Bisnis.com, JAKARTA — Tren penutupan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) diperkirakan tidak akan berlanjut tahun ini seiring prospek ekonomi nasional yang masih tumbuh agresif.

Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menyampaikan saat ini ekonomi Indonesia masih cukup baik, apalagi pemerintah juga memiliki concern terkait dengan peningkatan performa UMKM.

“Seharusnya ya untuk penutupan BPR trennya tidak terjadi lah pada tahun ini dan tidak memengaruhi perkembangan mikro gitu,” kata Myrdal kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Di sisi lain, Myrdal menyebut penutupan BPR yang disebabkan oleh turunnya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) merupakan hal yang lumrah terjadi, mengingat saat ini aktivitas ekonomi nasional mendapat tekanan, utamanya dari kondisi global.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup tujuh BPR sepanjang 2026. Hingga April 2026, otoritas menutup 7 BPR, yakni BPR Suliki Gunung Mas, BPR Prima Master Bank, BPR Bank Cirebon, BPR Kamadana, BPR Koperindo Jaya, BPR Pembangunan Nagari, dan BPR Sungai Rumbai.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, BPR/BPRS yang dicabut izinnya oleh OJK ini mengalami permasalahan sebagai akibat dari penerapan prinsip tata kelola yang tidak memadai dan/atau terdapat penyimpangan ketentuan perbankan (fraud).

Dian mengatakan, langkah tersebut ditempuh OJK dalam upaya untuk terus menjaga dan memperkuat industri BPR/BPRS yang sehat dan resilien serta melindungi kepentingan konsumen.

OJK mencatat per Februari 2026, hampir seluruh BPR/BPRS memiliki rasio KPMM di atas threshold sesuai ketentuan yaitu 12

“Hal ini menunjukkan bahwa permodalan BPR/BPRS secara umum masih terjaga dengan baik,” kata Dian kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Terhadap BPR/BPRS yang memiliki rasio KPMM di bawah ketentuan, Dian memastikan bahwa OJK senantiasa melakukan pengawasan secara aktif dan responsif terhadap realisasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka penyehatan dan perlindungan nasabah.

“Pada umumnya, penerapan tata kelola yang kurang memadai merupakan faktor yang menyebabkan kinerja BPR/BPRS menjadi tidak optimal sehingga dapat mempengaruhi turunnya KPMM,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sungai Rumbai yang berlokasi di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, usai pengurus dan pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi bank tersebut.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-30/D.03/2026 tanggal 7 April 2026.

“Pencabutan izin usaha PT BPR Sungai Rumbai merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, OJK pada 6 Maret 2025 telah menetapkan BPR Sungai Rumbai dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.

Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2026, OJK menetapkan BPR Sungai Rumbai dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus dan pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Namun demikian, pengurus dan pemegang saham PT BPR Sungai Rumbai tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR dimaksud.

Kemudian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan cara penanganan BDR PT BPR Sungai Rumbai dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Sungai Rumbai.

Hal ini berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 52/ADK3/2026 tanggal 26 Maret 2026 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT Bank Perekonomian Rakyat Sungai Rumbai.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK 28/2023 melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Sungai Rumbai.

Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sungai Rumbai agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutup Roni.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Pembangunan Nagari dengan melakukan persiapan verifikasi data nasabah, menyusul pencabutan izin usaha (CIU) yang diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa (31/3).

Pencabutan usaha bank yang berlokasi di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-28/D.03/2026 tanggal 31 Maret 2026.

"Rangkaian proses pembayaran dilakukan dengan mematuhi ketentuan yang berlaku dan tetap memprioritaskan kemudahan bagi nasabah BPR Pembangunan Nagari," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Group Kesekretariatan Lembaga LPS Nur Budiantoro dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

LPS menyampaikan, rangkaian proses pembayaran akan diselenggarakan dengan memprioritaskan kepentingan nasabah simpanan dan ketaatan prosedur pada ketentuan yang berlaku.

Proses pembayaran tersebut dimulai dengan melakukan verifikasi kebenaran data nasabah BPR Pembangunan Nagari. Verifikasi ini diperlukan untuk menentukan status simpanan nasabah telah sesuai dengan syarat “3T” LPS.

Adapun syarat “3T” simpanan yang dijamin oleh LPS antara lain adalah tercatat pada pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS; dan tidak diindikasikan dan/atau terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bank.

Setelah proses verifikasi data tersebut dilakukan, LPS akan segera mengumumkan daftar nasabah yang status simpanannya telah ditetapkan di lokasi Kantor Pusat BPR Pembangunan Nagari.

Nasabah juga dapat melihat pengumuman pembayaran dengan lebih mudah melalui tautan (link) website https://apps.lps.go.id/statussimpanan. Pada halaman tersebut, nasabah cukup mengisi nama bank yaitu PT BPR Pembangunan Nagari dan nomor rekening.

Nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi BPR Pembangunan Nagari dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 021-154.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Koperindo pada tahap pertama dengan menempatkan dana sebesar Rp14,19 miliar di bank pembayar.

Dana tersebut kemudian akan diberikan kepada 166 nasabah yang simpanannya telah dinyatakan layak bayar pada pembayaran tahap I ini.

"Hal ini sebagai bentuk penguatan kepercayaan nasabah kepada sistem perbankan, LPS memprioritaskan kecepatan dan kemudahan proses klaim nasabah simpanan," kata Pgs Plt Direktur Group Kesekretariatan Lembaga LPS Nur Budiantoro, dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Proses pembayaran klaim simpanan nasabah ini dimulai tepat empat hari setelah pencabutan izin usaha BPR Koperindo pada 9 Maret 2026 oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK).

Sebelum proses pembayaran dimulai, LPS lebih dahulu melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan status simpanan nasabah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Proses rekonsiliasi dan verifikasi ini akan diselesaikan oleh LPS paling lama 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha BPR Koperindo atau sampai 29 Juli 2026.

LPS telah mengumumkan nama-nama nasabah yang simpanannya dinyatakan layak bayar pada papan pengumuman di Kantor BPR Koperindo.

Nasabah juga dapat mulai melakukan pengecekan status simpanannya secara mandiri melalui website lps.go.id lalu klik menu aplikasi LPS.

Selanjutnya, nasabah cukup memilih nama bank yang dilikuidasi lalu mengisi nomor rekening pada sub menu status simpanan di dalam menu simpanan.

Apabila berdasarkan hasil pengecekan tersebut status simpanan nasabah dinyatakan sebagai simpanan yang layak bayar, maka nasabah dapat melakukan klaim di bank pembayar yang ditunjuk LPS yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jakarta Roxy yang berlokasi di Pusat Niaga Roxy Mas Blok B1, Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 1-2, RW. 8, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat.

Nasabah cukup membawa dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan dan mengambil nomor antrian.

Pihak bank pembayar akan membantu nasabah selama rangkaian proses klaim pembayaran berlangsung. Adapun daftar dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan dapat dilihat pada halaman www.lps.go.id/faq.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Koperindo Jaya di Petojo Utara, Jakarta Pusat, setelah pengurus dan pemegang sahamnya tidak dapat melakukan penyehatan BPR tersebut.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-22/D.03/2026 tanggal 9 Maret 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Koperindo Jaya.

Kepala OJK Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Edwin Nurhadi, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, menyampaikan pencabutan izin usaha BPR Koperindo Jaya merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Pada 22 Januari 2025, OJK telah menetapkan BPR Koperindo Jaya sebagai bank dengan status pengawasan BPR dalam penyehatan (BDP) berdasarkan pertimbangan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 35,49 persen) dan tingkat kesehatan (TKS) memiliki predikat "Tidak Sehat".

Selanjutnya, pada 21 Januari 2026, OJK menetapkan BPR Koperindo Jaya sebagai bank dengan status pengawasan BPR dalam resolusi (BDR) berdasarkan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus BPR dan pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan permodalan.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Namun demikian, pengurus dan pemegang saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

Kemudian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan cara penanganan bank dalam resolusi BPR Koperindo Jaya dengan melakukan likuidasi bank dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut.

Hal ini berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 20/ADK3/2026 tanggal 3 Maret 2026 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Koperindo Jaya.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, maka berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, OJK melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Koperindo Jaya.

Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK pun mengimbau kepada nasabah PT BPR Koperindo Jaya agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah dihimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS...,

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Koperindo yang berlokasi di Petojo Utara, Jakarta Pusat.

Adapun izin BPR Koperindo dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak 9 Maret 2026.

Pgs. Direktur Group Kesekretariatan Lembaga LPS Jimmy Ardianto dalam keterangannya di Jakarta, Senin mengimbau, agar nasabah BPR Koperindo tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank.

Selain itu, nasabah juga diminta untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Koperindo, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LPS juga akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja, atau sampai dengan 29 Juli 2026.

Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Koperindo bersumber dari dana LPS.

Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Koperindo atau melalui website LPS pada halaman www.lps.go.id setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut.

Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Koperindo dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Penting diketahui oleh nasabah bahwasanya masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah dihimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank,” kata Jimmy.

Apabila nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi BPR Koperindo, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 021-154.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedikitnya telah mencabut izin usaha empat Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sepanjang 2026. Langkah ini semakin menambah panjang daftar BPR tutup dan bangkrut.

Kebijakan ini sejatinya sebagai upaya otoritas dalam menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus memperkuat industri perbankan, serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Hingga Februari 2026, OJK tercatat telah menutup empat BPR, yakni BPR Suliki Gunung Mas, BPR Prima Master Bank, BPR Bank Cirebon, dan BPR Kamadana Bali.

Mengawali 2026, OJK resmi mencabut izin usaha BPR Suliki Gunung Mas berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-1/D.03/2026 tanggal 7 Januari 2026.

Pencabutan izin dilakukan lantaran BPR Suliki Gunung Mas gagal memenuhi rasio modal minimum. Untuk diketahui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR Suliki Gunung Mas kala itu kurang dari 12%.

“Mencabut izin PT BPR Suliki Gunung Mas yang beralamat di Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,” tulis OJK dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/2/2026).

Masih di bulan yang sama, OJK memutuskan mencabut izin BPR Prima Master Bank. Pencabutan izin BPR Prima Master Bank lantaran statusnya tidak sehat dan pengurus serta pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan BPR tersebut.

Adapun pencabutan izin usaha dilakukan sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK NOMOR KEP-9/D.03/2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank.

Kemudian pada 9 Februari 2026, OJK kembali melakukan pencabutan izin usaha salah satu bank, yakni BPR Bank Cirebon. Pencabutan izin ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Dalam catatan Bisnis, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menyampaikan bahwa sejak tahap awal pengawasan, otoritas menemukan permasalahan serius pada aspek tata kelola dan integritas pengelolaan bank.

Permasalahan tersebut meliputi praktik yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko tidak memadai, serta tingkat kepatuhan rendah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan dan keberlangsungan usaha bank,” kata Agus di Kota Cirebon, Selasa (10/2/2026).

Terbaru, OJK pada 18 Februari 2026 mencabut izin BPR Kamadana, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana.

Pencabutan izin dilakukan lantaran OJK mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas dan tata kelola BPR Kamadana, mencakup fraud, tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian, asas-asas pemberian kredit yang sehat, serta penyimpangan terhadap ketentuan perbankan.

Permasalahan tersebut dinilai memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha BPR Kamadana.

Kendati OJK telah memberikan waktu bagi manajemen untuk melaksanakan rencana tindak penyehatan agar dapat kembali beroperasi secara normal dan sehat, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai, yang berujung pada penutupan izin usaha.

Berikut Daftar Bank Bangkrut sepanjang 2026:

1. BPR Suliki Gunung Mas
   
2. BPR Prima Master Bank
   
3. BPR Bank Cirebon
   
4. BPR Kamadana

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencabut izin usaha tiga bank perekonomian rakyat (BPR) pada awal 2026 menambah panjang daftar BPR tutup dan bangkrut.

Pencabutan izin dilakukan OJK sebagai bagian dari tindak pengawasan sekaligus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Hingga bulan kedua 2026, OJK tercatat telah menutup tiga BPR, yakni BPR Suliki Gunung Mas, BPR Prima Master Bank, dan BPR Bank Cirebon.

Dalam catatan Bisnis, otoritas mencabut izin usaha PT BPR Suliki Gunung Mas berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-1/D.03/2026 tanggal 7 Januari 2026.

“Mencabut izin PT BPR Suliki Gunung Mas yang beralamat di Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,” tulis OJK dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/2/2026).

Kemudian untuk BPR Prima Master, sebelum memutuskan untuk mencabut izin usaha bak tersebut, OJK pada 20 Desember 2024 menetapkan BPR ini sebagai Bank dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP).

OJK menyebut, BPR Prima Master memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12% serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat. Kondisi inilah yang kemudian mendorong OJK untuk menetapkan BPR Prima Master dalam status pengawasan BDP.

Lalu pada 19 Desember 2025, OJK menetapkan BPR Prima Master sebagai bank dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR). Alasannya, karena OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Prima Master Bank untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 28/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

“Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Prima Master Bank tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” ungkap OJK.

Kemudian berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor S-SR.2/ADK3/2026 tanggal 21 Januari 2026 Perihal Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Prima Master Bank, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Prima Master Bank. Atas hal tersebut, LPS lantas meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Prima Master Bank.

Masih di bulan yang sama, OJK mencabut izin PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank. Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-9/D.03/2026 tanggal 27 Januari 2026, otoritas resmi mencabut izin BPR yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.

Kemudian pada 9 Februari 2026, OJK mencabut izin BPR Bank Cirebon yang berlokasi di Cirebon, Jawa Barat. Menyusul langkah tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Bank Cirebon.

Berikut Daftar Bank Bangkrut Sepanjang 2024—2026:

Bank Tutup Tahun 2024

1. BPR Wijaya Kusuma
2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
3. BPR Usaha Madani Karya Mulia
4. BPR Pasar Bhakti Sidoarjo
5. BPR Purworejo
6. BPR EDC Cash
7. BPR Aceh Utara
8. BPR Sembilan Mutiara
9. BPR Bali Artha Anugrah
10. BPRS Saka Dana Mulia
11. BPR Dananta
12. BPR Bank Jepara Artha
13. BPR Lubuk Raya Mandiri
14. BPR Sumber Artha Waru Agung
15. BPR Nature Primadana Capital
16. BPRS Kota Juang (Perseroda)
17. BPR Duta Niaga
18. BPR Pakan Rabaa
19. BPR Kencana
20. BPR Arfak Indonesia

Bank Tutup Tahun 2025

21. BPRS Gebu Prima
22. BPR Dwicahaya Nusaperkasa
23. BPR Disky Surya Jaya
24. BPRS Gayo Perseroda
25. BPR Nagajayaraya Sentrasentosa
26. BPR Artha Kramat
27. BPR Bumi Pendawa Raharja

Bank Tutup Tahun 2026

28. BPR Suliki Gunung Mas
29. BPR Prima Master Bank
30. BPR Bank Cirebon