Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Moskow pada awal Kuartal II/2026 menandai babak baru diplomasi energi Indonesia di tengah lanskap geopolitik global yang semakin terfragmentasi.

Ketika ketegangan di kawasan Timur Tengah mengganggu jalur distribusi energi dunia dan meningkatkan volatilitas harga minyak, Indonesia dihadapkan pada dilema klasik yakni mempertahankan ketergantungan pada pemasok tradisional atau memperluas portofolio sumber energi ke mitra alternatif seperti Rusia.

Namun, di balik peluang diversifikasi tersebut, tersimpan kompleksitas baru berupa tekanan geopolitik, risiko sanksi, hingga potensi lahirnya ketergantungan baru.

Prabowo menyampaikan bahwa sebagian besar kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya menunjukkan kemajuan pesat, meskipun masih ada beberapa agenda yang perlu dipercepat realisasinya.

Ia juga menilai Rusia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian geopolitik global. Selain itu, Rusia juga membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan Uni Ekonomi Eurasia. Putin menyampaikan harapan agar kunjungan Presiden Prabowo semakin mempererat hubungan kedua negara di berbagai sektor.

“Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini,” ujarnya.

Sementara itu, Putin menegaskan bahwa kerja sama ekonomi dan perdagangan menjadi salah satu pilar utama hubungan bilateral kedua negara.

“Kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik 12%,” jelasnya.

Putin juga menyoroti sejumlah sektor kerja sama yang tengah dikembangkan, mulai dari energi hingga pendidikan.

"Kita berbicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang komuniter, antara lain di bidang pendidikan,” tutur Putin.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Rusia terhadap Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk proses keanggotaan di BRICS.

“Kami diterima begitu cepat di BRICS. Presiden Putin juga mendukung berbagai keperluan Indonesia,” ujar Prabowo.

Selain itu, Rusia juga membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan Uni Ekonomi Eurasia. Putin menyampaikan harapan agar kunjungan Presiden Prabowo semakin mempererat hubungan kedua negara di berbagai sektor.

Pertemuan yang Membuka Peluang

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang memperluas sumber pasokan sekaligus pengembangan teknologi energi bagi Indonesia.

“Bagus sekali kunjungan Presiden ke Rusia, yang secara khusus akan membahas soal energi. Rusia dapat menjadi alternatif dalam pemenuhan pasokan dan pengembangan energi di Indonesia yang lebih luas,” ujarnya kepada Bisnis.

Senada, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyebut langkah tersebut sebagai manuver diplomasi energi yang strategis di tengah meningkatnya ketidakpastian pasokan global.

Menurutnya, kontrak pasokan energi jangka panjang dari sumber alternatif dapat memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kontrak jangka panjang dari sumber alternatif memperkuat energi trilemma Indonesia—keamanan, keterjangkauan, dan keberlanjutan,” jelasnya.

Namun, dia menilai upaya diversifikasi tersebut tidak serta-merta menggantikan peran Timur Tengah sebagai pemasok energi utama Indonesia.

“Sangat realistis untuk mengurangi persentase ketergantungan pada satu kawasan, namun sulit untuk mengganti Timur Tengah sepenuhnya karena faktor geografis dan spesifikasi kilang kita,” ujarnya.

Setali tiga uang, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menilai diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjadi kunci bagi Indonesia untuk mengamankan pasokan energi di tengah disrupsi global.

Menurutnya, konflik di Timur Tengah telah menciptakan kondisi seller’s market, di mana negara produsen migas memiliki kendali lebih besar dalam menentukan harga dan distribusi.

“Diplomasi tingkat tinggi antar negara menjadi sangat penting agar Indonesia bisa mendapatkan tambahan pasokan migas yang dibutuhkan segera,” ujarnya.

Eddy menambahkan, situasi tersebut juga harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi melalui peningkatan elektrifikasi dan pengembangan bioenergi guna menekan ketergantungan pada impor BBM.

Ketahanan Energi di Tengah Ketidakpastian Global

Lanskap energi global dalam beberapa tahun terakhir berubah drastis akibat konflik geopolitik, mulai dari perang Rusia–Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah, yang mengganggu rantai pasok energi dunia. Kondisi ini membuat negara pengimpor energi seperti Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan.

Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyoroti tingginya ketergantungan impor minyak Indonesia. Dari konsumsi sekitar 1,6 juta barel per hari, sekitar 1,2 juta barel di antaranya dipenuhi melalui impor.

“Ketergantungan kita terhadap impor minyak itu besar sekali. Dari 1,6 juta barel per hari, itu 1,2 juta yang diimpor,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, Rusia dapat menjadi salah satu alternatif sumber pasokan energi bagi Indonesia, sekaligus membuka peluang kerja sama teknologi energi, termasuk pengembangan nuklir melalui perusahaan energi Rusia, Rosatom.

Adapun, Ketua Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Moshe Rizal menilai langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto ke Rusia sudah tepat sebagai upaya diversifikasi sumber energi agar Indonesia tidak bergantung pada satu kawasan.

Selama ini, impor energi Indonesia banyak berasal dari Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Meski demikian, menurut Moshe, pemerintah mulai memperluas sumber impor ke wilayah lain, termasuk Afrika.

“Minyak mentah kita tidak hanya impor dari Timur Tengah, justru banyak dari Afrika. Itu sudah positif karena saat gejolak global kita tidak terlalu terpengaruh dibanding negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura,” katanya kepada Bisnis.

Dia menegaskan ketergantungan energi sebaiknya dibatasi agar tidak terlalu besar pada satu sumber. “Jangan sampai lebih dari 20%–30% energi kita bergantung dari satu negara atau satu area. Itu yang membuat pertahanan energi kita lebih aman,” ujarnya.

Meskipun menjanjikan, kerja sama energi dengan Rusia tidak lepas dari tantangan besar. Salah satunya adalah tekanan geopolitik dari Amerika Serikat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa kerja sama energi dengan Rusia juga memiliki risiko geopolitik, terutama terkait potensi tekanan dari Amerika Serikat yang masih memberlakukan sanksi terhadap pembelian minyak Rusia.

“Kerja sama Rusia tidak mudah, apalagi masih diberlakukan sanksi terhadap pembelian minyak ke Rusia oleh AS. Dalam ART misalnya ada komitmen Rp225 triliun pembelian BBM dan LPG dari AS. Jika Indonesia melakukan pembelian minyak dari Rusia, konsekuensi tekanan dari AS semakin besar,” jelasnya.

Bhima menilai risiko tersebut perlu diperhitungkan karena dapat berdampak pada pelaku usaha Indonesia yang bergantung pada pasar AS. “Bisa kena sanksi dan merugikan ekonomi, khususnya pelaku usaha yang melakukan ekspor produknya ke AS,” tegasnya.

Di sisi lain, ia menekankan bahwa solusi jangka panjang bagi ketahanan energi Indonesia tetap terletak pada percepatan transisi energi. “Solusi transisi energi dengan bertahap membangun panel surya 100 GW, elektrifikasi transportasi, hingga mengurangi konsumsi BBM merupakan cara yang paling murah,” ujarnya.

Kunjungan Prabowo ke Moskow mungkin hanya satu langkah dalam perjalanan panjang, tetapi ia mencerminkan kesadaran baru—bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, melainkan juga strategi, diplomasi, dan keberanian untuk mengambil keputusan di tengah ketidakpastian global.

Di tengah semua itu, pertanyaan besarnya tetap sama: apakah Indonesia siap menavigasi kompleksitas ini untuk mencapai kemandirian energi yang sesungguhnya?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan penutupan Selat Hormuz akibat konflik Israel–Amerika Serikat dan Iran mengganggu pasokan minyak global sekitar 20,1 juta barel per hari. Adapun ketergantungan impor minyak mentah (crude) Indonesia yang melewati jalur tersebut sekitar 20–25 persen.

Ia menyampaikan hal itu usai memimpin rapat perdana Dewan Energi Nasional (DEN) atas arahan Presiden di Jakarta, Selasa (3/3/2026). Rapat yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas dampak dinamika global terhadap stabilitas energi nasional.

“Di Selat Hormuz itu melewati kurang lebih 20,1 juta barel per hari. Jadi suplai global yang melalui Selat Hormuz mencapai 20,1 juta barel per hari,” kata Bahlil di Kantor Pusat Kementerian ESDM.

Ia menjelaskan, dari total impor crude Indonesia yang bersumber dari Timur Tengah, hanya seperlima hingga seperempat yang melalui Selat Hormuz. Selebihnya dipasok dari Afrika, termasuk Angola, serta Amerika Serikat dan Brasil.

“Secara keseluruhan, impor crude kita sekitar 20 sampai 25 persen dari Selat Hormuz, selebihnya tidak dari sana,” ujar Bahlil.

Pemerintah menyiapkan skenario terburuk jika ketegangan berlangsung lama. Kementerian ESDM bersama para pemangku kepentingan energi mengalihkan sebagian pembelian crude dari Timur Tengah ke Amerika Serikat guna menjaga kepastian pasokan.

“Sebanyak 25 persen dari total crude yang kita pesan dari Timur Tengah akan dialihkan,” tutur Bahlil.

Untuk produk bahan bakar minyak (BBM), Indonesia tidak bergantung pada Timur Tengah. Impor bensin RON 90, 93, 95, dan 98 berasal dari kawasan di luar Timur Tengah, termasuk Asia Tenggara, dengan kontrak pembelian jangka panjang.

Di sisi LPG, impor nasional mencapai 7,3 juta ton per tahun dan meningkat menjadi 7,8 juta ton pada tahun ini. Sekitar 70 persen dipasok dari Amerika Serikat dan 30 persen dari Timur Tengah. Pemerintah menyiapkan opsi pengalihan tambahan guna mengurangi risiko gangguan rantai pasok.

Bahlil menuturkan dua kapal yang melintasi Selat Hormuz sempat terdampak situasi keamanan. Pemerintah melakukan diplomasi sekaligus menyiapkan sumber alternatif. “Kita sedang mengupayakan diplomasi agar ada cara yang lebih baik supaya mereka bisa dikeluarkan. Andaikan pun tidak bisa, kita sudah mencari alternatif sumber crude dari negara lain dan sudah mendapatkannya,” katanya.

Kenaikan harga minyak mentah turut menjadi perhatian. Dalam APBN, asumsi Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan 70 dolar AS per barel. Saat ini harga bergerak di kisaran 78–80 dolar AS per barel. Pemerintah menghitung dampaknya terhadap subsidi dan penerimaan negara, mengingat produksi nasional berada di kisaran 600 ribu barel per hari.