purbaya, kendati kapal berangkat dari Indonesia, namun rupanya pengurusan ekspor dilakukan di Singapura dengan biaya atau harga yang lebih murah. Akibatnya, penerimaan yang seharusnya masuk ke kantong perpajakan Indonesia tergerus akibat modus tersebut.

"Dari tiga case setiap perusahaan itu, rata-rata harga di Amerika atau di tujuan dibanding harga yang kami jual dari sini ke Singapura itu dua kalinya. Dari situ saya sudah rugikan setengah dari potensi pendapatan saya," ungkapnya.

Temuan hasil uji random ini membuat Purbaya yakin bahwa praktik serupa lumrah terjadi. Saat ini pun, dia juga mendalami dugaan praktik serupa namun pada komoditas batu bara.

Polanya pun hampir serupa. Perusahaan eksportir Indonesia mengirim barang ke negara tujuan namun sebenarnya dijual ke anak perusahaan yang berada di luar negeri.

"Di situ ada transfer pricing di mana harganya dari sini ke sana diperbesar, tapi yang di Indonesia rugi. Jadi laporan pendapatannya juga di Indonesia rugi, atau kecil sekali. Di situ saya juga rugi pajak penghasilan. Jadi saya rugi banyak," pungkasnya.

Adanya temuan ini mendorong Purbaya menilai kebijakan sentralisasi proses ekspor melalui BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DS) bakal efektif mengoptimalkan penerimaan negara. Sebab, proses ekspor yang sebelumnya hanya antara perusahaan dan pembeli, kini juga harus melalui BUMN tersebut untuk proses dokumentasi dan transaksinya.

Mekanisme baru ini ditargetkan berlaku secara bertahap pada Juni 2026, khusus untuk komoditas CPO, batu bara dan paduan besi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini akan dievaluasi selama tiga bulanan. Usai masa transisi Juni-Agustus, pemerintah berharap keseluruhan proses ekspor dari dokumentasi hingga transaksi mulai September bakal satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia.

Landasan hukum mekanisme baru pengawasan ekspor ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Kebijakan ini diharapkan bisa mengatasi praktek underinvoicing/misinvoicing maupun transfer pricing. Harapannya, ini bisa berdampak ke peningkatan penerimaan negara, serta pasokan devisa.

"Terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar, tentunya dengan cadangan devisa yang lebih besar," kata Airlangga pada konferensi pers di DPR.

Sasaran utamanya adalah ekspor komoditas SDA strategis. Pada tahap awal, hanya tiga komoditas yang baru menerapkan mekanisme ekspor baru yaitu CPO, batu bara dan paduan besi. Selanjutnya, pemerintah menargetkan pemberlakuannya untuk seluruh komoditas SDA strategis.

"Artinya, seluruh proses transaksi ekspor, kontrak, pengiriman sampai pembayaran dilakukan sepenuhnya oleh Danantara Sumberdaya Indonesia, ini direncanakan per 1 September 2026," terang Airlangga.

Adapun CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan bahwa tujuan pembentukan badan baru ini adalah meningkatkan transparansi transaksi. Sebab, sebagaimana keprihatinan Presiden, diduga masih marak praktik transfer pricing hingga underinvoicing dalam praktik perdagangan luar negeri Indonesia.

"Semua transaksi yang berhubungan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu secara komprehensif kepada kami. Kami akan melihat bahwa apakah nilai yang dicantumkan sudah mencerminkan nilai yang wajar, yang sesuai dengan indeks pasar di dunia," paparnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan regulasi baru di bidang ekspor melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang mulai berlaku pada 29 April 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, poin utama perubahan pengaturan ini mencakup kewenangan untuk melakukan penangguhan penerbitan, pembekuan, dan pencabutan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, serta penangguhan layanan verifikasi atau penelusuran teknis yang bersifat nonsanksi administratif.

"Perubahan ini memperkuat kendali pemerintah untuk bertindak cepat dalam menjaga kepentingan nasional, kepentingan umum, kelancaran program pemerintah, serta pelaksanaan arahan Presiden. Kami ingin memastikan aktivitas ekspor tetap berjalan selaras dengan pemenuhan kebutuhan domestik," ujar Busan.

Sebelumnya, ketentuan ekspor pada Permendag Nomor 23 Tahun 2023 telah diubah menjadi Permendag Nomor 5 Tahun 2026. Namun, aturan tersebut hanya mengatur sanksi administratif atas ketidakpatuhan eksportir.

Untuk itu, Permendag Nomor 12 Tahun 2026 menjadi upaya mendukung pemenuhan kebutuhan barang tertentu di dalam negeri demi kepentingan nasional. Dengan penerbitan aturan terbaru, inisiasi penangguhan, pembekuan, hingga pencabutan perizinan tidak hanya menjadi kewenangan Menteri Perdagangan, tetapi juga dapat diusulkan oleh kementerian atau lembaga terkait.

Selanjutnya, keputusan masih akan dibahas melalui Rapat Koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kementerian Koordinator Bidang Pangan sesuai dengan kewenangan.

"Hal ini merupakan wujud penguatan sinergi antarinstansi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan ekspor," kata Busan.

Keputusan rapat koordinasi nantinya akan dituangkan dalam Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan, yang lalu disampaikan secara elektronik melalui sistem INATRADE sebelum diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINW). Untuk menjamin transparansi, eksportir juga akan menerima notifikasi elektronik secara otomatis terkait status perizinannya.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana menyampaikan, Permendag Nomor 12 Tahun 2026 dirancang dengan prinsip fleksibilitas.

"Kebijakan penangguhan, pembekuan, hingga pencabutan ini bersifat dinamis. Kami juga telah mengatur mekanisme pengaktifan kembali izin yang dibekukan maupun pembatalan penangguhan layanan," ujar Tommy.

Adapun untuk menjamin kelancaran arus barang, terdapat ketentuan peralihan, yang mengatur barang yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) sebelum berlakunya keputusan penangguhan, pembekuan, maupun pencabutan izin akan tetap dilayani proses ekspornya oleh Ditjen Bea dan Cukai.

Tommy menambahkan, penyusunan aturan ini telah melalui proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk masukan dari dunia usaha. Ia berharap, kebijakan ini mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

"Kami berharap eksportir dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kinerja perdagangan Indonesia sekaligus tetap mendukung kepentingan nasional," kata Tommy.

Sosialisasi Permendag

Kemendag telah menggelar sosialisasi Permendag Nomor 12 Tahun 2026 secara daring pada Kamis (30/4), yang diikuti perwakilan kementerian dan lembaga teknis, asosiasi, pelaku usaha, serta surveyor. Dihadirkan pula narasumber Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kemendag, Muhammad Rivai Abbas.

Dalam sosialisasi itu, Rivai memaparkan pokok-pokok perubahan dalam Permendag Nomor 12 Tahun 2026. Ia menjelaskan, Permendag Nomor 23 Tahun 2023 belum mengatur mekanisme penangguhan atau pembekuan perizinan di luar sanksi administratif atas ketidakpatuhan eksportir. Pada perubahan terbaru ini, pemerintah telah menambahkan mekanisme pengendalian ekspor melalui penangguhan layanan penerbitan, pembekuan, dan pencabutan perizinan perusahaan.

"Pengendalian ekspor ini dapat diinisiasi oleh Menteri Perdagangan maupun berdasarkan usulan atau rekomendasi kementerian dan lembaga terkait, yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi di kementerian koordinator sesuai kewenangannya," jelas Rivai.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Ojak Simon Manurung mengatakan, Permendag 12 Tahun 2026 juga memuat pengaturan mekanisme pengaktifan kembali izin usaha. Ojak menyebut, meskipun perubahan dalam Permendag ini tidak bersifat masif, kebijakan tetap disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global serta kondisi geopolitik yang berkembang.

"Kemendag akan terus adaptif dalam melakukan penyesuaian kebijakan agar tetap relevan dengan kebutuhan nasional," tambahnya.

Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyediakan layanan konsultasi daring bagi pelaku usaha guna memberikan informasi lebih lanjut terkait ketentuan dalam regulasi ini. Layanan dapat diakses di sini.

Adapun Permendag Nomor 12 Tahun 2026 dapat diakses melalui tautan ini.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi memberlakukan dua regulasi baru di bidang ekspor untuk mempercepat deregulasi dan memberikan kemudahan berusaha per 1 April 2026.

Kebijakan itu adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, serta Permendag Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso menyampaikan, penerbitan kedua Permendag merupakan upaya menyederhanakan proses ekspor, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha di tengah dinamika perdagangan global.

"Pemerintah melakukan deregulasi dan penyederhanaan perizinan ekspor untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan memperbaiki iklim investasi. Kedua Permendag tersebut merelaksasi kebijakan ekspor dengan menghapus sejumlah kewajiban dan sanksi, serta mengurangi dokumen larangan dan pembatasan (lartas)," ujar Busan.

Dalam kegiatan sosialisasi kedua Permendag terbaru secara daring pada Senin (30/3), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Tommy Andana mengatakan, perbaikan pada kebijakan ekspor ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia usaha yang menginginkan proses ekspor lebih cepat dan efisien.

Adapun ajang sosialisasi tersebut diikuti 683 orang, terdiri atas perwakilan kementerian dan lembaga teknis, asosiasi, pelaku usaha, hingga surveyor.

"Revisi ini bertujuan menyederhanakan regulasi serta menyesuaikan kebijakan dengan dinamika perdagangan global dan kebutuhan pelaku usaha," ujar Tommy, Senin (30/3).

Relaksasi kebijakan ekspor kedua Permendag antara lain diwujudkan melalui penyederhanaan instrumen ekspor pada sejumlah komoditas strategis. Pada komoditas timah industri, persyaratan cukup melalui Persetujuan Ekspor (PE) dan Laporan Surveyor (LS), sedangkan persyaratan Eksportir Terdaftar (ET) dihapus.

Sementara itu, pada sektor minyak dan gas bumi, ketentuan hanya menjadi PE dan LS dari yang sebelumnya mensyaratkan ET, PE, dan LS. Namun, ekspor gas bumi melalui pipa tetap mensyaratkan adanya ET.

Ekspor batu bara juga disederhanakan melalui penghapusan persyaratan perjanjian kerja sama dalam pengajuan ET, serta kewajiban realisasi ekspor minimal satu kali dalam dua tahun berikut sanksinya. Kebijakan ini diikuti pemberian fleksibilitas sumber bahan baku untuk mendukung hilirisasi timah industri.

Di sisi lain, ketentuan spesifikasi teknis untuk timah solder, seperti batasan kandungan besi (Fe), dimensi, berat, dan metode pengemasan, dihapus agar proses lebih simpel, dan meningkatkan efisiensi bagi para pelaku usaha.Kemudian, pemerintah mendorong digitalisasi dan otomasi layanan perizinan ekspor melalui modernisasi sistem yang terintegrasi antarkementerian dan lembaga. Salah satu langkah adalah dengan penerapan penerbitan PE secara elektronik dan otomatis untuk komoditas tertentu, seperti beras dan produk perikanan.

Sistem perizinan ekspor pun telah terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (SINSW) demi percepatan proses verifikasi data teknis dari kementerian dan lembaga terkait. Integrasi ini memungkinkan pertukaran data secara real-time guna meminimalisasi hambatan administratif, dan mempercepat arus barang ekspor.

"Regulasi baru ini juga mencakup harmonisasi hukum melalui penyesuaian nomenklatur dan pengalihan kewenangan penerbitan dokumen perizinan ekspor antarinstansi. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih kebijakan, serta meningkatkan kepastian hukum bagi eksportir," tambah Tommy.

Salah satu perubahan utama adalah pengalihan kewenangan penerbitan dokumen angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (TASL) perairan dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Selain itu, PE untuk konsentrat ilmenit dan rutil hanya dapat diajukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi. Ketentuan baru ini menghapus persyaratan Izin Usaha Industri (IUI), karena komoditas itu dikategorikan sebagai produk sampingan tambang.

Penyesuaian yang bertujuan meningkatkan kepastian dan efektivitas regulasi turut diterapkan terhadap komoditas lainnya. Pada komoditas sarang burung walet, pemerintah mengubah nomenklatur Sertifikat Sanitasi dari kode KH-12 menjadi KH-2 sesuai ketentuan Badan Karantina Indonesia.

Adapun untuk komoditas kratom, masa berlaku ET ditetapkan selama tiga tahun dari yang sebelumnya berlaku seumur hidup. Kebijakan ini untuk menjaga kapasitas produksi, serta melalui pertimbangan akan umur ekonomis mesin dalam kegiatan usaha ekspor.

Tommy menyatakan, penyusunan aturan terbaru ini telah melalui proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk masukan dari asosiasi pelaku usaha. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja neraca perdagangan nasional, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi global saat ini.

"Kami berharap, eksportir dapat terus menjaga kinerja neraca perdagangan dan menjadi stabilisator perekonomian Indonesia," pungkas Tommy.

JAKARTA - Terbentuknya Subholding Downstream PT Pertamina (Persero) diharapkan mampu meningkatkan optimalisasi operasional hilir migas. Hingga pada akhirnya bisa mendukung Pertamina dalam menjamin pasokan BBM , yang pada akhirnya turut berperan dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Adapun Subholding ini merupakan hasil penggabungan tiga entitas di sektor hilir, yakni PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), serta segmen bisnis PT Pertamina International Shipping (PIS).

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menerangkan, pembentukan Sub Holding Downstream seharusnya memang bisa membuat operasional hilir lebih optimal. Sebab kata dia, dengan menjadikan PPN, PIS, dan KPI ke dalam ’satu atap’, akan membuat proses operasional menjadi lebih sederhana.

Pertamina Gas Dukung Pengembangan Ekosistem Hilir Migas



“Diharapkan memang optimalisasi operasional, karena integrasi akan membuat saling mendukung. Jadi, kalau satu rumah kan ibaratnya ketika ada pekerjaan, bisa dikerjakan bareng. Jadi lebih sederhana prosesnya,” kata Komaidi.

Sebagaimana diketahui, Pertamina Patra Niaga (PPN) saat ini menjadi entitas penerima penggabungan. Penggabungan dimaksud dilakukan melalui proses evaluasi yang mendalam termasuk melalui tahapan benchmarking terhadap perusahaan oil company sejenis lainnya.

Komaidi menambahkan, dengan proses yang lebih sederhana, maka segala urusan yang berkaitan dengan pengadaan atau distribusi BBM maupun Elpiji, bisa dipenuhi dengan lebih cepat. Dengan demikian, bisa mendukung Pertamina dalam menjamin distribusi BBM dan Elpiji kepada masyarakat.

Komaidi mencontohkan, ketika PPN berkomunikasi dengan KPI terkait kualitas BBM atau dengan PIS terkait pengangkutan minyak. Dalam kondisi demikian, proses bisa dilakukan lebih cepat, tanpa harus melalui prosedur antar lembaga, misal surat atau bahkan kontrak.

”Misalkan PPN membutuhkan minyak dari Arab dan harus segera sampai dalam hitungan waktu tertentu. Maka, PPN tinggal memerintahkan atau berkomunikasi saja dengan kapal (PIS), karena satu atap. Jadi lebih sederhana,” jelasnya.

Begitu juga ketika stok BBM ketika terjadi indikasi akan terjadi kelangkaan BBM di satu daerah. Maka sebagai antisipasi, Sub Holding Downstream tinggal memetakan, misal BBM akan disuplai dari kilang mana. Begitu pula dengan pengangkutan lewat kapal, bisa dilakukan lebih cepat.

”Jadi tidak perlu Patra mengontak KPI lebih dulu, lalu KPI beli dulu minyaknya. Dengan terintegrasi, mungkin teknisnya sama, tapi administrasinya jauh lebih sederhana,” jelas Komaidi.

Pakar Migas: Subholding Dibentuk Supaya Pertamina Bergerak Lebih Cepat

”Jadi lebih cepat. Kalau dulu, ibaratnya, oke, isi form dulu dan lain sebagainya. Nah, sekarang karena satu atap, gak perlu isi form,” lanjutnya.

Karena itu pula, Komaidi optimistis, bahwa integrasi PPN, PIS, dan KPI, semakin mendukung Pertamina agar semakin andal, lincah, dan optimal. Termasuk dalam menghadapi Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026.

”Dengan integrasi, harusnya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi tahun-tahun sebelumnya Satgas Rafi Pertamina bisa dikatakan selalu berhasil dan konsumen selalu memberikan apresiasi terhadap layanannya, terhadap produknya, terhadap aspek-aspek yang lainnya,” kata dia.

Pertamina sendiri, secara resmi membentuk Sub Holding Downstream (SHD), 1 Februari 2026. Aksi korporasi penggabungan tersebut dilakukan melalui proses evaluasi yang mendalam termasuk melalui tahapan benchmarking terhadap perusahaan minyak dan gas bumi sejenis lainnya.

Pemebentukan SHD bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi operasional hilir, memperkuat kepastian pasokan energi nasional, serta meningkatkan daya saing Perusahaan.

Prisma Advertising menghadirkan inovasi pemanfaatan teknologi social media scraping secara real-time dalam kampanye #IWokeUpLikeThis untuk brand kesehatan global, Blackmores.

Inovasi tersebut menjadi bagian dari peluncuran produk Blackmores Ultimate Vibrant Skin sekaligus menawarkan pendekatan baru dalam menghubungkan percakapan digital di media sosial dengan ruang publik secara autentik.

Adapun kampanye #IWokeUpLikeThis mengangkat representasi kulit sehat dan bercahaya secara natural sejak bangun tidur tanpa filter dan tanpa rekayasa.

Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada promosi produk, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih percaya diri menampilkan kondisi kulit asli mereka serta merayakan proses perawatan kulit sebagai sebuah perjalanan, bukan hasil instan.

Sebagai bagian dari eksekusi kampanye, Blackmores menayangkan konten #IWokeUpLikeThis melalui media luar ruang berupa videotron yang diperkuat teknologi social media scraping dari Prisma Advertising.

Melalui teknologi ini, konten wajah pengguna Instagram yang berpartisipasi dengan menggunakan tagar kampanye dapat ditampilkan secara real-time di ruang publik.

Tentunya, integrasi ini menciptakan pengalaman visual yang relevan dengan keseharian audiens, sekaligus menghadirkan representasi kecantikan yang apa adanya.

Inovasi ini memperlihatkan bagaimana Prisma Advertising berperan sebagai enabler teknologi yang menjembatani konten media sosial dan media luar ruang, mengubah percakapan digital menjadi pengalaman nyata di ruang publik.

Pendekatan ini memperkuat pesan utama campaign bahwa kulit sehat dan bercahaya dapat tampil natural tanpa perlu rekayasa.

Direktur Sales & Marketing Prisma Group Foni Walandow menjelaskan, bahwa inovasi ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman campaign yang lebih relevan dan autentik.

"Melalui teknologi social media scraping real-time, kami ingin membawa percakapan yang biasanya hanya hidup di layar ponsel ke ruang publik. Campaign ini membuktikan bahwa media luar ruang tidak lagi bersifat satu arah, tetapi bisa menjadi platform yang hidup, responsif, dan mencerminkan audiens secara nyata," ujar Foni dikutip Senin (2/2).

Sementara Senior Brand Marketing Manager Blackmores, Juliana Nur Wulan, menyampaikan bahwa Blackmores ingin mendorong setiap individu untuk berani menampilkan kulit asli mereka dan bangga terhadap proses perawatan yang sedang dijalani bersama Blackmores Ultimate Vibrant Skin.

"Blackmores mendorong setiap individu untuk percaya diri dengan proses perawatan kulitnya. Melalui campaign #IWokeUpLikeThis yang ditampilkan di videotron, Blackmores ingin menginspirasi keberanian untuk tampil natural, baik di media sosial maupun ruang publik sebagai refleksi kulit sehat yang dirawat dari dalam," pungkasnya.

Ide kreatif campaign #IWokeUpLikeThis digagas oleh WOW Company, yang mengintegrasikan ide, teknologi, dan media luar ruang dalam satu ekosistem campaign yang inovatif.

Kolaborasi antara Blackmores, WOW Company, dan Prisma Advertising menunjukkan bagaimana sinergi strategis dapat menciptakan komunikasi pemasaran yang relevan, berdampak emosional, dan kontekstual dengan perilaku audiens digital saat ini.

Melalui campaign ini, Blackmores berharap dapat memperkuat positioning Blackmores Ultimate Vibrant Skin sebagai solusi perawatan kulit yang mendukung tampilan sehat dan bercahaya dari dalam, sekaligus menghadirkan pendekatan campaign yang segar dan memberdayakan.