REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia Polymer Award (IPA) 2026 diluncurkan untuk mendorong lahirnya inovasi material polimer yang mampu mengurangi ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Ajang tersebut juga diharapkan mempercepat hilirisasi hasil riset agar dapat diterapkan di sektor manufaktur nasional.

Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia Meysia Stephannie mengatakan, inovasi material menjadi kebutuhan penting di tengah kenaikan biaya bahan baku dan dinamika rantai pasok global yang memengaruhi daya saing industri.

“Industri polimer memiliki peran penting dalam mendukung berbagai sektor strategis, mulai dari manufaktur, otomotif, elektronik, hingga kemasan. Di tengah tantangan global terkait biaya bahan baku dan keberlanjutan, inovasi material menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing industri Indonesia. Melalui Indonesia Polymer Award 2026, kami ingin memperkuat kolaborasi antara dunia riset dan industri agar inovasi dapat memberikan dampak nyata bagi perkembangan industri nasional,” kata Meysia dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Indonesia Polymer Award 2026 diselenggarakan Himpunan Polimer Indonesia (HPI) bersama Pamerindo Indonesia sebagai rangkaian pameran Plastic Material & Chemical Indonesia dan Plastics & Rubber Indonesia 2026 yang akan berlangsung pada November mendatang.

Ajang tersebut mempertemukan peneliti, akademisi, industri, startup, dan regulator untuk mendorong penerapan inovasi polimer yang mendukung efisiensi industri, ekonomi sirkular, serta penguatan ekosistem manufaktur nasional.

Berdasarkan kajian LPEM FEB UI bertajukKrisis Plastik Nasional di Tengah Shock Globalyang terbit pada April 2026, harga sejumlah resin utama mengalami kenaikan sepanjang tahun ini. Harga polypropylene (PP) naik 23,8 persen, polyethylene (PE) meningkat 16,3 persen, dan polyvinyl chloride (PVC) bertambah 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor plastik dan barang dari plastik Indonesia mencapai 1,65 juta ton dengan nilai sekitar Rp44,11 triliun pada kuartal I 2026. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pentingnya pengembangan inovasi material lokal dan peningkatan kapasitas daur ulang untuk memperkuat ketahanan rantai pasok industri.

Ketua Himpunan Polimer Indonesia Chalid mengatakan, inovasi polimer kini menjadi kebutuhan strategis bagi industri, bukan sekadar agenda penelitian.

“Indonesia memiliki potensi besar melalui sumber daya manusia, kapasitas riset, dan pengalaman industri dalam bidang polimer. Tantangan berikutnya adalah mempercepat hilirisasi agar hasil inovasi dapat diterapkan dan memberikan nilai tambah bagi industri. Kolaborasi antara akademisi, peneliti, industri, masyarakat dan pemerintah menjadi kunci untuk menjembatani kebutuhan pasar dengan pengembangan teknologi yang mendukung efisiensi, ekonomi sirkular, dan kemandirian industri nasional,” ujar Chalid.

Selain ajang penghargaan, IPA 2026 juga akan menghadirkan webinar dan roadshow sebagai ruang kolaborasi antara pelaku industri, akademisi, peneliti, dan regulator untuk membahas pengembangan material berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan transformasi teknologi polimer.

Penilaian dilakukan oleh panel yang terdiri atas pakar polimer, praktisi industri, regulator, dan pakar keberlanjutan dengan mempertimbangkan aspek implementasi teknologi, efisiensi sumber daya, serta kontribusi terhadap keberlanjutan. Malam penganugerahan Indonesia Polymer Award 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Mei 2026 mencapai US$24,81 miliar atau meningkat 22,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan impor terutama didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan penolong, seiring meningkatnya pembelian bahan bakar mineral hingga serealia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menjelaskan bahwa kenaikan impor terjadi baik pada komoditas migas maupun nonmigas.

Pada Mei 2026, impor migas tercatat sebesar US$4,51 miliar atau meningkat 70,78% secara tahunan. Sementara itu, impor nonmigas mencapai US$20,30 miliar, naik 14,89% dibandingkan Mei 2025.

“Peningkatan impor secara tahunannya ini terutama didorong oleh peningkatan impor nonmigas dengan andil peningkatan impor nonmigas sebesar 12,95%,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (1/7/2026).

Dari sisi penggunaan, seluruh kelompok barang impor mengalami pertumbuhan secara tahunan.

Ateng merinci, kenaikan impor menurut penggunaan terutama didorong oleh impor bahan baku/penolong yang meningkat 25,17% secara tahunan dengan andil pertumbuhan sebesar 17,41%. Selain itu, impor barang konsumsi naik 21,99%, sedangkan impor barang modal meningkat 12,70% dibandingkan Mei 2025.

Secara kumulatif, nilai impor Indonesia sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$111,33 miliar atau meningkat 15,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam periode tersebut, impor migas tercatat sebesar US$17,45 miliar atau naik 27,89%, sedangkan impor nonmigas mencapai US$93,88 miliar atau meningkat 13,16%.

Menurut Ateng, peningkatan impor secara kumulatif juga terjadi pada seluruh golongan penggunaan, dengan bahan baku dan penolong tetap menjadi penyumbang terbesar.

Nilai impor bahan baku dan penolong sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$79,40 miliar atau meningkat 14,41% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kelompok ini memberikan andil sebesar 10,35% terhadap kenaikan impor nasional.

Ateng menjelaskan, kenaikan impor bahan baku terutama dipicu oleh meningkatnya pembelian sejumlah komoditas utama.

“Terutama bahan bakar mineral yang kenaikan besar, garam, belerang, batu, dan semen atau HS 25serta juga serelia atau HS 10. Ini yang mendorong impor bahan baku penolong yang naik cukup besar tersebut,” ujarnya.

Jika ditinjau dari negara asal, impor nonmigas sepanjang Januari–Mei 2026 dari China meningkat dari US$33,12 miliar menjadi US$39,27 miliar.

Impor dari Australia juga naik dari US$3,42 miliar menjadi US$5,02 miliar, dari kawasan Asean meningkat dari US$13,36 miliar menjadi US$13,97 miliar, serta dari Uni Eropa naik dari US$4,53 miliarmenjadi US$6,19 miliar.

Sebaliknya, impor dari Jepang turun dari US$6,31 miliar menjadi US$5,17 miliar, sementara impor dari kelompok negara lainnya meningkat dari US$22,22 miliar menjadi US$24,26 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Mei 2026 mencapai US$24,81 miliar atau meningkat 22,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan impor terutama didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan penolong, seiring meningkatnya pembelian bahan bakar mineral hingga serealia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa kenaikan impor terjadi baik pada komoditas migas maupun nonmigas.

Pada Mei 2026, impor migas tercatat sebesar US$4,51 miliar atau meningkat 70,78% secara tahunan. Sementara itu, impor nonmigas mencapai US$20,30 miliar, naik 14,89% dibandingkan Mei 2025.

“Peningkatan impor secara tahunannya ini terutama didorong oleh peningkatan impor nonmigas dengan andil peningkatan impor nonmigas sebesar 12,95%,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (1/7/2026).

Dari sisi penggunaan, seluruh kelompok barang impor mengalami pertumbuhan secara tahunan.

Ateng merinci, kenaikan impor menurut penggunaan terutama didorong oleh impor bahan baku/penolong yang meningkat 25,17% secara tahunan dengan andil pertumbuhan sebesar 17,41%. Selain itu, impor barang konsumsi naik 21,99%, sedangkan impor barang modal meningkat 12,70% dibandingkan Mei 2025.

Secara kumulatif, nilai impor Indonesia sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$111,33 miliar atau meningkat 15,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam periode tersebut, impor migas tercatat sebesar US$17,45 miliar atau naik 27,89%, sedangkan impor nonmigas mencapai US$93,88 miliar atau meningkat 13,16%.

Menurut Ateng, peningkatan impor secara kumulatif juga terjadi pada seluruh golongan penggunaan, dengan bahan baku dan penolong tetap menjadi penyumbang terbesar.

Nilai impor bahan baku dan penolong sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$79,40 miliar atau meningkat 14,41% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kelompok ini memberikan andil sebesar 10,35% terhadap kenaikan impor nasional.

Ateng menjelaskan, kenaikan impor bahan baku terutama dipicu oleh meningkatnya pembelian sejumlah komoditas utama.

“Terutama bahan bakar mineral yang kenaikan besar, garam, belerang, batu, dan semen atau HS 25serta juga serelia atau HS 10. Ini yang mendorong impor bahan baku penolong yang naik cukup besar tersebut,” ujarnya.

Jika ditinjau dari negara asal, impor nonmigas sepanjang Januari–Mei 2026 dari China meningkat dari US$33,12 miliar menjadi US$39,27 miliar.

Impor dari Australia juga naik dari US$3,42 miliar menjadi US$5,02 miliar, dari kawasan Asean meningkat dari US$13,36 miliar menjadi US$13,97 miliar, serta dari Uni Eropa naik dari US$4,53 miliarmenjadi US$6,19 miliar.

Sebaliknya, impor dari Jepang turun dari US$6,31 miliar menjadi US$5,17 miliar, sementara impor dari kelompok negara lainnya meningkat dari US$22,22 miliar menjadi US$24,26 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti kesiapan implementasi rencana pembatasan kadar nikotin dan tar pada produk tembakau yang dinilai akan menganggu iklim investasi industri hasil tembakau (IHT) nasional.

Adapun, kebijakan penyeragaman kandungan produk tembakau tersebut tertuang dalam aturan turunan PP No. 28/2024 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merrijantij Punguan Pintaria menilai rekomendasi pembatasan tersebut belum sesuai dengan karakteristik produk tembakau nasional.

Pasalnya, komoditas tembakau yang dihasilkan oleh para petani lokal secara alamiah memiliki kandungan nikotin yang sangat tinggi, bahkan mencatatkan rekor tertinggi di dunia hingga menyentuh angka 8 mg.

Jika batas maksimal dipatok di level 1 mg, maka industri rokok dalam negeri secara otomatis dipaksa untuk mengandalkan bahan baku impor. Selain itu, aturan tersebut juga membagasi kandungan Tar dalam rokok maksimal ada di level 10 miligram.

“Kalau tar dibatasi 10 miligram saat ini, peraturan yang ada di SNI tar itu adalah 55 miligram. Sementara rekomendasi dari tim penyusun ini adalah 10 miligram, artinya semua rokok kretek ini akan tutup, tidak bisa operasional, apakah kita sudah siap?” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Karenanya, kebijakan tersebut dinilai bertolak belakang lantaran proses manufaktur saat ini tidak memiliki teknologi yang dapat mereduksi kadar nikotin bawaan dari daun tembakau tanpa merusak kualitasnya.

Selain itu, Kemenperin juga mempertanyakan klausul standarisasi yang mengatur penyeragaman warna serta jenis huruf (font) pada kemasan rokok. Regulasi yang terlalu restriktif tersebut dinilai berpotensi mengikis identitas merek dagang dan hak kekayaan intelektual para pelaku usaha.

Meski demikian, Merrijantij menegaskan bahwa pada prinsipnya Kemenperin tetap mendukung penerbitan regulasi turunan dari PP No. 28/2024 demi menghadirkan kepastian berusaha. Namun, standardisasi teknis yang diproduksi oleh tim penyusun diharapkan tetap mempertimbangkan aspek sosiologis dan kemampuan adaptasi industri nasional.

"Secara prinsip Kementerian Perindustrian mendukung penerbitan turunan dari PP Nomor 28 karena memang ini untuk kepastian berusaha," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kimia Farma (Persero) Tbk. (KAEF) mempercepat optimalisasi penggunaan bahan baku obat (BBO) dalam negeri, efisiensi operasional, hingga peluncuran produk inovatif berbasis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi untuk memperkuat fundamental bisnis sepanjang 2026.

Strategi tersebut akan digenjot pada tahun ini untuk meningkatkan daya tahan kinerja di tengah tekanan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian rantai pasok global.

Direktur Utama Kimia Farma Djagad Prakasa Dwialam mengatakan penguasaan rantai pasok dari sisi hulu melalui strategi change of source menjadi salah satu strategi utama perusahaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor yang selama ini masih mendominasi industri farmasi nasional.

"Melalui inisiatif ini, KAEF sedikit demi sedikit akan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

Strategi tersebut dinilai penting mengingat lebih dari 95% kebutuhan bahan baku industri farmasi nasional masih bergantung pada impor.

Kondisi itu membuat industri rentan terhadap fluktuasi nilai tukar, kenaikan biaya logistik, hingga gangguan pasokan akibat konflik geopolitik global.

Selain mengembangkan industri hulu, Kimia Farma melakukan efisiensi melalui integrasi pengadaan secara terpusat (centralized procurement), transformasi digital, hingga penajaman portofolio produk dengan beralih dari produk berbiaya tinggi menuju produk inovatif bermargin lebih besar.

Strategi tersebut mulai menunjukkan hasil. Sepanjang 2025, penjualan bahan baku obat domestik dan ekspor Kimia Farma meningkat 124% dibandingkan periode sebelumnya.

"Penguasaan lini hulu, peluncuran produk inovatif, serta capaian TKDN hingga 59% merupakan fondasi utama Kimia Farma saat ini. Dengan struktur biaya yang lebih efisien, perusahaan memiliki daya tahan yang lebih baik menghadapi dinamika ekonomi global," imbuhnya.

Direktur Produksi dan Supply Chain Kimia Farma Hadi Kardoko mengatakan gejolak geopolitik, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, telah memberikan dampak nyata terhadap industri farmasi melalui terganggunya rantai pasok global dan meningkatnya biaya energi maupun distribusi.

Untuk mengurangi risiko tersebut perseroan juga mengoptimalkan utilisasi fasilitas produksi dan memperkuat industri hulu melalui PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP) di Cikarang yang telah mengantongi Nomor Izin Edar (NIE) untuk bahan baku obat.

Saat ini KFSP telah memproduksi 19 jenis bahan baku obat bersertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), dengan 18 di antaranya juga telah memperoleh sertifikasi halal.

Perkuat Portofolio Produk

Sebagai bagian dari optimalisasi kinerja, Kimia Farma juga memperkuat portofolio produk melalui peluncuran empat obat baru yang menyasar kebutuhan terapi prioritas nasional, yakni Fentakaf (Fentanyl Injeksi) sebagai substitusi impor untuk kebutuhan anestesi, Sildenafil untuk terapi kesehatan pria, Pantokaf (Pantoprazole) untuk gangguan lambung, serta Moxifloxacin guna mendukung program penanggulangan tuberkulosis.

Di sisi lain, perusahaan terus meningkatkan kandungan lokal pada sejumlah produk strategis. Obat antiretroviral TLE 300 mg dan 600 mg untuk penanganan HIV telah memiliki nilai TKDN mencapai 52,78%, sedangkan Rosuvastatin untuk terapi penyakit kardiovaskular mencatat TKDN sebesar 59%.

Hingga kuartal I/2026, KAEF membukukan laba bersih sebesar Rp123,6 miliar. Capaian ini berbalik dari periode yang sama tahun sebelumnya, di mana perseroan masih mencatatkan rugi bersih Rp126,4 miliar.

Kami terus mencari alternatif bahan baku agar dapat harga yang lebih baik, termasuk kemungkinan melakukan transaksi selain dolar AS

Jakarta (ANTARA) - BUMN farmasi anak usaha PT Kimia Farma Tbk, PT Phapros Tbk, melakukan sejumlah langkah mitigasi untuk menekan dampak tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kepada biaya bahan baku impor dan operasional perusahaan.

“Mengingat fluktuasi kurs rupiah sebagai faktor eksternal maka Phapros akan lebih fokus ke internal karena kita tidak bisa kendalikan itu. Jadi yang kita upayakan kendalikan adalah mitigasi untuk meminimalkan dampak negatifnya,” kata Direktur Produksi Phapros Ida Rahmi Kurniasih dalam Public Expose perseroan usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 di Jakarta, Kamis.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Kamis sore melemah 45 poin atau 0,25 persen menjadi Rp17.989 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.944 per dolar AS.

Ida mengatakan tren pelemahan rupiah telah berdampak terhadap kenaikan biaya bahan baku dan biaya pengiriman industri farmasi yang masih bergantung pada impor.

Menurut dia, perseroan telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, antara lain penyusunan skenario pelemahan rupiah terhadap dolar AS, renegosiasi harga dengan pemasok luar negeri, hingga diversifikasi sumber bahan baku.

Selain itu, perseroan juga mempertimbangkan penggunaan mata uang selain dolar AS dalam transaksi impor bahan baku.

“Kami terus mencari alternatif bahan baku agar dapat harga yang lebih baik, termasuk kemungkinan melakukan transaksi selain dolar AS. Misalnya sekarang sebagian sudah membeli dalam renminbi (yuan China) dan euro,” ujar Ida.

Ia mengatakan perseroan juga menyiapkan kontrak pengadaan bahan baku lebih awal dengan jangka waktu lebih panjang untuk menjaga stabilitas harga dan kontinuitas pasokan.

Selain melakukan efisiensi lintas divisi, Phapros juga menyiapkan langkah lindung nilai (hedging) untuk meminimalkan dampak fluktuasi kurs terhadap operasional perusahaan.

Direktur Utama Phapros Intan Abdams Katoppo mengatakan industri farmasi nasional masih menghadapi tantangan tingginya ketergantungan impor bahan baku yang mencapai lebih dari 90 persen.

Namun, menurut dia, pertumbuhan kebutuhan layanan kesehatan dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap membuka peluang pertumbuhan industri farmasi dalam negeri.

Pada 2026, perseroan juga menyiapkan ekspansi pasar ekspor ke Timor Leste, Kamboja, Filipina, Myanmar, Papua Nugini dan Peru untuk memperluas pasar internasional.

Intan mengatakan ekspansi pasar luar negeri dilakukan untuk memperluas pasar sekaligus memanfaatkan penguatan dolar AS terhadap rupiah.

“Untuk bisa memanfaatkan momentum penguatan dolar ini, kami mendorong penjualan ke pasar luar negeri seperti Timor Leste, Kamboja, Filipina, Myanmar, Papua Nugini dan Peru,” ungkap Intan.

Selain memperluas pasar ekspor, perseroan juga menyiapkan empat produk baru pada 2026, antara lain multivitamin anak Vicom Grow dan Vicom Star serta antibiotik Pehafosh. Produk multivitamin anak tersebut juga disiapkan untuk mendukung program penurunan stunting pemerintah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) mulai dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang bergantung pada bahan baku impor seperti kedelai dan plastik.

Sebagaimana diketahui, rupiah sempat menyentuh level Rp18.000 per dolar AS sebelum menguat kembali ke posisi Rp17.894 pada pembukaan perdagangan Rabu (10/6/2026). Penguatan tersebut terjadi setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% pada Selasa (9/6/2026).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan dampak fluktuasi kurs paling terasa pada pelaku usaha yang menggunakan bahan baku impor, termasuk produsen tempe dan tahu yang masih bergantung pada pasokan kedelai dari luar negeri.

“Sampai saat ini sih kalau kita lihat, yang sekarang muncul kan pedagang tempe, tahu kita. Karena memang ketergantungan kita terhadap bahan baku impor kedelai memang tinggi di situ,” kata Maman dalam acara Bursa Wirausaha Unggulan di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).

Selain sektor pangan berbasis kedelai, dia menyebut industri plastik juga sempat menghadapi tekanan akibat pelemahan rupiah, meski dampaknya mulai mereda dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Maman, pemerintah terus memantau perkembangan nilai tukar dan menyiapkan langkah mitigasi agar gejolak kurs tidak mengganggu keberlangsungan usaha UMKM.

“Kami sadar, kami mengerti dan memahami bahwa tentunya ada impact, namun yang terpenting kami pemerintah tidak akan tinggal diam, dan akan terus melakukan mitigasi untuk mencegah dan mengantisipasi dampak-dampak yang memang bisa berdampak kepada UMKM kita,” ujarnya.

Dia menambahkan upaya tersebut dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk otoritas fiskal dan moneter, untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Di sisi lain, Maman menilai kondisi pasar mulai menunjukkan perbaikan seiring penguatan rupiah dan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

“Tren dari tadi malam sampai perhari ini, rupiah kita sudah mulai menguat, sudah mulai rebound, dan IHSG kita juga sudah mulai naik di angka 5%,” ujarnya.

Meski demikian, dia menilai arah pemulihan perlu dicermati secara lebih konsisten dalam beberapa hari ke depan untuk melihat apakah penguatan tersebut dapat berlanjut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengakui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman, mengatakan pihaknya bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan terus melakukan mitigasi untuk meredam dampak pelemahan rupiah ke pelaku usaha kecil.

"Terlepas dari apapun, kita juga harus mengakui bahwa tentunya ada impact di beberapa sektor-sektor tertentu terhadap UMKM kita," kata Maman saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Pengrajin tempe di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saat tengah beraktivitas mengolah kedelai menjadi tempe, Senin (8/6/2026) para pengrajin terpaksa mengecilkan ukuran tempe lantaran kurs dollar dan daya beli masyarakat yang turun.

Adapun UMKM yang terdampak pelemahan rupiah adalah usaha yang mengandalkan bahan baku impor seperti perajin tempe dan tahu.

Sekitar 95 persen kedelai nasional diketahui masih mengandalkan pasokan impor sehingga harganya terkerek naik seiring penurunan nilai rupiah.

"Karena memang ketergantungan kita terhadap bahan baku impor kedelai memang tinggi di situ," tutur Maman.

Menurut Maman, saat ini Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan sedang melakukan berbagai langkah terobosan guna menguatkan kembali nilai tukar rupiah.

Upaya itu menurutnya mulai menunjukkan hasil karena rupiah menguat beberapa poin dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 5 persen.

Ia menegaskan pemerintah tak akan tinggal diam menghadapi gejolak tersebut.

"Artinya apa? Kalau dilihat dari sisi tren itu kita lihat nih perkembangan konsistensinya selama satu minggu ini," ujar Maman.

Diketahui, nilai tukar rupiah terus melemah selama beberapa waktu terakhir. Kemarin, rupiah melemah hingga tembus 18.170 per dollar AS.

Pagi ini, rupiah menguat hingga Rp 17.908 per dollar AS.

Penguatan terjadi setelah Bank Indonesia atau bank sentral menaikkan suku bunga acuan (BI Rate sebanyak 25 basis poin menjadi 5,50 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai menekan industri galangan kapal nasional. Kenaikan kurs yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat biaya pengadaan material impor membengkak, di tengah lonjakan harga energi dan bahan baku yang turut membebani pelaku usaha.

Kondisi tersebut diperparah oleh meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor perdagangan internasional, tetapi juga industri galangan kapal yang masih bergantung pada pasokan material dari luar negeri.

Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Anita Puji Utami mengatakan, eskalasi konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat telah memicu kenaikan harga berbagai komoditas dan material yang dibutuhkan industri galangan kapal.

"Dampak tersebut dirasakan langsung oleh pelaku usaha yang masih bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri," kata Anita, dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Data Iperindo menunjukkan harga Solar B40 naik hingga 89,19 persen. Sementara itu, harga LPG 12 kilogram meningkat 16,16 persen dan LPG 50 kilogram naik 26,51 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Kenaikan juga terjadi pada berbagai material utama pembangunan kapal. Harga plat baja tercatat naik antara 7 persen hingga 12,60 persen, sedangkan harga cat kapal meningkat sekitar 21 persen.

"Khusus untuk pemakaian bahan bakar industri di galangan kapal, harapannya bisa mendapatkan BBM subsidi dari Pemerintah," ujar Anita.

Selain itu, harga zinc anode naik 12,87 persen dan aluminium anode meningkat 13,61 persen. Harga oli untuk kebutuhan operasional galangan juga naik antara 15 persen hingga 40 persen, sementara bahan plastik meningkat sekitar 30 persen hingga 50 persen.

Anita menjelaskan, sekitar 45 persen kebutuhan material dan peralatan industri galangan kapal nasional masih berasal dari impor. Kondisi tersebut membuat industri sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) berpotensi menekan kinerja industri farmasi nasional. Ketergantungan yang masih tinggi terhadap bahan baku impor membuat biaya produksi industri ini semakin rentan terhadap gejolak kurs.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, depresiasi rupiah akan langsung meningkatkan biaya produksi perusahaan farmasi karena sebagian besar bahan baku obat, bahan penolong, hingga mesin produksi masih berasal dari luar negeri.

Oleh karena itu, dampaknya tidak hanya tercermin pada kenaikan harga bahan baku impor, tetapi juga merambat ke biaya logistik, pembiayaan, dan kebutuhan modal kerja perusahaan.

“Semakin besar porsi impor dalam struktur biaya perusahaan, semakin kuat tekanan terhadap biaya produksi,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (6/6/2026).

Tekanan biaya tersebut pada akhirnya berpotensi menggerus profitabilitas industri. Rizal menjelaskan, perusahaan farmasi tidak memiliki keleluasaan penuh untuk menaikkan harga jual produk guna mengompensasi lonjakan biaya produksi.

Pasalnya, pasar obat domestik masih sangat sensitif terhadap daya beli masyarakat. Selain itu, sebagian produk farmasi juga terikat dengan mekanisme pengadaan pemerintah, sistem e-katalog, dan program jaminan kesehatan nasional yang membatasi ruang penyesuaian harga.

“Akibatnya, kenaikan biaya input tidak selalu bisa langsung diteruskan ke konsumen, sehingga margin perusahaan akan tergerus,” katanya.

Lebih lanjut, Rizal menilai pelemahan rupiah yang berlangsung dalam periode panjang juga berisiko menghambat investasi dan ekspansi kapasitas produksi industri farmasi.

Dalam kondisi nilai tukar yang bergejolak, investor cenderung lebih berhati-hati karena biaya impor mesin, teknologi, bahan baku awal, dan pembiayaan investasi menjadi lebih mahal. Situasi tersebut mendorong perusahaan untuk menahan belanja modal dan lebih fokus menjaga likuiditas serta arus kas.

Di sisi lain, Rizal melihat depresiasi rupiah sebenarnya dapat menjadi momentum untuk mempercepat upaya substitusi impor bahan baku obat. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh kebijakan industri yang kuat dan berkelanjutan.

Menurutnya, pengembangan bahan baku farmasi dalam negeri membutuhkan dukungan riset, insentif fiskal, kepastian permintaan, serta skala produksi yang memadai agar dapat bersaing secara ekonomis.

“Jadi, substitusi impor tidak bisa hanya didorong oleh mahalnya impor, tetapi harus dibangun melalui kebijakan industri yang konsisten,” tegasnya.

Adapun, dalam menghadapi kondisi ini dalam jangka pendek, Rizal menilai pemerintah dan Bank Indonesia perlu mengambil langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing bagi pelaku industri. Skema lindung nilai atauhedgingyang lebih terjangkau juga perlu diperluas untuk membantu perusahaan mengelola risiko kurs.

Di sisi kebijakan industri, pemerintah dinilai perlu mempercepat pengembangan produksi bahan baku obat dalam negeri, mendorong hilirisasi industri kimia dasar farmasi, serta memperbaiki sistem pengadaan melalui e-katalog agar lebih adaptif terhadap perubahan nilai tukar.

“Untuk sektor farmasi, stabilitas nilai tukar bukan hanya isu bisnis, tetapi juga bagian dari ketahanan kesehatan nasional,” lugas Rizal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui mendapat informasi pedagang tahu dan tempe di dalam negeri sudah tergerus keuntungannya karena nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS.

Ia mengungkap pelaku usaha tahu dan tempe saat ini menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya bahan baku impor.

"Saya dengar penjual tempe, penjual tahu, sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan baku masih impor," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Menurut dia, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya produksi pengusaha yang masih bergantung pada bahan baku impor.

"Yang jelas itu akan menaikkan cost of production mereka," ujar Purbaya.

Oleh karena itu, ia memastikan stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu fokus pemerintah karena berdampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat dan pelaku usaha kecil.

Menurut Purbaya, pemerintah akan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan Bank Indonesia demi menjaga nilai tukar rupiah.

"Kita akan meningkatkan koordinasi dengan bank sentral," ujar Purbaya.

Dengan koordinasi yang lebih erat, Purbaya yakin itu mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ke depan.

"Kita akan mendukung bank sentral untuk memperkuat koordinasi supaya kebijakan makin sinkron. Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal juga lebih signifikan ke perekonomian," ujarnya.

"Tentu kalau kebijakan sudah menyatu sinergi penuh, itu harusnya rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi, yang penting adalah kita melihat dampak ke masyarakat yang positif," kata Purbaya.

Ia berharap stabilitas nilai tukar rupiah dapat mengurangi tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga.

"Kita akan melihat rupiah yang lebih stabil, sehingga pedagang tahu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik," ujar Purbaya.

"Dan juga tidak terbebani, beban hidupnya tidak lagi terbebani beban hidup yang terlalu signifikan," jelasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar AS mulai berdampak pada industri farmasi. Sejumlah apotek di Surabaya mencatat kenaikan harga obat bebas dan obat bebas terbatas (over the counter/OTC) hingga 10% pada awal Juni 2026.

Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Surabaya apt. Rizal Umar Rahmadani mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah produk yang umum dikonsumsi masyarakat, seperti obat pereda sakit kepala dan obat maag.

Menurutnya, kenaikan harga dipicu oleh meningkatnya biaya produksi seiring penguatan dolar AS, mengingat sebagian besar bahan baku farmasi masih bergantung pada impor.

"Selain itu, obat generik juga ikut terimbas dolar yang semakin menguat. Namun, kenaikannya bukan seperti jenis-jenis obat OTC, melainkan pada penurunan diskon. Misalnya, sebelumnya pengambilan obat generik lewat prinsipal atau industri obat dapat potongan harga sebanyak 30%, kini tereduksi menjadi 25%" ucap Rizal, Jumat (5/6/2026).

Berdasarkan catatan IAI Surabaya, harga obat OTC yang beredar di pasaran saat ini naik sekitar 5%–10% dibandingkan sebelumnya.

Meski demikian, tidak semua produk farmasi mengalami kenaikan harga. Besaran penyesuaian bergantung pada merek, jenis produk, serta komposisi bahan baku yang digunakan.

Beberapa produk, lanjut Rizal, masih dijual dengan harga lama karena memanfaatkan stok yang tersedia atau menggunakan bahan baku yang tidak sepenuhnya berasal dari impor.

"Yang jelas ada kenaikan harga obat per Juni 2026 ini dari prinsipal atau dari pihak industri obat itu sendiri," tegasnya.

Rizal menilai tekanan akibat pelemahan rupiah saat ini masih lebih banyak dirasakan di tingkat produsen. Namun, kondisi tersebut berpotensi berlanjut apabila nilai tukar rupiah terus melemah dalam jangka panjang.

"Industri obat menghadapi kenaikan biaya produksi dan harga bahan baku yang mana sebagian besarnya masih bergantung pada impor," sebutnya.

Karena itu, IAI berharap stabilisasi nilai tukar dapat dilakukan untuk menekan tekanan biaya produksi dan mencegah kenaikan harga obat yang lebih luas.

Menurut Rizal, jika pelemahan rupiah berlanjut, bukan tidak mungkin akan terjadi penyesuaian harga pada lebih banyak produk farmasi di pasar.