JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Raden Pardede menyoroti produk-produk yang dijual Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) karena dinilai mirip dengan yang dijual di minimarket.

Sebagai informasi, belakangan beredar video-video pembukaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di berbagai daerah.

Dari video tersebut terlihat produk-produk yang dijual di KDMP tidak jauh berbeda dengan minimarket, mulai dari kudapan, bahan pokok, hingga kebutuhan dapur.

Raden mengingatkan, program prioritas pemerintah tersebut berisiko tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan jika hanya memindahkan bisnis dari pelaku usaha yang sudah ada.

"Kita lihat saya lihat YouTube baru-baru ini grocery items-nya mirip-mirip juga dengan Alfamart, Indomaret, dan juga warung di sekitar. Apakah this is new investment, new activities, atau dia hanya menjadi trade off dari sini (minimarket) shifting ke sini (KDMP)," ujarnya saat acara Economic Forum 2026 di Kempinski, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Dia mengungkapkan, jika merujuk pengimplementasian koperasi di negara lain, model pengembangan koperasi yang berhasil umumnya tumbuh dari bawah atau bottom up.

Contohnya Fonterra di Selandia Baru, yang berkembang dari bawah yaitu kumpulan peternak susu hingga ke atas menjadi koperasi besar berskala global.

Sementara KDMP menggunakan model pengembangan top down karena di sini pemerintah lebih berperan mulai dari pembentukan program, pendanaan, hingga dukungan kredit.

Masyarakat hanya menjalankan desain yang ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, apabila KDMP hanya menggeser konsumen dan tenaga kerja dari warung atau minimarket ke koperasi, maka dampak ekonomi bersih yang dihasilkan akan terbatas.

"If there is the case, impact dari KDMP itu akan kecil. Karena dia hanya shifting dari warung atau Indomaret, Alfamart ke sini. Pekerjanya juga akan shifting juga nanti," ucapnya.

Kendati demikian, Raden menegaskan, efektivitas KDMP masih perlu dibuktikan dalam implementasinya di lapangan.

Namun dia mengingatkan pemerintah agar program tersebut tidak hanya menjadi saluran distribusi baru yang mengambil pasar dari usaha yang sudah ada, tanpa menciptakan aktivitas ekonomi tambahan.

"Nah ini adalah menurut saya remain to be tested. Tapi saya di sini hanya mengingatkan the government.Impact-nya KDMP ini, jangan-jangan menjadi belum optimal," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tampak optimis pertumbuhan ekonomi 2026 mencapai 6 persen.

Namun, optimisme tersebut dinilai bukan perkara mudah untuk mencapainya.

Ekonom Senior Raden Pardede mengatakan, pencapaian pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen perlu dilakukan dengan kerja keras yang ekstra, terutama dalam memperbaiki implementasi kebijakan di lapangan.

Selain itu, ia mengatakan angka tersebut berada di atas proyeksi dasar berbagai lembaga internasional.

"Kalau kita lihat proyeksi World Bank, IMF, OECD, ADB, sampai lembaga pemeringkat seperti S&P, 5 persen itu baseline Indonesia. Lima persen relatif mudah dicapai. Tapi, untuk naik ke 6 persen, itu perlu kerja keras ekstra,” kata Raden dalam acara KompasTV Bisnis Economic Outlook 2026 dengan tema "Nyalakan Mesin Pertumbuhan Baru" di Menara Kompas pada Selasa (16/12/2025) malam.

Menurutnya, jika dilihat dari kebijakan makro pemerintah, tampak tengah menyiapkan instrumen fiskal dan moneter, termasuk injeksi likuiditas.

Namun, yang masih menjadi persoalan utama justru terletak pada banyaknya hambatan di tingkat implementasi di lapangan.

Sehingga, menurut Raden, hal inilah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah agar pertumbuhan ekonomi yang diinginkan tercapai.

Ekonom senior ini juga menekankan pemerintah harus konsisten dalam melaksanakan kebijakan dari pusat hingga daerah.

Raden melihat banyak peraturan yang ia nilai sudah baik di atas kertas, namun sayangnya belum berjalan optimal di lapangan, khususnya terkait perizinan.

Tak hanya itu, pekerjaan rumah lainnya yang harus dihadapi pemerintah ialah terkait efektivitas belanja pemerintah.

Untuk itu, ia mengingatkan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan tepat waktu dan tidak tertahan oleh prosedur birokrasi yang rumit.

Ia juga menyoroti ada faktor yang perlu diantisipasi oleh pemerintah, di antaranya dampak perubahan iklim hingga perlambatan di sektor swasta.

Pasalnya, fenomena cuaca seperti La Niña yang terprediksi terjadi di awal 2026 disebut dapat mempengaruhi infrastruktur dan produksi pangan.

Dia mengapresiasi optimisme Purbaya sebagai Menteri Keuangan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target yang diharapkan, yaitu di angka 6 persen.

"Dan itu saya pikir baik, ya. Karena dengan optimisme seperti itu, kerja keras seperti itu, itu menjadi juga memberikan, bisa menolak kepada yang lain-lain untuk bekerja sama, dan juga dia bekerja keras untuk mencapai itu," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mempersiapkan sejumlah langkah strategis untuk menurunkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang selama ini masih menjadi tantangan dalam mendorong efisiensi pertumbuhan ekonomi nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, upaya pemerintah saat ini difokuskan pada peningkatan produktivitas dari investasi infrastruktur yang telah dilakukan selama satu dekade terakhir.

"Jadi di dua periode sebelumnya kan kita masih membangun infrastruktur. Ini yang kita coba create, yang kita dorong adalah output dari pembangunan itu," kata Ferry dalam Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin.

Salah satu yang difokuskan yakni dengan mendorong optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Adapun sejauh ini sudah ada 25 KEK yang sudah diresmikan di Indonesia.

Diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, skor ICOR Indonesia pada akhir 2023 berada di level 6,33. Angka ini mencerminkan masih tingginya investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output pertumbuhan ekonomi.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan penurunan nilai ICOR menjadi sekitar 4 pada 2028.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menko Perekonomian Raden Pardede menekankan efektivitas investasi penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Hal itu bisa dicapai apabila pemerintah memastikan seluruh 'mesin' ekonomi yang mencakup investasi, konsumsi, belanja pemerintah, serta ekspor berjalan optimal.

Raden mencontohkan negara-negara lain seperti Vietnam yang berhasil menurunkan ICOR menjadi sekitar 4 sehingga mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen per tahun tanpa bergantung pada sumber daya alam.

"Buat mereka (investasi) itu yang penting adalah kepastian dan kejelasan. Kita yang mengatur investasi di dalam negeri itu, tetapi jelas, jangan dibuat tidak jelas. Jangan abu-abu. Batasnya itu sampai di mana mereka bisa, mana mereka tidak bisa. Itu sebetulnya yang dibutuhkan, dan harus transparan," kata Raden.

Selain itu, Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia Anne Patricia Sutanto menambahkan penurunan ICOR tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melainkan juga membutuhkan komitmen dunia usaha dan pemerintah daerah.

Hambatan di tingkat pemerintah daerah juga kerap memperlambat realisasi investasi. Maka dari itu, Anne meminta pemerintah untuk lebih memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah.

"Jangan sampai ada pemerintah sudah roadshow, dunia usaha sudah roadshow, investasi dalam negeri maupun luar negeri masuk ke penciptaan lapangan kerja tapi sebenarnya yang memperlambat pengembangannya itu di daerah itu sendiri. Entah pemerintah daerahnya, entah sebenarnya rakyatnya di daerah. Nah, itu kan sayang sekali ya," terangnya.

Strategi optimalisasi infrastruktur, kepastian investasi, efisiensi proses bisnis, serta koordinasi lintas pemerintah pusat-daerah dipandang menjadi kunci untuk mencapai target tersebut.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025