REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mengusulkan kenaikan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar. Usulan tersebut dinilai penting untuk mempercepat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu naik kelas dan memperluas kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Usulan itu disampaikan Ketua Umum BPP Hipmi terpilih Ade Jona Prasetyo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Pertemuan tersebut juga dihadiri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mandiri Indonesia (Apmikimmdo) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron didampingi Andreas Eddy Susetyo dan M Endipat Wijaya. Dalam kesempatan itu, Jona hadir bersama Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Anthony Leong.

Jona mengatakan Hipmi saat ini memiliki sekitar 30 ribu anggota yang tersebar di tingkat pusat maupun 38 Badan Pengurus Daerah (BPD). Menurut dia, mayoritas anggota Hipmi berasal dari kalangan UMKM yang masih menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usaha.

Sebagai organisasi pengusaha muda, Hipmi juga mendorong setiap BPD membina sedikitnya 100 UMKM. Namun, keterbatasan plafon KUR dinilai menjadi salah satu hambatan bagi pelaku usaha untuk berkembang lebih besar.

"Menurut kami, Rp500 juta tidak relevan. Gimana mau naik kelas, kalau usahanya hanya dikasih KUR Rp500 juta," kata Jona.

Menurut dia, kenaikan plafon KUR menjadi Rp2 miliar akan memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Jona menilai langkah tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat kelas menengah dan memperluas pemerataan ekonomi.

"Jangan kaya makin kaya, tapi kita harus bisa membuat kelas menengah ini naik kelas. Sehingga kami menyarankan agar KUR jadi Rp2 miliar," ujarnya.

Ia menjelaskan UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. Karena itu, keberadaan KUR menjadi instrumen strategis untuk menjaga pertumbuhan sektor tersebut.

Jona menilai keterbatasan plafon KUR saat ini membuat banyak pelaku usaha akhirnya beralih ke kredit komersial dengan biaya yang lebih tinggi ketika kebutuhan modal mereka meningkat.

"Karena saat ini ketika usahanya sudah kepentok di Rp500 juta, dia beralih dari KUR ke kredit komersial," kata Jona.

Dalam RDPU tersebut, Andreas Eddy Susetyo juga menyoroti efektivitas Program KUR yang telah berjalan selama 17 tahun. Menurut dia, kontribusi KUR terhadap penguatan sektor UMKM masih perlu ditingkatkan.

Andreas menyampaikan terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Di antaranya validitas data penerima KUR, rendahnya jumlah pelaku usaha mikro yang berhasil naik menjadi usaha kecil, pembiayaan bagi sektor yang belum terjangkau perbankan, pendampingan usaha, hingga optimalisasi peran perusahaan penjaminan.

Menurut Andreas, KUR merupakan instrumen intervensi pemerintah yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat sektor usaha produktif. Karena itu, evaluasi terhadap skema pembiayaan tersebut perlu terus dilakukan agar manfaatnya semakin dirasakan pelaku usaha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) terus memperkuat keandalan sistem kelistrikan Jawa yang saat ini berangsur pulih. Upaya penormalan dilakukan melalui percepatan pemulihan gangguan pembangkit listrik serta pengamanan pasokan energi primer.

Direktur Utama PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan, salah satu pembangkit listrik milik mitra swasta atau Independent Power Producer (IPP) yang mengalami gangguan operasional pada pekan lalu telah berhasil dipulihkan. Pembangkit tersebut kembali beroperasi dan tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa pada Ahad (21/6/2026) pukul 18.00 WIB.

"Salah satu pembangkit besar yang sempat mengalami gangguan telah berhasil dipulihkan dan telah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa serta mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Dengan demikian, pemadaman bergilir yang terjadi pada pekan lalu saat ini telah berhasil diminimalisasi," ujar Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Ahad (21/6/2026).

Selain pemulihan pembangkit, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa juga terus membaik seiring terjaganya pasokan energi primer yang dibutuhkan pembangkit.

“Kami ingin menyampaikan bahwa sistem kelistrikan di Pulau Jawa berangsur-angsur membaik. Pasokan energi primer yang sesuai spesifikasi dan dibutuhkan oleh pembangkit telah berjalan dengan lancar. Sehingga upaya penguatan pembangkit berjalan dengan baik,” ucap Darmawan.

PLN mengapresiasi dukungan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam upaya memperkuat keandalan sistem kelistrikan.

“Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dukungan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, terutama kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, atas dukungan dan koordinasinya sehingga seluruh ekosistem ketenagalistrikan dapat bekerja sama secara solid dalam rangka memperkuat dan membuat sistem kelistrikan Pulau Jawa menjadi lebih andal,” sambung Darmawan.

Sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika sistem ke depan, PLN terus melakukan pemantauan secara intensif sekaligus memperkuat keandalan pembangkitan dan tata kelola rantai pasok energi primer.

“Kami terus memonitor upaya perbaikan sistem kelistrikan Pulau Jawa selama 24 jam, tujuh hari dalam seminggu, secara berkelanjutan. Kami melakukan upaya terbaik agar perbaikan yang telah berlangsung dapat terus terjaga dan ditingkatkan,” ujar Darmawan.

Pada kesempatan tersebut, PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat manajemen beban di sejumlah wilayah.

“Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat akibat pemadaman bergilir yang terjadi pada pekan lalu,” kata Darmawan.

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, meminta PT PLN (Persero) agar dalam pelaksanaan pemadaman listrik memperhatikan jam-jam produktif sehingga tidak terlalu mengganggu sektor usaha dan industri.

“Pemadaman listrik yang dilakukan PLN selama dua pekan terakhir jelas mengganggu aktivitas dunia usaha,” kata Ketua Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Karawang David di Karawang, Ahad (21/6/2026).

Ia menyampaikan sejumlah pelaku usaha, terutama di sektor industri di Karawang, telah banyak mengeluhkan dampak pemadaman listrik terhadap operasional bisnis mereka.

Selama ini, pemadaman listrik mengakibatkan terganggunya proses produksi, pelayanan kepada pelanggan, hingga potensi kerugian akibat terhentinya aktivitas usaha selama pasokan listrik dihentikan.

“Banyak teman-teman pengusaha yang menyampaikan keluhan kepada kami. Pemadaman listrik ini sangat mengganggu operasional usaha, terutama bagi sektor yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil,” katanya.

Menurut dia, listrik merupakan kebutuhan dasar bagi dunia usaha. Karena itu, setiap pemadaman seharusnya dapat diinformasikan lebih awal dan dijadwalkan dengan mempertimbangkan jam-jam produktif agar tidak menghambat kegiatan usaha masyarakat.

“Para pengusaha tentu memahami jika ada perbaikan atau gangguan teknis. Namun, yang menjadi perhatian adalah dampaknya terhadap kegiatan usaha. Kami berharap ada komunikasi yang lebih baik dan langkah antisipasi agar dunia usaha tidak terlalu dirugikan,” ujar David.

Menurut dia, pemadaman listrik yang berlangsung selama tiga hingga lima jam cukup mengganggu sektor usaha dan industri apabila terjadi pada jam-jam produktif, seperti pukul 08.00 hingga 15.30 WIB.

Karena itu, ia berharap PLN dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan kepastian kepada pelanggan, khususnya pelaku usaha yang membutuhkan keandalan pasokan listrik untuk menjaga produktivitas dan keberlangsungan bisnis.

HIPMI Karawang juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan penanganan gangguan listrik agar kejadian serupa tidak terus berulang dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, selama sekitar dua pekan terakhir pelanggan PLN di sejumlah wilayah Karawang mengalami pemadaman listrik secara bergilir.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam sehari terdapat lebih dari 10 titik pemadaman listrik dengan rata-rata durasi tiga hingga lima jam.

Selain kawasan permukiman, gedung perkantoran, pusat layanan publik, area usaha, kawasan industri, sekolah, kampus, hingga rumah sakit juga menjadi lokasi pemadaman listrik bergilir.

Asisten Manajer Keuangan dan Umum PT PLN UP3 Karawang Wahyu NF saat dihubungi menyampaikan permohonan maaf terkait masih terjadinya pemadaman bergilir di wilayah Karawang.

Ia mengatakan pemadaman listrik dilakukan karena adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik.

Banyak teman-teman pengusaha yang menyampaikan keluhan kepada kami. Pemadaman listrik ini sangat mengganggu operasional usaha, terutama bagi sektor yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil

Karawang (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar), meminta PLN agar dalam pemadaman listrik memperhatikan jam-jam produktif sehingga tidak terlalu mengganggu sektor usaha dan industri.

"Pemadaman listrik yang dilakukan PLN selama dua pekan terakhir jelas mengganggu aktivitas dunia usaha," kata Ketua Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Karawang David di Karawang, Minggu.

Ia menyampaikan sejumlah pelaku usaha, terutama di sektor industri di Karawang, sudah banyak yang mengeluhkan dampak pemadaman listrik terhadap operasional bisnis mereka.

Selama ini pemadaman listrik mengakibatkan terganggunya proses produksi, pelayanan kepada pelanggan, hingga potensi kerugian akibat terhentinya aktivitas usaha selama pemadaman listrik.

"Banyak teman-teman pengusaha yang menyampaikan keluhan kepada kami. Pemadaman listrik ini sangat mengganggu operasional usaha, terutama bagi sektor yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil," katanya.

Menurut dia, listrik merupakan kebutuhan dasar bagi dunia usaha. Karena itu setiap pemadaman seharusnya dapat diinformasikan lebih awal dan dijadwalkan dengan mempertimbangkan jam-jam produktif agar tidak menghambat kegiatan usaha masyarakat.

"Para pengusaha tentu memahami jika ada perbaikan atau gangguan teknis. Namun yang menjadi perhatian adalah dampaknya terhadap kegiatan usaha. Kami berharap ada komunikasi yang lebih baik dan langkah antisipasi agar dunia usaha tidak terlalu dirugikan," ucap David.

Hal yang perlu menjadi perhatian, menurutnya, pemadaman listrik yang berlangsung selama tiga hingga lima jam cukup mengganggu sektor usaha dan industri jika terjadi di jam-jam produktif seperti di antara pukul 8.00-15.30 WIB.

Karena itu ia berharap PLN dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan kepastian kepada pelanggan, khususnya pelaku usaha yang membutuhkan keandalan pasokan listrik untuk menjaga produktivitas dan keberlangsungan bisnis.

HIPMI Karawang juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan penanganan gangguan listrik agar kejadian serupa tidak terus berulang dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu selama sekitar dua pekan terakhir para pelanggan PLN di sejumlah daerah sekitar Karawang mengalami pemadaman listrik, yang dilakukan secara bergantian.

Informasi yang dihimpun, dalam sehari terdapat lebih dari sepuluh titik pemadaman listrik dengan rata-rata durasi pemadaman tiga hingga lima jam.

Selain kawasan pemukiman penduduk, gedung perkantoran, pusat layanan publik, area usaha, kawasan industri, sekolah, kampus, hingga rumah sakit, menjadi sasaran pemadaman listrik bergilir.

Asisten Manajer Keuangan dan Umum PT PLN UP3 Karawang Wahyu NF saat dihubungi menyampaikan permohonan maaf sehubungan masih adanya pemadaman bergilir di wilayah Karawang.

Ia mengatakan pemadaman listrik dilakukan karena terjadi kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - HIPMI Jakarta Selatan berkomitmen memperkuat ekosistem kewirausahaan danUMKM. Untuk itu, kolaborasi antarberbagai elemen sangat penting sebagai fondasi penguatan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal itu mengemuka saat kegiatan Musawarah Fest yang digelar HIPMI Jakarta Selatan, Musyawarah dan SMESCO Indonesia pada 6–7 Juni 2026 di Gedung SMESCO Convention Hall, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari realisasi Jaya Connect, salah satu program unggulan HIPMI Jaya yang mengintegrasikan berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan dan UMKM.

Sebagai program utama, BPC HIPMI Jakarta Selatan mengusung program Made in Jaksel berperan sebagai wadah promosi dan penguatan identitas kolektif bagi berbagai usaha binaan HIPMI Jakarta Selatan. Program ini diperkuat melalui program kedua, Kolaborasi yang melibatkan Kementerian UMKM, SMESCO Indonesia, lembaga perbankan, komunitas bisnis syariah Kajian Musawarah, serta berbagai mitra strategis lainnya yang memiliki visi bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, program ketiga Syariah Link hadir untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah melalui edukasi, promosi, dan perluasan akses jejaring bagi pelaku usaha berbasis syariah.

Integrasi ketiga program tersebut menjadi fondasi utama kegiatan ini dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas sektor, acara ini menghadirkan ruang promosi, edukasi, dan pengembangan jejaring bagi pelaku usaha lokal. Musawarah Fest sekaligus menjadi wadah bertemunya pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan masyarakat dalam satu ekosistem kolaboratif yang produktif.

Acara ini turut diramaikan oleh sejumlah tokoh publik, pemuka agama, dan figure inspiratif yang memberikan wawasan serta motivasi kepada para peserta. Di antaranya Sandiaga Salahuddin Uno, Ustaz Oemar Mita, Ricky Perdana, Muhammad Fakhrurrazi Anshar, Chand Kelvin, Muhammad Assad, Dimas Seto, Dhini Aminarti, Fitri Tropica, Irish Bella, Paula Verhoeven, Shafira UMM, serta Terry Putri.

Lihat video: Menteri Ara Ajak HIPMI Manfaatkan KUR Perumahan untuk Dorong Pengusaha Muda



Kehadiran para narasumber dan figur publik tersebut memberikan nilai tambah melalui berbagai sesi inspiratif mengenai kewirausahaan, pengembangan diri, ekonomi syariah, dan penguatan komunitas.

Musawarah Fest secara resmi dibuka Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, Direktur Utama SMESCO Indonesia Doddy Akhmadsyah Matondang, bersama Ketua Umum HIPMI Jakarta Selatan, Dzaki Adinda Husna dan Inisiator Musawarah Dimas Seto. Peresmian ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas dalam mendorong pertumbuhan UMKM Indonesia.

“Kolaborasi antar pihak sangat penting dalam pengembangan industri UMKM, maka dari itu Kementerian UMKM bersama Bappenas telah mengembangkan super-app ‘Sapa UMKM’ untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM yang lebih masif lagi,” ujar Maman Abdurrahman.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh pihak menegaskan pentingnya kolaborasi sebagai fondasi penguatan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Musawarah Fest diposisikan sebagai salah satu implementasi nyata program Made in Jaksel. Penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan ini juga selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang menempatkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Berbagai agenda strategis pemerintah, mulai dari peningkatan kapasitas kewirausahaan, penguatan penggunaan produk dalam negeri, hingga penciptaan lapangan kerja melalui sektor usaha produktif, tercermin dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kolaborasi yang terbangun antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Kegiatan ini menjadi contoh konkret bagaimana sinergi lintas sektor dapat menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas.

Partisipasi lebih dari 10.000 pengunjung selama dua hari penyelenggaraan menjadi bukti tingginya antusiasme masyarakat terhadap produk lokal, ekonomi kreatif, dan peluang usaha yang berkembang di Indonesia. Ribuan peserta yang hadir tidak hanya berasal dari kalangan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap kewirausahaan dan ekonomi syariah. Tingginya tingkat partisipasi tersebut menunjukkan produk lokal semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat. Capaian ini sekaligus menjadi indikator positif atas meningkatnya minat terhadap kewirausahaan dan Gerakan bangga menggunakan produk dalam negeri.

BPC HIPMI Jakarta Selatan tidak hanya merealisasikan program kerja organisasi, tetapi juga menghadirkan kontribusi nyata bagi penguatan ekosistem UMKM Indonesia. Kegiatan ini membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pelaku usaha, pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif.

Selain memperluas jejaring bisnis dan meningkatkan daya saing produk lokal, Made in Jaksel juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. HIPMI Jakarta Selatan berharap inisiatif ini dapat terus berkembang dan menjadi model kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dunia usaha Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2026-2029, Ade Jona Prasetyo, menegaskan penguatan kaderisasi, pemberdayaan daerah, dan penciptaan pengusaha muda baru akan menjadi fokus utama kepemimpinannya. Menurutnya, Hipmi harus hadir lebih dekat dengan daerah dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam pidato perdananya usai ditetapkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Hipmi di Bandar Lampung, Kamis (11/6/2026), Ade Jona menilai tantangan ekonomi yang semakin kompleks membutuhkan organisasi pengusaha yang solid, adaptif, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah.

“Hipmi harus menjadi rumah besar bagi seluruh pengusaha muda Indonesia. Kita harus memperkuat kolaborasi, memperluas peluang usaha, mendorong lahirnya pengusaha baru, serta memastikan pengusaha muda Indonesia mampu menjadi pemain utama di negeri sendiri dan kompetitif di tingkat global,” ujar Ade Jona dalam siaran pers, Jumat (12/6/2026).

Ade Jona mengatakan, pembangunan ekonomi nasional perlu ditopang oleh penguatan potensi ekonomi daerah. Karena itu, HIPMI akan mendorong setiap daerah mengembangkan sektor unggulan masing-masing agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

“Ke depan, saya ingin Hipmi hadir lebih dekat dengan daerah, lebih kuat dalam kaderisasi, dan lebih konkret dalam melahirkan pengusaha-pengusaha muda baru. HIPMI harus menjadi organisasi yang tidak hanya besar secara jaringan, tetapi juga besar dalam kontribusi bagi Indonesia,” katanya.

Menurut Ade Jona, setiap daerah memiliki keunggulan yang berbeda, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga industri kreatif. Potensi tersebut perlu menjadi fokus pengembangan ekonomi agar mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan dan memperkuat daya saing nasional.

Ia juga mengajak seluruh kader Hipmi memperkuat soliditas organisasi setelah berakhirnya proses pemilihan ketua umum. Menurutnya, tantangan yang dihadapi dunia usaha saat ini membutuhkan kolaborasi seluruh kader untuk menjaga peran Hipmi sebagai motor penggerak ekonomi.

“Aklamasi ini bukan kemenangan individu maupun kelompok tertentu. Ini adalah amanah dari seluruh keluarga besar Hipmi Indonesia. Karena itu, setelah Munas ini tidak ada lagi sekat-sekat, tidak ada lagi perbedaan. Yang ada adalah semangat untuk bersatu dan bekerja bersama demi kemajuan Hipmi dan kemajuan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Ketua Tim Pemenangan Ade Jona Prasetyo, Sona Maesana, mengatakan dukungan luas yang diberikan Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi menunjukkan adanya kesamaan harapan agar organisasi semakin kuat dan relevan dalam menjawab tantangan dunia usaha.

“Kini saatnya seluruh kader kembali merapatkan barisan. Kontestasi telah selesai, dan agenda besar yang menanti adalah bagaimana HIPMI semakin kuat, semakin solid, dan semakin relevan dalam menjawab tantangan dunia usaha ke depan,” kata Sona.

Di bawah kepemimpinan Ade Jona, Hipmi diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai organisasi kader pengusaha, mitra strategis pemerintah, sekaligus pendorong lahirnya wirausaha baru yang mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ade Jona Prasetyo terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2026-2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Hipmi di Lampung, Kamis (11/6/2026). Usai terpilih, Jona menegaskan proses pemilihan telah selesai dan saatnya seluruh kader Hipmi bersatu menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

"Ini adalah kemenangan bersama. Karena di Hipmi kita semua adalah sahabat, kita semua bersaudara," ujar Jona, Kamis (11/6/2026).

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi faktor geopolitik dan geoekonomi, Jona mengajak para pengusaha muda tetap optimistis dan mampu melihat peluang di tengah tantangan.

Menurut dia, Hipmi harus mampu memperkuat perannya sebagai organisasi yang mendorong lahirnya pengusaha baru sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kontestasi telah usai. Dengan semangat bertanding untuk bersanding, saya mengajak seluruh kader Hipmi untuk bersama-sama memajukan Hipmi dari pusat hingga daerah," kata Jona dalam siaran pers, Kamis (11/6/2026).

Jona menilai pengusaha yang mampu bertahan dalam situasi sulit justru memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Karena itu, ia meminta kader Hipmi terus meningkatkan kualitas usaha dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar.

"Saya mengajak kita semua untuk tidak takut menghadapi masa depan. Setiap tantangan selalu membawa peluang. Ketika pasar berubah, kita harus beradaptasi. Ketika persaingan meningkat, kita harus meningkatkan kualitas," ujarnya.

Jona mengatakan kepemimpinannya akan difokuskan pada penguatan peran Hipmi di daerah dengan mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah.

Menurut dia, setiap daerah memiliki sektor unggulan yang berbeda, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga industri kreatif. Potensi tersebut perlu dikembangkan agar mampu menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Potensi tersebut harus menjadi fokus utama pengembangan ekonomi agar memiliki nilai tambah yang tinggi. Saya juga akan mewujudkan visi misi saya agar Hipmi lebih maju," kata mantan Ketua Umum BPD Hipmi Sumatera Utara itu.

Jona menambahkan penguatan ekonomi daerah menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menilai Hipmi dapat berkontribusi dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah.

"Ketika daerah maju, maka provinsi akan kuat. Ketika provinsi kuat, maka Indonesia akan semakin maju dan berdaya saing. Sehingga, kita sebagai kader Hipmi ikut andil dalam mewujudkan target ekonomi 8 persen," ujar Jona.

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai penyesuaian harga Pertamax perlu dipahami sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan fiskal negara.

“Kami memahami bahwa menjaga kredibilitas fiskal merupakan hal yang penting. Stabilitas fiskal berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro, nilai tukar rupiah, iklim investasi, serta kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia," kata Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Anggawira menjelaskan saat ini pemerintah tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memastikan ruang fiskal tetap tersedia guna mendukung berbagai program pembangunan nasional.

Setiap penyesuaian harga energi, tuturnya melanjutkan, harus dilakukan secara terukur, transparan, dan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kemampuan dunia usaha untuk beradaptasi.

Menurut dia, kepastian arah kebijakan juga menjadi faktor penting agar pelaku usaha dapat menyusun perencanaan bisnis dengan lebih baik.

Anggawira menambahkan, kenaikan harga Pertamax ini memang berpotensi memberikan dampak yang berbeda pada setiap sektor usaha. Industri logistik, transportasi, distribusi barang, jasa lapangan, konstruksi, perkebunan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tingkat mobilitas tinggi diperkirakan akan merasakan peningkatan biaya operasional secara langsung.

Untuk itu, HIPMI mendorong pemerintah untuk menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna menjaga daya saing dunia usaha. Upaya tersebut di antaranya dilakukan melalui penguatan efisiensi rantai logistik nasional, percepatan pembangunan infrastruktur energi dan transportasi, serta pemberian insentif bagi sektor-sektor produktif yang terdampak signifikan, khususnya industri padat karya dan UMKM.

“Selain itu, pemerintah harus dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperluas akses pembiayaan yang kompetitif agar dunia usaha memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian dan transformasi menuju operasional yang lebih efisien,” tuturnya.

Anggawira juga menilai pentingnya mendorong percepatan penggunaan teknologi yang lebih hemat energi, termasuk pemanfaatan kendaraan berbasis gas maupun listrik pada sektor-sektor tertentu sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

“Saat ini yang dibutuhkan dunia usaha bukan semata harga energi yang murah, melainkan kepastian usaha, efisiensi ekonomi, dan iklim investasi yang kondusif. Dengan keseimbangan tersebut, pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja dapat terus terjaga,” kata Sekjen Himpunan Alumni IPB ini.

Anggawira berharap setiap kebijakan penyesuaian harga energi diikuti langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Dengan demikian, tujuan menjaga keberlanjutan fiskal negara dapat tercapai tanpa menghambat aktivitas usaha maupun momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Presiden Prabowo Subianto menilai pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari semangat nasionalisme. Ia menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Novotel Bandar Lampung pada Rabu (10/6).

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan bahwa sejarah negara-negara maju bertumbuh karena memiliki nasionalisme yang kuat. Ia menyebut kebangkitan ekonomi negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat (AS), negara Eropa Barat hingga Cina ditopang oleh semangat kebangsaan.

Prabowo juga sempat menampilkan sebuah tayangan foto berisi kutipan pemikiran sosiolog asal AS, Liah Greenfeld, dalam bukunya The Spirit of Capitalism. Menurut Prabowo, Greenfeld menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi modern tidak mampu berjalan dengan sendirinya tanpa dorongan nasionalisme.

“Karakteristik sifat dari ekonomi modern tidak berkembang dengan sendirinya. Pertumbuhan ekonomi distimulasi dan dipertahankan oleh nasionalisme. Ini adalah (teori) guru kapitalisme,” kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu berpendapat bahwa semangat cinta tanah air harus menjadi fondasi penting bagi pengusaha muda Indonesia. Prabowo mengatakan Hipmi sejak awal lahir sebagai organisasi pengusaha muda dengan semangat nasionalisme.

Ia berharap peran pengusaha di Himpi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga ikut menjaga arah pembangunan nasional dan memperkuat ekonomi domestik. “Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa benar-benar sistem ekonomi kita sudah berdasarkan nasionalisme?” ujar Prabowo.

“Kalau kita lihat dengan mata dan hati yang terbuka, kita akan sadar bahwa sistem ekonomi yang dijalankan sekarang ini penuh dengan tantangan-tantangan, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan.”

Warta Ekonomi, Bandar Lampung -

Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang digelar di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Rabu, 10 Juni 2026. Kehadiran Kepala Negara dalam forum tertinggi organisasi pengusaha muda tersebut menegaskan dukungan pemerintah terhadap peran strategis HIPMI dalam memperkuat perekonomian nasional dan mencetak generasi wirausahawan yang berdaya saing.

Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo disambut antusias oleh ribuan peserta Munas yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Rangkaian acara pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Hymne dan Mars HIPMI yang menggema di ruang pertemuan. Suasana khidmat kemudian dilanjutkan dengan doa bersama.

Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchar dalam laporannya menegaskan bahwa Munas XVIII menjadi momentum penting bagi organisasi untuk memperkuat kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, semangat kemandirian ekonomi yang diwariskan para pendiri bangsa harus terus menjadi pedoman bagi generasi pengusaha muda Indonesia.

“Kita sangat meresapi pesan dari Bapak Prof. Sumitro Djojohadikusumo yang pernah mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia tanpa kemandirian ekonomi hanyalah sebuah seremoni. Kita tidak ingin kemerdekaan kita hanya sekadar seremoni. Oleh karena itu, Munas ini menjadi ajang bagi HIPMI untuk merumuskan kontribusi nyata, memastikan Indonesia tidak hanya merdeka secara politik, tapi juga berdaulat secara ekonomi,” ujar Akbar.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberadaan HIPMI sebagai wadah pengusaha muda memiliki arti penting bagi masa depan Indonesia. Kepala Negara menilai semangat nasionalisme yang menjadi landasan lahirnya HIPMI merupakan faktor utama yang menentukan kemajuan suatu bangsa.

“HIPMI sebagai wadah pengusaha muda adalah wadah yang sangat penting dan lahirnya HIPMI dengan wawasan nasionalisme sebagaimana diutarakan adalah sangat penting. Sebenarnya tidak ada kemajuan suatu bangsa tanpa nasionalisme, sudah tidak ada. Bahkan, Mbah-mbahnya kapitalisme, guru-guru kapitalisme sekalipun mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bisa datang dengan nasionalisme,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo pun secara resmi membuka Munas XVIII HIPMI yang mengusung tema 'Sinergi Pengusaha Muda Membangun Kekuatan Ekonomi Nasional'. Peresmian pembukaan ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Lampung, oleh Presiden Prabowo didampingi oleh para tokoh HIPMI dan para calon ketua umum BPP HIPMI.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu, 10 Juni 2026, saya Prabowo Subianto, dengan ini secara resmi saya buka Musyawarah Nasional ke-XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia,” ucap Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan pembukaan Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), menegaskan bahwa semangat nasionalisme menjadi faktor utama sekaligus landasan penting yang menentukan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan suatu bangsa.

"Sebenarnya tidak ada kemajuan suatu bangsa tanpa nasionalisme, sudah tidak ada. Bahkan, mbah-mbahnya kapitalisme, guru-guru kapitalisme sekalipun mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bisa datang dengan nasionalisme," kata Presiden Prabowo dalam acara yang digelar di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu.

Presiden menilai keberadaan HIPMI sebagai wadah wirausahawan muda memiliki arti penting bagi masa depan Indonesia. Kehadiran Prabowo dalam forum ini sekaligus menegaskan dukungan pemerintah terhadap peran strategis organisasi dalam mencetak generasi pengusaha yang berdaya saing.

Acara peresmian pembukaan munas tersebut ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Lampung oleh Presiden. Dalam prosesi itu, Presiden didampingi oleh sejumlah tokoh senior organisasi beserta para calon ketua umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI.

Sebelumnya, Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari dalam laporannya menegaskan bahwa munas kali ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional. Organisasi berkomitmen untuk terus menjaga semangat kemandirian ekonomi yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.

Akbar juga mengingatkan kembali pesan dari begawan ekonomi Profesor Sumitro Djojohadikusumo mengenai arti penting kedaulatan ekonomi. Pesan tersebut dijadikan pedoman bagi generasi muda agar kemerdekaan Indonesia tidak sebatas pemanis sejarah.

"Kita tidak ingin kemerdekaan kita hanya sekadar seremoni. Oleh karena itu, Munas ini menjadi ajang bagi HIPMI untuk merumuskan kontribusi nyata, memastikan Indonesia tidak hanya merdeka secara politik, tapi juga berdaulat secara ekonomi," ujar Akbar.

Rangkaian agenda pembukaan Munas XVIII HIPMI ini dihadiri oleh ribuan peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan hymne dan mars HIPMI, serta doa bersama seluruh pengurus daerah.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Hipmi berkomitmen untuk memperkuat peran UMKM di seluruh Indonesia, karena mayoritas anggota Hipmi yang ada di seluruh Indonesia berlatar belakang UMKM, utamanya pengusaha kelas menengah

Bandarlampung (ANTARA) - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari mengatakan bahwa program strategis yang dijalankan pemerintah berperan dalam menumbuhkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerah.

"Dalam tiga tahun terakhir, Hipmi telah berjuang keras melakukan transformasi di tengah tantangan ekonomi global. Kami telah berhasil melakukan digitalisasi keanggotaan, memperluas akses permodalan dan memperkuat inkubasi bisnis bagi anggota baru di daerah-daerah," ujar Akbar Himawan Buchari dalam Musyawarah Nasional (Munas) Ke-18 Hipmi di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan, pihaknya tidak hanya bertugas mencetak pengusaha, tapi juga ikut serta membangun ekosistem yang berkelanjutan agar UMKM dapat naik kelas dan pengusaha muda mampu bersaing di tingkat global.

"Untuk itu Hipmi berkomitmen untuk memperkuat peran UMKM di seluruh Indonesia, karena mayoritas anggota Hipmi yang ada di seluruh Indonesia berlatar belakang UMKM, utamanya pengusaha kelas menengah," katanya.

Dia menjelaskan adanya program strategis pemerintah dan Presiden Republik Indonesia yakni program ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, dan Makan Bergizi Gratis (MBG), berperan dan berdampak besar terhadap pertumbuhan UMKM serta melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang ada di daerah.

"Kita tahu bersama bahwa UMKM menjadi backbone pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari 60 persen dari PDB kita disumbangkan oleh UMKM, dan juga lebih dari 93 persen tenaga kerja kita diserap oleh sektor UMKM. Untuk itu kami mengapresiasi program-program strategis pemerintah yang mampu menumbuhkembangkan UMKM di daerah, serta melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang ada di daerah," ucap dia.

Menurut dia, adanya Muna Ke-18 Hipmi tidak hanya sebagai forum pemilihan ketua umum, melainkan sebagai wadah konsolidasi kekuatan ekonomi nasional. Dengan berkumpul untuk menyatukan visi, menyelaraskan langkah dan memperkuat barisan dalam mendukung agenda besar pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

"Kita tidak ingin kemerdekaan kita hanya sekedar seremoni, oleh karena itu Munas Ke-18 Hipmi ini menjadi ajang untuk merumuskan kontribusi nyata, serta memastikan Indonesia tidak hanya merdeka secara politik, tapi juga berdaulat secara ekonomi. Hipmi harus berdiri di paling depan untuk terus mengawal program prioritas pemerintah, Hipmi pun harus tetap menjadi lokomotif utama pembangunan ekonomi nasional," tambahnya.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026