Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia defisit US$1,61 miliar pada Mei 2026. Kondisi ini mengakhiri rekor surplus neraca dagang selama 72 bulan berturut-turut.

Defisit pada Mei terjadi karena nilai ekspor sebesar US$23,20 miliar lebih rendah dibandingkan impor yang mencapai US$24,81 miliar. Defisit disebabkan komoditas migas yang minus US$3,76 miliar, dengan penyumbang terbesar berasal dari hasil minyak dan minyak mentah.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai defisit neraca perdagangan Mei 2026 menjadi sinyal bantalan eksternal Indonesia mulai menipis, tetapi belum bisa langsung disebut sebagai krisis.

Menurut dia, defisit tersebut bukan berarti seluruh perdagangan Indonesia memburuk. Sektor nonmigas masih mencatat surplus US$2,15 miliar, meski belum mampu menutup defisit migas sebesar US$3,76 miliar.

Secara kumulatif Januari-Mei 2026, neraca perdagangan juga masih surplus US$4,03 miliar. Namun, angkanya turun tajam dibandingkan surplus US$15,38 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

"Pesan utamanya adalah surplus masih ada secara kumulatif, tetapi ruang amannya menyempit tajam," ujar Josua kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/7).

Ia menjelaskan penyebab utama defisit berasal dari lonjakan impor, terutama impor migas serta bahan baku dan penolong.

Pada Mei 2026, impor mencapai US$24,81 miliar atau naik 22,16 persen secara tahunan, sedangkan ekspor turun 5,73 persen menjadi US$23,20 miliar.

Impor migas melonjak 70,78 persen, terutama karena impor hasil minyak naik 99,49 persen. Di saat yang sama, impor bahan baku dan penolong meningkat 25,17 persen dan menjadi penyumbang terbesar kenaikan impor.

"Artinya, defisit ini lebih banyak dipicu sisi impor, bukan semata-mata karena ekspor jatuh," ujar Josua.

Ia mengatakan defisit tersebut tidak bisa dijelaskan hanya karena pelemahan rupiah. Merosotnya kurs memang membuat biaya impor lebih mahal, tetapi kenaikan impor juga mencerminkan meningkatnya pembelian barang impor secara riil.

Hal itu terlihat dari impor mesin dan peralatan mekanis yang naik 16,92 persen, mesin dan perlengkapan elektrik naik 14,48 persen, serta plastik dan barang dari plastik meningkat 15,83 persen sepanjang Januari-Mei 2026.

"Rupiah adalah faktor yang memperberat biaya, tetapi penyebab utama defisit adalah kombinasi kebutuhan impor migas, bahan baku, barang modal, dan pelemahan ekspor bulanan," ujar Josua.

Dari sisi ekspor, Josua menilai persoalannya bukan karena daya saing Indonesia langsung runtuh, melainkan adanya tekanan sektoral dan siklikal.

Ekspor Mei 2026 turun 5,73 persen secara tahunan dengan ekspor nonmigas turun 4,50 persen. Seluruh sektor nonmigas mengalami penurunan, mulai dari pertanian, pertambangan, hingga industri pengolahan.

Namun, secara kumulatif Januari-Mei 2026, total ekspor masih tumbuh 3,02 persen dan ekspor nonmigas naik 3,89 persen. Industri pengolahan bahkan masih tumbuh 6,80 persen.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan daya saing Indonesia belum hilang secara menyeluruh. Namun, ekspor semakin rentan karena masih bergantung pada komoditas tertentu, harga global, permintaan negara mitra dagang, serta struktur industri yang masih mengandalkan bahan baku impor.

Josua mengingatkan yang perlu diwaspadai adalah apabila kenaikan impor tidak diikuti peningkatan produksi dan ekspor dalam beberapa bulan ke depan.

Indeks manufaktur Juni 2026 turun menjadi 46,9 dari 50,0 pada Mei. Pesanan baru maupun pesanan ekspor baru juga menurun tajam sejak Agustus 2021, sedangkan biaya bahan baku meningkat akibat kenaikan harga dan nilai tukar yang tidak menguntungkan.

"Bila impor bahan baku naik tetapi produksi melemah, maka impor berubah dari tanda ekspansi menjadi kebocoran permintaan ke luar negeri. Ini belum alarm merah, tetapi jelas lampu kuning. Masih wajar karena neraca perdagangan kumulatif masih surplus dan nonmigas masih kuat, tetapi tidak boleh diremehkan karena tren surplus menyempit sangat cepat dan defisit migas makin besar," ujarnya.

Josua mengingatkan risiko terbesar adalah apabila defisit perdagangan terjadi berulang hingga melebar menjadi defisit transaksi berjalan, menekan rupiah, dan mengurangi ruang Bank Indonesia melonggarkan kebijakan moneter.

PIER juga memperkirakan defisit transaksi berjalan 2026 melebar menjadi sekitar 1,07 persen dari PDB, naik dari 0,11 persen pada 2025.

Josua menyarankan pemerintah tidak membatasi impor secara luas, karena sebagian besar merupakan bahan baku dan barang modal yang dibutuhkan industri.

Pemerintah sebaiknya memilah impor produktif dan konsumtif, mengurangi ketergantungan impor BBM melalui penguatan energi domestik, menjaga stabilitas rupiah, mempercepat restitusi dan pembiayaan ekspor, memperbaiki logistik pelabuhan, serta mendorong industri substitusi impor dan produk bernilai tambah.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai defisit neraca perdagangan kali ini mengirim sinyal bahwa bantalan eksternal Indonesia mulai menipis ketika pasar sedang sensitif terhadap pergerakan rupiah, inflasi, dan suku bunga.

Menurutnya, apabila defisit terus berulang dalam beberapa bulan ke depan, investor akan meminta premi risiko lebih tinggi, yield SBN sulit turun, BI makin sulit melonggarkan bunga, dan biaya input impor makin mahal bagi industri.

"Defisit ini belum berarti krisis, tetapi menandai fase baru, yakni stabilitas eksternal tidak lagi gratis dan ekonomi harus membayar lebih mahal untuk menjaga kepercayaan pasar," ujarnya. kepada CNNIndonesia.com

Ia juga menilai pelemahan daya saing Indonesia memperbesar tantangan ekspor. Merujuk World Competitiveness Ranking 2026 yang dirilis IMD, posisi Indonesia disebut turun ke peringkat 48 dari 70 negara. Penurunan tersebut dikaitkan dengan melemahnya efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan kualitas infrastruktur.

Menurut dia, kondisi tersebut relevan dengan ekspor karena daya saing rendah berarti biaya logistik tinggi, kepastian kebijakan lemah, perizinan lambat, produktivitas rendah, dan infrastruktur belum memadai.

Akibatnya, ekspor manufaktur bernilai tambah luas sulit tumbuh cepat. Indonesia, kata Syafruddin, akhirnya tetap bergantung pada komoditas seperti batu bara, baja, dan mineral tertentu.

[Gambas:Photo CNN]

"Saat permintaan global melemah, ekspor langsung turun karena basis produk ekspor belum cukup beragam dan belum cukup kompetitif," ujarnya.

Oleh karena itu, Syafruddin menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan struktural, mulai dari menekan defisit migas melalui efisiensi BBM, penguatan transportasi publik, substitusi energi impor, peningkatan produksi energi domestik, dan kebijakan energi yang tidak menyembunyikan beban fiskal.

Di sisi ekspor, ia mengatakan pemerintah harus memperluas basis manufaktur bernilai tambah, mempercepat diversifikasi pasar, memperbaiki logistik, menurunkan biaya kepatuhan, dan memastikan hilirisasi tidak berhenti pada mineral tertentu.

Di sisi makro, disiplin fiskal harus dijaga agar defisit perdagangan tidak berubah menjadi krisis kepercayaan. BI bisa menahan rupiah dengan bunga tinggi, tetapi pemerintah wajib mengurangi sumber tekanan dari energi, impor, fiskal, dan daya saing.

"Jika agenda ini tertunda, defisit perdagangan dapat berlanjut, rupiah tetap rentan, inflasi impor naik, dan pertumbuhan akan dibeli dengan ongkos stabilitas yang makin mahal," ujar Syafruddin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan pelemahan rupiah perlu direspons dengan penguatan ketahanan keuangan pribadi. Dampak pelemahan rupiah tidak selalu langsung muncul di hari yang sama.

“Pelemahan rupiah perlu direspons dengan penguatan ketahanan keuangan pribadi, bukan dengan perpindahan aset secara ekstrem,” ucapnya kepada di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Menurut dia, pelemahan rupiah berdampak secara langsung terhadap barang impor seperti gawai, barang elektronik, kendaraan dan suku cadang, obat tertentu, bahan makanan impor seperti gandum, kedelai, gula, susu, serta barang konsumsi rumah tangga yang masih bergantung pada pasokan luar negeri. Hal ini mengingat importir harus mengeluarkan rupiah lebih banyak untuk membeli barang yang sama dalam dolar AS.

Dalam hal ini, menurut dia, pelemahan rupiah dampaknya tak selalu langsung muncul di hari yang sama karena pelaku usaha biasanya masih punya persediaan lama, kontrak harga, atau sebagian menahan kenaikan harga agar konsumen tidak langsung turun.

Namun, jika pelemahan berlangsung lama, kenaikan biaya impor dinilai hampir pasti akan diteruskan ke harga jual secara bertahap.

Ia menjelaskan, pelemahan rupiah juga berdampak tidak langsung ke barang konsumsi sehari-hari melalui bahan baku, energi, biaya angkut, pupuk, pakan ternak, kemasan, dan biaya produksi.

“Jadi, barang yang terlihat lokal pun bisa ikut naik bila bahan bakunya masih mengandung komponen impor. Misalnya makanan olahan berbasis gandum, produk susu, daging tertentu, makanan kemasan, kosmetik, obat, sampai barang kebutuhan rumah tangga,” ungkap dia.

Dalam konteks Juni 2026, risiko ini dianggap makin relevan karena Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi Mei 2026 naik menjadi 3,08 persen, dengan tekanan dari harga pangan bergejolak sebesar 6,24 persen dan harga yang diatur pemerintah sebesar 2,07 persen, antara lain akibat penyesuaian LPG, Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, dan avtur yang sejalan dengan kenaikan harga energi global.

Kendati begitu, lanjutnya, tidak semua barang konsumsi akan naik dengan besaran yang sama. Barang dengan porsi impor tinggi dan persaingan terbatas biasanya lebih cepat naik. Adapun barang yang banyak diproduksi di dalam negeri dan pasokannya cukup biasanya lebih tertahan.

Untuk sembako, kata Josua, pelemahan rupiah bukan satu-satunya penentu harga karena faktor panen, distribusi, cuaca, stok pemerintah, dan kebijakan harga juga sangat menentukan.

Karena itu, dia berpendapat tekanan terbesar bagi rumah tangga kemungkinan bukan hanya dari satu barang tertentu, melainkan dari akumulasi kenaikan kecil secara tidak langsung di banyak pos pengeluaran seperti makanan olahan, transportasi, hingga listrik melalui biaya usaha, cicilan, serta barang tahan lama.

Meninjau dari sisi daya beli, risikonya adalah masyarakat menjadi lebih selektif, seiring Survei Konsumen BI Mei 2026 masih menunjukkan keyakinan konsumen tetap kuat dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) 120,9, tetapi turun dari 123,0 pada April, sementara penilaian terhadap kondisi ekonomi saat ini juga turun menjadi 112,2 dari 116,5.

Penjualan eceran Mei 2026 juga diprakirakan masih terkontraksi 3,2 persen secara tahunan, walaupun membaik secara bulanan.

“Artinya, konsumsi belum jatuh, tetapi rumah tangga mulai lebih berhati-hati, terutama untuk barang sekunder dan barang tahan lama,” ujar Josua.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa kenaikan suku bunga acuan BI menjadi 5,75 persen juga perlu dilihat sebagai respons untuk menahan pelemahan rupiah dan mencegah inflasi impor melebar. Kebijakan ini dianggap tepat dari sisi stabilitas, tetapi ada konsekuensi ke biaya dana dan kredit.

Data asesmen suku bunga perbankan menunjukkan suku bunga kredit rupiah masih turun tipis, tetapi suku bunga kredit baru mulai meningkat karena penyesuaian risiko dan kondisi pendanaan perbankan. Hal ini berarti pelemahan rupiah dan kenaikan suku bunga bisa menekan rumah tangga dari dua arah sekaligus, yaitu harga barang impor naik dan biaya pembiayaan baru ikut lebih mahal.

Sebagai respons atas pelemahan rupiah, Josua menilai masyarakat tak perlu memindahkan dana secara panik ke emas, properti, atau aset yang dianggap aman, tetapi meninjau ulang susunan aset sesuai tujuan, jangka waktu, kebutuhan uang tunai, dan kemampuan menanggung risiko.

Artinya pemerintah tidak sedang berada dalam kondisi kesulitan pembiayaan jangka pendek, tetapi tantangannya adalah menjaga agar sisa pembiayaan tidak diperoleh dengan biaya yang terlalu mahal

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede berpendapat kondisi fundamental perekonomian nasional yang relatif kuat masih menjadi penopang kepercayaan pasar.

“Pasar melihat fundamental domestik masih cukup kuat,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut Josua, persepsi itu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen dan inflasi Mei 2026 terkendali di level 3,08 persen.

Dari sisi fiskal, realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Mei 2026 telah mencapai Rp379,4 triliun atau 55,1 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara pembiayaan utang mencapai Rp386,0 triliun atau 46,4 persen dari target Rp832,2 triliun.

“Artinya pemerintah tidak sedang berada dalam kondisi kesulitan pembiayaan jangka pendek, tetapi tantangannya adalah menjaga agar sisa pembiayaan tidak diperoleh dengan biaya yang terlalu mahal,” ujar Josua.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan strategi pembiayaan tidak hanya mengejar pemenuhan dana, tetapi juga menjaga biaya, tenor dan kepercayaan investor.

Dari sisi arus modal, sinyal pasar menunjukkan perbaikan. Namun, sebagian besar dana asing masih mengalir ke instrumen jangka pendek seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sementara minat terhadap Surat Berharga Negara (SBN) jangka menengah dan panjang masih perlu diperkuat.

Dalam kondisi tersebut, kenaikan BI Rate ke 5,75 persen dinilai membantu menjaga daya tarik aset rupiah dan meredam tekanan terhadap nilai tukar.

Meski begitu, kata Josua, pemerintah tetap perlu memperkuat minat investor terhadap SBN melalui strategi penerbitan yang fleksibel, komunikasi kebijakan yang konsisten dan penguatan basis pembeli domestik.

Pemerintah juga dinilai perlu menjaga disiplin fiskal melalui pengendalian defisit, penyaringan belanja prioritas, serta penundaan belanja yang belum mendesak.

Josua meyakini arah kebijakan dalam KEM-PPKF 2027, yang menargetkan defisit 1,80 persen–2,40 persen terhadap PDB dan rasio utang sekitar 40,31 persen–40,64 persen terhadap PDB, menjadi sinyal positif bagi pasar apabila dapat dijalankan secara konsisten.

Selain itu, pendalaman pasar domestik perlu terus diperkuat dengan memperbesar peran dana pensiun, asuransi, perbankan, reksa dana, investor ritel, serta instrumen syariah. Basis investor yang lebih luas akan membuat pasar SBN lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada arus modal asing.

“Karena itu, pemerintah perlu memperbesar peran dana pensiun, asuransi, perbankan, reksa dana, investor ritel, dan instrumen syariah agar pasar SBN lebih dalam, lebih stabil, dan tidak terlalu mudah terguncang oleh sentimen luar negeri,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai penguatan nilai tukar rupiah dan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap pemerintah. Menurutnya, berbagai langkah yang ditempuh pemerintah mulai menunjukkan hasil positif terhadap kondisi ekonomi nasional.

"Ya, saya pikir kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat sehingga hal itu berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Kamis (11/6/2026).

Dasco mengatakan pemerintah akan terus bekerja menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat fundamental pasar. Ia mengaku mendapat informasi bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah strategi khusus yang diyakini dapat semakin memperkuat nilai tukar rupiah dalam waktu dekat.

"Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam pekan ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang dari informasi yang saya terima akan membuat nilai tukar rupiah semakin menguat," katanya.

Oleh sebab itu, Dasco mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan kurs agar mempertimbangkan kembali langkah tersebut.

"Ya, mungkin bagi teman-teman sekalian yang saat ini menyimpan dolar karena berharap ada keuntungan, sebaiknya dolarnya dilepas. Karena kalau kemudian pekan depan nilai rupiah menguat, tentu akan merugikan jika tetap menyimpan dolar. Itu imbauan saya," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menilai kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 5,5 persen tidak akan menghambat pertumbuhan kredit. Perbankan pelat merah meyakini kondisi likuiditas, permodalan, dan kualitas aset yang masih kuat akan menjaga fungsi intermediasi tetap berjalan di tengah gejolak ekonomi global.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan keputusan BI menaikkan BI Rate merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas makroekonomi nasional, khususnya nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global.

Menurut dia, fundamental industri perbankan nasional saat ini masih kuat. “BRI meyakini fundamental industri perbankan nasional tetap kuat, ditopang oleh permodalan yang memadai, likuiditas yang terjaga, serta kualitas aset yang resilien,” ujar Dhanny kepada Republika, Rabu (10/6/2026).

Sebagai bank yang berfokus pada segmen UMKM, BRI akan terus memantau perkembangan pasar dan pergerakan suku bunga serta memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal guna mendukung aktivitas ekonomi nasional.

Senada, Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan kenaikan BI Rate merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

“Stabilitas yang terjaga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pertumbuhan sektor riil maupun industri perbankan,” kata Okki.

Menurut dia, stabilitas makroekonomi menjadi prasyarat penting bagi perbankan untuk tetap menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan berkelanjutan. Karena itu, BNI berkomitmen menjaga penyaluran pembiayaan secara selektif, produktif, dan prudent, meski tetap mencermati potensi dampak kenaikan suku bunga terhadap permintaan kredit.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini. Menurut dia, keputusan BI mencerminkan ketegasan bank sentral dalam menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan eksternal, termasuk konflik di Timur Tengah dan arus keluar investasi portofolio asing.

“Stabilitas yang terjaga merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan aktivitas ekonomi, kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat, serta penciptaan ruang pertumbuhan yang sehat dalam jangka panjang,” ujar Novita.

Ia menegaskan perbankan tetap memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi melalui fungsi intermediasi dan layanan transaksi yang andal. Karena itu, Bank Mandiri optimistis dapat terus mendukung kebutuhan pembiayaan pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat.

Sementara itu, Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar menilai kebijakan BI tetap memberikan ruang bagi industri perbankan untuk tumbuh secara berkelanjutan. Menurut dia, BSI memiliki kekuatan pada struktur dana murah yang didukung tabungan haji dan tabungan berbasis akad wadiah.

“Fungsi intermediasi yang baik melalui optimalisasi dana murah diharapkan mampu memberikan multiplier effect terhadap penyaluran pembiayaan yang kompetitif sehingga mampu menjangkau nasabah yang lebih luas,” ujar Wisnu.

Dari sisi ekonomi makro, Chief Economist BTN Myrdal Gunarto menilai kenaikan BI Rate merupakan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan tekanan inflasi di tengah ketidakpastian global.

Dengan dukungan investasi dan intermediasi perbankan yang tetap terjaga, BTN memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat mencapai sekitar 5,2 persen pada tahun ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen dinilai dapat membantu mengurangi tekanan terhadap cadangan devisa yang selama ini digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan kenaikan suku bunga menjadi salah satu cara untuk memperkuat daya tarik aset rupiah sehingga kebutuhan intervensi menggunakan cadangan devisa dapat berkurang.

“Kenaikan suku bunga acuan menjadi 5,50 persen memperkuat daya tarik aset rupiah, membantu menahan arus keluar modal asing, serta mengurangi tekanan terhadap cadangan devisa yang selama ini digunakan untuk stabilisasi rupiah,” ujar Josua kepada Republika, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, keputusan BI menaikkan BI Rate merupakan langkah yang tepat karena pelemahan rupiah sudah lebih dalam dari perkiraan. Di saat yang sama, gejolak global masih tinggi dan pasar membutuhkan sinyal bahwa bank sentral tidak membiarkan tekanan terhadap rupiah berlangsung tanpa respons kebijakan.

Meski demikian, Josua mengingatkan kenaikan suku bunga belum tentu membuat rupiah langsung menguat. Sebab, pelemahan rupiah saat ini tidak hanya dipengaruhi selisih imbal hasil dengan aset dolar AS, melainkan juga kombinasi faktor global dan domestik.

Dari sisi global, konflik di Timur Tengah, tingginya harga minyak, serta suku bunga Amerika Serikat yang masih bertahan tinggi membuat investor cenderung mencari aset yang lebih aman. Sementara dari dalam negeri, pasar masih mencermati kredibilitas fiskal, arah kebijakan pemerintah, kepastian regulasi, serta arus keluar dana dari pasar saham.

“Karena itu, kenaikan BI Rate lebih tepat dilihat sebagai langkah untuk meredam tekanan jangka pendek, bukan solusi tunggal untuk memulihkan rupiah,” kata Josua.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, berbagai indikator menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat dan mampu bertahan menghadapi tekanan eksternal. Pelemahan nilai tukar rupiah, volatilitas pasar keuangan, hingga perlambatan ekonomi dunia dinilai lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika global dibandingkan persoalan fundamental dalam negeri.

Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede, menilai masyarakat tidak perlu merespons perkembangan ekonomi saat ini dengan kekhawatiran berlebihan. Menurutnya, sejumlah indikator utama menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional tetap terjaga dengan baik.

"Yang perlu dipahami adalah bahwa kondisi saat ini merupakan fase penyesuaian terhadap dinamika global, bukan sinyal krisis. Karena itu, yang lebih penting adalah menjaga optimisme yang rasional berdasarkan data dan fundamental ekonomi yang ada," Ujar Josua di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Selain fundamental ekonomi yang dinilai masih kuat, Josua menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi.

"Soal Kementerian Keuangan, fungsinya lebih ke aspek fiskalnya. Kalau Bank Indonesia ngurusin moneter, OJK ngurusin pasar keuangan. Dan ini harus saling bersinergi ketiganya," ujarnya.

Josua menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan bertugas menjaga kesehatan fiskal dan APBN, Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap stabilitas nilai tukar dan kebijakan suku bunga, sedangkan OJK bersama Bursa Efek Indonesia berperan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan pasar modal.

Menurut Josua, berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan regulator menunjukkan bahwa setiap lembaga terus menjalankan perannya untuk menjaga ekonomi tetap stabil di tengah tekanan global.

Menurutnya, aktivitas konsumsi masyarakat masih tumbuh, inflasi berada dalam rentang yang terkendali, sektor perbankan tetap sehat, dan APBN masih mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Di tengah berbagai tekanan global, indikator-indikator tersebut menjadi penopang penting bagi stabilitas ekonomi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memicu kekhawatiran di tengah masyarakat terkait kondisi ekonomi nasional. Ekonom mengingatkan masyarakat tak perlu panik karena sejumlah indikator makro menunjukkan ekonomi Indonesia masih cukup kuat dan belum mengarah pada krisis.

Chief Economist Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pelemahan rupiah saat ini lebih dipengaruhi faktor eksternal, seperti kebijakan suku bunga tinggi di negara maju serta ketidakpastian geopolitik global.

“Yang perlu dipahami, kondisi saat ini merupakan fase penyesuaian terhadap dinamika global, bukan sinyal krisis,” ujar Josua di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Josua menjelaskan, sejumlah indikator ekonomi nasional masih menunjukkan ketahanan di tengah tekanan global. Inflasi pada Mei 2026 tercatat 3,08 persen secara tahunan dan masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia.

Sementara itu, cadangan devisa Indonesia per April mencapai 146,2 miliar dolar AS yang setara dengan 5,8 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Cadangan devisa tersebut menjadi bantalan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026. Angka tersebut menjadi laju pertumbuhan tercepat dalam lebih dari tiga tahun terakhir. Pertumbuhan ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen serta investasi yang tetap kuat di level 5,96 persen.

Adapun dari sektor keuangan, ketahanan perbankan masih kuat dengan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 25,83 persen dan rasio kredit bermasalah (NPL) gross hanya 2,17 persen.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali mencetak rekor pelemahan menembus level psikologis Rp18 ribu per dolar AS. Kondisi ini berdampak bagi industri Tanah Air, khususnya aktivitas ekspor-impor yang erat kaitannya dengan transaksi mata uang asing.

Pada penutupan perdagangan Kamis (4/6), rupiah berada di level Rp18.049 per dolar AS atau melemah 82 poin dibandingkan hari sebelumnya.

Pelemahan rupiah berlangsung sejak perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel pecah pada akhir Februari. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap industri ekspor dan impor Indonesia.

Chief Economist Bank Permata Josua Pardede menjelaskan pelemahan rupiah tidak memberikan dampak yang sama kepada seluruh pelaku usaha.

Secara teori, eksportir bisa diuntungkan karena pendapatan dalam dolar AS ketika dikonversi ke rupiah menjadi lebih besar.

Namun, dalam praktiknya manfaat itu tidak otomatis besar karena banyak eksportir Indonesia tetap memakai bahan baku impor, energi impor, mesin impor, suku cadang impor, dan jasa logistik internasional yang juga dibayar dalam dolar AS.

"Jadi, pelemahan rupiah hanya benar-benar menguntungkan eksportir yang bahan bakunya dominan lokal, biaya rupiahnya besar, dan permintaan globalnya masih kuat," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/6).

[Gambas:Youtube]

Sebaliknya, importir dan industri yang menjual ke pasar domestik paling cepat tertekan karena biaya barang impor naik lebih dulu, sedangkan kemampuan menaikkan harga jual masih dibatasi daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, menurut dia, dampak awal pelemahan rupiah cenderung lebih negatif terhadap margin usaha, arus kas, dan rencana produksi dibandingkan manfaat yang bisa diperoleh dari ekspor.

"Tekanan nilai tukar, energi, logistik, dan rantai pasok membuat prospek perdagangan lebih tidak stabil dan surplus perdagangan lebih mudah menyempit," ujar Josua.

Sementara itu, Chief Economist PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Myrdal Gunarto menilai sektor ekspor masih mampu bertahan di tengah gejolak nilai tukar.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Indonesia pada April 2026 mencapai US$25,30 miliar. Angka ini naik 21,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$20,74 miliar.

"Saya rasa ini menjadi suatu performa industri yang bagus ya di tengah kondisi seperti sekarang," kata Myrdal.

Namun, kondisi berbeda dialami pelaku impor. Menurut dia, perusahaan yang tidak memiliki lindung nilai (hedging) akan menghadapi tekanan yang lebih berat karena pelemahan rupiah terjadi cukup cepat.

"Ke depannya kita lihat untuk pelaku industri impor mau tidak mau mereka akan melakukan langkah efisiensi supaya profit margin mereka tidak tergerus," ujar Myrdal.

Sektor Paling Terdampak

Josua menilai sektor dengan kandungan impor tinggi menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pelemahan rupiah.

Sektor tersebut antara lain otomotif, kendaraan listrik, elektronik, farmasi, alat kesehatan, tekstil, alas kaki, industri kimia, plastik, besi baja, hingga mesin.

Selain itu, industri makanan dan minuman yang masih bergantung pada gandum, kedelai, susu, gula, dan bahan tambahan impor juga menghadapi tekanan.

Importir migas turut terkena dampak karena kenaikan kurs langsung meningkatkan biaya energi dalam rupiah yang kemudian merambat ke ongkos transportasi dan biaya produksi.

Di sisi lain, sektor dari komoditas ekspor seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), mineral, timah, dan sejumlah produk hilirisasi masih mendapat bantalan dari penerimaan dolar AS.

Namun, sektor-sektor tersebut tetap menghadapi risiko harga komoditas global, biaya pelayaran, hingga perubahan tata kelola ekspor.

"Batu bara, CPO, dan ferro alloy menjadi komoditas awal yang diatur dalam skema ekspor melalui BUMN ekspor, sehingga sektor-sektor ini bukan hanya menghadapi risiko kurs, tetapi juga risiko penyesuaian tata kelola dan administrasi ekspor," ujar Josua.

Berapa Lama Industri Bisa Bertahan?

Menurut Josua daya tahan masing-masing industri sangat bergantung pada struktur biaya, kondisi keuangan, akses pembiayaan dan kemampuan melakukan lindung nilai.

Perusahaan besar yang memiliki pendapatan dolar AS, bahan baku lokal, serta kontrak ekspor jangka panjang diperkirakan masih mampu bertahan lebih dari enam hingga 12 bulan, bahkan sebagian dapat menikmati kenaikan pendapatan rupiah.

Sebaliknya, importir murni dan industri yang sangat bergantung pada bahan baku impor umumnya hanya memiliki ruang bertahan sekitar tiga hingga enam bulan sebelum harus menaikkan harga, mengurangi impor, atau menunda ekspansi.

Untuk usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki akses pembiayaan murah maupun fasilitas lindung nilai, tekanan dapat dirasakan lebih cepat.

"Tekanan bisa terasa lebih cepat sekitar satu sampai tiga bulan, terutama jika rupiah bertahan lemah dan permintaan domestik ikut melemah," ujar Josua.

Langkah Untuk Pemerintah

Josua memandang pemerintah perlu bersikap tenang, tetapi tetap tegas. Responsnya tidak cukup hanya meminta pelaku usaha bertahan atau hanya mengandalkan intervensi Bank Indonesia.

Pemerintah dinilai harus memperbaiki sumber tekanan dasarnya, yaitu menjaga disiplin fiskal, mengurangi ketidakpastian kebijakan, memperkuat pasokan devisa, memperlancar arus bahan baku, dan menurunkan biaya logistik.

Menurut dia, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dapat membantu menambah pasokan devisa di dalam negeri, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kebutuhan operasional eksportir.

Dalam kebijakan DHE, pemerintah mewajibkan pemasukan DHE SDA 100 persen ke sistem keuangan Indonesia, retensi minimal 30 persen untuk migas dan 100 persen untuk nonmigas, serta batas konversi valas ke rupiah maksimal 50 persen.

Kewajiban tersebut dinilai dapat mendukung stabilitas rupiah, tetapi perlu fleksibilitas untuk perusahaan yang membutuhkan valas bagi bahan baku, pembayaran utang, dan belanja modal.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah disebut juga perlu memastikan kebijakan ekspor tidak menambah beban baru saat pelaku usaha sedang menghadapi pelemahan rupiah.

Pengaturan ekspor komoditas strategis melalui BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai memang bisa memperkuat posisi tawar negara, memperbaiki tata kelola, dan menahan kebocoran devisa.

"Namun jika pelaksanaannya tidak rapi, kebijakan ini bisa menambah biaya administrasi, memperlambat pengiriman, mengganggu kontrak dengan pembeli luar negeri, dan menunda penerimaan devisa," kata Josua.

Oleh karena itu, dalam masa transisi penerapan ekspor komoditas strategis melalui PT DSI, pemerintah harus menggunakannya untuk menguji sistem dokumen, pembayaran, perpajakan, pengembalian PPN, dan hubungan kontrak dagang agar tidak menghambat ekspor.

"Pada saat rupiah lemah, kebijakan terbaik adalah yang menambah devisa masuk, bukan yang membuat eksportir menunda pengiriman atau memperlambat negosiasi dagang," ujar Josua.

Sementara itu, Myrdal berharap pemerintah terus mendorong hilirisasi, memperkuat sektor pariwisata, dan menjaga komunikasi dengan pelaku usaha agar devisa hasil ekspor lebih banyak masuk ke sistem keuangan domestik.

Ia juga menilai Bank Indonesia perlu terus aktif melakukan intervensi di pasar guna mencegah pelemahan rupiah yang lebih tajam.

"Pemerintah harapannya ada komunikasi yang baik ataupun juga ada anjuran kepada pelaku bisnis berorientasi ekspor untuk segera mengkonversi hasil valas yang didapat dari aktivitas ekspor mereka," kata Myrdal.

Perlukah Insentif?

Josua menilai Insentif tetap diperlukan, tetapi harus selektif dan berbasis kinerja, bukan insentif luas yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bentuk insentif yang dinilai relevan antara lain percepatan pengembalian PPN bagi eksportir patuh, keringanan bea masuk bahan baku yang belum tersedia di dalam negeri, serta fasilitas pembiayaan modal kerja untuk industri padat karya dan eksportir berorientasi nilai tambah.

Insentif lainnya seperti penjaminan kredit untuk usaha kecil yang terkait rantai pasok ekspor dan bantuan biaya lindung nilai bagi perusahaan yang punya kewajiban valas tetapi masih sehat secara bisnis juga dinilai bisa dipertimbangkan.

"Pemerintah juga dapat memperkuat asuransi ekspor, memperluas penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal bersama mitra dagang utama, dan memangkas biaya pelabuhan serta kepabeanan," kata Josua.

Namun, ia mengingatkan insentif tidak seharusnya diberikan kepada perusahaan yang mengambil utang valas secara berlebihan tanpa pengelolaan risiko yang memadai.

Sementara itu, Myrdal menilai kelompok yang lebih membutuhkan bantuan saat ini adalah importir. Menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian keringanan atau diskon bea masuk guna mengurangi tekanan biaya akibat pelemahan rupiah.

"Paling utama kalau untuk importir itu bea masuknya. Kita harapkan bisa ada diskon," ujar Myrdal.

[Gambas:Photo CNN]

Sejumlah pedagang mengeluhkan angka penjualan hewan kurban di periode Iduladha tahun ini, lantaran menurun hingga 60 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Rerata pedagang mencatatkan penurunan penjualan di H-1 Iduladha 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan temuan CNNIndonesia.com di lapangan, Selasa (26/5) penurunan terdalam mencapai 60 persen, seperti yang dirasakan oleh Dede, pedagang hewan kurban di Penggilingan, Jakarta Timur.

Dede mengungkapkan penjualan tahun ini turun drastis hingga 60 persen dari sebelumnya bisa terjual 40 ekor, kini hanya 16 ekor.

"Agak cemas saya ini mas, dari 2 minggu lalu sampe sehari sebelum Lebaran ini baru laku 16 ekor. Padahal kemarin (tahun lalu) alhamdulillah-nya laku 40 ekor," ucap Dede.

Dede menyadari kondisi ekonomi masyarakat sedang lesu sehingga ia hanya mengirimkan kambing dari daerah asalnya Kuningan, Jawa Barat ke Jakarta dengan berat yang cenderung ringan. Ia menjual kambing dengan rentang harga Rp3 juta hingga Rp3,8 juta.

[Gambas:Youtube]

"Iya mungkin ekonomi orang-orang lagi turun kali ya, saya juga makanya ini siapinnya yang ukuran kecil-kecil saja, ya paling mahal harga Rp3,8 juta," kata Dede.

Ia pun berharap penjualannya bisa meningkat di hari terakhir berjualan. Dengan demikian, Dede tak perlu risau memikirkan biaya logistik apabila harus mengembalikan kambing yang tidak laku ke kampungnya.

"Ya biar enggak terlalu banyak biaya (logistik) buat kirim balik kambingnya ke kampung saya mas," tambahnya.

Ada juga Kirtam, pedagang hewan kurban di Cipinang Melayu, Jakarta Timur menyebutkan hingga sehari sebelum Lebaran hanya laku sekitar 50 ekor.

Padahal tahun sebelumnya ia bisa terjual hingga 70 ekor, dengan begitu terdapat penurunan penjualan sekitar 28 persen tahun ini. 

"Penjualan turun sih sekarang (tahun ini), kemaren sampe H-1 bisa laku 70 (ekor), sekarang ya baru 50 (ekor) nih mas," ungkapnya saat ditemui langsung CNNIndonesia.com, Selasa (26/5).

Ia menjual hewan kambing jenis Jawarandu yang berasal dari daerah Jawa Tengah dengan kisaran harga mulai dari Rp3 juta hingga Rp7 juta. Meski begitu, Kirtam mengaku masyarakat lebih banyak membeli yang kisaran harga Rp3 juta sampai Rp4 juta.

"Kita sesuain sama kondisi sekarang juga sih mas. Jadi, emang nyiapinnya banyakan yang berat 30-an (kg) untuk harga Rp3 (juta), Rp4 (juta). Alhamdulillah, yang gede-gede udah pada abis sih mas," terangnya.

Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyoroti Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mengalami arus modal keluar (capital outflow) di pasar obligasi (bond market), di tengah tekanan global dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia.

Ia mengatakan tekanan terhadap pasar keuangan domestik tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan faktor global karena hampir seluruh negara emerging market menghadapi tekanan serupa. Namun, Indonesia menunjukkan kondisi berbeda di pasar obligasi.

"Kalau kita lihat dari yang bonds market ya, hanya Indonesia yang mengalami outflow. Sedih banget. Hanya Indonesia yang mengalami outflow," ujar Josua dalam Pelatihan Media Bank Indonesia di Makassar, Jumat (22/5).

Dalam paparannya, Permata Bank mencatat investor asing masih membukukan net outflow sekitar US$1,48 miliar di pasar obligasi Indonesia sepanjang kuartal I 2026. Sementara di pasar saham, net outflow mencapai US$1,95 miliar.

Josua mengatakan kondisi itu menunjukkan investor global mulai mencermati risiko domestik Indonesia, terutama terkait fiskal dan kualitas kebijakan ekonomi.

"Kita melihat sekali lagi bahwa kondisinya dan bonds market itu tentunya berkaitan sangat erat dengan kondisi kebijakan fiskal dan kebijakan pemerintah," ujarnya.

Ia menegaskan tekanan terhadap Indonesia sudah muncul bahkan sebelum konflik Timur Tengah memanas. Menurutnya, sejumlah indikator peringatan telah muncul sejak awal tahun, mulai dari MSCI hingga revisi outlook lembaga pemeringkat internasional.

MSCI sebelumnya mendepak 19 saham Indonesia dari indeksnya pada Mei 2026, terdiri dari 13 saham small cap dan enam saham standard.

Sementara itu, Moody's dan Fitch sama-sama merevisi outlook Indonesia menjadi negatif meski mempertahankan sovereign rating Indonesia.

Menurut Josua, investor asing menyoroti kondisi fiskal Indonesia, termasuk rendahnya rasio pajak (tax ratio) dan meningkatnya beban bunga utang pemerintah.

Dalam presentasinya, tax ratio Indonesia tercatat hanya 13,3 persen, jauh di bawah median negara peers berperingkat BBB yang mencapai 25,5 persen.

Selain itu, beban bunga utang pemerintah pada 2026 diperkirakan mencapai Rp599,4 triliun atau sekitar 19 persen dari pendapatan negara.

Ia mengatakan Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap pentingnya arus modal asing karena secara struktural transaksi berjalan Indonesia masih defisit dan membutuhkan surplus pada financial account untuk menopang neraca pembayaran.

Meski demikian, Josua menilai Bank Indonesia telah mengambil langkah agresif untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan rupiah, salah satunya melalui kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen.

Ia menyebut langkah tersebut merupakan kebijakan pre-emptive untuk menjaga kredibilitas moneter dan meredam tekanan terhadap rupiah.

"Kebijakan BI ini adalah salah satu kami melihatnya adalah kebijakan yang bold dan pre-emptive," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Raden Pardede menyoroti produk-produk yang dijual Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) karena dinilai mirip dengan yang dijual di minimarket.

Sebagai informasi, belakangan beredar video-video pembukaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di berbagai daerah.

Dari video tersebut terlihat produk-produk yang dijual di KDMP tidak jauh berbeda dengan minimarket, mulai dari kudapan, bahan pokok, hingga kebutuhan dapur.

Raden mengingatkan, program prioritas pemerintah tersebut berisiko tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan jika hanya memindahkan bisnis dari pelaku usaha yang sudah ada.

"Kita lihat saya lihat YouTube baru-baru ini grocery items-nya mirip-mirip juga dengan Alfamart, Indomaret, dan juga warung di sekitar. Apakah this is new investment, new activities, atau dia hanya menjadi trade off dari sini (minimarket) shifting ke sini (KDMP)," ujarnya saat acara Economic Forum 2026 di Kempinski, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Dia mengungkapkan, jika merujuk pengimplementasian koperasi di negara lain, model pengembangan koperasi yang berhasil umumnya tumbuh dari bawah atau bottom up.

Contohnya Fonterra di Selandia Baru, yang berkembang dari bawah yaitu kumpulan peternak susu hingga ke atas menjadi koperasi besar berskala global.

Sementara KDMP menggunakan model pengembangan top down karena di sini pemerintah lebih berperan mulai dari pembentukan program, pendanaan, hingga dukungan kredit.

Masyarakat hanya menjalankan desain yang ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, apabila KDMP hanya menggeser konsumen dan tenaga kerja dari warung atau minimarket ke koperasi, maka dampak ekonomi bersih yang dihasilkan akan terbatas.

"If there is the case, impact dari KDMP itu akan kecil. Karena dia hanya shifting dari warung atau Indomaret, Alfamart ke sini. Pekerjanya juga akan shifting juga nanti," ucapnya.

Kendati demikian, Raden menegaskan, efektivitas KDMP masih perlu dibuktikan dalam implementasinya di lapangan.

Namun dia mengingatkan pemerintah agar program tersebut tidak hanya menjadi saluran distribusi baru yang mengambil pasar dari usaha yang sudah ada, tanpa menciptakan aktivitas ekonomi tambahan.

"Nah ini adalah menurut saya remain to be tested. Tapi saya di sini hanya mengingatkan the government.Impact-nya KDMP ini, jangan-jangan menjadi belum optimal," tuturnya.