Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah mengembalikan secara bertahap dana sekitar Rp300 triliun dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke Bank Indonesia (BI) berpotensi membayangi laju pertumbuhan kredit bank-bank pelat merah ke depan.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai pengembalian dana tersebut berpotensi mengurangi ruang likuiditas Himbara dan meningkatkan biaya penghimpunan dana atau cost of fund.

Menurutnya, dana pemerintah yang selama ini ditempatkan di Himbara menjadi salah satu sumber likuiditas penting yang menopang kemampuan bank-bank BUMN dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

“Ketika dana itu ditarik kembali, dampaknya akan berlawanan. Ruang likuiditas Himbara berkurang, biaya penghimpunan dana berpotensi naik, dan bank perlu lebih aktif mengganti sumber dana tersebut dari dana masyarakat, dana korporasi, atau instrumen pendanaan lain,” tutur Josua kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Menurut Josua, selama ini penempatan sebagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di Himbara membantu memperkuat likuiditas perbankan sekaligus meningkatkan kapasitas penyaluran kredit.

Meski demikian, dia menegaskan penarikan dana tersebut tidak serta-merta mengganggu stabilitas perbankan selama dilakukan secara bertahap dan terukur.

Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi Himbara bukan berasal dari aspek solvabilitas, melainkan pengelolaan likuiditas harian dan biaya dana.

Bank-bank BUMN dinilai masih memiliki basis dana yang besar, dukungan ekosistem nasabah pemerintah dan BUMN, serta akses pendanaan yang lebih baik dibandingkan bank-bank kecil.

Namun, pengurangan likuiditas tetap berpotensi memunculkan konsekuensi terhadap kinerja bank. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) berpotensi meningkat, ruang ekspansi kredit menjadi lebih terbatas, dan tekanan terhadap profitabilitas dapat muncul apabila bank harus mengganti dana pemerintah dengan sumber pendanaan yang lebih mahal.

Josua memperkirakan dampak paling nyata akan terlihat pada tiga aspek. Pertama, Himbara perlu menjaga kecukupan likuiditas agar penyaluran kredit tetap berjalan.

Kedua, bank berpotensi meningkatkan penawaran bunga simpanan untuk mempertahankan dana besar dari korporasi maupun nasabah institusi. Ketiga, penyaluran kredit baru berpotensi menjadi lebih selektif.

“Karena itu, penarikan dana pemerintah tidak otomatis membuat kredit berhenti, tetapi dapat membuat pertumbuhan kredit Himbara lebih berhati-hati dan lebih diarahkan ke sektor prioritas, program pemerintah, serta debitur dengan kualitas baik,” pungkasnya.

Di sisi lain, Josua menilai kebijakan pengembalian dana pemerintah ke BI perlu dilihat dalam kerangka koordinasi fiskal dan moneter yang lebih luas.

Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat pengelolaan kas negara sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi BI untuk mengelola likuiditas dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Dari perspektif makroekonomi, kebijakan ini masuk akal karena mendukung efektivitas operasi moneter. Namun, dari perspektif perbankan, khususnya Himbara, kebijakan itu berarti berkurangnya sumber likuiditas murah yang selama ini membantu mendukung pertumbuhan kredit,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengonfirmasi bahwa dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara secara bertahap mulai dikembalikan ke Bank Indonesia.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti membenarkan proses pengembalian tersebut tengah berlangsung, meskipun belum merinci besaran dana yang telah dikembalikan.

"Sudah [dilakukan secara bertahap]," terang Prima kepada wartawan saat dimintai konfirmasi di kantor Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Untuk diketahui, pemerintah mulai menempatkan sebagian dana SAL ke sejumlah bank milik negara sejak September 2025 guna memperkuat likuiditas perbankan dan mendukung penyaluran kredit. Jumlah dana yang ditempatkan sempat mencapai sekitar Rp300 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga mengungkapkan bahwa dana SAL yang ditempatkan di Himbara mencapai Rp300 triliun, sementara sisanya tetap berada di kas pemerintah di BI.

Saat dimintai konfirmasi mengenai pengembalian dana tersebut, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan dikoordinasikan bersama bank sentral.

"Oh, itu mesti diskusi dengan bank sentral seperti apa," ujarnya kepada wartawan usai konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae juga mengingatkan pentingnya masa transisi agar pengembalian dana tidak mengganggu kondisi likuiditas perbankan.

"Kemarin kan kita sudah tahu bahwa nanti pengelolaan dana pemerintah sebelumnya ada di BI gitu kan. Kan kita punya KSSK, oleh karena itu nanti OJK bicara tentu saja dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan bagaimana masa transisinya," jelasnya.

Menurut Dian, pengembalian dana secara bertahap menjadi penting karena penempatan SAL selama ini turut membantu menjaga likuiditas dan menahan kenaikan suku bunga perbankan.

"Saya yakin Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia nanti mudah-mudahan akan sepakat dengan kita dengan OJK bahwa ini bisa diselesaikan masa transisinya tanpa mengganggu likuiditas bank," ujar pria yang pernah menjadi Kepala Perwakilan BI itu.

Senada, Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengakui pihaknya juga telah memperoleh informasi mengenai rencana pengembalian dana pemerintah tersebut.

Dia menyebut dana SAL tahap pertama yang ditempatkan pemerintah di BRI sebesar Rp55 triliun telah seluruhnya disalurkan untuk mendukung pembiayaan.

"Memang ada rencana pemerintah, Kementerian Keuangan, nanti secara berkala akan kami kembalikan," ujar Hery kepada wartawan di lokasi yang sama.

Ya ini relay-nya kan ada transmisi terkait kenaikan bunga kredit. Diharapkan tentu Himbara tidak terlalu cepat juga untuk menaikkan ya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak terlalu cepat menaikkan bunga kredit, menyusul kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,75 persen per Juni 2026.

Usai mengikuti pertemuan bersama Direksi dan Komisaris Himbara dengan Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Airlangga mengatakan kenaikan BI Rate memiliki transmisi terhadap kenaikan bunga kredit perbankan.

"Ya ini relay-nya kan ada transmisi terkait kenaikan bunga kredit. Diharapkan tentu Himbara tidak terlalu cepat juga untuk menaikkan ya," kata Airlangga.

Airlangga juga berharap agar aktivitas kredit perbankan tetap berlanjut ke depan, meskipun terjadi kenaikan suku bunga acuan.

"Ya tentu harapannya kan ke depan kredit tetap jalan," ujarnya pula.

Dalam sebulan terakhir, Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) secara signifikan.

Dalam RDG pada 19-20 Mei 2026, BI-Rate naik sebesar 50 basis poin (bps), menjadikannya kenaikan pertama langkah penyesuaian pertama setelah dipertahankan di level 4,75 persen sejak September 2025.

Namun, nilai tukar rupiah terus melemah hingga menyentuh level Rp18.000-an per dolar AS, sehingga BI-Rate kembali dinaikkan sebesar 25 bps melalui RDG Mingguan pada 9 Juni 2026 atau di luar jadwal reguler.

Terbaru pada Kamis (18/6), melalui RDG Bulanan, bank sentral memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps. Dengan demikian, kenaikan BI-Rate secara kumulatif tercatat sebesar 100 bps dalam sebulan terakhir sehingga kini berada pada level 5,75 persen.

Data BI menyebutkan, suku bunga kredit pada Mei 2026 tercatat sebesar 8,72 persen sementara suku bunga deposito 1 bulan sebesar 4,26 persen.

Salah satu bank Himbara, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah menyatakan belum melihat kebutuhan mendesak untuk menaikkan suku bunga secara signifikan dalam waktu dekat di tengah lonjakan bunga acuan (BI-Rate) dalam sebulan terakhir.

“Kalau kita lihat dari sisi suku bunga long term, kita untuk sampai dengan sekarang belum ada kebutuhan untuk menaikkan suku bunga secara signifikan,” kata Group Head Liquidity and Funding Management Group BRI Teguh Sulistyono dalam acara bincang bersama media, di Jakarta, Kamis.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyatakan kinerja bank pelat merah tetap solid, salah satunya tecermin dari rata-rata kredit yang mampu tumbuh mencapai double digit.

Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Putrama Wahju Setyawan usai menghadiri pertemuan dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

“Dapat kami sampaikan bahwa secara fundamental kinerja di Himbara ini sangat bagus dan saat ini adalah kinerja terbaiknya Himbara,” kata Putrama dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Putrama mengatakan, kinerja positif itu tecermin dari rata-rata kredit Himbara yang mampu tumbuh di kisaran 20%. Dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh di rentang 20—30%.

Likuiditas bank pelat merah juga terjaga sangat baik dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di kisaran 88% sampai dengan 90%.

Lebih lanjut, Putrama mengungkapkan bahwa credit cost Himbara turut terjaga, dengan rata-rata Non-Performing Loan (NPL) berada di bawah kisaran 2%.

Dengan demikian, orang nomor satu di BNI itu menegaskan bahwa kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga dia meminta semua pihak tidak khawatir dan ragu terhadap kondisi di bursa.

“Saat ini kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan terhadap kondisi fundamental di bursa,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hingga Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Pertemuan turut dihadiri oleh Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) Putrama Wahju Setyawan; ⁠Direktur Utama (CEO) Indonesia Investment Authority (INA) Oki Ramadhana; Direktur Utama (Dirut) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Riduan; Direktur Utama PT TASPEN (Persero) Rony Hanityo Aprianto; Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Hery Gunardi; dan Direktur Utama BPJS Mayjen (purn) Prihati Pujowaskito. Pertemuan berlangsung di ruangan Dasco, Selasa (9/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah perlu menghadirkan skema berbagi risiko yang konkret yang menjamin pendapatan program makan bergizi gratis (MBG) dapat diprediksi. Dengan begitu, proyek ini dapat masuk kategori bankable.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menyampaikan skema yang konkret dibutuhkan mengingat bank memerlukan kestabilan model pendapatan sebelum memutuskan menyalurkan kredit.

“Kejelasan standar operasional, sertifikasi, serta struktur harga input dan output juga menjadi pondasi penting,” kata Rizal kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).

Untuk diketahui, Danantara mengumumkan bahwa pengusaha dapat mengajukan kredit ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Menurut Rizal, bank-bank pelat merah tampaknya tidak akan langsung mengambil posisi agresif. Dengan model bisnis MBG yang masih merintis dan belum memiliki rekam jejak arus kas yang solid, Rizal memandang bahwa perbankan tentu akan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Artinya, kata dia, dukungan bisa muncul, tetapi dalam pola yang bertahap dan berbasis uji coba, bukan ekspansi kredit besar sejak awal. “Mereka akan membaca dulu kekuatan rantai pasok, kepastian permintaan, serta kapasitas operator dalam mengelola risiko,” ujarnya.

Agar Himbara dapat menyalurkan kredit dengan aman tetapi tetap mendukung program pemerintah, Rizal menyebut bahwa strategi terbaik bagi bank BUMN adalah pembiayaan bertingkat dengan disiplin tata kelola yang kuat.

Rizal memandang kolaborasi dengan regulator untuk memperdalam due diligence mulai dari risiko operasional hingga kelayakan pasar akan menjaga kualitas aset tetap aman.

“Dengan pendekatan ini, Himbara tetap bisa berada di jalur kehati-hatian namun tetap selaras dengan agenda pemerintah melalui pembiayaan yang terukur dan berbasis data,” pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengumumkan bahwa pengusaha yang ingin membangun SPPG dapat mengajukan kredit ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rosan menyampaikan kebijakan ini sebetulnya telah diterapkan pada dua pekan yang lalu. Dengan demikian, pengusaha yang membangun dapur MBG bisa mengajukan pembiayaan dari sebelumnya menerapkan sistem reimbursement.

“Sekarang dari awal, pendanaan kami bank Himbara akan menyediakan pembiayaan untuk MBG ini. Dari awal. Pegangan kami apa? Perjanjian antara BGN [Badan Gizi Nasional] dengan teman-teman di daerah. Itu sudah cukup buat kami, dan itu akan kami berikan bisa pendanaan di seluruh Indonesia, baik itu Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Syariah Indonesia,” ujarnya kepada peserta Rapimnas Kadin 2025, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Dia menyebut peluang pembiayaan itu utamanya untuk pembuatan Dapur MBG di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T). Rosan menilai, kesempatan ini bakal mempermudah pengusaha berkontribusi positif dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengumumkan bahwa pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa melalui pembiayaan kredit dari himpunan bank milik negara (himbara).

Rosan mengatakan, pengusaha yang ingin membangun Dapur MBG untuk menyediakan menu setiap harinya bagi siswa sekolah maupun ibu hamil bisa mengajukan kredit ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rosan mengatakan bahwa hal ini sudah diterapkan pada dua pekan yang lalu. Dengan demikian, pengusaha yang membangun Dapur MBG bisa mengajukan pembiayaan dari sebelumnya menerapkan sistem reimbursement.

"Sekarang dari awal, pendanaan kami bank Himbara akan menyediakan pembiayaan untuk MBG ini. Dari awal. Pegangan kami apa? Perjanjian antara BGN [Badan Gizi Nasional] dengan teman-teman di daerah. Itu sudah cukup buat kami, dan itu akan kami berikan bisa pendanaan di seluruh Indonesia, baik itu Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Syariah Indonesia," ujarnya kepada peserta Rapimnas Kadin 2025, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Rosan menyebut peluang pembiayaan itu utamanya untuk pembuatan Dapur MBG di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T). Dia menyebut kesempatan ini bakal mempermudah pengusaha berkontribusi positif dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Mantan Ketua Umum Kadin itu juga mengaku telah mendengar bahwa asosiasi pengusaha nasional tersebut sudah membangun 500 SPPG.

"Saya bilangnya ini adalah suatu investasi, tetapi secara bersamaan ini pahalanya banyak juga dan berpenghasilan tetap, karena bisa dihitung secara tetap, investasinya berapa, dibayarnya tiap bulan berapa, dan itu bisa bertumbuh. Semakin banyak anggota Kadin berpartisipasi, itu semakin baik," terangnya.

Kadin Bangun SPPG

Melalui keterangan pers tertulis sebelumnya, Kadin Indonesia mengumumkan telah membangun 500 SPPG di berbagai wilayah 3T sebagai bagian dari salah satu program Quick Wins Kadin Indonesia, yakni MBG Gotong Royong.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho saat hadir di acara Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Provinsi Riau di Pekanbaru, Riau, Rabu (19/11/2025).

Taufan yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa pembangunan SPPG tersebut merupakan bentuk dukungan anggota Kadin terhadap program strategis pemerintah.

"Kami sudah jalankan 500 SPPG di daerah 3T. Ini adalah bukti nyata komitmen Kadin dalam mendukung agenda strategis nasional dan memastikan akses gizi untuk masyarakat tertinggal," ujar Taufan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyesuaikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Aturan yang akan disesuaikan itu guna mendukung pembiayaan pembangunan fisik Kopdes.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengatakan bahwa pihaknya akan menyesuaikan PMK yang sudah ada guna melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) No.17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Kopdes Merah Putih.

Namun, Prima enggan memerinci lebih lanjut dalam bentuk apa regulasi yang akan diterbitkan oleh pihaknya ke depan. Untuk diketahui, sebelumnya Kemenkeu telah menerbitkan PMK No.49/2025 yang mengatur ihwal Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Jadi kami akan melakukan penyesuaian PMK. Ya nanti bentuknya bisa macam-macam," terang Prima kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Prima menyebut pemerintah melalui himpunan bank milik negara (himbara) menyediakan kredit untuk setiap kopdes dengan plafon masing-masing Rp3 miliar. Masyarakat yang ingin membangun kopdes bisa memanfaatkan dana yang sudah ada di himbara itu.

Pejabat eselon I Kemenkeu itu menyebut plafon kredit Rp3 miliar untuk setiap kopdes itu sudah termasuk pembiayaan bagi pembangunan fisik. Nantinya, sebagaimana amanat Inpres No.17/2025, BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara yang ditugaskan untuk menyiapkan bangunan gudang hingga gerai kopdes.

Akan tetapi, Prima belum memerinci lagi berapa besaran pendanaan yang disiapkan melalui plafon kredit untuk diteruskan ke Agrinas guna pembangunan Kopdes.

"Itu masih early process [proses awal], yang jelas kami menyiapkan duitnya. PMK lagi dikerjakan teman-teman, mudah-mudahan enggak terlalu lama [selesai]," tuturnya.

Adapun pemerintah telah menyiapkan dana Rp240 triliun dalam bentuk kredit via himbara untuk pembiayaan kopdes. Sebagian adalah dana pemerintah yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia (BI), kemudian ditempatkan di himbara.

Dana itu sudah bisa diakses setelah Kemenkeu resmi menandatangani penjaminan pinjaman perbankan dimaksud dengan APBN, melalui Dana Desa.

"Kalau semuanya disiapkan Rp240 triliun untuk berapa tahun, tetapi tergantung seberapa siapnya koperasi. Jadi uangnya cukup," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/10/2025).

Sebelumnya, Menteri Desa Yandri Susanto menyebut pihaknya juga akan menerbitkan aturan mengikuti PMK sebagai aturan turunan apabila dibutuhkan.

"Kita tunggu dulu detailnya bagaimana, nah dari Peraturan Menteri Keuangan nanti, kalau itu ada menyangkut dengan Kemendes ya tentu kami akan follow-up melalui Peraturan Menteri Desa," terang Yandri usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, jakarta, Senin (27/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sudah bisa mengakses kredit melalui himpunan bank milik negara (himbara) senilai total Rp240 triliun.

Purbaya mengatakan bahwa total kredit yang disediakan melalui himbara itu sudah disiapkan tergantung dengan kesiapan Kopdes.

"Kalau semuanya disiapkan Rp240 triliun untuk berapa tahun, tetapi tergantung seberapa siapnya koperasi. Jadi uangnya cukup," kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/10/2025).

Purbaya tidak memerinci lebih lanjut mengenai ratusan triliun uang yang telah disiapkan pemerintah untuk Kopdes.

Namun, dia menjabarkan bahwa sebelumnya pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 telah menyuntik himbara dengan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp16 triliun. PMK itu ditandatangani saat Menkeu masih dijabat Sri Mulyani Indrawati.

Kemudian, pada September 2025 lalu, Purbaya kembali menempatkan Rp200 triliun di himbara tepatnya di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Kas pemerintah itu juga bisa digunakan bagi masyarakat yang ingin membangun Kopdes.

"Langsung bisa dicairkan kalau mereka pakai untuk program Koperasi itu bunganya langsung tinggal 2% dari 4%," terangnya.

Adapun pemerintah melalui himbara sudah bisa mulai mengucurkan kredit untuk pembiayaan Kopdes setelah Purbaya secara resmi menandatangani persetujuan penjaminan kredit dengan APBN, tepatnya Dana Desa.

"Jadi, ketika himbara tahu bahwa pinjamannya dijamin pemerintah, mereka bisa menyalurkan pinjaman," ucapnya.

Adapun total kredit dengan plafon Rp3 miliar disediakan melalui himbara tidak hanya untuk modal kerja Kopdes, melainkan juga untuk pembangunan fisik.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi memberikan penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membangun fisik KDMP yang akan dibangun di desa maupun kelurahan. Penugasan itu tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) No.17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Koperasi Desa Merah Putih.

Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan bahwa Menkeu Purbaya akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan turunan mengenai pembiayaan, sebagaimana diatur pada Inpres yang diteken Presiden Prabowo Subianto itu.

"Kita tunggu dulu detailnya bagaimana, nah dari Peraturan Menteri Keuangan nanti, kalau itu ada menyangkut dengan Kemendes ya tentu kami akan follow-up melalui Peraturan Menteri Desa," terang Yandri usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, jakarta, Senin (27/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Danantara menyepakati penggunaan fasilitas kredit melalui himpunan bank milik negara (himbara) untuk mendanai pembangunan fisik Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Proses pembangunan fisik nantinya akan dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara.

Kesepakatan itu tercapai setelah rapat antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Kamis (23/10/2025). Pemerintah melalui himbara menyediakan kredit dengan plafon Rp3 miliar untuk seluruh Kopdes, yang ditargetkan pembangunan fisiknya tuntas pada Maret 2026.

"Jadi sudah tinggal menunggu proses pembangunan daripada koperasi-koperasi kita ke depannya," terang Kepala BP BUMN Dony Oskaria usai rapat tersebut di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

Adapun khusus untuk pembangunan fisik setiap Kopdes, Kementerian Koperasi telah memberikan penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara dan bakal bekerja sama dengan TNI.

Menkop Ferry Juliantono menyebut plafon kredit Rp3 miliar itu mencakup biaya investasi pembangunan fisik sekaligus modal kerja Kopdes. Bedanya, pencairan untuk modal kerja dari himbara langsung disalurkan ke unit koperasi dimaksud.

"Itu capex dan opex juga, dipakai untuk investasi. Ini yang bentuk kehadiran negara untuk membangunkan fisik gudang-gudang dan gerai, membantu akses permodalan kerjanya, kemudian didampingi oleh negara," tuturnya.

Ferry menyebut dana kredit itu sudah mulai disalurkan ke himbara, dan sudah mendapatkan restu dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Untuk pembangunan fisik Kopdes, dana itu nantinya akan disalurkan terlebih dahulu ke Kemenkop sebelum dikucurkan ke Agrinas.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp16 triliun ke himbara untuk pembiayaan Kopdes Merah Putih. Namun, Purbaya menyebut itu bukan satu-satunya saluran pembiayaan yang bisa dimanfaatkan bagi mereka yang ingin mendirikan Kopdes di desa/kelurahan.

Purbaya pada September 2025 lalu juga telah menempatkan kas pemerintah Rp200 triliun di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Dia menyebut uang itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembiayaan Kopdes.

"Tetapi kami sudah taruh uang yang Rp200 triliun tadi kan, kalau mau di switch, kalau mereka siap ya bisa diambil. Dengan otomatis bunga yang kita charge ke bank kalau uangnya dipakai untuk Koperasi Merah Putih menjadi 2%," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyampaikan membuka peluang menambah penempatan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna mendorong ekspansi kredit dan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV/2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sejumlah bank Himbara seperti BRI telah mengajukan tambahan penempatan dana pemerintah. Pemerintah, katanya, masih akan meninjau kembali kapasitas penyerapan masing-masing bank.

“Kan BRI bilang minta tambah, ada beberapa yang minta tambah juga. Nanti kami lihat bisa apa enggak. Mungkin bisa ya,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Dia menjelaskan, dampak penempatan dana pemerintah di perbankan akan mulai terlihat pada kuartal IV/2025. Berdasarkan perhitungannya, pertumbuhan ekonomi nasional berpotensi mencapai di atas 5,5% pada periode tersebut.

“Ke ekonomi harusnya dengan dari hitungan dia, triwulan keempat bisa tunggu di atas 5,5%, mungkin lebih. Dan ke depannya, kalau kebijakan enggak diubah, ekonomi kita akan semakin cepat tumbuh,” jelasnya.

Lebih lanjut, Purbaya menepis anggapan bahwa penempatan dana di Himbara justru membebani bank. Menurutnya, kebijakan itu justru memperkuat penyaluran kredit dan mempercepat perputaran ekonomi.

“Ada salah persepsi, seolah Himbara tuh kalau dapat itu terbebani. Padahal kalau bisa menyalurkan lebih banyak, ekonomi tumbuh makin kencang, untungnya makin besar. Mungkin dari margin turun sedikit, tapi volumenya makin bagus dan kualitas kreditnya ikut membaik,” tuturnya.

Purbaya mengaku terbuka untuk kembali menambah likuiditas ke Himbara, mengingat pertumbuhan uang beredar (base money) saat ini baru sekitar 13%, sementara idealnya mencapai sedikit di atas 20%.

“Open. Karena lagi pertumbuhan uangnya baru 13%. Saya pikir seharusnya ideanya 20% lebih sedikit,” katanya.

Meski demikian, Purbaya enggan merinci berapa tambahan penempatan dana yang akan diberikan. Dia hanya menyebut masih memiliki cadangan dana sebesar Rp250 triliun di Bank Sentral, yang bisa dioptimalkan sewaktu-waktu.

“Saya masih punya uang 250 triliun lagi di bank sentral. Nanti kita lihat seperti apa,” ujarnya.

Namun, dia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan mengubah struktur anggaran negara maupun memperluas kebijakan fiskal.

"Kalau mau menambah pun kami enggak akan kasih tahu lagi sekarang, operasi uang biasa lagi kami nanti orang banyak protes,” tegasnya.

Dengan sinyal tersebut, pemerintah tampaknya masih menyiapkan ruang kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di akhir tahun, sekaligus memastikan likuiditas perbankan nasional tetap ample.