Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI bersiap menghimpun dana hingga Rp2,5 triliun melalui penerbitan obligasi dan sukuk.

Berdasarkan prospektus di harian Bisnis Indonesia, SMI akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2026 senilai Rp2 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2026 sebesar Rp500 miliar.

Dana yang diperoleh akan digunakan untuk memperkuat pembiayaan proyek infrastruktur dan pembiayaan syariah.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2026 terdiri atas tiga seri dengan total nilai pokok Rp2 triliun.

Seri A ditawarkan senilai Rp511,85 miliar dengan kupon tetap 7,50% per tahun dan tenor 370 hari kalender atau jatuh tempo pada 17 Juli 2027.

Selanjutnya, Seri B memiliki nilai emisi Rp382,03 miliar dengan bunga 7,65% per tahun dan tenor tiga tahun hingga 7 Juli 2029.

Adapun Seri C menjadi porsi terbesar dengan nilai Rp1,11 triliun. Obligasi ini menawarkan kupon 7,85% per tahun dengan jangka waktu lima tahun dan akan jatuh tempo pada 7 Juli 2031.

Selain obligasi konvensional, Sarana Multi Infrastruktur juga menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2026 senilai Rp500 miliar yang terbagi menjadi dua seri.

Sukuk Seri A memiliki nilai Rp153,96 miliar dengan indikasi imbal hasil ekuivalen 7,50% per tahun dan tenor 370 hari hingga 17 Juli 2027.

Sementara itu, Sukuk Seri B senilai Rp346,05 miliar menawarkan indikasi imbal hasil ekuivalen 7,65% per tahun dengan tenor tiga tahun hingga 7 Juli 2029.

Perseroan menjelaskan seluruh dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk mendukung kegiatan pembiayaan infrastruktur. Sementara itu, dana hasil penerbitan sukuk akan dialokasikan untuk pembiayaan syariah melalui unit usaha syariah perseroan.

Penerbitan surat utang tersebut telah memperoleh peringkat idAAA untuk obligasi dan idAAA(sy) untuk sukuk dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yang mencerminkan tingkat kemampuan sangat kuat dalam memenuhi kewajiban finansial.

Adapun jadwal penawaran umum dimulai pada 30 Juni hingga 2 Juli 2026. Penjatahan akan dilakukan pada 3 Juli 2026, diikuti distribusi secara elektronik pada 7 Juli 2026. Obligasi dan sukuk dijadwalkan mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 8 Juli 2026.

Dalam aksi korporasi ini, PT Indo Premier Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ditunjuk sebagai wali amanat.

Jadwal Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk SMI

• Tanggal Efektif: 26 Juni 2026
• Masa Penawaran Umum: 30 Juni–2 Juli 2026
• Tanggal Penjatahan: 3 Juli 2026
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 7 Juli 2026
• Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 7 Juli 2026
• Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 8 Juli 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej mengungkapkan bahwa landasan utama pengajuan RUU ini merupakan amanat langsung dari Pasal 248A Undang-Undang (UU) No. 4/2026 tentang Perubahan atas UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang baru disahkan belum lama ini.

Di situ, diatur perihal pusat finansial internasional Indonesia. Aturan turunan terkait penyelenggaraan pusat finansial internasional tersebut diwajibkan untuk diatur dalam sebuah undang-undang tersendiri yang tenggat waktunya sangat ketat.

"Undang-undang tersebut harus dibentuk paling lambat 3 bulan terhitung sejak UU No. 4/2026 diundangkan, yaitu sejak tanggal 17 Juni 2026," papar Eddy dalam rapat kerja bersama Baleg DPR, Selasa (23/6/2026).

Mengingat RUU PFII belum tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026, pemerintah menempuh jalur pengajuan di luar Prolegnas yang dimungkinkan dengan dasar argumentasi "keadaan tertentu", sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk memperkuat usulan tersebut, Eddy membeberkan lima poin urgensi krusial di balik pembentukan RUU PFII.

Pertama, meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. Kedua, mendorong pendalaman dan inovasi pada sektor keuangan domestik.

Ketiga, menarik investasi serta pelaku usaha sektor keuangan, baik dari skala nasional maupun internasional. Keempat, memfasilitasi pembiayaan sektor riil, proyek strategis nasional, pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan iklim, pembiayaan infrastruktur, dan atau pembiayaan lainnya.

"Terakhir, kelima, memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Bambang Eko Suhariyanto menambahkan bahwa prosedur pengajuan RUU di luar Prolegnas ini telah sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 87/2014. Regulasi tersebut memfasilitasi menteri untuk mengajukan RUU ke pimpinan DPR melalui instrumen Baleg agar dapat dimuat dalam Prolegnas prioritas tahunan.

Merespons paparan pemerintah, Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyatakan bahwa klausul tenggat waktu 3 bulan dari UU P2SK secara sah memenuhi kualifikasi "keadaan tertentu". Kondisi ini menjadi legitimasi prosedural bagi Baleg untuk mengeksekusi dan memasukkan RUU PFII ke dalam Prolegnas Prioritas 2026.

"Keadaan tertentu ini menjadi satu peluang untuk dimasukkan kembali RUU PFII ini menjadi bagian dari Prolegnas Prioritas 2026. Intinya agar pekerjaan kita semua dalam proses pembentukan undang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Bob.

Rapat kerja tersebut ditutup dengan kesepakatan bulat dari para anggota Baleg untuk menyetujui usulan RUU PFII dari pemerintah.

Di samping itu, legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini mengingatkan jajaran pemerintah untuk menjalankan mandat konstitusi terkait keterlibatan masyarakat luas. Dia mewanti-wanti agar perumusan undang-undang ini benar-benar menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation).

"Soal ada putusan yang kemudian diajukan judicial review itu adalah satu hal yang normal, dan itu memang harus kita bangun sebagai tanda demokratisasi di republik tercinta ini," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Infrastructure Finance (IIF),special mission vehicle(SMV) milik Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan, meningkatkan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) seiring dengan pertumbuhan laba bersih tahun buku 2025.

Presiden Direktur & CEO IIF Rizki Pribadi Hasan menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar baru-baru ini, telah disepakati pembagian dividen sebesar Rp74 miliar. Jumlah itu setara 40% dari total laba bersih yang dibukukan IIF sepanjang tahun lalu yakni senilai Rp185 miliar.

Hasil itu juga menunjukkan peningkatan rasio pembayaran dividen IIF setelah sebelumnya mencapai kisaran 35% untuk tahun buku 2024.

“Jadi, kalau tahun laludividend payout35%, sekarang [tahun buku] 40%,” jelas Rizki saat berkunjung ke redaksiBisnis Indonesia, Senin (11/5).

Adapun, IIF pada tahun lalu mencetak pertumbuhan laba bersih sekitar 51,2%. Pasalnya, IIF mencatatkan laba bersih sebesar Rp122,5 miliar pada 2024.

Hingga akhir 2025, IIF mencatat pembiayaan Rp44 triliun pada 182 proyek infrastruktur selama 15 tahun beroperasi. Rasio daya ungkit modal (leverage) IIF mencapai 17,6 kali dari ekuitas awal Rp2,5 triliun.

Total aset IIF juga meningkat sekitar 5% secara tahunan menjadi Rp15,4 triliun. Hal itu didorong peningkatan aset produktif sebesar 2%.

Rizki lebih lanjut mengatakan bahwa IIF ke depan akan terus memperbaiki rasio pembayaran dividen seiring dengan upaya menjaga pertumbuhan bisnis di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.

“Ke depan kami akan memperbaikipayout ratioini,” ungkap Rizki.

Untuk diketahui, IIF adalah lembaga keuangan swasta nonbank, yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan konsultasi yang dikelola secara profesional dan berfokus pada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial.

IIF didirikan pada 15 Januari 2010 atas inisiatif pemerintah bersama dengan lembaga keuangan internasional. Saat ini kepemilikan IIF adalah PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero), Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC) yang merupakan bagian dari World Bank, Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG) yang sepenuhnya dimiliki oleh KfW, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diketahui membutuhkan investasi untuk pembangunan infrastruktur mencapai US$625 miliar atau setara Rp10.728 triliun (Asumsi Kurs: Rp17.165/dolar) hingga periode 2029. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025 - 2029.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya akan melaksanakan pembangunan secara selektif. Mengingat, APBN memiliki keterbatasan dan tidak dirancang untuk mendanai seluruh proyek strategis.

Dalam penjelasannya, pemerintah hanya akan fokus memberikan dukungan pendanaan pada proyek infrastruktur yang memiliki dampak ekonomi tinggi (high-economic effect). Proyek yang dipilih harus memiliki efek turunan (multiplier effect) yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita sadar pemerintah tidak bisa membangun semuanya. Kita pilih proyek seperti konektivitas, kawasan industri, pelabuhan ekspor, dan dukungan energi untuk hilirisasi," ujar Purbaya dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya menggambarkan bahwa saat ini porsi pembiayaan pemerintah hanya mencakup 10% dari PDB, sedangkan sisanya bergantung pada modal swasta.

Dalam rangka terus meningkatkan minat swasta, pemerintah akan menggeber proyek melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Di mana, pemerintah menargetkan setiap Rp1 dana APBN mampu menarik modal swasta sebesar Rp3 hingga Rp4.

“Presiden sudah arahkan pengendalian harus cepat dan andal. Artinya project pipeline harus siap dan real time monitoring harus tersedia agar daya saing investasi kita tidak kalah,” ujarnya.

Purbaya menambahkan, pengembangan infrastruktur ke depan juga akan secara lebih masif didorong pembiayaannya melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI selaku Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah menyatakan kesiapannya untuk mendorong skema pembiayaan inovatif yang mampu menarik modal lebih besar ke sektor infrastruktur.

Dalam laporannya, dari total kebutuhan investasi infrastruktur hingga 2029 sebesar US$625 miliar atau Rp10.728 triliun, kapasitas APBN dan APBD yang hanya mampu memenuhi 40% dari total kebutuhan.

Perinciannya, alokasi APBN diprediksi hanya mampu memenuhi sebesar US$143,84 miliar (Rp2.469 triliun), alokasi APBD sebesar US$104,31 miliar (Rp1.790 triliun). Sehingga, masih tersisa gap pembiayaan infrastruktur senilai US$377,2 miliar (Rp6.475 triliun).

"Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif," ujarnya.

Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur 2025 – 2029:

Adapun, Reynaldi menyebut pihaknya telah mengucurkan akumulasi komitmen pembiayaan infrastruktur tembus Rp275 triliun dalam kurun waktu 17 tahun beroperasi. Di mana, total nilai akumulasi investasi mencapai Rp1.183 triliun. Di mana, dukungan pembiayaan tersebut menyerap hingga 10,9 juta tenaga kerja.

Reynaldi menegaskan investasi infrastruktur yang berkualitas merupakan kunci utama untuk menekan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat arus barang dan jasa. Langkah ini selaras dengan target Astra Cita menuju Indonesia Emas 2045.

"Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,5%," pungkasnya.

Nilai Ekonomi Proyek

Meski pemerintah telah masif mendorong pengembangan infrastruktur dalam beberapa waktu belakangan, upaya tersebut dinilai sia-sia dan tidak akan memberikan dampak ekonomi maksimal jika tidak dibarengi dengan pengembangan wilayah di sekitarnya.

Tanpa perencanaan pengembangan wilayah yang matang, infrastruktur yang dibangun berisiko menjadi tidak layak secara ekonomi dan sepi peminat.

Guru Besar Fakultas Teknik UGM, Danang Parikesit, mencontohkan pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung yang menjadi pelajaran berharga. Meskipun menjadi tol pertama di Sulawesi Utara, proyek ini mengalami kendala karena proyeksi trafik yang meleset jauh dari realitas.

Berdasarkan evaluasinya saat menjabat Kepala BPJT, Danang menyebut hampir 70% ramalan trafik jalan tol mengalami overshoot atau tidak tercapai. Kasus Manado-Bitung menunjukkan bahwa semangat membangun saja tidak cukup tanpa didukung oleh kegiatan ekonomi di ujung jalan.

Dua asumsi dasar yang mendorong pembangunan tol tersebut yakni KEK Bitung dan pengembangan pelabuhan internasional, ternyata tidak berjalan sesuai rencana. KEK Bitung tidak menunjukkan aktivitas ekonomi yang signifikan.

"KEK Bitung pada saat diresmikan tidak ada apa-apa. Ada tanah yang dikuasai Pemda dan disewakan, tetapi penyewanya pun tidak melakukan tindakan ekonomi," ungkap Danang.

Sementara itu, rencana pengembangan pelabuhan internasional di wilayah tersebut kehilangan daya tarik akibat tumpang tindih kebijakan antar Kementerian/Lembaga (K/L). Di mana, kala itu pemerintah gencar melakukan penenggelaman kapal yang diklaim berdampak pada pelarian kapal-kapal asing dari pelabuhan Bitung.

Untuk itu, tambah Danang, interconnectedness atau keterhubungan antar-kebijakan pemerintah menjadi kunci yang sering terlupakan. Tanpa sinergi, infrastruktur gagal menjadi instrumen transformasi ekonomi dan hanya menjadi aset fisik yang membebani neraca.

Senada dengan Danang, Dekan ADB Institute Bambang Brodjonegoro menyebut perencanaan dan desain adalah kata kunci utama percepatan infrastruktur. Menurutnya, infrastruktur harus menjadi bagian integral dari perencanaan wilayah agar fungsinya bisa dirasakan secara penuh.

Bambang mengamati banyak proyek di Indonesia yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang kota maupun desa. Hal ini membuat wilayah di sekitar infrastruktur menjadi tidak menarik bagi masyarakat untuk tinggal maupun berbisnis.

Dia juga menekankan pentingnya kepastian sumber biaya pemeliharaan sejak tahap desain awal, belajar dari pengalaman konstruksi di Jepang. Di Indonesia, anggaran pemeliharaan seringkali terlupakan atau tidak cukup, sehingga memperpendek umur dan kualitas aset.

"Kadang-kadang di Indonesia yang kita lupa adalah kita mungkin sudah bisa mengakumulasi pendanaan untuk membangun, tapi ketika masuk pemeliharaan, kadang-kadang lupa dianggarkan atau dianggarkan tapi dengan jumlah yang tidak cukup, sehingga akhirnya umur dan kualitas infrastrukturnya menjadi lebih buruk dari yang diperkirakan," imbuhnya.

Paradigma ini memicu inefisiensi anggaran karena pemerintah harus terus-menerus mengganti infrastruktur yang rusak sebelum waktunya. Di mana, masalah inefisiensi ini secara langsung memengaruhi angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) tetap berada pada tinggi.

Ke depan, Bambang berharap pemerintah dapat lebih fokus pada infrastruktur dasar yang tidak menarik bagi swasta, alih-alih mengambil porsi proyek yang bisa dikerjakan mandiri oleh investor. Pemilahan ini krusial untuk memastikan alokasi dana publik tepat sasaran dan memberikan dampak sosial luas.

Lebih lanjut, dia mendorong penggunaan indikator Spillover Tax daripada hanya terpaku pada Internal Rate of Return (IRR). Dengan memprediksi tambahan pajak dari PBB hingga PPh pada suatu proyek, pemerintah bisa mengalokasikan kembali pendapatan tersebut untuk pembangunan berkelanjutan.

"Jadi artinya kita ingin juga menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, tapi infrastruktur yang dibangun itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang relatif singkat, sehingga ini bisa juga langsung mengaruhi ICOR," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) tercatat telah mengucurkan komitmen pembiayaan infrastruktur gabungan senilai lebih dari Rp319 triliun sejak keduanya beroperasi sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan.

PT SMI mencatat komitmen pembiayaan sebesar Rp275 triliun dalam 17 tahun beroperasi, dengan total nilai investasi yang dikelola mencapai Rp1.183 triliun. Pembiayaan tersebut diklaim berkontribusi pada penyerapan 10,9 juta tenaga kerja dan menambah 0,5% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,5%," ujar Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah, dikutip Minggu (26/4/2026).

Dalam skema yang disiapkan Kemenkeu, PT SMI berperan sebagai development finance institution (DFI) yang berfokus pada proyek pemerintah, sementara IIF mengkatalisis keterlibatan swasta pada proyek yang bersifat bankable dan komersial.

"Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif," kata Reynaldi.

Sementara itu, IIF mencatat pembiayaan Rp44 triliun pada 182 proyek infrastruktur selama 15 tahun beroperasi. Rasio daya ungkit modal (leverage) IIF mencapai 17,6 kali dari ekuitas awal Rp2,5 triliun.

"Dari sisi leverage modal sudah sampai 17,6 kali dari modal awal Rp2,5 triliun," ujar Direktur Utama IIF Rizki Pribadi Hasan.

Portofolio pembiayaan IIF didominasi sektor telekomunikasi dan informasi, energi dan kelistrikan, serta kontraktor. IIF juga aktif membiayai proyek utilitas air bersih, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur sosial.

Sepanjang 2025, IIF membukukan laba bersih Rp185 miliar, tumbuh 51,2% dibandingkan Rp122,5 miliar pada 2024. Total aset IIF naik 5% secara tahunan menjadi Rp15,4 triliun, didorong peningkatan aset produktif sebesar 2%.

Rizki menambahkan IIF hadir sebagai pelengkap industri perbankan dan pasar modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami hadir sebagai pelengkap industri perbankan dan pasar modal. Jadi ini instrumen pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi, mudah-mudahan cita-cita mencapai pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai," pungkasnya.

Kedua lembaga ini didorong pemerintah untuk makin aktif menutup celah pembiayaan infrastruktur yang masih lebar. Mengacu pada RPJMN 2025–2029, kebutuhan investasi infrastruktur diproyeksikan mencapai US$625 miliar atau Rp10.728 triliun (asumsi kurs Rp17.165 per dolar AS).

Sementara itu, kapasitas APBN dan APBD hanya mampu menutup sekitar 40% dari kebutuhan tersebut, sehingga masih terdapat funding gap sekitar US$377,2 miliar atau Rp6.475 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) berkontribusi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui penyaluran pembiayaan proyek-proyek strategis mencapai Rp44 triliun selama 15 tahun beroperasi hingga periode 2025.

Direktur Utama IIF, Rizki Pribadi Hasan mengungkapkan bahwa secara akumulatif, IIF telah terlibat dalam pendanaan 182 proyek infrastruktur di Indonesia, dengan rasio daya ungkit modal mencapai 17,6 kali dari ekuitas yang diberikan pemegang saham.

"Proyek yang sudah dibiayai lebih 150 tepatnya sudah 182 proyek dan dari sisi leverage modal sudah sampai 17,6 kali [dari modal Rp2,5 triliun]," ujar Rizki kepada Bisnis saat ditemui di kantornya, Kamis (23/4/2026).

Pada segmen Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), IIF tercatat aktif berkontribusi pada 19 proyek dari total 169 proyek KPBU yang tengah dikembangkan pemerintah. Angka tersebut merepresentasikan kontribusi IIF pada proyek KPBU sebesar 11,2%.

Lebih lanjut, Rizki merinci portofolio pembiayaan perseroan saat ini didominasi oleh tiga sektor utama yakni telekomunikasi/informasi, energi/kelistrikan dan sektor kontraktor.

Selain itu, IIF juga telah mengucurkan pembiayaan pada sektor utilitas sumber air bersih, konstruksi jalan, bandara, pelabuhan, infrastruktur sosial, infrastruktus gas, pariwisata serta transportasi massal.

Ke depan, IIF berkomitmen terus memperluas jangkauan pembiayaan pada berbagai sektor strategis lainnya guna mendorong percepatan pembangunan fisik secara nasional.

"Kami hadir sebagai pelengkap industri perbankan dan pasar modal. Jadi ini instrumen pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi, mudah-mudahan cita-cita mencapai pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai," pungkasnya.

Berdasarkan laporan kinerja IIF, sepanjang tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025, perusahaan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp185 miliar tumbuh 51,2% dibandingkan Rp122,5 miliar pada tahun sebelumnya.

Selain itu, total aset IIF tercatat tumbuh 5% secara year-on-year (yoy) mencapai Rp15,4 triliun, didorong oleh peningkatan aset produktif sebesar 2%.

Untuk diketahui, PT IIF adalah lembaga keuangan swasta nonbank, yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan konsultasi yang dikelola secara profesional dan berfokus pada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial.

IIF didirikan pada 15 Januari 2010 atas inisiatif pemerintah bersama dengan lembaga keuangan internasional. Saat ini kepemilikan IIF adalah PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero), Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC) yang merupakan bagian dari World Bank, Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG) yang sepenuhnya dimiliki oleh KfW, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI mencatat akumulasi komitmen pembiayaan infrastruktur tembus Rp275 triliun dalam kurun waktu 17 tahun beroperasi sebagai lembaga keuangan pembangunan (Special Mission Vehicle/SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah menyatakan kucuran dana tersebut menyasar proyek-proyek strategis dengan total nilai akumulasi investasi mencapai Rp1.183 triliun. Di mana, dukungan pembiayaan tersebut menyerap hingga 10,9 juta tenaga kerja.

"Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,5%," ujar Reynaldi dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Reynaldi menegaskan investasi infrastruktur yang berkualitas merupakan kunci utama untuk menekan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat arus barang dan jasa.

Langkah ini selaras dengan target Astra Cita menuju Indonesia Emas 2045, di mana pembangunan fisik menjadi motor utama pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada saat yang sama, dia menyoroti tantangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029 yang memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur mencapai US$625 miliar (Rp10.728 triliun/Asumsi kurs: Rp17.165) untuk mendorong pertumbuhan inklusif.

Dari kebutuhan tersebut, kapasitas anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, diprediksi hanya mampu memenuhi sekitar 40% dari total kebutuhan.

Perinciannya, alokasi APBN diprediksi hanya mampu mengcover sebesar US$143,84 miliar (Rp2.469 triliun), alokasi APBD sebesar US$104,31 miliar (Rp1.790 triliun). Sehingga, masih tersisa gap pembiayaan infrastruktur senilai US$377,2 miliar (Rp6.475 triliun).

Kesenjangan dana yang lebar ini membuat skema pembiayaan publik konvensional tidak lagi memadai, sehingga diperlukan inovasi pendanaan melalui kolaborasi sektor swasta.

"Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki keterbatasan dan tidak dirancang untuk mendanai seluruh pembangunan proyek infrastruktur nasional.

Sejalan dengan hal itu, bendahara negara tersebut menekankan bahwa pemerintah hanya akan fokus mendukung pendanaan pada proyek insfrastruktur yang memiliki dampak ekonomi tinggi (high-economic effect) serta efek turunan (multiplier effect) yang nyata bagi pertumbuhan nasional.

Dalam penjelasannya, fokus pendanaan infrastruktur pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dikerucutkan pada rencana pengembangan konektivitas kawasan industri hingga pengembangan infrastruktur energi.

"Kita sadar pemerintah tidak bisa membangun semuanya. Kita pilih proyek seperti konektivitas kawasan industri, pelabuhan ekspor, dan dukungan energi untuk hilirisasi," ujar Purbaya dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dia menggambarkan, saat ini porsi pembiayaan pemerintah hanya mencakup 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara sisanya didukung oleh kucuran modal sektor swasta.

Untuk itu, ke depan pengembangan infrastruktur akan didorong lewat skema blended finance melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP) guna memastikan setiap Rp1 dana APBN mampu menarik modal swasta sebesar Rp3 hingga Rp4.

Pada saat yang sama, dia menekankan pentingnya disiplin eksekusi proyek dan koordinasi pusat-daerah agar tidak terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) yang dapat merusak iklim investasi.

“Presiden sudah arahkan pengendalian harus cepat dan andal. Artinya project pipeline harus siap dan real time monitoring harus tersedia agar daya saing investasi kita tidak kalah,” imbuhnya.

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya terdapat 22 proyek KPBU yang tengah disiapkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk ditawarkan kepada investor pada tahun ini. Di mana, nilai investasi dari puluhan proyek KPBU tersebut ditaksir menembus Rp410,6 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra menjelaskan bahwa 22 proyek tersebut terdiri dari proyek jalan tol, sumber daya air, hingga proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Khusus untuk proyek Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PU tengah menyiapkan Lelang dua proyek SPAM senilai Rp1,5 triliun, yakni SPAM Regional Ir. H. Djuanda yang merupakan proyek prakarsa pemerintah (solicited) dan SPAM Regional Ayung Bali yang merupakan proyek prakarsa badan usaha (unsolicited). Selanjutnya, pemerintah akan melelang 5 proyek infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dengan nilai investasi Rp462,7 miliar.

"Dengan total anggaran untuk kegiatan penyiapan [lelang proyek SDA] tersebut sebesar Rp7,1 miliar, insya Allah akan menarik investasi sebesar Rp462,7 miliar," kata Rachman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (11/9/2025).

Perinciannya, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bendungan Bener, PLTM Bendungan Pamukkulu, PLTM Bendungan Cipanas, PLTM Bendungan Karalloe, PLTM Bendungan Tapin.

Terakhir, pemerintah juga akan tengah menyiapkan 19 proyek KPBU jalan tol dengan total nilai investasi Rp408,68 triliun. Perinciannya, terdiri dari tujuh proyek prakarsa pemerintah, yakni Jalan Tol Bandung Intra Urban (BIUTR), Jalan Tol Pejagan - Cilacap, Jalan Tol Tuban - Babat - Lamongan - Gresik, Jalan Tol Malang - Kepanjen, Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya, Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi, dan Jalan Tol Bandar Udara Supadio - Pelabuhan Kijing.

Selanjutnya, terdapat 7 proyek jalan tol non-prakarsa pemerintah atau unsolicited di antaranya, Jalan Tol Pluit Bandara, Jalan Tol Cikunir - Karawaci Elevated, Jalan Tol Semanan - Balaraja, Harbour Toll Road, Jalan Tol Vitung - Serpong, Jalan Tol Caringin - Cisarua, Dan Jalan Tol Akses Patimban Extend.

Terakhir, pemerintah juga akan melelang 5 proyek jalan tol penugasan, yakni Jalan Tol Parapat - Kisaran, Jalan Tol Dumai - Simpang Sigandal - Rantau Parapat, Jalan Tol Pelabuhan Panjang - Lematang, Jalan Tol Rengat - Jc Pekanbaru, dan Jalan Tol Jambi - Rengat.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan multifinance, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan Lainnya (PVML) untuk berkontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman, mengatakan bahwa industri PVML terus didorong untuk berperan dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Kopdes Merah Putih dan MBG.

“Pelaku usaha PVML juga didorong untuk berkontribusi, antara lain melalui dukungan pembiayaan, termasuk pembiayaan kendaraan logistik untuk mendukung operasional program tersebut,” ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulis RDKB OJK Maret 2026, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Lebih lanjut, Agusman menjelaskan bahwa selain mendukung program Kopdes Merah Putih dan MBG, industri PVML juga turut berkontribusi pada berbagai program pemerintah lainnya. Dukungan tersebut mencakup sektor-sektor strategis, seperti pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembiayaan hijau, infrastruktur, hingga perumahan.

Dukungan tersebut antara lain dilakukan melalui optimalisasi peran sejumlah lembaga, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF) dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penguatan pembiayaan perumahan nasional juga dilakukan melalui PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Sebagai informasi, dalam mendukung program MBG, OJK juga merealisasi pembiayaan mencapai Rp1,21 triliun. Selain itu, dukungan juga diberikan melalui skema securities crowdfunding oleh tiga penerbit dan 266 pemodal, serta pemberian insentif khusus bagi lembaga jasa keuangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, meneruskan bahwa pihaknya juga telah menguatkan ekonomi desa melalui pembiayaan Kopdes Merah Putih yang mencapai Rp174 triliun.

“Serta dukungan terhadap program 3 juta rumah dengan realisasi Rp1,44 triliun untuk 11.468 unit, untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkapnya.

Tak sampai di situ, dia turut menyampaikan bahwa dari sisi UMKM, OJK memperkuat infrastruktur melalui pengembangan credit scoring dan credit registry nasional, integrasi data SLIK, dan sistem pendukung lainnya.

“Serta kebijakan akselerasi pembiayaan melalui kewajiban penyaluran kredit UMKM penyesuaian bobot risiko yang rendah dan penguatan peran pasar modal,” pungkasnya. (Putri Astrian Surahman)

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menyalurkan pembiayaan sebesar Rp485,5 miliar untuk pengembangan rumah sakit khusus jantung di Bogor guna meningkatkan akses layanan kesehatan kardiovaskular.

Presiden Direktur/CEO IIF Rizki Pribadi Hasan mengatakan dukungan terhadap sektor kesehatan menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat infrastruktur sosial.

“Dukungan terhadap sektor kesehatan merupakan bagian dari komitmen IIF dalam memperkuat infrastruktur sosial yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat,” kata Rizki berdasarkan keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pembiayaan tersebut diberikan kepada PT Bogor Kardia Indonesia untuk pembangunan fasilitas kesehatan dengan kapasitas hingga 98 tempat tidur.

Fasilitas rumah sakit tersebut juga akan dilengkapi dengan layanan medis seperti catheterization laboratory (cath lab) dan radioterapi guna menunjang penanganan penyakit jantung secara terintegrasi.

Pengembangan rumah sakit ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rujukan layanan kesehatan ke Jakarta maupun luar negeri.

Selain itu, keberadaan fasilitas tersebut juga ditujukan untuk mempercepat penanganan pasien dengan penyakit jantung yang membutuhkan tindakan medis segera.

IIF menyatakan pembiayaan ini merupakan bagian dari upaya mendorong pemerataan akses layanan kesehatan berkualitas di berbagai wilayah.

Hingga 2025, IIF telah berkontribusi dalam pengembangan fasilitas layanan kesehatan dengan total kapasitas mencapai 1.051 tempat tidur.

Fasilitas tersebut melayani ratusan ribu pasien setiap tahun sebagai bagian dari dukungan terhadap sistem kesehatan nasional.

Perusahaan juga menyatakan terus meningkatkan layanan pembiayaan infrastruktur melalui penyediaan pendanaan jangka panjang, suku bunga kompetitif, serta penerapan standar sosial dan lingkungan.

Melalui pembiayaan ini, IIF berharap dapat mendukung penguatan sistem kesehatan nasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menyalurkan pembiayaan Rp485,5 miliar untuk pengembangan rumah sakit khusus jantung di Bogor. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan rujukan pasien ke Jakarta maupun luar negeri.

Pembiayaan diberikan kepada PT Bogor Kardia Indonesia untuk pembangunan rumah sakit dengan kapasitas hingga 98 tempat tidur. Fasilitas ini juga dilengkapi layanan medis seperti catheterization laboratory (cath lab) dan radioterapi.

Kehadiran rumah sakit ini ditargetkan mempercepat penanganan pasien jantung yang membutuhkan tindakan cepat dan terintegrasi. Selain itu, layanan spesialis di wilayah Bogor dinilai masih terbatas sehingga pasien kerap dirujuk ke kota lain.

Presiden Direktur IIF Rizki Pribadi Hasan mengatakan, dukungan terhadap sektor kesehatan menjadi bagian dari penguatan infrastruktur sosial. “Dukungan terhadap sektor kesehatan merupakan bagian dari komitmen IIF dalam memperkuat infrastruktur sosial yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat,” kata Rizki dalam siaran pers, Kamis (16/4/2026).

Selama 16 tahun beroperasi, IIF terus memperluas pembiayaan di sektor infrastruktur, termasuk layanan kesehatan. Pendanaan yang disalurkan juga mencakup peningkatan standar sosial dan lingkungan serta penyediaan pembiayaan jangka panjang.

Hingga 2025, IIF telah mendukung pembangunan dan pengembangan rumah sakit dengan total kapasitas mencapai 1.051 tempat tidur. Fasilitas tersebut melayani ratusan ribu pasien setiap tahun.

IIF menilai pembiayaan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan layanan kesehatan. Langkah tersebut juga sejalan dengan penguatan sistem kesehatan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) membidik percepatan transisi energi bersih di kawasan Asia seiring meningkatnya risiko keamanan energi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Head of Ecosystem pada Departemen Ekonomi AIIB Murtaza Syed mengatakan lembaganya akan mendorong pembiayaan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim sebagai bagian dari prioritas utama bank tersebut.

“Kami akan melakukan apa pun yang kami bisa untuk mempercepat transisi menuju infrastruktur yang tangguh terhadap iklim. Ini adalah salah satu prioritas kami, tetapi saya memperkirakan bahwa setelah konflik ini berakhir, kemungkinan akan ada dorongan yang lebih besar lagi ke arah itu,” kata Murtaza Syed, dikutip dari Bloomberg.

Di tengah gejolak pasar energi global, pendukung aksi iklim melihat adanya peluang peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam jangka menengah dan panjang, seiring upaya berbagai negara memperkuat ketahanan pasokan energi dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Meski demikian, dalam jangka pendek, banyak negara, terutama di Asia, masih kembali mengandalkan batu bara untuk menjaga stabilitas pasokan listrik dan memperkuat sistem kelistrikan nasional.

AIIB yang berbasis di China dan memiliki aset hampir US$67 miliar disebut telah melakukan pembicaraan dalam beberapa pekan terakhir dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia, India, dan Singapura.

Pembahasan tersebut mencakup potensi kerja sama dalam pembiayaan proyek-proyek transisi energi serta infrastruktur yang mendukung ketahanan iklim.

Berdasarkan data lembaga riset energi Ember, Asia masih jauh lebih bergantung pada bahan bakar fosil untuk pembangkitan listrik dibandingkan dengan Eropa maupun Amerika Utara.

Syed menilai perkembangan teknologi saat ini sebenarnya telah membuka jalan bagi produksi energi yang lebih ramah lingkungan tanpa harus mengorbankan kebutuhan pasokan.

“Kabar baiknya adalah sekarang kita telah menemukan cara untuk menghasilkan energi tanpa mengorbankan lingkungan,” ujar Syed dalam pengarahan pada Boao Forum for Asia di Hainan, Selasa. “Lebih dari 50% pembiayaan kami disalurkan ke proyek-proyek infrastruktur hijau.”

Berdasarkan data tahunan terbaru AIIB, lembaga tersebut telah menyetujui pembiayaan sebesar US$8,4 miliar pada 2024 untuk lebih dari 50 proyek, mulai dari sektor energi, air, hingga infrastruktur digital.