Anak usah Pertamina International Shipping, PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), membukukan laba bersih sebesar Rp1,32 triliun sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat 23 persen dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,07 triliun.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PTK Eko Cahyadi mengatakan perseroan menargetkan kinerja positif ini akan terus berlanjut pada 2026 meski dihadapkan dengan tantangan global yang tak mudah.

"PTK akan melanjutkan momentum pertumbuhan melalui penguatan bisnis inti, peningkatan operational excellence, transformasi digital, inovasi teknologi, pengembangan bisnis baru, serta implementasi prinsip keberlanjutan untuk mendukung ketahanan energi nasional," ujar Eko dalam acara Media Briefing di Jakarta, Kamis (25/6).

Selain mencatatkan pertumbuhan laba, PTK juga menjaga keandalan operasional 370 armada yang dikelolanya. Sepanjang 2025, perusahaan membukukan fleet commercial days sebesar 358,52 hari. Sementara itu, commission days mencapai 120.118 hari dan commercial days sebesar 119.390 hari.

Menghadapi dinamika bisnis tahun ini, PTK menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas kinerja keuangan dan operasional perusahaan.

Langkah pertama adalah melakukan cost optimization dan peningkatan efisiensi di seluruh lini bisnis. Perusahaan menilai pengelolaan biaya yang lebih efektif menjadi kunci menjaga daya saing di tengah tantangan global.

Strategi kedua adalah mengoptimalkan operasi pada empat lini bisnis utama perusahaan, yakni penyedia kapal penunjang, jasa kepelabuhanan, shorebase atau pangkalan logistik tepi pantai, serta layanan keagenan pelayaran.

Direktur Operasional PTK Yudi Wibisono mengatakan perusahaan juga akan memperluas pangsa pasar layanan keagenan, tidak hanya untuk kapal di lingkungan Pertamina Group tetapi juga kapal non-Pertamina yang beroperasi di dalam maupun luar negeri.

"Salah satu yang akan kami giatkan adalah layanan keagenan, karena PTK tidak hanya melayani kebutuhan administrasi pelayaran bagi bisnis captive atau kapal yang digunakan di Pertamina Group, namun lebih dari itu yakni kapal non Pertamina termasuk yang akan sandar di dalam dan luar negeri," ujar Yudi.

Strategi ketiga adalah memperkuat aspek keselamatan, keamanan, kesehatan kerja, dan lingkungan melalui program Vision Zero yang mulai dijalankan sejak 2025.

Direktur Pemasaran PTK Albertus Anto Budi Santosa menjelaskan program tersebut menargetkan zero illness, zero recordableincident, zero fraud bunker, dan zero pollution guna meningkatkan keunggulan operasional perusahaan.

Sementara strategi keempat adalah mempercepat program dekarbonisasi dan transisi energi. PTK mencatat berhasil menurunkan emisi sebesar 66.721 ton CO2e sepanjang 2025 melalui berbagai inovasi energi hijau.

Direktur Armada PTK Dewi Susanti mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui penggunaan bahan bakar rendah karbon pada sejumlah kapal, mulai dari teknologi dual fuel LNG, panel surya, hingga baterai sebagai sumber energi alternatif.

"Dekarbonisasi berasal dari inovasi Green Energy Program, inisiatif efisiensi energi, serta optimalisasi operasional yang lebih berkelanjutan," pungkasnya.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelesaikan pembangunan 222 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) itu tengah memasuki proses serah terima kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan ratusan SPPG tersebut dilakukan berdasarkan titik lokasi yang ditentukan melalui koordinasi antara BGN dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kementerian PU bertugas melakukan survei dan memastikan lahan yang ditunjuk dapat segera dibangun.

"SPPG 3T kita sudah kerjakan sekitar ada 222. Sebetulnya gini, pada saat kita mengerjakan SPPG 3T itu adalah titiknya. Titiknya itu koordinasi langsung dengan BGN dan Kemendagri dan kita cuma survei aja apakah kemudian tanahnya itu bisa segera kita bangun," ujar Dody dalam media briefing di kantornya, Jumat (5/6).

Ia menjelaskan pembangunan SPPG saat itu dilakukan dalam waktu yang relatif singkat karena pemerintah mengejar target penyelesaian. Karena itu, penentuan lokasi sepenuhnya dilakukan oleh instansi pengampu program, yakni BGN.

Menurut Dody, saat ini seluruh bangunan telah selesai dibangun dan sedang dalam tahap pemeriksaan akhir oleh BGN sebelum resmi diterima.

"Hari ini sedang berproses serah terima dengan BGN, kepala BGN mau ngecek satu-satu lah sebelum kemudian mereka mau menerima," imbuhnya.

Dody mengatakan seluruh bangunan SPPG dibangun menggunakan desain prototipe agar memiliki standar layanan yang sama. Terdapat dua tipe bangunan yang disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

Untuk SPPG dengan jumlah penerima manfaat di bawah 1.000 orang, pemerintah membangun gedung berukuran 10 x 15 meter. Sementara untuk wilayah dengan penerima manfaat antara 1.000 hingga 3.000 orang, dibangun fasilitas berukuran 20 x 20 meter.

Selain bangunan utama, setiap SPPG juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti instalasi pengolahan air limbah, sistem pengelolaan limbah minyak goreng bekas, hingga generator set (genset).

Menurut Dody, fasilitas tersebut disiapkan untuk menjamin operasional dapur tetap berjalan meski terjadi gangguan listrik.

"Kami mengantisipasi misalnya mendadak listrik mati pun bahan-bahan mentah yang disimpan di lemari pendingin itu tidak rusak. Kemudian ada genset antara 25 sampai 40 KVA, tergantung besar-kecilnya bangunan," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Kabar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masuk rumah sakit beredar luas di media sosial.

Menanggapi kabar itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengaku tidak mengetahui informasi Purbaya masuk rumah sakit. Ia hanya meminta publik mendoakan kesehatan Purbaya.

"Wah gak tahu saya. Insyaallah sehat. Doain saja," kata Juda saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (2/5) sore.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro memastikan kondisi Purbaya dalam keadaan baik.

"Sampai saat ini Pak Menteri dalam keadaan sehat," ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

Beberapa waktu lalu ketika menghadiri media briefing pada Jumat (24/4), Purbaya pernah mengungkap soal sakit yang diderita. Purbaya bercerita kalau ia sebenarnya masih menahan sakit pinggang.

Bahkan, ia menyebut baru saja mendapat suntikan di delapan titik agar tetap bisa berdiri dan menjalankan aktivitas.

Purbaya sempat terlihat oleng saat berdiri dari kursinya usai sesi acara. Tubuhnya tampak sedikit sempoyongan sebelum kemudian berpegangan pada salah satu anak buah di dekatnya.

Saat berjalan meninggalkan lokasi, langkahnya juga terlihat agak pincang dan ia harus dibantu ajudannya. Ketika ditanya wartawan mengenai kondisinya, Purbaya mengakui rasa sakit tersebut belum sepenuhnya hilang.

"Sampai sekarang sakit juga. Ini sakit pinggang. Ini disuntik kemarin delapan titik. Kalau enggak, enggak bisa saya berdiri begini," ujar Purbaya dalam media briefing ppl di BPPK Punawarman Campus, Jakarta Selatan.

Ia menjelaskan keluhan itu diduga muncul akibat kelelahan setelah padatnya agenda pekerjaan dalam beberapa hari terakhir.

"Sakit pinggang itu biasa, mungkin kecapekan," katanya.

Meski begitu, Bendahara Negara itu tetap berusaha melanjutkan kegiatan dan menjawab pertanyaan wartawan dengan kondisi tubuh yang tampak belum pulih sepenuhnya.

Dalam momen tersebut, ia bahkan sempat berkelakar karena merasa pertanyaan yang diajukan membuatnya harus berbicara lebih lama saat menahan nyeri.

"Pertanyaannya susah-susah sih, jadi saya juga susah," ucapnya sambil tersenyum.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku masih menahan sakit pinggang saat menghadiri media briefing pada Jumat (24/4) silam.

Bahkan, ia menyebut baru saja mendapat suntikan di delapan titik agar tetap bisa berdiri dan menjalankan aktivitas.

Purbaya sempat terlihat oleng saat berdiri dari kursinya usai sesi acara. Tubuhnya tampak sedikit sempoyongan sebelum kemudian berpegangan pada salah satu anak buah di dekatnya.

Saat berjalan meninggalkan lokasi, langkahnya juga terlihat agak pincang dan ia harus dibantu ajudannya.

Ketika ditanya wartawan mengenai kondisinya, Purbaya mengakui rasa sakit tersebut belum sepenuhnya hilang.

"Sampai sekarang sakit juga. Ini sakit pinggang. Ini disuntik kemarin delapan titik. Kalau enggak, enggak bisa saya berdiri begini," ujar Purbaya dalam mediabriefing ppl di BPPK Punawarman Campus, Jakarta Selatan.

[Gambas:Youtube]

Ia menjelaskan keluhan itu diduga muncul akibat kelelahan setelah padatnya agenda pekerjaan dalam beberapa hari terakhir.

"Sakit pinggang itu biasa, mungkin kecapekan," katanya.

Meski begitu, Bendahara Negara itu tetap berusaha melanjutkan kegiatan dan menjawab pertanyaan wartawan dengan kondisi tubuh yang tampak belum pulih sepenuhnya.

Dalam momen tersebut, ia bahkan sempat berkelakar karena merasa pertanyaan yang diajukan membuatnya harus berbicara lebih lama saat menahan nyeri.

"Pertanyaannya susah-susah sih, jadi saya juga susah," ucapnya sambil tersenyum.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang menyebut kas negara menipis hingga tersisa Rp120 triliun dan hanya cukup untuk membiayai belanja selama dua pekan.

Purbaya menegaskan informasi tersebut keliru karena hanya didasarkan pada perhitungan sebagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah.

"Itu ada yang bilang lagi, saya cuma punya dua minggu. Enggak! SAL saya masih Rp400-an triliun, enggak terganggu," ujar Purbaya dalam acara media briefing Jakarta, Jumat (24/4).

Ia menjelaskan, dana SAL yang ditempatkan di perbankan bukan berarti berkurang atau hilang, melainkan bagian dari strategi pengelolaan kas pemerintah.

Menurutnya, sekitar Rp300 triliun dana tersebut dipindahkan dari rekening di Bank Indonesia ke perbankan untuk meningkatkan likuiditas, dengan skema deposito on call yang dapat ditarik sewaktu-waktu.

"Jadi enggak akurat yang bilang uang pemerintah sisa Rp120 triliun. Kita maintain cash management dengan baik. Rp300 triliun di perbankan itu biar menambah likuiditas aja," jelasnya.

Purbaya pun memastikan kondisi kas negara tetap aman dan dikelola secara optimal.

"Jadi enggak usah takut dengan APBN pemerintah. Masih cukup dan SAL tersebut bahkan belum tersentuh sama sekali. Jadi kan ini seperti uang naruh di deposito aja kan," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) menyiapkan instrumen investasi baru berbentuk obligasi guna membuka partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional, di tengah meningkatnya kebutuhan pendanaan infrastruktur.

Instrumen ini dirancang untuk memperluas basis pendanaan sekaligus memperkuat strategi diversifikasi sumber dana perusahaan, sebagaimana disampaikan dalam media briefing di Jakarta, Selasa (3/3)

Direktur Utama PT SMI Reynaldy Hermansjah mengatakan langkah ini menjadi bagian dari transformasi perseroan sebagai Development Finance Institution (DFI) yang lebih adaptif dan inklusif.

"Sebagai fiscal tool Pemerintah, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan nasional berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Rencana peluncuran instrumen investasi ini merupakan langkah untuk memperluas partisipasi publik dan menghubungkan masyarakat secara langsung dengan agenda pembangunan nasional jangka panjang," ujarnya.

Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT SMI memandang kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang terus meningkat memerlukan skema pendanaan yang lebih kuat, kolaboratif, dan beragam.

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti menegaskan diversifikasi pendanaan akan menjadi fokus strategis perseroan ke depan.

"Ke depan kami akan lebih memperluas sumber-sumber pendanaan Perseroan selain memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan dan Pemerintah, juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional," katanya.

Menurut PT SMI, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi penting bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur dinilai mampu memperkuat konektivitas, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan multiplier effect atau dampak berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

Instrumen obligasi yang tengah disiapkan tersebut juga melengkapi rekam jejak pendanaan PT SMI yang selama ini masih didominasi investor institusi dan korporasi.

Sejak pertama kali menerbitkan obligasi pada 2014, perseroan aktif di pasar domestik melalui berbagai instrumen, termasuk green bond, sustainability bond, sukuk mudharabah, hingga zero-coupon bond. Hingga 2025, total dana yang dihimpun melalui penerbitan dalam negeri telah melampaui Rp50 triliun.

Dengan dukungan peringkat nasional AAA dari Pefindo, PT SMI menyatakan berada dalam posisi yang solid untuk terus memperluas ekosistem pembiayaan yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membuka peluang kerja sama dengan BPI Danantara guna memperkuat ekosistem talenta, serta mendorong penciptaan lapangan kerja bagi alumni penerima beasiswa.

Direktur LPDP Sudarto mengatakan pihaknya tengah berdiskusi dengan berbagai pihak termasuk Danantara dan industri perbankan, untuk mendukung penempatan awardee LPDP di sektor-sektor strategis.

"Yang BPI Danantara kita sedang diskusi terus, tapi individu misalnya kami bekerja sama dengan beberapa bank," ujar Sudarto dalam media briefing, Kamis (26/2).

Sudarto menjelaskan sebagian besar alumni LPDP saat ini telah bekerja di berbagai sektor, termasuk di perusahaan tambang besar. Meski demikian, LPDP melihat peluang kolaborasi lebih lanjut melalui skema pro hire atau perekrutan langsung talenta unggulan sesuai kebutuhan industri.

"Rata-rata banyak teman-teman LPDP itu sebenarnya sudah bekerja. Bekerja di perusahaan tambang yang top itu kan bisa pro hire sebenarnya. Beberapa bank sudah bekerja sama dengan kami, dan ini sedang kami diskusikan," ujarnya.

Menurut Sudarto, pembahasan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem talenta nasional yang terintegrasi, mulai dari pendidikan hingga penyerapan tenaga kerja.

LPDP, kata dia, terus berkoordinasi dengan industri dan pemerintah daerah untuk memastikan lulusan penerima beasiswa dapat terserap dan berkontribusi di sektor-sektor prioritas.

"Makanya kita bicara ekosistem itu yang terus kami bicarakan, kami koordinasikan, kami kerjasamakan saat ini dengan industri, termasuk dengan daerah-daerah, agar ekosistem itu terbangun," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Panca Terang Abadi, pengembang properti bagian dari Artha Graha Network, memperkenalkan Gading Business Park (GBP), kawasan bisnis terpadu terbaru di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Proyek ini terinspirasi dari standar pengembangan Sudirman Central Business District (SCBD), salah satu kawasan bisnis paling prestisius di Indonesia. Gading Business Park (GBP) resmi diperkenalkan kepada publik melalui kegiatan Product Briefing yang diselenggarakan pada Jumat, 20 Februari 2026, bertempat di Cinema XXI Mall Artha Gading (MAG), Kelapa Gading.

Kegiatan ini menjadi momentum peluncuran Gading Business Park sebagai kawasan bisnis terpadu terbaru di Jakarta Utara.

Sebagai bagian dari Artha Graha Network, grup usaha terkemuka yang mengembangkan proyek-proyek ikonik seperti SCBD, PT Panca Terang Abadi menghadirkan pengalaman dan keahlian pengembangan kawasan bisnis kelas dunia ke Kelapa Gading melalui Gading Business Park.

Proyek ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pasar akan kawasan bisnis modern yang representatif, efisien, dan mudah diakses, khususnya di Jakarta Utara.

Gading Business Park dikembangkan di atas lahan seluas 8,7 hektare dan dirancang sebagai kawasan bisnis terpadu yang mengombinasikan perkantoran dan area komersial, dengan lingkungan kerja yang tertata dan dilengkapi ruang terbuka hijau.

Konsep ini dihadirkan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang nyaman,produktif, dan berkelanjutan.

Albert Sandjaja, General Manager PT Panca Terang Abadi, mengatakan, dengan pengalaman mengembangkan kawasan bisnis berskala nasional seperti SCBD, Gading Business Park dihadirkan sebagai kawasan bisnis baru yang mengadaptasi standar pengembangan tersebut, namun disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan pasar Kelapa Gading.

‘’Kami melihat produk ini memiliki potensi besar untuk diterima market Kelapa Gading, karena konsep perkantoran hijau seperti ini belum pernah ada dan menjawab kebutuhan market di area Jakarta Utara,” katanya dalam keterangan Rabu (25/2/2026).

Berlokasi strategis di jantung Kelapa Gading, Gading Business Park diposisikan sebagai alternatif kawasan bisnis prestisius baru yang menawarkan efisiensi, kenyamanan, serta potensi nilai investasi jangka panjang.

Melalui proyek ini, PT Panca Terang Abadi menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pengembangan properti berkualitas tinggi di pusat-pusat pertumbuhan baru Indonesia.

Bank Indonesia (BI) menjelaskan perbedaan antara indeks suku bunga pinjaman antara bank Indonesia Overnight Index Average (INDONIA) dengan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) yang resmi dihentikan mulai 1 Januari.

Kepala Grup Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK) BI Arief Rachman mengatakan INDONIA lebih transparan karena mencerminkan tingkat suku bunga rata-rata transaksi pinjaman antarbank yang benar-benar terjadi di pasar.

Sementara itu, JIBOR disusun berdasarkan penawaran atau kuotasi suku bunga antarbank bukan transaksi aktual.

"Mulai 1 Januari BI sudah full menggunakan INDONIA. INDONIA merupakan salah satu pengembangan pricing yang kredibel. Jadi kita harapkan pasar keuangan kita, IndONIA dapat menjadi satu-satunya acuan harga di pasar keuangan yang kredibel berdasarkan harga transaksi yang terjadi di pasar. Dengan demikian diharapkan dengan harga yang kredibel dan transparan pelaku di pasar keuangan dapat melakukan transaksi di pasar keuangan dengan harga yang lebih kredibel dan transparan," ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Rabu (7/1).

Arief mengatakan bagian dari inisiatif global dari G20 yang sudah dilaksanakan sejak 2013. Indonesia sebagai salah satu anggota G20 juga melaksanakannya sebagai bagian dari benchmark reform.

INDONIA ditetapkan berdasarkan rata-rata suku bunga transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan dengan jangka waktu overnight yang dilaporkan oleh seluruh bank kepada Bi. Dengan demikian, INDONIA merupakan suku bunga transaksi yang terbentuk dari transaksi pasar.

"Sampai dengan nanti di 2030 kita akan terus berusaha untuk mengembangkan IndONIAdan tidak hanya tenor overnight tapi juga tenor-tenor lain sampai dengan 12 bulan untuk agar pasar keuangan ini memiliki harga yang semakin kredibel," ujarnya.

Adapun penetapan INDONIA dilakukan dengan menghitung rata-rata tertimbang berdasarkan nilai nominal transaksi (volume-weighted average) atas seluruh data transaksi yang dilakukan pada hari transaksi, yang dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia melalui sistem laporan harian bank umum sejak pukul 07.00 WIB s/d 18.00 WIB (dan koreksi online hingga pukul 19.00 WIB).

INDONIA mulai dipublikasikan oleh BI sejak 1 Agustus 2018 pada setiap hari kerja pukul 19.30 WIB di website Bank Indonesia. Dengan mulai dipublikasikannya IndONIA per 1 Agustus 2018 yang terbentuk dari transaksi pasar, IndONIA diharapkan dapat menggantikan peran JIBOR tenor overnight sebagai benchmark rate pasar uang.

Per tanggal 2 Januari 2019, Bi tidak lagi memublikasikan JIBOR tenor overnight dan diharapkan pada saat itu kontrak-kontrak keuangan yang sebelumnya menggunakan JIBOR overnight sebagai referensi dapat beralih ke IndONIA sebagai referensi terkini untuk tenor overnight.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan INDONIA sebagai suku bunga referensi alternatif untuk menghitung suku bunga jangka panjang yang diantaranya dapat dilakukan dengan cara merata-ratakan INDONIA secara majemuk, Bank Indonesia mempublikasikan Compounded INDONIA.

Compounded INDONIA adalah suku bunga yang dihitung berdasarkan rata-rata bunga majemuk (compounded average interest) dari INDONIA selama periode tertentu.

BI menghitung Compounded INDONIA berdasarkan INDONIA yang dipublikasikan di website Bank Indonesia dengan basis penghitungan jumlah hari tetap (fixed day structure), yaitu dari INDONIA sejak awal periode bunga, sampai satu hari sebelum tanggal publikasi Compounded IndONIA.

Compounded INDONIA dipublikasikan untuk tenor standar 30 hari, 90 hari, 180 hari dan 360 hari kalender di website Bank Indonesia, setiap hari kerja pukul 08.00 WIB mulai tanggal 1 Februari 2023. Penggunaan Compounded INDONIA yang dipublikasikan di website Bank Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan soal aturan baru, di mana pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi syarat pencairan dana desa.

"Siapa, aturan siapa tuh? Aturan yang saya tahu ya itu Dana Desa kan sebagian dipakai untuk bayar Koperasi Merah Putih," jelas Purbaya selepas Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

"Pada dasarnya, yang ada di tangan saya sekarang adalah Rp60 triliun (dana desa), Rp40 (triliun) dipakai untuk nyicil pinjaman Koperasi Desa Merah Putih," sambung Purbaya.

Syarat pembangunan Kopdes Merah Putih untuk pencairan Dana Desa terungkap dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Beleid itu diteken Purbaya pada 19 November 2025 dan diundangkan pada 25 November 2025.

Dalam aturan baru, persyaratan ditambah dengan akta pendirian badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan Kopdes/Kopkel Merah Putih ke notaris.

Pencairan juga mensyaratkan surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi.

Purbaya sebelumnya juga menjelaskan bahwa Rp40 triliun dari total Rp60 triliun Dana Desa per tahun akan dipakai mencicil biaya pembangunan Kopdes Merah Putih selama enam tahun ke depan.

"Dana desa dari Rp60 triliun, sekitar Rp40 triliun untuk nyicil Koperasi Merah Putih 6 tahun ke depan. Jadi, Rp40 triliun, Rp40 triliun, sampai 6 tahun," jelas Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11) lalu.

Nantinya, PT Agrinas Pangan yang meminjam uang kepada bank-bank BUMN untuk membangun infrastruktur Kopdes Merah Putih. Pembayarannya kemudian dicicil pemerintah senilai Rp40 triliun per tahun melalui Dana Desa.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan baru 5,7 juta wajib pajak (WP) yang mengaktivasi akun sistem perpajakan Coretax.

Rinciannya, 4,8 juta WP pribadi, 755 ribu WP badan, 88 ribu instansi pemerintah, dan 220 perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan pihaknya menargetkan 14,7 juta WP mengaktivasi akun pada sistem baru itu.

"WP terdaftar sebelum tahun 2025 itu populasinya sekitar 14,78 juta. Kemudian itu terdiri dari 13,65 juta orang pribadi, badan sekitar 1,125 juta. Kemudian yang lain-lain itu ada tambahan gitu yang di 2025 ada 4.108 instansi yang masuk. Kemudian 27 pedagang melalui sistem elektronik," katanya dalam media gathering di Bali, Selasa (25/11).

Bimo mengatakan WP perlu mengaktivasi akun Coretax agar bisa mendapatkan pelayanan dari DJP.

Ia mengatakan tak ada tenggat waktu mengaktivasi Coretax bagi WP.

"Ini kami kembalikan lagi pada Wajib Pajak. Kenapa? Karena semua sejatinya self-assesment. Ketika Wajib Pajak membutuhkan untuk melapor, atau mengklarifikasi bukti potong misalnya PPN, maka harus segera mungkin mengaktivasi akun Coretax supaya bisa mendapatkan pelayanan," kata Bimo.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengakui sistem Coretax masih memiliki sejumlah persoalan teknis di berbagai lapisan sistem.

Meski demikian, ia optimistis seluruh perbaikan bisa tuntas pada awal 2026.

"Kita mau update tentang Coretax, kan saya bilang satu bulan selesai, ya selesai sebagian rupanya. Ini honest review tentang Coretax," ujar Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10) lalu.

Menurut Purbaya, permasalahan muncul di tiga lapisan utama sistem, mulai dari programming layer, middle layer, hingga upper layer.

Handphone (HP) milik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi yang dulunya menjabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai) menjadi sorotan publik dan dibanding-bandingkan.

Peristiwa itu bermula dari momen ringan antara Purbaya dan Heru Pambudi sebelum mulainya sesi media briefing Kemenkeu yang membahas sistem keamanan Coretax serta realisasi laporan 'Lapor Pak Purbaya' pada Jumat lalu (24/10).

Saat itu, Purbaya hendak membaca data yang ditampilkan di layar besar di belakangnya. Heru Pambudi lantas spontan menyodorkan ponselnya agar sang menteri bisa melihat data tersebut lebih jelas.

Namun, Purbaya justru memperhatikan ponsel bawahannya itu dengan ekspresi penasaran.

"Handphone lu bagus, lebih gede," ujar Purbaya sambil tersenyum.

Ia kemudian menyandingkan ponsel miliknya dengan HP milik Heru, sebelum melanjutkan pembahasan data.

"Layarnya gede nih," canda Purbaya.

Rekaman momen tersebut kemudian beredar di media sosial dan ramai dibahas warganet. Mereka membahas harga HP milik dua pejabat Kemenkeu tersebut.

Heru diketahui menggunakan Samsung Z Fold 7, ponsel lipat premium dengan harga sekitar Rp35 juta. Sementara, Purbaya memakai iPhone 14 Pro atau iPhone 15 Pro dengan kisaran harga Rp21 jutaan.

Dalam sesi media briefing itu, Purbaya menjelaskan sistem Coretax masih memiliki sejumlah persoalan teknis di tiga lapisan utama, mulai dari programming layer, middle layer, hingga upper layer.

Ia menyebut kendala meliputi gangguan koneksi, manajemen session yang tidak stabil, hingga kode pemrograman yang belum optimal. Perbaikan dilakukan bersama pengembang LG CNS dan ditargetkan rampung pada awal 2025.

Selain itu, ia juga menyampaikan perkembangan layanan 'Lapor Pak Purbaya' yang telah menerima 28.390 laporan masyarakat, dengan lebih dari 14 ribu di antaranya telah diverifikasi.

Dari hasil tindak lanjut, 437 laporan telah diteruskan ke Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk penanganan lebih lanjut.