Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan rupiah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dinilai menjadi sinyal bahwa persaingan penghimpunan dana di industri perbankan semakin ketat.

Di tengah kenaikan suku bunga acuan dan tingginya imbal hasil instrumen keuangan, perbankan memperkirakan biaya dana (cost of fund/CoF) akan terus meningkat sehingga berpotensi menekan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) hingga akhir tahun.

LPS memutuskan menaikkan TBP simpanan rupiah sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75% untuk bank umum dan 6,25% untuk bank perekonomian rakyat (BPR). Sementara itu, tingkat bunga penjaminan simpanan valuta asing di bank umum tetap dipertahankan sebesar 2%.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi mengatakan keputusan tersebut didasarkan pada tren kenaikan suku bunga simpanan yang terjadi di hampir seluruh kelompok bank dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Doddy, kenaikan bunga simpanan merupakan respons terhadap perkembangan suku bunga kebijakan, kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik, serta dinamika pasar keuangan yang mendorong kompetisi penghimpunan dana semakin intensif.

LPS mencatat rata-rata suku bunga pasar simpanan rupiah telah meningkat 14 bps sejak awal tahun menjadi 3,28% pada periode observasi Juni 2026.

Meski likuiditas industri masih tergolong memadai, LPS melihat adanya indikasi perang suku bunga antarkelompok bank dalam memperebutkan dana masyarakat.

Di sisi lain, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) hingga Mei 2026 masih mencapai 13,47% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit sebesar 11,51%.

Namun, LPS memperkirakan pertumbuhan simpanan berpotensi melambat hingga akhir kuartal III/2026 sehingga kompetisi penghimpunan dana diperkirakan masih akan berlangsung.

Selain menyesuaikan TBP, LPS juga meminta perbankan meningkatkan transparansi informasi mengenai tingkat bunga penjaminan kepada nasabah, termasuk melalui berbagai kanal digital.

Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memahami bahwa simpanan hanya dijamin apabila memenuhi ketentuan, salah satunya tingkat bunga yang diterima tidak melebihi TBP yang ditetapkan LPS.

Penyesuaian TBP juga bertujuan menjaga cakupan penjaminan simpanan. Hingga Mei 2026, sebanyak 681,67 juta rekening atau 99,94% rekening nasabah bank umum tercakup dalam penjaminan penuh LPS.

Adapun pada BPR dan BPRS, sebanyak 15,67 juta rekening atau 99,97% dari total rekening juga telah memenuhi cakupan penjaminan.

LPS menjamin simpanan nasabah hingga Rp2 miliar per nasabah per bank sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk tidak menerima bunga simpanan di atas tingkat bunga penjaminan.

Margin Bunga Bank Berpotensi Menyempit

Direktur Utama CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan kenaikan TBP sejalan dengan kondisi pasar yang memang sedang menghadapi kenaikan biaya dana.

"Dengan kenaikan BI Rate saat ini dan juga cukup tingginya imbal hasil SRBI, cost of fund pasti akan naik karena bank harus menjaga likuiditas," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (29/6/2026).

Menurut Lani, tekanan tersebut membuat margin bunga bersih perbankan berpotensi terus menyempit karena penyesuaian suku bunga kredit tidak dapat dilakukan secepat kenaikan biaya dana.

"NIM kemungkinan besar tetap tergerus karena kredit tidak bisa langsung naik rate," imbuhnya.

Untuk menjaga struktur pendanaan tetap efisien, CIMB Niaga akan mempertahankan komposisi dana murah atau current account saving account (CASA) di kisaran 70%.

Di sisi lain, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menyatakan akan terus mencermati perkembangan suku bunga acuan, kondisi makroekonomi, likuiditas industri, serta dinamika permintaan dan penawaran dana sebelum menentukan strategi penghimpunan dana.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) Hera F. Haryn menyampaikan bahwa bank akan menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan ekspansi kredit yang sehat.

Di saat bersamaan, BCA juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap suku bunga kredit agar tetap dapat diterima pasar dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat.

"Ke depan, kami akan terus mendorong penyaluran kredit yang berkualitas dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang disiplin," kata Hera kepada Bisnis.

Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra berharap kondisi likuiditas industri secara bertahap menjadi lebih longgar sehingga persaingan suku bunga simpanan tidak kembali memanas.

Menurutnya, stabilisasi suku bunga penting agar biaya dana tidak terus meningkat dan pada akhirnya ikut mendorong kenaikan bunga kredit yang dapat menghambat fungsi intermediasi perbankan.

"Harapannya likuiditas di pasar juga semakin tidak seketat kemarin sehingga kenaikan suku bunga bisa lebih stabil, tidak terlalu reaktif. Kalau suku bunga terlalu tinggi, fungsi intermediasi perbankan juga akan terdorong naik dan itu tentu tidak kita harapkan," ujarnya kepada Bisnis.

Kicky menambahkan pemerintah saat ini tengah mendorong sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui pembiayaan perbankan. Karena itu, perang suku bunga dinilai tidak menguntungkan apabila akhirnya meningkatkan biaya pinjaman bagi dunia usaha.

Dia mengatakan keputusan pemerintah yang mempertahankan bahkan menambah penempatan dana di perbankan dapat membantu menenangkan pasar dan mengurangi kompetisi penghimpunan dana.

"Harapannya reaksi pasar positif sehingga perang suku bunga yang terjadi belakangan bisa kembali normal," pungkasnya.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah di bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) sehingga TBP simpanan rupiah di bank umum menjadi 3,75%, sedangkan di BPR menjadi 6,25%. Salah satu alasan LPS untuk menaikkan suku bunga penjaminan adalah tren kenaikan suku bunga simpanan di perbankan.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi perbankan dan sistem keuangan nasional.

"Jadi, pada dasarnya ada faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk melakukan atau mengevaluasi dan kemudian kalau memang dipandang perlu untuk menyesuaikan tingkat bunga penjaminan," kata Doddy dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS, Kamis (25/6).

Menurut Doddy, faktor pertama yang menjadi pertimbangan LPS adalah tren kenaikan suku bunga simpanan rupiah di perbankan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan tersebut terjadi di hampir seluruh kelompok bank sebagai respons terhadap perkembangan suku bunga kebijakan serta dinamika pasar keuangan global dan domestik.

"Suku bunga simpanan rupiah beberapa waktu terakhir cenderung terus meningkat pada seluruh kelompok bank," ujarnya.

Sementara itu, untuk simpanan valuta asing (valas), LPS memutuskan mempertahankan TBP di level 2%. Keputusan ini diambil karena suku bunga pasar simpanan valas masih bertahan pada level yang relatif tinggi sehingga belum memerlukan penyesuaian.

Pertimbangan kedua adalah perkembangan pertumbuhan simpanan. Dodik mengatakan, pertumbuhan simpanan rupiah sejauh ini masih cukup tinggi, namun terdapat indikasi perlambatan ke depan. Di sisi lain, pertumbuhan simpanan valas diperkirakan akan meningkat dalam kondisi saat ini.

Kompetisi Suku Bunga Antarbank Meningkat

Faktor berikutnya adalah kondisi likuiditas perbankan yang secara umum masih terjaga. Meski demikian, LPS mencermati adanya peningkatan kompetisi suku bunga antarbank yang berpotensi memengaruhi dinamika penghimpunan dana masyarakat.

"Likuiditas perbankan masih terjaga di semua kelompok bank, namun terdapat indikasi meningkatnya kompetisi suku bunga di antara berbagai kelompok bank," kata Doddy.

Selain itu, LPS juga mempertimbangkan aspek cakupan penjaminan simpanan. Saat ini Dodik melihat tingkat cakupan penjaminan masih berada di atas ketentuan minimum yang diamanatkan undang-undang, yakni 90% dari total rekening nasabah.

Namun, Doddy mengungkapkan perkembangan terbaru menunjukkan adanya kecenderungan penurunan cakupan penjaminan sehingga perlu diantisipasi sejak dini.

"Dengan perkembangan kondisi terkini itu sudah ada sedikit kecenderungan menurun sehingga kita perlu mengantisipasinya untuk tidak berlanjut," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan di bank umum pada Rapat Dewan Komisioner LPS periode Juni 2026.

Peningkatan TBP secara tiba-tiba ini berlaku untuk periode 1 Juli sampai dengan 30 September 2026.

Ketua Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu mengatakan, TBP simpanan rupiah di bank umum tetap sebesar 3,75 persen sedangkan TBP untuk simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar 6,25 persen.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu saat ditemui di BSI Tower, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Sementara TBP untuk simpanan valuta asing (valas) di bank umum tetap sebesar 2 persen.

"Penyesuaian TBP tersebut merupakan langkah antisipatif dan dalam menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan," kata dia dalam konferensi pers Penetapan TBP LPS Periode sewaktu-waktu, (Kamis (25/6/2026).

Ia menambahkan, TBP selanjutnya akan dievaluasi secara berkala dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan kondisi perekonomian pasar keuangan dan perbankan yang signifikan.

"Langkah tersebut merupakan komitmen LPS untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan," imbuh dia.

Sebagai informasi, Rapat Dewan Komisioner LPS periode Mei 2026 memutuskan untuk mempertahankan tingkat TBP simpanan di bank umum.

Waktu itu, LPS mempertahankan TBP meskipun Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,25 persen pada Rapat Dewan Gubernur BI periode Mei 2026.

UNSPLASH/TOWFIQU BARBHUIYA Ilustrasi tabungan. Kehilangan pekerjaan bisa datang tiba-tiba. Agar keuangan tetap aman, dana darurat jadi penyelamat utama. Simak lima cara sederhana membangunnya sejak sekarang.

Keputusan mempertahankan tingkat bunga penjaminan tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan Suku Bunga Pasar (SBP) simpanan rupiah dan valas yang masih menunjukkan kenaikan terbatas.

Selain itu, LPS juga mempertimbangkan kondisi likuiditas perbankan yang masih memadai dan tingkat persaingan antarbank yang tetap sehat.

Kinerja industri perbankan juga masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan.

"Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, TBP yang berlaku saat ini dinilai masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan," jelas LPS.

Bisnis.com, PADANG — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebut secara umum kondisi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS) di wilayah Sumatra masih tangguh di tengah dinamika ekonomi.

Kepala Kantor Perwakilan LPS I Wilayah Sumatra Jimmy Ardianto mengatakan secara regional, BPR/BPRS di Provinsi Lampung memiliki kondisi perbankan yang baik, bahkan secara bisnis dinilai layak menjadi bank umum.

Sementara itu, di Provinsi Sumatra Barat tercatat cukup banyak BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya. Seiring dengan itu, jumlah BPR/BPRS yang didirikan di Sumbar juga cukup banyak. Selain di Sumbar, pertumbuhan BPR/BPRS juga terjadi di Jawa Barat dan Jawa Timur.

"Kami tidak memiliki data detail terkait kondisi permodalan maupun bisnis BPR/BPRS di wilayah Sumatra. Namun, untuk Sumatra Barat memang tercatat cukup banyak BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya. Sejak LPS berdiri hingga 31 Mei 2026, sebanyak 25 BPR/BPRS di Sumbar telah dicabut izin usahanya," kata dia di Padang, Kamis (18/6/2026).

Dia menjelaskan pencabutan izin usaha yang terjadi di Sumbar sejauh ini didominasi oleh kasus fraud perbankan, bukan semata-mata karena persoalan bisnis.

Artinya, kondisi ekonomi global yang sedang tidak stabil tidak sepenuhnya memberikan dampak terhadap kondisi perbankan di Indonesia, termasuk perbankan daerah.

Jimmy menyampaikan bahwa jika melihat sejarah berdirinya LPS pada era krisis moneter dan membandingkannya dengan kondisi saat ini, situasi ekonomi pada 2026 masih terkendali. Hal itu terlihat dari adanya BPR/BPRS di Lampung yang mampu tumbuh dengan baik.

"Jadi kondisi di era sekarang lebih aman dan baik. Artinya tidak separah pada kondisi 1998 lalu," sebutnya.

Dia juga menjelaskan bahwa untuk 25 BPR/BPRS di Sumbar yang dicabut izinnya, klaim penjaminan simpanan yang dibayarkan LPS kepada nasabah mencapai Rp120,87 miliar dari total simpanan Rp123,78 miliar. Nilai tersebut dihitung setelah memperhitungkan batas maksimum penjaminan LPS sebesar Rp2 miliar, set-off terhadap pinjaman, serta hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS.

Menurutnya, tingkat rekening yang dijamin penuh oleh LPS pada BPR/BPRS di Sumbar nyaris mencapai 100%. Dari total 778.000 rekening, sebanyak 99,99% telah dijamin oleh LPS.

Kinerja tersebut, lanjut Jimmy, berada di atas target Undang-Undang LPS yang mensyaratkan cakupan minimal 90% dari total deposan. Angka itu juga melampaui rule of thumb dari International Association of Deposit Insurers (IADI) atau Asosiasi Internasional Penjamin Simpanan yang menetapkan cakupan minimal 80% deposan.

"Jadi penjamin yang diberi LPS sudah sangat baik, cakupannya nyaris 100%," ungkapnya.

Jimmy mengatakan untuk perbankan umum di Sumbar, dari total 10,32 juta rekening, sebanyak 98,78% telah dijamin oleh LPS. Dengan demikian, cakupan penjaminan pada BPR/BPRS di Sumbar lebih tinggi dibandingkan perbankan umum.

"Saya berharap kondisi BPR/BPRS ke depannya bisa terus membaik. Kami tidak ingin ada BPR/BPRS ada yang dicabut izin usahanya lagi ke depannya, karena kami sangat mendukung terus tumbuhnya perbankan ini," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan layak bayar pada bank yang dilikuidasi hingga bulan ketiga 2026. Pada periode ini, sebanyak 6 BPR/BPRS telah dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hingga kuartal I/2026, LPS telah menetapkan status simpanan sebesar Rp1.462,68 miliar untuk 34.498 rekening. Rincian penetapan status simpanan layak bayar (SLB) yakni 34.493 rekening atau setara 99,99% dari total rekening pada 6 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2026.

Kemudian, nominal simpanan layak bayar mencapai Rp1.462,67 miliar. Jumlah itu setara 99,99% dari total rekening pada 6 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2026.

“Atas penetapan status SLB tersebut, sampai dengan kuartal I/2026, LPS membayarkan klaim penjaminan simpanan senilai Rp299,09 miliar atas 33.707 rekening kepada nasabah pada 6 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2026,” tulis LPS dalam Laporan Kelembagaan LPS Kuartal I/2026 yang terbit di Harian Bisnis Indonesia, Senin (8/6/2026).

Lembaga itu menuturkan, pembayaran dilakukan dengan memperhitungkan batas maksimum penjaminan sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank.

Selain itu, LPS juga melakukan set-off terhadap kewajiban nasabah kepada bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.24/2004 tentang LPS, sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Hingga Maret 2026, LPS menangani sejumlah BPR/BPRS berstatus Bank Dalam Resolusi (BDR). Terdapat 6 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya oleh OJK pada periode tersebut.

Adapun LPS masih melaksanakan likuidasi atas 18 BPR/BPRS yang Cabut Izin Usaha (CIU) pada 2023 sampai dengan 2026. Selanjutnya sampai dengan akhir Maret 2026, terdapat 4 BPR/BPRS selesai dilikuidasi dengan rata-rata penyelesaian selama 20 bulan.

Simpanan Bank Umum Tumbuh

Sepanjang kuartal I/2026, LPS mencatat jumlah bank mencapai 1.577 bank. Rinciannya, 105 bank umum dan 1.472 BPR/BPRS. Merujuk data simpanan per Maret 2026, total simpanan di bank umum mencapai Rp10.250,32 triliun atau tumbuh 12,92% secara tahunan (year on year/YoY).

Pada periode yang sama, jumlah rekening simpanan di bank umum mencapai 661.582.240 rekening dengan pertumbuhan termoderasi 7,01% YoY.

Sementara itu, total simpanan di BPR/BPRS tercatat sebesar Rp180,46 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 15.599.310 rekening hingga posisi Maret 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penghimpunan dana masyarakat di perbankan masih menunjukkan pertumbuhan yang solid. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 11,39 persen secara tahunan pada April 2026.

"Pertumbuhan DPK tersebut diikuti peningkatan penyaluran kredit sebesar 9,98 persen secara tahunan. Kondisi itu mencerminkan fungsi intermediasi perbankan yang masih berjalan positif di tengah dinamika perekonomian," demikian dikutip dari keterangan resmi LPS, Jumat (29/5/2026).

LPS menilai kinerja intermediasi perbankan yang tetap kuat didukung oleh kondisi permodalan, profitabilitas, dan likuiditas perbankan yang masih terjaga. Pertumbuhan simpanan rupiah juga tercatat lebih tinggi dibandingkan simpanan dalam valuta asing.

Di tengah kondisi tersebut, LPS memastikan mayoritas dana masyarakat di perbankan masih berada dalam cakupan program penjaminan simpanan. Per April 2026, sebanyak 99,94 persen rekening nasabah bank umum dijamin penuh oleh LPS.

"Jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya hingga Rp 2 miliar mencapai 666,72 juta rekening," demikian dikutip dari keterangan resmi LPS.

Sementara itu, pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS), cakupan penjaminan mencapai 99,98 persen atau sekitar 15,58 juta rekening.

LPS menilai tingkat cakupan penjaminan tersebut masih terjaga dan berada jauh di atas amanat undang-undang yang mensyaratkan cakupan lebih dari 90 persen total rekening nasabah bank.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, LPS memutuskan mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan hingga 30 September 2026. Tingkat bunga penjaminan ditetapkan sebesar 3,5 persen untuk simpanan rupiah di bank umum, 6 persen untuk simpanan rupiah di BPR, dan 2 persen untuk simpanan valuta asing di bank umum.

Menurut LPS, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan perkembangan suku bunga pasar simpanan yang masih mengalami kenaikan terbatas, kondisi likuiditas perbankan yang memadai, serta tingkat persaingan antarbank yang tetap sehat.

LPS menambahkan, tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini dinilai masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas sistem perbankan.

LPS juga mengingatkan masyarakat agar memperhatikan tingkat bunga simpanan yang ditawarkan bank. Sebab, selain tercatat dalam pembukuan bank dan tidak terkait tindakan yang merugikan bank, simpanan yang dijamin LPS harus memperoleh bunga yang tidak melebihi tingkat bunga penjaminan yang berlaku.

Ke depan, LPS akan terus memantau perkembangan suku bunga pasar, pertumbuhan simpanan, serta tingkat cakupan penjaminan guna menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem perbankan nasional.

IDXChannel - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi memutuskan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) bagi simpanan masyarakat di perbankan. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) yang digelar pada Kamis (28/5/2026).

Melalui keputusan tersebut, besaran TBP dipatok tetap di level 3,50 persen untuk simpanan Rupiah di bank umum, 6,00 persen untuk simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR), serta 2,00 persen untuk simpanan valuta asing (valas) di bank umum. Struktur tarif penjaminan ini dinyatakan berlaku efektif mulai 1 Juni 2026 hingga 30 September 2026.

Keputusan itu sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan industri perbankan nasional di tengah dinamika pasar keuangan global.

“Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan perkembangan Suku Bunga Pasar (SBP) simpanan rupiah dan valuta asing yang masih menunjukkan kenaikan terbatas, kinerja intermediasi perbankan khususnya penghimpunan simpanan yang masih kuat, kondisi likuiditas perbankan yang masih memadai, serta tingkat persaingan antarbank yang tetap sehat,” tulis Dewan Komisioner LPS dalam keterangan resminya, Jumat (29/5/2026).

Kebijakan menahan TBP ini juga disokong oleh performa fungsi intermediasi perbankan domestik yang tetap solid. Data per April 2026 menunjukkan arus penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan mampu tumbuh agresif sebesar 11,39 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), di mana pertumbuhan DPK berbasis rupiah melaju lebih kencang daripada DPK valas.

Di lini pembiayaan, penyaluran kredit juga mencatatkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 9,98 persen (yoy).

Kinerja intermediasi yang kuat ini didukung oleh indikator permodalan, profitabilitas, serta kecukupan likuiditas yang mumpuni, sehingga sektor perbankan memiliki bantalan (buffer) yang tebal dalam memitigasi berbagai risiko pasar.

Di sisi lain, LPS memastikan bahwa cakupan proteksi terhadap dana nasabah di Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat aman dan berada jauh di atas mandat Undang-Undang yang mewajibkan perlindungan minimal 90 persen dari total rekening.

Berdasarkan data agregat per April 2026, jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin penuh hingga batas maksimal Rp2 miliar telah menembus 666,72 juta rekening atau mencakup 99,94 persen dari total rekening yang ada.

Sementara untuk kluster BPR/BPRS, cakupan penjaminan penuh mencapai 15,58 juta rekening atau merepresentasikan 99,98 persen dari total rekening.

Guna mengoptimalkan perlindungan konsumen, LPS kembali mengingatkan masyarakat luas mengenai formula syarat aman penjaminan yang dikenal dengan prinsip 3T. Aturan ini wajib dipenuhi agar dana simpanan berhak mendapatkan fasilitas ganti rugi jika sewaktu-waktu bank mengalami gagal bayar.

Kriteria 3T tersebut meliputi, tercatat secara resmi dalam pembukuan bank, tingkat bunga yang diterima nasabah tidak melebihi batas TBP yang ditetapkan LPS, dan tidak terlibat atau terkait dengan tindakan melanggar hukum yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Sejalan dengan prinsip tersebut, LPS meminta manajemen perbankan untuk secara aktif melakukan edukasi dan memasang pengumuman TBP terbaru secara berkala di seluruh jaringan kantor maupun platform digital resmi mereka. Langkah ini dinilai krusial agar masyarakat dapat bersikap cermat dan tidak tergiur oleh tawaran suku bunga simpanan tinggi yang berada di luar batas penjaminan legal negara.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan stabilitas sektor perbankan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, dengan tingkat perlindungan simpanan nasabah yang masih tinggi.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan cakupan penjaminan simpanan per Maret 2026 tetap berada di atas 90% dari total rekening nasabah, baik di bank umum maupun BPR dan BPRS.

“Cakupan jumlah rekening yang dijamin tetap berada di atas 90%, sehingga cukup aman,” ujar Anggito dalam konferensi pers KSSK, Kamis (7/5/2026).

LPS juga mencatat porsi simpanan di atas tingkat bunga penjaminan berada di kisaran 30% dan relatif stabil. Meski demikian, suku bunga simpanan perbankan menunjukkan tren penurunan secara bertahap.

Sejalan dengan itu, LPS bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus mendorong penyesuaian suku bunga simpanan agar selaras dengan tingkat bunga penjaminan (TBP), guna memperkuat transmisi penurunan suku bunga kredit dan fungsi intermediasi perbankan.

Dari sisi kinerja industri, LPS menilai perbankan masih solid dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 13,57% dan kredit 9,6% per Maret 2026, meskipun tetap dipengaruhi dinamika eksternal global.

Selain itu, pemerintah telah menerbitkan PP No. 11/2026 tentang penempatan dana pada bank sebagai instrumen early intervention dan bagian dari penguatan restrukturisasi perbankan.

LPS juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur teknologi informasi, khususnya pada bank dan lembaga jasa keuangan skala kecil, guna meningkatkan ketahanan terhadap risiko siber.

Di sisi lain, LPS terus mempercepat persiapan program resolusi perbankan, termasuk penyusunan kebijakan SDM dan integrasi data dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan, LPS mencatat masih terdapat sekitar 15 juta penduduk usia produktif yang belum memiliki rekening bank, turun sekitar 3 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

“LPS akan terus mendorong masyarakat memiliki akses layanan keuangan guna meningkatkan inklusi dan efektivitas program pemerintah,” ujar Anggito.

Total aset per 2025 Rp276 triliun (naik 13,6 persen yoy), kemudian kami membukukan surplus Rp31,3 triliun yang sekarang sedang proses audit

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa pihaknya mencatatkan surplus setelah pajak (unaudited) sebesar Rp31,3 triliun pada tahun 2025, meningkat 14,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Total aset per 2025 adalah Rp276 triliun (naik 13,6 persen yoy), kemudian kami membukukan surplus Rp31,3 triliun yang sekarang sedang dalam proses audit,” ujar Anggito Abimanyu dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.

Selain aset dan surplus, kinerja positif LPS juga terlihat dari konsistensi peningkatan cadangan penjaminan dalam 5 tahun terakhir.

Ia menuturkan nilai cadangan penjaminan tumbuh dari Rp188,3 triliun pada 2024 menjadi Rp213,4 triliun pada 2025, setara dengan 2,1 persen dari target fund. LPS diamanatkan untuk mencapai nilai cadangan penjaminan sebesar 2,5 persen dari target fund.

“Nanti kalau keadaan tetap berjalan seperti sekarang, kurang lebih 2028 kami sudah (bisa) mencapai target fund yang dimandatkan dalam undang-undang,” kata Anggito.

Ia mengatakan pertumbuhan kinerja tersebut juga mendukung peningkatan kontribusi LPS terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pihaknya membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp3,0 triliun pada tahun lalu, meningkat dari Rp2,6 triliun pada 2024.

LPS juga memberikan kontribusi lainnya terhadap keuangan negara berupa pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp51,4 triliun pada tahun lalu.

Terkait implementasi program penjaminan, Anggito menuturkan terdapat 1.594 bank yang terdaftar sebagai peserta program tersebut per Desember 2025.

Angka tersebut terdiri dari 105 bank umum dan 1.489 Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS), dengan jumlah rekening kelolaan mencapai 650 juta rekening.

Meskipun total rekening kelolaan cukup besar, pihaknya mencatat masih terdapat 49,7 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening.

Kelompok penduduk yang paling banyak tidak memiliki rekening adalah penduduk usia 5-14 tahun sebesar 33,6 juta orang, diikuti penduduk usia 15-69 tahun sebanyak 15,3 juta orang, dan penduduk usia 70-74 tahun sejumlah 799 ribu orang.

“Kami menaruh perhatian pada yang usia produktif yang seharusnya sudah memiliki rekening sendiri, nah itu ada 15,3 juta penduduk (usia produktif) yang belum memiliki rekening yang akan menjadi sasaran (sosialisasi) kami bersama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” ucap Anggito.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pembangunan Nagari, yang beralamat di Simpang Gudang Desa Balai Satu Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat.

Kepala OJK Sumbar Roni Nazra mengatakan pencabutan izin usaha BPR Pembangunan Nagari itu sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-28/D.03/2026 tanggal 31 Maret 2026.

“Pencabutan izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa sebelum adanya keputusan untuk mencabut izin usaha tersebut, pada tanggal 5 Maret 2025, OJK telah menetapkan PT BPR Pembangunan Nagari dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12%.

Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 2026, OJK menetapkan PT BPR Pembangunan Nagari dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR), dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Pembangunan Nagari, untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

“Setelah kami memberikan pertimbangan untuk penyehatan, ternyata pengurus dan pemegang saham BPR Pembangunan Nagari tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR dimaksud,” jelasnya.

Roni menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Nomor 46/ADK3/2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi, LPS menetapkan cara penanganan BDR PT BPR Pembangunan Nagari dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, lanjut Roni, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK tersebut di atas melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari.

Menurutnya, dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

"OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Pembangunan Nagari agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara resmi memperkuat sinergi dengan sektor akademisi melalui kolaborasi riset strategis bersama sejumlah perguruan tinggi nasional. Langkah ini diambil sebagai upaya LPS dalam merumuskan arah kebijakan penyelenggaraan program penjaminan simpanan dan polis asuransi berbasis pendekatan akademik sistematis serta metodologi ilmiah yang kuat.
Melalui penandatanganan dokumen riset bersama yang dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat (26/02/2026) pekan lalu, LPS menegaskan pentingnya data empiris dalam menghadapi dinamika sektor keuangan yang kian kompleks. Kolaborasi ini melibatkan institusi pendidikan ternama, di antaranya UGM dan Universitas Sebelas Maret (UNS), guna memberikan analisis yang lebih kuat serta presisi terhadap kebijakan publik di masa depan.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyatakan bahwa sebagai lembaga penyelenggara program penjaminan dan resolusi, LPS memerlukan landasan kebijakan yang mendalam. Hal ini krusial agar lembaga dapat memahami dinamika lapangan secara akurat, terutama dalam memitigasi risiko di sektor perbankan dan asuransi secara menyeluruh.
“Saat ini LPS sedang memperkuat fungsi riset dan surveilans kami dengan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi. Harapan kami, kerja sama ini menjadi langkah yang strategis untuk dapat mengintegrasikan kebijakan dan menghasilkan temuan empiris dan insight yang relevan, presisi, serta dapat ditindaklanjuti. Sehingga kebijakan ke depannya menjadi lebih akurat,” ujar Anggito.
Integrasi antara dunia pendidikan dan otoritas keuangan ini diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran dokumen administratif semata. LPS berkomitmen untuk mewujudkan program yang konkret dan terukur, sehingga setiap kebijakan yang diambil memiliki akuntabilitas akademik yang tinggi serta mampu merespons kebutuhan industri keuangan yang terus berkembang.
Selain fokus pada aspek riset kebijakan, kolaborasi ini juga mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program Beasiswa Utama LPS 2026. Pada tahun ketiga penyelenggaraannya, program ini menyasar 173 mahasiswa berprestasi dari 14 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dengan memberikan dukungan finansial serta pelatihan kapasitas kepemimpinan.
Anggito menekankan bahwa investasi pada generasi muda adalah kunci bagi stabilitas ekonomi jangka panjang. Menurutnya, literasi ekonomi dan keuangan yang kuat harus ditanamkan sejak dini agar para calon pemimpin bangsa memiliki integritas dan kompetensi saat menduduki posisi strategis di masa mendatang.
“Program ini merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan memiliki literasi ekonomi serta keuangan yang kuat,” tutur Anggito.
Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama UGM Danang Sri Hadmoko memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif LPS tersebut. Danang menilai perhatian besar terhadap perguruan tinggi akan berdampak positif pada lahirnya kebijakan yang adaptif dan lahirnya SDM yang siap pakai di industri keuangan nasional.
“Kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada LPS yang selalu memberikan dukungan dan perhatian kepada kami, dengan tujuan yang sama, pastinya, yaitu untuk mendukung kemajuan bangsa ini terutama di bidang pendidikan. Oleh karena itu, bagi perguruan tinggi dan mahasiswa yang mendapatkan program-program dari LPS, dapat memanfaatkan semaksimal mungkin,” ungkap Danang.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap infrastruktur pendidikan, LPS melalui program LPS Peduli Bakti Bagi Negeri juga memberikan bantuan 60 unit komputer kepada Sekolah Vokasi UGM. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat akses informasi dan jurnal ilmiah bagi mahasiswa, guna mendukung proses pembelajaran yang lebih modern, kompetitif, dan relevan dengan kebutuhan industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) sebagai bank pembayar klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank yang telah dicabut izin usahanya.

Penunjukan ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses pencairan dana bagi nasabah yang telah masuk daftar pembayaran tahap pertama.

Dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026), Sekretaris LPS Jimmy Ardianto menyampaikan, saat ini LPS tengah fokus menangani BPR Prima Master Bank yang dicabut izin usahanya oleh otoritas sejak 27 Januari 2026.

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi bank.

“Sesuai dengan tugas dan wewenang menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2024 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, saat ini LPS tengah fokus pada dua hal, yaitu melakukan proses likuidasi atas bank yang dicabut izin usahanya dan membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah,” ujar Jimmy dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).

Pembayaran tahap pertama 88 persen rekening

LPS telah mengumumkan pembayaran klaimpenjaminan simpanan tahap pertama pada 2 Februari 2026.

Pada tahap ini, sebanyak 88 persen rekening simpanan dari total 3.587 rekening di BPR Prima Master Bank telah ditetapkan untuk dibayarkan.

Daftar nasabah yang masuk dalam pembayaran tahap pertama dapat dilihat di kantor BPR Prima Master Bank maupun melalui situs resmi LPS.

Nasabah yang telah tercantum dalam daftar tersebut dapat memproses pencairan klaim simpanannya melalui BNI sebagai bank pembayar yang ditunjuk LPS.

Dalam proses pencairan, nasabah diminta menyerahkan bukti kepemilikan rekening, seperti buku tabungan atau bilyet.

UNSPLASH/TOWFIQU BARBHUIYA Ilustrasi tabungan. Kehilangan pekerjaan bisa datang tiba-tiba. Agar keuangan tetap aman, dana darurat jadi penyelamat utama. Simak lima cara sederhana membangunnya sejak sekarang.

Untuk nasabah perorangan, identitas diri yang perlu diserahkan berupa KTP, SIM, atau paspor. Sementara itu, bagi nasabah lembaga atau perusahaan, diperlukan dokumen susunan pengurus sesuai legalitas dan anggaran dasar yang berlaku.

Adapun nasabah yang belum ditetapkan dalam pembayaran tahap pertama diminta menunggu pengumuman pembayaran tahap berikutnya.

Sesuai ketentuan Undang-Undang, LPS memiliki batas waktu hingga 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha bank untuk menyelesaikan proses verifikasi data simpanan nasabah.

Debitur tetap bayar cicilan ke Tim Likuidasi

Di tengah proses likuidasi, LPS juga mengingatkan bahwa debitur atau nasabah peminjam dana BPR Prima Master Bank tetap dapat melakukan pembayaran cicilan maupun pelunasan pinjaman.

Pembayaran tersebut dilakukan dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS di kantor BPR. Hal ini ditegaskan agar kewajiban debitur tetap berjalan sesuai ketentuan meski bank telah dicabut izin usahanya.

LPS turut mengimbau seluruh nasabah agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat membantu proses pencairan simpanan dengan meminta imbalan atau biaya tertentu.

“Nasabah dan pihak-pihak terkait juga diminta untuk mendukung proses likuidasi dan pembayaran klaim simpanan ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ungkap Jimmy.

Dana klaim dari LPS, bukan dari simpanan nasabah

Dalam pernyataannya, LPS juga menegaskan bahwa pembayaran klaim penjaminan simpanan dilakukan menggunakan dana LPS sesuai ketentuan perundang-undangan, bukan berasal dari simpanan nasabah BPR Prima Master Bank.

“LPS akan membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah menggunakan dana LPS sesuai ketentuan perundang-undangan, bukan dari simpanan nasabah BPR Prima Master Bank,” tegas Jimmy.

SHUTTERSTOCK/CREATIVE LAB Ilustrasi bank. Bank menyiapkan diri menghadapi lonjakan konsumsi akhir tahun dan menjaga kredit tetap tumbuh.

Saat ini, LPS memfokuskan diri pada proses pembayaran klaim penjaminan sesuai batas penjaminan yang berlaku, yakni Rp 2 miliar per nasabah per bank.

Setelah pengumuman tahap pertama, LPS tengah melakukan verifikasi untuk pembayaran klaim penjaminan tahap berikutnya.

Selain itu, LPS juga melaksanakan proses likuidasi bank untuk memberikan hasil terbaik dan digunakan dalam pembayaran kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang LPS.

“Pekerjaan LPS dalam menangani bank ini dilakukan sesuai dan dilindungi oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku saat ini sehingga LPS berharap tidak ada pihak yang melakukan tindakan mengganggu atau menghalangi kerja dari LPS,” terang Jimmy.

Dengan penunjukan BNI sebagai bank pembayar, LPS menegaskan komitmennya untuk mengutamakan layanan kepada nasabah BPR Prima Master Bank dalam proses pembayaran klaim penjaminan, sembari tetap menjalankan tahapan likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku.