Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo telah menjajal diplomasi aktif untuk meraup kerja sama terutama mengamankan pasokan minyak Indonesia. Di antara negara yang disasar adalah Rusia.

Geliat Prabowo itu dilakukan seiring dengan tantangan gejolak geopolitik di Timur Tengah yang berdampak terhadap pasokan serta harga minyak global. Konflik di Timur Tengah telah berpengaruh terhadap penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak global.

Prabowo pun membeberkan bahwa perang yang saat ini sedang berkecamuk di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel membawa ancaman krisis energi. Indonesia pun menurutnya telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi ancaman krisis tersebut.

Pada awal April, Prabowo menjalankan kunjungan resminya ke Jepang dan Korea Selatan. Berbagai kerja sama terjalin, termasuk dalam bidang energi. Tak hanya itu, Indonesia telah meraup nilai kesepakatan bisnis mencapai US$33,89 miliar atau setara dengan Rp575 triliun dari Jepang dan Korea Selatan.

Prabowo pun mengatakan bahwa tujuannya menjajal kunjungan ke luar negeri dan menjalin kerja sama adalah untuk mengamankan pasokan energi.

"Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri. Untuk amankan minyak, ya kita harus ke mana-mana," katanya dalam rapat kerja (raker) pemerintah yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta pada beberapa waktu (8/4/2026).

Beberapa hari setelahnya, Prabowo melanjutkan gerilya meraup kerja sama pasokan minyak. Negara yang disasar adalah Rusia.

Prabowo menggelar pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa dalam lawatan Prabowo ke Rusia, terdapat hasil sejumlah kesepakatan strategis yang berdampak langsung bagi kepentingan nasional Indonesia. Dalam pertemuan dengan Putin di Moskow, kerja sama di sektor energi menjadi fokus utama.

"Pertemuan di Moskow menegaskan peningkatan kerja sama terkait pasokan energi nasional jangka panjang, termasuk cadangan minyak mentah dan LPG,” jelasnya dalam keterangan tertulis pada Rabu (15/4/2026).

Presiden Prabowo pun menugaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk melanjutkan pembahasan teknis dengan pihak Rusia.

“Presiden menugaskan Menteri ESDM untuk melakukan pembahasan lanjutan secara lebih detail dengan pihak Rusia di Moskow,” tambah Teddy.

Sementara itu, dalam wawancara dengan Channel One Rusia yang dikutip dari Kantor Berita Anadolu pada Selasa (14/4/2026), Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev juga menyebut Indonesia telah mengajukan permintaan pasokan minyak bumi dari negaranya, dengan tujuan untuk menjaga pasokan di dalam negeri.

Tsivilev menyatakan Moskow selama ini memposisikan diri sebagai pemasok energi yang andal.

"Jika sebelumnya Indonesia lebih banyak membeli produk minyak dari negara lain seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Australia, kini mereka mulai mempertimbangkan aspek keandalan pasokan, seiring dengan situasi yang berkembang di kawasan selat,” ujarnya.

Selain itu, Tsivilev menegaskan bahwa saat ini tengah berlangsung pembahasan serius untuk merumuskan kontrak jangka panjang dengan skema harga yang saling menguntungkan.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap peluang untuk mengimpor minyak dari Rusia sebagai salah satu opsi guna menjamin pasokan energi domestik di tengah ketatnya persaingan pengadaan di pasar global.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tidak menutup kemungkinan mengambil pasokan dari negara mana pun, termasuk Rusia, selama hal itu dapat memastikan ketersediaan BBM nasional.

“Sekarang kita dalam kondisi selalu membuka opsi dari negara mana saja. Kita tidak pilih-pilih, yang penting bagi pemerintah adalah menjamin agar BBM di Indonesia tetap ada,” ujarnya.

Risiko di Rusia

Pakar Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Afrimadona mengatakan langkah Prabowo ke Rusia memang bisa dipahami sebagai upaya mencari sumber pasokan energi alternatif di tengah gejolak geopolitik global.

"Tetapi risikonya tetap ada, terutama bukan dalam bentuk sanksi otomatis ke Indonesia, melainkan risiko secondary sanctions, hambatan pembiayaan, asuransi, logistik, dan pengawasan lebih ketat dari AS serta Uni Eropa jika kerja sama dilakukan dengan entitas Rusia yang sudah terkena sanksi," kata Afrimadona kepada Bisnis pada Rabu (15/4/2026).

Oleh karena itu, menurutnya diplomasi energi harus dikelola sangat hati-hati agar tidak menimbulkan gangguan pada ekspor Indonesia ke pasar Barat. Selain itu, diplomasi energi harus dikelola dengan hati-hati agar tidak merusak posisi dagang Indonesia secara lebih luas.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira juga mengingatkan bahwa langkah penjajakan kerja sama minyak ke Rusia berisiko memicu sanksi ekonomi.

“Kerja sama Rusia tidak mudah, apalagi masih diberlakukan sanksi terhadap pembelian minyak ke Rusia oleh AS,” ujarnya.

Dia juga menyoroti keterikatan Indonesia dalam perjanjian dagang dengan AS.

“Dalam ART misalnya ada komitmen Rp225 triliun pembelian BBM dan LPG dari AS. Jika Indonesia melakukan pembelian minyak dari Rusia, konsekuensi tekanan dari AS semakin besar,” jelasnya.

Menurut Bhima, risiko ini tidak bisa dianggap remeh, sebab ada potensi sanksi yang mengintai Indonesia.

“Bisa kena sanksi dan merugikan ekonomi, khususnya pelaku usaha yang melakukan ekspor produknya ke AS,” tegasnya.

Bhima menilai bahwa di sinilah prinsip politik luar negeri Indonesia diuji. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia secara teoritis memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak tanpa terikat blok tertentu.

Di sisi lain, pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan bahwa langkah diversifikasi sumber energi memang perlu dilakukan Indonesia secara menyeluruh agar Indonesia tidak bergantung pada satu kawasan atau negara tertentu. Apalagi, di tengah tantangan pasokan minyak saat ini yang dipengaruhi oleh konflik di Timur Tengah.

Menurutnya, kombinasi pasokan dari Timur Tengah, AS, Rusia, hingga negara-negara Afrika dinilai dapat meningkatkan resiliensi energi nasional.

“Tidak tergantung hanya dari Timur Tengah, tidak tergantung hanya dari Amerika. Tapi ada Timur Tengah, Amerika, kemudian juga Rusia. Jadi saya kira ini untuk mengatasi potensi kelangkaan pasokan,” ujarnya.

Indonesia pun menurutnya bergantung pada impor minyak. Konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik terus menurun di kisaran 600.000–700.000 barel per hari.

“Ketergantungan kita terhadap impor minyak itu besar sekali. Dari 1,6 juta barel per hari, itu 1,2 juta yang diimpor,” ungkapnya.

Ketergantungan ini tidak hanya berdampak pada neraca perdagangan, tetapi juga memperbesar risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional ketika terjadi gangguan pasokan global.