Aktivitas bongkar muat barang ekspor-impor di Jakarta International Container Terminal (JICT), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Banyak eksportir RI tetap memakai bahan baku, energi, mesin, hingga suku cadang impor, serta jasa logistik internasional yang juga dibayar dalam dolar AS.
(CNN Indonesia) 05/06/26 07:45 240646
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali mencetak rekor pelemahan menembus level psikologis Rp18 ribu per dolar AS. Kondisi ini berdampak bagi industri Tanah Air, khususnya aktivitas ekspor-impor yang erat kaitannya dengan transaksi mata uang asing.
Pada penutupan perdagangan Kamis (4/6), rupiah berada di level Rp18.049 per dolar AS atau melemah 82 poin dibandingkan hari sebelumnya.
Pelemahan rupiah berlangsung sejak perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel pecah pada akhir Februari. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap industri ekspor dan impor Indonesia.
Chief Economist Bank Permata Josua Pardede menjelaskan pelemahan rupiah tidak memberikan dampak yang sama kepada seluruh pelaku usaha.
Secara teori, eksportir bisa diuntungkan karena pendapatan dalam dolar AS ketika dikonversi ke rupiah menjadi lebih besar.
Namun, dalam praktiknya manfaat itu tidak otomatis besar karena banyak eksportir Indonesia tetap memakai bahan baku impor, energi impor, mesin impor, suku cadang impor, dan jasa logistik internasional yang juga dibayar dalam dolar AS.
"Jadi, pelemahan rupiah hanya benar-benar menguntungkan eksportir yang bahan bakunya dominan lokal, biaya rupiahnya besar, dan permintaan globalnya masih kuat," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/6).
[Gambas:Youtube]
Sebaliknya, importir dan industri yang menjual ke pasar domestik paling cepat tertekan karena biaya barang impor naik lebih dulu, sedangkan kemampuan menaikkan harga jual masih dibatasi daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, menurut dia, dampak awal pelemahan rupiah cenderung lebih negatif terhadap margin usaha, arus kas, dan rencana produksi dibandingkan manfaat yang bisa diperoleh dari ekspor.
"Tekanan nilai tukar, energi, logistik, dan rantai pasok membuat prospek perdagangan lebih tidak stabil dan surplus perdagangan lebih mudah menyempit," ujar Josua.
Sementara itu, Chief Economist PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Myrdal Gunarto menilai sektor ekspor masih mampu bertahan di tengah gejolak nilai tukar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Indonesia pada April 2026 mencapai US$25,30 miliar. Angka ini naik 21,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$20,74 miliar.
"Saya rasa ini menjadi suatu performa industri yang bagus ya di tengah kondisi seperti sekarang," kata Myrdal.
Namun, kondisi berbeda dialami pelaku impor. Menurut dia, perusahaan yang tidak memiliki lindung nilai (hedging) akan menghadapi tekanan yang lebih berat karena pelemahan rupiah terjadi cukup cepat.
"Ke depannya kita lihat untuk pelaku industri impor mau tidak mau mereka akan melakukan langkah efisiensi supaya profit margin mereka tidak tergerus," ujar Myrdal.
Sektor Paling Terdampak
Josua menilai sektor dengan kandungan impor tinggi menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pelemahan rupiah.
Sektor tersebut antara lain otomotif, kendaraan listrik, elektronik, farmasi, alat kesehatan, tekstil, alas kaki, industri kimia, plastik, besi baja, hingga mesin.
Selain itu, industri makanan dan minuman yang masih bergantung pada gandum, kedelai, susu, gula, dan bahan tambahan impor juga menghadapi tekanan.
Importir migas turut terkena dampak karena kenaikan kurs langsung meningkatkan biaya energi dalam rupiah yang kemudian merambat ke ongkos transportasi dan biaya produksi.
Di sisi lain, sektor dari komoditas ekspor seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), mineral, timah, dan sejumlah produk hilirisasi masih mendapat bantalan dari penerimaan dolar AS.
Namun, sektor-sektor tersebut tetap menghadapi risiko harga komoditas global, biaya pelayaran, hingga perubahan tata kelola ekspor.
"Batu bara, CPO, dan ferro alloy menjadi komoditas awal yang diatur dalam skema ekspor melalui BUMN ekspor, sehingga sektor-sektor ini bukan hanya menghadapi risiko kurs, tetapi juga risiko penyesuaian tata kelola dan administrasi ekspor," ujar Josua.
Berapa Lama Industri Bisa Bertahan?
Menurut Josua daya tahan masing-masing industri sangat bergantung pada struktur biaya, kondisi keuangan, akses pembiayaan dan kemampuan melakukan lindung nilai.
Perusahaan besar yang memiliki pendapatan dolar AS, bahan baku lokal, serta kontrak ekspor jangka panjang diperkirakan masih mampu bertahan lebih dari enam hingga 12 bulan, bahkan sebagian dapat menikmati kenaikan pendapatan rupiah.
Sebaliknya, importir murni dan industri yang sangat bergantung pada bahan baku impor umumnya hanya memiliki ruang bertahan sekitar tiga hingga enam bulan sebelum harus menaikkan harga, mengurangi impor, atau menunda ekspansi.
Untuk usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki akses pembiayaan murah maupun fasilitas lindung nilai, tekanan dapat dirasakan lebih cepat.
"Tekanan bisa terasa lebih cepat sekitar satu sampai tiga bulan, terutama jika rupiah bertahan lemah dan permintaan domestik ikut melemah," ujar Josua.
Langkah Untuk Pemerintah
Josua memandang pemerintah perlu bersikap tenang, tetapi tetap tegas. Responsnya tidak cukup hanya meminta pelaku usaha bertahan atau hanya mengandalkan intervensi Bank Indonesia.
Pemerintah dinilai harus memperbaiki sumber tekanan dasarnya, yaitu menjaga disiplin fiskal, mengurangi ketidakpastian kebijakan, memperkuat pasokan devisa, memperlancar arus bahan baku, dan menurunkan biaya logistik.
Menurut dia, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dapat membantu menambah pasokan devisa di dalam negeri, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kebutuhan operasional eksportir.
Dalam kebijakan DHE, pemerintah mewajibkan pemasukan DHE SDA 100 persen ke sistem keuangan Indonesia, retensi minimal 30 persen untuk migas dan 100 persen untuk nonmigas, serta batas konversi valas ke rupiah maksimal 50 persen.
Kewajiban tersebut dinilai dapat mendukung stabilitas rupiah, tetapi perlu fleksibilitas untuk perusahaan yang membutuhkan valas bagi bahan baku, pembayaran utang, dan belanja modal.
[Gambas:Youtube]
Pemerintah disebut juga perlu memastikan kebijakan ekspor tidak menambah beban baru saat pelaku usaha sedang menghadapi pelemahan rupiah.
Pengaturan ekspor komoditas strategis melalui BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai memang bisa memperkuat posisi tawar negara, memperbaiki tata kelola, dan menahan kebocoran devisa.
"Namun jika pelaksanaannya tidak rapi, kebijakan ini bisa menambah biaya administrasi, memperlambat pengiriman, mengganggu kontrak dengan pembeli luar negeri, dan menunda penerimaan devisa," kata Josua.
Oleh karena itu, dalam masa transisi penerapan ekspor komoditas strategis melalui PT DSI, pemerintah harus menggunakannya untuk menguji sistem dokumen, pembayaran, perpajakan, pengembalian PPN, dan hubungan kontrak dagang agar tidak menghambat ekspor.
"Pada saat rupiah lemah, kebijakan terbaik adalah yang menambah devisa masuk, bukan yang membuat eksportir menunda pengiriman atau memperlambat negosiasi dagang," ujar Josua.
Sementara itu, Myrdal berharap pemerintah terus mendorong hilirisasi, memperkuat sektor pariwisata, dan menjaga komunikasi dengan pelaku usaha agar devisa hasil ekspor lebih banyak masuk ke sistem keuangan domestik.
Ia juga menilai Bank Indonesia perlu terus aktif melakukan intervensi di pasar guna mencegah pelemahan rupiah yang lebih tajam.
"Pemerintah harapannya ada komunikasi yang baik ataupun juga ada anjuran kepada pelaku bisnis berorientasi ekspor untuk segera mengkonversi hasil valas yang didapat dari aktivitas ekspor mereka," kata Myrdal.
Perlukah Insentif?
Josua menilai Insentif tetap diperlukan, tetapi harus selektif dan berbasis kinerja, bukan insentif luas yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bentuk insentif yang dinilai relevan antara lain percepatan pengembalian PPN bagi eksportir patuh, keringanan bea masuk bahan baku yang belum tersedia di dalam negeri, serta fasilitas pembiayaan modal kerja untuk industri padat karya dan eksportir berorientasi nilai tambah.
Insentif lainnya seperti penjaminan kredit untuk usaha kecil yang terkait rantai pasok ekspor dan bantuan biaya lindung nilai bagi perusahaan yang punya kewajiban valas tetapi masih sehat secara bisnis juga dinilai bisa dipertimbangkan.
"Pemerintah juga dapat memperkuat asuransi ekspor, memperluas penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal bersama mitra dagang utama, dan memangkas biaya pelabuhan serta kepabeanan," kata Josua.
Namun, ia mengingatkan insentif tidak seharusnya diberikan kepada perusahaan yang mengambil utang valas secara berlebihan tanpa pengelolaan risiko yang memadai.
Sementara itu, Myrdal menilai kelompok yang lebih membutuhkan bantuan saat ini adalah importir. Menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian keringanan atau diskon bea masuk guna mengurangi tekanan biaya akibat pelemahan rupiah.
"Paling utama kalau untuk importir itu bea masuknya. Kita harapkan bisa ada diskon," ujar Myrdal.
[Gambas:Photo CNN]
#rupiah #dolar-as #nilai-tukar #impor #ekspor #perdagangan #analisis #josua-pardede #ferro-alloy #israel #perang-iran #bps #bank-tabungan-negara #bumn #cpo #amerika-serikat #cnnindonesia-com #m