Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bekerja keras mengilapkan kinerja pengelolaan fiskal jelang penilaian peringkat investasi (sovereign credit rating) dari Standard & Poor's (S&P) Global Ratings. Kinerja penerimaan negara yang banyak disoroti kalangan lembaga pemeringkat disebut kembali tumbuh di atas 20% secara tahunan (year-on-year/YoY).

S&P adalah satu-satunya lembaga pemeringkat yang belum memberikan penilaian terbaru atas peringkat investasi obligasi pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Moody's Ratings dan Fitch Ratings telah mengeluarkan penilaian terbaru mereka terhadap rating obligasi pemerintah masing-masing pada Februari dan Maret 2026.

Moody's dan Fitch mempertahankan peringkat layak investasi pada obligasi yang diterbitkan pemerintah Indonesia, masing-masing pada Baa2 dan BBB. Namun, keduanya sama-sama menurunkan prospek atau outlook rating dari Stable ke Negative.

Pada Juni 2026, S&P diketahui bakal mengeluarkan penilaian terbarunya. Di tengah gejolak di pasar keuangan Indonesia, penilaian lembaga ini turut ditunggu investor obligasi. Investor saham juga pada saat yang sama turut menunggu penilaian dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI.

Pada 20 Mei 2026 lalu, Director, Sovereign & International Public Finance Ratings S&P Global Ratings, Rain Yin pada suatu acara di Jakarta mengaku bahwa pihaknya kini masih mempertahankan level BBB untuk sovereign credit rating Indonesia. Akan tetapi, tekanan negatif mulai meningkat dari sisi fiskal.

Penilaian lembaga pemeringkat ini turut menjadi perhatian pemerintah sebab merupakan acuan bagi investor obligasi. Di tengah kebutuhan belanja APBN yang masih tinggi, pembiayaan utang masih dibutuhkan untuk menutup defisit APBN. Apalagi, defisit fiskal akhir 2025 lalu tembus Rp695,1 triliun alias 2,93% terhadap PDB.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim bahwa telah bertemu dengan S&P, Rabu (3/6/2026) malam lalu. Dibarengi dengan makan malam, Purbaya menyebut otoritas fiskal turut menjelaskan kondisi APBN serta fondasi perekonomian nasional.

"Kewajiban kami kan itu. Untuk respons, mereka akan diskusikan di sana dengan timnya. Jadi dia hanya mencari informasi dan kami jelaskan semaksimal mungkin dari sisi kami, utamanya keseriusan kami menjaga defisit di bawah 3%," terangnya kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Purbaya mengatakan, pihaknya pun menjelaskan berbagai cara pemerintah tahun ini maupun tahun depan untuk memperbaiki kondisi perekonomian hingga penerimaan negara secara signifikan.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 5,4% (yoy). Pada kuartal I/2026, ekonomi tercatat tumbuh 5,61% (yoy) dengan komponen pengeluaran dari konsumsi pemerintah mencetak rekor tertinggi, yaitu 21,8% (yoy).

Dari sisi pengelolaan fiskal, defisit APBN tahun ini ditargetkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Penerimaan pajak, yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara, ditargetkan mencapai Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 22,9% dari realisasi sampai akhir 2025 yakni Rp1.917,6 triliun.

Tahun depan, pemerintah membidik target pertumbuhan ekonomi dan fiskal yang lebih ambisius. Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai kisaran 5,8% sampai 6,5%, dengan defisit yang hanya 1,8% sampai 2,4% terhadap PDB. Target-target pada KEM PPKF 2027 ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ke DPR.

"Kami ceritakan ke S&P, kasih data semaksimal mungkin ke mereka kondisi kami seperti apa, supaya mereka melihat prospek ke depan," jelasnya.

Kinerja Pajak

Hingga 31 Mei 2026, Purbaya mengeklaim bahwa defisit APBN masih berada di level 0,7% terhadap PDB. Rasio ini sedikit membesar dari akhir April, yaitu 0,64% terhadap PDB, atau setara Rp164,4 triliun.

Meski melebar dari bulan sebelumnya, defisit akhir Mei lalu berarti menyempit dari posisi akhir Maret 2026. Pada akhir kuartal I/2026, APBN membukukan defisit hingga Rp240,1 triliun atau tembus 0,93% terhadap PDB.

Pertumbuhan penerimaan pajak pun sempat melandai ke 20,7% (yoy) pada Maret dan lebih rendah lagi di April yaitu 16,1% (yoy). Padahal, penerimaan pajak sempat tumbuh 30% (yoy) lebih berturut-turut pada Januari-Februari 2026 meski dipengaruhi oleh efek basis rendah 2025.

Namun, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengeklaim setoran pajak Mei 2026 telah kembali naik ke level 22% (yoy). Data selengkapnya bakal diumumkan rencananya pada Jumat (5/6/2026) siang.

Apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak Mei 2025 sebesar Rp683,3 triliun, maka realisasi penerimaan Mei 2026 diestimasikan mencapai sekitar Rp833 triliun lebih. Dengan demikian, performa ini juga lebih tinggi dari realisasi Mei 2024 Rp760,38 triliun.

"Mei itu pertumbuhan pajaknya 22,1%, jadi jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu. Itu satu hal yang menggembirakan," jelasnya kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Meski demikian, dia tidak menampik kondisi APBN bakal berubah-ubah seiring waktu. Apalagi, kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah bakal memberikan tekanan ke APBN.

Harga minyak sudah naik ke rata-rata US$88,2 per barel sampai dengan akhir April, sedangkan nilai tukar rupiah sudah melemah ke rata-rata Rp16.978 per dolar AS per 13 Mei 2026. Masalahnya, level kurs kini sudah tembus melampaui Rp18.000 per dolar AS saat ini.

Khususnya kurs, Purbaya tidak menampik bakal ada pengaruhnya ke APBN. Salah satunya yakni meningkatnya beban bunga dari utang berdenominasi valas yang diterbitkan pemerintah.

Sebab, pembayaran bunga yang berasal dari tingkat imbal hasil (yield) SBN pemerintah ini dibayarkan ke pemegang atau pembeli obligasi secara reguler. Nilai tukar rupiah yang kian melemah terhadap dolar AS diakui bakal memberikan tekanan kepada pembayaran bunganya secara reguler ke pemegang obligasi.

"Kuponnya sih konstan. Cuma pada waktu rupiah melemah, ya meningkat dalam rupiah pembayarannya. Cuma kan ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya," jelasnya pada kesempatan yang sama.

Kredibilitas Kebijakan

Selain fiskal, lembaga pemeringkat kompak menyoroti kredibilitas maupun prediktabilitas kebijakan pemerintah Indonesia. Setidaknya hal itu tergambarkan pada penilaian Moody's dan Fitch, yang sudah memangkas prospek obligasi pemerintah ke Negatif.

Lembaga pemeringkat juga memastikan bahwa penilaian didasari oleh aspek jangka menengah, alih-alih jangka pendek. Asesmen yang diberikan, utamanya terkait dengan penerimaan, menjadi salah satu faktor penentu utama nasib rating investasi Indonesia.

Pada acara Indonesia Credit Spotlight 2026: Navigating Geopolitical Headwinds and Domestic Resilience yang digelar oleh Pefindo di Jakarta, Rabu (20/5/2026), Director, Sovereign & International Public Finance Ratings S&P Global Ratings, Rain Yin mengatakan ada dua faktor yang bisa menghasilkan penilaian positif pada peringkat investasi Indonesia.

Pertama, apabila pemerintah bisa lepas dari tekanan fiskal berupa peningkatan penerimaan negara secara struktural dalam jangka menengah. Namun, ini perlu terjadi dalam kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan dan bukan sekadar jangka pendek.

Kedua, faktor eksternal. Dalam hal ini, pemerintah dinilai perlu mendorong sektor manufaktur agar bisa masuk ke dalam rantai pasok global.

"Apabila ada dorongan untuk benar-benar mendorong sektor manufaktur agar mengembangkan sektor SDA lebih baik, maka kita bisa melihat peningkatan rating," ujar Rain pada acara tersebut.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah rekam jejak untuk membangun kredibilitas. Rain melihat ada dilema yang dihadapi pemerintah saat ini. Ketika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kondisi global justru sedang tidak mendukung.

Oleh sebab itu, dia tidak menampik pemerintah menghadapi pilihan yang sulit antara mempertahankan kredibilitas serta mengejar pertumbuhan ekonomi yang ambisius.

"Namun, semakin stabil dan dapat diprediksi pilihan kebijakan yang pemerintah buat, saya pikir itu akan membantu memperkuat prediktabilitas serta kredibilitas," jelasnya.

Hal yang sama turut disuarakan oleh Fitch Ratings. Pada wawancara bersama Bisnis April 2026 lalu, Director, Asia-Pacific Sovereign Ratings Fitch Ratings, George Xu juga menyebut pihaknya lebih fokus untuk mengamati pengelolaan fiskal dalam jangka menengah.

Kredibilitas kebijakan juga menjadi faktor penentu untuk melihat apabila adanya peningkatan ketidakpastian atau tidak. George mengaku bahwa meningkatnya ketidakpastian dan berkurangnya prediktabilitas kebijakan pemerintah menjadi salah satu alasan kunci penurunan prospek investasi RI dari Stable ke Negatif, pada Maret lalu.

Kemudian, Fitch juga menyoroti risiko meningkatnya rasio utang pemerintah terhadap PDB apabila defisit APBN semakin melebar dalam jangka menengah guna mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

"Skenario itu pasti akan dianggap sebagai perkembangan negatif bagi kredit dan berpotensi menyebabkan tindakan penurunan peringkat lebih lanjut," ujarnya.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menjelaskan bahwa penurunan rating investasi bisa berdampak pada biaya utang pemerintah. Apabila penurunan rating memicu investor melepas SBN pemerintah, maka otoritas fiskal berpotensi melakukan kompensasi dengan menaikkan imbal hasil (yield) obligasi.

"Jadi ya harapannya pemerintah perlu menyadari sejak awal ya, sejak dini, jangan sampai nanti udah kejadian dulu nih downgrade, rating kita baru nyapunya di belakangan gitu. Jadi sebelum ini, kita bersih-bersih dulu, sebelum kita kena downgrade," terangnya kepada Bisnis.

WASHINGTON - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kabar menggembirakan usai pertemuannya dengan lembaga rating Standard & Poor's (S&P) pada Selasa (14/4) di Washington DC, Amerika Serikat (AS). Purbaya menyatakan, bahwa Standard & Poor's (S&P) memberikan konfirmasi bahwa rating RI tetap triple B dengan Outlook yang tetap stabil.

Diketahui rating Triple B (BBB) adalah kategori "Investment Grade" ( layak investasi ) yang menunjukkan tingkat risiko gagal bayar (default) yang relatif rendah.Fitch Pangkas Outlook Utang RI ke Negatif, Soroti Kondisi Fiskal



"Mereka (S&P) menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga di bawah 3 persen dari PDB. Saya bilang kita konsisten dengan kebijakan itu, Presiden Prabowo telah memberikan arahan bahwa defisit kita dijaga di bawah 3 persen," kata Menkeu Purbaya.

Menurut Purbaya ada consern sedikit rasio pembayaran utang terhadap pendapatan atau pajak, namun ia dan jajaran tim Kementrian Keuangan RI meyakinkan S&P bahwa hal itu bisa dikendalikan kedepan dan belum pada level yang membahayakan

sesuai kondisi perbaikan pengumpulan pajak dan cukai.

"Saya sampaikan ke mereka kita sudah restrukturisasi organisasi Pajak dan Cukai supaya performnya lebih baik. Dan ketika kita beritahu bahwa dua bulan tahun ini pertumbuhan pajak 30 persen dan bulan Januari-Maret dibanding tahun lalu tumbuh 20 persen mereka sepetinya cukup puas," ungkapnya.

"Dan beritanya agak menyenangkan buat saya bahwa S&P memberikan konfirmasi bahwa rating kita tetap triple B dengan outlook yang tetap stabil," kata Purbaya.

Sementara respons lembaga pemeringkat rating internasional itu terhadap defisit RI yang di bawah 3 persen, Purbaya menjelaskan intinya S&P menilai pertumbuhan ekonomi RI membaik di triwulan ke IV dibanding sebelumnya. Selain itu indikator awalnya menurut Purbaya, S&P melihat semua aktivitas makro dan mikro ekonomi RI dibawah pemerintahan Presiden Prabowo sudah membaik.

"Itu 2,9 persen pada waktu kita laporan awal tapi di angka pp nanti kira-kira di angka 2,8 persen. Saya sebutkan indikasi itu jadi mereka sangat positif dengan rasio seperti itu dan yang terpenting adalah mereka melihat bahwa pertumbuhan kita membaik di triwulan ke IV dibanding sebelumnya. Itu mungkin alasan mereka memberi konfirmasi saya kemarin bahwa outlook peringkat kita tetap stabil," tambah Purbaya.

Purbaya: IMF hingga Bank Dunia Puji Strategi Fiskal Pemerintahan Prabowo



"Mereka mendiskusikan lebih dalam bahwa rating, pembayaran bunga, dibanding incomenya di atas 15 persen, Saya bilang itu akan kita monitoring terus dan pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap kita jaga dan tidak memburuk dari sisi pembayaran

Mengenai adanya rating yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki resiko yang tinggi di kawasan Asia, Purbaya meluruskan bahwa penilaian itu mengacu pada laporan yang diberikan pada jari sebelumnya sebelum digelarnya pertemuan bersama S&P

"Jadi saya kan meetingnya hari selasa (14/4), mereka meng assesment ulang dan ketika saya meeting dengan mereka akhirnya memberikan konfirmasi bahwa memang outlook kita tidak berubah masih stable dengan rating Triple B. Jadi intinya dari situ kita bukan yang lemah dari sisi fiskal," bebernya.

Purbaya juga menegaskan secara keseluruhan lembaga pemeringkat Standard and Poors (S&P) memberikan pandangan positif terhadap Ekonomi Indonesia. "Kalau message dari mereka clear dan mereka Juli akan datang ke Indonesia untuk mendiskusikan hingga menilai kondisi ekonomi maupun anggaran secara keseluruhan," pungkas Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menegaskan komitmennya menjaga fundamental di tengah dinamika global. Hal ini disampaikan menyusul perubahan outlook kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat kredit global Moody’s menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski begitu, peringkat Indonesia tetap dipertahankan pada level Baa2, atau satu tingkat di atas batas investment grade.

Dalam pengumumannya, Moody’s menekankan pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan, komunikasi publik, serta kualitas koordinasi antarkementerian dan lembaga di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola ekonomi yang berlangsung. Moody’s juga menyoroti pentingnya memperkuat basis penerimaan negara untuk mendukung belanja prioritas dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Sementara itu, lembaga pemeringkat lain, S&P Global, belum menyampaikan laporan terbarunya. Dalam laporan terakhir, S&P masih mempertahankan outlook stabil untuk Indonesia.

Merespons dinamika tersebut, Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, menyampaikan penilaian eksternal terhadap sektor perbankan dipengaruhi banyak faktor. “Dapat kami sampaikan, Bank Mandiri menegaskan bahwa penilaian eksternal terhadap sektor perbankan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dinamika makroekonomi, pergerakan nilai tukar, serta kondisi fundamental perseroan. Hal tersebut turut menjadi pengingat bagi Bank Mandiri untuk mengantisipasi dinamika eksternal guna menjaga fundamental secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

Menurut dia, langkah antisipasi menjadi penting agar stabilitas tetap terjaga. Bagi masyarakat, kondisi perbankan yang sehat berdampak langsung pada keamanan simpanan, kelancaran kredit usaha, hingga pembiayaan rumah dan kendaraan.

Adhika memastikan perseroan akan memperkuat pengelolaan risiko. “Ke depan, Bank Mandiri akan memperkuat langkah antisipatif terhadap berbagai risiko eksternal melalui penguatan pengelolaan likuiditas dan permodalan, serta pemeliharaan kualitas pembiayaan,” katanya.

Ia menambahkan, disiplin manajemen risiko tetap dijaga seiring strategi pertumbuhan berkelanjutan yang selaras dengan kebijakan regulator. Sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga pemeringkat Fitch Ratings kembali mempertahankan peringkat mata uang asing jangka panjang dan Lokal Issuer Default Ratings (IDR) Indonesia Investment Authority (INA) pada level ‘BBB’. Sementara itu, Fitch Ratings memberikan peringkat ‘F2’ pada pemeringkatan mata uang asing jangka pendek lembaga tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Fitch Ratings pada Selasa (3/2/2026). Pemeringkatan itu mencerminkan penilaian Fitch yang tidak berubah berdasarkan kriteria pemeringkatangovernment-related entity(GRE).

INA dinilai memiliki keterkaitan kredit dengan pemerintah Indonesia dan memiliki posisi strategis untuk dapat membangun kekayaan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui investasi sebagaisovereign wealth fund(SWF).

“Hal ini menghasilkan kemungkinan dukungan negara yang hampir pasti bagi entitas tersebut jika diperlukan, sehingga mendorong penyetaraan peringkat INA dengan peringkat pemerintah,” katanya, dikutip Jumat (6/2/2026).

Dalam penilaian Fitch berdasarkan kriteria GRE, INA disebut mendapatkan skor 45/60 yang menunjukkan bahwa dukungan pemerintah Indonesia terhadap INA cukup besar. Skor tersebut mencerminkan penilaian Fitch atas kombinasi faktor tanggung jawab dan insentif untuk mendukung kepada INA. Skor ini terlepas daristandalone credit profileINA.

Selain itu, penilaian tersebut juga mencerminkan keselarasan strategis mandat investasi INA dengan agenda pemerintah, yang menargetkan sektor-sektor prioritas yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Penilaian itu sekaligus mempertahankan fleksibilitas INA untuk merespons peluang pasar dan kondisi makroekonomi yang tengah berkembang.

Secara fundamental, kinerja keuangan INA sepanjang 9 bulan 2025 juga telah mencapai Rp7,6 triliun, tumbuh dari Rp5,9 triliun sebagai pendapatannya pada 2024. Kenaikan itu didorong oleh keuntungan atas investasi dan sebagian besar pendapatan INA masih berasal dari dividen Bank Mandiri dan BRI. Kontribusi dividen perbankan terhadap pendapatan INA bahkan mencerminkan 61% dari total pendapatannya.

“Arus dividen yang stabil ini tetap menjadi sumber utama pendapatan berulang bagi INA, mendukung kebutuhan operasional dan kapasitasnya untuk investasi lebih lanjut. INA terus bergantung terutama pada ekuitas dan dana investor untuk memperluas portofolio investasinya, bukan pembiayaan utang,” katanya.

INA juga dinilai memiliki kemitraan dengan institusi internasional ternama yang telah berkomitmen untuk berinvestasi senilai US$25 miliar di Indonesia. Hanya saja, INA bukan tanpa risiko.

Fitch menilai bahwa gagal bayar oleh INA, kendati utangnya masih terbatas, dapat melemahkan akses pendanaan bagi pemerintah pusat dan GRE lainnya. Visibilitas INA dan keterlibatannya yang erat dengan investor global dapat membuat aksi gagal bayar meluas dan melemahkan sentimen kepercayaan investor terhadap lingkungan investasi di Tanah Air.

Selain itu, pelemahan skor INA dapat terjadi jika penilaian faktor pengambilan keputusan, pengawasan, dan keberlanjutan peran pemerintah berkurang. Hal itu disebut akan menyebabkan tindakan pemeringkatan negatif bagi INA.

Fitch Ratings juga mempertahankan peringkat nasional jangka panjang INA di level ‘AAA(idn)’ dan peringkat nasional jangka pendek di ‘F1+(idn)’.