Ini juga karena kita bisa mengelola anggaran lebih efisien dan memastikan sektor swasta tetap hidup

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan, merupakan angka tertinggi sejak kuartal III 2022.

Menkeu di Yogyakarta, Jumat, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut ditopang kuatnya konsumsi rumah tangga, investasi, serta konsumsi pemerintah yang semakin efisien dan produktif.

"Ini juga karena kita bisa mengelola anggaran lebih efisien dan memastikan sektor swasta tetap hidup," kata Purbaya saat menghadiri pembukaan Jogja Financial Festival (Finfest) 2026 di Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta, Jumat.

Menurut Menkeu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut menunjukkan optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai tetap kuat.

Hal tersebut, kata Purbaya, terlihat dari berbagai indikator ekonomi yang terus tumbuh, mulai dari indeks keyakinan konsumen, penjualan kendaraan bermotor, konsumsi bahan bakar minyak (BBM), penjualan listrik, hingga konsumsi semen domestik.

Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan tantangan terbesar saat ini bukan lagi sekadar memperluas akses keuangan, melainkan memastikan akses tersebut benar-benar membuat masyarakat semakin berdaya, bukan justru terjebak dalam konsumsi impulsif, algoritma digital, maupun jeratan utang.

"Uang tentu penting. Sistem keuangan tentu penting. Tetapi uang tidak boleh naik tahta menjadi tujuan akhir seluruh ikhtiar kita. Ia harus tetap menjadi sarana untuk memuliakan kehidupan," kata Sri Sultan.

Oleh karena itu, di tengah derasnya arus digitalisasi keuangan dan maraknya budaya konsumtif, Sultan HB mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, kembali meneguhkan spirit "Gemi, Nastiti, Ngati-ati" sebagai fondasi literasi keuangan yang berakar pada kearifan budaya.

Sri Sultan mengatakan falsafah Jawa "Gemi, Nastiti, Ngati-ati" memiliki relevansi yang semakin kuat di era ekonomi digital saat ini. Gemi dimaknai sebagai kemampuan menahan konsumsi demi tujuan jangka panjang.

Sementara Nastiti menjadi kecermatan dalam mengambil keputusan finansial, sedangkan Ngati-ati merupakan kewaspadaan terhadap risiko-risiko keuangan yang sering kali tidak terlihat di balik kemudahan layanan digital.

"Kecerdasan finansial tidak cukup hanya soal akses dan teknologi, tetapi juga tentang kemampuan mengendalikan diri, memahami risiko, serta menjaga martabat dalam setiap keputusan ekonomi," kata Gubernur DIY.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menekankan, pentingnya peran pasar modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional saat membuka acara MNC Forum ke-82 di Jakarta. Menurutnya, pasar modal merupakan instrumen vital dalam menyediakan pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha dan pembangunan ekonomi suatu negara.

HT menjelaskan bahwa sistem keuangan pada dasarnya terdiri dari dua pilar utama, yakni pasar uang dan pasar modal. Pasar uang didominasi pembiayaan jangka pendek melalui sektor perbankan, sementara pasar modal menjadi sumber pembiayaan jangka panjang, baik melalui instrumen ekuitas maupun surat utang.

"Negara yang ekonominya besar pasti memiliki pasar modal yang besar juga. Karena pasar modal memungkinkan pembiayaan jangka panjang yang dibutuhkan untuk investasi dan ekspansi usaha," ujar HT dalam sambutannya di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kamis (21/5/2026).

MNC Group Gelar MNC Forum LXXX: Tourism Business Plan and Digital Marketing & MCN



Ia mencontohkan perkembangan ekonomi China yang mulai tumbuh pesat setelah membuka akses pasar modal dan pembiayaan jangka panjang. Menurutnya, kondisi serupa juga terjadi di berbagai negara lain yang akhirnya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi setelah membuka sistem pasar modalnya.

"Dulu China tidak memiliki pasar modal yang kuat. Namun ketika mereka membuka pasar modal, modal murah masuk dan mampu membiayai investasi dalam jumlah besar, akhirnya China sangat besar (size ekonomi)," katanya.

Hadiri MNC Forum, AHY Sebut Media Miliki Peran Penting Dalam Menjaga Demokrasi



Hary Tanoe juga menilai perusahaan tidak dapat terus mengandalkan pembiayaan utang untuk bertumbuh karena terdapat batas kemampuan leverage. Oleh sebab itu, pasar modal menjadi solusi penting untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan melalui penawaran saham kepada publik.

"Pasar modal itu adalah super penting. Dulu sebelum ada pasar modal, saham itu dimiliki satu dua orang atau beberapa orang. Kalau mau tumbuh, kan tidak mungkin utang bank terus, utang itu ada batasnya," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, HT turut menyoroti pentingnya literasi pasar modal di Indonesia. Ia berharap forum-forum diskusi seperti MNC Forum dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pasar modal bagi perekonomian nasional.

MNC Forum ke-82 dihadiri lebih dari 2.000 peserta baik secara offline maupun online. Peserta berasal dari berbagai sektor usaha dibawah naungan MNC Group, mulai dari jasa keuangan, sekuritas, asset management, consumer finance, media, hospitality, hingga pelaku industri digital.

Tidak hanya itu, Forum rutin tersebut juga turut dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Hasan Fawzi, sekaligus menjadi pembicara kunci.

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 memang mencatatkan angka yang terlihat impresif, yakni mencapai 5,61%. Namun di balik besaran angka tersebut, tersimpan kerentanan fundamental ekonomi makro yang sewaktu-waktu bisa memukul balik stabilitas perekonomian nasional.

Kondisi ekonomi domestik secara sekilas memang tampak tangguh jika merujuk pada tren peningkatan secara tahunan (year on year). Meski begitu, tingginya angka tersebut belum sejalan dengan kondisi riil di lapangan, terutama jika membedah lebih dalam indikator mikroekonomi dan sektor riil seperti industri pengolahan.

Kepala Center of Macroeconomics dan Finance INDEF, M. Rizal Taufikurahman menilai capaian Produk Domestik Bruto (PDB) yang positif belum mencerminkan fundamental ekonomi secara keseluruhan. Hal ini memicu ketimpangan antara data di atas kertas dengan realitas yang dihadapi oleh pelaku industri maupun masyarakat di lapisan bawah.

Purbaya: Saya Sebel Dibilang Gara-gara Fiskal Rupiah Jeblok



"Masih terjadi paradoks antara indikator makro dengan berbagai indikator atau realitas khususnya di manufaktur, atau sektoral itu masih belum bisa dirasakan. Apalagi di masyarakat, terutama di masyarakat yang menengah ke bawah," ujar Rizal dalam diskusi yang diselenggarakan INDEF secara daring, dikutip Selasa (12/5/2026).

Tekanan fundamental ini salah satunya bersumber dari kondisi fiskal negara yang dipaksa bekerja ekstra keras sejak awal tahun. Belanja pemerintah tercatat melonjak tajam hingga 21,81%, yang berimbas langsung pada melebarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Diragukan, Purbaya: Angka Jelek Ribut, Angka Tinggi Ribut



Tercatat, defisit anggaran pada kuartal I-2026 nyaris menyentuh level 1% dari PDB, atau menembus angka Rp240 triliun. Padahal, pemerintah memiliki batasan ruang gerak defisit maksimal sebesar 3 persen untuk keseluruhan tahun berjalan.

"Artinya kalau satu triwulan saja sudah hampir 1 persen, kita masih ada sisa tiga triwulan lagi. Sangat sulit rasanya untuk menjaga 3 persen dengan tetap mengutamakan belanja fiskal yang fantastis jika stimulus itu tidak benar-benar menciptakan nilai tambah yang besar," jelas Rizal.

Masalah tak berhenti pada urusan kas negara saja, karena sektor eksternal turut membunyikan alarm kewaspadaan. Hal ini ditandai dengan tren penurunan cadangan devisa dan pelemahan nilai tukar rupiah yang bahkan telah menembus asumsi makro APBN 2026 di level Rp16.500 per dolar AS.

Melambungnya angka pertumbuhan ekonomi faktanya tidak mampu menjadi perisai untuk menahan gempuran tekanan eksternal terhadap mata uang Garuda. Tingginya capaian tersebut seolah menjadi anomali ketika disandingkan dengan risiko pelemahan fundamental yang kian membesar.

"Di balik pertumbuhan 5,61 persen ini ternyata rupiah dan risiko fundamentalnya juga tinggi. Pertumbuhan ekonomi ini belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan fundamental, tidak hanya dari sisi eksternal, tapi juga stabilitas fiskal dan daya tahan sektoral domestik," tegas Rizal.

Lebih jauh, mesin utama PDB yang biasanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga kini tampak kedodoran. Laju konsumsi terus-menerus bergerak di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional, memperlihatkan bahwa keseimbangan ekonomi saat ini digerakkan secara artifisial oleh belanja ekspansif pemerintah.

Lesunya indikator konsumsi rumah tangga ini menjadi sinyal bahaya bagi ketahanan pasar domestik ke depannya. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa roda ekonomi belum benar-benar berputar merata di kalangan masyarakat luas.

"Laju konsumsi ini terus cenderung di bawah PDB dan itu menunjukkan apa? Daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih secara kuat, terutama yang terjadi di kelompok kelas menengah," papar Rizal.

Pemerintah diingatkan bahwa ekspansi fiskal memang ampuh menggenjot angka nasional dalam jangka pendek. Akan tetapi, kebijakan ke depan harus diarahkan pada keseimbangan, yakni pertumbuhan berkualitas yang benar-benar memulihkan daya beli masyarakat dan menggerakkan pelaku usaha secara optimal.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, performa ekonomi saat ini merupakan kelanjutan dari momentum positif akhir tahun lalu, bukan sekadar anomali statistik.

Dia mengaku heran terhadap skeptisisme para ekonom. Padahal, dunia internasional memberikan apresiasi positif terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Dia merujuk pada tren penguatan yang sudah terlihat sejak kuartal IV-2025 yang tumbuh 5,39 persen.

"Jadi kalau angka jelek ribut, angka tinggi ribut. Jadi teman-teman ekonom tuh maunya apa?" kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Senin (11/5/2026).

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi secara tegas berbagai kritik yang meragukan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026. Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen secara tahunan.

Kritik yang muncul di publik menuding capaian tersebut hanya dipicu oleh efek basis rendah (low base effect) karena pertumbuhan pada kuartal I-2025 hanya sebesar 4,87%.Wamenkeu Klaim Ekonomi Tumbuh 5,61% Bukan Autopilot, Ini Buktinya



Namun, Purbaya mematahkan argumen tersebut dengan merujuk pada tren penguatan yang sudah terlihat sejak kuartal IV-2025 yang tumbuh 5,39%. Ia mengaku heran terhadap skeptisisme para ekonom domestik, padahal dunia internasional memberikan apresiasi positif terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.

"Jadi kalau angka jelek ribut, angka tinggi ribut. Jadi teman-teman ekonom tuh maunya apa?" kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Purbaya menambahkan bahwa performa ekonomi saat ini merupakan kelanjutan dari momentum positif akhir tahun lalu, bukan sekadar anomali statistik. Ini Pendorong Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5,61% di Kuartal I-2026



“Luar negeri menghargai kita, dalam negeri enggak ini, tapi dengan data yang aneh. Dengan sudut pandang yang aneh menurut saya,” tegas mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut.

Terkait arah kebijakan ke depan, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah baru akan mempertimbangkan penyesuaian pajak lainnya jika pertumbuhan ekonomi sudah konsisten berada di level 6% selama beberapa kuartal berturut-turut.

Fokus pemerintah saat ini adalah menciptakan keadilan bagi para pedagang konvensional agar mampu bersaing dengan ekosistem digital.

“Pertumbuhannya ya? Oh, kalau yang pertumbuhan ekonomi 5,61 kan belum 6 dan belum stabil 6 persen. Let's say kalau 2-3 bulan berturut-turut di atas 6 persen, kita akan pertimbangan pajak-pajak yang lain,” ujar Purbaya.

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

FENOMENA yang sering disebut sebagai “kutukan 5 persen” menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung di situ-situ saja, belum mampu mengalami akselerasi secara signifikan selama lebih dari satu dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi nasional memang relatif terjaga di kisaran lima persen, pada Triwulan I-2026 tercatat tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan.

Capaian tersebut seharusnya menunjukkan adanya tren perubahan struktural perekonomian di mana perekonomian lebih didorong oleh peningkatan produktivitas, inovasi, maupun penguatan daya saing industri nasional.

Aktivitas ekonomi Indonesia hingga kini masih banyak ditopang oleh konsumsi domestik dan faktor musiman, sehingga fondasi pertumbuhan jangka panjang belum terbentuk secara optimal. Pertumbuhan ekonomi yang baik, harus diikuti oleh transformasi ekonomi yang lebih produktif, efisien, dan berbasis nilai tambah tinggi.

Permasalahan mendasar yang menghambat percepatan ekonomi Indonesia berkaitan erat dengan rendahnya produktivitas, tingginya biaya logistik, serta persoalan kelembagaan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Biaya distribusi antardaerah yang tinggi menyebabkan rantai pasok nasional menjadi kurang efisien dan memunculkan disparitas harga di berbagai wilayah.

Selain itu, hambatan birokrasi, kompleksitas perizinan, dan praktik korupsi masih menjadi faktor yang memengaruhi iklim investasi dan efisiensi dunia usaha. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi kebijakan, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kini masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga yang berkontribusi lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Sementara kontribusi investasi produktif relatif lebih terbatas. Ketergantungan terhadap konsumsi menunjukkan bahwa penguatan kapasitas produksi, efisiensi industri, dan ekspansi investasi belum menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Di tengah tantangan tersebut, sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi tulang punggung industrialisasi nasional justru menunjukkan kecenderungan melemah. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB Indonesia kini berada di bawah 20 persen, meski sektor ini masih menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian nasional dan tumbuh sekitar 5 persen pada Triwulan I-2026.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia perlu berupaya secara serius untuk mencegah deindustrialisasi prematur, di mana sektor manufaktur belum mampu berkembang menjadi motor utama transformasi ekonomi dan produktifitas nya masih rendah.

Paradoks Ekonomi Indonesia

Di tengah berbagai tantangan struktural dan tekanan ekonomi global yang masih membayangi perekonomian nasional, dinamika ekonomi Indonesia pada awal tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup positif dan patut diapresiasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih relatif kuat di tengah ketidakpastian geopolitik global, perlambatan perdagangan dunia, dan tingginya volatilitas harga komoditas internasional.

Salah satu faktor utama yang menopang pertumbuhan tersebut adalah meningkatnya belanja pemerintah secara signifikan. Di mana Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 21,81 persen (yoy), menjadi pertumbuhan tertinggi di antara seluruh komponen pengeluaran Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan tersebut dipengaruhi oleh realisasi pembayaran gaji ke-14 (THR), kenaikan belanja barang dan jasa, serta implementasi berbagai program prioritas pemerintah. Di antaranya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan penguatan sekolah rakyat yang secara langsung mendorong aktivitas ekonomi daerah, konsumsi rumah tangga, serta permintaan pada sektor pangan, transportasi, dan jasa sosial.

Dampak kebijakan tersebut tercermin pada tingginya pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencapai 13,14 persen serta sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 8,04 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa stimulus fiskal pemerintah masih memiliki efek pengganda (multiplier effect) cukup kuat dalam menjaga pergerakan ekonomi domestik.

Meskipun pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah apakah pertumbuhan tersebut benar-benar telah diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas?

Selain ditopang oleh belanja pemerintah, pemulihan ekonomi nasional juga didukung oleh membaiknya kinerja sektor industri pengolahan. Industri manufaktur masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional, yakni sebesar 19,07 persen, dengan pertumbuhan mencapai 5,04 persen pada Triwulan I-2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa sektor manufaktur mulai kembali memainkan peran penting sebagai motor pertumbuhan ekonomi setelah mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, penguatan sektor industri seharusnya mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi sering dipandang sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tatkala ekonomi tumbuh, maka produksi meningkat, investasi bertambah, lapangan kerja meluas, pendapatan masyarakat naik, dan konsumsi rumah tangga ikut menguat.

Sayangnya, di Indonesia, apabila ditelaah lebih mendalam, realitas sosial-ekonomi masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan kualitas kesejahteraan yang ideal. Meski tingkat pengangguran mengalami penurunan, jumlah penganggur Indonesia masih mencapai sekitar 7,24 juta orang pada Februari 2026.

Selain itu, kualitas pekerjaan juga masih menjadi tantangan serius karena pekerja formal hanya mencakup sekitar 40,58 persen dari total penduduk bekerja. Sedangkan sebagian besar lainnya masih berada di sektor informal yang rentan terhadap gejolak ekonomi.

Bahkan, sekitar 49 juta orang masih bekerja tidak penuh waktu atau tergolong pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, stabil, dan berpendapatan layak.

Sebab itu, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 memang layak diapresiasi sebagai capaian makroekonomi yang positif. Namun tetap memperhatikan bahwa tantangan terbesar Indonesia ke depan adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar berkualitas, inklusif, mampu menciptakan pekerjaan formal yang layak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.

Penguatan Ekonomi Inklusif

Di tengah tantangan perlambatan ekonomi global dan dinamika struktural yang masih membayangi perekonomian nasional, Indonesia memerlukan arah pembangunan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan angka pertumbuhan. Tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan masyarakat yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada hakikatnya harus mampu diterjemahkan menjadi perluasan kesempatan kerja, meningkatnya aktivitas usaha produktif, serta penguatan daya beli rumah tangga. Sebab itu, kebijakan ekonomi nasional perlu diarahkan pada penguatan sektor-sektor yang memiliki kapasitas besar dalam menyerap tenaga kerja, seperti industri pengolahan, pertanian modern, ekonomi kreatif, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam konteks tersebut, industrialisasi berbasis hilirisasi menjadi langkah strategis yang penting agar Indonesia tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah. Melainkan mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang dapat memperkuat struktur ekonomi domestik dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih luas.

Di sisi lain, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari reformasi menyeluruh pada aspek produktivitas, pendidikan, dan iklim usaha nasional. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur logistik, menurunkan biaya distribusi, serta menyederhanakan regulasi investasi agar dunia usaha dapat berkembang secara lebih efisien dan kompetitif.

Efisiensi ekonomi dan kemudahan berusaha menjadi faktor penting dalam menarik investasi produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja formal dalam skala besar. Pasalnya melalui iklim usaha yang lebih kondusif, sektor industri dan sektor riil nasional akan memiliki ruang yang lebih luas untuk berkembang, memperkuat kapasitas produksi, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat.

Selain reformasi ekonomi dan industri, kualitas sumber daya manusia tetap menjadi fondasi utama dalam menentukan keberhasilan transformasi pembangunan nasional. Pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri, serta penguatan konektivitas antara dunia pendidikan dan dunia kerja harus menjadi prioritas strategis agar tenaga kerja Indonesia lebih produktif, adaptif, dan siap menghadapi perkembangan teknologi.

Dengan sumber daya manusia yang unggul, sektor industri nasional akan memiliki kemampuan lebih besar untuk tumbuh sekaligus menyerap jutaan angkatan kerja baru setiap tahunnya. Dalam konteks tersebut, berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, sekolah rakyat, dan penguatan ekonomi desa perlu dipandang bukan hanya sebagai stimulus sosial jangka pendek, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas manusia.

Sebab, keberhasilan pembangunan ekonomi pada akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam menciptakan masyarakat yang sehat, terdidik, produktif, dan memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi yang bermartabat.

Sejatinya, tantangan terbesar pembangunan ekonomi Indonesia bukan sekadar menjaga pertumbuhan tetap berada di atas lima persen, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seharusnya mampu menciptakan lapangan kerja yang layak, memperkuat kelas menengah, meningkatkan daya beli rumah tangga, serta mengurangi ketimpangan sosial secara berkelanjutan. Untuk itu, Indonesia membutuhkan arah pembangunan yang lebih inklusif, produktif, dan berbasis penguatan sektor riil.

Hal itu agar pertumbuhan yang tercipta tidak berhenti sebagai capaian statistik semata, melainkan benar-benar menjadi fondasi bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa dalam jangka panjang. Semoga.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya Yudhi Sadewa berharap, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisamendekati 6% sampai akhir tahun 2026. Iamengungkapkan optimismenya bahwa ekonomi Indonesia mampu berakselerasi lebih tinggi hingga akhir tahun.

Meski kondisi global masih dibayangi gejolak pasar keuangan dan tensi geopolitik, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat melampaui angka yang ditetapkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Purbaya menegaskan, komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas permintaan domestik sebagai mesin utama penggerak ekonomi sepanjang tahun ini.

“Kalau kita lihat di APBN, targetnya 5,4 persen ya tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir tahun,” ujar Purbaya dalam konferensi pers hasil rapat KSSK, Kamis (7/5/2026).

Guna merealisasikan target tersebut, pemerintah mengandalkan kebijakan fiskal yang ekspansif serta pemberian stimulus ekonomi, khususnya memasuki kuartal II 2026. Fokus utama pemerintah adalah mempertahankan daya beli masyarakat melalui berbagai instrumen, seperti bantuan sosial dan program makanan bergizi gratis.

Langkah ini diambil untuk memastikan konsumsi dalam negeri tetap kokoh di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia. “Hal yang sama akan kita lakukan di triwulan kedua dan sampai dengan akhir tahun untuk memastikan permintaan domestik tetap terjaga dan kita masih bisa tumbuh dengan baik,” jelasnya.

Wamenkeu Klaim Ekonomi Tumbuh 5,61% Bukan Autopilot, Ini Buktinya



Selain perlindungan sosial, Purbaya membocorkan bahwa pemerintah tengah merancang tambahan insentif bagi dunia usaha untuk memperkuat aktivitas ekonomi pada periode April-Juni tahun ini. “Pemerintah juga masih akan memberikan stimulus tambahan bagi perekonomian di kuartal kedua tahun 2026 ini,” tambah Purbaya.

Optimisme tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 berhasil mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 5,61%.

RI Lepas dari Kutukan Ekonomi 5%, Purbaya Ngak Stress Lagi



Capaian ini menunjukkan tren penguatan yang konsisten jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal IV 2025 yang sebesar 5,39%, maupun posisi pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang berada di angka 4,87%.

Dengan fondasi awal tahun yang kuat, pemerintah percaya diri bahwa sinergi kebijakan fiskal dan moneter akan mampu membawa pertumbuhan ekonomi nasional menuju level 6% pada penutupan tahun anggaran.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2026 capai 5,61% menjadi yang tertinggi di antara negara-negara G20 . Ia mengatakan, di tengah dinamika global yang masih mencari keseimbangan baru, ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas ekspektasi berbagai lembaga.

Menko Airlangga menambahkan, pertumbuhan Indonesia lebih tinggi dibanding sejumlah negara seperti China, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, hingga Amerika Serikat.

"Pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara G20. Memang dari G20 ini yang belum keluar India, tetapi di antara negara yang keluar termasuk China, Singapura, Korsel, Arab Saudi, Amerika Serikat, kita yang tertinggi," ungkapnya dalam konferensi pers Pertumbuhan PDB Kuartal I 2026, Selasa (5/5/2026).

RI Lepas dari Kutukan Ekonomi 5%, Purbaya Ngak Stress Lagi



Menurutnya, capaian ini tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah, terutama momentum Ramadan dan Idul Fitri yang mendorong konsumsi domestik. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,52 persen dan menjadi penggerak utama ekonomi nasional.

"Ini semakin menegaskan bahwa momentum daripada Ramadhan dan Idul Fitri serta pelepasan mobilitas itu meningkat dengan tinggi," tegasnya.



Selain konsumsi, belanja pemerintah juga mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 21,81 persen atau sekitar Rp815 triliun. Realisasi ini ditopang berbagai program belanja kementerian lembaga, termasuk MBG sampai dengan Maret Rp51 Triliun.

Dari sisi indikator makro, kondisi ekonomi dinilai tetap stabil. Inflasi April 2026 tercatat 2,42%, masih dalam kisaran target. Indeks keyakinan konsumen berada di level 122,9, sementara neraca dagang mencatat surplus Rp3,32 triliun dan telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut.

Pertumbuhan kredit juga meningkat 9,49 persen secara tahunan, diikuti kenaikan dana pihak ketiga sebesar 13,55%.Ini Pendorong Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5,61% di Kuartal I-2026

Kondisi sosial juga disebutnya turut menunjukkan perbaikan. Dalam periode Februari 2025 hingga Februari 2026, jumlah tenaga kerja bertambah 1,89 juta orang menjadi 147,67 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,76% menjadi 4,68%.

Selain itu angka kemiskinan tercatat 8,25% dan rasio gini berada di level 0,363 pada September 2025.

Airlangga menegaskan, berbagai stimulus pemerintah selama kuartal pertama juga berperan sebagai bantalan terhadap gejolak global. Di antaranya diskon tarif transportasi selama Idul Fitri yang mendorong peningkatan jumlah penumpang di berbagai moda.

"Salah satunya adalah diskon tarif transportasi di Idul Fitri, penumpang kereta api ekonomi naik sekitar 7,6 persen secara year-on-year, angkutan laut naik 2,56 persen year-on-year, angkutan penyeberangan naik 13,7 persen year-on-year," kata Airlangga.

Capaian positif juga berlaku untuk program KUR di kuartal pertama capaiannya adalah Rp96,18 triliun, naik 34,41 persen dari target. Kemudian kredit Alsintan Rp55,92 miliar, atau 23,19% dari target, kredit industri padat karya sebesar 82,93% atau 15% dari target, dan kredit program perumahan mencapai Rp14,92 triliun, 42,89% dari target.

Pemerintah, katanya, akan terus mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 2026 yang ditargetkan sebesar 5,4%. Beberapa langkah yang disiapkan antara lain penyaluran gaji ke-13 ASN sebesar Rp55 triliun, bantuan pangan bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat, serta subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 sebesar Rp356,8 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi pendidikan sebesar Rp13,4 triliun serta program perumahan, termasuk pembangunan 3 juta rumah melalui skema FLPP, bantuan stimulan perumahan swadaya dengan alokasi anggaran Rp37,1 triliun, bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar Rp8,9 triliun, dan kredit program perumahan dengan plafon Rp34,8 triliun.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rasa syukur dan kelegaannya atas pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang berhasil menyentuh angka 5,61% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I 2026. Menurutnya, realisasi ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia telah berhasil melampaui stagnasi pertumbuhan ekonomi yang selama ini tertahan di level 5%.

"Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5 persen,” kata Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa, Selasa (5/5/2026).

Purbaya mengaku sempat merasa tegang sebelum pengumuman resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dirilis. Namun hasil yang melampaui ekspektasi ini dinilai sebagai prestasi besar di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tekanan.

BPS: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61% di Kuartal I-2026



"Kabar gembira ternyata, jadi kalau target tercapai santailah, saya enggak stress lagi," ujar dia.

Berdasarkan data yang dirilis BPS, pertumbuhan ekonomi periode ini didorong secara signifikan oleh belanja pemerintah serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Kepala BPS, Amalia Adhininggar Widyasanti menjelaskan, bahwa meskipun konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama dengan kontribusi 54,36% terhadap PDB. Pertumbuhan tercepat justru datang dari sektor pengeluaran pemerintah.

Konsumsi pemerintah mencatatkan lonjakan pertumbuhan hingga 21,81% pada kuartal I 2026. Kenaikan tajam ini dipicu oleh realisasi belanja pegawai serta pelaksanaan program sosial pemerintah.

"Komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi konsumsi pemerintah 21,81%. karena realisasi gaji ke 14 atau THR, belanja barang, dan jasa yang diserahkan ke masyarakat," kata Amalia.

Amalia merinci bahwa pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) serta belanja barang dan jasa yang disalurkan kepada publik, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) tumbuh ekspansif hingga Maret 2026. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa defisit APBN sebesar Rp240,1 triliun atau setara dengan 0,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"Hingga Maret 2026 APBN tumbuh ekspansif kalau dilihat, 2026 pendapatan negara tumbuh 10 persen angka April kepabeanan sudah positif. Surplus mencapai 240,1 defisit 0,93 persen dari PDB," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (5/5/2026).

Purbaya merinci bahwa pendapatan negara per Maret 2026 terkumpul sebesar Rp574,9 triliun, atau baru mencapai 18,2% dari target tahunan yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun. Defisit APBN Rp240,1 Triliun Dinilai Sebagai Alarm Kebijakan, Haruskah Panik?



Di sisi lain, penyerapan belanja negara bergerak lebih cepat dengan realisasi mencapai Rp815 triliun, setara dengan 21,2% dari total pagu belanja tahun ini. Selisih antara belanja yang lebih besar dibandingkan pendapatan inilah yang memicu defisit fiskal tersebut.

"Yang jelas, belanja selalu bisa kita kendalikan, income (pendapatan) juga akan kami tingkatkan. Sekarang 20,7 persen pertumbuhannya, pajak. Ke depan akan kita jaga dan mungkin akan tinggi lagi laju pertumbuhannya," ungkap Purbaya.

Dalam laporannya, Purbaya juga menyoroti defisit keseimbangan primer yang telah menyentuh Rp95,8 triliun, melampaui target defisit yang didesain sebesar Rp89,7 triliun.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, terjadi lonjakan defisit yang signifikan. Sebagai perbandingan pada Maret 2025 defisit tercatat Rp104,2 triliun (0,43% dari PDB) dan Maret 2026 defisit mencapai Rp240,1 triliun (0,93% dari PDB).

Dengan demikian secara tahunan, defisit pada Maret 2026 meningkat sebesar 130,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah sendiri telah mendesain total defisit APBN untuk sepanjang tahun 2026 sebesar Rp689,1 triliun, atau dipatok pada level 2,68% terhadap PDB.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II- 2026 mencapai angka 5,7%, seiring komitmen pemerintah menjaga stimulus demi mengerek stabilitas ekonomi.Menanggapi kekhawatiran mengenai tren kenaikan harga kebutuhan pokok akibat lonjakan harga energi di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi global, Purbaya meyakini bahwa pemerintah memiliki kapasitas untuk menanganinya.

“Pertumbuhannya (kuartal II 2026) 5,7 persen. Kita akan dorong ke sana untuk April, Mei, dan Juni,” kata Purbaya dalam jumpa pers di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4).

Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, Airlangga Jadi Ketua



Hal tersebut tetap berlaku meski pada periode ini tidak ada perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang biasanya menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi. “Nanti begitu April datanya clear, kita lihat, kita akan kasih dorongan lagi ke ekonomi. Kalau mengalami perlambatan, saya akan monitor terus kondisi perekonomian Indonesia. Kalau melambat, saya akan kasih stimulus dari berbagai sisi,” ujar dia.

Bentuk stimulus tersebut, lanjut Purbaya, dapat dilakukan melalui optimalisasi manajemen kas, yakni dengan meningkatkan efektivitas penerimaan serta pengeluaran negara, atau melalui langkah percepatan realisasi belanja oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Purbaya juga menampik anggapan bahwa ketiadaan momen HBKN secara otomatis akan memicu pelemahan ekonomi. “Sebetulnya anggapan bahwa kalau hari besar pertumbuhan ekonomi cepat, itu tidak akurat. Karena biasanya kalau hari besar kan banyak libur, produktivitas cenderung turun,” jelasnya.

Seturut itu, Purbaya bilang bakal menyalurkan bantuan yang tepat sasaran agar roda perekonomian terus bergerak, termasuk memberikan dukungan bagi para pelaku usaha. “Bukan hari besar saja, yang utama adalah kita memaksimalkan stimulus apapun. Nanti kita akan lebih aktif panggil businessman, bantuan apa yang bisa kita berikan,” tuturnya.

Airlangga Incar Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal-II, Berikut Modalnya



Salah satu bentuk bantuan yang direncanakan menyasar sektor padat karya, seperti industri tekstil. Pemerintah berencana menyediakan skema pendanaan dengan suku bunga yang lebih terjangkau bagi industri tekstil, yang sering kali dianggap sebagai sunset industry dan kerap menemui kendala dalam akses permodalan.

Purbaya menjamin bahwa seluruh stimulus yang dirancang pemerintah akan berjalan secara berkelanjutan dan tidak akan terhambat di tengah jalan.

Sebagai catatan, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,11%, dengan rincian kuartal I sebesar 4,87%, kuartal II 5,12%, kuartal III 5,04%, dan kuartal IV 5,39%.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan, pertumbuhan ekonomi di triwulan II bakal ditopang fundamental ekonomi yang kuat. Sejumlah indikator seperti peningkatan konsumsi rumah tangga hingga realisasi investasi digadang-gadang mempercepat akselerasi perekonomian.

Airlangga menitikberatkan nilai inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 70 bulan berturut-turut, serta tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi. Seturut itu, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan dengan kontribusi 54% terhadap PDB.

“Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini di atas 5,3%. Dan pada kuartal pertama tahun ini, optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,5%,” tutur Menko Airlangga dalam keterangan resmi dikutip Selasa (14/4/2026).

Menteri dari Partai Golkar ini juga menjelaskam sektor manufaktur masih berada pada fase ekspansi dengan indeks 50,1, yang diikuti cadangan devisa tetap kuat sebesar USD148,2 miliar. Sektor perbankan juga tak lepas disorot, seiring tetap solid dengan rasio permodalan yang kuat dan risiko kredit yang terkendali.

Risiko yang dimaksud dapat ditekan seperti pengetatan ayuri pemberian pinjaman. Tak hanya itu sumber daya alam turut memperbesar margin pertumbuhan.

Terdapat kenaikan ekspor komoditas unggulan seperti batu bara, karet, nikel, tembaga, dan aluminium yang mencapai USD47 miliar turut memberikan natural hedging terhadap tekanan dari sektor minyak dan gas.

Konsumsi Masyarakat Bakal Ngebut di Peak Season Nataru Bikin Sektor Ritel Pede Menatap 2026



Dari sisi fiskal, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terus berfungsi sebagai bantalan ekonomi melalui penyaluran bantuan pangan, diskon transportasi, subsidi bahan bakar, dan kompensasi senilai sekitar Rp11,92 triliun. Selain itu defisit APBN tetap terjaga rendah di level 0,93% terhadap PDB per Maret 2026.

“Lalu transaksi mata uang lokal Indonesia tahun 2025 meningkat menjadi USD25,6 miliar. Angka ini dua kali lipat dibandingkan tahun 2024, dengan negara-negara seperti Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Jepang, dan China, yang sudah menerima transaksi pembayaran QRIS Indonesia,” ujar Airlangga.

Sebelumnya penekanan soal perbaikan capaian pertumbuhan ekonomi juga diungap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II-2026 tidak akan turun dari capaian pertumbuhan 5,5 persen kuartal awal tahun.

Purbaya bakal menggenjot penerimaan pajak, mengoptimalkan belanja pemerintah hingga memacu tingkat permintaan seperti yang sudah berjalan pada kuartal pertama. "Akan terus membaik (pertumbuhan ekonomi) Kalau program kita betul (optimalkan). Saya pikir, kalau di atas 5,5 persen kan sudah clear," kata Purbaya.

JAKARTA - President Club menggelar diskusi bertema Indonesia's Forward: Kolaborasi untuk Ketahanan Nasional di President Lounge, lantai dasar Menara Batavia, Jakarta, Jumat (6/2/2026) lalu. Diskusi ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Seperti diketahui, tahun ini konflik geopolitik global makin memanas dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi global yang turut berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Diskusi ini menghadirkan Prof Budi Susilo Soepandji selaku keynote speaker.

Selain itu, turut hadir Staf Khusus Menteri Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji; Chief Economist Trimegah Sekuritas & Soemitro Economic Forum Fakhrul Fulvian; Guru Besar Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia Prof Telisa Aulia Falianty; dan Executive Director President Club Prof Chandra Setiawan. BI Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,7% di 2026

Fakhrul Fulvian menilai dunia sedang memasuki periode perubahan besar. Setiap perubahan selalu diikuti tantangan sosial, ekonomi, dan ketahanan negara. Dalam satu dekade terakhir, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat, dari semi-digital menjadi digital penuh.

Di tengah perubahan tersebut, menurutnya, negara perlu memperkuat koordinasi fiskal dan moneter. ”Termasuk mengambil kebijakan yang tepat agar dunia usaha tetap bergerak dan ekonomi mampu tumbuh menuju target 8%,” katanya.

Sementara itu, Kris Wijoyo Soepandji menambahkan, mencapai pertumbuhan ekonomi 8% bukan hal yang mudah. Tapi jika semua terkonsolidasi dengan gotong royong, target 8% bisa dicapai. Astacita Presiden Prabowo Subianto poin kedua memiliki konsep defence supports economy, yaitu pengembangan sistem pertahanan dan keamanan yang mendukung ekonomi, melalui swasembada pangan, energi dan air.

Karena eksistensi negara itu seperti dua sisi koin yang tidak terpisahkan. Satu sisi ialah kedaulatan, sisi lainnya ialah kesejahteraan. Di setiap koin kan ada sisi angka dan garuda, maka meski angka berubah sesuai nilai ekonomi, gambar ‘garuda’ tidak berubah. ”Hadirnya garuda adalah representasi kedaulatan sehingga masuk dalam ranah pertahanan, karena pertahanan bermakna segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan,” jelasnya.

Prof Telisa Aulia Falianty menerangkan, kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8% adalah pemerintah harus bisa menggunakan keunggulan yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, dalam mencapai masyarakat yang sejahtera Indonesia punya keunggulan yang mirip dengan Chili.

Di mana Chili mengandalkan sumber daya alam untuk keluar dari middle income trap. Karenanya, kata Prof Telisa, pemerintah Indonesia bisa meniru pendekatan seperti Chili, yaitu memaksimalkan sumber daya alam digunakan untuk ketahanan nasional. “Game changer kita di mineral, tinggal butuh roadmap kelembagaan yang kuat,” tandasnya.

Ia menambahkan, kedaulatan nasional tidak berarti menutup diri dari investor asing . Yang diperlukan adalah keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepercayaan investor melalui kolaborasi yang saling menguntungkan.

Dengan demikian bisa menyerap banyak tenaga kerja dan mendatangkan pajak yang besar, seperti data center.

Selain itu, pemerintah juga berfokus mengelola UMKM agar mereka pelan-pelan naik kelas agar kontribusinya terhadap ekonomi makin besar.

Prof Chandra Setiawan menambahkan, pemerintah harus merancang regulasi yang pro terhadap pertumbuhan, stabilitas dan keadilan bagi pelaku usaha demi playing field yang sama. Semisal operasional ritel modern, seperti Indomaret-Alfamart yang saat ini tidak punya pembatasan jarak dan jam kerja.

Menurutnya, perlunya ada regulasi yang mengatur agar dunia usaha berjalan baik. Misalnya Indomaret-Alfamart buka sampai jam 22.00 WIB dan setelahnya konsumen bisa membeli ke warung-warung tradisional.

Lebih jauh, Prof Chandra mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari merata, yaitu masih terpusat di Pulau Jawa. Indeks persaingan usaha baru kuat di 16 provinsi, seperti Jakarta dan 16 provinsi lainnya belum berkembang secara optimal. Pesan Suryopratomo untuk Pemerintah: Berikan Kepercayaan kepada Dunia Usaha

“Kalau memperhatikan indeks persaingan usaha hanya berada di Pulau Jawa, maka akan ada ketimpangan. Pertumbuhan (8%) sulit tercapai,” kata anggota Komisioner KPPU periode 2012-2018 dan 2018-2024 ini.

Sementara itu, Prof Budi Susilo Soepandji mengapresiasi pembahasan yang dinilainya komprehensif. Ia berharap forum ini tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan berlanjut dalam bentuk kolaborasi nyata.

Menurutnya, yang terpenting dari sebuah diskusi adalah tindak lanjutnya, yakni membangun kerja sama dan melihat masa depan bangsa dengan sikap optimistis bahwa Indonesia punya masa depan yang lebih baik. Acara ini dihadiri jajaran petinggi dari berbagai instansi, mulai dari Kadin Indonesia, Kementerian Perdagangan, Polri dan TNI, serta para lulusan dari Lemhannas.