Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra memperkuat diplomasi energi antara Indonesia dan Rusia melalui KazanForum 2026.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, forum tersebut menjadi instrumen dalam diplomasi energi nasional.

"KazanForum atau Forum Ekonomi Internasional Rusia-Dunia Islam merupakan platform tahunan yang dirancang untuk memperkuat hubungan dan kerja sama antara Rusia dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)," ujarnya.

Satya Hangga Yudha Widya Putra ikut hadir dalam forum internasional tersebut secara daring pada Rabu (13/5/2026).

Menurut Hangga, di tengah pergeseran geopolitik global, forum ini menjadi ruang untuk menyelaraskan kepentingan Indonesia dalam mengamankan rantai pasok energi dan investasi melalui dialog strategis ini di kawasan Eurasia.

Dalam forum tersebut, Hangga secara proaktif menavigasi ketidakpastian geopolitik yang membayangi stabilitas energi nasional, terutama terkait ancaman di Selat Hormuz dan konflik Timur Tengah, yang sempat mendorong harga minyak dunia melampaui 100 dolar AS per barel.

Melalui KazanForum 2026, Hangga memastikan ketersediaan stok energi nasional tetap terjaga dengan memperkuat kolaborasi bersama mitra-mitra kunci seperti Rusia guna menjamin stabilitas suplai jangka panjang yang solid dan berkelanjutan bagi pasar domestik.

Langkah diplomasi ini merupakan perwujudan nyata dari program Astacita kedua yang dicanangkan pemerintah untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara melalui kemandirian energi.

Hangga juga menekankan bahwa sinkronisasi regulasi investasi yang dibahas dalam forum ini menjadi kunci utama menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2028-2029.

Hal tersebut diperkuat oleh capaian pada 2025, yang mana realisasi lifting minyak bumi nasional mencapai 605.300 BOPD dan menjadi pertama kalinya melampaui target APBN sejak 2016.

Guna mengatasi kesenjangan konsumsi minyak nasional sebesar 1,6 MBOPD dan kebutuhan impor yang mencapai 1 MBOPD, Hangga memanfaatkan momentum KazanForum untuk mengakselerasi agenda hilirisasi sesuai mandat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Melalui Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri ESDM mengawal pengembangan 26 komoditas strategis, termasuk transformasi sektor migas dari hulu ke hilir.

Fokus utamanya mencakup percepatan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Jawa Timur, yang berkapasitas 300.000 barel per hari, serta pengamanan Rusia sebagai pemasok energi kunci untuk memitigasi guncangan harga dunia.

Hangga menjelaskan tiga pilar utama dalam menjalin rangkaian kerja sama ini yaitu manajemen hidrokarbon dengan teknologi kilang efisiensi tinggi, pembangunan ekosistem smelter untuk rantai pasok baterai kendaraan listrik, serta akselerasi transisi energi hijau.

Selain itu, kolaborasi ini juga menyentuh sektor maritim dan teknologi laut untuk menekan angka impor LPG nasional yang mencapai 6,91 juta MT.

Dengan memperkuat domestic market obligation (DMO) dan memperluas jaringan distribusi gas-to-power, Hangga optimistis Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan energi, yang tangguh demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, KAZAN– Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Federasi Rusia memperluas kerja sama sektor energi yang kini mencakup pengembangan energi nuklir, LNG, LPG, hingga energi baru terbarukan (EBT). Penguatan kolaborasi tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 kedua negara bidang kerja sama perdagangan, ekonomi, dan teknik di Kazan, Rusia, Selasa (12/5/2026).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan bersama First Deputy Prime Minister Federasi Rusia Denis Manturov. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut kerja sama strategis sektor ESDM, termasuk rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, serta proyekGrass Root Refinery(GRR) Tuban.

“Kerja sama di sektor energi (dengan Rusia) telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dan kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil,” kata Yuliot pada sesi pleno SKB RI–Rusia di Kazan, Rusia, dikutip Kamis (14/5/2026).

Yuliot menilai penguatan kerja sama tersebut sejalan dengan prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, baik untuk pasokan bahan bakar minyak maupun kelistrikan. Pemerintah juga terus membuka peluang investasi dan transfer teknologi energi guna mendukung target transisi energi nasional.

Rangkaian pembahasan RI–Rusia turut mencakup pengembangan LNG dan LPG, pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, hilirisasi dan metalurgi mineral, hingga standardisasi industri migas dan energi. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalamAgreed Minutessebagai tindak lanjut resmi kedua negara.

Pemerintah Indonesia juga terus mendorong penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan dominasi energi bersih dalam tambahan kapasitas pembangkit baru.

“Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, ditetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 GW, dengan target 40 GW berasal dari energi baru terbarukan atau sebesar 62 persen dari total tambahan kapasitas,” jelas Yuliot.

Ia mengatakan pemerintah juga menargetkan pembangunan dua unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan total kapasitas 500 MW. Pengembangan PLTN modular kecil diproyeksikan menjadi bagian dari penguatan sistem ketahanan energi nasional pada masa mendatang.

Forum SKB RI–Rusia menjadi mekanisme resmi kedua negara untuk mengevaluasi dan memperluas kerja sama di berbagai sektor strategis. Keterlibatan Kementerian ESDM dalam forum tersebut diarahkan untuk memperkuat diplomasi energi Indonesia sekaligus mendukung hilirisasi industri dan investasi sektor energi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Lawatan Presiden RI Prabowo Subianto ke Moskow dan Paris pada 13–14 April 2026 menjadi penanda penting arah baru diplomasi energi Indonesia. Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan tekanan terhadap rantai pasok energi dunia, Indonesia tampak berupaya menyeimbangkan kepentingan antara kekuatan Timur dan Barat.

Namun, di balik manuver diplomasi tersebut, tersimpan pertanyaan besar: sejauh mana langkah ini mampu memperkuat ketahanan energi nasional, atau justru menambah kompleksitas ketergantungan baru?

Diplomasi Dua Kutub: Rusia dan Prancis dalam Satu Tarikan Napas

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo bukan sekadar agenda bilateral biasa, melainkan bagian dari strategi besar Indonesia dalam menavigasi perubahan lanskap global.

“Presiden Prabowo telah menyelesaikan lawatan singkat ke Rusia dan Prancis pada 13–14 April 2026. Kedua negara ini merupakan kekuatan besar dunia yang memiliki peran penting dalam ekonomi global dan energi,” ujar Teddy.

Kunjungan tersebut memperlihatkan pendekatan “dua kaki” Indonesia: merangkul Rusia sebagai kekuatan energi konvensional dan Prancis sebagai mitra transisi energi dan teknologi.

Dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, kerja sama lintas sektor menjadi fokus utama.

“Pertemuan empat mata berlangsung produktif, membahas peningkatan kerja sama di sektor energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi jangka panjang,” lanjutnya.

Teddy juga menyoroti dimensi personal dalam hubungan kedua pemimpin.

“Hubungan Presiden Prabowo dan Presiden Macron telah terjalin erat sejak beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan kini terus diperkuat dalam kapasitas sebagai kepala negara," katanya.

Hubungan personal ini menjadi modal penting dalam mempercepat realisasi kerja sama strategis, terutama dalam sektor energi masa depan.

Moskow: Energi, Mineral, dan Kedekatan Personal

Sebelum ke Paris, Prabowo lebih dulu bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin. Pertemuan tersebut berlangsung intensif selama lima jam—durasi yang mencerminkan bobot pembahasan strategis kedua negara. Teddy menguraikan secara rinci capaian pertemuan tersebut.

“Disepakati beberapa poin, antara lain kerja sama di sektor ESDM jangka panjang, termasuk ketahanan energi migas dan hilirisasi,” jelas Teddy.

Tak hanya energi, kerja sama juga meluas ke sektor lain mulai dari bidang pendidikan riset teknologi, bidang pertanian, dan bidang investasi di berbagai sektor terutama pembangunan industri di Indonesia. Dalam konteks global, Rusia dinilai sebagai mitra yang tidak bisa diabaikan.

“Kita ketahui bahwa posisi Rusia sangat strategis di dunia global, selain sebagai salah satu negara pemegang hak veto PBB dan pendiri BRICS. Rusia merupakan salah satu kekuatan besar dunia yang mempunyai sumber daya alam terbesar di dunia,” lanjutnya.

Hubungan personal antara Prabowo dan Putin juga disebut semakin intensif.

“Presiden Prabowo dan Presiden Putin tercatat terakhir kali bertemu pada bulan Desember lalu di Moskow dan sudah lima kali bertemu di berbagai kesempatan dalam satu tahun terakhir,” pungkas Teddy.

Diplomasi Penyeimbang yang Mulai Terbukti

Pakar hubungan internasional, Teuku Rezasyah, menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia sebagai langkah diplomasi yang cerdas, karena berhasil menyeimbangkan posisi Indonesia di tengah rivalitas global.

Menurutnya, pembelian minyak langsung dari Rusia diharapkan tidak memicu sanksi dari Amerika Serikat, terutama karena Indonesia berencana meningkatkan impor minyak dari AS.

Selain itu, kesepakatan Major Defence Cooperation Partnership juga berpotensi mengurangi risiko sanksi dari Washington, meskipun belum diratifikasi oleh DPR. Dia juga menyoroti peran Prancis sebagai “penyeimbang” di Eropa.

“Besarnya kontrak alutsista dan enerji terbarukan dengan Perancis dapat membuat Perancis sangat membatasi sanksi Uni Eropa atas Indonesia. Karena negara-negara Uni Eropa masing-masing membuat perjanjian energi dengan Rusia, sehingga sudah lama mengendorkan sanksi kolektif mereka atas Rusia,” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Rezasyah menilai posisi Indonesia semakin strategis karena menerapkan diplomasi yang merangkul semua pihak, dan kedekatan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin membawa dampak positif bagi kepentingan negara.

“Negara-negara Uni Eropa mulai meminta jasa baik Presiden Prabowo untuk menyampaikan pesan-pesan yang sensitif untuk Putin, guna mencegah kritik dari dalam negeri mereka sendiri, yang menolak pemerintah mereka terlihat lunak dihadapan Putin,” katanya.

Dia menutup dengan menegaskan perluasan jangkauan diplomasi Indonesia. Menurutnya, pandangan ini memperlihatkan bahwa Indonesia mulai memainkan peran sebagai “middle power” yang mampu menjembatani kepentingan global.

“Diplomasi RI saat ini sudah menjangkau seluruh dunia, tanpa mengecilkan peranan RI di Asean yang sudah semakin terkelola oleh praktik terbaik dari Asean Charter dan Asean Community,” tandasnya.

Berbeda dengan optimisme tersebut, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, memberikan analisis yang lebih kritis dan struktural.

“Kerja sama energi Indonesia dengan Rusia dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada dasarnya mencerminkan respons taktis terhadap tekanan global, bukan strategi struktural ketahanan energi,” imbuh Rizal

Ia menekankan bahwa diversifikasi sumber impor penting, terutama di tengah risiko geopolitik di Timur Tengah, tetapi ketahanan energi tidak selalu identik dengan memperbanyak pemasok.

Bahkan, kata Rizal, masalah utama Indonesia tetap belum terselesaikan karena lifting migas stagnan dan kapasitas refining serta cadangan strategis masih terbatas, sehingga negara tetap rentan. Dari sisi harga, dia mengingatkan adanya ilusi efisiensi.

Dari sisi harga, dia melanjutkan bahwa minyak Rusia memang menawarkan daya tarik melalui skema diskon dibandingkan harga pasar global.

Namun, dia menyebut bahwa pendekatan yang terlalu berfokus pada harga murah berisiko menyesatkan jika tidak memperhitungkan biaya riil yang lebih kompleks, seperti logistik, asuransi, hingga risiko sanksi dan gangguan distribusi.

“Dalam konteks ini, yang relevan bukan sekadar harga nominal, tetapi risk-adjusted cost,” kata Rizal

Ia juga menyoroti bahwa defisit migas Indonesia bersifat struktural, bukan siklikal, sehingga impor murah dari Rusia hanya menekan besaran defisit tanpa menghilangkannya. Dalam jangka panjang, ia melihat kerja sama dengan Prancis lebih strategis.

“Kerja sama dengan Emmanuel Macron memiliki nilai strategis yang lebih kuat untuk jangka menengah-panjang. Prancis menawarkan bukan hanya pasokan, tetapi teknologi, pembiayaan, dan ekosistem transisi energi,” tuturnya

Dia menutup dengan peringatan bahwa impor dari Rusia dapat menjadi solusi jangka pendek, tetapi tidak dapat menggantikan kebutuhan reformasi domestik.

“Jika tidak demikian, maka kebijakan ini berpotensi menjadi jebakan ketergantungan baru yakni memberi ruang napas sementara, tetapi memperpanjang kerentanan struktural dalam jangka panjang,” tandasnya.

Sekadar informasi, Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral konsumsi minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Adapun, , Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa produksi domestik hanya berkisar 600.000 barel per hari dan impor mencapai lebih dari 1 juta barel per hari

Kunjungan ke Rusia dan Prancis menunjukkan dua pendekatan berbeda, yaitu Rusia yang menawarkan sumber energi fosil dengan harga kompetitif namun berisiko geopolitik, sedangkan Prancis menawarkan teknologi energi bersih, investasi jangka panjang, dan dukungan transisi energi. Kombinasi keduanya mencerminkan strategi “dual track”: menjaga pasokan jangka pendek sekaligus membangun fondasi energi masa depan.

Penutup: Diplomasi Energi di Persimpangan Jalan

Lawatan Presiden Prabowo ke Moskow dan Paris memperlihatkan keberanian Indonesia dalam memainkan peran yang lebih aktif di panggung global. Namun, diplomasi energi bukan sekadar soal membuka akses pasokan baru, melainkan tentang membangun kemandirian jangka panjang.

Di satu sisi, Rusia menawarkan solusi cepat untuk menambal kebutuhan energi. Di sisi lain, Prancis menawarkan jalan menuju transformasi sistem energi yang lebih berkelanjutan.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia harus memilih salah satu, melainkan bagaimana menyeimbangkan keduanya tanpa terjebak dalam ketergantungan baru.

Dalam lanskap global yang semakin kompleks, keberhasilan diplomasi energi Indonesia akan sangat ditentukan oleh satu hal mendasar: kemampuan mengubah momentum geopolitik menjadi reformasi struktural di dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo telah menjajal diplomasi aktif untuk meraup kerja sama terutama mengamankan pasokan minyak Indonesia. Di antara negara yang disasar adalah Rusia.

Geliat Prabowo itu dilakukan seiring dengan tantangan gejolak geopolitik di Timur Tengah yang berdampak terhadap pasokan serta harga minyak global. Konflik di Timur Tengah telah berpengaruh terhadap penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak global.

Prabowo pun membeberkan bahwa perang yang saat ini sedang berkecamuk di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel membawa ancaman krisis energi. Indonesia pun menurutnya telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi ancaman krisis tersebut.

Pada awal April, Prabowo menjalankan kunjungan resminya ke Jepang dan Korea Selatan. Berbagai kerja sama terjalin, termasuk dalam bidang energi. Tak hanya itu, Indonesia telah meraup nilai kesepakatan bisnis mencapai US$33,89 miliar atau setara dengan Rp575 triliun dari Jepang dan Korea Selatan.

Prabowo pun mengatakan bahwa tujuannya menjajal kunjungan ke luar negeri dan menjalin kerja sama adalah untuk mengamankan pasokan energi.

"Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri. Untuk amankan minyak, ya kita harus ke mana-mana," katanya dalam rapat kerja (raker) pemerintah yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta pada beberapa waktu (8/4/2026).

Beberapa hari setelahnya, Prabowo melanjutkan gerilya meraup kerja sama pasokan minyak. Negara yang disasar adalah Rusia.

Prabowo menggelar pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa dalam lawatan Prabowo ke Rusia, terdapat hasil sejumlah kesepakatan strategis yang berdampak langsung bagi kepentingan nasional Indonesia. Dalam pertemuan dengan Putin di Moskow, kerja sama di sektor energi menjadi fokus utama.

"Pertemuan di Moskow menegaskan peningkatan kerja sama terkait pasokan energi nasional jangka panjang, termasuk cadangan minyak mentah dan LPG,” jelasnya dalam keterangan tertulis pada Rabu (15/4/2026).

Presiden Prabowo pun menugaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk melanjutkan pembahasan teknis dengan pihak Rusia.

“Presiden menugaskan Menteri ESDM untuk melakukan pembahasan lanjutan secara lebih detail dengan pihak Rusia di Moskow,” tambah Teddy.

Sementara itu, dalam wawancara dengan Channel One Rusia yang dikutip dari Kantor Berita Anadolu pada Selasa (14/4/2026), Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev juga menyebut Indonesia telah mengajukan permintaan pasokan minyak bumi dari negaranya, dengan tujuan untuk menjaga pasokan di dalam negeri.

Tsivilev menyatakan Moskow selama ini memposisikan diri sebagai pemasok energi yang andal.

"Jika sebelumnya Indonesia lebih banyak membeli produk minyak dari negara lain seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Australia, kini mereka mulai mempertimbangkan aspek keandalan pasokan, seiring dengan situasi yang berkembang di kawasan selat,” ujarnya.

Selain itu, Tsivilev menegaskan bahwa saat ini tengah berlangsung pembahasan serius untuk merumuskan kontrak jangka panjang dengan skema harga yang saling menguntungkan.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap peluang untuk mengimpor minyak dari Rusia sebagai salah satu opsi guna menjamin pasokan energi domestik di tengah ketatnya persaingan pengadaan di pasar global.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tidak menutup kemungkinan mengambil pasokan dari negara mana pun, termasuk Rusia, selama hal itu dapat memastikan ketersediaan BBM nasional.

“Sekarang kita dalam kondisi selalu membuka opsi dari negara mana saja. Kita tidak pilih-pilih, yang penting bagi pemerintah adalah menjamin agar BBM di Indonesia tetap ada,” ujarnya.

Risiko di Rusia

Pakar Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Afrimadona mengatakan langkah Prabowo ke Rusia memang bisa dipahami sebagai upaya mencari sumber pasokan energi alternatif di tengah gejolak geopolitik global.

"Tetapi risikonya tetap ada, terutama bukan dalam bentuk sanksi otomatis ke Indonesia, melainkan risiko secondary sanctions, hambatan pembiayaan, asuransi, logistik, dan pengawasan lebih ketat dari AS serta Uni Eropa jika kerja sama dilakukan dengan entitas Rusia yang sudah terkena sanksi," kata Afrimadona kepada Bisnis pada Rabu (15/4/2026).

Oleh karena itu, menurutnya diplomasi energi harus dikelola sangat hati-hati agar tidak menimbulkan gangguan pada ekspor Indonesia ke pasar Barat. Selain itu, diplomasi energi harus dikelola dengan hati-hati agar tidak merusak posisi dagang Indonesia secara lebih luas.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira juga mengingatkan bahwa langkah penjajakan kerja sama minyak ke Rusia berisiko memicu sanksi ekonomi.

“Kerja sama Rusia tidak mudah, apalagi masih diberlakukan sanksi terhadap pembelian minyak ke Rusia oleh AS,” ujarnya.

Dia juga menyoroti keterikatan Indonesia dalam perjanjian dagang dengan AS.

“Dalam ART misalnya ada komitmen Rp225 triliun pembelian BBM dan LPG dari AS. Jika Indonesia melakukan pembelian minyak dari Rusia, konsekuensi tekanan dari AS semakin besar,” jelasnya.

Menurut Bhima, risiko ini tidak bisa dianggap remeh, sebab ada potensi sanksi yang mengintai Indonesia.

“Bisa kena sanksi dan merugikan ekonomi, khususnya pelaku usaha yang melakukan ekspor produknya ke AS,” tegasnya.

Bhima menilai bahwa di sinilah prinsip politik luar negeri Indonesia diuji. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia secara teoritis memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak tanpa terikat blok tertentu.

Di sisi lain, pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan bahwa langkah diversifikasi sumber energi memang perlu dilakukan Indonesia secara menyeluruh agar Indonesia tidak bergantung pada satu kawasan atau negara tertentu. Apalagi, di tengah tantangan pasokan minyak saat ini yang dipengaruhi oleh konflik di Timur Tengah.

Menurutnya, kombinasi pasokan dari Timur Tengah, AS, Rusia, hingga negara-negara Afrika dinilai dapat meningkatkan resiliensi energi nasional.

“Tidak tergantung hanya dari Timur Tengah, tidak tergantung hanya dari Amerika. Tapi ada Timur Tengah, Amerika, kemudian juga Rusia. Jadi saya kira ini untuk mengatasi potensi kelangkaan pasokan,” ujarnya.

Indonesia pun menurutnya bergantung pada impor minyak. Konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik terus menurun di kisaran 600.000–700.000 barel per hari.

“Ketergantungan kita terhadap impor minyak itu besar sekali. Dari 1,6 juta barel per hari, itu 1,2 juta yang diimpor,” ungkapnya.

Ketergantungan ini tidak hanya berdampak pada neraca perdagangan, tetapi juga memperbesar risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional ketika terjadi gangguan pasokan global.

Jakarta (ANTARA) - Board of Experts Prasasti, yang juga pakar energi, Arcandra Tahar menilai diplomasi energi menjadi instrumen vital dalam menjaga ketahanan nasional, sebagaimana yang terjadi di tengah gejolak geopolitik di kawasan Teluk Arab.

"Diplomasi energi merupakan pintu pembuka bagi keamanan energi suatu negara. Melalui hubungan antarpemerintah atau government-to-government diplomacy, Indonesia dapat membangun aliansi politik tingkat tinggi yang memungkinkan akses langsung terhadap aset energi strategis di berbagai negara," ujar Arcandra, dalam keterangannya, yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, sebagian sumber daya energi terutama di kawasan Timur Tengah seringkali membutuhkan dukungan hubungan antarnegara untuk dapat diakses secara optimal.

Dalam situasi seperti ini, hubungan antarnegara menjadi faktor penting untuk membuka peluang kerja sama sekaligus memberikan kepastian politik bagi investasi energi di luar negeri.

Arcandra menambahkan strategi tersebut perlu dijalankan secara hati-hati di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Indonesia perlu memanfaatkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif untuk menjaga hubungan yang seimbang di tengah rivalitas global serta dinamika sanksi internasional.

"Dengan posisi yang tidak terikat pada blok kekuatan tertentu, Indonesia memiliki ruang diplomasi yang cukup luas. Jika dimanfaatkan secara tepat, hubungan politik antarnegara dapat diterjemahkan menjadi kerja sama produksi jangka panjang yang memperkuat keamanan pasokan energi nasional,” ucapnya.

Ketegangan di kawasan Teluk juga kembali menyoroti pentingnya Selat Hormuz sebagai jalur distribusi energi global.

Selat ini menyalurkan sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia, menjadikannya salah satu chokepoint energi paling strategis di dunia.

Gangguan keamanan di kawasan tersebut dalam beberapa pekan terakhir telah meningkatkan ketidakpastian terhadap stabilitas pasokan energi global serta memicu lonjakan risiko dalam perdagangan minyak dunia.

Prasasti mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons situasi ini sambil menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, terutama terkait dampak dari dinamika geopolitik global serta langkah-langkah penyesuaian yang dilakukan pemerintah.

Komunikasi yang jelas dinilai penting agar masyarakat dapat memahami situasi yang berkembang dan memiliki ekspektasi yang realistis terhadap kondisi ekonomi ke depan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan komitmen mengawal diplomasi energi Indonesia guna menjaga stabilitas pasokan energi nasional saat mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Rusia.

Diplomasi Menteri ESDM bukan sekadar agenda bilateral biasa, melainkan diarahkan untuk memastikan stabilitas pasokan energi domestik.

Sejumlah isu krusial menjadi fokus pembahasan, mulai dari potensi kerja sama pasokan minyak mentah, investasi di sektor energi, hingga pengembangan infrastruktur seperti kilang minyak.

Guna memperdalam pembahasan teknis, Menteri ESDM melakukan tatap muka langsung bersama Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev pada hari Rabu (14/4). Pertemuan itu turut dihadiri perwakilan sejumlah perusahaan energi Rusia, antara lain Rosneft, Ruschem, Zahrubesneft, dan Lukoil.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin sehari sebelumnya. Dalam forum tersebut, kedua pihak membahas peluang konkret kerja sama energi yang dapat segera ditindaklanjuti, terutama kepastian pasokan BBM dan LPG.

Bahlil mengatakan Rusia menyatakan kesiapan untuk mendukung ketahanan energi Indonesia melalui suplai migas, pengembangan storage, hingga kelistrikan, termasuk PLTN.

"Hari ini saya baru selesai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Energi Rusia dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan pembicaraan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Putin."

"Alhamdulillah apa yang sudah menjadi kesepakatan itu, kita mendapatkan hasil yang cukup baik dimana kita bisa mendapatkan cadangan crude kita untuk kita nambah. Di samping itu juga kita akan bisa mendapatkan LPG," kata Bahlil menambahkan dalam keterangan resmi.

Bahlil menegaskan kerja sama tersebut dijajaki melalui skema antarpemerintah (Government to Government atau G2G) maupun business-to-business (B2B), yang diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap ketersediaan cadangan energi nasional, khususnya untuk minyak mentah dan LPG di Indonesia.

Selain itu Bahlil menyampaikan Indonesia terbuka untuk memperluas ruang kolaborasi dengan Rusia, termasuk pada pengembangan storage crude, pasokan jangka panjang minyak mentah dan LPG, penjajakan nuklir, serta kerja sama di sektor mineral.

"Kita ingin semua ini betul-betul memberi kepastian bagi ketahanan energi nasional," ucap Bahlil.

Bahlil menilai hasil pertemuan itu memberi sinyal positif bagi penguatan ketahanan energi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu. Ia menilai kemitraan dengan Rusia dapat menjadi salah satu opsi penting, mengingat kapasitas produksi energi negara tersebut yang besar serta pengalamannya dalam industri minyak dan gas.

"Sekali lagi saya merasa senang hari ini karena atas arahan Bapak Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti secara tuntas. Dan alhamdulillah sekali lagi saya katakan bahwa insyaallah bisa kita mendapatkan yang baik," ujarnya.

Di tengah volatilitas pasar energi dunia yang dipengaruhi faktor geopolitik dan fluktuasi produksi, pemerintah berupaya maksimal mencari sumber alternatif.

Rusia dinilai memiliki posisi strategis sebagai pemasok energi yang dapat diandalkan sekaligus mitra potensial untuk kerja sama jangka panjang. Dalam pertemuan bilateral ini, Rusia menyatakan kesiapan membantu Indonesia dalam memperkuat ketahanan energi.

"Sebagai mitra strategis, kami siap berkolaborasi terutama dalam penyediaan minyak dan gas, penyimpanan, maupun kelistrikan dalam hal ini pembangkit listrik tenaga nuklir," ucap Sergey Tsivilev.

Pemerintah Indonesia memandang Rusia sebagai mitra penting dalam mendukung stabilitas dan menjaga kepentingan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Langkah diplomasi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus aktif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan nasional di panggung global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah pada Selasa (14/4/2026) pagi melemah 25 poin atau 0,15 persen menjadi Rp 17.130 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp 17.105 per dolar AS. Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan pelemahan rupiah disebabkan sentimen domestik yang masih sangat lemah.

“Pelemahan ini menggarisbawahi sentimen domestik yang masih sangat lemah, di antaranya kekhawatiran akan defisit anggaran, downgrade outlook pertumbuhan ekonomi, cadev (cadangan devisa) yang terus menurun, serta surplus perdagangan yang semakin kecil,” ujarnya di Jakarta, Selasa.

Per Maret 2026, defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tercatat melonjak sekitar Rp 240,1 triliun atau naik 140 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 sebesar 148,2 miliar dolar AS, menurun dibandingkan posisi akhir Februari 2026 sebesar 151,9 miliar dolar AS.

Adapun neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2026 mencatat surplus 1,27 miliar dolar AS, dengan rincian ekspor sebesar 22,17 miliar dolar AS dan impor 20,89 miliar dolar AS. Surplus perdagangan meningkat menjadi 1,27 miliar dolar AS pada Februari 2026 dari 0,95 miliar dolar AS, ditopang oleh penurunan impor migas.

Terkait outlook pertumbuhan ekonomi, Bank Dunia memproyeksikan berada di level 4,7 persen, lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 4,8 persen. Kendati terdapat sejumlah sentimen negatif, rupiah dinilai berpotensi menguat di tengah sentimen pasar global yang pulih dan harga minyak yang turun ke kisaran di bawah 100 dolar AS per barel.

“Investor menaruh harapan pada perundingan damai (AS-Iran) yang diharapkan masih berlanjut,” ungkap Lukman.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diprediksi berkisar Rp 17.050–Rp 17.150 per dolar AS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah pada Selasa (14/4/2026) pagi melemah 25 poin atau 0,15 persen menjadi Rp 17.130 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp 17.105 per dolar AS. Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan pelemahan rupiah disebabkan sentimen domestik yang masih sangat lemah.

“Pelemahan ini menggarisbawahi sentimen domestik yang masih sangat lemah, di antaranya kekhawatiran akan defisit anggaran, downgrade outlook pertumbuhan ekonomi, cadev (cadangan devisa) yang terus menurun, serta surplus perdagangan yang semakin kecil,” ujarnya di Jakarta, Selasa.

Per Maret 2026, defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tercatat melonjak sekitar Rp 240,1 triliun atau naik 140 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 sebesar 148,2 miliar dolar AS, menurun dibandingkan posisi akhir Februari 2026 sebesar 151,9 miliar dolar AS.

Adapun neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2026 mencatat surplus 1,27 miliar dolar AS, dengan rincian ekspor sebesar 22,17 miliar dolar AS dan impor 20,89 miliar dolar AS. Surplus perdagangan meningkat menjadi 1,27 miliar dolar AS pada Februari 2026 dari 0,95 miliar dolar AS, ditopang oleh penurunan impor migas.

Terkait outlook pertumbuhan ekonomi, Bank Dunia memproyeksikan berada di level 4,7 persen, lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 4,8 persen. Kendati terdapat sejumlah sentimen negatif, rupiah dinilai berpotensi menguat di tengah sentimen pasar global yang pulih dan harga minyak yang turun ke kisaran di bawah 100 dolar AS per barel.

“Investor menaruh harapan pada perundingan damai (AS-Iran) yang diharapkan masih berlanjut,” ungkap Lukman.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diprediksi berkisar Rp 17.050–Rp 17.150 per dolar AS.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya mengawal diplomasi energi Indonesia guna menjaga stabilitas pasokan energi nasional saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerjanya ke Rusia.

Menurut Bahlil, dalam keterangannya, yang diterima di Jakarta, Selasa, penjajakan kerja sama energi Indonesia-Rusia dilakukan secara konkret dengan orientasi pada kepentingan nasional.

"Kunjungan ini jadi momentum penting untuk memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga dan memperkuat ketahanan energi nasional," katanya di Moskow, Rusia, Senin (13/4/2026).

Menteri Bahlil menjelaskan fokus kerja sama mencakup upaya menjamin pasokan energi serta mendorong investasi di sektor energi.

Pemerintah, tambahnya, akan mengawal implementasi peluang kerja sama agar segera terealisasi, termasuk pengembangan kilang minyak, penguatan perdagangan minyak, serta peningkatan pemanfaatan teknologi energi.

"Dalam jangka panjang, Indonesia turut membuka peluang kolaborasi di sektor energi bersih sebagai upaya yang diarahkan untuk mendukung diversifikasi energi," ujar Bahlil.

Sementara itu, dalam pertemuan bilateralnya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Senin (13/4/2026), Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan strategis dengan Rusia di sektor energi.

Menurut Presiden, penguatan kerja sama energi menjadi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

"Karena itu, kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerja sama terutama di bidang ekonomi dan energi," ujar Prabowo.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan peluang kerja sama antara Rusia dan Indonesia terbuka pada sektor-sektor strategis, terutama energi.

"Kedua negara bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai forum internasional. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS, hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerja sama kita," ucap Putin.

Pemerintah berharap penjajakan kerja sama kedua negara dapat mendukung penguatan ketahanan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Moskow pada awal Kuartal II/2026 menandai babak baru diplomasi energi Indonesia di tengah lanskap geopolitik global yang semakin terfragmentasi.

Ketika ketegangan di kawasan Timur Tengah mengganggu jalur distribusi energi dunia dan meningkatkan volatilitas harga minyak, Indonesia dihadapkan pada dilema klasik yakni mempertahankan ketergantungan pada pemasok tradisional atau memperluas portofolio sumber energi ke mitra alternatif seperti Rusia.

Namun, di balik peluang diversifikasi tersebut, tersimpan kompleksitas baru berupa tekanan geopolitik, risiko sanksi, hingga potensi lahirnya ketergantungan baru.

Prabowo menyampaikan bahwa sebagian besar kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya menunjukkan kemajuan pesat, meskipun masih ada beberapa agenda yang perlu dipercepat realisasinya.

Ia juga menilai Rusia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian geopolitik global. Selain itu, Rusia juga membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan Uni Ekonomi Eurasia. Putin menyampaikan harapan agar kunjungan Presiden Prabowo semakin mempererat hubungan kedua negara di berbagai sektor.

“Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini,” ujarnya.

Sementara itu, Putin menegaskan bahwa kerja sama ekonomi dan perdagangan menjadi salah satu pilar utama hubungan bilateral kedua negara.

“Kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik 12%,” jelasnya.

Putin juga menyoroti sejumlah sektor kerja sama yang tengah dikembangkan, mulai dari energi hingga pendidikan.

"Kita berbicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang komuniter, antara lain di bidang pendidikan,” tutur Putin.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Rusia terhadap Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk proses keanggotaan di BRICS.

“Kami diterima begitu cepat di BRICS. Presiden Putin juga mendukung berbagai keperluan Indonesia,” ujar Prabowo.

Selain itu, Rusia juga membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan Uni Ekonomi Eurasia. Putin menyampaikan harapan agar kunjungan Presiden Prabowo semakin mempererat hubungan kedua negara di berbagai sektor.

Pertemuan yang Membuka Peluang

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang memperluas sumber pasokan sekaligus pengembangan teknologi energi bagi Indonesia.

“Bagus sekali kunjungan Presiden ke Rusia, yang secara khusus akan membahas soal energi. Rusia dapat menjadi alternatif dalam pemenuhan pasokan dan pengembangan energi di Indonesia yang lebih luas,” ujarnya kepada Bisnis.

Senada, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyebut langkah tersebut sebagai manuver diplomasi energi yang strategis di tengah meningkatnya ketidakpastian pasokan global.

Menurutnya, kontrak pasokan energi jangka panjang dari sumber alternatif dapat memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kontrak jangka panjang dari sumber alternatif memperkuat energi trilemma Indonesia—keamanan, keterjangkauan, dan keberlanjutan,” jelasnya.

Namun, dia menilai upaya diversifikasi tersebut tidak serta-merta menggantikan peran Timur Tengah sebagai pemasok energi utama Indonesia.

“Sangat realistis untuk mengurangi persentase ketergantungan pada satu kawasan, namun sulit untuk mengganti Timur Tengah sepenuhnya karena faktor geografis dan spesifikasi kilang kita,” ujarnya.

Setali tiga uang, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menilai diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjadi kunci bagi Indonesia untuk mengamankan pasokan energi di tengah disrupsi global.

Menurutnya, konflik di Timur Tengah telah menciptakan kondisi seller’s market, di mana negara produsen migas memiliki kendali lebih besar dalam menentukan harga dan distribusi.

“Diplomasi tingkat tinggi antar negara menjadi sangat penting agar Indonesia bisa mendapatkan tambahan pasokan migas yang dibutuhkan segera,” ujarnya.

Eddy menambahkan, situasi tersebut juga harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi melalui peningkatan elektrifikasi dan pengembangan bioenergi guna menekan ketergantungan pada impor BBM.

Ketahanan Energi di Tengah Ketidakpastian Global

Lanskap energi global dalam beberapa tahun terakhir berubah drastis akibat konflik geopolitik, mulai dari perang Rusia–Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah, yang mengganggu rantai pasok energi dunia. Kondisi ini membuat negara pengimpor energi seperti Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan.

Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyoroti tingginya ketergantungan impor minyak Indonesia. Dari konsumsi sekitar 1,6 juta barel per hari, sekitar 1,2 juta barel di antaranya dipenuhi melalui impor.

“Ketergantungan kita terhadap impor minyak itu besar sekali. Dari 1,6 juta barel per hari, itu 1,2 juta yang diimpor,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, Rusia dapat menjadi salah satu alternatif sumber pasokan energi bagi Indonesia, sekaligus membuka peluang kerja sama teknologi energi, termasuk pengembangan nuklir melalui perusahaan energi Rusia, Rosatom.

Adapun, Ketua Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Moshe Rizal menilai langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto ke Rusia sudah tepat sebagai upaya diversifikasi sumber energi agar Indonesia tidak bergantung pada satu kawasan.

Selama ini, impor energi Indonesia banyak berasal dari Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Meski demikian, menurut Moshe, pemerintah mulai memperluas sumber impor ke wilayah lain, termasuk Afrika.

“Minyak mentah kita tidak hanya impor dari Timur Tengah, justru banyak dari Afrika. Itu sudah positif karena saat gejolak global kita tidak terlalu terpengaruh dibanding negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura,” katanya kepada Bisnis.

Dia menegaskan ketergantungan energi sebaiknya dibatasi agar tidak terlalu besar pada satu sumber. “Jangan sampai lebih dari 20%–30% energi kita bergantung dari satu negara atau satu area. Itu yang membuat pertahanan energi kita lebih aman,” ujarnya.

Meskipun menjanjikan, kerja sama energi dengan Rusia tidak lepas dari tantangan besar. Salah satunya adalah tekanan geopolitik dari Amerika Serikat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa kerja sama energi dengan Rusia juga memiliki risiko geopolitik, terutama terkait potensi tekanan dari Amerika Serikat yang masih memberlakukan sanksi terhadap pembelian minyak Rusia.

“Kerja sama Rusia tidak mudah, apalagi masih diberlakukan sanksi terhadap pembelian minyak ke Rusia oleh AS. Dalam ART misalnya ada komitmen Rp225 triliun pembelian BBM dan LPG dari AS. Jika Indonesia melakukan pembelian minyak dari Rusia, konsekuensi tekanan dari AS semakin besar,” jelasnya.

Bhima menilai risiko tersebut perlu diperhitungkan karena dapat berdampak pada pelaku usaha Indonesia yang bergantung pada pasar AS. “Bisa kena sanksi dan merugikan ekonomi, khususnya pelaku usaha yang melakukan ekspor produknya ke AS,” tegasnya.

Di sisi lain, ia menekankan bahwa solusi jangka panjang bagi ketahanan energi Indonesia tetap terletak pada percepatan transisi energi. “Solusi transisi energi dengan bertahap membangun panel surya 100 GW, elektrifikasi transportasi, hingga mengurangi konsumsi BBM merupakan cara yang paling murah,” ujarnya.

Kunjungan Prabowo ke Moskow mungkin hanya satu langkah dalam perjalanan panjang, tetapi ia mencerminkan kesadaran baru—bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, melainkan juga strategi, diplomasi, dan keberanian untuk mengambil keputusan di tengah ketidakpastian global.

Di tengah semua itu, pertanyaan besarnya tetap sama: apakah Indonesia siap menavigasi kompleksitas ini untuk mencapai kemandirian energi yang sesungguhnya?

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama di sektor energi dengan Rusia saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi atas sambutan cepat dari pemerintah Rusia di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu. Ia menilai hubungan kedua negara menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam waktu singkat.

“Saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif. Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin dan pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia,” ujar Prabowo.

Dia mengungkapkan, sejak pertemuan sebelumnya beberapa bulan lalu, intensitas komunikasi antara Indonesia dan Rusia terus meningkat, termasuk melalui pertemuan dengan delegasi pemerintah dan pelaku usaha kedua negara.

Menurut Prabowo, sejumlah kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya kini mulai menunjukkan kemajuan pesat, meskipun masih ada beberapa agenda yang perlu dipercepat realisasinya.

“Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Ada satu-dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri,” katanya.

Dalam konteks global, Prabowo menilai Rusia memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian geopolitik, khususnya yang berdampak pada sektor energi dunia.

Karena itu, Indonesia memandang perlu untuk terus mempererat komunikasi dan konsultasi strategis dengan Rusia, terutama dalam menghadapi tantangan ke depan di sektor energi dan ekonomi.

“Kalau bisa kita terus mempererat kerja sama, terutama di bidang ekonomi dan energi,” tegas Prabowo.

Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah diplomasi energi Indonesia untuk mengamankan pasokan sekaligus memperluas kemitraan strategis di tengah gejolak global, termasuk ketegangan di kawasan penghasil energi dunia.

Menurutnya, Pertemuan bilateral ini menegaskan arah kebijakan Indonesia untuk memperkuat kerja sama energi lintas kawasan sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.

“Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Sekali lagi saya terima kasih, diterima dalam waktu yang begitu singkat,” pungkas Prabowo.

Pertemuan antara Prabowo dan Putin di Kremlin tersebut dapat disaksikan melalui siaran langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerhati kebijakan publik Henry Indraguna meyakini langkah diplomasi energi yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Jepang menandai pergeseran peran Indonesia dalam peta ekonomi global, dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi aktor yang lebih menentukan arah kepentingannya sendiri.

Henry menilai pendekatan tersebut mencerminkan posisi Indonesia yang semakin aktif dalam membangun relasi strategis, khususnya di sektor energi dan mineral.

“Indonesia kini tampil sebagai subjek dalam dinamika global, bukan lagi sekadar objek,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).

Menurut Henry, langkah pemerintah melalui diplomasi energi ini juga menjadi bagian dari upaya mengubah pola lama yang menempatkan negara berkembang hanya sebagai eksportir bahan mentah. Dia melihat arah kebijakan saat ini berfokus pada peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan penguasaan teknologi.

Kunjungan Bahlil Lahadalia ke Tokyo pada pertengahan Maret 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis dengan pemerintah Jepang. Dalam pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Ryosei Akazawa, kedua negara menandatangani dua nota kesepahaman.

Kerja sama tersebut mencakup penguatan rantai pasok mineral kritis serta pengembangan teknologi nuklir rendah karbon, yang menjadi bagian penting dalam agenda transisi energi global.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga mendorong percepatan investasi oleh Inpex Corporation dalam Proyek Gas Lapangan Abadi Blok Masela yang nilainya diperkirakan mencapai Rp339 triliun. Proyek ini dipandang strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Tidak hanya itu, Indonesia turut menawarkan kolaborasi pengelolaan berbagai komoditas strategis kepada Jepang, mulai dari nikel, bauksit, tembaga, hingga logam tanah jarang yang berperan penting dalam pengembangan energi bersih.

Kemitraan kedua negara juga diperluas ke sektor batu bara dan gas alam cair (LNG), serta proyek-proyek transisi energi dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC). Beberapa proyek yang menjadi perhatian antara lain pengembangan PLTSa Legok Nangka dan optimalisasi PLTP Sarulla.

Henry menilai strategi tersebut sejalan dengan konsep pertumbuhan endogen yang menekankan pentingnya investasi pada teknologi dan sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

“Upaya mengamankan teknologi dan memperkuat hilirisasi menunjukkan bahwa Indonesia ingin tumbuh dari dalam, bukan bergantung pada ekspor bahan mentah semata,” katanya.

Sinyal Positif bagi Investor

Lebih lanjut, dia menilai keterlibatan investasi Jepang dalam struktur industri nasional berpotensi memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia terhadap tekanan eksternal.

Kepastian hukum dalam proyek-proyek strategis seperti Blok Masela, lanjutnya, menjadi indikator penting bagi investor global dalam menilai kredibilitas Indonesia sebagai mitra.

“Ini memberi pesan bahwa Indonesia serius menciptakan iklim investasi yang stabil dan dapat dipercaya,” ujarnya.

Dia optimistis, melalui penguatan diplomasi energi, Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran lebih strategis di kawasan Indo-Pasifik, sekaligus memperkuat fondasi sebagai pusat kekuatan energi baru di masa depan.

Dari sisi regulasi, Henry mengingatkan agar implementasi kerja sama internasional tetap dikawal agar sejalan dengan kepentingan nasional. Dia menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kemandirian energi jangka panjang.

“Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan dan kemandirian,” katanya.