OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders lainnya agar pelaksanaan Program Kredit Rakyat tepat sasaran dan termitigasi dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk tetap mengantisipasi potensi risiko perburukan kredit pada program kredit rakyat dengan bunga maksimal 5 persen melalui pencadangan yang memadai sesuai dengan ketentuan berlaku.

Di samping itu, bank juga diminta tetap menerapkan prinsip character, capacity, capital, collateral dan condition of economy atau disingkat "5C" dalam proses penyaluran kredit agar kualitas pembiayaan tetap terjaga.

“Dalam mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut, OJK mendorong penguatan pengawasan serta pelaksanaan stress test secara berkala untuk memastikan ketahanan permodalan dan kualitas aset tetap terjaga di berbagai skenario ekonomi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin.

OJK memandang bahwa langkah pemerintah senantiasa bertujuan menghadirkan berbagai program yang berdampak positif dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Lebih lanjut, program kredit usaha rakyat yang diinisiasi pemerintah dinilai sangat baik yang dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai kesempatan bisnis yang berkelanjutan sehingga masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dan unbankable dapat merasakan manfaatnya secara berkesinambungan.

Mempertimbangkan hal tersebut, jelas Dian, bank perlu meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen risiko yang baik dalam menjalankan program dimaksud agar dapat menjadi program yang berkesinambungan sesuai dengan risk appetite dan expertise bank.

“OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders lainnya agar pelaksanaan Program Kredit Rakyat tepat sasaran dan termitigasi dengan baik, serta berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” kata Dian.

Terkait suku bunga perbankan, rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,76 persen, secara tren menurun dibandingkan Februari 2026 dan Maret 2025 yang masing-masing sebesar 8,80 persen dan 9,20 persen.

Penurunan tersebut didorong dari penurunan rata-rata tertimbang suku bunga kredit produktif, baik kredit modal kerja dan kredit investasi secara tahunan (year on year/yoy) masing-masing mengalami penurunan sebesar 67 bps dan 68 bps sehingga menjadi 8,00 persen dan 7,90 persen.

Penurunan suku bunga kredit rupiah tersebut sejalan dengan penurunan rata-rata tertimbang DPK rupiah secara tahunan sebesar 55 bps sehingga menjadi 2,66 persen yang juga dikontribusikan dari penurunan BI-Rate selama setahun terakhir dari sebesar 5,75 persen pada Maret 2025 menjadi sebesar 4,75 persen pada Maret 2026, dengan kondisi penurunan BI-Rate terakhir pada September 2025.

Dian mengatakan bahwa secara umum, penurunan BI-Rate akan direspons oleh bank melalui penurunan suku bunga kredit, oleh karena itu suku bunga kredit diperkirakan masih dalam tren menurun.

Adapun penurunan suku bunga pada masing-masing bank akan tergantung pada strategi dan struktur biaya masing-masing bank, terutama terkait dengan biaya dana (cost of fund/CoF).

“Untuk itu, perbankan perlu mengelola strategi pendanaan mereka, khususnya untuk meningkatkan porsi dana murah sehingga akan menciptakan ruang bagi penurunan suku bunga kredit. Selain itu, upaya penurunan lebih lanjut suku bunga diharapkan juga tetap memperhatikan kondisi geopolitik dan dinamika ekonomi global,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai program kredit rakyat dengan bunga maksimal 5 persen yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi langkah positif untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan unbankable.

Dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo mengaku telah meminta bank-bank pelat merah menyediakan program kredit rakyat dengan bunga maksimal 5 persen dan tenor satu tahun.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan yang lebih murah.

ANTARA/Rizka Khaerunnisa Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan strategi penurunan bunga kredit di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pemerintah pada dasarnya terus menghadirkan berbagai program yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

“Program Kredit Rakyat yang diinisiasi Pemerintah dinilai sangat baik, dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai kesempatan bisnis yang berkelanjutan sehingga masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dan unbankable dapat merasakan manfaatnya secara berkesinambungan,” ujar Dian dalam jawaban tertulis Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Minggu (17/5/2026).

Menurut dia, program tersebut tidak hanya dipandang sebagai kebijakan bantuan pembiayaan semata, tetapi juga peluang bisnis jangka panjang bagi industri perbankan apabila dikelola secara hati-hati dan berkelanjutan.

Kredit rakyat dinilai bisa dorong inklusi keuangan

Dian menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan manajemen risiko oleh perbankan dalam menjalankan program tersebut.

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi kredit, fintech, pinjaman daring.

“Mempertimbangkan hal tersebut, bank perlu meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen risiko yang baik dalam menjalankan program dimaksud agar dapat menjadi program yang berkesinambungan sesuai dengan risk appetite dan expertise bank,” kata dia.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa OJK melihat keberhasilan program kredit rakyat tidak hanya bergantung pada rendahnya bunga pinjaman, tetapi juga pada kemampuan bank menjaga kualitas pembiayaan dan ketahanan bisnis mereka.

Program kredit dengan bunga rendah juga dinilai dapat membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan formal.

Kelompok unbankable disebut menjadi salah satu sasaran utama dalam program tersebut.

OJK pun memandang program ini dapat menjadi salah satu instrumen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat apabila pelaksanaannya dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

OJK wanti-wanti risiko kredit bermasalah

Di tengah dorongan penyaluran kredit murah, salah satu perhatian utama adalah potensi kenaikan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

Program kredit dengan bunga rendah dan menyasar kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan dinilai memiliki risiko tersendiri terhadap kualitas aset bank.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, OJK meminta perbankan memperkuat pengawasan internal dan melakukan stress test secara berkala.

“Dalam mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut, OJK mendorong penguatan pengawasan serta pelaksanaan stress test secara berkala untuk memastikan ketahanan permodalan dan kualitas aset tetap terjaga di berbagai skenario ekonomi,” ujar Dian.

SHUTTERSTOCK/CREATE JOBS 51 Ilustrasi kredit, kredit perbankan.

Selain pengawasan dan stress test, OJK juga meminta bank tetap menerapkan pencadangan yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian kredit di masa mendatang.

“Selain itu, bank juga diminta melakukan pencadangan yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mengantisipasi potensi kerugian kredit,” kata Dian.

Di sisi lain, OJK menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit tidak boleh diabaikan meskipun program tersebut membawa misi memperluas inklusi keuangan.

Dian menyebut bank tetap harus menerapkan prinsip 5C dalam proses penyaluran kredit. Prinsip tersebut meliputi Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy.

“Bank juga diminta tetap menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) dalam proses penyaluran kredit agar kualitas pembiayaan tetap terjaga,” ujar dia.

OJK janji kawal program tetap sehat

OJK juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya agar program kredit rakyat berjalan tepat sasaran dan memiliki mitigasi risiko yang memadai.

“OJK juga akan senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah dan stakeholders lainnya agar pelaksanaan Program Kredit Rakyat tepat sasaran dan termitigasi dengan baik, serta berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” kata Dian.

Menurut OJK, pengawasan terhadap implementasi program menjadi penting agar kebijakan kredit bunga rendah tetap mendukung stabilitas sektor jasa keuangan.

Hal ini terutama berkaitan dengan potensi dampak terhadap margin keuntungan bank, kualitas aset, hingga ketahanan permodalan apabila penyaluran kredit tidak dibarengi mitigasi risiko yang memadai.

Karena itu, penguatan pengawasan dan tata kelola dinilai menjadi aspek penting agar program kredit rakyat tetap berjalan sehat dalam jangka panjang.

SHUTTERSTOCK/MONSTER ZTUDIO Ilustrasi suku bunga.

Suku bunga kredit masih turun

Di tengah pembahasan mengenai kredit rakyat bunga rendah, OJK juga memaparkan perkembangan suku bunga kredit perbankan yang saat ini menunjukkan tren penurunan.

Berdasarkan data OJK, rerata tertimbang suku bunga Kredit Rupiah pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,76 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan Februari 2026 sebesar 8,80 persen dan Maret 2025 sebesar 9,20 persen.

Menurut Dian, penurunan itu terutama didorong oleh turunnya suku bunga kredit produktif, baik Kredit Modal Kerja (KMK) maupun Kredit Investasi (KI).

“Penurunan tersebut didorong dari penurunan rerata tertimbang suku bunga kredit produktif, baik KMK (Kredit Modal Kerja) dan KI (Kredit Investasi) yoy masing-masing mengalami penurunan sebesar 67 bps dan 68 bps sehingga menjadi 8,00 persen dan 7,90 persen,” ujar dia.

Penurunan suku bunga kredit tersebut juga sejalan dengan penurunan rerata tertimbang dana pihak ketiga (DPK) Rupiah secara tahunan sebesar 55 basis poin menjadi 2,66 persen.

Dian menjelaskan, tren penurunan suku bunga tidak lepas dari kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate yang mengalami penurunan dalam setahun terakhir.

“Penurunan suku bunga Kredit Rupiah tersebut sejalan dengan penurunan rerata tertimbang DPK Rupiah (yoy) sebesar 55 bps sehingga menjadi 2,66 persen yang juga dikontribusikan dari penurunan BI Rate selama setahun terakhir dari sebesar 5,75 persen pada Maret 2025 menjadi sebesar 4,75 persen pada Maret 2026, dengan kondisi penurunan BI Rate terakhir pada September 2025,” kata Dian.

Bank diminta perbesar dana murah

Dengan tren tersebut, OJK memperkirakan suku bunga kredit perbankan masih berpotensi melanjutkan penurunan seiring respons bank terhadap penurunan BI Rate.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi suku bunga, bunga kredit.

“Secara umum, penurunan BI Rate akan direspons oleh bank melalui penurunan suku bunga kredit, oleh karena itu suku bunga kredit diperkirakan masih dalam tren menurun,” ujar Dian.

Meski demikian, OJK mengingatkan bahwa penurunan suku bunga pada masing-masing bank akan sangat bergantung pada strategi bisnis dan struktur biaya masing-masing lembaga perbankan.

“Adapun penurunan suku bunga pada masing-masing bank akan tergantung pada strategi dan struktur biaya masing-masing bank, terutama terkait dengan biaya dana Cost of Fund (CoF),” kata Dian.

Karena itu, OJK mendorong perbankan mengelola strategi pendanaan dengan lebih efisien, terutama melalui peningkatan porsi dana murah atau current account saving account (CASA).

“Untuk itu, perbankan perlu mengelola strategi pendanaan mereka, khususnya untuk meningkatkan porsi dana murah sehingga akan menciptakan ruang bagi penurunan suku bunga kredit,” ujar Dian.

Faktor global masih jadi tantangan

Selain faktor domestik, OJK juga menyoroti kondisi global yang dinilai masih mempengaruhi arah suku bunga, baik di tingkat internasional maupun domestik.

Dian menyebut penurunan suku bunga kredit tetap perlu memperhatikan dinamika geopolitik dan ekonomi global yang berkembang saat ini.

“Selain itu, upaya penurunan lebih lanjut suku bunga diharapkan juga tetap memperhatikan kondisi geopolitik dan dinamika ekonomi global,” kata dia.

Ia menambahkan, keputusan bank sentral Amerika Serikat atau The Fed untuk mempertahankan suku bunga acuan juga akan memberi pengaruh terhadap pergerakan suku bunga global dan domestik.

“Di tengah kondisi tersebut, pada rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada akhir April 2026, The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (Fed Funds Rate) sebesar 3,50 persen-3,75 persen yang tentunya turut mempengaruhi suku bunga baik secara global maupun domestik,” ujar Dian.

OJK pada akhirnya meminta industri perbankan tetap menyesuaikan tingkat suku bunga secara bertahap dengan kondisi pasar dan kesehatan rasio keuangan masing-masing bank.

“OJK senantiasa menghimbau agar perbankan dapat secara bertahap menyesuaikan tingkat suku bunganya agar tetap sejalan dengan kondisi pasar dan rasio keuangan yang sehat,” kata Dian.

IDXChannel – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang meminta bank-bank pelat merah (Himbara) menyediakan program kredit rakyat dengan bunga maksimal 5 persen berjangka waktu satu tahun. Kebijakan yang diumumkan pada Hari Buruh tersebut dinilai mampu menjadi stimulus kuat untuk menggerakkan perekonomian nasional di level akar rumput.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan program ini menjadi peluang bisnis yang berkelanjutan bagi industri perbankan untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok unbankable. Namun, dia mengingatkan agar bank tetap mengedepankan aspek kehati-hatian.

"Mempertimbangkan hal tersebut, bank perlu meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen risiko yang baik dalam menjalankan program dimaksud agar dapat menjadi program yang berkesinambungan sesuai dengan risk appetite dan expertise bank," ujar Dian dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/5/2026).

Guna mengantisipasi potensi lonjakan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) dari program bunga murah ini, OJK memastikan akan memperketat pengawasan. OJK meminta perbankan aktif melakukan simulasi ketahanan keuangan guna menjaga kualitas aset dan kecukupan modal.

"Dalam mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut, OJK mendorong penguatan pengawasan serta pelaksanaan stress test secara berkala untuk memastikan ketahanan permodalan dan kualitas aset tetap terjaga di berbagai skenario ekonomi," kata Dian.

Selain itu, bank diwajibkan membentuk pos pencadangan yang memadai serta tidak mengabaikan prinsip analisis kredit konvensional, yakni 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy).

OJK juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah agar penyaluran kredit rakyat ini tepat sasaran dan tidak mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan.

Terkait arah suku bunga perbankan dalam jangka panjang, OJK memaparkan data bahwa rata-rata tertimbang suku bunga Kredit Rupiah per Maret 2026 berada di level 8,76 persen. Angka ini menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan posisi Februari 2026 (8,80 persen) dan Maret 2025 (9,20 persen).

Penurunan terbesar terjadi pada lini kredit produktif secara year-on-year (YoY), di mana Kredit Modal Kerja (KMK) menyusut 67 bps menjadi 8,00 persen dan Kredit Investasi (KI) melandai 68 bps ke posisi 7,90 persen.

Penurunan suku bunga kredit ini dipicu oleh merosotnya biaya dana pihak ketiga (DPK) Rupiah sebesar 55 bps menjadi 2,66 persen, seiring transmisi penurunan BI Rate dari 5,75 persen pada Maret 2025 menjadi 4,75 persen pada Maret 2026.

OJK memproyeksikan suku bunga kredit domestik masih berpotensi melanjutkan tren penurunan. Suku bunga kredit diperkirakan masih dalam tren menurun, namun kecepatannya akan sangat bergantung pada kemampuan masing-masing bank dalam mengelola struktur biaya dana (Cost of Fund/CoF).

"Perbankan perlu mengelola strategi pendanaan mereka, khususnya untuk meningkatkan porsi dana murah sehingga akan menciptakan ruang bagi penurunan suku bunga kredit," kata Dian.

Meski begitu, OJK memberikan catatan kritis agar perbankan tetap waspada terhadap dinamika makro global. Pada akhir April 2026, Bank Sentral AS (The Fed) dalam rapat FOMC memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (Fed Funds Rate) di level 3,50-3,75 persen.

Kondisi moneter AS dan gejolak geopolitik global tersebut tetap menjadi faktor penentu yang dihitung cermat oleh OJK. Regulator pun mengimbau perbankan tanah air agar melakukan penyesuaian suku bunga secara bertahap demi menjaga titik keseimbangan antara tuntutan pasar dan rasio keuangan yang sehat.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten bank milik negara seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) angkat bicara ihwal wacana Presiden Prabowo Subianto menyalurkan kredit murah melalui bank pelat merah.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, BTN pada prinsipnya menyambut baik rencana Kepala Negara untuk memberikan kredit murah dengan bunga maksimal 5% untuk tenor satu tahun.

“BTN pasti menyambut baik dan mendukung upaya serta program pemerintah,” kata Nixon kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Hal senada juga disampaikan oleh Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista. Dia mengatakan, perseroan menyambut baik arahan Presiden terkait penguatan akses pembiayaan bagi masyarakat.

Perseroan juga menyatakan kesiapannya dalam mendukung implementasi program tersebut sebagai bagian dari komitmen kami dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk itu, lanjut dia, perseroan tengah menanti petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah dan regulator, khususnya terkait skema, segmentasi, serta mekanisme penyaluran kredit dimaksud.

“Dalam implementasinya, kami memandang bahwa desain program yang tepat akan menjadi kunci agar tujuan peningkatan akses pembiayaan tetap dapat berjalan seiring dengan terjaganya stabilitas sistem perbankan,” jelas Adhika kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Bank Mandiri memastikan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking), termasuk melalui penerapan manajemen risiko yang disiplin, seleksi debitur yang terukur, serta penguatan monitoring kualitas kredit.

Dengan demikian, penyaluran kredit dapat dilakukan secara sehat dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas aset dan stabilitas portofolio kredit.

Di sisi lain, Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa penyaluran kredit perseroan tumbuh double digit hingga Maret 2026, diiringi dengan perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan.

Perbaikan kualitas aset tersebut terlihat dari rasio Non-Performing Loan (NPL) yang membaik secara Quarter on Quarter dari posisi akhir Desember 2025 sebesar 3,07% menjadi 3,01% di posisi Maret 2026.

“Penurunan rasio NPL menunjukkan bahwa strategi pengelolaan risiko yang dijalankan BRI selama tahun 2025 mulai berjalan efektif,” kata Dhany kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Adapun, strategi yang dijalankan perseroan di antaranya selective growth, penguatan early warning system di segmen retail, hingga optimalisasi fungsi collection dan recovery.

Sebagaimana diketahui, Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026), mengungkapkan rencananya untuk mengucurkan kredit dengan bunga maksimal 5% untuk tenor satu tahun.

Prabowo menyebut, selama ini masyarakat kecil kerap dihadapkan pada pinjaman dengan tingkat bunga tinggi, bahkan mencapai 70% per tahun.

“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun,” kata Prabowo, dikutip dari laman Youtube resmi Sekretariat Presiden, dikutip pada Minggu (3/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana penyaluran kredit rakyat dengan bunga maksimal 5% dalam satu tahun. Namun, terdapat sejumlah risiko yang diwanti-wanti analis secara khusus dampaknya terhadap bank BUMN.

Pernyataan Presiden itu disampaikan pada saat menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (2/5/2026).

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia. Sebentar lagi kami akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal, maksimal 5% satu tahun," ujarnya kepada peserta acara, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Menurut Prabowo, rencana kebijakan ini diambil di tengah sulitnya perekonomian para buruh. Dia mencontohkan pengemudi ojek daring yang mendapatkan potongan 20% dalam bentuk biaya aplikasi oleh perusahaan penyedia aplikasi.

Prabowo juga menyatakan tidak setuju atas potongan yang dinilai olehnya terlalu besar itu.

"Ojol aplikator perusahaan minta disetor 20%. Gimana Ojol, setuju 20%? Bagaimana 15%? Berapa? 10%? Kalian minta 10%? Ya, saya katakan di sini saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%," jelasnya kepada peserta acara.

Janji Prabowo untuk mengucurkan kredit berbiaya rendah ini akan melalui bank-bank pelat merah. Hal ini disoroti oleh Managing Director Research Samuel Sekuritas, Harry Su.

"Berita buruk untuk bank-bank milik negara dan Samuel Sekuritas melihat adanya lima risiko," ujarnya melalui keterangan tertulis.

Pertama, kompresi margin alias kondisi penurunan selisih antara pendapatan dan biaya operasional. Artinya bank-bank akan mengalami net interest margin (NIM) atau rasio profitabilitas perbankan yang lebih rendah.

Kedua, kebijakan kredit yang lebih longgar. Hal ini dikhawatirkan memicu non-performing loan (NPL) atau kredit macet yang lebih tinggi.

Ketiga, potensi higher provisions atau penyisihan lebih tinggi. Pendapatan bank menjadi berkurang. Keempat, berkurangnya efisiensi modal yang terlihat dari turunnya return on equity (ROE).

Kelima, pengaruh terhadap valuasi saham perbankan yang mana nilai saham lebih rendah dari nilai aset perusahaan.

Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya akan melakukan investigasi lebih lanjut mengenai implementasi kredit usaha rakyat (KUR). Hal ini menyusul adanya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dipersulit untuk mengakses KUR, di mana salah satunya terkait persyaratan agunan bagi UMKM.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Rabu, 05/11/2025) berikut ini.