REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tengah menyusun skema insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 sampai 100 persen untuk pembelian kendaraan listrik murni atau battery electric vehicle (BEV).

“PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen. Nanti disusun skemanya,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Insentif PPN DTP itu dikhususkan untuk kendaraan BEV, tanpa mencakup kendaraan hybrid. Adapun terkait besaran insentif akan ditentukan berdasarkan baterai yang digunakan, yang dibagi menjadi baterai nikel dan non-nikel.

Purbaya menjelaskan, kendaraan listrik berbasis baterai nikel akan menerima subsidi yang lebih besar. Pertimbangan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan nikel sebagai salah satu komoditas unggulan di Indonesia.

Dia menyebut pernah membaca pemberitaan dari salah satu media internasional yang mempertanyakan potensi nikel Indonesia usai China mengumumkan penggunaan teknologi baterai non-nikel. Sebagai respons, Menkeu Purbaya justru menyiapkan skema insentif agar penggunaan nikel bisa terakselerasi.

“Kita balik sekarang, nikelnya kita pakai. Biar nikel kita bisa terpakai dan hilirisasi teknologi baterainya berjalan,” jelasnya.

Purbaya juga menyatakan pemerintah akan mempersiapkan insentif kendaraan listrik, dengan rincian masing-masing 100 ribu unit mobil dan 100 ribu motor listrik tahun ini.

Terkait besaran subsidi, ia memperkirakan akan berada di angka Rp5 juta untuk motor listrik. Namun, angka pasti dari stimulus BEV ini akan diumumkan lebih detil dengan pihak-pihak terkait lainnya, khususnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Purbaya berpendapat insentif BEV relevan dengan upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi beban subsidi energi pemerintah di tengah kenaikan harga minyak global.

Ia pun sepakat dengan Menperin yang menyatakan pemerintah kini melihat kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi nasional, terutama untuk menjaga daya tahan industri manufaktur dan melindungi tenaga kerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengembangan proyek hilirisasi nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Provinsi Jawa Tengah pada Rabu, 29 April 2026.

Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa setiap proyek strategis harus terus dievaluasi secara objektif dan ilmiah, seiring dengan kemajuan teknologi yang berlangsung cepat.

“Saya minta kita objektif dan kita bersifat saintifik. Kita hitung secara matematik. Kalau proyek ini, walaupun kita canangkan dan kita adakan feasibility study, mulai satu tahun yang lalu, enam bulan yang lalu, kalau hari ini terjadi perkembangan teknologi, kita bisa mendapat teknologi yang lebih bagus, teknologi yang lebih murah, menghasilkan sesuatu yang lebih untung bagi rakyat, kita harus berani mengubah rencana,” tegas Presiden.

Presiden juga menginstruksikan kepada Satgas Hilirisasi dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk terus mengkaji pilihan teknologi terbaik, dengan mengedepankan efisiensi dan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kaji terus teknologi, lihat. Matematis, matematis, matematis. Tidak ada kepentingan lain. Yang paling efisien, menguntungkan rakyat, itu yang harus dijalankan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme besar terhadap masa depan Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan menjaga arah pembangunan nasional, termasuk melalui penguatan hilirisasi sebagai pilar kemandirian ekonomi.

“Kita harus menjadi raksasa yang tidak tidur. Kita harus jadi raksasa yang bangun. Dan kita akan bangun. Kita akan menjadi negara yang hebat,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman sebagai kekuatan utama bangsa. Menurutnya, perbedaan harus menjadi kekayaan yang memperkuat, bukan memecah.

“Perbedaan adalah baik, perbedaan adalah kekayaan, perbedaan jangan kita biarkan menjadi sekat-sekat. Kekurangan kita saling tutup. Kesalahan kita saling ingatkan. Kelalaian segera kita koreksi. Semua tujuannya adalah kebaikan bangsa,” ucap Presiden.

Mengakhiri sambutannya, Presiden Prabowo turut mengingatkan bahwa stabilitas dan perdamaian merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa, di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

“Perdamaian sangat mahal. Kita jaga bangsa kita,” tutup Presiden.

Melalui pendekatan berbasis teknologi terbaik dan kepentingan rakyat, hilirisasi Indonesia diarahkan menjadi mesin pertumbuhan baru yang efisien, modern, dan berdaulat menuju Indonesia sebagai kekuatan ekonomi besar dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerhati kebijakan publik Henry Indraguna meyakini langkah diplomasi energi yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Jepang menandai pergeseran peran Indonesia dalam peta ekonomi global, dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi aktor yang lebih menentukan arah kepentingannya sendiri.

Henry menilai pendekatan tersebut mencerminkan posisi Indonesia yang semakin aktif dalam membangun relasi strategis, khususnya di sektor energi dan mineral.

“Indonesia kini tampil sebagai subjek dalam dinamika global, bukan lagi sekadar objek,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).

Menurut Henry, langkah pemerintah melalui diplomasi energi ini juga menjadi bagian dari upaya mengubah pola lama yang menempatkan negara berkembang hanya sebagai eksportir bahan mentah. Dia melihat arah kebijakan saat ini berfokus pada peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan penguasaan teknologi.

Kunjungan Bahlil Lahadalia ke Tokyo pada pertengahan Maret 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis dengan pemerintah Jepang. Dalam pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Ryosei Akazawa, kedua negara menandatangani dua nota kesepahaman.

Kerja sama tersebut mencakup penguatan rantai pasok mineral kritis serta pengembangan teknologi nuklir rendah karbon, yang menjadi bagian penting dalam agenda transisi energi global.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga mendorong percepatan investasi oleh Inpex Corporation dalam Proyek Gas Lapangan Abadi Blok Masela yang nilainya diperkirakan mencapai Rp339 triliun. Proyek ini dipandang strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Tidak hanya itu, Indonesia turut menawarkan kolaborasi pengelolaan berbagai komoditas strategis kepada Jepang, mulai dari nikel, bauksit, tembaga, hingga logam tanah jarang yang berperan penting dalam pengembangan energi bersih.

Kemitraan kedua negara juga diperluas ke sektor batu bara dan gas alam cair (LNG), serta proyek-proyek transisi energi dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC). Beberapa proyek yang menjadi perhatian antara lain pengembangan PLTSa Legok Nangka dan optimalisasi PLTP Sarulla.

Henry menilai strategi tersebut sejalan dengan konsep pertumbuhan endogen yang menekankan pentingnya investasi pada teknologi dan sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

“Upaya mengamankan teknologi dan memperkuat hilirisasi menunjukkan bahwa Indonesia ingin tumbuh dari dalam, bukan bergantung pada ekspor bahan mentah semata,” katanya.

Sinyal Positif bagi Investor

Lebih lanjut, dia menilai keterlibatan investasi Jepang dalam struktur industri nasional berpotensi memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia terhadap tekanan eksternal.

Kepastian hukum dalam proyek-proyek strategis seperti Blok Masela, lanjutnya, menjadi indikator penting bagi investor global dalam menilai kredibilitas Indonesia sebagai mitra.

“Ini memberi pesan bahwa Indonesia serius menciptakan iklim investasi yang stabil dan dapat dipercaya,” ujarnya.

Dia optimistis, melalui penguatan diplomasi energi, Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran lebih strategis di kawasan Indo-Pasifik, sekaligus memperkuat fondasi sebagai pusat kekuatan energi baru di masa depan.

Dari sisi regulasi, Henry mengingatkan agar implementasi kerja sama internasional tetap dikawal agar sejalan dengan kepentingan nasional. Dia menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kemandirian energi jangka panjang.

“Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan dan kemandirian,” katanya.