Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon menegaskan tidak akan melakukan intervensi dalam penyelesaian persoalan Perumda BPR Bank Cirebon yang izinnya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seluruh proses penanganan bank milik daerah tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di sektor perbankan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, menyatakan pemerintah daerah memilih bersikap pasif secara teknis karena kewenangan penyelesaian bank yang dicabut izin usahanya berada di tangan LPS. Pemkot, kata dia, hanya berperan menjaga stabilitas daerah serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal.

“Pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya penanganan BPR Bank Cirebon kepada LPS. Kami tidak melakukan intervensi teknis apa pun,” ujar Sumanto, Rabu (11/2/2026).

Keputusan tersebut diambil menyusul pencabutan izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon oleh OJK yang berlaku efektif sejak 9 Februari 2026. Dengan pencabutan tersebut, status bank beralih ke dalam mekanisme resolusi dan likuidasi yang menjadi tanggung jawab LPS, termasuk proses verifikasi simpanan dan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah.

Sumanto menegaskan, langkah Pemkot untuk tidak ikut campur merupakan bentuk kepatuhan terhadap tata kelola perbankan dan pembagian kewenangan antar lembaga. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah secara langsung justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Pemkot Cirebon telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menjaga situasi tetap kondusif. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat, khususnya nasabah BPR Bank Cirebon, agar tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

“Proses penyelesaian simpanan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku melalui LPS. Kami minta masyarakat bijak dan menunggu keterangan resmi,” kata Sumanto.

Ia menambahkan, besaran kerugian akibat permasalahan di BPR Bank Cirebon hingga kini belum dapat ditentukan. Nilai tersebut baru akan diketahui setelah LPS menyelesaikan proses rekonsiliasi dan verifikasi data keuangan bank, yang membutuhkan waktu maksimal 90 hari kerja.

Dalam konteks keuangan daerah, Pemkot Cirebon juga memastikan posisi anggaran daerah tetap terkendali. Pemerintah mencatat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang sebelumnya ditempatkan di BPR Bank Cirebon pada 2025 sekitar Rp14 miliar dan pada 2026 sekitar Rp10 miliar. Dana tersebut tidak lagi menjadi fokus utama dalam polemik perbankan, melainkan akan dialihkan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih mendesak.

“Anggaran daerah akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih prioritas,” ujar Sumanto.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mengambil alih penanganan dan proses likuidasi Perumda BPR Bank Cirebon setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha bank tersebut. Pencabutan izin ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Dalam pengumuman resmi bernomor PENG-7/SEKL/2026, LPS menyatakan akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan sekaligus melakukan likuidasi bank milik daerah yang beralamat di Jalan Talang, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan Jimmy Ardianto menyebutkan, proses awal yang akan dilakukan adalah rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah.

Langkah ini bertujuan untuk menentukan simpanan yang layak dibayar maupun tidak layak dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses tersebut dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pembayaran klaim penjaminan simpanan kepada nasabah.

Seiring dimulainya likuidasi, seluruh aset dan dokumen milik atau yang dikuasai Perumda BPR Bank Cirebon berada di bawah penguasaan dan pengawasan LPS.

"Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," tulisnya, Selasa (10/2/2026).

LPS juga menegaskan, setiap pihak dilarang memindahkan, menggunakan, mengambil, merusak, atau mengalihkan aset dan dokumen bank tanpa persetujuan LPS. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam pengumuman itu, LPS mengimbau nasabah dan masyarakat agar tetap tenang serta tidak terprovokasi melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses penjaminan dan likuidasi. LPS menekankan bahwa mekanisme penanganan bank telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, bagi nasabah debitur yang masih memiliki kewajiban pembayaran kredit, LPS memastikan bahwa pembayaran tetap dapat dilakukan melalui Tim Likuidasi di Kantor BPR. LPS meminta debitur tetap memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, menyerahkan sepenuhnya penanganan Perumda BPR Bank Cirebon yang izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena bangkrut. Pemda menyerahkan penyelesaian kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai regulasi yang berlaku.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cirebon Sumanto di Cirebon mengatakan pihaknya tidak akan melakukan intervensi teknis karena proses penyelesaian menjadi kewenangan LPS. Ia juga memastikan, Pemkot Cirebon telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga kondusivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan daerah.

Menurut dia, masyarakat diminta tetap tenang dan bijak dalam menyikapi kondisi BPR Bank Cirebon serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Sumanto juga mengimbau nasabah tetap percaya bahwa proses penyelesaian simpanan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku melalui LPS.

Ia mempersilakan publik menunggu langkah LPS sebagai pihak yang menangani proses lebih lanjut terkait penyebab permasalahan di BPR Bank Cirebon. "Harus tetap percaya dan semuanya dapat terselesaikan dengan baik melalui LPS," ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (10/2/2026).

Sumanto menegaskan, besaran kerugian akibat kasus bangkrutnya Bank Cirebon tersebut akan ditetapkan oleh LPS setelah proses verifikasi dan perhitungan selesai. Selain itu, Pemkot Cirebon mencatat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah untuk bank tersebut pada 2025 sebesar sekitar Rp14 miliar dan pada 2026 sekitar Rp10 miliar. Dana SiLPA itu akan dimanfaatkan untuk program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih prioritas.

"Seluruh masyarakat sudah sangat baik, sangat paham, sangat bijak terkait dengan kepercayaan mereka kepada Bank Cirebon," ucap dia.

Sebelumnya, LPS menyatakan telah menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Perumda BPR Bank Cirebon setelah OJK mencabut izin usaha bank tersebut terhitung sejak 9 Februari 2026. LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan paling lama 90 hari kerja, dengan dana pembayaran klaim bersumber dari dana penjaminan yang dikelola LPS

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengungkapkan ada 26 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang bermasalah dan masuk dalam penanganan selama setahun terakhir.

Sebanyak 23 di antaranya telah dilikuidasi, 1 telah diselamatkan lewat investor baru dan dua lagi masih dalam proses penanganan.

Selain itu, Anggito juga menyampaikan sejumlah program yang menjadi fokus utama LPS.

"Ke depannya seperti yang diketahui LPS mendapatkan mandat baru untuk melakukan persiapan program penjaminan polis asuransi yang diaktivasi sebelum 2028," ujar Anggito dalam konferensi pers Komite Stabilitas Ekonomi (KSSK), Senin (3/11/2025).

Selanjutnya dirinya juga menyebut LPS per September 2025 telah menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sebesar 25 basis poin (bps) dari 3,75% menjadi 3,5% untuk simpanan rupiah di Bank Umum.

"Meskipun demikian rata-rata suku bunga simpanan masih tetap berada di atas TBP, dengan proporsi nasabah yang memperoleh bunga simpanan di atas TBP meningkat dari 13% jadi 32% di September 2025," ujar Anggito.

Dirinya menyebut LPS bersama lembaga KSSK lainnya terus mendorong perbankan untuk menyesuaikan suku bunga simpanan.

Terakhir, Anggito mengungkapkan LPS berperan aktif memperluas basis masyarakat Indonesia yang menabung. Anggito menyebut saat ini jumlah masyarakat yang menabung mencapai 51 juta atau 19,9% dari total populasi produktif.