Jakarta: Kabar baik datang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memasarkan produk lokal melalui marketplace. Pemerintah memastikan sejumlah platform e-commerce besar di Indonesia siap memberikan potongan biaya layanan hingga 50 persen sebagai bentuk dukungan terhadap daya saing produk dalam negeri.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada telah menyatakan kesiapannya untuk menerapkan kebijakan tersebut.

"Alhamdulillah mereka ready, siap lahir batin," ujar Maman kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Implementasi tinggal menunggu integrasi sistem

Maman mengatakan implementasi kebijakan tersebut kini tinggal menunggu penyelesaian integrasi sistem antara masing-masing marketplace dengan platform Sapa UMKM milik Kementerian UMKM.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat diberlakukan secepat mungkin agar para penjual (seller) di marketplace segera menikmati insentif.

Pelaku UMKM diminta bergabung ke sapa UMKM

Lebih lanjut, Maman juga menjelaskan kebijakan insentif tersebut belum dapat diterapkan karena masih perlu ada integrasi sistem antara Sapa UMKM dan platform marketplace.

Ia pun menekankan pentingnya para pelaku UMKM untuk onboarding ke Sapa UMKM. Onboarding bukan bertujuan menambah persyaratan, melainkan mempermudah pendataan dan penyaluran insentif.

Syarat Mendapatkan Potongan Biaya Marketplace

Tak hanya itu, Maman memastikan kebijakan potongan biaya layanan nantinya berlaku secara berkelanjutan, bukan hanya pada periode promosi tertentu seperti hari raya, tahun baru, maupun hari belanja online nasional (Harbolnas).

Adapun ketentuan mendapatkan potongan biaya layanan hingga 50 persen adalah masuk ke dalam Sapa UMKM, memiliki nomor induk berusaha (NIB), dan hanya menjual produk dalam negeri.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) serta platform marketplace menjalin hubungan kemitraan melalui perjanjian Kemitraan Berbasis Digital (KBD). Lewat skema ini, platform tidak lagi dapat menaikkan komisi maupun biaya layanan secara sepihak selama masa perjanjian berlangsung.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan salah satu substansi utama dalam KBD adalah adanya kepastian mengenai besaran berbagai potongan yang dikenakan kepada seller, mulai dari biaya administrasi, biaya iklan, hingga biaya promosi.

“Salah satu hal yang paling penting dalam KBD itu adalah kepastian potongan. Misalnya nih, platform A admin fee-nya berapa, biaya iklan berapa, biaya promosi berapa. Itu diikat di situ, dalam masa waktu tertentu. Jadi, platform tidak bisa seenaknya menaikkan komisi di tengah-tengah masa perjanjian, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya yang minimal 90 hari,” kata Temmy saat ditemui di Smesco Labo, Jakarta Selatan, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Dia mengemukakan bahwa selama ini hubungan antara seller dan marketplace hanya mengacu padaterms and conditions(T&C) yang disusun sepihak oleh platform. Akibatnya, marketplace dapat mengubah besaran komisi maupun biaya layanan tanpa proses negosiasi dengan pelaku UMKM.

“Kalau sekarang kan ada term and condition, naikkan aja komisi, seller pasti ikut. Dengan KBD itu, kita lindungi justru seller-nya. Platform tidak lagi boleh menaikkan komisi maupun biaya layanan di luar daripada kesepakatan yang sudah ada dalam KBD itu,” terangnya.

Temmy menjelaskan pemerintah nantinya akan memfasilitasi penyusunan perjanjian KBD bersama platform digital. Seluruh norma yang diatur dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak serta rincian potongan yang dikenakan kepada seller, wajib dimuat dalam perjanjian tersebut.

Dia menilai banyak pelaku UMKM selama ini langsung menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan marketplace tanpa memahami seluruh isi perjanjiannya. Untuk itu, Kementerian UMKM akan berperan sebagai fasilitator untuk memastikan proses negosiasi berlangsung lebih berimbang.

Temmy menambahkan bahwa pemerintah ingin memastikan hubungan antara seller dan platform dibangun berdasarkan prinsip kemitraan yang adil dan saling menguntungkan.

“Kami memastikan bahwa seller ini berjualan dengan prinsip kemitraan yang adil, saling membutuhkan, saling percaya, saling menguntungkan. Kalau saat ini kan sekarang platform tiba-tiba naikkan komisi, mereka [seller] nggak bisa apa-apa karena tidak diikatkan dalam KBD itu,” lanjutnya.

Namun, apabila platform melanggar ketentuan dalam KBD, pemerintah menyiapkan sanksi administratif secara bertahap hingga rekomendasi pencabutan izin. “Sanksinya teguran tertulis, terus pemberitahuan di media terbuka, sampai kita memberikan rekomendasi untuk pencabutan izin,” ujarnya.

Berdasarkan Permen UMKM No. 3/2026, perubahan jenis maupun besaran biaya sebelum masa berlaku perjanjian KBD berakhir hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara marketplace dan UMK.

Dalam beleid tersebut, marketplace diwajibkan memberitahukan rencana perubahan biaya layanan paling lambat 90 hari kalender sebelum kebijakan itu diberlakukan. Apabila pelaku UMK keberatan atas perubahan tersebut, mereka dapat mengajukan permohonan fasilitasi negosiasi kepada Menteri melalui layanan Sapa UMKM.

Selain itu, aturan tersebut mengatur bahwa kemitraan antara pelaku UMK dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dalam bentuk KBD harus dituangkan dalam perjanjian tertulis berbahasa Indonesia. Perjanjian tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, yakni dalam bentuk kedudukan yang seimbang dengan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk memperoleh manfaat dari kemitraan.

“Transparan dalam bentuk keterbukaan dan kejelasan informasi mengenai syarat dan ketentuan, biaya, algoritma, dan kebijakan yang memengaruhi UMK dalam kemitraan,” demikian bunyi Pasal 4 ayat (3) huruf b, dikutip pada Selasa (23/6/2026).

Perjanjian juga berlandaskan prinsip keadilan dalam bentuk perlakuan proporsional dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan kemitraan. Serta, keberlanjutan dalam bentuk berorientasi pada pertumbuhan usaha, peningkatan daya saing, dan keberlangsungan ekosistem ekonomi digital nasional.

Nantinya, setiap perjanjian KBD memuat klausul minimal yang mencakup identitas para pihak, ruang lingkup kemitraan, hak dan kewajiban, jangka waktu kerja sama, jenis dan besaran biaya, mekanisme dan jangka waktu pembayaran, mekanisme pengakhiran perjanjian, penyelesaian perselisihan, penanganan keadaan kahar (force majeure), hingga bentuk pengembangan usaha bagi UMK.

Kemudian, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk dokumen fisik maupun elektronik, termasuk melalui syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang ditampilkan di platform marketplace, sepanjang keabsahannya dapat dibuktikan dan dokumen tersebut dapat diakses kembali oleh pelaku UMK.

Lebih lanjut, biaya KBD yang dapat dikenakan kepada UMK hanya meliputi biaya pendaftaran yang dipungut satu kali saat pertama kali bergabung sebagai mitra marketplace, biaya layanan, serta biaya promosi, iklan, atau layanan tambahan yang dikenakan apabila UMK secara sukarela memilih fitur khusus untuk meningkatkan visibilitas produk, memperoleh layanan analitik tambahan, maupun layanan penunjang lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan sanksi tegas bagi marketplace yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) UMKM tentang perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM di ekosistem digital.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah menyiapkan mekanisme penegakan aturan apabila ditemukan pelanggaran oleh platform perdagangan digital, mulai dari diumumkan ke publik hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

“Sanksinya pertama kita akan ekspos di publik apabila ada marketplace yang melanggar. Yang kedua, rekomendasi untuk pencabutan izin di kementerian terkait. Itu kan yang berhak di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komdigi,” kata Maman saat ditemui seusai acara Bursa Wirausaha Unggulan di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).

Meski demikian, Maman meyakini marketplace akan mematuhi aturan baru tersebut. Menurutnya, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan para pelaku platform digital sebelum kebijakan diterbitkan.

Dia menegaskan pemerintah hanya akan turun tangan apabila terdapat pelanggaran yang merugikan pelaku UMKM. Di sisi lain, UMKM juga diwajibkan meningkatkan kualitas dan legalitas usahanya agar memiliki daya saing yang lebih baik.

“Dalam beberapa hal tertentu, apabila ada hal yang melanggar, pemerintah wajib dong ikut menertibkan. Nah begitu juga terhadap UMKM, di situ juga diwajibkan agar UMKM sudah mulai menata diri, yaitu sudah mulai mempersiapkan legalisasi dan segala macamnya. Tujuannya dalam rangka untuk meningkatkan daya saing mereka,” ujarnya.

Maman menyampaikan pemerintah tidak ingin mempertentangkan kepentingan marketplace dan pelaku UMKM. Sebab, keduanya merupakan bagian dari satu ekosistem yang saling bergantung. Menurutnya, keberlangsungan marketplace sangat bergantung pada aktivitas para penjual atau seller, sedangkan UMKM juga membutuhkan marketplace sebagai saluran pemasaran dan penjualan produk.

“Ekosistem ini harus kita jaga, menjadi sebuah ekosistem yang berkeadilan, yang saling support dan mendukung semua kita. Jadi semangatnya itu, agar ada 24 juta pengusaha-pengusaha mikro, kecil, dan menengah, yang beraktivitas dan berjualan di marketplace,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan aturan baru yang mewajibkan marketplace seperti Shopee—TikTok Shop Cs memberikan diskon biaya layanan hingga 50% bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan tersebut akan dimuat dalam Peraturan Menteri (Permen) tentang Perlindungan dan Peningkatan Daya Saing UMKM yang saat ini tengah disiapkan pemerintah.

“Bagi para usaha mikro dan kecil, dan yang memproduksi di dalam negeri, harus diberikan insentif berupa diskon 50%,” kata Maman saat ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Adapun, potongan biaya layanan tersebut sepenuhnya akan menjadi tanggungan platform marketplace, bukan berasal dari anggaran pemerintah.

“Pemerintah harus hadir di situ untuk memberikan perlindungan kepada usaha mikro dan kecil. Apa insentifnya? Insentif pertama adalah wajib memberikan diskon 50%,” tuturnya.

Menurut Maman, insentif tersebut diberikan khusus untuk potongan biaya layanan marketplace, bukan biaya promosi. Dia menilai biaya layanan menjadi salah satu beban utama yang selama ini dikeluhkan pelaku UMKM di platform digital.

“Yang diberikan diskon itu yang biaya layanannya. Misalnya, biaya layanannya kurang lebih Rp30.000, jadi mereka diberikan diskon 50% dari Rp30.000. Berarti menjadi sekitar Rp15.000,” ujarnya.

Dia menjelaskan pemerintah tidak akan mengatur secara detail biaya promosi lantaran setiap merchant memiliki kebutuhan iklan yang berbeda-beda di masing-masing platform.

Dalam skema tersebut, UMKM penerima insentif diwajibkan terintegrasi ke dalam sistem Sapa UMKM yang tengah dikembangkan pemerintah. Sistem tersebut nantinya akan dihubungkan langsung dengan marketplace untuk mempermudah pemetaan dan pengawasan terhadap merchant UMKM.

“Yang akan diberikan insentif, kita berikan syarat bahwa mereka onboarding di dalam sistem Sapa UMKM,” terangnya.

Untuk diketahui, Kementerian UMKM mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,88 miliar untuk Sapa UMKM. Nilainya setara 10,4% dari pagu anggaran Sekretariat Kementerian tahun anggaran 2026 senilai Rp258,44 miliar.

Dalam hal ini, Sapa UMKM akan menjadi sistem data dinamis yang memperbarui informasi UMKM secara harian, berbeda dengan sistem data tunggal sebelumnya yang bersifat statis. Melalui sistem tersebut, Kementerian UMKM juga akan membuka akses pembiayaan, sertifikasi, dan berbagai layanan lainnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Selain memberikan insentif, Maman menuturkan Kementerian UMKM juga akan menyeragamkan nomenklatur pungutan biaya di marketplace menjadi tiga komponen utama, yakni biaya pendaftaran, biaya layanan, dan biaya promosi.

Menurutnya, selama ini perbedaan istilah antarplatform membuat pelaku UMKM kesulitan memahami struktur biaya yang dikenakan marketplace.

“Karena yang terjadi hari ini, di marketplace A namanya beda. Di marketplace B namanya beda. Yang di marketplace A biaya layanan namanya biaya admin. Jadi semua itu beda-beda,” ujarnya.

Dia menegaskan pelaku usaha mikro dan kecil tidak bisa dibiarkan bersaing bebas dengan usaha menengah maupun besar tanpa perlindungan pemerintah.

“Mereka nggak bisa dibiarkan free fight. Disamakan bertarung dengan usaha menengah dan usaha besar. Pemerintah harus hadir di situ untuk memberikan perlindungan kepada usaha mikro dan kecil,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga akan mengatur transparansi kontrak kerja sama antara marketplace dan merchant, termasuk kewajiban pemberitahuan apabila ada perubahan biaya layanan.

“Pada saat mereka mau naikin biaya atau mau melakukan revisi dan lain sebagainya, tentunya harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu biarfair,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk membatasi platform e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan Blibli dalam menarik komisi dari pedagang atau seller memiliki dampak yang tidak kecil bagi seller dan platform.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan aturan main baru untuk mengatur hubungan antara marketplace dan pelaku UMKM, termasuk mekanisme perubahan komisi dan biaya layanan platform digital.

“Kami sekarang Kementerian UMKM bersama dengan kementerian terkait sedang melakukan sinkronisasi pembahasan untuk menyiapkan mekanisme atau aturan main produk Undang-Undang untuk memberikan perlindungan dan peningkatan daya saing kepada usaha mikro, kecil, dan menengah kita,” kata Maman dalam acara Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Udayana, Bali, Rabu (13/5/2026).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan industri memahami perhatian pemerintah terhadap perlindungan UMKM dalam ekosistem digital, termasuk terkait dinamika penyesuaian biaya layanan pada platform marketplace.

Budi menuturkan idEA bersama para anggotanya berkomitmen mematuhi seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, sekaligus terus membangun komunikasi dan koordinasi konstruktif dengan pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.

Meski demikian, idEA mengungkap bahwa selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan e-commerce banyak ditopang program subsidi dan promosi yang sebagian besar ditanggung platform, seller, serta mitra ekosistem.

Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pasar UMKM serta menjaga daya beli masyarakat.

Di saat bersamaan, lanjut dia, industri juga menghadapi kenaikan biaya logistik, teknologi, keamanan transaksi, layanan konsumen, hingga pengembangan infrastruktur digital.

“Dalam kondisi tekanan ekonomi global dan domestik yang masih dinamis, penyesuaian model bisnis menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang,” ujarnya.

Kendati begitu, idEA tetap optimistis terhadap prospek ekonomi digital Indonesia. Menurutnya, marketplace terus berinvestasi dalam teknologi, perlindungan konsumen, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kualitas layanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Al Farras Adha menilai pemerintah tidak bisa serta-merta melarang marketplace menaikkan biaya layanan kepada pelaku UMKM selama tidak ada aturan yang dilanggar oleh platform digital tersebut.

“Pemerintah tidak bisa serta-merta melarang kenaikan biaya layanan marketplace karena tidak ada aturan yang dilanggar oleh marketplace tersebut,” kata Izzudin kepada Bisnis.

Dia menilai pemerintah tidak perlu langsung mengintervensi besaran tarif, biaya layanan, maupun komisi marketplace, melainkan lebih fokus mengatur mekanisme kerja sama antara platform e-commerce dan pelaku UMKM.

“Pemerintah cukup mengatur aspek transparansi dan memastikan adanya sosialisasi perubahan biaya layanan pada tenggat waktu tertentu,” imbuhnya.

Untuk itu, Izzudin memandang pemerintah perlu segera menyusun aturan yang mewajibkan marketplace memberikan pemberitahuan atau sosialisasi sebelum kenaikan biaya layanan diterapkan kepada pelaku usaha.

Selain itu, sanksi seharusnya dikenakan terhadap pelanggaran aturan sosialisasi apabila regulasinya telah tersedia.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal juga menilai pemerintah seharusnya lebih fokus mengatur mekanisme kerja sama antara platform e-commerce dan pelaku UMKM.

“Menurut saya, yang perlu diintervensi dari pemerintah itu adalah dari sisi mekanisme kerja sama, termasuk aturan-aturan jika ada kenaikan atau penurunan komisi atau biaya-biaya yang lain untuk perlindungan UMKM. Jadi, tidak langsung intervensi di tarifnya berapa, karena sudah terlalu jauh, ya,” kata Faisal kepada Bisnis.

Menurut dia, industri digital memiliki dinamika bisnis yang sangat tinggi dan berubah cepat sehingga kapasitas pemerintah untuk menentukan tarif dinilai masih terbatas, terlebih jika mempertimbangkan potensi dampaknya terhadap industri digital nasional.

Meski demikian, Faisal berpandangan pemerintah tetap perlu mengeluarkan kebijakan yang mengatur perubahan komisi pada platform e-commerce. Hal tersebut dinilai penting lantaran hubungan antara marketplace dan mitra UMKM selama ini belum sepenuhnya setara.