Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto memberikan kredit dengan bunga murah berpotensi mendorong ekspansi kredit, tetapi di satu sisi juga berisiko mengganggu stabilitas perbankan dalam hal ini Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), jika tidak diikuti dengan desain kebijakan yang tepat.

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa selama ini masyarakat kecil kerap dihadapkan pada pinjaman dengan tingkat bunga tinggi, bahkan mencapai 70% per tahun.

Untuk itu, Presiden RI ke-8 ini telah memberikan arahan kepada bank-bank milik negara agar memberikan kredit dengan bunga maksimal 5% untuk tenor satu tahun. Kendati begitu, dia tidak mengungkapkan kapan pastinya kebijakan tersebut akan diimplementasikan.

“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun,” kata Prabowo, dikutip dari laman Youtube resmi Sekretariat Presiden, dikutip pada Minggu (3/5/2026).

Sebagai informasi, bank-bank milik negara yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Selain itu, ada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dan PT Bank Syariah Nasional (BSN).

Rencana Prabowo memberikan kredit murah melalui bank pelat merah mendapat tanggapan positif dari kalangan pelaku usaha bank BUMN. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu memastikan dukungan perseroan terhadap program-program pemerintah.

“BTN pasti menyambut baik dan mendukung upaya serta program pemerintah,” kata Nixon kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Senada, Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menyatakan kesiapan perusahaan dalam mendukung implementasi program tersebut sebagai bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, Adhika menyebut bahwa bank masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah dan regulator, khususnya terkait skema, segmentasi, serta mekanisme penyaluran kredit dimaksud.

Namun dalam implementasinya, perseroan menilai bahwa desain program yang tepat akan menjadi kunci agar tujuan peningkatan akses pembiayaan tetap dapat berjalan seiring dengan terjaganya stabilitas sistem perbankan.

Oleh karena itu, Adhika memastikan bahwa Bank Mandiri akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking), termasuk melalui penerapan manajemen risiko yang disiplin, seleksi debitur yang terukur, serta penguatan monitoring kualitas kredit.

“...sehingga penyaluran kredit dapat dilakukan secara sehat dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas aset dan stabilitas portofolio kredit,” ujar Adhika kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

NPL Berisiko Naik

Kendati berpotensi mengerek ekspansi kredit, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai rencana ini secara simultan meningkatkan risiko kualitas aset jika tidak diikuti seleksi yang ketat.

Secara historis, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman mengungkapkan bahwa Non-Performing Loan (NPL) Kredit Usaha Rakyat (KUR) memang relatif rendah di kisaran 2—3%. Kendati begitu, tekanan muncul ketika ekspansi dilakukan secara agresif di tengah pelemahan daya beli dan kenaikan biaya usaha.

Menurutnya, dengan tenor hanya satu tahun, banyak UMKM yang belum memiliki cash flow stabil berisiko mengalami mismatch pembayaran, sehingga potensi NPL bisa naik ke kisaran 3—4%, terutama pada sektor mikro-informal yang sangat sensitif terhadap siklus ekonomi.

Untuk mengantisipasi kenaikan NPL, Rizal menilai bahwa regulator perlu menggeser pendekatan dari berbasis volume ke kualitas intermediasi. Hal ini mencakup penguatan credit scoring berbasis data transaksi (bukan sekadar agunan), skema penjaminan yang adaptif berbasis sektor risiko, serta monitoring pasca-penyaluran melalui early warning system.

Selain itu, lanjut dia, KUR perlu diintegrasikan dengan ekosistem usaha di mana offtaker, rantai pasok, dan digitalisasi agar kredit tidak hanya tersalurkan, tetapi juga produktif dan berkelanjutan.

Tanpa langkah ini, kata Rizal, bunga rendah justru berisiko menjadi sumber tekanan. “Dengan kata lain, jika tidak didesain secara ekosistem, maka bunga rendah hanya akan menjadi kebijakan populis jangka pendek yang mahal secara fiskal dan berisiko terhadap stabilitas perbankan,” jelas Rizal kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten bank milik negara seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) angkat bicara ihwal wacana Presiden Prabowo Subianto menyalurkan kredit murah melalui bank pelat merah.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, BTN pada prinsipnya menyambut baik rencana Kepala Negara untuk memberikan kredit murah dengan bunga maksimal 5% untuk tenor satu tahun.

“BTN pasti menyambut baik dan mendukung upaya serta program pemerintah,” kata Nixon kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Hal senada juga disampaikan oleh Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista. Dia mengatakan, perseroan menyambut baik arahan Presiden terkait penguatan akses pembiayaan bagi masyarakat.

Perseroan juga menyatakan kesiapannya dalam mendukung implementasi program tersebut sebagai bagian dari komitmen kami dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk itu, lanjut dia, perseroan tengah menanti petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah dan regulator, khususnya terkait skema, segmentasi, serta mekanisme penyaluran kredit dimaksud.

“Dalam implementasinya, kami memandang bahwa desain program yang tepat akan menjadi kunci agar tujuan peningkatan akses pembiayaan tetap dapat berjalan seiring dengan terjaganya stabilitas sistem perbankan,” jelas Adhika kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Bank Mandiri memastikan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking), termasuk melalui penerapan manajemen risiko yang disiplin, seleksi debitur yang terukur, serta penguatan monitoring kualitas kredit.

Dengan demikian, penyaluran kredit dapat dilakukan secara sehat dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas aset dan stabilitas portofolio kredit.

Di sisi lain, Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa penyaluran kredit perseroan tumbuh double digit hingga Maret 2026, diiringi dengan perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan.

Perbaikan kualitas aset tersebut terlihat dari rasio Non-Performing Loan (NPL) yang membaik secara Quarter on Quarter dari posisi akhir Desember 2025 sebesar 3,07% menjadi 3,01% di posisi Maret 2026.

“Penurunan rasio NPL menunjukkan bahwa strategi pengelolaan risiko yang dijalankan BRI selama tahun 2025 mulai berjalan efektif,” kata Dhany kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Adapun, strategi yang dijalankan perseroan di antaranya selective growth, penguatan early warning system di segmen retail, hingga optimalisasi fungsi collection dan recovery.

Sebagaimana diketahui, Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026), mengungkapkan rencananya untuk mengucurkan kredit dengan bunga maksimal 5% untuk tenor satu tahun.

Prabowo menyebut, selama ini masyarakat kecil kerap dihadapkan pada pinjaman dengan tingkat bunga tinggi, bahkan mencapai 70% per tahun.

“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun,” kata Prabowo, dikutip dari laman Youtube resmi Sekretariat Presiden, dikutip pada Minggu (3/5/2026).