IDXChannel– Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings menetapkan peringkat kredit jangka panjang BBB dan jangka pendek A-2 kepada PT Danantara Investment Management (DIM).

Sementara Outlook atau prospek peringkat ditetapkan stabil, setara peringkat Kredit Pemerintah Indonesia.

Dalam laporan yang diterbitkan pada 3 Juni 2026, S&P menyamakan peringkat DIM dengan peringkat kredit Indonesia, yakni BBB/Stable/A-2, karena menilai terdapat kemungkinan yang hampir pasti pemerintah akan memberikan dukungan luar biasa kepada perusahaan apabila dibutuhkan.

"Kami percaya bahwa PT. Danantara Investment Management (DIM) memainkan peran penting dalam prioritas pembangunan Indonesia, termasuk meningkatkan nilai jangka panjang aset pemerintah dan mendukung investasi pemerintah dalam proyek-proyek strategis," kata S&P Global Ratings mengutip laman resminya, Rabu (3/6/2026).

Menurut lembaga pemeringkat tersebut, hubungan antara Danantara dan pemerintah dinilai sangat erat. Selain karena pemerintah merupakan pemilik penuh BPI Danantara, pemerintah juga memiliki pengawasan langsung terhadap rencana kerja dan anggaran lembaga tersebut melalui DPR serta Dewan Pengawas yang beranggotakan sejumlah menteri koordinator, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara.

S&P juga menegaskan tidak memberikan penilaian profil kredit mandiri (stand-alone credit profile) kepada DIM karena faktor utama yang mendasari peringkat tersebut adalah ekspektasi kuat terhadap dukungan pemerintah.

"Karena dukungan pemerintah menjadi faktor utama, kami menyamakan peringkat DIM dengan peringkat kredit negara Indonesia," ujar S&P.

Lembaga pemeringkat itu menilai Danantara memegang peranan penting dalam mengelola aset negara melalui investasi yang bertujuan meningkatkan nilai jangka panjang dan mendukung agenda pembangunan pemerintah. Sebagai kendaraan investasi utama BPI Danantara, DIM bertugas mengalokasikan dana ke berbagai sektor strategis yang menjadi prioritas nasional.

S&P memperkirakan sumber pendanaan utama Danantara dalam beberapa tahun ke depan berasal dari dividen tahunan BUMN yang disalurkan melalui BPI Danantara. Nilai dividen tersebut diperkirakan mencapai sekitar USD5 miliar hingga USD6 miliar per tahun.

Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai investasi, termasuk proyek strategis yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski sebagian investasi diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah, S&P menilai proyek-proyek yang didanai Danantara tetap harus memenuhi standar imbal hasil tertentu.

Sebagai contoh, S&P menyoroti investasi Danantara pada proyek pembangkit listrik berbasis pengolahan sampah atau waste-to-energy yang mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang pengelolaan sampah terpadu. Namun demikian, lembaga tersebut tidak memperkirakan mayoritas investasi Danantara akan sepenuhnya ditentukan oleh arahan kebijakan pemerintah.

S&P juga menilai pemerintah memiliki kemampuan untuk memantau kondisi keuangan Danantara secara berkala sehingga dapat mendeteksi potensi permasalahan lebih awal dan memberikan dukungan yang diperlukan.

Ke depan, prospek peringkat Danantara akan mengikuti perkembangan peringkat kredit Indonesia. S&P menyatakan bakal turunkan peringkat DIM apabila dukungan pemerintah terhadap Danantara melemah.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membawa kabar baik usai pertemuannya dengan lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings di Amerika Serikat (AS).

Dalam pertemuan tersebut, S&P memberikan sinyal kuat bahwa peringkat utang (sovereign credit rating) Indonesia akan tetap bertahan di level BBB dengan outlook stabil untuk dua tahun ke depan.

Purbaya menceritakan pihak S&P langsung memberikan inti penilaian mereka di awal diskusi, yang sempat membuatnya terkejut sekaligus lega di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Dia ngomong intinya dulu. Habis itu ngomong yang lain-lain. Intinya apa dia bilang? Rating kamu tidak berubah. BBB. Outlook stabil. Wah, saya bilang terima kasih. Dia bilang, 'kamu kelihatannya kaget. Kamu mengharapkan turun ya?' Gitu dia bilang," ujar Purbaya ke awak media di Kemenkeu, Selasa (21/4/2026).

Purbaya menegaskan sinyal dari S&P memberikan kepastian bagi pasar keuangan Indonesia. Dengan peringkat triple B yang terjaga, surat utang negara tetap berada dalam kategori layak investasi (investment grade).

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, Purbaya menangkap komitmen S&P untuk tidak mengubah peringkat Indonesia dalam waktu dekat, meski pengawasan rutin tetap akan dilakukan.

"Itu artinya selama dua tahun ke depan, rating peringkat kamu nggak akan berubah. Kalau saya baca sinyal dia, dia bilang gitu. Artinya, dua tahun ke depan nggak akan berubah peringkat yang mungkin bisa negatif tapi nggak akan berubah. Peringkat triple B-nya. Artinya masih investment grade," ujar dia.

Purbaya menuturkan pertemuan tersebut berlangsung cukup cair. Dia pun mengaku terbantu oleh rutinitasnya menjawab pertanyaan awak media sehingga sangat siap ketika S&P melontarkan pertanyaan teknis yang sama mengenai defisit anggaran dan pengelolaan fiskal.

Keyakinan S&P terhadap Indonesia, kata Purbaya, semakin menguat karena cara penyampaian pemerintah yang dinilai lugas dan meyakinkan. Pihak S&P bahkan mengundangnya untuk menghadiri acara resmi mereka yang akan digelar di Jakarta pada Mei mendatang.

"Mereka mengundang saya untuk menghadiri acara yang akan S&P di bulan Mei. Tahun ini ya. Saya tanya, acara di mana? Di Jakarta. Yaudah saya datang. Jadi hubungan kita dengan S&P baik. Dan mereka juga terbuka. Apa yang harus kita perhatikan, segala macam," kata Purbaya.

Meski mendapatkan penilaian positif, Purbaya tidak ingin bersantai. Dia menjadikan catatan-catatan dari S&P sebagai acuan untuk membenahi program-program internal kementerian, terutama mengenai rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara.

Salah satu fokus utama yang akan dikejar pemerintah adalah optimalisasi penerimaan pajak untuk memperkuat struktur fiskal nasional.

"Tetap, mereka akan melihat kita on regular basis kan. Kalau untuk saya sih bagus aja. Kenapa? Sekalian juga saya bisa beresin program-program yang macet-macet, kita jalanin sesuai dengan concern dari S&P ya. Salah satu concern-nya yang sering Anda tanya kan, rasio pembayaran utang ke income-nya. Kan saya akan betulin pajaknya," kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap hasil pertemuan dengan lembaga pemeringkat S&P di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Selasa (14/4/2026). Kendati outlook kredit Indonesia dipertahankan stabil, lembaga itu mengingatkan otoritas fiskal soal rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara.

Untuk diketahui, rasio utang terhadap penerimaan dikenal sebagai debt to service ratio (DSR). Ini membandingkan rasio utang pemerintah dan bunganya terhadap penerimaan negara yang dihasilkan dalam neraca APBN.

Purbaya menyebut telah menyampaikan berbagai kebijakan fiskal maupun realisasinya pada 2025 dan 2026 secara sementara kepada S&P. Dia mengeklaim lembaga pemeringkat itu merespons positif terhadap kondisi fiskal Indonesia, dan tercermin pada outlook stabil yang dipertahankan dan rating pada BBB.

"Saya kan meeting-nya [dengan S&P] Selasa. Jadi, sepertinya mereka sudah melakukan asesmen ulang, dan di hari Selasa saya meeting sama mereka, mereka memberikan konfirmasi bahwa memang outlook kita tidak berubah, masih stable dengan rating BBB. Artinya dari situ kita bukan dalam posisi yang lemah dari sisi fiskal," ujarnya di sela-sela kunjungan kerja di Washington DC, Rabu (15/4/2026) waktu setempat.

Sebagai informasi, rating BBB untuk obligasi pemerintah mengindikasikan bahwa surat utang itu masih dalam status layak investasi (investment-grade) dengan risiko level moderat. Kendati dipandang stabil, BBB dinilai sensitif terhadap penurunan ekonomi sehingga lebih berisiko dibandingkan dengan obligasi berperingkat AAA/AA.

Purbaya mengaku tidak ada masukan khusus dari S&P. Namun demikian, lembaga itu memberi perhatian cukup dalam soal rasio utang pemerintah terhadap penerimaan pajak maupun bukan pajak.

Sebagaimana diketahui, pemerintah setiap tahunnya menerbitkan utang untuk menutup defisit antara belanja dan penerimaan APBN. Setiap tahunnya juga pemerintah harus membayar bunga utang jatuh tempo sehingga menjadi belanja wajib yang perlu didukung oleh penerimaan negara.

"Mereka memberi, bukan warning ya, mendiskusikan lebih dalam, bahwa rating, pembayaran bunga dibanding income-nya di atas 15%. Saya bilang itu kami akan monitoring terus, dan kami pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap dijaga tidak memburuk dari sisi pembayaran utang tadi," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Purbaya menilai perkembangan DSR Indonesia ke depan bisa dikendalikan. Sebagai contoh, dia menilai kinerja penerimaan pajak belakangan sudah membaik.

Usai tumbuh 30% (year on year/YoY) pada Januari dan Februari 2026, dia turut menyampaikan bahwa penerimaan pajak masih tumbuh hingga 20% (YoY) pada Maret lalu. Dia menyebut kementeriannya pun telah melakukan berbagai perombakan di Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai supaya adanya peningkatan kinerja.

"Ada concern sedikit tentang rasio pembayaran utang terhadap pendapatan kita, pajak kita. Tetapi saya yakinkan ke mereka bahwa itu bisa dikendalikan ke depan, dan belum pada level yang berbahaya sekali" ujarnya.

Secara umum, terang Purbaya, S&P menggali cukup detail soal kondisi fiskal Indonesia termasuk defisit 2025 dan proyeksi 2026. Purbaya menyampaikan bahwa defisit fiskal tahun lalu versi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ternyata 2,8% terhadap PDB atau lebih rendah dari estimasi sementara yakni 2,92% terhadap PDB.

Untuk tahun ini, sampai dengan Maret 2026 APBN sudah membukukan defisit hingga Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Kendati defisit sudah hampir sepertiga dari batas maksimal, Purbaya menyebut pemerintah berkomitmen untuk menjaga batas tersebut.

"Utamanya mereka ingin melihat apakah kami konsisten menjaga defisit di bawah 3% PDB. Kami bilang kami konsisten dengan kebijakan itu, Presiden sudah memberikan arahan bahwa defisit harus dijaga di bawah 3% terhadap PDB. Jadi komitmen kami amat kuat," tuturnya.

Menkeu yang pernah malang melintang di berbagai kementerian/lembaga itu mengaku senang atas keputusan S&P mempertahankan outlook stabil dan rating kredit BBB untuk Indonesia.

S&P juga disebut melihat prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik sejak kuartal IV/2025 lalu.

"Dan indikator awal sekarang sepertinya mereka juga melihat semua aktivitas ekonomi sudah membaik. Itu mungkin alasan mereka memberi konfirmasi ke saya kemarin bahwa outlook peringkat kami tetap stabil," tuturnya.

Adapun S&P direncanakan bakal ke Indonesia untuk berdiskusi lagi dengan pemerintah pada Juni 2026 terkait dengan kondisi perekonomian maupun kondisi fiskal.

Keputusan S&P untuk mempertahankan outlook stabil ini berbeda dengan lembaga pemeringkat lainnya seperti Fitch dan Moody's yang telah menurunkan outlook rating kredit Indonesia ke negatif. Hal ini kendati keduanya masih memertahankan rating di masing-masing BBB dan Baa2 (investment grade).

Pertemuan Purbaya dengan S&P dilakukan di sela-sela acara IMF and World Bank Group Spring Meeting di Washington DC, AS. Pada kunjungan perdananya sebagai Menkeu ke luar negeri, Purbaya turut bertemu dengan IMF, World Bank, serta 18 investor global seperti Goldman Sachs hingga Fidelity.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) akan mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB (investment grade) dengan outlook stabil.

Purbaya mengaku bahwa konfirmasi peringkat tersebut disampaikan langsung ketika bertemu jajaran S&P di Washington DC, Amerika Serikat pada Selasa (14/4/2026) waktu setempat. Dalam pertemuan itu, sambungnya, S&P menanyakan kebijakan pemerintah dalam menjaga kesehatan postur anggaran.

"S&P menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita, termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu. Fokus utama mereka adalah memastikan apakah kita konsisten menjaga defisit di bawah 3% dari PDB," ujar Purbaya dalam video keterangannya yang dibagikan kepada awak media, Kamis (16/4/2026).

Selain defisit, S&P juga menyoroti rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan atau pajak yang kini berada di atas level 15%. Purbaya pun menyatakan investor dan lembaga pemeringkat bahwa rasio tersebut masih dalam koridor yang terkendali seiring dengan akselerasi pengumpulan penerimaan negara.

Bendahara negara memaparkan kinerja penerimaan pajak yang tumbuh 30% pada dua bulan pertama tahun ini. Jika ditarik secara tahunan maka pertumbuhan pajak periode Januari—Maret 2026 tumbuh sebesar 20% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Kami sampaikan bahwa restrukturisasi organisasi Pajak dan Cukai telah dilakukan agar performanya lebih baik. Mereka sepertinya cukup puas dengan angka pertumbuhan penerimaan kita," katanya.

Fundamental ekonomi Indonesia itu, sambung Purbaya, juga didukung pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren kenaikan seperti pada kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39%. Menurut Purbaya, S&P cukup puas dengan perkembangan tersebut.

"Berita yang agak menyenangkan buat saya bahwa S&P memberikan konfirmasi bahwa rating kita tetap BBB dengan outlook yang tetap stabil," klaimnya.

Terkait adanya laporan yang menyebutkan Indonesia memiliki risiko tinggi, Purbaya meluruskan bahwa penilaian tersebut merujuk pada data lama yang dirilis sebelum pertemuan koordinasi dengan S&P digelar.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) melaporkan penerbitan surat utang global senilai US$750 juta atau setara Rp12,75 triliun (kurs JISDOR Rp17.002) mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscribe sebesar 3,3 kali atau setara Rp38,25 triliun.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Ari Rizaldi menyampaikan tingginya minat investor mencerminkan kepercayaan global terhadap fundamental dan kinerja keuangan Bank Mandiri. Langkah ini turut menegaskan fondasi bisnis yang solid untuk mendorong akselerasi yang bertumbuh di tengah dinamika pasar global.

“Dana yang diperoleh akan digunakan untuk keperluan korporasi secara umum guna mendukung pertumbuhan bisnis,” ujar Ari dalam keterangan resminya, Kamis (2/4/2026).

Adapun perseroan menerbitkan global bond senilai US$750 juta dengan tenor 5 tahun dan tingkat kupon sebesar 5,25% pada 31 Maret 2026.

Penerbitan ini menjadi signifikan lantaran Bank Mandiri merupakan emiten pertama dari Asia Tenggara yang kembali mengakses pasar obligasi internasional setelah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah pada akhir Februari 2026.

Adapun surat utang ini meraih peringkat BBB dari S&P Global Ratings dan Fitch Ratings, serta dicatatkan di Singapore Exchange.

Tingginya kepercayaan investor tercermin dari distribusi yang terdiversifikasi, dengan alokasi kepada fund manager dan asset manager sebesar 85%, perbankan 8%, lembaga pemerintah dan sovereign wealth funds 3%, perusahaan asuransi 3%, serta private bank 1%.

Berdasarkan wilayah, investor paling banyak berasal dari Asia atau setara 69%, disusul Eropa, Timur Tengah, dan Afrika/EMEA 26%, serta investor Amerika Serikat offshore 5%.

Diversifikasi investor tersebut mempertegas keunggulan berkelanjutan Bank Mandiri dalam menjaga kepercayaan pasar internasional melalui fundamental yang kuat dan strategi pendanaan yang disiplin.

Adapun, transaksi ini didukung oleh DBS Bank Ltd., HSBC, J.P. Morgan, Mandiri Sekuritas, dan Standard Chartered Bank yang bertindak sebagai Joint Bookrunners dan Joint Lead Managers.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings memperkirakan defisit fiskal Indonesia 2026 akan tetap berada di bawah batas 3% terhadap PDB, tetapi akan berada di level yang sama pada akhir 2025 lalu yakni 2,9% terhadap PDB.

Hal ini tertuang pada pengumuman terbaru Fitch, Rabu (4/3/2026), yang menurunkan outlook rating kredit Indonesia dari Stabil ke Negatif. Namun, posisi sovereign credit rating Indonesia dipertahankan di BBB.

"Kami memperkirakan defisit fiskal sebesar 2,9% terhadap PDB di 2026, tidak berubah dari 2025 dan di atas target pemerintah 2,7%," demikian dikutip dari pengumuman di situs resmi Fitch, Rabu (4/3/2026).

Sebagai informasi, APBN 2025 ditutup dengan defisit sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB. Realisasi ini melampaui outlook pemerintah pertengahan tahun lalu yakni 2,78% terhadap PDB, yang juga sudah melebar dari UU APBN 2,53%.

Prakiraan Fitch itu merupakan asumsi konservatif terkait dengan penerimaan negara dengan proyek pertumbuhan yang lebih lambat, serta dampak jangka pendek yang rendah dari upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Di sisi lain, belanja negara untuk masyarakat diperkirakan lebih tinggi akibat upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi serta masih tersisanya dampak tensi sosial dari demo besar akhir Agustus lalu. Contohnya, adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut mencapai 1,3% dari PDB untuk 225-2029.

"Rencana untuk front-load belanja pada semester I/2026 bisa menambah risiko fiskal terselip," ujar Fitch.

Adapun alasan Fitch mempertahankan rating kredit Indonesia pada BBB lantaran rekam jejak Indonesia dalam mempertahanakan stabilitas makroekonomi, pertumbuhan jangka menengah yang baik, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah, serta kecukupan cadangan devisa.

Masalahnya, kekuatan-kekuatan tersebut terbatas akibta salah satunya setoran penerimaan negara yang lemah.

"Kekuatan peringkat ini dibatasi oleh penerimaan pendapatan yang lemah, biaya pembayaran utang yang tinggi, dan fitur struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara sesama peringkat 'BBB'," terang Fitch.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat turun 365 poin atau 4,6 persen ke level 7.574 pada Rabu (4/3) pukul 15.04 WIB. Analis pasar gara-gara perang Timur Tengah (Timteng).

Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan pergerakan IHSG terkoreksi agresif pada hari ini sejalan dengan pergerakan bursa global yang juga bergerak di zona merah. Secara teknikal, IHSG masih berada di fase downtrend.

"Dari sentimen, sebenarnya masih seputar geopolitik di Timur Tengah, di mana diperkirakan mulai meluas dan juga adanya penutupan dari Selat Hormuz yang memicu kekhawatiran investor akan suplai minyak mentah ke depannya," ujar Herditya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/3).

Selain konflik Timur Tengah, ia menilai anjloknya indeks saham RI karena adanya sentimen baru Fitch Ratings yang merevisi outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.

"Kemudian terdapat downgrade dari Fitch Ratings yang merevisi outlook Indonesia dari stabil ke negatif, dimana dikhawatirkan terjadi outflow kembali dari IHSG," tambahnya.

Dengan sentimen tersebut, Herditya mengungkapkan IHSG akan menguji support krusial di 7.481 dan akan menguji di level 7.140-7.265.

"Untuk posisi downtrend diperkirakan akan menguji support krusial di 7481, waspadai apabila level tsb tertembus maka IHSG akan menguji 7140-7265," tutupnya.

Sementara itu, Analis Senior Teknikal Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji mengatakan IHSG berada di zona merah karena konflik di kawasan Timur Tengah menimbulkan sentimen risk-off atau menghindari aset berisiko.

Menurutnya, kondisi ini masih akan terjadi seiring dengan faktor geopolitik global dan kekhawatiran pasar terhadap inflasi serta volatilitas market.

"Jika berkepanjangan, perang itu dapat menekan perekonomian sebab ongkos logistik meningkat dan menekan peluang ekspor," jelas Nafan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (4/3).

Nafan menegaskan IHSG berada di zona negatif karena adanya sentimen Fitch Ratings yang merevisi outlook Indonesia.

"Fitch Ratings merevisi outlook Indonesia menjadi negatif dari stabil dan masih menegaskan peringkat BBB sehingga IHSG masih berada di zona negatif," terangnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menurunkan prospek (outlook) peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Namun, peringkat utang jangka panjang dalam mata uang asing tetap dipertahankan di level ‘BBB’.

Dalam laporan yang dirilis Rabu (4/3/2026), Fitch menyebut perubahan outlook ini dipicu meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan kekhawatiran terhadap konsistensi kebijakan ekonomi. Kondisi tersebut dinilai bisa memengaruhi kepercayaan investor dan ketahanan sektor eksternal.

“Revisi outlook mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan kekhawatiran terhadap konsistensi serta kredibilitas bauran kebijakan,” tulis Fitch dalam laporannya.

Fitch menyoroti target pertumbuhan ekonomi yang ambisius serta rencana peningkatan belanja sosial. Lembaga itu memperkirakan defisit anggaran 2026 berada di level 2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sedikit di atas target pemerintah 2,7 persen. Jika belanja meningkat tanpa diimbangi penerimaan yang kuat, ruang fiskal dinilai bisa tertekan.

Dari sisi penerimaan negara, Fitch memperkirakan rasio pendapatan pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 13,3 persen pada 2026–2027. Angka ini jauh di bawah rata-rata negara dengan peringkat setara ‘BBB’ yang mencapai 25,5 persen. Kondisi ini membatasi fleksibilitas fiskal pemerintah.

Meski outlook menjadi negatif, Fitch tetap mempertahankan peringkat ‘BBB’ karena fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap di kisaran 5 persen pada 2026–2027, lebih tinggi dari median negara setara ‘BBB’. Rasio utang pemerintah juga diperkirakan sekitar 41 persen terhadap PDB pada 2026, masih di bawah rata-rata kelompok tersebut.

Fitch juga mencatat cadangan devisa Indonesia diperkirakan mampu menutup sekitar lima bulan kebutuhan pembayaran eksternal. Namun, risiko arus modal keluar tetap ada jika sentimen investor memburuk.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga pemeringkat Fitch Ratings kembali mempertahankan peringkat mata uang asing jangka panjang dan Lokal Issuer Default Ratings (IDR) Indonesia Investment Authority (INA) pada level ‘BBB’. Sementara itu, Fitch Ratings memberikan peringkat ‘F2’ pada pemeringkatan mata uang asing jangka pendek lembaga tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Fitch Ratings pada Selasa (3/2/2026). Pemeringkatan itu mencerminkan penilaian Fitch yang tidak berubah berdasarkan kriteria pemeringkatangovernment-related entity(GRE).

INA dinilai memiliki keterkaitan kredit dengan pemerintah Indonesia dan memiliki posisi strategis untuk dapat membangun kekayaan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui investasi sebagaisovereign wealth fund(SWF).

“Hal ini menghasilkan kemungkinan dukungan negara yang hampir pasti bagi entitas tersebut jika diperlukan, sehingga mendorong penyetaraan peringkat INA dengan peringkat pemerintah,” katanya, dikutip Jumat (6/2/2026).

Dalam penilaian Fitch berdasarkan kriteria GRE, INA disebut mendapatkan skor 45/60 yang menunjukkan bahwa dukungan pemerintah Indonesia terhadap INA cukup besar. Skor tersebut mencerminkan penilaian Fitch atas kombinasi faktor tanggung jawab dan insentif untuk mendukung kepada INA. Skor ini terlepas daristandalone credit profileINA.

Selain itu, penilaian tersebut juga mencerminkan keselarasan strategis mandat investasi INA dengan agenda pemerintah, yang menargetkan sektor-sektor prioritas yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Penilaian itu sekaligus mempertahankan fleksibilitas INA untuk merespons peluang pasar dan kondisi makroekonomi yang tengah berkembang.

Secara fundamental, kinerja keuangan INA sepanjang 9 bulan 2025 juga telah mencapai Rp7,6 triliun, tumbuh dari Rp5,9 triliun sebagai pendapatannya pada 2024. Kenaikan itu didorong oleh keuntungan atas investasi dan sebagian besar pendapatan INA masih berasal dari dividen Bank Mandiri dan BRI. Kontribusi dividen perbankan terhadap pendapatan INA bahkan mencerminkan 61% dari total pendapatannya.

“Arus dividen yang stabil ini tetap menjadi sumber utama pendapatan berulang bagi INA, mendukung kebutuhan operasional dan kapasitasnya untuk investasi lebih lanjut. INA terus bergantung terutama pada ekuitas dan dana investor untuk memperluas portofolio investasinya, bukan pembiayaan utang,” katanya.

INA juga dinilai memiliki kemitraan dengan institusi internasional ternama yang telah berkomitmen untuk berinvestasi senilai US$25 miliar di Indonesia. Hanya saja, INA bukan tanpa risiko.

Fitch menilai bahwa gagal bayar oleh INA, kendati utangnya masih terbatas, dapat melemahkan akses pendanaan bagi pemerintah pusat dan GRE lainnya. Visibilitas INA dan keterlibatannya yang erat dengan investor global dapat membuat aksi gagal bayar meluas dan melemahkan sentimen kepercayaan investor terhadap lingkungan investasi di Tanah Air.

Selain itu, pelemahan skor INA dapat terjadi jika penilaian faktor pengambilan keputusan, pengawasan, dan keberlanjutan peran pemerintah berkurang. Hal itu disebut akan menyebabkan tindakan pemeringkatan negatif bagi INA.

Fitch Ratings juga mempertahankan peringkat nasional jangka panjang INA di level ‘AAA(idn)’ dan peringkat nasional jangka pendek di ‘F1+(idn)’.

Lembaga Pemeringkat Kredit Moody's Investors Service (Moody's) memangkas outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Sedangkan untuk afirmasi peringkat kredit bertahan di level Baa2 (satu tingkat di atas batas investment grade), Kamis (5/2).

Moody's Investors Service mengubah prospek peringkat kredit kedaulatan Indonesia dari stabil menjadi negatif, dengan menegaskan peringkat kredit Indonesia di Baa2.

Lembaga tersebut menyoroti meningkatnya ketidakpastian dan koherensi yang terjadi dalam pembuatan kebijakan. Hal itu sejalan dengan komunikasi kebijakan yang dianggap lemah, sehingga meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah. 

"(Itu) dapat membebani stabilitas ekonomi dan fiskal, serta meningkatkan volatilitas pasar," tulis Moody's mengutip Tradingview, Kamis (5/2).

Di samping itu, risiko tata kelola dan kelembagaan yang muncul juga dapat memengaruhi kepercayaan investor. Itu berpotensi meningkatkan biaya pinjaman dan mempertaruhkan ketahanan ekonomi jangka panjang.

Dalam laporannya, Moody's menekankan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap menjadi pilar utama profil kredit negara. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil juga diperkirakan stabil dalam jangka menengah, ditopang kekayaan sumber daya alam dan struktur demografi yang mendukung.

Sementara itu, beban utang Pemerintah tetap terkendali didukung kebijakan fiskal dan moneter yang prudent, sementara inflasi terjaga dalam sasaran memperkuat stabilitas domestik.

Lembaga tersebut juga menilai kapabilitas institusional dalam mengelola tekanan eksternal, termasuk stabilisasi nilai tukar, juga diakui sebagai salah satu kekuatan utama Indonesia.

Sementara itu, Moody's memahami Pemerintah Indonesia sedang berupaya melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini penting sebagai prasyarat menjadi negara maju.

Menurut lembaga tersebut, upaya mencapai pertumbuhan tinggi tersebut kini menemukan momentum dan pemerintah Indonesia fokus melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dalam pengelolaan perekonomian.

Pengelolaan kebijakan fiskal sebagai instrumen kebijakan pembangunan dan pengelolaan ekonomi untuk akselerasi pertumbuhan, kini mendapatkan tambahan energi dengan hadirnya Danantara sebagai engine of growth baru.

Danantara berperan dalam pengelolaan aset dan investasi yang penting dalam peningkatan produktivitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks investasi, APBN akan lebih berperan sebagai katalis yang menciptakan ekosistem yang sehat.

Peran APBN juga dioptimalkan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat melalui peningkatan belanja yang menyasar langsung ke rakyat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, ketahanan pangan dan Program Perumahan Rakyat, serta layanan publik.

Di samping itu, Moody's menyampaikan pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan, komunikasi publik, dan kualitas koordinasi antarkementerian/lembaga di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola pengelolaan perekonomian yang sedang berjalan.

Moody's juga menyampaikan pentingnya memperkuat basis penerimaan negara untuk mendukung belanja-belanja prioritas dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Sebelumnya, lembaga peringkat kredit Standard & Poor's merilis outlook kredit Indonesia berada di BBB dengan prospek stabil.

IDXChannel - Lembaga pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mempertahankan peringkat utang atau Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia pada peringkat BBB+, dua tingkat di atas investment grade, dengan outlook stabil.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengatakan penegasan R&I atas peringkat Indonesia mencerminkan kepercayaan internasional yang kuat terhadap kondisi makroekonomi RI. Hal tersebut sejalan dengan stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi dan keuangan global yang berlanjut.

"Diperlukan upaya bersama yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, sejalan dengan kapasitas perekonomian nasional. Sinergi yang erat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah diharapkan dapat semakin memperkuat persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia," kata Perry dalam keterangan resmi, Selasa (28/10/2025).

Keputusan ini mencerminkan keyakinan R&I terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, didukung ekspansi demografi, sumber daya yang melimpah, serta sektor industri pengolahan yang bertumbuh.

R&I menilai inflasi Indonesia tetap stabil, dengan tingkat utang pemerintah yang tetap rendah, serta kebijakan moneter dan fiskal yang prudent.

Namun, R&I menilai perlu asesmen lebih lanjut terhadap langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga kondisi fiskal yang tetap sehat dalam jangka menengah.

R&I memperkirakan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada 2025 tumbuh pada kisaran 5 persen, sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia di atas titik tengah kisaran 4,6-5,4 persen.

R&I juga meyakini inflasi akan terjaga dalam kisaran target, sementara defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah sekitar 1 persen dari PDB. Dari sisi fiskal, Pemerintah berkomitmen kuat untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen dari PDB.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati dan memantau perkembangan ekonomi dan keuangan global serta domestik, mengambil langkah kebijakan yang diperlukan, serta terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) pada 24 Oktober 2025 mempertahankan Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia pada peringkat BBB+. Peringkat ini berada dua tingkat di atas investment grade, dengan outlook stabil.

Keputusan ini mencerminkan keyakinan R&I terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap terjaga didukung oleh ekspansi demografi, sumber daya yang melimpah serta sektor industri pengolahan yang bertumbuh.

Dalam perhitungannya, R&I menilai inflasi Indonesia tetap stabil, dengan tingkat utang pemerintah yang tetap rendah, serta kebijakan moneter dan fiskal yang prudent. Namun, R&I menilai perlu asesmen lebih lanjut terhadap langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga kondisi fiskal yang tetap sehat dalam jangka menengah.

Menanggapi keputusan tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa penegasan R&I atas peringkat Indonesia mencerminkan kepercayaan internasional yang kuat terhadap kondisi makroekonomi yang solid dan stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi dan keuangan global yang berlanjut.

"Diperlukan upaya bersama yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, sejalan dengan kapasitas perekonomian nasional. Sinergi yang erat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah diharapkan dapat semakin memperkuat persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia", tegas Perry dalam pernyataan resmi , Selasa (28/10/2025).

R&I memperkirakan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2025 akan tumbuh pada kisaran 5%, sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia di atas titik tengah kisaran 4,6%-5,4%.

R&I juga meyakini inflasi akan terjaga dalam kisaran target, sementara defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah sekitar 1% dari PDB. Dari sisi fiskal, Pemerintah tetap berkomitmen kuat untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3% dari PDB.

Ke depan, BI akan terus mencermati dan memantau perkembangan ekonomi dan keuangan global serta domestik, mengambil langkah kebijakan yang diperlukan, serta terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.