Semarang (ANTARA) - Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang mendampingi setidaknya 104 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di 30 kelurahan di 11 kecamatan untuk memperluas pangsa pasar dan "naik kelas".

Rektor Unika Soegijapranata Semarang Ir. Robertus Setiawan Aji Nugroho, Ph.D, di Semarang, Selasa, mengatakan bahwa pendampingan dilakukan selama dua bulan.

Hal tersebut disampaikannya saat pembukaan Expo, Talkshow, dan Workshop Kuliah Kerja Usaha (KKU) dan Kuliah Kerja Sinergis (KKS), Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Unika Soegijapranata.

'Sebagai bagian dari Kota Semarang, kami juga bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadap masyarakat dan perekonomiannya," katanya.

Mahasiswa peserta KKU telah mendampingi para pelaku UMKM dalam strategi pemasaran, khususnya pengembangan branding melalui platform media sosial dan marketplace guna membangun identitas usaha, sekaligus perbaikan kemasan produk.

Untuk mahasiswa KKS juga turut mengembangkan program pemberdayaan masyarakat di tingkat RT maupun RW.

"Kami mengembangkan KKU/KKS bersama Pemkot Semarang, sehingga mahasiswa dapat mendampingi UMKM, PKK, hingga komunitas sosial di lingkungan masyarakat," katanya.

Ia menyebutkan setidaknya ada 810 mahasiswa yang diterjunkan mendampingi 104 UMKM dan PKK di 27 RT dan 5 RW yang tersebar di 30 kelurahan dan 11 kecamatan, serta empat sekolah di Kota Semarang.

Selain itu, ada pula mahasiswa International Undergraduate Program (IUP) Unika Soegijapranata peserta KKN Tematik “Back to School” yang mendampingi SMA/SMK Karangturi, Tritunggal, Theresiana, dan Sedes Sapientiae Semarang.

Pendampingan itu dilakukan untuk menguatkan branding internasional melalui platform media sosial, penyesuaian kurikulum pembelajaran, pengembangan ekstrakurikuler, hingga penguatan kerja sama internasional.

"Mahasiswa tidak hanya datang untuk memberi, tetapi juga belajar dari masyarakat. Mereka belajar memahami tantangan nyata yang dihadapi mitra dampingan, sekaligus mengasah kemampuan beradaptasi, bekerja sama, dan mencari solusi di lapangan," katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin mengapresiasi hasil program kerja mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang peserta KKU/KKS/KKS tematik.

Menurut dia, hasil pendampingan mahasiswa telah dirasakan langsung, terkhusus bagi pelaku UMKM, dan beberapa di antaranya mengalami peningkatan permintaan setelah memperoleh pendampingan.

"Ini menunjukkan bahwa masyarakat memang membutuhkan pendampingan ini. Ke depan, pendampingan tidak cukup pada aspek pemasaran, tetapi juga perlu diperluas pada pengelolaan usaha dan peningkatan kapasitas produksi agar UMKM benar-benar bisa 'naik kelas',” katanya.

Lebih lanjut, ja juga mendorong agar kerja sama antara Unika Soegijapranata dan Pemkot Semarang terus diperluas, termasuk melalui pelaksanaan KKN di kawasan penyangga Kota Semarang.

Pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar Kota Semarang penting dilakukan agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga berkembang secara merata di daerah sekitarnya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa Indonesia harus semakin mandiri di tengah ketidakpastian global yang masih menghantui. Penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai menjadi pilar utama agar perekonomian domestik dapat 'move on' dari tingginya ketidakpastian dunia saat ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa dunia terus dihadapkan pada gejolak yang terus berlanjut, mulai dari konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung, buka-tutup Selat Hormuz, hingga bayang-bayang perang dagang antarkekuatan ekonomi besar.

Rangkaian peristiwa tersebut memicu rambatan ketidakpastian yang tinggi pada lanskap keuangan dan ekonomi global dan domestik. Merespons tekanan eksternal tersebut, Perry menggarisbawahi urgensi kemandirian ekonomi nasional.

"Dalam suatu ketidakpastian yang tinggi, kita harus semakin mandiri. Apapun yang terjadi di global, we have to move on [kita harus jalan terus]," ujar Perry dalam agenda Kick Off Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu di Kantor Pusat BI, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Pemimpin otoritas moneter sejak 2018 itu meyakini bahwa UMKM merupakan sebagai fondasi ekonomi kerakyatan sekaligus pilar krusial bagi pertumbuhan ekonomi makro.

Dia menjelaskan bahwa jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai setidaknya 65 juta pelaku, yang mana mayoritas di antaranya masih berada pada skala kecil. Oleh sebab itu, sambungnya, UMKM juga mempunyai peran signifikan dalam menciptakan lapangan kerja.

Apalagi, Perry juga menekankan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan agenda strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 dan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh sebab itu, BI akan melakukan pembinaan lewat 46 kantor-kantor perwakilan di seluruh provinsi Indonesia mulai dari membimbing wirausahawan lewat pendidikan, mentoring, hingga uji coba yang salah satunya santri-santri di pesantren.

"Kalau globalnya bergejolak, ya kita tidak bisa mengandalkan global. Yang bisa kita, diri kita. Mari kita perkuat kekuatan kita," tutup Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemadaman listrik bergilir di wilayah Jawa pada Jumat (19/6/2026) membuat perekonomian rugi. Adapun pemadaman bergilir itu berlangsung di sejumlah wilayah Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, hingga Depok. Lalu, wilayah Pati dan Banjarnegara di Jawa Tengah.

Tak hanya itu, wilayah Jawa Timur juga mengalami pemadaman bergilir. Ini khususnya di wilayah Surabaya, Pasuruan, hingga Sidoarjo.

Pemadaman listrik bergilir itu berlangsung mulai dari 3 hingga 5 jam, tergantung daerah. Pemadaman disebut dilakukan demi menjaga keandalan sistem kelistrikan, meningkatkan kualitas layanan, dan mencegah gangguan yang memicu pemadaman tidak terencana.

Pengamat Ekonomi Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita berpendapat, dampak pemadaman listrik bergilir sifatnya cukup asymmetric, kerugiannya jauh lebih besar dibandingkan potensi manfaatnya.

Dari sisi kerugian ekonomi, yang paling langsung adalah output loss. Menurutnya, industri manufaktur, terutama yang berbasis 'continuous process' seperti makanan-minuman, kimia, dan tekstil, sangat sensitif terhadap gangguan listrik.

"Sekali berhenti, bukan hanya produksi tertunda, tapi juga bisa merusak bahan baku dan mesin. Ini berarti biaya tambahan dan penurunan produktivitas," ujar Ronny kepada Bisnis.

Usaha yang terdampak pemadaman berikutnya adalah sektor UMKM dan jasa. Ronny mengatakan, banyak usaha kecil, seperti ritel, kuliner, hingga jasa digital, sangat bergantung pada listrik harian.

Oleh karena itu, pemadaman beberapa jam saja bisa langsung memotong omzet harian mereka. Dalam skala luas, ini menggerus konsumsi dan aktivitas ekonomi lokal.

Berikutnya, pemadaman juga berdampak pada kepercayaan investor. Ronny menuturkan, keandalan listrik adalah salah satu indikator utama 'ease of doing business'.

"Kalau pemadaman terjadi di wilayah seperti Jawa, yang merupakan pusat industri nasional, ini bisa memberi sinyal negatif bagi investor, terutama untuk industri yang membutuhkan kepastian pasokan energi," jelas Ronny.

Selanjutnya, pemadaman listrik bergilir juga berdampak pada biaya ekonomi tidak langsung. Ronny menilai, perusahaan harus menyiapkan backup seperti genset, yang berarti biaya energi lebih mahal dan tidak efisien.

"Dalam jangka panjang, ini tentu akan menurunkan daya saing," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ronny memberi sejumlha rekomendasi untuk pemerintah dan PT PLN (Persero) terkait maraknya pemadaman bergilir itu.

Pertama, menurutnya ini bukan hanya gangguan teknis, tapi sebagai systemic risk. Artinya, perlu evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir, pasokan energi primer seperti batu bara/gas, kesiapan pembangkit, hingga keandalan jaringan transmisi dan distribusi.

Kedua, ketahanan pasokan. Ronny menuturkan bahwa jika akar masalahnya ada di pasokan, misalnya batu bara atau gas, maka pengamanan pasokan harus menjadi prioritas utama, termasuk kontrak jangka panjang dan manajemen stok yang lebih disiplin.

Ketiga, ketahanan sistem transmisi. Ronny mengatakan, sistem Jawa seharusnya memiliki redundancy yang cukup. Kalau pemadaman bergilir sampai terjadi, itu berarti margin cadangan atau reserve margin atau fleksibilitas sistem sedang tertekan.

"Ini perlu diperkuat, termasuk dengan integrasi pembangkit yang lebih fleksibel," kata Ronny.

Keempat, komunikasi publik. Menurut Ronny, ini bahkan sering diremehkan. Dia menuturkan, pemadaman tanpa informasi yang jelas akan memperbesar ketidakpastian dan kepanikan pelaku usaha.

Dia pun mengingatkan bahwa transparansi soal penyebab, durasi, dan mitigasi padahal sangat penting untuk menjaga kepercayaan.

Kelima, percepatan diversifikasi energi. Ketergantungan yang terlalu besar pada satu sumber energi seperti batu bara, misalnya, membuat sistem rentan terhadap gangguan pasokan.

"Dalam jangka menengah-panjang, bauran energi yang lebih beragam akan meningkatkan ketahanan sistem," kata Ronny.

Sebelumnya, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menuturkan, sejatinya sistem kelistrikan Jawa saat ini beroperasi dan terkendali secara baik.

Namun demikian, untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.

"Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik," tutur Gregorius dalam keterangannya.

PLN, kata dia, terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain, serta melakukan pengaturan operasi sistem. Upaya ini guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan.

"PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem," kata Gregorius.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI optimistis penyaluran Kredit Pembiayaan Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan bakal tembus hingga Rp12 triliun sepanjang tahun ini.

Direktur Consumer Banking BBRI, Aris Hartanto menjelaskan bahwa optimisme tersebut dibidik seiring dengan besarnya minat masyarakat yang tecermin dari tingginya realisasi penyaluran KPP.

Aris memerinci bahwa BBRI mulanya mengantongi kuota penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp8 triliun yang telah terserap sepenuhnya pada beberapa waktu lalu.

“Kemudian kami mendapat kuota tambahan menjadi Rp12 triliun selama setahun sampai akhir Desember nanti. Kami sudah salurkan Rp9,21 triliun [hingga saat ini], jadi kami yakin target Rp12 triliun akan terlaksana dengan baik,” ujarnya dalam agenda Sosialisasi KPP dan FLPP di Tambora, Senin (15/6/2026).

Dia juga menuturkan BBRI akan terus memperkuat sektor UMKM sekaligus menjadi motor penggerak pembiayaan hunian guna menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah.

Selain itu, lanjut Aris, pihaknya juga telah menyalurkan kembali Rp340 miliar KUR Perumahan yang dirasakan oleh 867 debitur dalam kurun waktu seminggu belakangan.

“Minggu lalu kami sampaikan, kami bikin acara seperti ini [Acara sosialisasi KPP dan FLPP] di Jogja itu realisasi penyaluran KUR Perumahannya Rp320 miliar, tapi hari ini hanya dalam satu minggu kita sudah bisa mem-book-in Rp340 miliar untuk 867 debitur, dan yang lebih menggembirakan lagi adalah hari ini kita bisa mendistribusikan program ini ke lebih banyak lagi debitur-debitur yang ada di BRI ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, KUR Perumahan merupakan salah satu program pembiayaan yang dicanangkan pemerintah dalam rangka meningkatkan akses rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Program ini pertama kali diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 2025. Di mana, pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk program ini mencapai Rp130 triliun.

Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah.

“Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut rencana untuk mendorong pembiayaan perbankan dalam mendukung program pemerintah melalui rencana revisi aturan rencana bisnis bank (RBB) tidak bersifat wajib.

Untuk diketahui, rencana regulator ini sempat disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi. Rencana untuk mendorong perbankan lebih mendukung program pemerintah ini turut mencakup dukungan kepada sektor UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa ketentuan pemberian kredit untuk program pemerintah ditujukan agar bank memiliki perencanaan strategis yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui penyusunan rencana bisnis.

Hal-hal yang tercantum dalam rencana bisnis, lanjutnya, termasuk poin pemberian kredit untuk program pemerintah pada dasarnya ditujukan guna memperkuat kualitas perencanaan bisnis bank agar komprehensif dan forward-looking dalam mengidentifikasi peluang intermediasi yang dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Oleh sebab itu, RBB yang dibayangkan OJK ini diharapkan bisa memberikan informasi menyeluruh atas perencanaan yang dilakukan bank, sehingga potensi penyaluran kredit ke sektor-sektor dengan dampak ke pertumbuhan ekonomi dapat teridentifikasi dengan lebih terstruktur. Akan tetapi, dia memastikan sifatnya tidak mandatory atau wajib.

"Penyaluran kredit dimaksud tidak bersifat mandatory dan tidak disertai dengan penetapan kuota tertentu oleh OJK," ujar Dian kepada Bisnis, dikutip Minggu (19/4/2026).

Anggota Dewan Komisioner OJK ini menyampaikan bahwa bank tetap memiliki keleluasaan dalam menetapkan strategi penyaluran kredit dengan mempertimbangkan masing-masing risk appetite dan risk tolerance.

Bank juga diminta tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko yang memadai, dan penerapan tata kelola yang baik.

"Keputusan untuk menyalurkan kredit tetap merupakan business judgment dari bank, yang dilakukan berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar," ujar Dian.

Di samping itu, OJK disebut tetap memerhatikan manajemen risiko dan tata kelola yang baik kendati diminta untuk semakin mendukung program pemerintah. Dalam hal ini, penyaluran kredit oleh bank dalam rangka program pemerintah tersebut tetap mengacu pada pengaturan dalam POJK No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Aturan itu mewajibkan bank untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan internal yang antara lain mencakup kebijakan persetujuan kredit, pemantauan kualitas kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah. Kebijakan ini disesuaikan dengan risk appetite, strategi bisnis dan kecukupan likuiditas masing-masing bank.

Adapun dalam proses persetujuan kredit, bank tetap diwajibkanmemiliki keyakinan atas kelayakan debitur berdasarkan analisis (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy), serta disertai pembentukan pencadangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

"Selanjutnya, OJK secara berkala melakukan pengawasan baik secara offsite melalui laporan kinerja keuangan bank maupun onsite atas pelaksanaan penyaluran kredit perbankan, yang antara lain mencakup penerapan prinsip kehati-hatian pemberian kredit, kesesuaian penyaluran kredit, pemantauan kualitas kredit, dan kecukupan pembentukan Cadangan," pungkas mantan Kepala Pusat dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu.

TANGGAPAN BANK

Sejumlah bank BUMN (himbara) maupun swasta sebelumnya sudah buka suara soal rencana OJK merevisi aturan soal RBB. Contohnya, PT Bank KB Indonesia Tbk. atau KB Bank (BBKP) menyatakan perseroan menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif OJK dalam menyelaraskan strategi industri perbankan dengan agenda pembangunan nasional.

"Sinkronisasi antara kebijakan regulator dan program prioritas pemerintah memberikan kepastian arah bagi perbankan dalam menyusun strategi pertumbuhan yang berkelanjutan," terang Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, dikutip Kamis (16/4/2026).

Kunardy mengatakan bahwa KB Bank akan terus meningkatkan perannya sebagai intemediasi keuangan dalam menggerakkan perekonomian Indonesia dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dia memproyeksikan target pertumbuhan kredit oleh perseroan pada 2026 berada pada kisaran 10%–11%. Fokus penyauran kredit dipastikan tetap selaras dengan profil risiko bank serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebelumnya, BUMN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menyatakan bahwa perseroan pada prinsipnya akan mengikuti seluruh ketentuan regulator yang berlaku terkait dengan rencana pengaturan RBB sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

"Bank Mandiri juga akan mencermati dan menyesuaikan langkah strategis sesuai dengan arahan serta petunjuk teknis dari regulator," kata Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista kepada Bisnis melalui keterangan tertulis.

Salah satu himpunan bank milik negara (himbara) itu menyebut terus terus mendukung program-program prioritas pemerintah melalui pembiayaan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, serta penyaluran pembiayaan dan penguatan kapasitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Bank Mandiri menyampaikan bakal terus memperkuat sinergi dengan pemerintah maupun regulator guna mendukung implementasi program prioritas secara berkelanjutan dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pada pekan lalu, PT OCBC NISP Tbk. (NISP) juga secara umum akan berusaha berpartisipasi untuk mendukung pergerakan ekonomi. Perseroan menyebut sebelumnya pun sudah mendukung program strategis pemerintah dalam hal penghiliran mineral.

"Seperti contoh saat pemerintah men-encourage FDI masuk ke mineral processing supaya ada value added ke lapangan kerja Indonesia kami juga cukup aktif dan itu sekarang berlanjut. Kami sangat welcome untuk berpartisipasi tetapi semua harus dilakukan secara prudent," terang Direktur OCBC Martin Widjaja pada Paparan Publik RUPST OCBC, Kamis (9/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pada awal 2026, kinerja kredit perbankan mencerminkan dinamika yang berlapis. Di satu sisi, pertumbuhan tetap terjaga dengan dukungan segmen tertentu. Kendati begitu di sisi lain, muncul ketidakseimbangan yang dapat menjadi indikasi awal risiko ke depan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, hingga Februari 2026, kredit perbankan masih tumbuh 9,37% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp8.559 triliun. Meski tetap positif, angka ini sedikit melambat dibandingkan Januari yang mencapai 9,96% YoY.

Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menegaskan bahwa fungsi intermediasi masih berjalan baik dengan profil risiko yang terjaga. “Sementara keyakinan kinerja perbankan tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan atau IBP pada triwulan I/2026 itu masih di zona optimis,” kata Dian dalam konferensi pers daring RDKB OJK Maret 2026, Senin (6/4/2026).

Pertumbuhan kredit awal tahun ini sangat ditopang oleh segmen tertentu. Masih merujuk data OJK per Februari 2026, kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi hingga 20,72% YoY, menunjukkan masih adanya ekspansi bisnis dari pelaku usaha besar.

Dari sisi debitur, kredit korporasi juga tumbuh paling tinggi sebesar 14,74% YoY. Bahkan, bank-bank pelat merah menjadi motor utama dengan pertumbuhan kredit mencapai 12,78% YoY.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa ekspansi kredit masih bertumpu pada kelompok usaha besar yang relatif lebih stabil dan memiliki akses pembiayaan yang lebih kuat. Likuiditas perbankan pun terlihat longgar. Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,18% YoY menjadi Rp10.102 triliun, dengan giro mencatatkan pertumbuhan paling tinggi sebesar 18,56% YoY.

Efek “Panen” Kredit Lama

Dari sisi industri, pelaku perbankan mengakui bahwa kinerja kredit kuartal I/2026 tidak sepenuhnya mencerminkan permintaan baru, melainkan juga hasil dari proses yang sudah berjalan sejak tahun lalu.

Direktur Wholesale Banking Bank Mega Madi Darmadi Lazuardi menyebut pertumbuhan kredit pada awal tahun ini ditopang oleh pencairan fasilitas kredit yang telah disiapkan sebelumnya.

Ibarat menanam, Madi menyebut bahwa bank mulai “memanen” kredit yang telah disepakati sejak 2025, baik melalui skema sindikasi maupun bilateral. Selain itu, kredit baru yang telah diproses sejak tahun lalu juga mulai dibukukan pada awal 2026.

Kondisi ini membuat pertumbuhan terlihat cukup positif, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan lonjakan permintaan baru di tahun berjalan.

“Kalau kuartal I ini justru kita kelihatannya cukup positif. Kita udah positif lumayan signifikan lah dibanding tahun lalu,” kata Madi saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu, dikutip pada Senin (6/4/2026).

Di balik pertumbuhan kredit, perbankan menghadapi tantangan besar dari sisi profitabilitas. Persaingan suku bunga kredit semakin ketat, terutama bagi bank swasta, seperti Bank Mega yang harus bersaing dengan bank besar seperti Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan bank swasta besar lainnya.

Madi mengungkapkan bahwa bank berada dalam dilema. Untuk tetap tumbuh, mereka harus menawarkan bunga kredit yang kompetitif. Kendati begitu, langkah ini berisiko menekan net interest margin (NIM).

Di sisi lain, biaya dana (cost of fund) belum turun signifikan karena persaingan penghimpunan dana masih tinggi. Akibatnya, spread bunga semakin menyempit.

“Jadi kita akhirnya pintar-pintarlah mencari kredit-kredit yang feasible tapi dengan suku bunga yang buat Bank Mega masih kita bisa terima. Itu menurut saya tantangan yang paling besar,” ungkapnya.

Meski likuiditas terlihat memadai, tidak semua dana tersebut mengalir ke sektor riil. Pengamat Perbankan & Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo melihat adanya kecenderungan perbankan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit.

Menurutnya, pertumbuhan kredit kuartal I/2026 cenderung “pincang”. Kredit korporasi besar masih tumbuh stabil, tetapi belum mampu menutup lemahnya kontribusi dari sektor UMKM.

Dia juga menyoroti preferensi bank yang mulai mengalihkan likuiditas ke instrumen yang lebih aman seperti Surat Berharga Negara (SBN) atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dibandingkan menyalurkannya ke kredit yang lebih berisiko.

“Secara kualitatif, perbankan terlihat lebih memiliki menempatkan likuiditasnya pada instrumen bebas risiko seperti SBN atau SRBI daripada menyalurkannya ke sektor riil yang masih fluktuatif, sehingga pertumbuhan kredit total diprediksi akan berada di bawah target optimis awal tahun,” tutur Arianto.

Di sisi lain, tantangan struktural juga masih membayangi, terutama dalam penyaluran kredit ke sektor UMKM.

Direktur BCA Syariah Pranata menilai bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah menjadi kunci untuk mendorong pembiayaan ke sektor ini. Tanpa itu, permintaan kredit dari UMKM akan tetap terbatas.

“Sinergi antara pemerintah dan seluruh sektor akan menjadi kunci dalam peningkatan literasi serta inklusi tersebut,” ujar Pranata kepada Bisnis, dikutip pada Senin (6/4/2026).

Dia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk meningkatkan konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem UMKM.

Sebagai strategi, BCA Syariah mengembangkan pendekatan berbasis ekosistem dengan menjadikan perusahaan besar sebagai jangkar untuk menjangkau UMKM melalui skema supply chain seperti distributor dan supplier financing.

“Kita juga memberikan pengembangan internet banking bisnis BCA Syariah (BIQ) dan virtual account management yang dapat digunakan untuk mendukung transaksi SME/UMKM,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mega Tbk. (MEGA) mengungkapkan pertumbuhan kredit pada awal tahun ini ditopang oleh pencairan fasilitas kredit yang telah disiapkan sebelumnya. Kondisi ini membuat pertumbuhan terlihat cukup positif, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan lonjakan permintaan baru di tahun berjalan.

Direktur Wholesale Banking Bank Mega Madi Darmadi Lazuardi menyebut ibarat menanam, bank mulai “memanen” kredit yang telah disepakati sejak 2025, baik melalui skema sindikasi maupun bilateral. Selain itu, kredit baru yang telah diproses sejak tahun lalu juga mulai dibukukan pada awal 2026.

“Kalau kuartal I ini justru kita kelihatannya cukup positif. Kita udah positif lumayan signifikan lah dibanding tahun lalu,” kata Madi saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu, dikutip pada Senin (6/4/2026).

Di balik pertumbuhan kredit, perbankan menghadapi tantangan besar dari sisi profitabilitas. Persaingan suku bunga kredit semakin ketat, terutama bagi bank swasta, seperti Bank Mega yang harus bersaing dengan bank besar seperti Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan bank swasta besar lainnya.

Madi mengungkapkan bahwa bank berada dalam dilema. Untuk tetap tumbuh, mereka harus menawarkan bunga kredit yang kompetitif. Kendati begitu, langkah ini berisiko menekan net interest margin (NIM).

Di sisi lain, biaya dana (cost of fund) belum turun signifikan karena persaingan penghimpunan dana masih tinggi. Akibatnya, spread bunga semakin menyempit.

“Jadi kita akhirnya pintar-pintarlah mencari kredit-kredit yang feasible tapi dengan suku bunga yang buat Bank Mega masih kita bisa terima. Itu menurut saya tantangan yang paling besar,” ungkapnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan hingga Februari 2026, kredit perbankan masih tumbuh 9,37% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp8.559 triliun. Meski tetap positif, angka ini sedikit melambat dibandingkan Januari yang mencapai 9,96% YoY.

Meski likuiditas terlihat memadai, tidak semua dana tersebut mengalir ke sektor riil. Pengamat Perbankan & Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo melihat adanya kecenderungan perbankan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit.

Menurutnya, pertumbuhan kredit kuartal I/2026 cenderung “pincang”. Kredit korporasi besar masih tumbuh stabil, tetapi belum mampu menutup lemahnya kontribusi dari sektor UMKM.

Dia juga menyoroti preferensi bank yang mulai mengalihkan likuiditas ke instrumen yang lebih aman seperti Surat Berharga Negara (SBN) atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dibandingkan menyalurkannya ke kredit yang lebih berisiko.

“Secara kualitatif, perbankan terlihat lebih menempatkan likuiditasnya pada instrumen bebas risiko seperti SBN atau SRBI daripada menyalurkannya ke sektor riil yang masih fluktuatif, sehingga pertumbuhan kredit total diprediksi akan berada di bawah target optimis awal tahun,” tutur Arianto.

Di sisi lain, tantangan struktural juga masih membayangi, terutama dalam penyaluran kredit ke sektor UMKM.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa terdapat 13 dari 18 perusahaan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang bertransformasi menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong percepatan transformasi, sejalan dengan target dalam roadmap pengembangan industri penjaminan.

“Adapun Jamkrida yang belum bertransformasi pada umumnya masih memerlukan waktu dalam proses penyesuaian kelembagaan dan tata kelola,” ungkapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Jumat (27/3/2026).

Termasuk, lanjut Ogi, penyelarasan kebijakan di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) serta penguatan kesiapan internal perusahaan.

Menilik Peta Jalan atau Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024—2028, dalam bab 4.1 Fase 1: Penguatan Fondasi (2024—2025) yang terutang di program strategis dalam pilar penguatan ketahanan dan daya saing, poin ketiga menyebutkan pada akhir 2025, diharapkan seluruh Jamkrida telah menyelesaikan proses dalam mengubah badan hukum menjadi Perseroda.

Roadmap itu juga menjelaskan alasan Jamkrida diharapkan bertransformasi menjadi Perseroda. Hal ini muncul karena permodalan lembaga penjamin relatif lebih kecil dibandingkan jasa keuangan lainnya, terutama industri asuransi. Perusahaan penjaminan, khususnya Jamkrida, memiliki kesulitan permodalan karena kesulitan penyertaan modal dari pemerintah daerah.

“Hal ini disebabkan oleh lemahnya komitmen dari pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor UMKM di daerah melalui optimalisasi peranan Jamkrida,” tertulis dalam roadmap tersebut, dikutip pada Jumat (27/3/2026).

Oleh sebab itu, dalam rangka mendorong kecukupan modal, Jamkrida didorong untuk mengubah bentuk badan hukum menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Bentuk badan hukum Perseroda memiliki manfaat untuk dapat memperoleh tambahan modal dari sektor swasta yang relatif besar dengan menerbitkan saham maupun obligasi.

“Dengan model penyertaan modal seperti ini, diharapkan menjadi penguatan permodalan untuk Jamkrida. Ke depan, dalam rangka penguatan permodalan perusahaan penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan evaluasi terhadap ketentuan permodalan dan ekuitas minimum,” tulisnya lagi.

Sebagai informasi, OJK mencatat nilai aset perusahaan penjaminan pada Januari 2026 sebesar Rp47,51 triliun, tumbuh 1,96% (year on year/YoY).

Sementara itu, nilai imbal jasa penjaminan mengalami kontraksi sebesar 2,77% (YoY) menjadi Rp680 miliar. Adapun, nilai klaim penjaminan sebesar Rp290 miliar, turun 58,68% (YoY).

Bisnis.com, PADANG - PT Bank Nagari menyatakan 80% komposisi penyaluran kredit/pembiayaan yang dilakukan sepanjang tahun 2025 didominasi ke sektor UMKM dan hal ini sekaligus membuktikan bahwa Bank Nagari menjadi perbankan penopang perekonomian di Provinsi Sumatra Barat.

Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengatakan dari pembukuan kinerja tahun 2025, untuk kredit/pembiayaan sebesar Rp25,27 triliun atau terkoreksi 1,10% dari Desember 2024.

“Penyebab hal ini terjadi, dikarenakan belum optimal permintaan kredit/pembiayaan seiring melemahnya daya beli, pertumbuhan ekonomi yang rendah,” katanya, dikutip dari data resmi Bank Nagari, Selasa (3/2/2026).

Dia menjelaskan melihat dari kinerja penyaluran itu, peran dari Unit Usaha Syariah (UUT) Syariah, maka untuk pembiayaan syariah itu sebesar Rp4,63 triliun dan tumbuh 14,66% dari Desember 2024.

“Kinerja syariah bertumbuh sangat baik, didorong oleh edukasi pemahaman masyarakat dalam mendapatkan layanan transaksi syariah. Bahkan secara nasional, UUS Bank Nagari menjadi salah satu perbankan yang memiliki kinerja yang baik,” ujarnya.

Gusti Candra mengatakan bila dilihat lebih rinci lagi, untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) Bank Nagari tahun 2025 sebesar Rp1,38 triliun dengan jumlah 7.506 debitur. Hal ini terdiri dari penyaluran KUR konvensional Rp1,11 triliun kepada 5.861 debitur dan KUR syariah Rp265,82 miliar kepada 1.645 debitur.

“Jadi untuk kinerja tahun 2025, komposisi kredit/pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan produktif menurun menjadi 79,66%. Hal ini bisa terjadi, karena Sumbar dilanda bencana alam, dimana UMKM juga ikut merasakan dampaknya,” jelas dia.

Kemudian penyaluran KPR FLPP Bank Nagari sepanjang 2025, jumlah 548 unit dengan jumlah pinjaman Rp85,77 miliar. Dirut bilang penyaluran KPR FLPP ini juga menjadi perhatian yang serius bagi Bank Nagari, karena hal ini turut mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto yakni membangun 3 juta rumah.

Selain itu penyaluran kredit program SIMAMAK (Solusi Mengatasi Masalah Keuangan) juga menunjukan kinerja yang baik, dimana untuk penyaluran kredit SIMAMAK Januari sampai dengan Desember 2025 Rp10,774 miliar

“Untuk penyaluran SIMAMAK ini pagi subsidi bunga/margin sebesar Rp1,125 miliar,” tutupnya.

Dengan adanya kinerja sepanjang tahun 2025 yang terbilang memiliki tantangan yang cukup berat ini, Bank Nagari masih mampu menunjukan kinerja yang baik sepanjang tahun 2025 dan berhasil membukukan laba perusahaan sebesar Rp493,74 miliar (unaudited).

Namun dia mengakui bahwa laba itu terkontraksi -8,24%, dan penurunan laba perbankan ini, diungkapkannya terjadi hampir merata kepada seluruh perbankan, termasuk bagi bank pembangunan daerah (BPD).

“Tapi dari kondisi itu, Bank Nagari masih mampu memberikan kontribusi bagi daerah dan masyarakat. Buktinya, penyaluran KUR/pembiayaan kepada UMKM menunjukkan kinerja tidak terlalu buruk,” sebutnya.

Dia menjelaskan dari laba itu, dapat dilihat untuk total aset Bank Nagari sebesar Rp.33,61 triliun atau tumbuh 1,97% dari Desember 2024. Tekanan terbesar berada di kredit/pembiayaan sebesar Rp.25,27 triliun yang terkoreksi 1,10% dari Desember 2024, dikarenakan belum optimal permintaan kredit/pembiayaan seiring melemahnya daya beli, pertumbuhan ekonomi yang rendah.

“Kami dari perbankan bekerja saja rasional, dan tidak ingin memaksakan diri agar penyaluran kredit tetap berjalan, sementara kondisi ekonomi pelaku UMKM dan pelaku usaha secara umum lagi tidak baik-baik saja, terutama adanya dampak bencana alam di penghujung tahun 2025. Jadi, kalau dipaksakan, perbankan berpotensi mengalami kerugian,” jelasnya.

Kemudian untuk dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp26,84 triliun atau tumbuh 0,58% dari Desember 2024. Gusti Candra bilang pertumbuhan ini dipengaruhi kondisi ekonomi yang mengharuskan masyarakat makan tabungan di samping pertumbuhannya diseimbangkan dengan pertumbuhan kredit dan pembiayaan (optimalisasi LDR).

“Kondis ini pun kami tidak mau memaksakan diri untuk menghimpun deposito yang banyak. Tapi kalau untuk tabungan dan giro, maka kami ambil semua,” tegasnya.

Oleh karena itu, adanya laba bersih yang diperoleh Bank Nagari sebesar Rp493,74 miliar itu, menunjukan bahwa kinerja perbankan mengalami tantangan yang cukup tinggi.

“Pada hari Jumat pekan lalu, kami pun melakukan rapat dengan OJK, dan ternyatakan OJK menyampaikan sebagian besar perbankan termasuk BPD tertekan pada 2025. Sedangkan Bank Nagari tidak terlalu buruk, tapi yang penting Bank Nagari masih memberikan kontribusi,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2025. Tercatat bank wong cilik ini telah menyalurkan KUR senilai Rp178,08 triliun kepada 3,8 juta debitur hingga akhir Desember 2025.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menyampaikan total KUR yang disalurkan BRI utamanya diarahkan kepada usaha yang mendorong penyerapan tenaga kerja dan memperkuat ketahanan pangan.

“BRI terus berupaya mendorong pertumbuhan sektor UMKM agar tetap sehat dan berkelanjutan sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” kata Akhmad dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (1/2/2026).

Akhmad mengungkapkan, penyaluran KUR BRI tetap didominasi oleh sektor produksi, yang mencakup pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan jasa lainnya. Tercatat penyaluran KUR untuk sektor ini mencakup 64,49% dari total penyaluran KUR BRI.

Dia menuturkan, sektor pertanian menjadi kontributor utama dengan pembiayaan mencapai Rp80,09 triliun atau setara 44,97%, dari keseluruhan KUR yang telah disalurkan BRI.

“Capaian ini merefleksikan komitmen BRI dalam memperkuat sektor riil.” ujarnya.

Dalam menyalurkan pembiayaan KUR, Akhmad menyebut bahwa BRI turut melakukan pendampingan kepada pelaku usaha. Dengan begitu, pelaku usaha tidak hanya mendapat akses permodalan tetapi juga kapasitas usaha yang semakin kuat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perseroan juga memastikan pemberian KUR dilakukan secara prudent, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasalnya, KUR merupakan kredit yang 100% bersumber dari dana bank, atau menggunakan dana perbankan yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat, sehingga kualitas kreditnya harus terjaga dengan baik.

Di sisi lain, penyaluran KUR BRI terhadap sebaran rumah tangga juga meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat hingga Desember 2025, sekitar 18 dari setiap 100 rumah tangga tercatat telah mengakses fasilitas KUR BRI, meningkat dibandingkan jangkauan KUR BRI pada 2023 dan 2024 yang mencapai 15 rumah tangga dan 17 rumah tangga.

Adapun sejak 2015 sampai dengan akhir Desember 2025, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp1.435 triliun kepada 46,4 juta penerima.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan, BRI membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp45,44 triliun hingga November 2025. Realisasi ini ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh 2,50% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp103,40 triliun.

Dari sisi intermediasi, bank "wong cilik" itu telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.306,53 triliun hingga November 2025, meningkat 7,16% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp1.219,21 triliun.

Pada saat yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) yang telah dihimpun BRI mencapai Rp1.459,98 triliun, tumbuh 5,28% YoY dari November 2024 yang sebesar Rp1.386,71 triliun.

Pertumbuhan DPK pada periode ini utamanya ditopang oleh simpanan giro yang meningkat 16,13% YoY menjadi Rp440,79 triliun hingga November 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Mengakhiri 2025, Bank Indonesia (BI) tetap mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 4,75%. Tampaknya BI-Rate dipertahankan untuk menghalau laju pelemahan nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang makin dalam hingga awal Januari 2026, yakni nyaris mendekati angka psikologis Rp17.000-an.

Berdasarkan perkembangan kurs transaksi BI (2026), nilai kurs rupiah per 31 Desember 2025 di posisi Rp16.865,91. Kemudian per 2 Januari 2026, menguat tipis di posisi Rp16.803,6. Kondisi ini mengisyaratkan upaya mengembalikan keperkasaan rupiah melewati jalan terjal dan berbelok.

Apalagi di tengah cadangan devisa negara yang mulai menipis, sehingga keterbatasan ruang operasi pasar valuta asing mungkin bakal terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Catatan BI (2025) mengonfirmasikan per Oktober 2025 cadangan devisa menguap hingga tersisa US$149,1 miliar. Sementara, per November 2025 meningkat tipis menjadi US$150,1 miliar.

KREDIBILITAS BI-RATE

Di satu sisi, BI-Rate dipertahankan di angka yang relatif masih tinggi, tetapi di sisi lain, pergerakan kurs rupiah cenderung terus melemah secara konsisten. Memang anomali, kondisi ini masih diperparah lagi, sikap perbankan yang seolah ‘tidak peduli’ dengan dinamika BI-Rate.

Jadi, di atas kertas BI-Rate memang sebagai suku bunga acuan perbankan, tetapi apakah realitasnya BI-Rate benar-benar menjadi acuan suku bunga kredit/pinjaman perbankan? Pertanyaan tersebut layak diajukan mengingat penetapan BI-Rate tidak secara otomatis tertransmisikan ke suku bunga pinjaman. Terutama saat BI menurunkan BI-Rate, respons perbankan untuk menyesuaikan kebijakan BI tersebut sangat lambat, dan terkesan sengaja menjaga jarak excess rate yang cukup jauh.

Penurunan BI-Rate sebesar 125 bps tidak sebanding dengan suku bunga deposito (1 bulan) yang hanya turun 56 bps, yakni dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Oktober 2025. Bahkan, penurunan suku bunga kredit perbankan berjalan lebih lambat, hanya turun sebesar 20 bps, yakni dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 9% pada Oktober 2025. Kelambatan tersebut tampaknya dipengaruhi pemberian special rate kepada deposan kakap yang mencapai 27% dari total dana pihak ketiga (DPK) perbankan.

Lalu muncul pertanyaan berikutnya, rate apa yang sejatinya menjadi acuan suku bunga kredit/pembiayaan perbankan? Jangan-jangan bukan BI-Rate yang menjadi acuan, tetapi suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dan sukuk. Jadi ada kemungkinan perbankan ‘bermain mata’ dengan yield SBN.

Logikanya, untuk menjaga rasio kredit terhadap DPK tetap aman, perbankan juga perlu menawarkan suku bunga yang menarik bagi deposan, terutama deposan prioritas. Walhasil, tak ter-hindarkan yield SBN menjadi ‘acuan tandingan’ suku bunga deposito perbankan. Sebab, jarak excess rate antara yield SBN dan suku bunga deposito relatif masih jauh, yakni 6,9% (SBN) berbanding 4,25% (deposito). Apalagi jika ada tawaran suku bunga deposito yang hampir mendekati yield SBN atau di atasnya, terutama bagi deposan kakap yang menginginkan tabungannya aman dan berbunga tinggi.

Imbasnya, suku bunga pinjaman menjadi tinggi lantaran perbankan menjaga net interest spread yang paling menguntungkan.Sehingga relasi BI-Rate dan yield SBN, ibarat fenomena optik (sun dog) berupa cahaya tambahan di sisi matahari, atau yang populer disebut matahari kembar. Maknanya, yield SBN posisinya sudah menjadi ‘kembaran’ BI-Rate. Nah, jika hipotesis ini benar, berarti kredibilitas BI-Rate sebagai suku bunga acuan perlu disangsikan.

DORONG PERTUMBUHAN

Goyahnya kredibilitas BI-Rate tecermin dari perlambatan turunnya bunga kredit perbankan, sebagiamana penjelasan di atas. Walhasil, perlambatan turunnya bunga kredit menghambat pertumbuhan kredit domestik. Pertumbuhan kredit pada November 2025 tercatat sebesar 7,74% (YoY), angka ini jauh dari pertumbuhan kredit yang ditargetkan pemerintah-BI, yakni sebesar 8%—11%.

Padahal tingginya pertumbuhan kredit diperlukan untuk mendorong pertumbuhan sektor rill dan korporasi, terutama pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Lemahnya pertumbuhan kredit disumbang oleh sejumlah lapangan usaha, terutama perdagangan, industri dan pertambangan. Pertumbuhan kredit modal kerja dan kredit konsumsi juga turut menyumbang melemahnya pertumbuhan kredit. Masing-masing melambat menjadi sebesar 3,37% (YoY), dan 7,42% (YoY).

Selain itu, kredit sektor UMKM, dan pembiayaan perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan yang melambat, masing-masing menjadi sebesar 0,23% (YoY) dan 7,55% (YoY). Oleh karenanya untuk menjaga BI-Rate tetap kredibel diperlukan sinergi BI dan pemerintah dalam mengusung kebijakan relaksasi dari sisi sektor rill atau permintaan kredit. Hal itu mengingat dari sisi penawaran, perbankan mengalami overlikuiditas. Sebab, likuiditas di perbankan sangat melimpah, yakni mencapai Rp866 triliun, dengan rincian penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah sebesar Rp200 triliun, pem-belian SBN oleh BI (Rp274 triliun) dan insentif likuiditas BI (Rp392 triliun).

Oleh karena itu patut diapresiasi kebijakan BI yang berupaya mendorong pertumbuhan kredit melalui insentif likuidi-tas makroprudensial (KLM), yakni pengurangan giro bank di BI yang bisa mencapai 5% dari besaran pembiayaan yang disalurkan, dan dihitung berdasarkan kinerja pembiayaan kredit tersebut.

Dengan demikian, kebijakan KLM dan melimpahnya likuiditas perbankan diharapkan memantik perbankan menurunkan suku bunganya kreditnya hingga 7%.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha ritel menyatakan pihaknya lebih memilih langkah agresif dengan membuka gerai baru alih-alih menyimpan dana di perbankan sebagai upaya menggerakkan roda perekonomian nasional.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyebut strategi ini akan berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan serapan produk dalam negeri, hingga penguatan sektor UMKM dan industri kecil menengah (IKM).

Menurutnya, sektor ritel memiliki karakter perputaran uang yang cepat sehingga dana yang tersedia akan langsung digunakan untuk ekspansi usaha.

“Untuk itu kami sektor ritel, karena kami tidak menyimpan dananya di dalam bentuk di bank. Begitu kami ada dana, teman-teman ritel itu pasti buka toko. Jadi kami kalau ada uang itu, kami langsung bukakan toko, menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Budihardjo dalam acara Opening Ceremony BINA Indonesia Great Sale 2025 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dia menuturkan, langkah ekspansi tersebut otomatis mendorong aktivitas ekonomi di pusat perbelanjaan karena ritel langsung menyewa ruang mal, membayar pemasok, serta menyerap tenaga kerja baru.

Bahkan dia menyebut, dana ritel jarang mengendap dalam bentuk deposito lantaran harus terus berputar untuk memenuhi kewajiban operasional harian.

Lebih lanjut, Budihardjo menuturkan keberlangsungan bisnis ritel sangat bergantung pada arus pengunjung dan daya tarik produk yang ditawarkan, sehingga kualitas dan harga barang menjadi kunci agar konsumen tetap berbelanja.

“Jadi kami bukan taruh di deposito atau apa-apa, itu jarang Pak, karena uangnya muter. Besok bisa bayar supplier dan besok sudah mesti bayar sewa mal Pak Alphonzus [Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia]. Itu semua harustraffic-nya datang,” tuturnya.

Di samping itu, Hippindo juga berkoordinasi dengan sektor UMKM dan IKM, terutama dalam pencarian pemasok produk lokal yang memiliki kualitas dan daya saing. Dia menekankan, ritel siap menyerap produk-produk UMKM selama memenuhi standar pasar.

Budihardjo menilai kolaborasi tersebut sejalan dengan berbagai program pemerintah, termasuk penguatan UMKM pangan dan industri tekstil nasional agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Dia menyampaikan peritel juga berkomitmen mendukung kegiatan pameran berskala nasional maupun internasional di bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi yang diharapkan dapat mendorong alih teknologi serta masuknya investasi mesin dan produksi ke Indonesia.

“Jadi barang-barangnya bisa investasi datang membawa teknologi dan mesin ke Indonesia, bisa dijual di kami,” pungkasnya.