REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kritik pengusaha Jepang Yutaka Tokunaga terkait banyaknya nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Indonesia-Jepang yang tidak berujung pada realisasi proyek dinilai tidak mencerminkan keseluruhan kondisi investasi Jepang di Indonesia.

Pengamat investasi dan hubungan internasional, Zenzia Sianica Ihza, mengatakan data investasi justru menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Jepang di Indonesia selama periode 2021–2025 tumbuh rata-rata 13,2 persen per tahun.

Dalam periode tersebut, total investasi Jepang mencapai 17,1 miliar dolar AS dan menyerap 278.887 tenaga kerja. Jepang juga masih mempertahankan posisinya sebagai investor terbesar kelima di Indonesia.

"Kritik yang disampaikan pengusaha Jepang Yutaka Tokunaga tentang banyaknya MoU yang tak kunjung terealisasi menjadi proyek tidak sepenuhnya benar. Data menunjukkan investasi Jepang tetap tumbuh positif dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Karena itu, fenomena tersebut tidak bisa dijadikan gambaran menyeluruh mengenai iklim investasi di Tanah Air," kata Zenzia di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Sebelumnya, Tokunaga yang telah lama menjalankan bisnis di Indonesia menyoroti banyaknya penandatanganan MoU antara pelaku usaha Jepang dan Indonesia yang mendapat perhatian besar, namun tidak diikuti perkembangan proyek yang jelas. Pandangan itu ia sampaikan dalam tulisan yang dipublikasikan pada 1 Juni 2026.

Menurut Zenzia, dalam praktik bisnis internasional, MoU pada dasarnya merupakan instrumen penjajakan awal yang tidak selalu berakhir menjadi kontrak investasi atau proyek bisnis.

"Di seluruh dunia, MoU adalah tahap awal untuk membangun komitmen dan menjajaki peluang kerja sama. Tidak semua MoU berlanjut ke tahap implementasi. Banyak yang berhenti setelah studi kelayakan karena pertimbangan bisnis, perubahan kondisi pasar, maupun evaluasi risiko investasi," ujarnya.

Ia menambahkan, ukuran yang lebih relevan untuk menilai tingkat kepercayaan investor adalah realisasi investasi yang benar-benar masuk ke perekonomian nasional, bukan semata-mata jumlah MoU yang ditandatangani.

"Untuk hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang, data justru menunjukkan tren positif. Jika investor Jepang tidak percaya terhadap Indonesia, mereka tidak akan terus menambah investasi setiap tahun dan memperluas basis produksi mereka di sini," kata Zenzia.

Merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi – BKPM, Zenzia menyebut, dalam lima tahun terakhir Jepang tetap menempatkan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi paling penting di kawasan Asia Tenggara.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Protocol Amending the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership).

Perpres yang ditetapkan pada 13 Mei 2026 tersebut menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk memberlakukan perubahan terhadap perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang atau Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang telah berlaku sejak 2008.

Salinan Perpres yang dilihat pada Jumat (5/6/2026) menunjukkan bahwa pemerintah memandang perdagangan sebagai salah satu instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Bahwa kegiatan perdagangan merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” bunyi konsideran Perpres tersebut.

Pemerintah menjelaskan bahwa Indonesia dan Jepang sebelumnya telah menandatangani Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership pada 20 Agustus 2007 di Jakarta. Perjanjian tersebut kemudian disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008.

Namun, kedua negara sepakat melakukan perubahan terhadap perjanjian tersebut melalui sebuah protokol amandemen yang ditandatangani secara sirkuler pada 8 Agustus 2024.

“Bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah diubah melalui Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Protocol Amending the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership) yang ditandatangani secara sirkuler pada tanggal 8 Agustus 2024 di Jakarta, Indonesia dan Tokyo, Jepang,” bunyi konsideran Perpres.

Pemerintah kemudian memandang perlu memberikan dasar hukum nasional untuk pelaksanaan protokol perubahan tersebut.

“Bahwa untuk melaksanakan Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Protocol Amending the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership), perlu mengesahkan Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi,” demikian disebutkan dalam konsideran Perpres.

Dalam Pasal 1 ayat (1), Presiden Prabowo secara resmi mengesahkan protokol perubahan tersebut.

“Mengesahkan Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Protocol Amending the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership) yang telah ditandatangani secara sirkuler oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang pada tanggal 8 Agustus 2024 di Jakarta, Indonesia dan Tokyo, Jepang,” bunyi Pasal 1 ayat (1).

Perpres tersebut juga menetapkan bahwa salinan naskah asli Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jepang yang terlampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2).

Dalam bagian dasar hukum, pemerintah menegaskan bahwa pengesahan protokol ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 yang mengesahkan IJEPA.

Perpres Nomor 32 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 13 Mei 2026 oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin akan meneken kerja sama Defence Cooperation Arrangement (DCA) dengan Menteri Pertahanan Jepang HE Koizumi Shinjiro, Senin (4/5/2026). Dalam kesepakatan kerja sama pertahanan itu, Sjafrie ingin kedua negara tukar-menukar informasi terkait perkembangan strategis di dunia.

Hal itu disampaikan Sjafrie sebelum membahas kesepakafan DCA di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026). Awalnya, Sjafrie mengucapkan selamat datang pada Koizumi yang telah bertamu ke Jakarta.

"Hubungan antara Indonesia-Jepang bagi kami sudah merupakan historical background yang sudah dilaksanakan sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945," ucap Sjafrie.

Sjafrie mengatakan, semangat disiplin dari TNI diperoleh saat mendapat pelatihan bersama dari Pembela Tanah Air (PETA) yang juga dididik oleh tentara Jepang.

Lebih lanjut, Sjafrie menyampaikan, pihaknya akan membahas Defense Ministers' Meeting tahun 2026 antara Indonesia-Jepang. Dalam pertamuan itu, Indonesia-Jepang akan melakukan mutual respect dan mutual benefit, mutual advantage.

"Kami akan melakukan pertukaran pandangan secara konstruktif mengenai pembangunan pertahanan kedua negara dan juga kita akan saling bekerja sama di dalam hubungan kemanusiaan dan untuk mengatasi bencana alam," tutur Sjafrie.

Hal itu dituangkan dalam bentuk DCA antara Kementerian Pertahanan Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Jepang. Perjanjian ini juga merupakan instrumen dalam memperkuat kerangka kerja sama di bidang kegiatan pertahanan antara kedua negara.

"Kami berdua sudah sepakat untuk mendorong kerja sama secara substantif di bidang industri pertahanan dan juga di bidang pembangunan pengawakan dari personel-personel antara kedua negara Indonesia dan Jepang dengan memperhatikan kepentingan nasional masing-masing," ucap Sjafrie.

Bahkan, Sjafrie menilai, Indonesia-Jepang perlu tukar-menukar informasi terkait perkembangan strategis dinamika global, dengan menghormati konstitusi yang berlaku di negara masing-masing.

"Kami juga sudah melakukan pertukaran pikiran sejak berada di Bali sampai dengan pagi ini bahwa kita memang perlu untuk tukar menukar informasi tentang perkembangan strategis dan kita harus menunjukkan bahwa kita menghormati kepentingan nasional masing-masing dan menghormati konstitusi yang berlaku di negara kami antara Indonesia dan Jepang," ucap Sjafrie.

Sementara itu, Menhan Jepang H.E. Koizumi Shinjiro mengucapkan terima kasih kepada Sjafrie dan seluruh jajaran Kemhan. Ia mengaku pertama kali bertemu Sjafrie pada akhir tahun lalubdi Malaysia. Pertemuan itu, berlanjut di Tokyo dan komunikasi terus dijalin melalui sambungan telepon.

"Tidak banyak mitra kerja yang menjalin komunikasi seerat dan seterbuka ini dalam kurun waktu yang singkat," kata Koizumi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto bergeliat menjajaki kerja sama ekonomi dengan negara Asia Timur, yakni Jepang dan Korea Selatan. Buah kerja sama, berupa komitmen investasi pun didapat.

Prabowo memulai kunjungan resminya ke Jepang dengan bertemu Kaisar Jepang Naruhito pada Senin (30/4/2026). Prabowo pun turut menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Jepang yang digelar di Imperial Hotel Tokyo pada Senin (30/3/2026). Agenda tersebut diikuti oleh pengusaha Indonesia-Jepang.

Keesokan harinya, digelar pertemuan antara Prabowo dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Istana Akasaka, Tokyo, pada Selasa (31/3/2026). Prabowo pun menggelar pertemuan dengan 13 pimpinan perusahaan besar Jepang, termasuk bos perusahaan energi global INPEX dan bos perusahaan otomotif global Toyota di Tokyo.

Dalam pidatonya di hadapan deretan pengusaha Jepang, Prabowo menjelaskan bahwa Jepang merupakan mitra yang sangat penting bagi Indonesia. Hubungan ekonomi kedua negara telah terbangun selama puluhan tahun dengan kontribusi signifikan dari perusahaan-perusahaan Jepang di berbagai sektor.

Pemerintah Indonesia pun memberi karpet merah bagi investor Jepang untuk berinvestasi di Indonesia. Prabowo menegaskan keterbukaan Indonesia terhadap kolaborasi internasional, khususnya dengan Jepang, yang dinilai memiliki keunggulan dalam teknologi, metode, dan pengalaman industri.

Prabowo memandang sinergi antara kekuatan tersebut dengan potensi sumber daya dan pertumbuhan Indonesia akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.

“Itulah mengapa kami sangat terbuka terhadap partisipasi aktif Jepang, teknologi Jepang, pengalaman Jepang, metode Jepang. Kami percaya bahwa dikombinasikan dengan sumber daya kami, pertumbuhan kami, dan skala kami, hubungan ini dapat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,” tutur Prabowo pada Senin (30/3/2026).

Pemerintah Indonesia juga membuka peluang kolaborasi dalam pembangunan industri, transfer teknologi, serta pertumbuhan ekonomi bersama.

Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak hanya menawarkan peluang investasi, tetapi juga kemitraan strategis jangka panjang.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah membentuk sovereign wealth fund (SWF) Danantara. Tujuannya adalah untuk mengonsolidasikan berbagai aset dan perusahaan milik negara dalam satu manajemen terpadu guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Selepas dari Jepang, Prabowo tancap gas ke Korea Selatan. Digelar pertemuan antara Prabowo dengan Presiden Republik Korea Lee Jae Myung di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House) pada Rabu (1/4/2026).

Setibanya di kompleks Blue House, Prabowo disambut secara resmi oleh Lee Jae Myung di depan gedung utama. Pertemuan keduanya kemudian berlangsung dalam format tête-à-tête. Lalu, terdapat pertemuan bilateral yang melibatkan delegasi masing-masing negara.

Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia dan Korea Selatan memiliki kepentingan bersama yang kuat, khususnya sebagai negara di kawasan Pasifik dan sebagai negara dengan orientasi perdagangan. Menurut Prabowo, kedua negara memiliki potensi saling melengkapi dalam berbagai sektor strategis.

“Kita berdua adalah negara di Pasifik. Kita berdua adalah negara perdagangan. Kita membutuhkan hubungan yang baik untuk kesejahteraan ekonomi kedua negara kita, dan mungkin kita memiliki peran yang saling melengkapi,” kata Prabowo dalam sambutannya pada Rabu (1/4/2026).

Prabowo juga menilai kemajuan pesat Korea Selatan di bidang industri, sains, dan teknologi dapat bersinergi dengan kekuatan Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah serta pasar yang besar.

Buah Tangan

Seiring dengan kunjungan Prabowo ke Asia Timur, komitmen investasi pun diraup. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Jepang dan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan menghasilkan capaian konkret berupa komitmen kerja sama bisnis dengan nilai yang sangat signifikan.

Teddy menjelaskan bahwa total nilai kesepakatan bisnis yang berhasil dihimpun dari kedua negara mencapai US$33,89 miliar atau setara dengan Rp575 triliun.

“Dari Jepang tercatat komitmen bisnis sebesar US$23,63 miliar atau setara Rp401,7 triliun, sementara dari Republik Korea mencapai US$10,26 miliar atau setara Rp174 triliun. Sehingga total keseluruhan mencapai US$33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan investor global terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia, khususnya dalam mendorong hilirisasi industri, penguatan ketahanan energi, serta pembangunan sektor strategis nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menjelaskan bahwa dengan Jepang, Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait investasi dengan nilai US$23,63 miliar.

Sejumlah sektor disasar antara lain energi dan transisi energi, minyak dan gas terutama untuk proyek Masela, industri dan hilirisasi, keuangan, hingga investasi kelembagaan melalui JETRO dan KADIN.

Berikut daftar nota kesepahaman Indonesia dengan Jepang:

1. MoU tentang produksi metanol dengan memanfaatkan emisi CO2 dari PKT di Bontang, Kalimantan Timur antara PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Kaltim Methanol Industri.
2. MoU tentang kerja sama di bidang perdagangan, niaga, dan investasi antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) dan Japan Chamber of Commerce and Industry.
3. Kerja sama strategis untuk pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela, Indonesia antara PT Pertamina (Persero) dan INPEX
4. MoU untuk peluang kemitraan potensial di sektor hulu minyak dan gas di Indonesia dan Asia Tenggara antara PT Pertamina Hulu Energi dan INPEX.
5. MoU tentang Pengembangan ekosistem semikonduktor di Indonesia dan Jepang; desain dan manufaktur chip elektronik serta kecerdasan buatan antara PT Eblo Teknologi Indonesia dan Hayashi Kinzoku Co., Ltd.
6. MoU terkait berbagai kajian menuju realisasi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Rajabasa antara PT Supreme Energy Rajabasa dan INPEX.
7. MoU antara SMBC Indonesia dan Pegadaian untuk berkontribusi pada ekosistem emas Indonesia serta inklusi keuangan antara PT Pegadaian dan PT Bank SMBC Indonesia.
8. MoU tentang Indonesia-Japan Strategic Beauty Partnership antara PT Nose Herbal Indo dan 2Way World.
9. MoU tentang Mandiri Aviation Leasing Fund antara Danantara dan Mandiri Investment Management dan SMBC Aviation Capital.
10. MoU tentang Penguatan hubungan kerja sama antara JETRO dan PT Danantara Investment Management.
11. MoU tentang Hululais Geothermal Power Plant Project antara Pemerintah Indonesia dengan JICA.

Adapun, dengan Korea Selatan terdapat 10 MoU yang ditandatangani dengan nilai komitmen investasi US$10,26 miliar. Kerja sama investasi itu menyasar sektor energi dan green transition, tenaga surya, carbon capture and storage (CCS), renewable energy, serta industri dan manufaktur, baik baja, baterai, hingga transportasi ramah lingkungan.

Selain itu, investasi juga menyasar sektor digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Lalu, properti dan infrastruktur termasuk pengembangan di Bumi Serpong Damai (BSD).

Terdapat pula kerjasama bisnis dan asosiasi antara KADIN serta KCCI, terutama untuk mendorong komitmen bisnis. Lalu, investasi juga terkait dengan pasok baterai, serta investasi manufaktur teknologi. Investasi perusahaan Korea Selatan seperti POSCO pun dilanjutkan.

Berikut daftar nota kesepahaman Indonesia dengan Korea Selatan:

1. MoU on Establishing the Special Comprehensive Strategic Dialogue.
2. MoU on Economic Cooperation 2.0.
3. MoU on Cooperation in Critical Mineral Partnership.
4. MoU on Cooperation in Digital Development.
5. MoU on Cooperation on AI for Basic Health and Human Development.
6. MoU on Strengthening Cooperation in the Field of Clean Energy.
7. MoU on Cooperation in the Field of Carbon Capture and Storage (CCS).
8. MoU on Cooperation in the Field of the Offshore Plant Service Industry.
9. MoU on Intellectual Property Protection and Enforcement Cooperation.
10. MoU on Financial Cooperation (Danantara-Exim Bank of Korea).

"Ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu ini masih menjadi daya tarik bagi para investor," kata Airlangga usai menghadiri forum 'Indonesia-Korea Partnership for Resilient Growth' pada Rabu (1/4/2026).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani juga menjelaskan bahwa di tengah gejolak geopolitik yang panas, minat investasi dari Jepang dan Korea Selatan ke Indonesia masih tinggi. Menurutnya, Jepang merupakan investor nomor 5 terbesar di Indonesia. Lalu, Korea Selatan menempati urutan 7 sebagai investor terbesar.

"Kalau kita lihat juga investasinya juga meningkat secara average itu Korea setiap tahunnya sekitar 14%, Jepang juga sekitar 8-9% setiap tahunnya," ujar Rosan.

Mengawal Hasil Diplomasi

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Erwin Aksa mengatakan bahwa KADIN Indonesia menyambut positif langkah pemerintah dalam memperkuat kerja sama ekonomi dengan Jepang dan Korea Selatan, khususnya di sektor strategis seperti energi, manufaktur berteknologi tinggi, hingga AI.

"Kedua negara tersebut merupakan mitra lama Indonesia yang memiliki keunggulan pada teknologi, pembiayaan, serta pengembangan industri bernilai tambah tinggi," katanya.

Dari sisi ekonomi, menurutnya kerja sama tersebut penting untuk mendorong transformasi struktur industri nasional, terutama dalam mempercepat hilirisasi, transisi energi, serta penguatan ekosistem digital.

Selain itu, kolaborasi juga dapat menjadi katalis untuk meningkatkan investasi berkualitas (quality investment) yang tidak hanya membawa modal, tetapi juga transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM.

"Bagi pelaku usaha di Indonesia, momentum ini harus dimanfaatkan secara proaktif. Dunia usaha perlu mengambil peran sebagai mitra strategis, baik melalui joint venture, kemitraan rantai pasok [supply chain integration], maupun peningkatan standar industri agar dapat masuk ke dalam ekosistem global yang dibangun bersama Jepang dan Korea Selatan," katanya kepada Bisnis pada Rabu (1/4/2026).

KADIN juga mendorong agar pelaku usaha nasional, termasuk UMKM, dapat terlibat dalam rantai nilai tersebut.

"Ke depan, KADIN berharap kerja sama ini dapat diimplementasikan secara konkret dan berkelanjutan, tidak berhenti pada penandatanganan MoU," ujar Erwin.

Menurutnya, diperlukan kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta insentif yang kompetitif agar realisasi investasi dapat berjalan optimal. Selain itu, penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara masuknya investasi asing dengan penguatan industri dalam negeri.

Dia menjelaskan bahwa dengan pendekatan yang tepat, kerja sama baik dengan Jepang dan Korea Selatan berpotensi besar untuk memperkuat daya saing Indonesia di kawasan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani pun menilai upaya pemerintah dalam menjajaki dan memperkuat kerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan sebagai langkah yang positif dan strategis. Menurutnya, yang menjadi menarik dari kerja sama yang dibangun saat ini adalah tidak lagi terbatas pada perdagangan di sektor tradisional, tetapi sudah masuk ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti energi, mineral kritis, manufaktur berbasis teknologi, hingga digital dan AI.

"Ini menunjukkan arah yang jelas bahwa Indonesia sedang bergerak ke tahap berikutnya dalam proses industrial upgrading dan integrasi ke dalam global value chain," ujar Shinta.

Dia juga menilai Jepang dan Korea Selatan memang merupakan mitra ekonomi yang sangat penting bagi Indonesia. Jepang secara konsisten berada di jajaran enam besar foreign direct investment (FDI) di Indonesia. Sementara Korea Selatan juga semakin kuat posisinya, khususnya di sektor kendaraan listrik, baterai, dan industri berbasis teknologi.

Di sisi lain, hubungan perdagangan dengan kedua negara juga memiliki skala yang besar dan bersifat saling melengkapi. Indonesia menjadi pemasok sumber daya dan pasar, sementara Jepang dan Korea Selatan berkontribusi dari sisi teknologi, pembiayaan, dan penguatan industri.

"Bagi dunia usaha, kerja sama ini membuka peluang yang cukup luas. Pelaku usaha Indonesia dapat menangkap peluang melalui kemitraan dalam rantai pasok, joint venture, alih teknologi, hingga peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi standar global. Ini berlaku baik untuk industri terkait maupun sektor pendukung," ujar Shinta.

Dia juga menjelaskan bahwa masuknya potensi investasi di sektor energi dan industri masa depan berpotensi menciptakan permintaan baru terhadap tenaga kerja yang lebih terampil, sehingga membuka ruang bagi peningkatan kualitas SDM nasional. Sementara dari sisi pembiayaan, kerja sama di sektor keuangan juga dapat memperdalam ekosistem investasi domestik dan inklusi keuangan.

"Namun demikian, kami juga melihat bahwa kunci dari keberhasilan kesepakatan ini ada pada tahap implementasi. Langkah ke depan yang sangat penting adalah memastikan proyek-proyek ini dapat direalisasikan dengan baik," kata Shinta.

Dari sisi pemerintah, menurutnya beberapa hal yang menjadi perhatian dunia usaha antara lain percepatan perizinan, kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, serta koordinasi lintas institusi. Selain itu, menurutnya penting juga untuk memastikan bahwa kerja sama ini benar-benar memberikan multiplier effect bagi industri dalam negeri, termasuk melalui penguatan rantai pasok lokal dan peningkatan kapasitas domestik.

"Ke depan, dunia usaha berharap agar momentum ini dapat terus dijaga, tidak hanya dalam bentuk komitmen, tetapi benar-benar diwujudkan dalam proyek nyata yang memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing industri, serta penciptaan lapangan kerja di dalam negeri," ujar Shinta.

Pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah menilai geliat diplomasi Prabowo ke Asia Timur akan membuka jalur komunikasi dan koordinasi strategis tingkat tinggi.

Dari kerja sama yang terjalin seperti di bidang teknologi canggih dan investasi, dampak positif menurutnya akan dirasakan. Indonesia memiliki kendala di bidang SDM, sistem informasi, serta integrasi lembaga penelitian milik pemerintah dan dunia usaha, termasuk juga terbatasnya hak cipta dan paten atas nama Indonesia.

"Diharapkan Jepang dan Korea Selatan, yang unggul dalam riset dan pengembangan, dapat mendukung tantangan yang Indonesia sedang hadapi, dengan mensinergikan lembaga pendidikan dan riset yang sudah berkualitas dunia, dengan para mitra mereka di Indonesia yang berkualitas tinggi," katanya kepada Bisnis pada Kamis (2/4/2026).

Diharapkan pula terjalin kemitraan strategis guna menjawab tantangan Indonesia khususnya di bidang teknologi transportasi, kesehatan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perbankan, serta pelayanan umum bagi masyarakat yang tersebar diseluruh wilayah nasional.

Sementara, dari sektor mineral kritis, menurutnya saat ini mayoritas investasi dilakukan oleh dunia usaha asal China. Keadaan ini telah menimbulkan kritik dari para mitra strategis Indonesia, khususnya yang berasal dari Uni Eropa dan AS.

"Masuknya investor asal Jepang dan Korea Selatan, dapat menjadikan persaingan di antara sesama anggota ASEAN+3 tersebut, untuk secara bersungguh-sungguh menjadikan Indonesia sebagai mitra sejajar," katanya.

Diharapkan juga dengan masuknya investor dari Jepang dan Korea Selatan dalam bidang smelting bahan mentah, memungkinkan Indonesia lebih mampu memproses bahan mentah tersebut di dalam negeri, termasuk meningkatkan nilai jual ekspornya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai arah diplomasi Prabowo ke Asia Timur tepat. Namun, efektivitasnya belum bisa langsung diukur dari besarnya angka komitmen investasi Rp575 triliun.

"Kuncinya tetap di realisasi. Selama ini, gap antara komitmen dan implementasi masih cukup lebar, jadi yang perlu dijaga adalah eksekusinya, mulai dari izin, kesiapan proyek, sampai kepastian regulasi," kata Yusuf kepada Bisnis pada Kamis (2/4/2026).

Dia menilai jika proyek hasil kerja sama benar-benar berjalan, efeknya bisa signifikan. Masuknya investasi Jepang dan Korea Selatan di sektor mineral kritis, manufaktur, dan AI bisa memperkuat industrialisasi, mendorong transfer teknologi, dan membuka lapangan kerja yang lebih berkualitas.

"Akan tetapi ada risiko kita tetap berhenti di hilirisasi dasar kalau tidak didorong naik ke value chain yang lebih tinggi," katanya.

Ditambah, menurutnya kerja sama dengan dua negara Asia Timur dijalankan di tengah tantangan geopolitik yang sedang memanas. Perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel telah memberikan dampak terhadap gejolak rantai pasok energi global.

Yusuf menilai kondisi tersebut memang membuat pemerintah mesti menjajaki diplomasi dengan berbagai negara.

"Di tengah geopolitik yang memanas, diplomasi ekonomi seperti ini justru semakin penting. Negara-negara sekarang mencari mitra yang stabil untuk relokasi investasi. Indonesia punya peluang, tapi persaingannya juga ketat dengan negara lain di Asia Tenggara," ujar Yusuf.

JAKARTA - Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan bertemu Presiden Lee Jae Myung menghasilkan 10 kerja sama di sektor prioritas, mulai dari ekonomi, energi, digital, hingga kesehatan dan industri masa depan. Presiden Prabowo pun menyaksikan secara langsung pengumuman dan pertukaran 10 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang dihasilkan antara Republik Indonesia dan Republik Korea dalam kunjungan kenegaraannya di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), pada Rabu (1/4/2026).

Pertukaran MoU ini menjadi wujud konkret penguatan kemitraan strategis kedua negara yang terus berkembang dan berorientasi jangka panjang.

Adapun sepuluh MoU yang dipertukarkan meliputi:

1. Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Dialog Strategis Komprehensif Khusus

2. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Ekonomi 2.0

3. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Kemitraan Mineral Kritis

4. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pengembangan Digital

5. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di bidang AI untuk Kesehatan Dasar dan Pembangunan Manusia

6. Nota Kesepahaman tentang Penguatan Kerja Sama di Bidang Energi Bersih

7. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS)

8. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Industri Jasa Pembangkit Lepas Pantai

9. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Perlindungan dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual

10. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Keuangan (Danantara–Exim Bank of Korea)

Pemerintah menegaskan bahwa kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun masa depan yang tangguh melalui kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat ketahanan industri, serta mempercepat transformasi menuju ekonomi berbasis teknologi dan energi bersih.

Instrumen kerja sama tersebut juga menjadi langkah nyata dalam memperdalam hubungan bilateral Indonesia–Republik Korea, sekaligus memperkuat posisi kedua negara sebagai mitra strategis dalam menghadapi tantangan global.

Melalui kerja sama ini, Indonesia dan Korea Selatan menegaskan arah bersama menuju pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya saing industri, serta kolaborasi jangka panjang yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan memangkas berbagai hambatan birokrasi. Hal itu dikatakan Presiden Prabowo saat berpidato dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).

Di hadapan para investor Jepang, Presiden secara khusus memuji efektivitas Gugus Tugas Khusus Debottlenecking. Satgas ini dibentuk untuk menjadi solusi cepat bagi para pengusaha yang menghadapi kendala administratif maupun hambatan bisnis lainnya di lapangan.

"Kami telah membentuk gugus tugas khusus, yang kami sebut Gugus Tugas Debottlenecking. Perusahaan mana pun di Indonesia, yang aktif di Indonesia, baik asing maupun domestik, yang merasa menghadapi penundaan, rintangan administratif, dieksploitasi, dapat langsung menghubungi Gugus Tugas ini," tegas Presiden Prabowo.

Investasi Jepang Rp370 Triliun Bakal Guyur Indonesia, Sektor Apa Saja?



Presiden menyebut, gugus tugas yang dipimpin Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, ini telah menunjukkan hasil nyata, dengan fokus utama menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan seringkali dianggap tidak rasional bagi pelaku usaha.

“Kami telah menyelesaikan banyak masalah karena langsung menangani masalah inti,” ungkapnya.

Presiden bahkan menyatakan siap menerima langsung keluhan pengusaha yang mengalami kendala bisnis. "Anda dapat langsung mengajukan keluhan kepada saya melalui duta besar, perwakilan, atau apa pun yang bersedia anda gunakan. Saya bersedia menerima keluhan," ujar Prabowo.

Sidang Debottlenecking, Purbaya Soroti Dugaan Kemplang Pajak Kapal Asing



Saat ini Satgas Debottlenecking sedang menangani hambatan investasi proyek LNG Blok Masela, salah satu investasi hulu migas terbesar yang dioperatori INPEX Corporation melalui anak usahanya INPEX Masela Ltd.

Ketika memimpin sidang Debottlenecking pada 24 Februari 2026, Menkeu Purbaya menegaskan, Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti aduan melalui kanal Debottlenecking secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.

"Sidang ini bukan hanya untuk menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun lebih dari itu, memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha demi memperkuat iklim usaha yang sehat,” tukas Menkeu Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Istana Akasaka, Tokyo, pada (31/3/2026) menjadi penanda penting bahwa hubungan Indonesia–Jepang tengah memasuki fase baru yang lebih strategis, lebih konkret, dan makin relevan di tengah dunia yang kian tidak pasti.

Hubungan Indonesia–Jepang bukanlah hubungan yang baru dibangun. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa relasi kedua negara telah lama berdiri di atas fondasi kepercayaan.

“Indonesia dan Jepang adalah sahabat dekat dan mitra strategis. Hubungan kita sudah sangat lama dibangun atas dasar kepercayaan dan saling menghormati kepentingan bersama,” ujar Presiden dalam joint statement di Tokyo, Selasa (31/3/2026).

Namun, yang menjadi sorotan utama dalam pertemuan kali ini adalah bagaimana fondasi tersebut ditransformasikan menjadi kemitraan yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman.

Takaichi menegaskan hal serupa, bahwa hubungan yang telah terjalin kini berkembang menjadi kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum luas, dari ekonomi hingga keamanan.

Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, kedua negara sepakat bahwa hubungan bilateral mereka dapat menjadi jangkar stabilitas kawasan. Prabowo bahkan menekankan peran aktif Indonesia dan Jepang dalam mendorong deeskalasi konflik global.

“Kami sepakat bahwa baik Jepang maupun Indonesia akan berusaha keras untuk meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi,” ucap Prabowo.

Lebih jauh, dia menambahkan kesiapan kedua negara untuk berperan sebagai mediator dalam konflik internasional, sebuah posisi yang menunjukkan peningkatan peran diplomatik Indonesia di panggung global.

IJEPA: Kunci Akselerasi Perdagangan dan Investasi

Salah satu isu paling krusial dalam pertemuan ini adalah percepatan ratifikasi dan implementasi amandemen Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Perjanjian yang telah berjalan sejak 2008 ini kini memasuki fase baru setelah pembaruan pada 2024.

“Kami akan bekerja keras untuk mempercepat ratifikasi dan implementasi dari protokol amandemen IJEPA. Saya berharap dalam waktu cepat ini bisa kita selesaikan,” tegas Prabowo.

Pembaruan IJEPA menjadi sangat strategis karena tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Jepang memberikan pembebasan tarif hingga 0% untuk sejumlah produk unggulan Indonesia, mulai dari olahan perikanan hingga komponen otomotif dan tekstil.

Lebih dari sekadar liberalisasi perdagangan barang, IJEPA versi terbaru juga mencakup sektor ekonomi digital dan penguatan supply chain. Ini menjadi relevan dalam konteks global saat ini, di mana ketahanan rantai pasok menjadi isu utama pascapandemi dan konflik geopolitik.

Bagi Indonesia, peluang ini membuka ruang besar untuk meningkatkan ekspor bernilai tambah. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam kesiapan pelaku usaha domestik memanfaatkan fasilitas tersebut, termasuk pemenuhan dokumen seperti Surat Keterangan Asal (SKA).

Investasi Jepang: Dari Infrastruktur ke Hilirisasi

Jepang selama ini dikenal sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia, khususnya di sektor infrastruktur dan manufaktur. Dalam pertemuan kali ini, arah investasi tersebut mulai bergeser ke sektor yang lebih strategis, seperti mineral kritis dan hilirisasi industri.

“Kami terus mengajak dan membuka diri untuk partisipasi Jepang dalam ekonomi Indonesia, termasuk kerja sama di bidang mineral kritis dan rare earth, serta hilirisasi industri,” ujar Prabowo.

Pergeseran ini sejalan dengan agenda besar pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Jepang, dengan keunggulan teknologi dan kebutuhan akan bahan baku industri, menjadi mitra ideal dalam proses ini.

Selain itu, kerja sama di sektor energi juga menjadi fokus utama. Indonesia membuka peluang kolaborasi dalam energi terbarukan hingga energi nuklir, sebuah langkah yang mencerminkan diversifikasi strategi energi nasional.

Proyek Strategis: Ujian Implementasi

Komitmen investasi tidak akan berarti tanpa implementasi di lapangan. Dalam hal ini, Prabowo menekankan pentingnya percepatan penyelesaian hambatan proyek strategis atau debottlenecking.

Beberapa proyek yang menjadi sorotan antara lain Legok Nangka dan Sarulla. Proyek Legok Nangka, yang akan dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), melibatkan perusahaan Jepang seperti Sumitomo Corporation. Sementara itu, proyek Sarulla di Sumatra Utara merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga panas bumi terbesar di dunia dengan keterlibatan Itochu dan Kyushu Electric Power.

Selain itu, proyek gas Abadi di Blok Masela yang melibatkan INPEX juga diharapkan segera terealisasi setelah mengalami penundaan panjang.

“Kita berharap proyek ini bisa segera terwujud,” kata Prabowo.

Proyek-proyek ini menjadi indikator penting sejauh mana kerja sama Indonesia–Jepang dapat berjalan efektif, tidak hanya di atas kertas, tetapi juga dalam realisasi investasi.

SDM: Pilar Tak Terlihat yang Menguatkan

Di luar angka investasi dan nilai perdagangan, hubungan Indonesia–Jepang juga diperkuat oleh kerja sama di bidang sumber daya manusia. Prabowo secara khusus menyoroti kontribusi Jepang dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia.

“Kami sangat berterima kasih karena pemuda-pemudi kami banyak diberikan kesempatan belajar di Jepang di semua bidang, dan juga banyak tenaga kerja kami diizinkan untuk magang di Jepang ini,” tuturnya.

Data menunjukkan tren peningkatan signifikan jumlah pelajar dan pekerja Indonesia di Jepang. Hingga 2025, jumlah mahasiswa Indonesia mencapai sekitar 7.000 orang, sementara peserta magang menembus hampir 75.000 orang atau di angka 74.879 orang.

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan hubungan yang erat, tetapi juga menjadi jalur transfer teknologi dan pengetahuan yang sangat penting bagi Indonesia. Jepang, di sisi lain, mendapatkan pasokan tenaga kerja produktif untuk menopang sektor-sektor krusialnya.

Indo-Pasifik dan Dimensi Geopolitik

Di luar ekonomi, pertemuan ini juga menegaskan posisi strategis Indonesia dalam visi Free and Open Indo-Pacific (FOIP) yang diusung Jepang.

“Kerja sama dengan Indonesia, yang berada di kawasan penting antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sangat penting bagi terwujudnya Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” ujar Takaichi.

Posisi geografis Indonesia yang strategis menjadikannya kunci dalam menjaga stabilitas kawasan. Dalam konteks ini, kerja sama tidak hanya terbatas pada ekonomi, tetapi juga mencakup keamanan maritim, pertahanan, dan penanganan bencana.

Kedua negara juga bertukar pandangan mengenai berbagai isu global, termasuk Timur Tengah, Laut China Selatan, hingga Korea Utara

“Kami juga bertukar pandangan mengenai situasi Timur Tengah, termasuk Iran, serta Laut China Selatan, berbagai isu misil, dan penanganan Korea Utara, termasuk masalah penculikan,” kata Takaichi.

PM Takaichi menegaskan pentingnya kerja sama, terutama dalam konteks keamanan energi global.

“Khususnya mengenai Timur Tengah, kami menegaskan akan bekerja sama erat dari perspektif keamanan energi,” tandasnya.

Menuju 70 Tahun Hubungan Diplomatik RI-Jepang

Pertemuan ini juga memiliki makna simbolik menjelang peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Jepang pada 2028. Takaichi menekankan bahwa hubungan kedua negara tidak hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat.

“Melalui pertemuan puncak ini, kami akan semakin mempererat hubungan kedua negara, serta terus mengembangkan kemitraan strategis komprehensif yang didukung oleh ikatan kuat antarmasyarakat,” ujar Takaichi.

Ikatan tersebut terlihat dari berbagai bentuk pertukaran budaya dan kemanusiaan, termasuk tradisi peringatan bencana yang saling menghargai antara kedua negara.

Meskipun prospek kerja sama terlihat cerah, tantangan tetap ada. Dari sisi Indonesia, kesiapan regulasi, birokrasi, dan infrastruktur menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi investasi Jepang. Sementara itu, Jepang juga menghadapi tekanan domestik terkait kebutuhan energi dan demografi.

Kendati demikian, pertemuan Prabowo dan Takaichi memberikan sinyal kuat bahwa kedua negara memiliki komitmen politik yang tinggi untuk mengatasi tantangan tersebut.

“Melalui upaya-upaya ini, kedua negara akan semakin berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan serta dunia,” tegas Takaichi.

Pada akhirnya, hubungan Indonesia–Jepang tidak lagi sekadar hubungan bilateral biasa. Ia telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang memainkan peran penting dalam ekonomi dan geopolitik kawasan.

Dengan arah kebijakan yang semakin konkret—mulai dari IJEPA, investasi hilirisasi, hingga penguatan SDM—kemitraan ini berpotensi menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Jepang menandatangani 11 perjanjian strategis dengan total nilai mencapai US$23,63 miliar atau setara Rp401,7 triliun. Salah satu dari perjanjian tersebut terkait pengembangan ekosistem semikonduktor..

Penandatangan pengembangan ekosistem tersebut berfokus pada desain dan manufaktur chip elektronik serta kecerdasan buatan (AI) yang dilakukan antara PT Eblo Teknologi Indonesia dengan perusahaan Jepang, Hayashi Kinzoku Co., Ltd..

Total nilai investasi dari MoU kedua perusahaan mencapai US$500 juta atau Rp8,49 triliun.

Berikut ini adalah profil dari dua perusahaan yang terlibat dalam MoU yang disaksikan oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.

Profil PT Eblo Teknologi Indonesia

Dilansir dari berbagai sumber, PT Eblo Teknologi Indonesia didirikan pada 2014. Perusahaan bergerak di bidang layanan teknologi informasi, termasuk pengembangan software, hingga integrasi sistem, cloud, IoT, dan AI.

Perusahaan juga memiliki layanan sebagai enabler e-commerce dan marketplace, serta menyediakan layanan teknologi, informasi, dan manajemen operasional yang untuk berbagai produk tren. Diketahui juga bahwa perusahaan ini berlokasi di District 8, Treasury Tower, SCBD, Jakarta Selatan.

Sementara itu dalam laman LinkedIn, perusahaan memiliki total karyawan sekitar 11-50 orang.

Profil Hayashi Kinzoku Co., Ltd.

Hayashi Kinzoku Co., Ltd. adalah perusahaan Jepang berskala kecil yang berfokus pada pembuatan die atau cetakan logam dan proses press metal presisi.

Perusahaan ini berkantor pusat di Gifu, Jepang, dipimpin oleh Presiden Direktur Takehisa Hayashi, dengan 12 karyawan dan modal 20 juta yen.

Dikutip dari website resmi hayashi-kinzoku.com pada Selasa (31/3/2026), sejarah Hayashi Kinzoku dimulai pada 1962, ketika Masayoshi Hayashi memulai usaha secara pribadi sebagai bisnis logam kecil.

Delapan tahun kemudian pada 1970, perusahaan secara resmi didirikan sebagai Hayashi Kinzoku Kogyo Co., Ltd., menandai awal eksistensi perusahaan sebagai badan hukum.

Pada 1989, perusahaan memperluas pabriknya dan mulai menggunakan mesin pemrosesan laser 3D untuk meningkatkan kemampuan manufaktur presisinya.

Pada 2014, Hayashi Kinzoku menambahkan mesin pemrosesan kawat (wire processing machine) ke fasilitasnya, lalu memperbarui teknologi laser 3D pada 2016.

Kepemimpinan beralih ke Takeshi Takeku pada 2020, yang diangkat menjadi Presiden Direktur dan membawa perusahaan ke era baru pengembangan teknologi manufaktur.

Produk utama mereka meliputi komponen logam aluminium, baja, dan stainless steel, serta prototipe hasil pengepresan untuk otomotif, peralatan listrik, dan mesin pertanian.

(Nur Amalina)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Jepang menyepakati 10 nota kesepahaman (MoU) senilai sekitar 23,1 miliar dollar AS atau setara Rp392,7 triliun dalam rangka memperkuat kerja sama ekonomi bilateral ke tahap yang lebih strategis.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rangkaian kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang, yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Dalam forum bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo, Senin (30/3/2026), Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya melanjutkan kerja sama yang sudah ada, tetapi juga mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi.

“Saya hadir di sini bukan hanya untuk melanjutkan kemitraan yang sudah ada, tetapi untuk mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih cepat,” ujar Prabowo.

Prabowo menilai, di tengah dinamika global yang semakin kompleks, kolaborasi ekonomi menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas dan hubungan jangka panjang antarnegara.

“Jika kita memiliki kepentingan bersama, kita akan menjaga masa kini dan masa depan,” lanjutnya.

Selain penandatanganan MoU, kedua negara juga tengah memperbarui skema kerja sama dagang melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Pembaruan ini diharapkan memperkuat fondasi hubungan ekonomi melalui peningkatan akses pasar, perluasan kolaborasi, serta modernisasi kerangka ekonomi bilateral.

Hubungan Indonesia dan Jepang sendiri telah terjalin selama 68 tahun dan berkembang menjadi kemitraan komprehensif di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial budaya.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara ekonomi, Jepang saat ini merupakan tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia dengan nilai mencapai 17,61 miliar dollar AS.

Negeri Sakura juga menjadi salah satu investor utama dengan realisasi investasi sebesar 3,13 miliar dollar AS, terutama di sektor otomotif, alat transportasi, kimia, dan farmasi.

Di sisi lain, Jepang juga berperan penting dalam pembangunan infrastruktur strategis di Indonesia, termasuk di sektor transportasi, pelabuhan, energi, dan kawasan perkotaan.

Prabowo menilai investasi Jepang memiliki kualitas tinggi, terutama dalam hal disiplin, penguasaan teknologi, serta komitmen jangka panjang.

“Jepang membawa kualitas dalam investasi, disiplin, teknologi, dan komitmen jangka panjang,” ujarnya.

Ke depan, kerja sama kedua negara diarahkan untuk melampaui pola tradisional menuju kolaborasi berbasis masa depan.

Fokusnya mencakup transisi energi dan pertumbuhan hijau, transformasi industri dan hilirisasi, serta penguatan rantai pasok global.

Di sisi lain selaku Menko Perekonomian Airlangga menyebut bahwa, penandatanganan MoU ini menjadi langkah konkret dalam membangun kemitraan yang lebih erat dan berkelanjutan.

“Indonesia percaya bahwa masa depan kemitraan ini terletak pada bekerja, berinovasi, dan bertumbuh bersama,” kata Airlangga.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah Jepang atas hubungan erat yang telah terjalin, termasuk peluang pendidikan dan magang, khususnya kepada anak-anak muda Indonesia.

Prabowo menilai Jepang telah memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan kerja.

Hal itu disampaikan dalam joint statement bersama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi usai pertemuan bilateral di Istana Akasaka, Tokyo, Selasa (31/3/2026).

“Kami sangat berterima kasih karena pemuda-pemudi kami banyak diberikan kesempatan belajar di Jepang di semua bidang, dan juga banyak tenaga kerja kami diizinkan untuk magang di Jepang ini,” ujar Prabowo.

Berdasarkan data Organisasi Layanan Mahasiswa Jepang (JASSO) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, jumlah mahasiswa dan pelajar Indonesia di Jepang terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

Hingga pertengahan 2025, tercatat ada sekitar 6.778 hingga 7.000 pelajar dan mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di berbagai institusi di Jepang. Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada 2024 tercatat sebanyak 5.397 mahasiswa, naik dari 4.892 orang pada 2023.

Peningkatan jumlah pelajar ini mengukuhkan posisi Indonesia dalam jajaran 10 besar negara pengirim mahasiswa internasional terbanyak ke Jepang, di mana Indonesia berada di peringkat ke-9. Kenaikan jumlah mahasiswa ini berjalan beriringan dengan melonjaknya populasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang yang kini telah menembus angka 230.689 orang.

Sementara itu, jumlah peserta magang asal Indonesia di Jepang mengalami lonjakan drastis, mencapai 74.879 orang hingga akhir 2024. Lonjakan ini menempatkan Indonesia sebagai penyumbang tenaga kerja magang teknis (Ginou Jisshu) terbesar kedua bagi Jepang, dengan pertumbuhan total pekerja Indonesia yang mencapai 169.539 orang atau naik hampir 40% dibandingkan tahun sebelumnya.

Mayoritas peserta magang ini terserap di sektor-sektor krusial seperti manufaktur, konstruksi, serta kesehatan dan kesejahteraan.

Peningkatan ini didorong oleh kuatnya permintaan tenaga kerja di Jepang serta kemudahan transisi status visa dari pemagang menjadi pekerja berketerampilan spesifik (Specified Skilled Worker). Hingga pertengahan 2025, tercatat lebih dari 230.000 warga negara Indonesia yang menetap di Jepang, yang sebagian besar merupakan tenaga kerja produktif.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan rasa hormat atas sambutan hangat yang diberikan pemerintah dan masyarakat Jepang selama kunjungannya.

“Saya sangat merasa dihormati oleh pemerintah dan oleh bangsa Jepang,” katanya.

Presiden Ke-8 RI itu kemudian secara resmi mengundang PM Takaichi untuk melakukan kunjungan balasan ke Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan menyambut kunjungan tersebut dengan penuh kehangatan.

“Saya ingin mengundang Yang Mulia Perdana Menteri Jepang, Yang Mulia Takaichi Sanae, untuk berkunjung resmi ke Indonesia dan kami akan menyambut dengan hangat,” ucapnya.

Selain itu, Prabowo turut menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan besar Takaichi dalam pemilihan yang baru saja berlangsung di Jepang.

“Saya ucapkan selamat atas kemenangan Yang Mulia dengan sangat besar dalam pemilihan yang baru dilaksanakan di Jepang,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Prabowo kembali menyampaikan penghargaan atas undangan kunjungan ke Jepang yang menurutnya terasa istimewa karena berlangsung pada musim bunga sakura.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga mengungkapkan rasa terima kasih atas kesempatan bertemu langsung dengan Kaisar Jepang Naruhito sehari sebelumnya.

“Saya sangat berterima kasih karena diterima oleh Sri Baginda Kaisar Naruhito, dan kembali saya tegaskan komitmen kami untuk memperkuat hubungan antara Jepang dan Indonesia yang memang sudah berjalan lama dan sangat baik,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden RI Prabowo Subianto bertukar pandangan terkait berbagai isu strategis global, mulai dari perang Iran vs Amerika Serikat-Israel di Timur Tengah hingga ketegangan di Laut China Selatan.

Hal itu disampaikan dalam joint statement bersama Presiden Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral di Istana Akasaka, Tokyo, Selasa (31/3/2026).

“Kami juga bertukar pandangan mengenai situasi Timur Tengah, termasuk Iran, serta Laut China Selatan, berbagai isu misil, dan penanganan Korea Utara termasuk masalah penculikan,” ujar PM Sanae Takaichi dalam keterangan resmi.

Dia menekankan bahwa dalam konteks konflik Timur Tengah, Jepang dan Indonesia sepakat untuk memperkuat kerja sama, khususnya dari perspektif keamanan energi yang menjadi perhatian global.

“Khususnya mengenai Timur Tengah, kami menegaskan akan bekerja sama erat dari perspektif keamanan energi,” tambahnya.

Selain isu geopolitik, Takaichi juga menyoroti hubungan historis kedua negara yang akan mencapai tonggak penting pada 2028, yakni 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Jepang.

Ia menilai hubungan Indonesia-Jepang tersebut tidak hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi juga diperkuat oleh ikatan antarmasyarakat.

Sebagai contoh, ia mengapresiasi tradisi peringatan bencana yang dilakukan di Indonesia, termasuk di Pulau Sumatra, yang setiap tahun menggelar upacara untuk mengenang korban Gempa Besar Jepang Timur.

“Di Pulau Sumatra, Indonesia, yang pernah mengalami bencana gempa bumi besar dan tsunami, setiap tahun juga diadakan upacara peringatan Gempa Besar Jepang Timur. Hal ini sangat kami hargai,” kata Takaichi.

Dia menegaskan bahwa pertemuan tingkat tinggi ini menjadi momentum untuk semakin mempererat hubungan bilateral serta mengembangkan kemitraan strategis komprehensif yang telah terjalin.

“Melalui pertemuan puncak ini, kami akan semakin mempererat hubungan kedua negara, serta terus mengembangkan kemitraan strategis komprehensif yang didukung oleh ikatan kuat antarmasyarakat,” tandas Takaichi.

Ratifikasi Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi kerja sama ekonomi dengan Jepang, termasuk ratifikasi amandemen perjanjian dagang kedua negara atau Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Prabowo mengungkapkan kedua negara membahas berbagai isu strategis yang mencakup sektor ekonomi, energi, maritim, perikanan, hingga keamanan. Dia menilai arah kerja sama bilateral saat ini menunjukkan tren yang positif.

"Kami tadi membahas banyak masalah di bidang ekonomi, kerja sama bilateral di bidang energi, kelautan, maritim dan perikanan, serta keamanan. Ini semua menunjukkan trajectory yang positif, yang baik,” ujar Prabowo.

Salah satu fokus utama adalah percepatan ratifikasi dan implementasi amandemen Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Pemerintah Indonesia, kata Prabowo, akan bekerja keras agar proses tersebut segera rampung.

“Kami akan bekerja keras untuk mempercepat ratifikasi dan implementasi dari protokol amandemen IJEPA.Saya berharap dalam waktu cepat ini bisa kita selesaikan,” tegasnya.

Untuk diketahui, Indonesia dan Jepang resmi menyepakati pembaruan protokol General Review IJEPA pada Agustus 2024 untuk mempererat kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi yang telah berjalan sejak 2008.

Pembaruan ini mencakup area strategis baru seperti ekonomi digital dan penguatan rantai pasok global. Melalui kesepakatan ini, Jepang memberikan pembebasan tarif (0%) untuk berbagai produk unggulan Indonesia, termasuk olahan perikanan, buah-buahan tropis, serta komponen

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi kerja sama ekonomi dengan Jepang, termasuk ratifikasi amandemen perjanjian dagang kedua negara atau Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Prabowo mengungkapkan, kedua negara membahas berbagai isu strategis yang mencakup sektor ekonomi, energi, maritim, perikanan, hingga keamanan. Dia menilai arah kerja sama bilateral saat ini menunjukkan tren yang positif.

Hal ini disampaikannya dalam joint statement bersama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi usai pertemuan bilateral di Istana Akasaka, Tokyo, Selasa (31/3/2026).

“Kami tadi membahas banyak masalah di bidang ekonomi, kerja sama bilateral di bidang energi, kelautan, maritim dan perikanan, serta keamanan. Ini semua menunjukkan trajectory yang positif, yang baik,” ujar Prabowo.

Salah satu fokus utama adalah percepatan ratifikasi dan implementasi amandemen Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Pemerintah Indonesia, kata Prabowo, akan bekerja keras agar proses tersebut segera rampung.

“Kami akan bekerja keras untuk mempercepat ratifikasi dan implementasi dari protokol amandemen IJEPA. Saya berharap dalam waktu cepat ini bisa kita selesaikan,” tegasnya.

Untuk diketahui, Indonesia dan Jepang resmi menyepakati pembaruan protokol General Review IJEPA pada Agustus 2024 untuk mempererat kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi yang telah berjalan sejak 2008. Pembaruan ini mencakup area strategis baru seperti ekonomi digital dan penguatan rantai pasok global.

Melalui kesepakatan ini, Jepang memberikan pembebasan tarif (0%) untuk berbagai produk unggulan Indonesia, termasuk olahan perikanan, buah-buahan tropis, serta komponen otomotif dan tekstil. Selain barang, IJEPA terus membuka akses pasar bagi tenaga kerja profesional Indonesia di sektor kesehatan.

Pemerintah mengimbau eksportir memanfaatkan kesempatan ini dengan menyertakan Surat Keterangan Asal (SKA) Form IJ. Informasi detail mengenai regulasi dan pos tarif dapat diakses melalui portal resmi Indonesia National Trade Repository (INTR) atau FTA Center Kementerian Perdagangan.

Di sisi lain, Prabowo juga membuka peluang lebih luas bagi partisipasi Jepang dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor mineral kritis dan rare earth, serta industrialisasi berbasis hilirisasi.

“Kami terus mengajak dan membuka diri untuk partisipasi Jepang dalam ekonomi Indonesia, termasuk kerja sama di bidang mineral kritis dan rare earth, serta hilirisasi industri,” katanya.

Di sektor energi, Indonesia menyatakan terbuka untuk kerja sama dalam pengembangan energi terbarukan hingga energi nuklir. Pemerintah juga mendorong keterlibatan Jepang dalam inisiatif Asia Zero Emission Community.

Prabowo menambahkan, pemerintah akan mempercepat penyelesaian hambatan proyek-proyek strategis (debottlenecking), termasuk proyek Legok Nangka dan Sarulla.

Sekadar informasi, Proyek Legok Nangka di Jawa Barat merupakan proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional yang akan diubah menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Proyek senilai Rp 4 triliun ini melibatkan konsorsium yang didalamnya terdapat perusahaan Jepang (seperti Sumitomo Corporation) dan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada tahun 2028-2029.

Adapun, proyek Sarulla di Sumatra Utara merupakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Proyek ini juga melibatkan investasi besar dari perusahaan Jepang seperti Itochu dan Kyushu Electric Power.

Dalam kesempatan itu, Kepala negara juga menyambut kontribusi perusahaan Jepang INPEX Corporation dalam proyek gas Abadi di Blok Masela, yang diharapkan segera terealisasi setelah mengalami penundaan panjang.

“Kita berharap proyek ini bisa segera terwujud,” ujarnya.

Tak hanya sektor ekonomi, Prabowo turut mendorong penguatan kerja sama di bidang pendidikan, pariwisata, serta program people-to-people contact guna mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.

Menutup pernyataannya, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dan Jepang untuk terus menjaga serta meningkatkan hubungan bilateral yang telah terjalin erat.

“Indonesia sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas semua bantuan yang diberikan kepada Indonesia dalam pembangunan ekonomi kita,” pungkas Prabowo.