Bisnis.com, JAKARTA – Lawatan Presiden RI Prabowo Subianto ke Moskow dan Paris pada 13–14 April 2026 menjadi penanda penting arah baru diplomasi energi Indonesia. Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan tekanan terhadap rantai pasok energi dunia, Indonesia tampak berupaya menyeimbangkan kepentingan antara kekuatan Timur dan Barat.

Namun, di balik manuver diplomasi tersebut, tersimpan pertanyaan besar: sejauh mana langkah ini mampu memperkuat ketahanan energi nasional, atau justru menambah kompleksitas ketergantungan baru?

Diplomasi Dua Kutub: Rusia dan Prancis dalam Satu Tarikan Napas

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo bukan sekadar agenda bilateral biasa, melainkan bagian dari strategi besar Indonesia dalam menavigasi perubahan lanskap global.

“Presiden Prabowo telah menyelesaikan lawatan singkat ke Rusia dan Prancis pada 13–14 April 2026. Kedua negara ini merupakan kekuatan besar dunia yang memiliki peran penting dalam ekonomi global dan energi,” ujar Teddy.

Kunjungan tersebut memperlihatkan pendekatan “dua kaki” Indonesia: merangkul Rusia sebagai kekuatan energi konvensional dan Prancis sebagai mitra transisi energi dan teknologi.

Dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, kerja sama lintas sektor menjadi fokus utama.

“Pertemuan empat mata berlangsung produktif, membahas peningkatan kerja sama di sektor energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi jangka panjang,” lanjutnya.

Teddy juga menyoroti dimensi personal dalam hubungan kedua pemimpin.

“Hubungan Presiden Prabowo dan Presiden Macron telah terjalin erat sejak beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan kini terus diperkuat dalam kapasitas sebagai kepala negara," katanya.

Hubungan personal ini menjadi modal penting dalam mempercepat realisasi kerja sama strategis, terutama dalam sektor energi masa depan.

Moskow: Energi, Mineral, dan Kedekatan Personal

Sebelum ke Paris, Prabowo lebih dulu bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin. Pertemuan tersebut berlangsung intensif selama lima jam—durasi yang mencerminkan bobot pembahasan strategis kedua negara. Teddy menguraikan secara rinci capaian pertemuan tersebut.

“Disepakati beberapa poin, antara lain kerja sama di sektor ESDM jangka panjang, termasuk ketahanan energi migas dan hilirisasi,” jelas Teddy.

Tak hanya energi, kerja sama juga meluas ke sektor lain mulai dari bidang pendidikan riset teknologi, bidang pertanian, dan bidang investasi di berbagai sektor terutama pembangunan industri di Indonesia. Dalam konteks global, Rusia dinilai sebagai mitra yang tidak bisa diabaikan.

“Kita ketahui bahwa posisi Rusia sangat strategis di dunia global, selain sebagai salah satu negara pemegang hak veto PBB dan pendiri BRICS. Rusia merupakan salah satu kekuatan besar dunia yang mempunyai sumber daya alam terbesar di dunia,” lanjutnya.

Hubungan personal antara Prabowo dan Putin juga disebut semakin intensif.

“Presiden Prabowo dan Presiden Putin tercatat terakhir kali bertemu pada bulan Desember lalu di Moskow dan sudah lima kali bertemu di berbagai kesempatan dalam satu tahun terakhir,” pungkas Teddy.

Diplomasi Penyeimbang yang Mulai Terbukti

Pakar hubungan internasional, Teuku Rezasyah, menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia sebagai langkah diplomasi yang cerdas, karena berhasil menyeimbangkan posisi Indonesia di tengah rivalitas global.

Menurutnya, pembelian minyak langsung dari Rusia diharapkan tidak memicu sanksi dari Amerika Serikat, terutama karena Indonesia berencana meningkatkan impor minyak dari AS.

Selain itu, kesepakatan Major Defence Cooperation Partnership juga berpotensi mengurangi risiko sanksi dari Washington, meskipun belum diratifikasi oleh DPR. Dia juga menyoroti peran Prancis sebagai “penyeimbang” di Eropa.

“Besarnya kontrak alutsista dan enerji terbarukan dengan Perancis dapat membuat Perancis sangat membatasi sanksi Uni Eropa atas Indonesia. Karena negara-negara Uni Eropa masing-masing membuat perjanjian energi dengan Rusia, sehingga sudah lama mengendorkan sanksi kolektif mereka atas Rusia,” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Rezasyah menilai posisi Indonesia semakin strategis karena menerapkan diplomasi yang merangkul semua pihak, dan kedekatan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin membawa dampak positif bagi kepentingan negara.

“Negara-negara Uni Eropa mulai meminta jasa baik Presiden Prabowo untuk menyampaikan pesan-pesan yang sensitif untuk Putin, guna mencegah kritik dari dalam negeri mereka sendiri, yang menolak pemerintah mereka terlihat lunak dihadapan Putin,” katanya.

Dia menutup dengan menegaskan perluasan jangkauan diplomasi Indonesia. Menurutnya, pandangan ini memperlihatkan bahwa Indonesia mulai memainkan peran sebagai “middle power” yang mampu menjembatani kepentingan global.

“Diplomasi RI saat ini sudah menjangkau seluruh dunia, tanpa mengecilkan peranan RI di Asean yang sudah semakin terkelola oleh praktik terbaik dari Asean Charter dan Asean Community,” tandasnya.

Berbeda dengan optimisme tersebut, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, memberikan analisis yang lebih kritis dan struktural.

“Kerja sama energi Indonesia dengan Rusia dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada dasarnya mencerminkan respons taktis terhadap tekanan global, bukan strategi struktural ketahanan energi,” imbuh Rizal

Ia menekankan bahwa diversifikasi sumber impor penting, terutama di tengah risiko geopolitik di Timur Tengah, tetapi ketahanan energi tidak selalu identik dengan memperbanyak pemasok.

Bahkan, kata Rizal, masalah utama Indonesia tetap belum terselesaikan karena lifting migas stagnan dan kapasitas refining serta cadangan strategis masih terbatas, sehingga negara tetap rentan. Dari sisi harga, dia mengingatkan adanya ilusi efisiensi.

Dari sisi harga, dia melanjutkan bahwa minyak Rusia memang menawarkan daya tarik melalui skema diskon dibandingkan harga pasar global.

Namun, dia menyebut bahwa pendekatan yang terlalu berfokus pada harga murah berisiko menyesatkan jika tidak memperhitungkan biaya riil yang lebih kompleks, seperti logistik, asuransi, hingga risiko sanksi dan gangguan distribusi.

“Dalam konteks ini, yang relevan bukan sekadar harga nominal, tetapi risk-adjusted cost,” kata Rizal

Ia juga menyoroti bahwa defisit migas Indonesia bersifat struktural, bukan siklikal, sehingga impor murah dari Rusia hanya menekan besaran defisit tanpa menghilangkannya. Dalam jangka panjang, ia melihat kerja sama dengan Prancis lebih strategis.

“Kerja sama dengan Emmanuel Macron memiliki nilai strategis yang lebih kuat untuk jangka menengah-panjang. Prancis menawarkan bukan hanya pasokan, tetapi teknologi, pembiayaan, dan ekosistem transisi energi,” tuturnya

Dia menutup dengan peringatan bahwa impor dari Rusia dapat menjadi solusi jangka pendek, tetapi tidak dapat menggantikan kebutuhan reformasi domestik.

“Jika tidak demikian, maka kebijakan ini berpotensi menjadi jebakan ketergantungan baru yakni memberi ruang napas sementara, tetapi memperpanjang kerentanan struktural dalam jangka panjang,” tandasnya.

Sekadar informasi, Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral konsumsi minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Adapun, , Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa produksi domestik hanya berkisar 600.000 barel per hari dan impor mencapai lebih dari 1 juta barel per hari

Kunjungan ke Rusia dan Prancis menunjukkan dua pendekatan berbeda, yaitu Rusia yang menawarkan sumber energi fosil dengan harga kompetitif namun berisiko geopolitik, sedangkan Prancis menawarkan teknologi energi bersih, investasi jangka panjang, dan dukungan transisi energi. Kombinasi keduanya mencerminkan strategi “dual track”: menjaga pasokan jangka pendek sekaligus membangun fondasi energi masa depan.

Penutup: Diplomasi Energi di Persimpangan Jalan

Lawatan Presiden Prabowo ke Moskow dan Paris memperlihatkan keberanian Indonesia dalam memainkan peran yang lebih aktif di panggung global. Namun, diplomasi energi bukan sekadar soal membuka akses pasokan baru, melainkan tentang membangun kemandirian jangka panjang.

Di satu sisi, Rusia menawarkan solusi cepat untuk menambal kebutuhan energi. Di sisi lain, Prancis menawarkan jalan menuju transformasi sistem energi yang lebih berkelanjutan.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia harus memilih salah satu, melainkan bagaimana menyeimbangkan keduanya tanpa terjebak dalam ketergantungan baru.

Dalam lanskap global yang semakin kompleks, keberhasilan diplomasi energi Indonesia akan sangat ditentukan oleh satu hal mendasar: kemampuan mengubah momentum geopolitik menjadi reformasi struktural di dalam negeri.