keberhasilan hilirisasi tidak boleh berhenti pada besarnya angka investasi atau bertambahnya kapasitas industri.

Jakarta (ANTARA) - Hilirisasi bukan sekadar tentang mengolah mineral menjadi produk bernilai tambah, melainkan tentang mengubah kekayaan yang tersimpan di dalam perut bumi menjadi kesempatan yang dapat mengubah kehidupan jutaan manusia.

Hiirisasi mineral juga bukan hanya soal nikel, tembaga, timah, atau bauksit. Tapi yang sedang dipertaruhkan adalah apakah kekayaan alam yang tersimpan di dalam perut bumi benar-benar mampu mengubah kualitas hidup manusia yang tinggal di atasnya.

Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya sumber daya alam. Namun, kekayaan itu tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan.

Terlalu lama negeri ini menjual bahan mentah, sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati negara lain yang mengolahnya menjadi produk bernilai tambah.

Akibatnya, Indonesia sering menjadi penonton dalam rantai industri yang seharusnya dapat dibangun dari kekuatan yang dimilikinya sendiri.

Kini, cara pandang itu perlahan sedang diubah. Hilirisasi diupayakan menghadirkan sebuah gagasan yang sederhana, tetapi memiliki dampak yang sangat besar yakni agar jangan hanya menjual apa yang diambil dari bumi, melainkan membangun kehidupan baru melalui proses mengolahnya.

Nilai sebuah mineral tidak lagi berhenti ketika keluar dari tambang, tetapi terus bertambah ketika menjadi bahan baku industri, membuka lapangan pekerjaan, melahirkan keahlian baru, dan menghidupkan perekonomian daerah.

Data investasi pada triwulan pertama 2026 memberikan gambaran perubahan tersebut. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp147,5 triliun atau sekitar 29,6 persen dari total investasi nasional sebesar Rp498,8 triliun.

Angka ini menunjukkan hampir sepertiga investasi nasional kini diarahkan pada sektor yang menghasilkan nilai tambah, bukan lagi sekadar mengambil hasil bumi untuk dikirim ke pasar dunia.

Di dalam angka tersebut, sektor mineral memegang peranan yang sangat dominan. Nilai investasinya mencapai Rp98,3 triliun atau sekitar 67 persen dari total investasi hilirisasi nasional.

Besarnya angka itu menunjukkan kekuatan utama Indonesia di mata investor masih bertumpu pada komoditas mineral yang selama ini menjadi keunggulan negeri ini.

Nikel menjadi penyumbang investasi terbesar dengan nilai Rp41,5 triliun atau sekitar 42 persen. Di belakangnya menyusul tembaga sebesar Rp20,7 triliun, besi baja Rp17 triliun, bauksit Rp13,7 triliun, dan timah Rp2,5 triliun.

Selebihnya berasal dari berbagai komoditas lain seperti emas, perak, kobalt, mangan, batu bara, pasir silika, hingga logam tanah jarang.

Keberhasilan hilirisasi

Dunia sedang bergerak menuju masa depan yang lebih hijau dan semakin bergantung pada teknologi. Kendaraan listrik, pusat data, jaringan listrik pintar, hingga berbagai perangkat digital membutuhkan mineral dalam jumlah besar.

Apa yang selama ini tersimpan di dalam tanah Indonesia ternyata menjadi bagian penting dari perubahan global itu.

Namun, kesempatan tersebut hanya akan benar-benar bermakna apabila Indonesia tidak berhenti sebagai penyedia bahan baku. Nilai terbesar justru lahir ketika mineral tersebut diolah menjadi produk yang memiliki daya saing lebih tinggi. Maka hilirisasi menemukan makna sejatinya.

Komoditas yang menjadi bagian dari portofolio Grup MIND ID mencerminkan posisi strategis Indonesia dalam proses tersebut. ANTAM berada pada rantai nilai nikel dan bauksit, PT Freeport Indonesia mengelola tembaga, sementara PT Timah menjadi bagian penting dari industri timah nasional.

Peran mereka menunjukkan bahwa berbagai aset strategis nasional memiliki posisi penting dalam menarik investasi sekaligus membangun industri pengolahan di dalam negeri.

Namun, keberhasilan hilirisasi tidak boleh berhenti pada besarnya angka investasi atau bertambahnya kapasitas industri.

Keberhasilannya harus diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat. Ketika sebuah kawasan industri berdiri, masyarakat berharap bukan hanya melihat bangunan-bangunan baru, melainkan juga kesempatan kerja yang lebih luas, pendidikan yang semakin baik, tumbuhnya usaha kecil, serta kehidupan yang lebih sejahtera bagi generasi berikutnya.

Harapan itu mulai terlihat dari perubahan arah investasi nasional. Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa sekitar 75 persen investasi hilirisasi kini berada di luar Pulau Jawa.

Fakta ini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar pemerataan angka investasi. Selama bertahun-tahun, pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu. Kini, daerah-daerah penghasil mineral mulai menjadi pusat aktivitas ekonomi baru.

Sulawesi Tengah menjadi salah satu contohnya. Pada triwulan pertama 2026, provinsi ini mencatat investasi sebesar Rp32,1 triliun atau sekitar 6,4 persen dari total investasi nasional sehingga menjadi tujuan investasi terbesar kelima di Indonesia.

Sementara itu, Maluku Utara mencatat investasi Rp25,2 triliun atau sekitar 5 persen dan berada di posisi keenam.

Kedua daerah tersebut kini berkembang sebagai pusat pengolahan nikel sekaligus ekosistem baterai kendaraan listrik.

Nilai tambah

Perubahan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi selalu berpusat di kota-kota besar. Daerah yang selama ini dikenal sebagai penghasil bahan mentah mulai memiliki kesempatan menjadi pusat industri yang menciptakan nilai tambah.

Hilirisasi pun diharapkan menjadi lebih manusiawi. Ketika investasi datang ke daerah, yang bergerak bukan hanya mesin-mesin produksi.

Warung makan memperoleh pelanggan baru, pengusaha UMKM menemukan pasar yang lebih luas, jalan diperbaiki, sekolah berkembang, rumah-rumah disewa pekerja, dan roda ekonomi lokal ikut berputar.

Pertumbuhan ekonomi akhirnya memiliki wajah yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Perubahan lain juga tampak dari struktur investasi nasional. Subsektor industri logam dasar dan barang logam kini mencatat realisasi investasi sebesar Rp69,4 triliun atau sekitar 14 persen dari total investasi nasional.

Nilai ini bahkan melampaui sektor pertambangan yang mencapai Rp51,9 triliun. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa orientasi pembangunan mulai bergerak dari kegiatan mengambil sumber daya menuju kegiatan menciptakan nilai tambah melalui proses industri.

Meski demikian, perjalanan menuju hilirisasi yang ideal masih panjang. Investasi yang besar harus berjalan beriringan dengan pembangunan sumber daya manusia, perlindungan lingkungan, penguatan teknologi nasional, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Tanpa itu semua, hilirisasi hanya akan menjadi perpindahan lokasi industri tanpa menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Oleh karena itu, ketika pemerintah menyampaikan komitmen untuk memperluas hilirisasi ke berbagai komoditas strategis lain seperti semikonduktor, bioetanol, produk turunan kelapa, dan rumput laut, maka ini menjadi kabar baik bagi upaya pembangunan rantai industri baru.

Selain juga mulai tertatanya fondasi ekonomi yang lebih beragam, lebih tangguh, dan lebih mampu menjawab tantangan masa depan.

Target investasi nasional sebesar Rp2.322 triliun pada 2027, meningkat 13,8 persen dibandingkan target 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun, tentu menjadi angka yang penting.

Namun, yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap investasi benar-benar meninggalkan jejak berupa pengetahuan, kesempatan, dan kesejahteraan yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Hingga akhirnya, hilirisasi bukanlah cerita tentang batuan yang diangkat dari dalam bumi. Hilirisasi menjadi kisah tentang bagaimana sebuah bangsa memilih untuk tidak lagi menjual masa depannya dalam bentuk bahan mentah.

Ini juga tentang ikhtiar agar setiap kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dapat diolah menjadi kesempatan, setiap investasi dapat melahirkan harapan, dan setiap daerah yang selama ini menjadi tempat lahirnya sumber daya alam akhirnya ikut menikmati manfaat sebesar-besarnya.

Sebab ukuran sesungguhnya dari keberhasilan pembangunan bukan terletak pada besarnya angka investasi, melainkan pada semakin banyaknya manusia yang dapat menjalani hidup dengan lebih bermartabat karena kekayaan negerinya dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Copyright © ANTARA 2026

PINDEX 2026 dihadirkan sebagai ruang kolaborasi dan pertukaran wawasan mengenai masa depan 'downstream energy' Indonesia melalui pendekatan inovasi, teknologi dan 'engineering excellence'

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional dengan menggelar Pertamina Patra Niaga Infrastructure Downstream Experience (PINDEX) 2026.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan PINDEX merupakan ajang inovasi rekayasa hilir (engineering downstream), yang mempertemukan pelaku industri, mitra teknologi, akademisi, komunitas, dan masyarakat untuk melihat lebih dekat perkembangan teknologi, infrastruktur dan inovasi sektor energi hilir dalam mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kegiatan yang berlangsung pada 3-5 Juni 2026 di Tangerang, Banten ini terbuka untuk umum dan dapat diakses secara gratis.

"PINDEX 2026 dihadirkan sebagai ruang kolaborasi dan pertukaran wawasan mengenai masa depan downstream energy Indonesia melalui pendekatan inovasi, teknologi dan engineering excellence," kata Roberth.

Ia juga mengatakan PINDEX 2026 menjadi momentum untuk memperlihatkan bagaimana inovasi engineering memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan distribusi energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

"PINDEX 2026 merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga untuk terus mendorong inovasi engineering dalam mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional," ujarnya.

Melalui forum ini, lanjut Roberth, perusahaan ingin menghadirkan ruang kolaborasi yang mempertemukan teknologi, inovasi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjawab tantangan energi masa depan.

Melalui PINDEX 2026, Pertamina Patra Niaga juga akan menghadirkan berbagai inovasi dan pengembangan teknologi downstream yang mencerminkan semangat operational excellence dan transformasi bisnis energi.

Total 73 perusahaan dan merek (brands) akan berpartisipasi dalam gelaran perdana PINDEX 2026 dengan total 21 sesi yang menghadirkan para ahli di bidangnya.

Perusahaan dan brands itu terdiri atas anak perusahaan dan afiliasi Pertamina Group, perusahaan teknologi industri dan digital, penyedia solusi automasi, instrumentasi dan kontrol, perusahaan EPC (engineering, procurement, and construction), penyedia peralatan dan infrastruktur energi, dan perusahaan konstruksi.

Selain itu, perusahaan pemeliharaan fasilitas industri, penyedia solusi keselamatan, kesehatan kerja, keamanan dan lingkungan (HSSE), perusahaan energi terbarukan dan teknologi keberlanjutan, penyedia solusi logistik dan rantai pasok, perusahaan telekomunikasi dan teknologi informasi, hingga berbagai mitra strategis nasional maupun internasional yang berperan dalam pengembangan infrastruktur hilir energi.

"Sebagai ajang kolaborasi, edukasi dan eksplorasi teknologi dan inovasi, PINDEX 2026 terbuka untuk masyarakat umum, pelaku industri, akademisi, komunitas, mahasiswa, serta seluruh stakeholder energi yang ingin melihat lebih dekat perkembangan inovasi engineering di sektor downstream Indonesia," sebut Roberth.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perunggasan PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk. menargetkan pertumbuhan kinerja pada 2026 dengan fokus menjaga profitabilitas di tengah tekanan biaya bahan baku.
Direktur Sreeya Sewu Indonesia Natanael Yuyun Suryadi mengatakan perseroan membidik pertumbuhan pendapatan sekitar 10%–15% secara tahunan. Laba bersih ditargetkan meningkat lebih tinggi, dengan pertumbuhan di kisaran 30%–40%.

“Dari sisi top line kami tetap bertumbuh, tetapi tidak terlalu agresif karena kondisi ekonomi global memberi tekanan pada biaya. Fokus kami adalah menjaga struktur biaya dan mempertahankan gross margin,” ujarnya setelah rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada Selasa (21/4/2026).

Pada 2025, SIPD mencatatkan pendapatan Rp5,44 triliun, naik 1,51% secara year on year (YoY) dari sebelumnya Rp5,36 triliun. Laba bersih melonjak tajam menjadi Rp29,32 miliar dari Rp3,32 miliar pada 2024.

Menurutnya, tekanan biaya pada tahun ini antara lain berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah, mengingat sebagian bahan baku masih bergantung pada impor. Selain itu, risiko fenomena El Nino juga diperkirakan berdampak pada kenaikan harga jagung sebagai bahan baku utama pakan.

Perseroan memperkirakan harga jagung berpotensi meningkat terutama pada kuartal III/2026, meskipun bergantung pada hasil panen. Jika kondisi cuaca kering menekan produksi, maka lonjakan harga jagung akan langsung berdampak pada profitabilitas produsen pakan.

Meski demikian, SIPD melihat adanya penopang dari sisi permintaan. Harga ayam hidup (live bird) dan produk downstream relatif kuat, didorong oleh konsumsi masyarakat yang terus tumbuh. Saat ini, harga ayam potong stabil berada di kisaran Rp20.000–Rp23.000 per kilogram, dibandingkan kuartal II/2025 yang sempat anjlok di Rp15.000.

“Permintaan sejak akhir tahun lalu hingga sekarang terus meningkat. Salah satunya berkat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendukung pertumbuhan industri. Hal Ini membantu menjaga profitabilitas perusahaan,” kata Natanael.

Ke depan, perseroan juga akan memperkuat segmen downstream seperti ayam potong dan produk makanan beku, seiring potensi konsumsi protein hewani yang masih besar di Indonesia.

Konsumsi ayam per kapita domestik saat ini berada di kisaran 10,1–10,5 kg per tahun, masih di bawah negara Asia Tenggara seperti Filipina dan Thailand yang telah melampaui 12 kg per kapita.

SIPD menilai, dengan kondisi ekonomi yang stabil dan daya beli terjaga, konsumsi ayam nasional masih berpotensi tumbuh 10%–20% dalam beberapa tahun ke depan.

Selain itu, perseroan tengah menyiapkan ekspansi portofolio ke pakan ternak non-unggas (non-chicken) guna mengurangi volatilitas bisnis. Segmen ini dinilai memiliki fluktuasi harga yang lebih rendah dibandingkan pakan ayam broiler.

Dari sisi kapasitas, SIPD masih memiliki ruang ekspansi organik tanpa penambahan fasilitas baru. Tingkat utilisasi pabrik pakan ternak saat ini berada di kisaran 70%, sedangkan pabrik baru di segmen penghiliran ayam beroperasi pada level 60%–65%.

“Kapasitas yang ada masih cukup untuk mendukung pertumbuhan penjualan 10%–20% dalam beberapa tahun ke depan,” ujarnya.

Dengan strategi tersebut, SIPD optimistis dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan profitabilitas di tengah dinamika biaya dan ketidakpastian pada 2026.

Akademisi mendukung imbauan Presiden Prabowo Subianto untuk bijak menggunakan energi di tengah konflik timur tengah saat ini. Selain hemat energi, wacana untuk bekerja dari rumah (work from home/WFH) juga mulai diseriusi.

"Saya kira bisa kita kaji masalah ini, saya kira kita harus upaya lakukan penghematan," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).

Prabowo menyampaikan Indonesia tidak boleh lengah dan harus senantiasa mempersiapkan diri terhadap dinamika yang terjadi di Timur Tengah (Timteng).

Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development Universitas Indonesia (RESSED UI) Ali Ahmudi mengatakan gerakan untuk menghemat BBM memang perlu dilakukan pemerintah.

"Jadi ya jangan boros-boros, karena situasi sedang darurat. Kalau nggak perlu-perlu amat bepergian, enggak usah," kata Ali kepada CNN Indonesia, Sabtu (14/3).

Ali mengatakan dengan bijak dalam penggunaan BBM ini, akan berdampak pula pada penggunaan subsidi BBM di APBN. Kenaikan harga BBM bakal turut meningkatkan anggaran subsidi di APBN.

Ia mengingatkan selain kebijakan hemat energi ini, rencana jangka panjang juga mesti disusun. Misalnya dengan mempercepat penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Biodesel B50 hingga penggunaan etanol sebagai bahan bakar harus terus digenjot.

Hal senada disampaikan Peneliti kebijakan publik Institute for Development Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro.

Riko turut mengapresiasi imbauan hemat energi ini.

Ia sepakat penggunaan EBT memang diperlukan. Namun menurutnya hal itu adalah kebijakan jangka panjang.

Yang lebih subtantif saat ini menurutnya adalah budaya hemat energi yang perlu digalakkan oleh pemerintah.

"Budaya hemat ini energi ini sebenarnya sudah ada di masyarakat kita, seperti mematikan lampu dan AC yang tidak dipakai," kata Riko.

Dalam konteks saat ini menurut Riko tentunya dalam hal penghematan BBM. Masyarakat perlu dimotivasi untuk menggunakan transportasi umum atau tidak menggunakan kendaraan pribadi.

Meski bagi sebagian orang naik kendaraan umum tidak nyaman, hal ini harus terus digalakkan.

"Pemerintah memang harus memulai budaya hemat energi ini dari mula yang sifatnya individual, kelompok dan lembaga," kata Riko.

"Hal ini bisa dicontohkan oleh pejabat untuk menggunakan kendaraan umum," kata Riko.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi BBM serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.

"Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita," kata Prabowo.

Ia mengakui perkembangan situasi global di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga BBM.

Kenaikan harga energi tersebut dinilai dapat berdampak pada harga pangan sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah proaktif.

Prabowo mengatakan penghematan konsumsi BBM tetap perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadapi ketidakpastian global.

Layanan Pertamina kepada masyarakat diharapkan meningkat, terlebih dengan terbentuknya Subholding Downstream per 1 Februari 2026. PT Pertamina (Persero) resmi menggabung (merger) tiga anak usaha yakni PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS), menjadi Subholding Downstream, yang dikelola PPN.

Penggabungan tiga anak usaha di sektor hilir memunculkan harapan terhadap peningkatan efisiensi operasional hingga percepatan dan pemerataan distribusi energi di seluruh Indonesia.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo memastikan stok minyak mentah (crude) di kilang berada dalam kondisi aman dengan level operasi normal sekitar 11-12 hari. Begitu juga dengan produksi dalam kapasitas penuh mencapai 1,1 juta barel per hari dari seluruh kilang perusahaan.

Mars Ega mengatakan persediaan tersebut merupakan bagian dari rantai pasok energi yang berjalan berkelanjutan.

"Stok crude di kilang saat ini pada kondisi normal operation. Normal operation itu di antara 11 sampai 12 hari. Nah sisanya crude ada di mana? Ada di atas kapal yang sedang menuju ke kilang. Ada juga di lokasi subholding hulu yang melakukan pengeboran," kata Mars Ega dalam Konferensi Pers Kesiapan Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026, Senin (16/3).

Ia menegaskan jumlah tersebut bukan berarti pasokan akan habis setelah 12 hari. Sebab, suplai minyak mentah terus bergerak dalam sistem distribusi.

"Ini bukan berarti satu 12 hari terus habis. Ini satu rangkaian supply chain sebetulnya," jelasnya.

Untuk memastikan pasokan minyak mentah tetap terjamin, pemerintah juga memberikan dukungan dengan memprioritaskan pengolahan crude dalam negeri, baik milik pemerintah maupun kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) swasta, diarahkan untuk diolah di kilang Pertamina.

Langkah tersebut dilakukan guna memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri sekaligus memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia.

Untuk menjaga layanan ke masyarakat selama Lebaran 2026, Pertamina menyiagakan Satuan Tugas Ramadhan dan Idul Fitri untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pasokan energi selama Lebaran 2026.

Satgas disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan sumber energi selama periode Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Patra Niaga memprediksi permintaan BBM akan naik 12 persen selama periode mudik dan balik lebaran 2026.

Permintaan LPG juga diprediksi naik 4 persen, avtur 2,8 persen dan kerosene 4,2 persen.

Untuk mengantisipasi lonjakan itu, selain menyiagakan Satgas Rafi 2026, Patra Niaga juga menyiagakan 7.885 SPBU, 6.777 pertashop, 6.662 agen LPG,757 SPBE dan 223 agen minyak tanah.

Pengamat Energi yang juga Direktur Eksekutif Reform Mineral Institute Komaidi Notonegoro merespons positif langkah PT Pertamina (Persero) menggabungkan 3 anak usaha; PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS), menjadi subholding downstream.

Ia menyebut langkah besar itu bisa menciptakan banyak manfaat. Setidaknya, ada sejumlah manfaat yang ia catat.

Dengan adanya merger ini koordinasi operasional yang lebih cepat.

Ia berharap merger membuat seluruh fungsi bisnis berada dalam satu struktur sehingga koordinasi dapat dilakukan lebih cepat.

"Sekarang sudah digabung, ini on use semua. Artinya sudah tidak ada transaksi antar lembaga karena sudah satu rumah," jelas Komaidi.

Menurutnya, penyederhanaan koordinasi tersebut menjadi salah satu kunci efisiensi dalam bisnis energi.

Selanjutnya pemanfaatan infrastruktur yang makin optimal.

Komaidi mengatakan penggabungan perusahaan berpotensi membuat infrastruktur yang dimiliki masing-masing unit dapat digunakan secara langsung tanpa mekanisme kontrak bisnis.

Contohnya penggunaan kapal pengangkut energi yang sebelumnya harus melalui kesepakatan bisnis antar perusahaan.

"Kalau dulu Patra Niaga mau pakai shipping tergantung ketersediaan kapalnya. Sekarang karena sudah satu bagian, ketika butuh tinggal pakai," terangnya.

Selanjutnya produksi dan distribusi energi yang makin fleksibel.

Komaidi mengatakan merger seharusnya bisa membuat proses produksi bahan bakar lebih fleksibel. Jika kebutuhan bahan bakar tertentu meningkat, unit distribusi dapat langsung berkoordinasi dengan kilang untuk menyesuaikan produksi.

"Kalau Patra Niaga perlu produk tertentu, misalnya kebutuhan Pertamax meningkat, mereka tinggal order ke bagian kilang," imbuh Komaidi.

Selain ktu potensi perbaikan pasokan energi nasional.

Komaidi menilai integrasi bisnis hilir berpotensi memperkuat kemampuan Pertamina dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat, terutama saat terjadi lonjakan permintaan seperti pada periode Ramadan dan Idulfitri.

Ia menyebut salah satu indikator keberhasilan merger dapat dilihat dari kemampuan menjaga pasokan energi di berbagai wilayah Indonesia.

"Indikatornya salah satunya keberhasilan Satgas Ramadan dan Idulfitri menjaga ketersediaan BBM di Trans Jawa, Trans Sumatra, Trans Kalimantan maupun Indonesia Timur," ujarnya.

Pertamina resmi memerger tiga anak usahanya menjadi subholding downstream awal Februari lalu.

PPN ditetapkan sebagai entitas penerima penggabungan.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kepastian pasokan energi nasional, serta meningkatkan daya saing Perusahaan.

"Di tengah perubahan geopolitik, tuntutan transisi energi, dan persaingan global yang semakin ketat. Indonesia membutuhkan Pertamina yang lincah, kuat, dan terintegrasi. Ketika kilang, distribusi, dan logistik serta pemasaran bekerja sebagai satu sistem, kita dapat menghilangkan redundansi, mempercepat layanan, dan menghadirkan pasokan energi yang andal dari Sabang sampai Merauke," ujar Simon dalam keterangan, Kamis (5/2).

Melalui subholding downstream, Pertamina menargetkan transformasi dalam lini bisnisnya, khususnya yang terkait dengan peningkatan pelayanan ke masyarakat.

Salah satunya, pada Lebaran 2026 ini.

Untuk menjaga layanan ke masyarakat selama Lebaran 2026, Pertamina menyiagakan Satuan Tugas Ramadhan dan Idul Fitri untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pasokan energi selama Lebaran 2026.

Satgas disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan sumber energi selama periode Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Pertamina memprediksi, puncak arus mudik tahap I pada Lebaran Tahun ini terjadi pada 14 sampai dengan 15 Maret 2026. Sementara puncak mudik kedua terjadi pada 18 sampai dengan 19 Maret 2026.

Untuk arus balik, Pertamina memprediksi puncak tahap pertama terjadi pada 14 sampai dengan 25 Maret 2026. Sementara itu, puncak mudik kedua terjadi pada 28 sampai dengan 29 Maret 2026.

Berkaitan dengan Lebaran 2026 itu, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth Marcelino Verieza Dumatubun mengatakan pihaknya sudah memprediksi permintaan BBM akan naik 12 persen selama periode tersebut.

Tak hanya BBM, pihaknya juga memprediksi permintaan LPG naik 4 persen, avtur 2,8 persen dan kerosene 4,2 persen.

Untuk mengantisipasi lonjakan itu, selain menyiagakan Satgas Rafi 2026, pihaknya juga menyiagakan 7.885 SPBU, 6.777 pertashop, 6.662 agen LPG,757 SPBE dan 223 agen minyak tanah.

Selain itu, guna memastikan layanan terhadap masyarakat selama Lebaran, Pertamina juga menyiagakan layanan pendukung di jalur potensial, seperti; tol, wisata, jalur lalu lintas utama berupa; SPBU 24 jam sebanyak 2.074 unit, agen LPG siaga sebanyak 6.300 unit, 96 unit layanan modular BBM dan 62 Kiosk Pertamina. SIaga di 64 titik lokasi, Motorist BBM 200 unit, PDS Bright Gas 2.701 outlet, mobil tangki stand by 200 unit dan 41 unit Serambi MyPertamina.

Selain itu, demi mengantisipasi terjadinya bencana, Pertamina juga mempersiapkan Tim Tanggap Darurat Bencana di masing-masing regional.

Meskipun mendapat respons positif, sejumlah kalangan memberikan catatan kepada Pertamina terkait merger tersebut.

Catatan paling utama terkait komitmen untuk melakukan perbaikan tata kelola, transparansi dan disiplin operasional.

Ekonom Indef Abra Talattov mengatakan catatan ia berikan karena selama ini sering kali merger yang dilakukan oleh perusahaan tidak menghasilkan efisiensi dan perbaikan.

Karenanya ia berharap pasca merger, Pertamina bisa memperbaiki tata kelola, transparansi dan disiplin operasional anak usahanya tersebut.

"Publik tentu berharap konsolidasi ini benar-benar membuat Pertamina lebih sehat secara finansial, lebih efisien dalam distribusi energi, dan mampu menjaga stabilitas pasokan energi nasional, apalagi di tengah tekanan harga minyak dunia yang saat ini semakin bergejolak. Publik berharap pasca transformasi organisasi, efisiensi yang dihasilkan bisa membantu harga produk BBM dan LPG non subsidi tetap terjangkau dan berkualitas," kata Abra.

Langkah PT Pertamina (Persero) menggabung (merger) tiga anak usaha mereka; PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS), menjadi subholding downstream mendapatkan respons positif.

Respons salah satunya disampaikan oleh ekonom Indef Abra Talattov. 

Menurutnya, merger merupakan langkah konsolidasi korporasi untuk merapikan struktur bisnis di dalam grup Pertamina. Ia berharap langkah itu bisa mengurangi tumpang tindih fungsi di internal Pertamina.

Selain itu, merger juga ia harapkan bisa meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat posisi keuangan perusahaan.

Dan yang tidak kalah penting juga kata Abra, dengan merger ia berharap struktur perusahaan bisa lebih ramping sehingga keputusan bisnis bisa lebih cepat dan koordinasi antar lini usaha bisa menjadi lebih efektif.

"Secara konseptual, penggabungan entitas usaha memang ditujukan untuk mengurangi tumpang tindih fungsi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat posisi keuangan perusahaan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/3).

Meski demikian, ia memberikan beberapa catatan agar transformasi yang dilakukan Pertamina tersebut berhasil dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.

Catatan paling utama terkait komitmen untuk melakukan perbaikan tata kelola, transparansi dan disiplin operasional.

Catatan ia berikan karena selama ini sering kali merger yang dilakukan oleh perusahaan tidak menghasilkan efisiensi dan perbaikan.

"Publik tentu berharap konsolidasi ini benar-benar membuat Pertamina lebih sehat secara finansial, lebih efisien dalam distribusi energi, dan mampu menjaga stabilitas pasokan energi nasional, apalagi di tengah tekanan harga minyak dunia yang saat ini semakin bergejolak. Publik berharap pasca transformasi organisasi, efisiensi yang dihasilkan bisa membantu harga produk BBM dan LPG non subsidi tetap terjangkau dan berkualitas," katanya.

Respons positif sebelumnya juga disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna. Ia menilai merger tiga subholding hilir migas Pertamina merupakan langkah strategis yang positif.

Namun sama seperti Abra, ia menegaskan bahwa merger tersebut harus disertai dengan perampingan struktur organisasi di tingkat Induk agar tujuan efisiensi benar-benar tercapai.

Menurut Ateng, secara konsep, merger ini bertujuan mengintegrasikan rantai nilai hilir migas mulai dari pengolahan, distribusi dan pemasaran, hingga logistik dan transportasi laut.

Integrasi tersebut diharapkan mampu menurunkan biaya, menyederhanakan birokrasi, serta meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing Pertamina di tingkat regional maupun global.

"Tujuan merger ini baik dan strategis. Merger seharusnya memangkas redundansi. Namun jika Induk tidak dirampingkan, manfaat merger di tingkat Subholding bisa tidak optimal, bahkan hanya memindahkan birokrasi dan biaya ke tingkat Induk," jelasnya.

Karena itu, Ateng mendorong agar merger ini dijadikan momentum untuk melakukan reorganisasi secara menyeluruh.

Pertamina resmi memerger tiga anak usahanya menjadi subholding downstream awal Februari lalu.

PPN ditetapkan sebagai entitas penerima penggabungan.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kepastian pasokan energi nasional, serta meningkatkan daya saing Perusahaan.

"Di tengah perubahan geopolitik, tuntutan transisi energi, dan persaingan global yang semakin ketat. Indonesia membutuhkan Pertamina yang lincah, kuat, dan terintegrasi. Ketika kilang, distribusi, dan logistik serta pemasaran bekerja sebagai satu sistem, kita dapat menghilangkan redundansi, mempercepat layanan, dan menghadirkan pasokan energi yang andal dari Sabang sampai Merauke," ujar Simon dalam keterangan, Kamis (5/2).

Melalui subholding downstream, Pertamina menargetkan transformasi dalam lini bisnisnya, khususnya yang terkait dengan peningkatan pelayanan ke masyarakat. 

Salah satunya, pada Lebaran 2026 ini.

Diketahui, untuk menjaga layanan ke masyarakat selama Lebaran 2026, Pertamina menyiagakan Satuan Tugas Ramadhan dan Idul Fitri untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pasokan energi selama Lebaran 2026.

Satgas disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan sumber energi selama periode Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Pertamina memprediksi, puncak arus mudik tahap I pada Lebaran Tahun ini terjadi pada 14 sampai dengan 15 Maret 2026. Sementara puncak mudik kedua terjadi pada 18 sampai dengan 19 Maret 2026.

Untuk arus balik, Pertamina memprediksi puncak tahap pertama terjadi pada 14 sampai dengan 25 Maret 2026. Sementara itu, puncak mudik kedua terjadi pada 28 sampai dengan 29 Maret 2026.

Nah, berkaitan dengan Lebaran 2026 itu, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth Marcelino Verieza Dumatubun mengatakan pihaknya sudah memprediksi permintaan BBM akan naik 12 persen selama periode tersebut.

Tak hanya BBM, pihaknya juga memprediksi permintaan LPG naik 4 persen, avtur 2,8 persen dan kerosene 4,2 persen.

Untuk mengantisipasi lonjakan itu, selain menyiagakan Satgas Rafi 2026, pihaknya juga menyiagakan 7.885 SPBU, 6.777 pertashop, 6.662 agen LPG,757 SPBE dan 223 agen minyak tanah.

Selain itu, guna memastikan layanan terhadap masyarakat selama Lebaran, Pertamina juga menyiagakan layanan pendukung di jalur potensial, seperti; tol, wisata, jalur lalu lintas utama berupa; SPBU 24 jam sebanyak 2.074 unit, agen LPG siaga sebanyak 6.300 unit, 96 unit layanan modular BBM dan 62 Kiosk Pertamina. SIaga di 64 titik lokasi, Motorist BBM 200 unit, PDS Bright Gas 2.701 outlet, mobil tangki stand by 200 unit dan 41 unit Serambi MyPertamina.

Selain itu, demi mengantisipasi terjadinya bencana, Pertamina juga mempersiapkan Tim Tanggap Darurat Bencana di masing-masing regional.

PT Pertamina (Persero) menargetkan perubahan struktur bisnis perseroan, khususnya di sektor hilir, rampung pada Oktober 2026. Langkah ini dilakukan melalui integrasi sejumlah entitas usaha ke dalam Subholding Downstream.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan perseroan telah menggabungkan bisnis hilir yang sebelumnya tersebar di beberapa anak usaha.

Integrasi tersebut mencakup Pertamina Patra Niaga, Pertamina Kilang Internasional, serta sebagian dari Pertamina International Shipping.

"Dan untuk langkah terbaru yang kami lakukan adalah, dengan dukungan banyak pihak, support yang kami terima dari banyak pihak, tentunya setelah melalui pertimbangan yang mendalam, akhirnya kami menggabungkan integrasi bisnis hilir kami ke dalam satu Subholding yang kami sebut Subholding Downstream," ujar Simon dalam Rapat Komisi VI DPR RI, Rabu (11/2).

Ia menjelaskan Subholding Downstream tersebut telah resmi beroperasi dan bergabung sejak awal Februari 2026. Struktur baru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat koordinasi bisnis hilir Pertamina.

"Dan pengukuhan pengurusnya pada 4 Februari 2026," katanya.

Saat ini, lanjut Simon, Pertamina memiliki lima subholding utama, yakni Subholding Hulu, Subholding PNRE (Power & New Renewable Energy), Subholding Gas, Subholding Downstream, serta PT Pertamina International Shipping. Namun, belum seluruh lini bisnis pelayaran masuk ke dalam Subholding Downstream.

"PT Pertamina International Shipping masih ada, karena yang masuk ke Subholding Downstream ini baru yang captive market dan kami targetkan untuk yang non-captive market itu di Oktober 2026 sudah selesai dan semua kita harapkan sudah bisa bergabung semuanya ke Subholding Downstream," tuturnya.

JAKARTA - Terbentuknya Subholding Downstream PT Pertamina (Persero) diharapkan mampu meningkatkan optimalisasi operasional hilir migas. Hingga pada akhirnya bisa mendukung Pertamina dalam menjamin pasokan BBM , yang pada akhirnya turut berperan dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Adapun Subholding ini merupakan hasil penggabungan tiga entitas di sektor hilir, yakni PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), serta segmen bisnis PT Pertamina International Shipping (PIS).

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menerangkan, pembentukan Sub Holding Downstream seharusnya memang bisa membuat operasional hilir lebih optimal. Sebab kata dia, dengan menjadikan PPN, PIS, dan KPI ke dalam ’satu atap’, akan membuat proses operasional menjadi lebih sederhana.

Pertamina Gas Dukung Pengembangan Ekosistem Hilir Migas



“Diharapkan memang optimalisasi operasional, karena integrasi akan membuat saling mendukung. Jadi, kalau satu rumah kan ibaratnya ketika ada pekerjaan, bisa dikerjakan bareng. Jadi lebih sederhana prosesnya,” kata Komaidi.

Sebagaimana diketahui, Pertamina Patra Niaga (PPN) saat ini menjadi entitas penerima penggabungan. Penggabungan dimaksud dilakukan melalui proses evaluasi yang mendalam termasuk melalui tahapan benchmarking terhadap perusahaan oil company sejenis lainnya.

Komaidi menambahkan, dengan proses yang lebih sederhana, maka segala urusan yang berkaitan dengan pengadaan atau distribusi BBM maupun Elpiji, bisa dipenuhi dengan lebih cepat. Dengan demikian, bisa mendukung Pertamina dalam menjamin distribusi BBM dan Elpiji kepada masyarakat.

Komaidi mencontohkan, ketika PPN berkomunikasi dengan KPI terkait kualitas BBM atau dengan PIS terkait pengangkutan minyak. Dalam kondisi demikian, proses bisa dilakukan lebih cepat, tanpa harus melalui prosedur antar lembaga, misal surat atau bahkan kontrak.

”Misalkan PPN membutuhkan minyak dari Arab dan harus segera sampai dalam hitungan waktu tertentu. Maka, PPN tinggal memerintahkan atau berkomunikasi saja dengan kapal (PIS), karena satu atap. Jadi lebih sederhana,” jelasnya.

Begitu juga ketika stok BBM ketika terjadi indikasi akan terjadi kelangkaan BBM di satu daerah. Maka sebagai antisipasi, Sub Holding Downstream tinggal memetakan, misal BBM akan disuplai dari kilang mana. Begitu pula dengan pengangkutan lewat kapal, bisa dilakukan lebih cepat.

”Jadi tidak perlu Patra mengontak KPI lebih dulu, lalu KPI beli dulu minyaknya. Dengan terintegrasi, mungkin teknisnya sama, tapi administrasinya jauh lebih sederhana,” jelas Komaidi.

Pakar Migas: Subholding Dibentuk Supaya Pertamina Bergerak Lebih Cepat

”Jadi lebih cepat. Kalau dulu, ibaratnya, oke, isi form dulu dan lain sebagainya. Nah, sekarang karena satu atap, gak perlu isi form,” lanjutnya.

Karena itu pula, Komaidi optimistis, bahwa integrasi PPN, PIS, dan KPI, semakin mendukung Pertamina agar semakin andal, lincah, dan optimal. Termasuk dalam menghadapi Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026.

”Dengan integrasi, harusnya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi tahun-tahun sebelumnya Satgas Rafi Pertamina bisa dikatakan selalu berhasil dan konsumen selalu memberikan apresiasi terhadap layanannya, terhadap produknya, terhadap aspek-aspek yang lainnya,” kata dia.

Pertamina sendiri, secara resmi membentuk Sub Holding Downstream (SHD), 1 Februari 2026. Aksi korporasi penggabungan tersebut dilakukan melalui proses evaluasi yang mendalam termasuk melalui tahapan benchmarking terhadap perusahaan minyak dan gas bumi sejenis lainnya.

Pemebentukan SHD bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi operasional hilir, memperkuat kepastian pasokan energi nasional, serta meningkatkan daya saing Perusahaan.

IDXChannel - PT Pertamina (Persero) baru saja secara resmi mendirikan Sub Holding Downstream (SHD), yang secara teknis menyatukan kinerja operasional Perseroan di sektor hilir.

Sebelumnya, kinerja operasional tersebut dijalankan melalui tiga anak usaha Pertamina, yaitu PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS).

Dengan hadirnya subholding baru di bawah naungan Pertamina tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan kinerja operasional di sektor hilir, yang bermuara pada ketersediaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin terjamin bagi masyarakat.

"Tentu kita harapkan agar integrasi ini mampu meningkatkan optimalisasi operasional hilir migas, sehingga dapat lebih menjamin pasokan BBM, yang pada akhirnya turut berperan dalam memperkuat ketahanan energi nasional," ujar Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, dalam keterangan resminya, Sabtu (7/2/2026).

Menurut Komaidi, pembentukan Sub Holding Downstream sudah seharusnya dapat mendorong kinerja operasional hilir menjadi lebih optimal. Hal tersebut lantaran dengan menjadikan PPN,PIS, dan KPI ke dalam satu atap, maka diharapkan dapat membuat proses operasional menjadi lebih sederhana dan maksimal.

"Diharapkan memang optimalisasi operasional, karena integrasi akan membuat saling mendukung. Jadi, kalau satu rumah kan ibaratnya ketika ada pekerjaan, bisa dikerjakan bareng. Jadi lebih sederhana prosesnya," ujar Komaidi.

Selain itu, dengan proses yang lebih sederhana, Komaidi meyakini segala urusan yang berkaitan dengan pengadaan atau distribusi BBM maupun Elpiji, bisa dipenuhi dengan lebih cepat. Dengan demikian, bisa mendukung Pertamina dalam menjamin distribusi BBM dan Elpiji kepada masyarakat. Komaidi menyontohkan, ketika PPN berkomunikasi dengan KPI terkait kualitas BBM atau dengan PIS terkait pengangkutan minyak.

Dalam kondisi demikian, proses bisa dilakukan lebih cepat, tanpa harus melalui prosedur antar lembaga, misal surat atau bahkan kontrak.

"Misalkan PPN membutuhkan minyak dari Arab dan harus segera sampai dalam hitungan waktu tertentu. Maka, PPN tinggal memerintahkan atau berkomunikasi saja dengan kapal (PIS), karena satu atap. Jadi lebih sederhana," ujar Komaidi.

Begitu juga ketika stok BBM ketika terjadi indikasi akan terjadi kelangkaan BBM di satu daerah, maka SHD tinggal memetakan bakal mengambil suplai dari kilang mana, sehingga penanganannya lebih cepat.

"Soal pengangkutan lewat kapal juga jadi lebih cepat. Tidak perlu Patra mengontak KPI dulu, lalu KPI beli dulu minyaknya. Dengan terintegrasi, mungkin teknisnya sama, tapi administrasinya jauh lebih sederhana. Jadi lebih cepat," ujar Komaidi.

Karena itu pula, Komaidi optimistis, bahwa integrasi PPN, PIS, dan KPI, semakin mendukung Pertamina agar semakin andal, lincah, dan optimal. Termasuk dalam menghadapi Satgas Ramadhan dan Idulfitri 2026.

Pertamina sendiri, secara resmi membentuk Sub Holding Downstream (SHD), 1 Februari 2026. Aksi korporasi penggabungan tersebut dilakukan melalui proses evaluasi yang mendalam termasuk melalui tahapan benchmarking terhadap perusahaan minyak dan gas bumi sejenis lainnya.

Pemebentukan SHD bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi operasional hilir, memperkuat kepastian pasokan energi nasional, serta meningkatkan daya saing Perusahaan.

"Dengan integrasi, harusnya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi tahun-tahun sebelumnya Satgas Rafi Pertamina bisa dikatakan selalu berhasil dan konsumen selalu memberikan apresiasi terhadap layanannya, terhadap produknya, terhadap aspek-aspek yang lainnya," ujar Komaidi.

(taufan sukma)

Jakarta (ANTARA) - Langkah Pertamina membentuk Sub Holding Downstream (SHD) yang menyatukan subholding hilir yang selama ini dijalankan PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS) diharapkan mampu mengoptimalkan operasional hilir migas.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro berharap, integrasi tersebut juga diharapkan mendukung Pertamina dalam menjamin pasokan BBM, yang pada akhirnya turut berperan dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Menurut dia di Jakarta, Sabtu pembentukan Sub Holding Downstream bisa membuat operasional hilir lebih optimal sebab dengan menjadikan PPN, PIS, dan KPI ke dalam ’satu atap’, akan membuat proses operasional menjadi lebih sederhana.

"Diharapkan memang optimalisasi operasional, karena integrasi akan membuat saling mendukung. Jadi, kalau satu rumah kan ibaratnya ketika ada pekerjaan, bisa dikerjakan bareng. Jadi lebih sederhana prosesnya," katanya.

Komaidi menambahkan, dengan proses yang lebih sederhana, maka segala urusan yang berkaitan dengan pengadaan atau distribusi BBM maupun Elpiji, bisa dipenuhi dengan lebih cepat sehingga bisa mendukung Pertamina dalam menjamin distribusi BBM dan Elpiji kepada masyarakat.

Dia menyontohkan, ketika PPN berkomunikasi dengan KPI terkait kualitas BBM atau dengan PIS terkait pengangkutan minyak, dalam kondisi demikian proses bisa dilakukan lebih cepat, tanpa harus melalui prosedur antar lembaga, misal surat atau bahkan kontrak.

"Misalkan PPN membutuhkan minyak dari Arab dan harus segera sampai dalam hitungan waktu tertentu, maka, PPN tinggal memerintahkan atau berkomunikasi saja dengan kapal (PIS), karena satu atap. Jadi lebih sederhana," ujarnya.

Begitu juga ketika ada indikasi akan terjadi kelangkaan BBM di satu daerah, tambahnya, maka sebagai antisipasi, Sub Holding Downstream tinggal memetakan, misal BBM akan disuplai dari kilang mana, begitu pula dengan pengangkutan lewat kapal, bisa dilakukan lebih cepat.

"Jadi tidak perlu Patra mengontak KPI lebih dulu, lalu KPI beli dulu minyaknya. Dengan terintegrasi, mungkin teknisnya sama, tapi administrasinya jauh lebih sederhana," katanya melalui sambungan telepon.

”Jadi lebih cepat. Kalau dulu, ibaratnya, oke, isi form dulu dan lain sebagainya. Nah, sekarang karena satu atap, gak perlu isi form,” lanjutnya.

Oleh Karena itu, Komaidi optimistis bahwa integrasi PPN, PIS, dan KPI, semakin mendukung Pertamina agar semakin andal, lincah, dan optimal. Termasuk dalam menghadapi Satgas Ramadhan dan Idulfitri 2026.

"Dengan integrasi, harusnya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi tahun-tahun sebelumnya Satgas Rafi Pertamina bisa dikatakan selalu berhasil dan konsumen selalu memberikan apresiasi terhadap layanannya, terhadap produknya, terhadap aspek-aspek yang lainnya," ujarnya.

Sebelumnya Pertamina secara resmi membentuk Sub Holding Downstream (SHD), 1 Februari 2026. Aksi korporasi penggabungan tersebut dilakukan melalui proses evaluasi yang mendalam termasuk melalui tahapan benchmarking terhadap perusahaan minyak dan gas bumi sejenis lainnya.

Pembentukan SHD bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi operasional hilir, memperkuat kepastian pasokan energi nasional, serta meningkatkan daya saing Perusahaan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menjelaskan alasan penggabungan PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), serta segmen bisnis PT Pertamina International Shipping (PIS) ke dalam Subholding Downstream yang berlaku sejak 1 Februari 2026. Integrasi tersebut ditempuh sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tekanan geopolitik global dan volatilitas harga energi dunia.

Simon menyampaikan penyatuan bisnis hilir dilakukan setelah melalui evaluasi menyeluruh, termasuk benchmarking dengan perusahaan minyak dan gas sejenis di tingkat global. Pertamina Patra Niaga ditetapkan sebagai entitas penerima penggabungan agar proses pengolahan, distribusi, logistik, hingga pemasaran energi dapat berjalan dalam satu sistem terpadu.

“Indonesia membutuhkan Pertamina yang lincah, kuat, dan terintegrasi di tengah perubahan geopolitik, tuntutan transisi energi, serta persaingan global yang semakin ketat. Ketika kilang, distribusi, logistik, dan pemasaran bekerja sebagai satu sistem, redundansi dapat ditekan dan layanan energi dipercepat,” kata Dirut Pertamina di Jakarta, dikutip Kamis (5/2/2026).

Struktur hilir terintegrasi dirancang untuk menghubungkan proses pengolahan bahan bakar di kilang dengan distribusi energi ke seluruh wilayah Indonesia hingga pemasaran produk ke masyarakat. Rantai pasok yang menyatu dinilai mampu memperkuat keandalan pasokan dari hulu ke hilir dengan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan investasi yang lebih terarah.

Pertamina menargetkan integrasi tersebut mendukung ketersediaan energi yang lebih andal, akses distribusi yang menjangkau seluruh pelosok, keterjangkauan harga, serta peningkatan penerimaan produk energi yang ramah lingkungan. Sistem terintegrasi juga diarahkan untuk mempercepat pengembangan portofolio bahan bakar rendah karbon sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menilai penggabungan bisnis hilir menjadi fondasi penting dalam mendukung swasembada energi. Integrasi yang berlaku per 1 Februari 2026 dirancang tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat, mitra usaha, maupun pekerja.

“Langkah ini bukan sekadar perubahan organisasi, melainkan penguatan fondasi agar Pertamina mampu menjalankan peran strategis sebagai soko guru bangsa di sektor energi. Proses bisnis yang lebih efisien dan terintegrasi akan membuat layanan energi semakin tangguh menghadapi tantangan global,” ujar Baron.

Pertamina melanjutkan transformasi bisnis yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, dan keberlanjutan lingkungan melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance. Integrasi bisnis hilir diharapkan memperkokoh peran Pertamina dalam menyediakan energi yang andal dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Jakarta: Di tengah tekanan geopolitik global dan fluktuasi harga energi dunia, PT Pertamina (Persero) mempercepat langkah transformasi bisnisnya. Salah satu strategi utama yang ditempuh adalah memperkuat sektor hilir melalui integrasi anak usaha.

Tiga entitas bisnis hilir, yakni PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), serta segmen bisnis PT Pertamina International Shipping (PIS) resmi digabungkan. Ketiganya dilebur menjadi satu subholding downstream, dengan PPN ditetapkan sebagai entitas penerima penggabungan.

Integrasi hilir untuk rantai pasok energi yang lebih kuat

Penggabungan ini dilakukan melalui proses evaluasi mendalam, termasuk benchmarking terhadap perusahaan minyak dan gas sejenis di tingkat global. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem bisnis hilir yang terintegrasi dan berkesinambungan.

Melalui integrasi tersebut, proses pengolahan bahan bakar di kilang, distribusi energi ke seluruh wilayah Indonesia, hingga pemasaran produk dapat berjalan dalam satu sistem yang saling terhubung.

Dengan demikian, rantai pasok energi diharapkan menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan nasional.

Menjamin ketersediaan hingga harga energi

Integrasi bisnis hilir ini juga dirancang untuk memperkuat lima aspek utama penyediaan energi. Pertamina menargetkan ketersediaan energi (Availability) yang lebih andal, aksesibilitas (Accessibility) yang menjangkau seluruh pelosok negeri, serta produk energi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan lingkungan (Acceptability).

Selain itu, harga energi diharapkan tetap kompetitif (Affordability), sekaligus mendorong percepatan transisi energi melalui pengembangan portofolio bahan bakar rendah karbon sebagai bagian dari agenda keberlanjutan (Sustainability).

Pertamina ingin lebih lincah dan kompetitif

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kepastian pasokan energi nasional, serta meningkatkan daya saing Perusahaan.

Dengan sistem yang terintegrasi, koordinasi antarfungsi berjalan lebih cepat, pengambilan keputusan lebih efektif, dan investasi yang lebih optimal.

“Di tengah perubahan geopolitik, tuntutan transisi energi, dan persaingan global yang semakin ketat. Indonesia membutuhkan Pertamina yang lincah, kuat, dan terintegrasi. Ketika kilang, distribusi, dan logistik serta pemasaran bekerja sebagai satu sistem, kita dapat menghilangkan redundansi, mempercepat layanan, dan menghadirkan pasokan energi yang andal dari Sabang sampai Merauke,” ujar Simon dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 Februari 2026.

Dengan sistem yang terintegrasi, koordinasi antarfungsi dapat berlangsung lebih cepat, pengambilan keputusan menjadi lebih efektif, serta investasi dapat diarahkan secara optimal.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron juga menegaskan langkah ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung Asta Cita swasembada energi.

"Integrasi bisnis hilir berlaku per 1 Februari 2026 ini bukan sekadar perubahan organisasi, melainkan upaya penguatan fondasi untuk menjadikan Pertamina sebagai soko guru bangsa dalam penyediaan energi. Dengan proses bisnis yang lebih efisien dan terintegrasi, kami memastikan pelayanan energi kepada masyarakat Indonesia semakin optimal dan tangguh dalam menghadapi tantangan global," tutur Baron.

(ANN)