Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Selasa (23/6).

Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih rawan melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini, meski peluang penguatan tetap terbuka dalam jangka pendek.

"Kami memperkirakan IHSG berpotensi terkoreksi ke area 5.723-5.972, namun masih memiliki peluang menguat ke kisaran 6.548-6.782," ujar Herditya dalam riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 5.784, 5.594 dan resistance 6.286, 6.459 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BBCA, ISAT, NCKL, dan RAJA.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan indeks saham masih bergerak dalam fase konsolidasi, namun peluang penguatan tetap terbuka selama bertahan di atas level support terdekat.

"Penembusan di atas resistance 6.312 diperlukan untuk membuka peluang kenaikan lanjutan menuju resistance Fibonacci di level 6.545," ujar Ivan.

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 6.007, 5.722, 5.519 dan 5.314 dan resistance 6.312, 6.545, 6.835, dan 7.207 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AADI dan INKP.

IHSG ditutup di level 6.116 pada perdagangan Senin (22/6) sore. Indeks saham melemah 60,44 poin atau minus 0,98 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,46 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,45 miliar saham.

Pada penutupan kemarin, 221 saham menguat, 445 terkoreksi, dan 147 stagnan.

Catatan Redaksi:Berita ini tidak dibuat untuk merekomendasikan atau tidak merekomendasikan saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menerima gelar Profesor Emeritus (Profesor Kehormatan) dari Silla University, Busan, Korea Selatan.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya dalam pengembangan ekosistem halal nasional hingga tingkat global serta kemajuan di bidang pendidikan.

Penganugerahan gelar kehormatan itu menjadi apresiasi atas kiprah Haikal dalam memperkuat ekosistem halal melalui berbagai inisiatif strategis, kerja sama internasional, hingga upaya mendorong lahirnya sumber daya manusia unggul di sektor halal.

Penghargaan dari Silla University dinilai mencerminkan semakin besarnya perhatian dunia terhadap pengembangan ekosistem halal yang dijalankan Indonesia.

Melalui BPJPH, Indonesia aktif membangun kolaborasi lintas negara, memperluas pemahaman mengenai jaminan produk halal, serta mendorong harmonisasi standar halal di tingkat global.

Haikal menegaskan bahwa konsep halal memiliki nilai universal yang dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama maupun negara.

"Jadi, halal is for all. Halal itu untuk semua. Halal is rahmatal lil alamin. Halal itu Rahmat bagi semua uamt manusia," kata Haikal.

Dalam rangkaian agenda yang sama, Silla University juga menandatangani kerja sama dengan BIC Halal Korea untuk memperkuat pendidikan dan sertifikasi halal berstandar internasional.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membuka peluang riset bersama, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor halal.

Pengukuhan Haikal sebagai profesor kehormatan dinilai menjadi simbol semakin kuatnya posisi Indonesia dalam peta industri halal global.

Pengakuan dari institusi akademik internasional tersebut menunjukkan bahwa peran Indonesia tidak hanya terbatas pada regulasi dan sertifikasi halal, tetapi juga mencakup pengembangan pendidikan serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

"Standar halal modern kini bertumpu pada tiga pilar utama, Traceability (Ketertelusuran), Transparency (Transparansi), dan Trustability (Keterpercayaan). Ketiga prinsip ini memastikan kehalalan produk terjamin secara utuh dari hulu hingga hilir," pungkas Babe Haikal, sapaan karibnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan sesi I Senin (15/6) dengan lonjakan 302,07 poin atau 5,03 persen ke level 6.309.

Berdasarkan data RTI Business, IHSG dibuka di level 6.118 dan bergerak konsisten di zona hijau sepanjang sesi pertama. Adapun indeks berhasil menyentuh level tertinggi harian di 6.313.

Sebanyak 660 saham berada di zona hijau, jauh melampaui 86 saham yang melemah dan 70 saham stagnan.

Hingga penutupan sesi I, volume transaksi mencapai 33,25 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp17,2 triliun dari 1,92 juta kali transaksi. Seiring penguatan indeks, kapitalisasi pasar naik menjadi Rp11.043,89 triliun.

Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini, meski risiko koreksi jangka pendek tetap perlu diwaspadai.

"Kami memperkirakan IHSG berpotensi menguat menguji area 6.106-6.140, namun tetap cermati peluang koreksi ke kisaran 5.962-6.021," ujar Herditya dalam riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 5.594, 5.344 dan resistance 6.065, 6.286 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni HMSP, INDY, NCKL, dan UNVR.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan indeks saham masih berpeluang melanjutkan penguatan setelah mendekati garis SMA-20 pada perdagangan sebelumnya.

"Penembusan di atas resistance 6.264 akan membuka peluang bagi IHSG untuk melanjutkan kenaikan menuju 6.545. Namun tekanan jual berpotensi muncul jika indeks masih ditutup di bawah SMA-20," ujar Ivan.

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 5.314, 5.052, dan 4.858 dan resistance 6.264, 6.545, dan 6.787 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni MBMA, UNTR, dan UNVR.

Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang konser BTS yang diperkirakan menyedot ribuan penggemar dari berbagai negara, Pemerintah Kota Busan meluncurkan program homestay gratis khusus bagi wisatawan asing.

Melansir berbagai sumber, program tersebut dihadirkan sebagai upaya menekan lonjakan harga akomodasi yang kerap terjadi saat kota itu menggelar acara berskala internasional.

Wisatawan yang terpilih akan menginap selama dua malam di rumah warga Busan yang ikut berpartisipasi dalam program tersebut.

Inisiatif ini berlangsung pada 12 hingga 14 Juni 2026, bertepatan dengan rangkaian konser BTS yang diprediksi mendatangkan banyak pengunjung mancanegara.

Pendaftaran homestay dibuka melalui platform K-pop Stay dan kanal resmi pariwisata Korea Selatan untuk wisatawan asing yang ingin mengikuti program tersebut.

Meski tidak dipungut biaya menginap, peserta tetap diwajibkan membayar deposit sebesar 50.000 won atau sekitar Rp600.000 saat melakukan reservasi.

Deposit itu diterapkan sebagai langkah untuk mencegah ghost booking dan pembatalan mendadak yang dapat merugikan tuan rumah maupun penyelenggara.

Menariknya, uang jaminan tersebut akan dikembalikan saat peserta melakukan check-in dalam bentuk voucher pariwisata Busan dengan nilai yang sama.

Voucher tersebut dapat digunakan di pasar tradisional dan berbagai lokasi wisata lokal sehingga sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat setempat.

Seperti yang diketahui, sejauh ini program homestay itu masih berskala terbatas dengan melibatkan 21 rumah tangga yang siap menampung sekitar 46 wisatawan asing secara gratis.

Langkah kreatif ini menjadi salah satu cara Busan menyambut antusiasme penggemar BTS sekaligus menjaga agar biaya akomodasi tetap lebih terjangkau di tengah lonjakan permintaan.

Indonesia dan Filipina menyepakati skema imbal dagang atau barter terhadap impor dan ekspor barang.

Adapun skema barter dagang ini disetujui melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Trade Barter Indonesia sebagai agen barter Indonesia dengan pelaku usaha Filipina.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan Indonesia akan mengimpor komoditas serat abaka dari Filipina yang kemudian diolah menjadi tekstil oleh perusahaan anggota Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI).

Barang jadi berupa tekstil tersebut akan kembali diekspor ke negara tersebut.

"Hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pelaku usaha Indonesia dan Filipina dengan sistem barter. Jadi, kita impor serat abaka ini untuk bahan baku tekstil," ujar Budi dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Selain serat abaka, barter dagang juga dilakukan terhadap komoditas bijih besi atau iron ore dari Filipina yang akan diolah menjadi baja oleh Krakatau Steel sebelum diekspor kembali.

Budi menegaskan skema barter tidak memakai mata uang dolar Amerika Serikat (AS) karena setiap negara mempunyai agen barter sebagai fasilitator.

"Setelah diproses dari grup Krakatau Steel, kemudian bajanya kita ekspor ke Filipina. Ini sistem barter, jadi kita tidak menggunakan mata uang dolar. Karena nanti masing-masing negara mempunyai agen yang memfasilitasi," tambahnya.

Ia menerangkan skema barter dagang ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan upaya ekspor di tengah nilai tukar rupiah yang terus melemah.

"Ini salah satu solusi sebenarnya ya bagaimana pertama kita meningkatkan ekspor kita dan bagaimana kita dengan barter ini kan tidak tergantung mata uang asing," sebut Busan.

Kesepakatan tersebut berpotensi menghasilkan transaksi mencapai US$350 juta atau setara Rp6,34 triliun (asumsi kurs Rp18.180 per dolar AS) melalui dua MoU imbal dagang tripartit atau melibatkan tiga pihak.

Pertama, MoU antara Asian Pyrochem Technologies dari Filipina bersama PT Trade Barter Indonesia dan Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia yang menyepakati pertukaran serat abaka mentah dengan produk tekstil jadi senilai US$50 juta atau setara Rp909,2 miliar per tahun.

Kedua, MoU antara Asian Pyrochem Technologies bersama PT Trade Barter Indonesia dan PT Krakatau Global Trading yang menyepakati pertukaran produk baja dengan bijih besi asal Filipina senilai US$300 juta atau setara Rp5,45 miliar per tahun.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso blak-blakan soal ancaman tarif dagang tambahan Amerika Serikat (AS) sebesar 10 persen terhadap Indonesia.

Menurut Budi, usulan tarif dari United States Trade Representative (USTR) AS tersebut masih bersifat dinamis.

Awalnya, ia menjelaskan pemerintah AS telah menetapkan tarif dagang sebesar 10 persen selama 150 hari sebagai pengganti tarif resiprokal yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) AS.

Dengan demikian, tarif tersebut akan berakhir pada 24 Juli 2026 mendatang.

"Kemudian bagaimana setelah 24 Juli apakah ada kebijakan baru dari Amerika? Kan mestinya itu selesai kan ya? Karena sudah habis. Nah, ternyata Amerika melalui USTR membuat kebijakan baru dimana pada tanggal 11 Maret 2026 melakukan inisiasi investigasi section 301," kata Busan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Busan menyampaikan investigasi yang dilakukan oleh USTR tersebut berkaitan dengan isu kerja paksa (forced labor) dan kelebihan kapasitas (excess capacity) manufaktur.

Kemudian, hasil awal investigasi telah dirilis USTR pada 2 Juni 2024 terkait kerja paksa.

Ia menyebut hasilnya AS menetapkan bea masuk atau tarif dagang baru sebesar 10 persen dan 12,5 persen untuk 60 negara di dunia.

Adapun Indonesia sendiri masuk ke dalam kelompok 14 negara yang diusulkan tarif 10 persen, sedangkan 46 negara lainnya dikenai tarif 12,5 persen.

"Indonesia termasuk yang mendapatkan atau diusulkan tarif 10 persen. Jadi dari 65 negara itu 14 mendapatkan tarif 10 persen dan 46 (negara dikenakan) 12,5 persen," sebutnya.

Busan mengatakan alasan Indonesia dikenakan tarif 10 persen karena pemerintah memiliki kerangka hukum terkait isu kerja paksa tersebut. Selain itu, Indonesia juga telah mempunyai Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan pemerintah AS.

Ia menyebutkan pemerintah terus berkomunikasi dengan Amerika agar bisa mendapatkan tarif yang lebih baik usai tarif dagang sebelumnya berakhir pada 24 Juli 2026 mendatang.

"Pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tentunya tarif yang lebih baik. Jadi nanti kalau tanggal 24 Juli berarti akan ada tarif baru menghentikan tarif yang tadi berlaku selama 150 hari," ungkap Busan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan minyak goreng rakyat atau Minyakita tak lagi untuk bantuan pangan, tetapi akan dikucurkan langsung ke pasar-pasar rakyat.

Busan menyebut langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat lebih mudah membeli Minyakita di pasar.

"Sekarang tidak ada lagi Minyakita untuk bantuan pangan. Semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan Minyakita," ujar Busan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Ia menegaskan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan produsen dan distributor, khususnya Perum Bulog dan ID Food untuk memastikan distribusi Minyakita dapat sampai ke pasar-pasar rakyat.

Busan mengatakan ke depannya jenis komoditas lain dapat dialokasikan untuk bantuan pangan mengikuti harga pasar. 

"Misalnya, telur lagi turun bisa aja telur untuk bantuan pangan. Kemudian, juga yang tadi kerjasama dengan MBG. Tidak hanya telur, kebutuhan pokok yang nanti turun misalnya ayam ya. Ayam kalau harga turun juga bisa diserap MBG," ujarnya.

Ia menilai upaya-upaya tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Apabila terdapat komoditas yang harganya anjlok di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah akan langsung menyerapnya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Untuk harga yang di bawah HET. Kemarin misalnya telur, ya telur sempat harganya turun kita langsung berkoordinasi dengan MBG. Sehingga telur yang harganya di bawah HET bisa diserap ya di SPPG di daerah setempat dan itu sudah dilakukan oleh MBG," terang Busan.

Sementara itu, Busan memastikan bakal terus melakukan pengawasan seperti lini distribusi terhadap harga pangan yang di atas harga acuan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga pasokan.

"Itu terus kita lakukan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain dan juga para distributor dan produsen," pungkasnya.

Pemerintah bakal menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau Minyakita. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso atau Busan usai rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kementerian Pertanian.

Meski begitu, Busan menyebutkan HET terbaru Minyakita belum disepakati sehingga masih berlaku seharga Rp15.700 per liter hingga saat ini.

"Jadi hari ini kita menyepakati akan menaikkan harga acara tertinggi untuk penyelenggaraan.

Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya," ujar Busan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Keputusan ini diambil setelah pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Ia menyebut harga rata-rata CPO telah menembus angka Rp15.445 per kilogram (kg).

"Kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO. Memang harga CPO naik kemarin rata-rata Rp15.445 (per kg)," terangnya.

[Gambas:Youtube]

Selain itu, Busan menjelaskan pemerintah belum menetapkan HET Minyakita yang baru karena harga CPO dan Tandan Buah Segar (TBS) sawit masih fluktuatif.

Dengan demikian, ia memperkirakan HET Minyakita yang baru akan ditetapkan sekitar satu hingga dua minggu ke depan usai harga CPO stabil.

"Kita akan melihat harganya stabil, setelah itu baru ditetapkan berapa angka untuk kenaikan harga acara tertinggi untuk minyak kita," jelas Busan.

"Jadi tadi sudah disepakati seperti itu, mungkin dalam waktu satu minggu, dua minggu, segera kita lakukan penyesuaian apabila harga CPO relatif normal," lanjutnya.

Bisnis.com, MALANG — Untuk menghindari asam urat dan kolesterol saat menikmati daging kurban, kuncinya menikmati daging tersebut dengan porsi yang wajar dan mengolahnya dengan benar.

Dosen Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Ayu Diawi Ismayawati menegaskan sumber penyakit sejatinya bukan berasal dari daging kurban, melainkan kebiasaan keliru masyarakat dalam mengolah, memporsikan, dan menyimpannya.

daging sapi maupun kambing sejatinya mengandung protein hewani, lemak, dan purin yang bermanfaat bagi tubuh jika porsinya wajar. Masalah baru timbul saat konsumsi dilakukan secara berlebihan, apalagi jika hidangan didominasi oleh jeroan bersantan kental, yang mampu memicu lonjakan Low-Density Lipoprotein (LDL) atau kolesterol jahat dan nyeri persendian akibat kristal asam urat.

“Daging kurban sebenarnya tidak perlu ditakuti, tetapi harus diolah dan dikonsumsi dengan bijak. Yang sering jadi masalah itu bukan dagingnya, melainkan pola konsumsi masyarakat yang berlebihan dan cara memasaknya yang terlalu banyak lemak. Bagian yang paling perlu dibatasi adalah jeroan seperti hati, paru, limpa, usus, hingga otak karena kandungan purinnya jauh lebih tinggi,” katanya dikutip Kamis (28/5/2026).

Guna menekan tingginya risiko kesehatan, masyarakat disarankan menerapkan teknik trimming atau membuang lemak putih pada daging segar sebelum dimasak.

Pakar teknologi pangan ini juga merekomendasikan metode perebusan awal, di mana kuah rebusan pertama sebaiknya dibuang agar kadar purin menurun secara signifikan, menjadikan opsi masakan seperti sup bening jauh lebih aman untuk lambung.

“Kalau membuat gulai atau tongseng, santannya jangan terlalu pekat. Lemak yang mengambang di permukaan juga bisa diambil dengan sendok atau menggunakan es batu setelah masakan agak dingin. Teknik tumis air juga bisa jadi alternatif sehat dibandingkan menumis dengan banyak minyak,” lanjut Ayu.

Terkait manajemen penyimpanan, kesalahan fatal yang sering terjadi di tingkat rumah tangga adalah mencairkan daging beku, memotong sebagian, lalu mengembalikannya ke mesin pendingin.

Daging seharusnya langsung dibagi dalam kantong-kantong kecil untuk takaran sekali masak sebelum masuk ke freezer bersuhu minus 18 derajat Celsius. Proses pencairannya pun harus diletakkan di chiller, bukan dibiarkan mencair pada suhu ruang.

“Siklus pencairan dan pembekuan ulang sangat tidak disarankan karena mempercepat penurunan mutu dan meningkatkan risiko pertumbuhan mikroba. Setiap kemasan sebaiknya diberi label tanggal penyimpanan agar kualitasnya lebih mudah dipantau,” tegasnya.

Sebagai pesan penutup sekaligus langkah pencegahan gizi, orang dewasa sehat dianjurkan cukup membatasi konsumsi daging matang di kisaran 50 hingga 100 gram per hari.

Keseimbangan metabolisme wajib dijaga melalui pendampingan porsi sayuran tinggi serat, buah-buahan segar, serta asupan air putih untuk menahan laju penyerapan lemak jenuh di saluran cerna.

“Prinsip amannya adalah makan secukupnya, pilih daging tanpa lemak, batasi jeroan, kurangi santan dan minyak berlebih, simpan daging dengan benar, serta imbangi dengan sayur, buah, dan air putih yang cukup,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembicaraan mengenai program pengampunan pajak aliastax amnestykerap kali muncul setiap kali pemerintah ingin menambah penerimaan negara secara instan.

Secara teoritis,tax amnestybisa menghasilkan ‘uang tebusan’ dari wajib pajak yang mengungkapkan harta yang sebelumnya tak dilaporkan sehingga meningkatkan kas negara dalam jangka pendek.

Pada masa Reformasi, otoritas fiskal pertama kali memberlakukantax amnestypada 2016 hingga 2017. Lima tahun kemudian alias pada 2022, pemerintah kembali memberlakukan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau kerap disebuttax amnestyjilid II.

Dua kali pengampunan pajak untuk para konglomerat itu seakan tidak cukup. Pada tahun lalu, wacanatax amnestykembali mencuat: saat itu, DPR memasukkan RUU Tax Amnesty ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Tanggapan negatif muncul dari kalangan pengusaha, akademisi, hingga konsultan pajak. Salah satu alasan yang kerap muncul adalah menimbulkan bahaya moral karena pemberlakuantax amnestysecara rutin hanya akan menurunkan kepatuhan sukarela dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang selama ini patuh.

Akhirnya, hingga akhir tahun, pembahasan RUU Tax Amnesty tidak berlanjut. Kendati demikian, kebutuhan mengerek pendapatan negara semakin mendesak: berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis hingga koperasi desa/kelurahan Merah Putih membutuhkan anggaran yang tak sedikit.

Otoritas fiskal tetap harus mencari cara untuk meningkatkan pendapatan negara demi membiayai berbagai dana untuk berbagai program presiden. Direktorat Jenderal Pajak pun memilih memeriksa kembali programtax amnestyjilid II—bukan melanjutkan ke jilid III.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan akan kembali mengejar para peserta PPS atautax amnestyjilid II lalu, terutama mereka yang terindikasi belum mendeklarasikan asetnya secara lengkap.

“Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap,” ungkap Bimo dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (5/5/2026).

Tampaknya, pernyataan Bimo membuat para konglomerat peserta tax amnestyperiode sebelumnya resah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sampai mengadakan jumpa pers khusus untuk mengklarifikasi pernyataan anak buahnya itu.

Purbaya mengaku terjadi kegaduhan di kalangan dunia usaha. Bantah pernyataan anak buahnya, bendahara negara itu menjamin bahwa harta yang sudah didaftarkan secara sukarela dalam program pengampunan pajak tidak akan diutak-atik atau digali kembali oleh otoritas fiskal.

Ke depannya, sambungnya, kepatuhan wajib pajak hanya akan diukur berdasarkan pembayaran pajak dari aktivitas bisnis dan perkembangan ekonomi seperti biasa. Terkait pernyataan Bimo, Purbaya menyatakan tidak segan untuk memberikan teguran keras.

"Saya akan tegur DJP [Direktorat Jenderal Pajak] agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Di samping itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu juga menyampaikan ketidaksenangannya atas programtax amnesty.

Menurutnya, program pengampunan pajak justru berpotensi menciptakan kerentanan integritas, baik bagi pegawai di lingkungan DJP maupun bagi wajib pajak itu sendiri yang terus-menerus dibayangi pemeriksaan.

Oleh sebab itu, Purbaya berjanji tidak akan ada lagi program pengampunan pajak aliastax amnestyselama masa jabatannya.

"Selama saya jadi menteri keuangan, saya tidak akan melakukantax amnesty. Tapi kenapa? Menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga tidak disogok tapi diperiksa terus. Saya melihat kasihan orang-orang itu," ujarnya.

Dia lebih memilih pendekatan penegakan kepatuhan secara reguler. Purbaya meminta seluruh wajib pajak, khususnya kalangan pengusaha, untuk menjalankan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak dengan benar tanpa mengharapkan adanya pengampunan pada masa depan.

Purbaya memberikan masa tenggang selama kurang lebih enam bulan ke depan bagi para pemilik modal yang masih menyembunyikan atau memarkir dananya di luar negeri untuk segera dibawa pulang ke Tanah Air alias repatriasi.

Dia memperingatkan bahwa dana gelap di luar negeri yang tidak ditarik sesuai batas waktu yang ditentukan, pada akhirnya akan diblokir dari sistem ekonomi domestik dan tidak bisa digunakan untuk ekspansi usaha di Indonesia.

"Setelah itu kalau masuk, kita periksa betul. Jadi yang sudah punya uang di luar pun tidak akan bisa dipakai untuk bisnis di sini lagi," imbuhnya.

Lulusan Perdue University itu pun memberikan pesan tegas kepada komunitas bisnis dan dunia usaha agar segera membenahi kepatuhan pajaknya dari sekarang.

"Jadi teman-teman bisnis bayar pajak yang betul, kita tidak akan adatax amnestylagi," tutupnya.

Arahan Prabowo

Sementara dari sisi parlemen, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun tetap tidak menutup kemungkinan adanyatax amnestyjilid III.

Meski Purbaya sudah menegaskan tidak akan menggelar tax amnesty selama dirinya menjadi menteri keuangan, Misbhakun menekankan bahwa keputusan akhir ada di tangan presiden.

“[Tak adatax amnesty] kecuali ada perintah lain dari Pak Prabowo,” kata Misbhakun saat ditemui Bisnis di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Hanya saja, legislator dari Partai Golkar itu mengklaim bahwa memang tidak ada lagi rencana pembahasan RUU Tax Amnesty meski sempat masuk Prolegnas Prioritas 2025. Dia pun meminta isutax amnestytidak dihembuskan lagi.

Dia juga mendorong agar otoritas pajak tidak lagi mengejar pesertatax amnestyperiode sebelumnya. Misbakhun mengklaimtax amnestytidak dirancang untuk mengejar wajib pajak.

“Tujuannya adalah mengampuni,” ucapnya.

Senada, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar juga mendukung apabila wajib pajak pesertatax amnestyyang belum memenuhi ketentuan repatriasi diberi peringatan saja, bukan menjadi target.

“Berdasarkan yang saya ketahui di lapangan, masalah repatriasi ini lebih karena kealpaan saja,” ungkap Fajry kepadaBisnis, Senin (11/5/2026).

Oleh sebab itu, jika ternyata ada yang belum memenuhi ketentuan, maka otoritas pajak hanya perlu memberikan solusi. Dia mencontohkan sudah ada program Pas Final untuk pengampunan harta yang belum dilaporkan.

Kewajiban distribusi Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng rakyat sebesar minimal 35 persen melalui Perum Bulog dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan terbukti efektif menjaga harga minyak goreng di pasar. Salah satu minyak goreng yang disalurkan adalah Minyakita.

Per 10 April 2026, rata-rata harga nasional Minyakita tercatat sebesar Rp15.961 per liter, turun 5,45 persen dibandingkan 24 Desember 2025 yang mencapai Rp16.881 per liter sebelum kebijakan berlaku

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso (Busan) menyatakan, dampak positif tersebut menunjukkan penerapan kebijakan kewajiban pendistribusian DMO melalui Perum Bulog dan BUMN Pangan penting untuk memastikan ketersediaan pasokan secara merata, dan menjangkau pasar rakyat.

Hingga 10 April 2026, realisasi distribusi mencapai sekitar 49,45 persen, melampaui ketentuan minimum pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat yang ditetapkan pada 9 Desember 2025.

"Kebijakan DMO minimal 35 persen melalui BUMN Pangan terbukti efektif menjaga ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga Minyakita di pasar. Bahkan realisasinya yang sudah melebihi 49 persen menunjukkan mekanisme distribusi berjalan dengan baik," ujar Mendag Busan.

Dengan ketentuan yang harus dipenuhi pelaku usaha, realisasi DMO, yang bergantung pada volume ekspor produk turunan kelapa sawit, dapat melampaui batas minimal seperti yang terjadi sekarang. Menurut Busan, pemerintah tetap bersinergi untuk membuka ruang bagi peningkatan distribusi DMO sepanjang didukung kesiapan pasokan.

"Ketentuan DMO sebesar 35 persen melalui BUMN merupakan batas minimal yang harus dipenuhi pelaku usaha. Peningkatan realisasi penyaluran di atas ketentuan tersebut pada prinsipnya dimungkinkan sepanjang didukung kesiapan pasokan," katanya.

Langkah penguatan kebijakan DMO dan Domestic Price Obligation (DPO) itu merupakan respons atas gejolak harga dan pasokan minyak goreng dalam beberapa tahun terakhir. Melalui skema ini, produsen dan/atau eksportir bersama-sama memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri, dan memastikan distribusi terkontrol dan tepat sasaran.

Sejak 2022, penyaluran DMO menggunakan merek Minyakita sebagai merek terdaftar milik pemerintah, yang bisa digunakan oleh pelaku usaha. Minyakita ditegaskan bukan merupakan minyak goreng bersubsidi, melainkan kontribusi pelaku usaha yang melaksanakan ekspor.

Busan menambahkan, Minyakita juga bukan indikator tunggal terhadap harga dan pasokan minyak goreng. Selain itu, ketersediaan Minyakita tergantung pada DMO.

"Saat ini tidak terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar. Ketersediaan pasokan minyak goreng aman karena masih ada minyak goreng premium dan minyak goreng second brand sebagai opsi. Selain itu, ketersediaan pasokan Minyakita tergantung pada DMO. Kalau ekspornya tidak banyak, makanya pasokan DMO juga tidak banyak," papar Busan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag, Iqbal S. Shofwan menyampaikan, penguatan jalur distribusi melalui BUMN, khususnya Perum Bulog dan BUMN Pangan, menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan pasokan di pasar.

Dalam implementasi distribusi, Kemendag bersama Dinas Perdagangan serta Kementerian/Lembaga terus menjaga pengawasan tetap intensif, khususnya di momen hari-hari keagamaan untuk memastikan stok tersedia dan harga sesuai HET.

"Penyaluran melalui BUMN kami optimalkan untuk memastikan Minyakita sampai langsung ke pedagang pasar rakyat. Upaya ini penting untuk memotong rantai distribusi yang terlalu panjang dan mencegah terjadinya spekulasi harga," kata Iqbal.

Secara umum, kondisi stok di tingkat pengecer dan pasar pantauan saat ini dalam kondisi aman, dengan harga relatif terkendali. Hal ini antara lain tercermin dari 15 provinsi yang mencatatkan harga sesuai HET sebesar Rp15.700 per liter.

Namun demikian, lanjut Iqbal, pemerintah masih mendapati disparitas harga di sejumlah wilayah, khususnya di Indonesia Timur dengan harga lebih dari 10 persen di atas HET.

"Kemendag mencermati adanya dinamika pasokan Minyakita di sejumlah pasar rakyat dalam beberapa waktu terakhir. Oleh karena itu, penyaluran terus dioptimalkan melalui jalur distribusi BUMN, khususnya Perum Bulog dan BUMN Pangan. Untuk menjaga keseimbangan pasokan di pasar, Kemendag mendorong pelaku usaha memaksimalkan produksi dan distribusi minyak goreng second brand sebagai alternatif tambahan bagi masyarakat," tuturnya.

Informasi lebih lanjut terkait perkembangan harga minyak goreng dan komoditas lainnya dapat diakses melalui https://sp2kp.kemendag.go.id/.

Pengawasan Distribusi

Mendag Busan menyatakan, Kemendag bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri dan pemerintah daerah (Pemda) akan terus mengawasi distribusi Minyakita. Tujuannya, untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.

Selain faktor distribusi, pemerintah juga mewaspadai potensi tekanan dari eksternal seperti kenaikan harga bahan baku kemasan akibat dinamika global, serta gangguan jalur logistik internasional. Untuk itu, koordinasi dengan pelaku usaha terus diperkuat guna menghindari gangguan di tingkat konsumen.

Berdasarkan hasil pengawasan, hingga kini Kemendag telah memberikan sanksi terhadap delapan produsen dan/atau eksportir nonprodusen perusahaan minyak goreng yang tidak memenuhi ketentuan DMO.

"Sanksi yang diberikan terhadap kedelapan produsen dan/atau eksportir, yaitu berupa penangguhan penerbitan persetujuan ekspor," ujar Busan.

Kemudian, Kemendag juga memberi sanksi terhadap dua pelaku usaha, yaitu produsen dan distributor yang menjual Minyakita di atas ketentuan DPO, serta belum memenuhi persyaratan administratif seperti kepemilikan Tanda Daftar Gudang (TDG).

"Sanksi yang diberikan yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis, dan meminta pelaku usaha segera menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku," pungkas Mendag Busan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pasokan minyak goreng aman dan mencukupi, meski harga di pasaran naik karena biaya kemasan plastik.

Ia menyampaikan, berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga minyak goreng rakyat merek Minyakita berada di kisaran Rp15.900 per liter, di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah Rp15.700 per liter.

"Pada prinsipnya stok barang ada, nggak ada masalah. Jadi ketersediaan pasokan ada. Memang salah satu imbas kenaikan itu karena harga plastik," kata Mendag ditemui seusai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta, Selasa.

Hal serupa juga terjadi untuk harga minyak goreng premium yang dilaporkan di sejumlah daerah mengalami kenaikan signifikan, tercatat Rp21.796 per liter berdasarkan SP2KP yang dikelola Kementerian Perdagangan.

Menurut Mendag, faktor utama kenaikan harga minyak goreng premium bukan berasal dari ketersediaan bahan baku, melainkan dipengaruhi oleh meningkatnya biaya kemasan plastik yang digunakan produsen saat ini.

Ia menegaskan pasokan minyak goreng dari produsen tetap tersedia dan tidak mengalami gangguan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi kelangkaan di pasar.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah berkomunikasi langsung dengan para produsen minyak goreng untuk memastikan produksi berjalan normal dan tidak terganggu oleh dinamika harga bahan pendukung seperti plastik kemasan.

Selain itu, Mendag mengaku pihaknya juga melakukan koordinasi dengan pelaku industri plastik guna memastikan pasokan bahan baku terjaga melalui skema impor yang diupayakan pemerintah.

Mendag berharap upaya tersebut dapat segera menstabilkan harga minyak goreng di pasaran, seiring dengan normalisasi biaya produksi kemasan plastik yang menjadi salah satu komponen penting dalam distribusi produk.

Ia menambahkan pemerintah tidak hanya fokus pada komoditas minyak goreng, tetapi juga memperhatikan faktor hulu seperti industri plastik yang berpengaruh langsung terhadap harga akhir di tingkat konsumen.

Menurutnya, jika produksi plastik kembali normal dan distribusinya lancar, maka pelaku usaha di sektor hilir diharapkan dapat menyesuaikan harga agar lebih terjangkau bagi masyarakat luas.

Mendag juga mengingatkan agar distributor tidak mengambil keuntungan berlebih ketika kondisi produksi sudah stabil, sehingga tidak terjadi distorsi harga yang merugikan konsumen di berbagai daerah.

Pemerintah menekankan agar kenaikan harga kemasan plastik tidak berdampak luas pada produk lain, terutama yang tidak menggunakan kemasan plastik, sehingga stabilitas harga pangan strategis tetap dapat terjaga.

Hingga saat ini, pemerintah juga belum membahas penyesuaian HET minyak goreng, namun koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk mencari solusi komprehensif dari sisi hulu hingga hilir.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026