Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyampaikan, Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) berencana untuk mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif (product exclusions) yang diajukan oleh Indonesia di bawah investigasi pasal 301 UU Perdagangan AS.

Langkah ini diyakini akan memberikan stimulus ekonomi yang besar bagi sektor industri nasional, menurunkan beban biaya ekspor, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Indonesia di pasar domestik AS.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan USTR Ambassador Jamieson Greer atas komunikasi yang inklusif dan respon positif sepanjang proses evaluasi tarif.

Menurutnya, hubungan kerja yang semakin baik antara kedua pihak menjadi motor penggerak tercapainya kesepakatan-kesepakatan penting yang diharapkan dapat menguntungkan dunia usaha di Indonesia.

Menko Airlangga juga mengatakan, fasilitasi pengecualian tarif ini merupakan bukti nyata dari kepercayaan internasional terhadap upaya debottlenecking di Indonesia.

Pemerintah AS melalui USTR memberi pengakuan positif atas komitmen progresif Pemerintah Indonesia dalam hal penegakan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan penuntasan isu kerja paksa (forced labour) dan larangan impor produk yang terindikasi kerja paksa.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan bilateral di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris, Prancis.

Respons positif ini menempatkan Indonesia ke dalam kelompok enam negara prioritas (Good Group) dari 60 negara yang berhak menerima pertimbangan khusus dari Pemerintah AS, yaitu Kanada, Ekuador, the European Union, Indonesia, Meksiko, dan Pakistan.

Indonesia ditetapkan mendapatkan tarif 10 persen berdasarkan hasil investigasi pasal 301 UU Perdagangan AS bersama lima negara lain, sedangkan 54 negara lain akan mendapatkan tarif 12,5 persen.

Adapun Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Permendag Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur pelarangan importasi atas produksi kerja paksa, usai menyepakati Perjanjian Perdagangan Timbal-balik (Agreement of Reciprocal Trade/ART).

Pemerintah AS juga menyampaikan perhatian terkait dinamika lini-masa implementasi pengecualian tarif pasal 301 yang diperkirakan baru akan terlaksana setelah 24 Juli 2026 atau selesainya penerapan tarif global.

Penjadwalan ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih masa berlaku tarif 10 persen yang saat ini masih berjalan sementara, sekaligus mengantisipasi proses hukum internal yang sedang berlangsung di AS agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

Selain itu, terdapat beberapa isu yang belum terselesaikan (unsolved issues) yang menjadi perhatian bersama.

Pemerintah AS menyampaikan perhatian terkait restrukturisasi tata niaga impor melalui sistem perizinan (import licensing) di Indonesia yang berdampak pada arus produk pertanian AS seperti apel, anggur, daging sapi, daging babi, jagung, dan bungkil kedelai (soybean meal).

AS mengharapkan adanya langkah sinkronisasi agar kebijakan domestik tersebut tidak menghambat proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD.

Pada saat yang sama, Indonesia juga tengah memperjuangkan akses pasar bagi ekspor katoda tembaga hasil produksi Freeport-McMoRan di Indonesia agar dapat dikecualikan dari tarif Section 232.

Menanggapi catatan strategis tersebut, Menko Airlangga pun melakukan koordinasi bersama kementerian/lembaga sektoral terkait untuk mempercepat kepastian prosedur di lapangan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia telah mengajukan pengecualian ke Amerika Serikat (AS) terhadap 18 komoditas maupun produk yang dikenakan tarif tambahan sebesar 10% terkait dengan hasil penyelidikan praktik kerja paksa.

Untuk diketahui, Indonesia bersama lima negara lain yaitu Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko dan Pakistan mendapatkan bea masuk tambahan 10% sebagai pertimbangan khusus dari hasil investigasi pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS 1974.

Tarif tambahan 10% ini rencananya mulai berlaku 24 Juli 2026, setelah selesainya masa berlaku Tarif Global 15% secara sama rata yang dikenakan Presiden AS Donald Trump kepada negara-negara mitra dagangnya beberapa bulan lalu.

Pada pertemuannya dengan Perwakilan Perdagangan AS atau United States Trade Representative, Jamieson Greer di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai tarif 10% kepada Indonesia ini menunjukkan penguatan signifikan hubungan dan kerja sama bilateral kedua negara.

Menko Airlangga memandang hal tersebut menunjukkan kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan sebab terdapat total 60 negara yang diganjar tarif tambahan terkait pasal 301 ini. Namun, 54 negara lainnya diberikan tarif lebih tinggi yaitu 12,5%.

"Komitmen bersama untuk memperluas akses pasar dan menyelaraskan kebijakan perdagangan menjadi fondasi utama dalam memperkokoh integrasi ekonomi kedua negara di pasar global," ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso melalui keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Susi, sapaannya, menyebut pemerintah AS melalui USTR mengumumkan pengakuan positif atas komitmen progresif pemerintah Indonesia dalam hal penegakan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan penuntasan isu kerja paksa (forced labour) dan larangan impor produk yang terindikasi kerja paksa.

Respons itu menempatkan Indonesia ke dalam kelompok enam negara prioritas (Good Group) dari 60 negara yang berhak menerima pertimbangan khusus dari Pemerintah AS, yaitu Kanada, Ekuador, the European Union, Indonesia, Meksiko, dan Pakistan.

Selain telah menyepakati Perjanjian Perdagangan Timbal-balik (Agreement of Reciprocal Trade/ART), Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag No.9/2026 yang mengatur pelarangan importasi atas produksi kerja paksa.

Adapun USTR juga disebut berencana untuk mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif (product exclusions) yang diajukan oleh Indonesia di bawah investigasi pasal 301.

"Langkah strategis ini dipastikan akan memberikan stimulus ekonomi yang besar bagi sektor industri nasional, menurunkan beban biaya ekspor, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Indonesia di pasar domestik AS," terang Susi.

Pada pertemuan itu, Menko Airlangga lalu menyampaikan apresiasi kepada Ambassador Greer atas komunikasi yang inklusif dan respon positif sepanjang proses evaluasi tarif ini.

Hubungan kerja yang dinilai semakin baik antara kedua pihak menjadi motor penggerak tercapainya kesepakatan-kesepakatan penting yang diharapkan dapat menguntungkan dunia usaha di Indonesia.

Airlangga lalu menegaskan bahwa fasilitasi pengecualian tarif ini merupakan bukti nyata dari kepercayaan internasional terhadap upaya debottlenecking di Indonesia.

Di balik capaian positif tersebut, kedua negara secara terbuka juga membahas beberapa perhatian terkait langkah-langkah prosedural ke depan demi menjaga momentum kerja sama yang kuat.

Pemerintah AS juga disebut menyampaikan perhatian terkait dinamika lini-masa implementasi pengecualian tarif pasal 301 yang diperkirakan baru akan terlaksana setelah tanggal 24 Juli 2026 (selesainya penerapan Tarif Global).

Penjadwalan ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih masa berlaku tarif 10% yang saat ini masih berjalan sementara, sekaligus mengantisipasi proses hukum internal yang sedang berlangsung di AS agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

Selain itu, terdapat beberapa isu yang belum terselesaikan (unsolved issues) yang menjadi perhatian bersama. AS menyampaikan perhatian terkait dengan restrukturisasi tata niaga impor melalui sistem perizinan (import licensing) di Indonesia yang berdampak pada arus produk pertanian AS seperti apel, anggur, daging sapi, daging babi, jagung, dan bungkil kedelai (soybean meal).

"AS mengharapkan adanya langkah sinkronisasi agar kebijakan domestik tersebut tidak menghambat proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD," ujar Susi.

Pada saat yang sama, Indonesia juga tengah memperjuangkan akses pasar bagi ekspor katoda tembaga hasil produksi Freeport-McMoRan di Indonesia agar dapat dikecualikan dari tarif Section 232, sebuah upaya negosiasi yang memerlukan pembahasan mendalam guna menyelaraskan kebijakan insentif produksi domestik untuk kedua negara.

Menanggapi catatan strategis tersebut, Airlangga disebut langsung berkoordinasi bersama Kementerian/Lembaga sektoral terkait, untuk mempercepat kepastian prosedur di lapangan.

Kedua negara menyepakati untuk memperkuat kolaborasi bilateral yang erat dan menyusun rencana aksi terkoordinasi guna menyelesaikan hambatan perdagangan teknis, mempercepat komunikasi kesepakatan WTO terkait Subsidi Perikanan (Agreement on Fisheries Subsidies) dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional, serta memastikan transisi kebijakan tarif berjalan mulus demi kemakmuran ekonomi bersama.

Dalam pertemuan dengan USTR ini, Airlangga didampingi Duta Besar RI di Paris Mohamad Oemar, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, serta Tim Ahli Kemenko Perekonomian.

Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) berencana untuk mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif (product exclusions) yang diajukan oleh Indonesia di bawah investigasi pasal 301.

Langkah strategis ini dipastikan akan memberikan stimulus ekonomi yang besar bagi sektor industri nasional, menurunkan beban biaya ekspor, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Indonesia di pasar domestik AS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan USTR Ambassador Jamieson Greer, atas komunikasi yang inklusif dan respon positif sepanjang proses evaluasi tarif ini.

Hubungan kerja yang semakin baik antara kedua pihak menjadi motor penggerak tercapainya kesepakatan-kesepakatan penting yang diharapkan dapat menguntungkan dunia usaha di Indonesia. Menko Airlangga menegaskan bahwa fasilitasi pengecualian tarif ini merupakan bukti nyata dari kepercayaan internasional terhadap upaya debottlenecking di Indonesia.

Di balik capaian positif tersebut, kedua negara secara terbuka juga membahas beberapa perhatian terkait langkah-langkah prosedural ke depan demi menjaga momentum kerja sama yang kuat. Pemerintah AS menyampaikan perhatian terkait dinamika lini-masa implementasi pengecualian tarif pasal 301 yang diperkirakan baru akan terlaksana setelah tanggal 24 Juli 2026 (selesainya penerapan Tarif Global).

Penjadwalan ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih masa berlaku tarif 10% yang saat ini masih berjalan sementara, sekaligus mengantisipasi proses hukum internal yang sedang berlangsung di AS agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

Selain itu, terdapat beberapa isu yang belum terselesaikan (unsolved issues) yang menjadi perhatian bersama. AS menyampaikan perhatian terkait restrukturisasi tata niaga impor melalui sistem perizinan (import licensing) di Indonesia yang berdampak pada arus produk pertanian AS seperti apel, anggur, daging sapi, daging babi, jagung, dan bungkil kedelai (soybean meal).

AS mengharapkan adanya langkah sinkronisasi agar kebijakan domestik tersebut tidak menghambat proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD.

Pada saat yang sama, Indonesia juga tengah memperjuangkan akses pasar bagi ekspor katoda tembaga hasil produksi Freeport-McMoRan di Indonesia agar dapat dikecualikan dari tarif Section 232, sebuah upaya negosiasi yang memerlukan pembahasan mendalam guna menyelaraskan kebijakan insentif produksi domestik untuk kedua negara.

Menanggapi catatan strategis tersebut, Airlangga bertindak cepat dengan berkoordinasi bersama Kementerian/Lembaga sektoral terkait, untuk mempercepat kepastian prosedur di lapangan.

Kedua negara sepakat untuk memperkuat kolaborasi bilateral yang erat dan menyusun rencana aksi terkoordinasi guna menyelesaikan hambatan perdagangan teknis, mempercepat komunikasi kesepakatan WTO terkait Subsidi Perikanan (Agreement on Fisheries Subsidies) dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional, serta memastikan transisi kebijakan tarif berjalan mulus demi kemakmuran ekonomi bersama

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Ambassador Jamieson Greer dari United States Trade Representative (USTR) di Washington DC terkait percepatan penyelesaian Agreements on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Airlangga menyampaikan pertemuan yang berlangsung pada 22 Desember 2025 tersebut dilakukan untuk melaksanakan penugasan Presiden guna mendorong percepatan penyelesaian dokumen ART RI–AS.

“Hari ini saya telah melaksanakan pertemuan dengan Ambassador Jamieson Greer dari United States of Trade Representative di kantor USTR, Washington D.C. Pertemuan ini secara khusus dilakukan untuk melaksanakan penugasan dari Bapak Presiden, agar segera mendorong percepatan penyelesaian dokumen ART antara Indonesia dengan AS,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Selasa (23/12/2025).

Menurut Airlangga, pertemuan berlangsung konstruktif dengan pembahasan mencakup isu-isu utama hingga teknis. Kedua pihak, kata dia, mengapresiasi kemajuan perundingan yang telah menyepakati isu-isu krusial dalam teks perjanjian.

“Pertemuan berjalan dengan sangat baik. Semua isu-isu utama dan isu teknis dibicarakan pada pertemuan kali ini. Kata kuncinya adalah balance (menjaga kepentingan kedua pihak),” jelasnya.

Airlangga menegaskan seluruh isu substansi yang diatur dalam dokumen ART telah disepakati kedua belah pihak. Adapun isu teknis selanjutnya akan disempurnakan melalui proses legal drafting.

“Seluruh isu substansi yang diatur dalam dokumen ART, sudah dapat disepakati kedua pihak, baik isu-isu utama maupun isu teknis yang akan disesuaikan bahasanya dalam legal-drafting dan proses teknis selanjutnya,” katanya.

Setelah kesepakatan substansi tercapai, Tim Teknis Indonesia dan Amerika Serikat dijadwalkan melanjutkan pertemuan pada minggu kedua Januari 2026 untuk melakukan legal scrubbing dan clean up dokumen yang ditargetkan rampung dalam satu pekan.

Airlangga menyebut, apabila seluruh proses teknis berjalan sesuai rencana, penandatanganan ART diharapkan dapat dilakukan sebelum akhir Januari 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di White House, Washington DC.

“Diharapkan sebelum akhir bulan Januari 2026, Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Trump akan menandatangani secara resmi Dokumen ART di White House, Washington DC,” ujarnya.

Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan capaian konkret dari perundingan tersebut, yakni penurunan tarif resiprokal bagi Indonesia dari sebelumnya 32% menjadi 19%. Selain itu, Indonesia juga berpeluang memperoleh pengecualian tarif untuk sejumlah produk ekspor unggulan.

“Melalui perundingan ini, Indonesia telah berhasil mendapatkan penurunan tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%, dan Indonesia juga akan mendapatkan pengecualian tarif untuk produk-produk unggulan ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kopi, kokoa dan lainnya,” tutur Airlangga.

Dia menilai capaian tersebut menjadi kabar positif, khususnya bagi industri nasional yang terdampak kebijakan tarif Amerika Serikat sejak April lalu. Pemerintah, kata Airlangga, akan terus mengupayakan agar produk ekspor unggulan memperoleh penurunan maupun pengecualian tarif.

Sejalan dengan Joint Statement 22 Juli 2025, Indonesia juga telah menyampaikan komitmen kepada AS untuk membuka akses pasar dan mengatasi hambatan non-tarif. Komitmen tersebut didorong melalui deregulasi serta pembentukan Satgas Debottlenecking untuk menyelesaikan hambatan usaha di dalam negeri.

“Kita harapkan, proses teknis selanjutnya akan dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu, sehingga sebelum akhir Januari 2026 telah siap dilakukan penandatanganan oleh Bapak Presiden dan Presiden Trump,” pungkas Airlangga.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan penandatanganan Agreements on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat dilakukan pada Januari 2026. Penandatanganan tersebut direncanakan dilakukan langsung oleh kedua kepala negara.

Airlangga mengungkapkan sebagian tim negosiator Indonesia telah berada di Amerika Serikat untuk bertemu dengan USTR dan sejumlah pejabat tinggi AS guna memfinalisasi kesepakatan yang telah dibahas sebelumnya.

“Peluangnya besar dan saya sudah atur, kapan presiden pergi ke sana,” ujar Airlangga kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Awalnya, penandatanganan ART ditargetkan berlangsung bertepatan dengan pertemuan ASEAN di Malaysia. Namun, rencana tersebut urung dilakukan karena dinilai kurang tepat dari sisi momentum.

Salah satu agenda utama dalam perundingan ini adalah upaya memperoleh pengecualian tarif bagi minyak kelapa sawit Indonesia. Sejumlah komoditas pertanian seperti kakao telah lebih dulu masuk dalam daftar pengecualian tarif resiprokal AS sebagaimana tercantum dalam Executive Orders pemerintah AS.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan minyak kelapa sawit masih tercantum dalam Annex III Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners dan baru akan dikecualikan dari tarif resiprokal setelah Indonesia dan AS menyelesaikan perjanjian dagang tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan penandatanganan agreement on reciprocal trade alias ART antara pemerintah Indoneasia dengan Amerika Serikat (AS) segera ditandatangani pada bulan Januari 2026.

Sekadar catatan bahwa penandatanganan ART itu akan dilakukan oleh kedua pemimpin negara. Dia-pun telah mengatur waktu yang tepat untuk lawatan Presiden Prabowo Subianto ke AS.

Airlangga menuturkan bahwa sebagian tim negosiator dari Indonesia telah berada di AS untuk bertemu dengan pihak Kamar Dagang AS (USTR) dan pejabat tinggi AS lainnya guna memfinalisasi kesepakatan yang sebelumnya telah dibicarakan antara kedua negara.

"Peluangnya besar dan saya sudah atur, kapan presiden pergi ke sana," ujar Airlangga kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Mantan menteri perindustrian itu menuturkan bahwa semula penandatangan ART ditargetkan pada pertemuan Asean di Malaysia beberapa waktu lalu. Namun, menurutnya, langkah itu urung dilakukan karena momentumnya tidak tepat. Apalagi lokasi pertemuannya berada di Malaysia.

"Jadi kita akan mengambil momentum christmas, jadi kami nanti tanggal 23 Desember pulang lagi ke Indonesia, siap-siap kalau seandainya dipanggil presiden nanti."

Berangkat Hari Ini

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bertolak ke AS guna menyelesaikan kesepakatan dagang dengan pemerintah AS. Salah satu materi yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral adalah pengecualian minyak sawit dari tarif 19%.

Sejatinya, beberapa produk dan komoditas pertanian asli termasuk dari Indonesia seperti salah satunya kakao telah diputuskan untuk dikecualikan dari tarif resiprokal. Hal tersebut sudah tercantum dalam executive orders yang diterbitkan pemerintah AS khususnya bagian Annex II.

Namun, minyak sawit yang juga merupakan komoditas asli Tanah Air, tampaknya harus diberikan upaya ekstra. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, upaya ekstra harus dikeluarkan produk minyak kelapa sawit masih masuk dalam daftar produk yang akan dikecualikan dari tarif setelah selesainya perundingan antara kedua negara.

Apabila dikutip dari lampiran Executive Orders yang diterbitkan Gedung Putih AS pada 14 November 2025, produk minyak kelapa sawit dengan kode Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) 1511.10.00 dan 1511.90.00, masuk ke dalam kategori produk yang belum bersifat final untuk dikecualikan dari tarif resiprokal.

"Minyak kelapa sawit (1511.10.00 dan 1511.90.00) masih masuk dalam Annex III. Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners yang baru akan dikecualikan dari reciprocal tarif ketika negara mitra conclude agreement dengan AS," terang Susi, sapaannya, kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Susi pun menyebut nantinya Airlangga baru akan berangkat ke AS pada Kamis (18/12/2025) sore. Hal itu lantaran keduanya masih akan menghadiri acara di kantor Kemenko Perekonomian dan opening ceremony program BINA (belanja online) Great Sale.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha tengah menunggu hasil kesepakatan final dalam perundingan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait dengan tarif resiprokal. Tantangan terbesar kini adalah untuk memastikan produk minyak kelapa sawit alias crude palm oil (CPO) bisa bebas dari tarif impor 19%.

Tim negosiator nantinya dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang rencananya terbang ke Negara Paman Sam itu, Kamis (18/12/2025). Salah satu agendanya adalah pertemuan bilateral dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer.

Salah satu fokusnya nanti adalah untuk memastikan minyak kelapa sawit dikecualikan dari tarif impor 19%. Sebab, tidak seperti kakao dan lain-lain, produk pertanian asli Indonesia itu belum bersifat final untuk dikecualikan sebelum selesainya kesepakatan dagang kedua negara.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyebut pelaku usaha tentu menginginkan agar tarif ekspor ke AS bisa serendah mungkin. Tidak hanya sawit, namun juga pada sebanyak mungkin komoditas ekspor Indonesia.

"Namun, realitanya dalam perundingan mungkin ada banyak berbagai trade off yang diperlukan. Jadi idealnya, kita bisa memperoleh pengecualian dari tarif resiprokal dan bahkan tarif 0% pada top 10-top 20 komoditas ekspor Indonesia ke AS," terang Shinta kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Shinta menggarisbawahi produk-produk yang memiliki nilai perdagangan tinggi antara Indonesia dan AS. Contohnya, produk garmen Indonesia yang diproduksi dengan kapas (cotton) dari AS.

"Atau memiliki local value content yang memadai di Indonesia sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai produk ekspor circumvention atau transhipment dari China seperti yang dikhawatirkan AS," lanjut CEO Sintesa Group itu.

Langkah Ofensif Negara

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira berharap agar proses finalisasi kesepakatan dagang dengan AS bukan sekadar langkah simbolis dan normatif, melainkan menghasilkan pengecualian yang konkret, tertulis jelas dan berkepastian hukum secara jangka panjang.

Khusus untuk sawit, Anggawira menyebut produk itu bukan sekadar komoditas dagang, tetapi tulang punggung ekspor, lapangan kerja, dan keseimbangan neraca perdagangan Indonesia.

Dia mewanti-wanti, apabila sawit masih dikenakan tarif tinggi atau hanya diperlakukan sebagai isu negosiasi lanjutan tanpa kepastian, maka daya saing Indonesia akan tergerus, sementara itu negara pesaing justru mendapatkan ruang lebih besar.

Untuk itu, Anggawira menyebut pengusaha berharap pemerintah bersikap lebih ofensif, bukan defensif, dalam isu sawit. Harapannya, pemerintah memosisikan sawit sebagai produk unggulan nasional yang layak mendapat perlakuan khusus, bukan sekadar dimasukkan sebagai 'agenda pembahasan berikutnya' dalam perjanjian bilateral.

"Lebih luas, dunia usaha berharap pengecualian tarif tidak hanya menyasar komoditas mentah, tetapi juga produk bernilai tambah dan hilirisasi, seperti produk turunan sawit, produk manufaktur berbasis sumber daya lokal, serta industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja," terang Anggawira kepada Bisnis.

Menurut Anggawira, tarif 19% yang diterapkan secara merata tanpa pengecualian bisa memengaruhi agenda hilirisasi pemerintah. Dia turut mengingatkan bahwa negosiasi tarif harus dibaca sebagai strategi ekonomi jangka panjang, bukan sekadar kompromi dagang jangka pendek.

"Tanpa pengecualian yang jelas, dunia usaha akan menghadapi tekanan biaya, penurunan volume ekspor, serta risiko relokasi industri ke negara dengan akses pasar yang lebih kompetitif," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan untuk bertolak ke AS guna menyelesaikan kesepakatan dagang dengan pemerintah AS. Salah satu materi yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral adalah pengecualian minyak sawit dari tarif 19%.

Sejatinya, beberapa produk dan komoditas pertanian asli termasuk dari Indonesia seperti salah satunya kakao telah diputuskan untuk dikecualikan dari tarif resiprokal. Hal tersebut sudah tercantum dalam executive orders yang diterbitkan pemerintah AS khususnya bagian Annex II.

Namun, minyak sawit yang juga merupakan komoditas asli Tanah Air, tampaknya harus diberikan upaya ekstra. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, upaya ekstra harus dikeluarkan produk minyak kelapa sawit masih masuk dalam daftar produk yang akan dikecualikan dari tarif setelah selesainya perundingan antara kedua negara.

Apabila dikutip dari lampiran Executive Orders yang diterbitkan Gedung Putih AS pada 14 November 2025, produk minyak kelapa sawit dengan kode Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) 1511.10.00 dan 1511.90.00, masuk ke dalam kategori produk yang belum bersifat final untuk dikecualikan dari tarif resiprokal.

"Minyak kelapa sawit (1511.10.00 dan 1511.90.00) masih masuk dalam Annex III. Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners yang baru akan dikecualikan dari reciprocal tarif ketika negara mitra conclude agreement dengan AS," terang Susi, sapaannya, kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Susi pun menyebut nantinya Airlangga baru akan berangkat ke AS pada Kamis (18/12/2025) sore. Hal itu lantaran keduanya masih akan menghadiri acara di kantor Kemenko Perekonomian dan opening ceremony program BINA (belanja online) Great Sale.

Sebelumnya, pada Selasa (16/12/2025), Airlangga menyebut penentuan apabila minyak kelapa sawit akan bisa dikecualikan dari tarif 19% baru bisa diketahui setelah pertemuan bilateral dengan pemerintah AS. Pihak pemerintahan yang akan ditemui di sana adalah Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer.

Menko Perekonomian sejak 2019 itu mengatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan agar crude palm oil (CPO) bisa mendapatkan tarif 0%.

"Salah satunya [yang dibahas di AS] sawit, karena Malaysia sudah dapat [tarif 0%]. Itu masuk dalam perjanjian bilateral. Executive order-nya kalau kakao, coklat dan lain sudah, tetapi khusus kelapa sawit itu [didahului] bilateral," papar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Di luar sawit dan produk pertanian, Airlangga memastikan bahwa nantinya produk-produk itu akan dikenakan tarif 19% sebagaimana yang sudah disepakati antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump.

"[Tekstil, alas kaki] itu kan kemarin sudah 19%. Enggak ada [perubahan]," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap akan bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk melanjutkan perundingan terkait dengan pengenaan tarif impor 19%.

Indonesia dan AS sejatinya telah menyepakati untuk pengenaan tarif 19% bagi produk maupun komoditas asal Indonesia dan sebaliknya 0%. Namun, ada beberapa produk dan komoditas asli Indonesia seperti kakao hingga sawit yang diupayakan untuk mendapatkan bea masuk 0% di AS.

"Tim sudah sampai di AS dan mereka sudah mulai bicara, saya lusa ke sana. [Presiden] enggak [ikut]," ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menurut Airlangga, pengecualian bea masuk 19% untuk beberapa produk dan komoditas asli Indonesia masih berlaku. Pengecualian itu tercantum dalam executive orders antara kedua negara.

Akan tetapi, khusus untuk sawit, politisi Partai Golkar itu mengaku akan ada pembahasan lebih lanjut dengan pihak AS pada kunjungannya esok lusa. Pembahasan itu akan dilakukan dengan United States Trade Representative (USTR).

"[Pengecualian] itu sudah ada executive orders, tetapi khusus kelapa sawit masuk ke bilateral. Ini yang akan dibahas. Nanti [dengan] USTR," ungkapnya.

Sisanya, pemerintah Indonesia dan AS akan melanjutkan pembahasan penyusunan dokumen hukum (legal drafting) tarif impor 19% yang disepakati pada Juli 2025 lalu.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Presiden AS Donald Trump telah menyetujui pengenaan tarif impor terhadap produk dari Indonesia lebih rendah menjadi 19%. Sebelumnya, Indonesia pernah diancam pengenaan tarif impor 32%.

IDXChannel - Amerika Serikat (AS) memperpanjang pengecualian tarif impor untuk sejumlah produk China selama setahun.

Dilansir dari Global Times pada Minggu (30/11/2025), pengecualian ini berlaku untuk 178 produk industri dan medis China.

Produk-produk tersebut dikenai tarif impor oleh AS pada masa jabatan pertama Presiden Donald Trump berdasarkan peraturan Bagian 301.

Pengecualian tarif, yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 29 November 2025, kini diperpanjang hingga 10 November 2026.

Produk-produk tersebut antara lain peralatan pembuatan panel surya, motor listrik, peralatan pemantau tekanan darah, komponen pompa, kompresor udara mobil, dan papan sirkuit.

Menurut Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), perpanjangan ini merupakan salah satu hasil kesepakatan dagang yang dicapai kedua negara baru-baru ini.

Trump dan pemimpin China Xi Jinping bertemu di sela-sela forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Korea Selatan (Korsel), pertemuan perdana mereka sejak Trump kembali ke Gedung Putih. (Wahyu Dwi Anggoro)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump mengeluarkan perintah untuk memangkas tarif impor pada daging sapi, tomat, kopi, dan pisang, Jumat (14/11/2025).

Perintah ini bertujuan untuk menurunkan biaya bahan pangan karena pemerintah menghadapi tekanan dari para pemilih untuk memangkas harga barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Pengecualian tarif ini akan mengurangi pungutan perdagangan atas komoditas-komoditas tersebut, yang menurut Gedung Putih tidak dapat diproduksi di AS dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan domestik.

Ratusan produk pangan, termasuk kelapa, kacang-kacangan, alpukat, dan nanas, termasuk di antara produk-produk yang terdaftar oleh pemerintah untuk dibebaskan dari tarif. Pembebasan tarif ini berlaku surut dan akan berlaku efektif pada pukul 12:01 pagi waktu New York pada 13 November 2025.

Langkah ini diambil ketika Trump mulai berfokus pada langkah-langkah keterjangkauan karena para pemilih semakin waspada terhadap kondisi ekonomi di bawah kepemimpinannya. Hal ini juga merupakan pengakuan diam-diam bahwa kebijakan tarif presiden telah menambah tekanan harga pada konsumen AS.

Seorang pejabat Gedung Putih, yang meminta tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa presiden sedang menepati janjinya untuk menegosiasikan kesepakatan perdagangan dan kemudian menyesuaikan pungutan sesuai kebutuhan.

Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengisyaratkan rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut sesuai dengan strategi Trump yang lebih luas untuk menciptakan pengecualian tarif bagi barang dan sektor utama.

"Sekarang adalah waktu yang tepat untuk, Anda tahu, melepaskan beberapa barang yang dikatakan presiden akan dilepaskannya. Ini adalah hasil alami dari apa yang diisyaratkan saat ini, dan itulah yang sedang ia lakukan hari ini," kata Greer, dilansir dari Bloomberg, Sabtu (15/11/2025).

Trump dan para pejabat senior AS telah menepis kritik bahwa kebijakan perdagangannya telah meningkatkan biaya hidup, tetapi mengakui perlunya berbuat lebih banyak untuk mengurangi harga tinggi yang telah membuat frustrasi para pemilih selama bertahun-tahun.

Trump dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa kebijakan tarifnya mendatangkan banyak keuntungan bagi Paman Sam. Dia menyatakan keyakinannya bahwa pajak impor sebagian diimbangi oleh penurunan harga penjual, sehingga mengurangi dampaknya terhadap konsumen.

Sementara itu, para kandidat dari partai Republik Trump minggu lalu kalah dalam beberapa pemilihan tingkat negara bagian dan lokal yang penting, di mana para pesaingnya menekankan kebijakan yang bertujuan mengatasi masalah keterjangkauan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia tengah melobi Amerika Serikat (AS) agar memperluas pengecualian deretan produk lain buatan Indonesia dari tarif atau bea masuk impor 19%.

Untuk diketahui, pemerintah melalui tim di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah memfinalisasi perundingan dan penyusunan dokumen hukum atau legal drafting penerapan tarif impor sebesar 19%.

Ada beberapa produk asli Indonesia seperti kakao hingga sawit yang berpeluang besar dikecualikan dari tarif 19% atau hanya dikenakan 0%. Hal itu sejalan keputusan AS untuk mengecualikan tarif resiprokal itu kepada produk atau barang yang tidak diproduksi sendiri di negara tersebut.

Namun demikian, simultan dengan upaya perundingan yang terus berlanjut, pemerintah ingin pengecualian dari tarif 19% itu diperluas. Produk yang disasar untuk mendapatkan pengecualian (exemption) adalah tekstil dan alas kaki yang merupakan salah satu produk utama ekspor Indonesia ke AS.

"Beberapa produk kita yang memang dibutuhkan mereka dan tidak mungkin disediakan mereka dalam waktu dekat, kami tetap akan upayakan untuk bisa dikerjasamakan dengan tarif yang lebih rendah. Contohnya, pakaian jadi, sepatu, karena selama ini yang dibangun di sana lebih kepada industri, lebih di atasnya," terang Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi kepada wartawan di sela-sela media briefing di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Menurut Edi, yang memimpin proses intersesi dengan AS bahkan selama shutdown berlangsung, pemerintah Indonesia mengupayakan agar tarif tekstil dan alas kaki bisa dikenai tarif di bawah 19%. Hal itu kendati dua produk itu juga diproduksi di AS.

"Harus [di bawah 19%], karena kita juga sudah banyak memberikan manfaat untuk mereka," tuturnya.

Saat ini, terang Edi, proses perundingan dan legal drafting terus berlanjut kendati lebih dari sebulan penutupan pemerintah AS berlangsung alias shutdown. Indonesia mendorong agar penerapan tarif resiprokal ini tetap dibangun atas keuntungan bersama.

Menurutnya, pemerintah menargetkan agar perundingan bisa diselesaikan bulan ini. Namun, pemerintah akan tetap mengutamakan agar perundingan bisa dilakukan secara fair dengan negara terbesar kedua tujuan ekspor RI itu.

"Kalau bisa mungkin sampai dengan bulan ini bisa selesai, kami dorong selesai bulan ini. Semua tergantung pada fleksibilitas dari Amerika Serikat untuk bisa memahami ini, karena yang paling penting Indonesia itu bukan penyebab dari defisitnya Amerika, bukan. Indonesia berdagang dengan Amerika dilakukan dengan cara yang fair juga," tuturnya.

Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif impor terhadap sebagian besar barang atau produk dari mitra dagangnya. Khususnya, negara-negara yang dinilai menyebabkan neraca dagang AS dengan negara-negara tersebut defisit.

Pada sekitar Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan telepon dengan Presiden Trump telah menyepakati tarif 19%. Besaran bea masuk impor itu lebih rendah dari yang dikenakan sebelumnya yaitu 32%.