JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sumber kekhawatiran lembaga pemeringkat global terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Purbaya mengatakan, dalam pertemuan terbarunya dengan S&P Global Ratings, lembaga tersebut tidak mempersoalkan dampak program MBG terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut dia, S&P lebih mencermati sentimen negatif yang berkembang di pasar keuangan domestik.

“Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya, cuma dia merebutkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja,” ujar Purbaya saat konferensi pers di Gedung DPR/MPR RI, Sabtu (6/6/2026).

Dalam satu tahun terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi sekitar 20 persen. Jika dihitung dari titik tertingginya, penurunan IHSG mencapai 38 persen.

Koreksi tersebut melampaui kedalaman penurunan saat pandemi Covid 19. Arus keluar investor asing juga mencapai Rp 78 triliun dalam 12 bulan terakhir.

Kondisi itu mencerminkan turunnya kepercayaan investor asing terhadap pasar modal domestik.

Salah satu titik yang menjadi perhatian pasar adalah keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) melakukan interim freeze pada 28 Februari 2026.

Keputusan tersebut menyoroti persoalan transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia di hadapan komunitas investasi global.

Pada saat yang sama, lembaga pemeringkat Moody's, Fitch, dan S&P juga mencermati kondisi fiskal Indonesia.

Eskalasi konflik Amerika Serikat dan Iran ikut mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Kondisi itu berpotensi menambah tekanan pada belanja fiskal dan mendorong inflasi dari sisi biaya.

Selain itu, kurs rupiah telah melemah sekitar 8 persen secara year to date (YTD). Pelemahan tersebut turut memperkuat persepsi risiko di kalangan investor institusional global.

Meski demikian, Purbaya memastikan program MBG dirancang fleksibel.

Pemerintah, kata dia, tetap memiliki ruang melakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran sesuai kebutuhan.

“Itu kan program fleksibel, MBG kan fleksibel. lihat sendiri kan, Presiden amat fleksibel. Dimana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan,” beber Purbaya.

Purbaya mengatakan pemerintah telah memberi keyakinan kepada lembaga pemeringkat global, pelaksanaan program prioritas tetap sejalan dengan upaya menjaga disiplin anggaran.

Ia menegaskan pemerintah masih optimistis defisit APBN tetap berada pada kisaran 2 persen sampai 3 persen.

“Termasuk program-program itu nggak dipertanyakan karena kita bisa yakinkan bahwa dengan program itu pun, defisit bisa kita pertahankan di 2-3 persen,” lanjut Purbaya.

Pemerintah juga disebut memiliki ruang kebijakan untuk mengantisipasi berbagai risiko eksternal.

Risiko tersebut termasuk lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi menambah tekanan terhadap APBN.

“Dan kalau kepepet misalnya harganya minyak yang tinggi, itu bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan,” pungkasnya.

Purbaya mengatakan salah satu kesalahpahaman yang sempat muncul adalah anggapan program MBG dan sejumlah program prioritas lain bersifat kaku.

Menurut dia, pemerintah telah menjelaskan kepada S&P, program tersebut memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya.

Dengan begitu, program prioritas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal negara.

Purbaya menegaskan tidak ada alasan untuk meragukan kondisi fiskal Indonesia.

Ia memastikan pemerintah mampu memantau perkembangan ekonomi, menyesuaikan kebijakan jika diperlukan, dan menjaga program prioritas tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara.

“Jadi kan tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, yang lain enggak fleksibel, saya kasih ke S&P yang ini bisa di-adjust, yang ini bisa di-adjust, jadi nggak usah takut tentang kondisi fiskal kita,” ungkap Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan bertemu dengan lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) Global Ratings pada Rabu (3/6/2026). Dia mengeklaim ada rumor yang mencuat soal potensi penurunan rating obligasi pemerintah (sovereign credit rating) Indonesia.

Sebagai informasi, lembaga pemeringkat ini biasanya dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pemangku kebijakan ekonomi maupun sektor keuangan suatu negara sebelum memberikan update peringkat investasi (credit rating) obligasi suatu negara.

Pada keterangan sebelumnya, Purbaya sudah mengungkap bahwa akan bertemu dengan S&P di Indonesia pada Juni 2026. Ini akan menjadi pertemuan lanjutan setelah sebelumnya di AS saat sela-sela IMF-World Bank Spring Meetings.

Jelang pertemuannya dengan lembaga pemeringkat tersebut, Bendahara Negara menyebut ada rumor bahwa peringkat investasi Indonesia akan diturunkan dari yang saat ini masih BBB (investment grade).

"Jadi saya pikir banyak rumor di dalam negeri, yang pasti ketika S&P datang ke sini, ada rumor S&P akan men-downgrade. Padahal saya baru mau ketemu nanti malam," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyatakan masih percaya diri akan kondisi fiskal pemerintah sebelum pertemuan dengan S&P.

Contohnya saja, dia mengeklaim kondisi perkembangan APBN sampai 31 Mei 2026 lebih baik dibandingkan akhir April. Sebagai konteks, defisit APBN pada akhir April sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% terhadap PDB. Defisit ini menyempit dari akhir Maret yang sempat tembus Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB.

Di sisi lain, keseimbangan primer akhir April juga kembali surplus menjadi Rp28 triliun dari posisi akhir Maret defisit Rp95,8 triliun.

"Kalau saya kasih bocoran, itu defisitnya tinggal 0,7% dalam lima bulan. Di bulan Mei juga primary [balance] surplus lagi. Lebih tinggi dibanding April dan pendapatan pajak lebih bagus lagi dibanding tahun lalu," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Purbaya pun membantah adanya isu ketidakpercayaan investor terhadap pengelolaan fiskal pemerintah. Dia juga menolak adanya asumsi bahwa pengelolaan fiskal menjadi pemicu aliran modal asing keluar sehingga membuat rupiah terdepresiasi hingga ke level Rp17.900 per dolar AS.

"Jadi kalau ada isu pemerintah kebijakannya ngawur, fiskalnya ugal-ugalan, enggak begitu. Kami makin bagus. Nanti saya kasih tahu di APBN Kita. Saya kasih lihat gambar satu per satu seperti apa," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bekerja keras mengilapkan kinerja pengelolaan fiskal jelang penilaian peringkat investasi (sovereign credit rating) dari Standard & Poor's (S&P) Global Ratings. Kinerja penerimaan negara yang banyak disoroti kalangan lembaga pemeringkat disebut kembali tumbuh di atas 20% secara tahunan (year-on-year/YoY).

S&P adalah satu-satunya lembaga pemeringkat yang belum memberikan penilaian terbaru atas peringkat investasi obligasi pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Moody's Ratings dan Fitch Ratings telah mengeluarkan penilaian terbaru mereka terhadap rating obligasi pemerintah masing-masing pada Februari dan Maret 2026.

Moody's dan Fitch mempertahankan peringkat layak investasi pada obligasi yang diterbitkan pemerintah Indonesia, masing-masing pada Baa2 dan BBB. Namun, keduanya sama-sama menurunkan prospek atau outlook rating dari Stable ke Negative.

Pada Juni 2026, S&P diketahui bakal mengeluarkan penilaian terbarunya. Di tengah gejolak di pasar keuangan Indonesia, penilaian lembaga ini turut ditunggu investor obligasi. Investor saham juga pada saat yang sama turut menunggu penilaian dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI.

Pada 20 Mei 2026 lalu, Director, Sovereign & International Public Finance Ratings S&P Global Ratings, Rain Yin pada suatu acara di Jakarta mengaku bahwa pihaknya kini masih mempertahankan level BBB untuk sovereign credit rating Indonesia. Akan tetapi, tekanan negatif mulai meningkat dari sisi fiskal.

Penilaian lembaga pemeringkat ini turut menjadi perhatian pemerintah sebab merupakan acuan bagi investor obligasi. Di tengah kebutuhan belanja APBN yang masih tinggi, pembiayaan utang masih dibutuhkan untuk menutup defisit APBN. Apalagi, defisit fiskal akhir 2025 lalu tembus Rp695,1 triliun alias 2,93% terhadap PDB.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim bahwa telah bertemu dengan S&P, Rabu (3/6/2026) malam lalu. Dibarengi dengan makan malam, Purbaya menyebut otoritas fiskal turut menjelaskan kondisi APBN serta fondasi perekonomian nasional.

"Kewajiban kami kan itu. Untuk respons, mereka akan diskusikan di sana dengan timnya. Jadi dia hanya mencari informasi dan kami jelaskan semaksimal mungkin dari sisi kami, utamanya keseriusan kami menjaga defisit di bawah 3%," terangnya kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Purbaya mengatakan, pihaknya pun menjelaskan berbagai cara pemerintah tahun ini maupun tahun depan untuk memperbaiki kondisi perekonomian hingga penerimaan negara secara signifikan.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 5,4% (yoy). Pada kuartal I/2026, ekonomi tercatat tumbuh 5,61% (yoy) dengan komponen pengeluaran dari konsumsi pemerintah mencetak rekor tertinggi, yaitu 21,8% (yoy).

Dari sisi pengelolaan fiskal, defisit APBN tahun ini ditargetkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Penerimaan pajak, yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara, ditargetkan mencapai Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 22,9% dari realisasi sampai akhir 2025 yakni Rp1.917,6 triliun.

Tahun depan, pemerintah membidik target pertumbuhan ekonomi dan fiskal yang lebih ambisius. Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai kisaran 5,8% sampai 6,5%, dengan defisit yang hanya 1,8% sampai 2,4% terhadap PDB. Target-target pada KEM PPKF 2027 ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ke DPR.

"Kami ceritakan ke S&P, kasih data semaksimal mungkin ke mereka kondisi kami seperti apa, supaya mereka melihat prospek ke depan," jelasnya.

Kinerja Pajak

Hingga 31 Mei 2026, Purbaya mengeklaim bahwa defisit APBN masih berada di level 0,7% terhadap PDB. Rasio ini sedikit membesar dari akhir April, yaitu 0,64% terhadap PDB, atau setara Rp164,4 triliun.

Meski melebar dari bulan sebelumnya, defisit akhir Mei lalu berarti menyempit dari posisi akhir Maret 2026. Pada akhir kuartal I/2026, APBN membukukan defisit hingga Rp240,1 triliun atau tembus 0,93% terhadap PDB.

Pertumbuhan penerimaan pajak pun sempat melandai ke 20,7% (yoy) pada Maret dan lebih rendah lagi di April yaitu 16,1% (yoy). Padahal, penerimaan pajak sempat tumbuh 30% (yoy) lebih berturut-turut pada Januari-Februari 2026 meski dipengaruhi oleh efek basis rendah 2025.

Namun, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengeklaim setoran pajak Mei 2026 telah kembali naik ke level 22% (yoy). Data selengkapnya bakal diumumkan rencananya pada Jumat (5/6/2026) siang.

Apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak Mei 2025 sebesar Rp683,3 triliun, maka realisasi penerimaan Mei 2026 diestimasikan mencapai sekitar Rp833 triliun lebih. Dengan demikian, performa ini juga lebih tinggi dari realisasi Mei 2024 Rp760,38 triliun.

"Mei itu pertumbuhan pajaknya 22,1%, jadi jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu. Itu satu hal yang menggembirakan," jelasnya kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Meski demikian, dia tidak menampik kondisi APBN bakal berubah-ubah seiring waktu. Apalagi, kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah bakal memberikan tekanan ke APBN.

Harga minyak sudah naik ke rata-rata US$88,2 per barel sampai dengan akhir April, sedangkan nilai tukar rupiah sudah melemah ke rata-rata Rp16.978 per dolar AS per 13 Mei 2026. Masalahnya, level kurs kini sudah tembus melampaui Rp18.000 per dolar AS saat ini.

Khususnya kurs, Purbaya tidak menampik bakal ada pengaruhnya ke APBN. Salah satunya yakni meningkatnya beban bunga dari utang berdenominasi valas yang diterbitkan pemerintah.

Sebab, pembayaran bunga yang berasal dari tingkat imbal hasil (yield) SBN pemerintah ini dibayarkan ke pemegang atau pembeli obligasi secara reguler. Nilai tukar rupiah yang kian melemah terhadap dolar AS diakui bakal memberikan tekanan kepada pembayaran bunganya secara reguler ke pemegang obligasi.

"Kuponnya sih konstan. Cuma pada waktu rupiah melemah, ya meningkat dalam rupiah pembayarannya. Cuma kan ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya," jelasnya pada kesempatan yang sama.

Kredibilitas Kebijakan

Selain fiskal, lembaga pemeringkat kompak menyoroti kredibilitas maupun prediktabilitas kebijakan pemerintah Indonesia. Setidaknya hal itu tergambarkan pada penilaian Moody's dan Fitch, yang sudah memangkas prospek obligasi pemerintah ke Negatif.

Lembaga pemeringkat juga memastikan bahwa penilaian didasari oleh aspek jangka menengah, alih-alih jangka pendek. Asesmen yang diberikan, utamanya terkait dengan penerimaan, menjadi salah satu faktor penentu utama nasib rating investasi Indonesia.

Pada acara Indonesia Credit Spotlight 2026: Navigating Geopolitical Headwinds and Domestic Resilience yang digelar oleh Pefindo di Jakarta, Rabu (20/5/2026), Director, Sovereign & International Public Finance Ratings S&P Global Ratings, Rain Yin mengatakan ada dua faktor yang bisa menghasilkan penilaian positif pada peringkat investasi Indonesia.

Pertama, apabila pemerintah bisa lepas dari tekanan fiskal berupa peningkatan penerimaan negara secara struktural dalam jangka menengah. Namun, ini perlu terjadi dalam kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan dan bukan sekadar jangka pendek.

Kedua, faktor eksternal. Dalam hal ini, pemerintah dinilai perlu mendorong sektor manufaktur agar bisa masuk ke dalam rantai pasok global.

"Apabila ada dorongan untuk benar-benar mendorong sektor manufaktur agar mengembangkan sektor SDA lebih baik, maka kita bisa melihat peningkatan rating," ujar Rain pada acara tersebut.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah rekam jejak untuk membangun kredibilitas. Rain melihat ada dilema yang dihadapi pemerintah saat ini. Ketika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kondisi global justru sedang tidak mendukung.

Oleh sebab itu, dia tidak menampik pemerintah menghadapi pilihan yang sulit antara mempertahankan kredibilitas serta mengejar pertumbuhan ekonomi yang ambisius.

"Namun, semakin stabil dan dapat diprediksi pilihan kebijakan yang pemerintah buat, saya pikir itu akan membantu memperkuat prediktabilitas serta kredibilitas," jelasnya.

Hal yang sama turut disuarakan oleh Fitch Ratings. Pada wawancara bersama Bisnis April 2026 lalu, Director, Asia-Pacific Sovereign Ratings Fitch Ratings, George Xu juga menyebut pihaknya lebih fokus untuk mengamati pengelolaan fiskal dalam jangka menengah.

Kredibilitas kebijakan juga menjadi faktor penentu untuk melihat apabila adanya peningkatan ketidakpastian atau tidak. George mengaku bahwa meningkatnya ketidakpastian dan berkurangnya prediktabilitas kebijakan pemerintah menjadi salah satu alasan kunci penurunan prospek investasi RI dari Stable ke Negatif, pada Maret lalu.

Kemudian, Fitch juga menyoroti risiko meningkatnya rasio utang pemerintah terhadap PDB apabila defisit APBN semakin melebar dalam jangka menengah guna mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

"Skenario itu pasti akan dianggap sebagai perkembangan negatif bagi kredit dan berpotensi menyebabkan tindakan penurunan peringkat lebih lanjut," ujarnya.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menjelaskan bahwa penurunan rating investasi bisa berdampak pada biaya utang pemerintah. Apabila penurunan rating memicu investor melepas SBN pemerintah, maka otoritas fiskal berpotensi melakukan kompensasi dengan menaikkan imbal hasil (yield) obligasi.

"Jadi ya harapannya pemerintah perlu menyadari sejak awal ya, sejak dini, jangan sampai nanti udah kejadian dulu nih downgrade, rating kita baru nyapunya di belakangan gitu. Jadi sebelum ini, kita bersih-bersih dulu, sebelum kita kena downgrade," terangnya kepada Bisnis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan berbagai indikator ekonomi dan fiskal Indonesia kepada lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu (3/6/2026).

Salah satu poin yang ditekankan pemerintah adalah komitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Ya, pada dasarnya kita jelaskan posisi kita semaksimal mungkin seperti apa. Biar mereka mengerti pondasi ekonomi kita seperti apa,” ujar Purbaya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Purbaya mengatakan pertemuan tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia secara menyeluruh agar dapat dipahami dengan baik oleh S&P.

Menurut dia, S&P dalam pertemuan tersebut lebih banyak mencari informasi dan klarifikasi mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Adapun penilaian akhir akan diputuskan oleh tim internal lembaga pemeringkat tersebut.

Purbaya menjelaskan pemerintah memaparkan berbagai langkah yang dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal, termasuk strategi mempertahankan defisit APBN di bawah ambang batas 3 persen baik pada tahun ini maupun tahun depan.

“Kewajiban kita kan itu. Untuk respons, mereka akan diskusikan di sana dengan timnya. Jadi dia hanya mencari informasi dan kita jelaskan semaksimal mungkin dari posisi kita,” kata Purbaya.

Selain menjelaskan kondisi fiskal, pemerintah juga menyampaikan sejumlah perkembangan ekonomi yang dinilai positif, termasuk peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Menurut Purbaya, penerimaan pajak pada Mei 2026 menunjukkan pertumbuhan yang jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Pertumbuhan yang lebih baik dibanding tahun lalu, dan pertumbuhan penerimaan yang signifikan. Mei itu pertumbuhan pajaknya 22,1 persen. Jadi jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu,” ujarnya.

Ia menilai capaian tersebut menjadi salah satu sinyal positif yang menunjukkan kondisi fiskal Indonesia masih terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

“Jadi itu satu hal yang menggembirakan. Jadi itu yang saya sampaikan ke mereka,” kata Purbaya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hampir 5 persen bukan disebabkan oleh memburuknya fundamental ekonomi Indonesia.

Menurut Purbaya, pelemahan pasar saham lebih dipengaruhi oleh isu atau rumor negatif yang beredar.

"Karena banyak isu-isu negatif," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

Ia mencontohkan salah satu rumor yang beredar adalah kabar lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) akan menurunkan peringkat kredit Indonesia.

"Banyak rumor di dalam negeri. Ada rumor S&P akan mendowngrade (peringkat kredit Indonesia). Padahal saya baru mau ketemu nanti malam," ujarnya.

Ia juga membantah anggapan bahwa inflasi yang berada di kisaran 3 persen menjadi penyebab pelemahan pasar.

[Gambas:Youtube]

Menurut dia, inflasi saat ini masih berada dalam target Bank Indonesia sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

Purbaya menilai fundamental ekonomi nasional masih cukup solid, ditopang oleh penerimaan pajak yang tetap tumbuh.

"Fundamental ekonomi bagus. Ini mungkin ada ketakutan orang jangka pendek saja. Fondasi ekonomi bagus, enggak ada masalah. Pendapatan pajak di Mei aja masih kencang," ujar Purbaya.

Ia juga mengatakan daya beli masyarakat masih cukup kuat dengan mencontohkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah yang ramai, mulai dari tempat hiburan hingga hotel.

"Domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat," kata Purbaya.

Meski demikian, ia enggan memprediksi level IHSG ke depan. Ia hanya memastikan pemerintah akan terus menjaga sentimen pasar selain memastikan fundamental ekonomi tetap terjaga.

"Kalau nanya level enggak tahu. Saya bilang enggak usah takut. Jadi kita akan pastikan lagi semuanya lebih baik, termasuk menjaga sentimen pasar," ujar Purbaya.

Pada Rabu (3/6) sore, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 5.941 pada perdagangan. Indeks saham melemah 254,36 poin atau minus 4,11 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp25,21 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 40,06 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 69 saham menguat, 692 terkoreksi, dan 54 stagnan.

Bisnis.com, JAKARTA — Tuntutan bagi pemerintah untuk mengejar target tinggi setoran pajak 2026 semakin besar usai berbagai peringatan dari lembaga pemeringkat. Guna merespons kerisauan berbagai lembaga global tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun memasang target ambisius agar penerimaan pajak 2026 konsisten tumbuh 30% dalam sembilan bulan ke depan.

Pada 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun. Layaknya tulang punggung penerimaan negara, porsi penerimaan pajak mencapai 75% dari keseluruhan penerimaan negara yang sebesar Rp3.153,6 triliun.

Ambisi Purbaya setidaknya sudah lebih dulu diutarakan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto pada acara di Pusdiklat Pajak, Rabu (8/4/2026). Dia memprakirakan penerimaan pajak harus tumbuh minimal 23% setiap bulannya sampai Desember agar target bisa tercapai. Upaya ekstra menjadi kunci usai sinyal melambatnya pertumbuhan sudah terlihat pada Maret lalu.

Berdasarkan data APBN KiTa sampai 31 Maret 2026, realisasi penerimaan pajak tumbuh cukup tinggi yaitu 20,7% (yoy). Akan tetapi, pertumbuhan double digit itu sejatinya melambat dari Januari-Februari 2026 yang mencapai 30% (yoy) lebih. Itu pun berkat efek basis rendah dari tahun sebelumnya.

Di sisi lain, ketiga lembaga pemeringkat global, Moody's, Fitch dan S&P menyoroti kinerja penerimaan pajak pemerintah. Khususnya, dampak rendahnya penerimaan terhadap risiko pelebaran defisit APBN hingga menembus batas 3% terhadap PDB.

S&P Global Ratings merupakan lembaga pemeringkat teranyar yang memberikan peringatan langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Kendati tak tercantum pada laporannya 14 April 2026 lalu, Purbaya sendiri yang mengungkap kekhawatiran S&P.

Menurut Purbaya, lembaga bermarkas di AS itu mengingatkan agar rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan (interest payments to revenue ratio) tidak melebihi 15%.

Peringatan serupa juga disampaikan oleh Fitch awal Maret 2026. Ini bahkan yang menjadi salah satu alasan Fitch menurunkan prospek utang pemerintah dari stabil ke negatif. Apalagi, rasio bunga utang terhadap penerimaan pemerintah pada 2025 lalu menjadi sorotan karena diestimasi mencapai 17%, atau termasuk yang tertinggi di antara peers sesama kategori BBB.

Fitch bahkan memprakirakan rasio keseluruhan penerimaan negara terhadap PDB pada 2026 dan 2027 hanya bisa mencapai 13,3%. Ini lebih rendah dari median negara-negara berkategori BBB. Faktornya dinilai akibat tidak adanya upaya mobilisasi penerimaan yang signifikan.

Kinerja memperluas basis penerimaan juga menjadi catatan Moody's yang lebih dulu menurunkan prospek utang Indonesia ke negatif.

Gebrakan Purbaya

Kekhawatiran lembaga pemeringkat ini terhadap kinerja penerimaan pajak telah dijawab langsung oleh Purbaya saat bertemu dengan S&P. Dia berjanji akan terus mendorong anak buahnya khususnya di Direktorat Jenderal Pajak untuk bekerja lebih keras lagi.

Hal ini kendati performa penerimaan pajak dinilai sudah lebih baik, apabila dilihat dari tiga bulan pertama 2026. Apalagi, Januari-Februari 2026 bisa tumbuh hingga 30% (yoy).

Menurutnya, ini menjadi sinyal yang positif untuk disampaikan kepada S&P. Pertumbuhan Maret 2026 yang melambat pun dinilai olehnya karena faktor musiman.

"Sampai Maret tumbuhnya turun sedikit karena musiman kan, karena libur panjang itu. Tetapi masih tumbuh 30% yang paling pertama. Itu untuk mereka sinyal yang amat positif," katanya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tak menampik bahwa S&P menjadikan interest payment to revenue ratio salah satu matriks penentuan peringkat utang suatu negara.

Purbaya pun menjanjikan target pertumbuhan pajak konsisten 30% setiap bulannya sampai dengan Desember 2026.

"Beberapa minggu ke depan kami perbaiki lagi harusnya sih. Paling enggak kami akan jaga 30% terus sepanjang tahun. Enggak gampang, tetapi kalau ekonomi tumbuh lagi bagus dan orang-orang pajak saya sudah baik seperti sekarang, harusnya enggak ada masalah," jelas Purbaya.

Purbaya menaruh harapan tinggi kepada para anak buahnya. Sejak dilantik September 2025, dia telah merombak berbagai pejabat unit Kemenkeu khususnya yang fokus pada unit penerimaan seperti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Pada hari ini, dia kembali melantik delapan pejabat eselon II baru di lingkungan Kemenkeu. Dia menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap menjaga kedisiplinan fiskal sebagaimana diminta oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Angka defisit itu bukan sekadar target, tetapi sinyal ke dunia. Kita serius atau tidak. Jadi dalam acara itu saya selalu utarakan bahwa itu adalah tekad dari Bapak Presiden kita. Kita tidak akan pernah menembus 3%," ujarnya kepada para pejabat Kemenkeu saat pelantikan di Aula Mezzanine, Gedung Juanda, Kemenkeu.

Ragam Strategi DJP

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono mengatakan bahwa salah satu kunci bagi DJP untuk bisa merealisasikan target pertumbuhan penerimaan minimal 23% adalah perubahan regulasi perpajakan.

Namun, apabila tidak ada perubahan, Prianto menyampaikan bahwa otoritas pajak tetap harus bisa melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dari sisi intensifikasi, DJP dinilai bisa meningkatkan proses pengawasan melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan pemeriksaan pajak yang bertujuan menguji kepatuhan.

"Dari sisi ekstensifikasi, yaitu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui proses perluasan objek pajak di ranah shadow economy," terangnya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Di sisi lain, Prianto menilai pengetatan kebijakan restitusi pendahuluan sesuai Pasal 17C dan 17D Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bisa menjadi alternatif.

"Dengan demikian, pemeriksaan pajak dilakukan terlebih dulu atas permohonan restitusi wajib pajak/pengusaha kena pajak. Pada akhirnya, pemerintah dapat menunda pencairan restitusi pajak hingga setahun setelah permohonan restitusi diterima kantor pajak," jelasnya.

DJP pun sudah menyiapkan berbagai amunisi regulasi untuk memperkuat upaya penerimaan pajak. Namun, ini belum dipastikan bisa mulai berlaku 2026 karena berada dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025-2029.

Misalnya, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Peningkatan Penerimaan Pajak guna memperkuat dasar hukum dalam proses penagihan pajak dan untuk meningkatkan kualitas pengaduan terkait dengan tindak pidana perpajakan.

Kemudian, RPMK tentang Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak bertujuan agar tax intermediaries yang terdaftar dapat mencapai jumlah optimal serta menyempurnakan regulasi pengawasan terhadap instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILA) dalam kepatuhan penyampaian data ke DJP.

Lalu, RPMK untuk perluasan basis pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil. Tujuan peraturan ini adalah untuk menyempurnakan regulasi pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri, landasan hukum bagi pajak karbon, serta pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol.

Khusus terkait dengan regulasi untuk perluasan basis pajak ini, Kepala Riset Pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memberikan sejumlah catatan. Menurutnya, potensi penerimaan pajaknya tidak terlalu besar.

"Untuk pajak digital hanya Rp2,5 triliun sampai Rp4 triliun. Sedangkan pajak karbon menurut Bank Dunia potensinya hanya Rp200 miliar. Sedangkan jasa jalan tol, berdasarkan perhitungan kasar saya, hanya Rp4,1 triliun," jelasnya kepada Bisnis.

Adapun pada acara di Pusdiklat Pajak, Rabu (8/4/2026), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menuturkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak 2026 harus mencapai 22,9% (yoy) dari realisasi tahun lalu, yaitu Rp1.917,6 triliun.

Bimo mengatakan bahwa upaya ekstra oleh DJP untuk mengamankan penerimaan merupakan keniscayaan. Sebab, apabila hanya secara ceteris paribus atau keadaan biasa, DJP bisa mengamankan penerimaan Rp1.800 triliun.

Namun, hal ini tidak mungkin karena kebutuhan belanja pemerintah besar untuk di antaranya mendorong pertumbuhan ekonomi. Program-program prioritas pemerintah pun memiliki porsi anggaran yang besar. Akibatnya, pemerintah masih harus mengejar tambahan penerimaan Rp560 triliun dari upaya ceteris paribus itu.

Apalagi, Bimo blak-blakan menyebut Indonesia memiliki 90 juta basis pajak. Namun, sebagian besar tidak bisa dipajaki karena masih berkategori non-taxable income alias masih pendapatan tidak kena pajak (PTKP).

Di sisi lain, pihaknya pun sudah mengantisipasi pertumbuhan penerimaan pajak pada Maret 2026 yang sudah melambat ke 20% (yoy). Baginya, otoritas pajak harus mendorong pertumbuhan minimal 23% (yoy) selama sembilan bulan ke depan.

"Januari-Februari bisa steady 30,7%, di Maret melambat [ke] 20,7%. Ini warning. Kami harus tumbuh minimal 23% untuk bisa tercapai [target] Rp2.357,7 triliun," jelasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan peringkat kualitas utang Indonesia dari lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings tidak akan berubah dalam dua tahun ke depan.

Kepastian itu diperoleh setelah Purbaya bertemu perwakilan S&P di Washington DC, Amerika Serikat (AS) beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut, S&P menyatakan rating Indonesia tetap di level BBB dengan outlook stabil.

"Dia ngomong, 'rating kamu tidak berubah. BBB. Outlook stabil'. Saya bilang terima kasih, (sambil) kelihatan agak kaget. Dia bilang 'kamu kelihatannya kaget, kamu mengharapkan turun ya?'. Gitu dia bilang. Enggak (mengharapkan turun), saya bilang terima kasih," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Menurut Purbaya, pihak S&P menjelaskan makna pernyataan tersebut menunjukkan peringkat Indonesia tidak akan berubah dalam dua tahun ke depan. S&P juga berencana datang ke Indonesia pada Juni mendatang untuk kembali berdiskusi.

Kunjungan itu disebut bukan untuk memperbarui rating, melainkan mendalami perkembangan kebijakan pemerintah. S&P ingin melihat implementasi kebijakan yang disampaikan Purbaya saat pertemuan beberapa hari lalu.

"Dia bilang sampai dua tahun (enggak akan diubah). Entah saya bahasa Inggrisnya bodoh atau enggak, konteksnya seperti itu," ujar Purbaya.

[Gambas:Youtube]

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menceritakan sejumlah pertanyaan yang diajukan S&P dalam pertemuan tersebut seperti yang berkaitan dengan anggaran program pemerintah Indonesia.

Dia berkelakar pertanyaan itu mirip dengan yang sering ia terima dari wartawan di Indonesia, sehingga merasa bisa menjawabnya.

Purbaya menilai penjelasan yang disampaikan mampu meyakinkan S&P terhadap kondisi keuangan Indonesia. Pemerintah juga akan menindaklanjuti sejumlah perhatian yang disampaikan lembaga pemeringkat tersebut.

Salah satu fokusnya adalah memperbaiki rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara melalui peningkatan penerimaan pajak.

"Jadi bentar lagi pajak akan kita gebrak-gebrak lagi supaya performanya lebih bagus walaupun sekarang lebih bagus," ujar Purbaya.

Pada Februari 2026, S&P Global Ratings memperingatkan Indonesia akan risiko peringkat negatif untuk kualitas utang negara di tengah kondisi yang terjadi saat ini.

S&P menilai tekanan fiskal yang meningkat di Indonesia, khususnya terkait tingginya biaya pembayaran utang, berpotensi memperbesar risiko penurunan profil kredit negara.

"Pembayaran bunga "sangat mungkin" telah melampaui ambang batas utama sebesar 15 persen dari pendapatan pemerintah tahun lalu," ungkap Analis kedaulatan di S&P Global Ratings, Rain Yin dalam sebuah webinar daring tentang kawasan Asia Pasifik, Kamis (26/2).

Melansir dari Bloomberg, Yin menyampaikan jika angka tersebut tetap berada di atas ambang batas dalam waktu lama, itu dapat memicu pandangan lebih negatif terhadap peringkat utang Indonesia.

Meski S&P belum mengubah prospek stabil yakni BBB pada peringkat kredit Indonesia, namun peringatan perusahaan menunjukkan adanya kekhawatiran yang meluas terhadap posisi fiskal Indonesia.

S&P menyoroti rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan negara sebagai instrumen krusial. Indonesia secara konsisten mampu menjaga rasio di bawah 15 persen dalam waktu yang lama, namun angka tersebut melonjak signifikan sejak pandemi dan tidak kunjung turun.

Ditambah lagi, batasan defisit fiskal maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), saat ini berada di ambang batas. Tahun lalu, Indonesia mencatatkan defisit anggaran di level 2,9 persen lebih tinggi dari perkiraan akibat lesunya pendapatan negara.

S&P melihat perkembangan ini sebagai sinyal risiko penurunan fiskal negara yang bergerak lebih cepat. Di mana, lesunya pendapatan yang berkelanjutan dapat menahan beban bunga tinggi dan mengikis instrumen penyangga fiskal yang selama ini menjadi penopang kredit.

"Dua perkembangan yang kami pantau dengan sangat cermat adalah kerangka fiskal jangka menengah-apakah tetap sejalan dengan kebijakan aturan fiskal yang mapan-dan yang kedua adalah perkembangan pendapatan," kata Yin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings memastikan peringkat utang Indonesia tetap berada di di level Triple B (BBB) dengan outlook stabil untuk dua tahun ke depan.

Kepastian ini diperoleh setelah pertemuan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan pihak S&P dalam rangkaian agenda di Amerika Serikat.

Menurut Purbaya, keputusan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap terjaga di tengah tekanan global.

"Itu artinya selama dua tahun depan rating peringkat kamu gak akan berubah. Tapi, Juni saya akan datang ke sini, ke Indonesia, ketemu kamu lagi, oke. Jadi, bukan untuk baru-baru. Untuk diskusi aja," kata Purbaya kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (21/4/2026).

Purbaya juga menilai, salah satu faktor yang memperkuat keyakinan S&P adalah perbaikan signifikan dalam kinerja penerimaan pajak dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Bendahara negara ini, pernyataan tersebut bahkan disampaikan secara langsung di awal pertemuan sebelum masuk ke diskusi lebih lanjut. Purbaya mengaku sempat terkejut dengan penyampaian itu.

"Kan saya kelihatannya agak kaget. Dia bilang, kamu kelihatannya kaget. Kamu mengharapkan turun ya?" Ujar Purbaya Menirukan S&P.

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa keputusan tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah, termasuk konsistensi dalam menjaga defisit dan meningkatkan kualitas pendapatan negara.

Purbaya menjelaskan, dari pertemuan itu disampaikan bahwa peringkat Indonesia tidak akan berubah dalam dua tahun ke depan. Namun, S&P tetap akan melakukan pemantauan berkala terhadap implementasi kebijakan pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut kata Purbaya, diskusi juga mencakup berbagai aspek kebijakan fiskal, mulai dari pengelolaan anggaran hingga strategi menjaga stabilitas ekonomi.

Ia menilai, kepercayaan S&P tidak lepas dari cara pemerintah menyampaikan kebijakan secara konsisten dan berbasis data. Selain itu, perbaikan dalam pengumpulan pajak menjadi salah satu indikator penting yang diperhatikan.

Pemerintah mencatat, penerimaan pajak pada dua bulan pertama tahun ini tumbuh sekitar 30 persen secara tahunan. Sementara periode Januari-Maret tumbuh sekitar 20 persen dibanding tahun lalu.

Kinerja tersebut diakuinya menjadi sinyal positif bagi investor dan lembaga pemeringkat terhadap kemampuan fiskal Indonesia.

"Mungkin cara kita menyampaikan lebih meyakinkan. Karena orang ngelihat. Kalau orang mau meragukan-ragukan kelihatan. Terus kita meyakinkan dan dia lihat di belakangnya seperti apa," kata Purbaya.

Dengan tetap bertahannya rating di level investment grade, pemerintah berharap kepercayaan investor terhadap Indonesia dapat terus terjaga, sekaligus memperkuat stabilitas pasar keuangan domestik.

Tetap terjaganya rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil kata Purbaya menjadi pesan penting bagi pasar global bahwa fundamental ekonomi nasional masih solid.

Di tengah tekanan eksternal, Indonesia dinilai mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, disiplin fiskal, dan stabilitas keuangan negara

Adapun peringkat BBB merupakan kategori investment grade, yang menunjukkan Indonesia dinilai memiliki risiko gagal bayar yang relatif rendah dan tetap layak menjadi tujuan investasi internasional. Status ini penting untuk menjaga kepercayaan investor, menekan biaya pinjaman, serta memperkuat arus modal ke dalam negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON DC – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan hasil pertemuannya dengan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) di Washington DC. Dalam pertemuan tersebut, S&P mengonfirmasi peringkat kredit Indonesia tetap berada di level triple B (BBB) dengan outlook yang tetap stabil.

Keputusan ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi perlambatan pertumbuhan, tingginya suku bunga dunia, dan ketidakpastian geopolitik.

Peringkat BBB merupakan kategori investment grade, yang menunjukkan Indonesia dinilai memiliki risiko gagal bayar yang relatif rendah dan tetap layak menjadi tujuan investasi internasional. Status ini penting untuk menjaga kepercayaan investor, menekan biaya pinjaman, serta memperkuat arus modal ke dalam negeri.

Purbaya menjelaskan, S&P menyoroti konsistensi pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal, terutama defisit anggaran yang dipertahankan di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “Mereka menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita, termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu. Utamanya, mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga di bawah 3 persen dari PDB,” ujar Menteri Keuangan, Jumat (17/4/2026).

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar defisit APBN tetap dijaga secara prudent. Menurutnya, komitmen tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Selain fiskal yang sehat, ketahanan ekonomi Indonesia juga tercermin dari membaiknya penerimaan negara. Purbaya menyebut pertumbuhan pajak pada dua bulan pertama tahun ini mencapai 30 persen, sementara periode Januari–Maret tumbuh sekitar 20 persen dibanding tahun lalu.

Kinerja tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik terus pulih dan basis penerimaan negara semakin kuat. Pemerintah juga telah melakukan restrukturisasi organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai guna meningkatkan efektivitas pengumpulan penerimaan.

“Ketika kita beritahu bahwa dua bulan tahun ini pertumbuhan pajak 30 persen dan Januari–Maret dibanding tahun lalu tumbuh 20 persen, mereka sepertinya cukup puas,” kata Bendahara Negara tersebut.

Menurut dia, S&P juga mencermati perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV tahun lalu. Selain itu, berbagai indikator makro dan mikro dinilai menunjukkan tren positif pada awal pemerintahan Presiden Prabowo.

Hal tersebut menandakan bahwa ekonomi Indonesia memiliki daya tahan yang kuat, ditopang konsumsi domestik besar, reformasi fiskal berkelanjutan, dan prospek investasi yang tetap terjaga.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara. Menteri Keuangan memastikan kondisi tersebut akan terus dimonitor agar tidak mengganggu ruang fiskal di masa depan.

“Saya bilang itu akan kita monitoring terus dan pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap kita jaga,” ujar Purbaya.

Tetap terjaganya peringkat Indonesia di level BBB dengan outlook stabil menjadi pesan penting bagi pasar global bahwa fundamental ekonomi nasional masih solid. Di tengah tekanan eksternal, Indonesia dinilai mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, disiplin fiskal, dan stabilitas keuangan negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyebut lembaga pemeringkat S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia di level investment grade, dengan disertai catatan penting yang perlu diwaspadai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan S&P mengonfirmasi bahwa peringkat kredit Indonesia tetap berada di level BBB dengan outlook stabil.

Serta S&P tetap menyoroti risiko dari tingginya rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara.

“Mereka mendiskusikan lebih dalam bahwa rating pembayaran bunga dibanding income-nya di atas 15 persen,” ujar Purbaya dalam keterangannya pada Kamis (16/4/2026).

Meski demikian, pemerintah menilai kondisi tersebut masih dapat dikendalikan dan belum berada pada level yang membahayakan fiskal.

“Saya bilang itu akan kita monitoring terus dan pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap kita jaga dan tidak memburuk dari sisi pembayaran,” lanjutnya.

Di sisi lain, S&P memang mengonfirmasi peringkat utang Indonesia tetap berada di level triple B (BBB) dengan outlook stabil.

Status ini menunjukkan Indonesia masih dinilai layak investasi dengan risiko gagal bayar relatif rendah.

Namun, di balik penilaian tersebut, S&P sebelumnya juga menggali secara detail konsistensi pemerintah dalam menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Mereka menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga di bawah 3 persen dari PDB,” kata Purbaya.

Pemerintah mengeklaim disiplin fiskal tetap terjaga, dengan defisit yang diperkirakan turun dari 2,9 persen menjadi sekitar 2,8 persen dalam laporan keuangan pemerintah.

Meski demikian, sinyal kehati-hatian tetap muncul.

Tingginya rasio bunga utang terhadap pendapatan menunjukkan ruang fiskal bisa semakin tertekan jika penerimaan negara tidak tumbuh sejalan.

Purbaya mengatakan pemerintah mengandalkan perbaikan kinerja penerimaan pajak dan bea cukai untuk menjaga keseimbangan tersebut.

“Ketika kita beritahu bahwa dua bulan tahun ini pertumbuhan pajak 30 persen dan di bulan Januari-Maret dibanding tahun lalu tumbuh 20 persen, mereka sepertinya cukup puas,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mengeklaim telah melakukan restrukturisasi organisasi perpajakan dan kepabeanan untuk meningkatkan kinerja penerimaan.

Meski indikator makro dinilai membaik dan rating tetap stabil, catatan S&P soal beban bunga utang menjadi pengingat bahwa tekanan fiskal belum sepenuhnya mereda.

Apalagi, di tengah ketidakpastian global, kemampuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesehatan fiskal akan menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan investor ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya peringatan dari lembaga pemeringkat S&P Global Ratings terkait kondisi fiskal Indonesia, khususnya rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara.

Peringatan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara pemerintah Indonesia dan S&P di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (14/4/2026) waktu setempat. S&P menilai rasio pembayaran bunga perlu dijaga agar tidak membebani fiskal ke depan.

“Mereka memberi warning untuk mendiskusikan lebih dalam bahwa rating pembayaran bunga dibanding income-nya di atas 15 persen,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah akan terus memantau indikator tersebut guna memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga.

“Saya bilang, kita akan monitor terus dan pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal yang kita jaga tidak memburuk dari sisi pembayaran bunga,” lanjutnya.

Selain rasio bunga utang, S&P juga menggali kondisi fiskal Indonesia secara lebih rinci, termasuk perkembangan defisit anggaran dalam dua tahun terakhir.

Fokus utama lembaga tersebut kata Purbaya adalah melihat konsistensi pemerintah dalam menjaga defisit tetap di bawah batas aman.

“Oh mereka menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu dan utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten melihat defisit kita di bawah 3 persen dari PDB,” kata Purbaya.

Ia memastikan pemerintah tetap berpegang pada disiplin fiskal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target defisit dijaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Jadi saya bilang kita konsisten dengan kebijakan itu, presiden kita telah memberikan arahan bahwa defisit kita terjaga di bawah 3 persen dari PDB,” ujarnya.

Purbaya menyebut defisit anggaran saat ini berada di kisaran 2,9 persen dan berpotensi turun menjadi sekitar 2,8 persen dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).

Dari sisi penerimaan, pemerintah juga mencatat kinerja positif, terutama dari pertumbuhan pajak di awal tahun.

“Ketika kita beritahu bahwa bulan pertama tahun ini pertumbuhan pajak mencapai 30 persen dan di bulan Maret, Januari-Maret kemarin tumbuh 20 persen,” kata dia.

Menurut Purbaya, kinerja tersebut turut memperkuat kepercayaan S&P terhadap ketahanan fiskal Indonesia. Hasilnya, lembaga pemeringkat tersebut memutuskan mempertahankan peringkat utang Indonesia dengan prospek stabil.

“S&P bilang, mereka memberikan konfirmasi bahwa rating kita tetap dengan outlook yang tetap stabil,” ujarnya.

Purbaya juga merespons kabar yang menyebut Indonesia memiliki risiko fiskal tinggi di kawasan Asia Tenggara. Ia menilai informasi tersebut kemungkinan merujuk pada laporan awal sebelum pertemuan langsung dengan S&P.

“Waktu itu mungkin mengacu pada laporan yang diberikan hari Senin. Saya kan meetingnya hari Selasa, jadi sepertinya mereka sudah melakukan asesmen ulang,” ujarnya.

Menurut Purbaya, hasil pertemuan terbaru justru menunjukkan penilaian yang lebih positif terhadap kondisi fiskal Indonesia.

“Artinya dari situ, kita tidak dalam posisi yang lemah dari sisi fiskal,” katanya.

Ia menambahkan, S&P bahkan berencana kembali mengunjungi Indonesia untuk melakukan penilaian lanjutan terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah.

“Kalau message dari mereka, mereka ingin nanti datang lagi ke Indonesia untuk menilai kondisi ekonomi maupun pemerintah yang sudah berubah,” kata Purbaya.

Sebelumnya, dalam laporan terbarunya, S&P Global Ratings menilai peringkat utang Indonesia menjadi yang paling rentan di Asia Tenggara, terutama jika konflik di Timur Tengah berlarut-larut.

Kenaikan harga energi global dinilai dapat meningkatkan beban subsidi dan menekan ruang fiskal pemerintah.

“Di Asia Tenggara, kami menilai peringkat utang Indonesia akan lebih rentan jika konflik berlarut-larut,” tulis S&P.

Meski terdapat risiko tersebut, pemerintah tetap optimistis stabilitas fiskal dapat terjaga, seiring kinerja penerimaan yang menguat dan komitmen menjaga defisit dalam batas aman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kabar yang menyebut Indonesia memiliki risiko tinggi di kawasan Asia.

Ia menegaskan penilaian terbaru dari S&P Global Ratings menunjukkan kondisi yang lebih positif.

Purbaya menjelaskan informasi yang beredar kemungkinan merujuk pada laporan awal sebelum pertemuan langsung di Washington DC pada Selasa (14/4/2026).

“Waktu itu mungkin mengacu pada laporan yang diberikan hari Senin. Saya kan meetingnya hari Selasa, jadi sepertinya mereka sudah melakukan assessment ulang,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Pertemuan tersebut menghasilkan konfirmasi bahwa peringkat utang Indonesia tetap stabil. Tidak ada perubahan dalam penilaian terbaru.

“Artinya dari situ, kita tidak dalam posisi yang lemah dari sisi fiskal,” katanya.

Ia menilai informasi yang beredar belum mencerminkan hasil asesmen terbaru.

“Ada kemungkinan itu berdasarkan nilai sebelum kami berdiskusi dengan S&P di hari Selasa kemarin,” ujarnya.

S&P juga menunjukkan minat untuk melakukan penilaian lanjutan. Lembaga tersebut berencana datang langsung ke Indonesia.

“Kalau message dari mereka, mereka ingin nanti datang lagi ke Indonesia untuk menilai kondisi ekonomi maupun pemerintah yang sudah berubah,” kata dia.

Menurut Purbaya, langkah tersebut mencerminkan pandangan positif terhadap kondisi ekonomi nasional.

“Jadi, mereka pandangannya amat positif dari Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, S&P Global Ratings menilai peringkat utang Indonesia paling rentan di Asia Tenggara. Risiko meningkat seiring lonjakan harga energi dan keterbatasan ruang fiskal.

Laporan yang dirilis Selasa (14/4/2026) menyoroti potensi tekanan terhadap sovereign rating di kawasan. Risiko akan meningkat jika konflik di Timur Tengah berlangsung lama.

Indonesia dinilai paling terdampak dibanding negara lain di kawasan. Kenaikan harga energi global berpotensi mendorong beban subsidi. Kondisi ini menekan ruang fiskal pemerintah.

“Di Asia Tenggara, kami menilai peringkat utang Indonesia akan lebih rentan jika konflik berlarut-larut,” tulis S&P.