JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan bahan bakar biodesel B50 untuk angkutan penyeberangan. Sebab penggunaan bahan bakar tersebut berpotensi mengganggu operasional kapal.

Meski demikian di sisi lain, Gapasdap mengapresiasi rencana pemerintah untuk menerapkan penggunaan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini seiring dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, khususnya solar impor.

Kepala Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap Rakhmatika Ardianto mengatakan, karakter operasional kapal berbeda dengan moda transportasi lainnya. "Kapal penyeberangan membawa penumpang, dan beroperasi di perairan dengan arus, gelombang, cuaca yang dinamis, dan membutuhkan kehandalan mesin secara terus-menerus," ujarnya, Selasa (30/6/2026).

Rakhmatika menjelaskan, dalam kerangka regulasi internasional, IMO menempatkan campuran biofuel dengan kandungan lebih dari 30 persen dalam rezim persyaratan yang lebih ketat. MEPC.1/Circ.795/Rev.9 menyatakan campuran biofuel atau synthetic fuel tidak lebih dari 30% mengikuti Regulation 18.3.1 Marpol Annex VI.

Sedangkan campuran lebih dari 30% harus memenuhi Regulation 18.3.2 Marpol Annex VI untuk mesin diesel kapal, bahan bakar tersebut dapat digunakan sepanjang tidak mengubah komponen kritis NOx atau pengaturan operasi di luar approved technical file mesin. "Apabila tidak tercakup dalam kondisi tersebut, diperlukan pembuktian bahwa penggunaan bahan bakar tidak menyebabkan mesin melampaui batas emisi NOx yang berlaku," paparnya.

Rakhmatika juga memaparkan sejumlah studi ITS yang telah memberikan catatan penting. Rakhmatika menjelaskan, penelitian Himmawan Aan Listyanto mengenai performa biodiesel B50–B100 pada mesin diesel berbasis simulasi menunjukkan bahwa pada kondisi full load, B50 mengalami penurunan daya sebesar 6,38% dibanding HSD, sementara nilai specific fuel oil consumption atau SFOC B50 naik 6,8% dibanding HSD pada kondisi full load dan rpm maksimal.

Lihat video: Cuaca Buruk, Penyeberangan Merak Ditutup



"Temuan ini menunjukkan adanya potensi penurunan performa dan peningkatan konsumsi bahan bakar ketika kandungan biodiesel meningkat," tandas pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini.

Kajian ITS lainnya juga mencatat biodiesel masih memiliki beberapa kelemahan teknis, antara lain densitas yang lebih tinggi, nilai kalor yang lebih rendah, konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi, serta potensi emisi NOx yang lebih tinggi. "Pada kapal penyeberangan, penurunan nilai kalor berarti konsumsi BBM dapat menjadi lebih boros," ucapnya.

Rakhmatika menyebut dari sisi aspek penyimpanan juga perlu mendapat perhatian. "Penelitian ITS menyebutkan bahwa biodiesel rentan mengalami degradasi seiring lamanya penyimpanan, antara lain melalui hidrolisis, oksidasi, penguraian termal, dan kontaminasi bakteri," sambungnya.

Pada pengujian tersebut, B50 murni mengalami kenaikan bilangan asam sebesar 29,61% dan peningkatan koloni bakteri sebesar 2.900% selama periode penyimpanan enam minggu. Dalam operasi kapal, bahan bakar berada dalam tangki, settling tank, service tank, pipa, separator, dan filter, sehingga terkait dengan masalah penyimpanan tersebut, maka adanya air, bakteri, sludge, serta stabilitas bahan bakar menjadi sangat berpengaruh.

Sedangkan dari perspektif keselamatan pelayaran, FAME sebagai bahan pencampur HSD, memiliki sifat pelarut yang dapat meningkatkan risiko terbentuknya sludge dan kebutuhan pembersihan bahan bakar lebih sering, terutama pada awal penggunaan ketika kotoran lama di tangki dan saluran bahan bakar dapat terdispersi kembali sehingga ada beban tambahan pada separator dan risiko filter clogging.

Akibatnya, kapal perlu menyiapkan suku cadang yang cukup serta pemantauan lebih ketat oleh awak kapal. "Apabila filter tersumbat, suplai bahan bakar ke mesin dapat terganggu, tenaga mesin melemah, atau mesin berhenti," ucapnya.

Jika pada kendaraan darat, gangguan seperti ini mungkin dapat ditangani dengan berhenti di tepi jalan. Namun pada kapal, kehilangan daya dorong berarti kehilangan kemampuan olah gerak. Dalam kondisi arus kuat, alur sempit, kepadatan lalu lintas, atau saat mendekati dermaga, kapal yang kehilangan tenaga dapat terdorong arus, berisiko tubrukan, kandas, atau mengalami unstability yang dapat menyebabkan kapal terbalik. "Konsekuensi akhirnya adalah biaya operasional," ucapnya.

Penerapan B50 pada kapal penyeberangan dikatakan Rakhmatika berpotensi menambah biaya melalui konsumsi BBM yang lebih besar, penggantian filter yang lebih sering, pembersihan tangki, penyesuaian separator, kebutuhan aditif, penyediaan suku cadang tambahan, serta potensi peningkatan frekuensi perawatan.

"Biaya-biaya tersebut tidak dapat dipisahkan dari standar keselamatan, karena operator kapal tetap wajib menjaga keandalan mesin dan keselamatan pelayanan," katanya.

Di samping itu, kondisi ini menjadi semakin memberatkan pengusaha angkutan pelayaran, karena tarif angkutan penyeberangan saat ini tertinggal dari perhitungan biaya pokok. Berdasarkan perhitungan HPP tahun 2019, tarif angkutan penyeberangan masih kurang sekitar 31,8% dari kebutuhan biaya sebenarnya. "Dengan adanya penerapan B50, ketertinggalan tarif terhadap biaya berpotensi semakin melebar," ujarnya.

Rakhmatika menegaskan, apabila operator harus menanggung tambahan biaya bahan bakar, perawatan, filter, serta mitigasi keselamatan tanpa adanya kompensasi atau penyesuaian tarif, maka tekanan terhadap keberlanjutan layanan penyeberangan akan semakin besar.

“Gapasdap mengharapkan pemerintah segera memberikan perhatian terhadap usulan penyesuaian tarif angkutan, agar layanan angkutan penyeberangan terutama dari aspek keselamatan dan kenyamanan dapat berjalan sesuai dengan standardisasi berdasarkan UU 17 Tahun 2008,” katanya.

Persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah musiman yang hanya muncul saat Lebaran atau libur panjang, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang membutuhkan penyelesaian cepat dan permanen

Banyuwangi (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menyebutkan penyebab utama antrean panjang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, saat ini bukanlah kekurangan kapal melainkan kapasitas infrastruktur pelabuhan tidak seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menyampaikan keprihatinannya atas semakin meningkatnya kepadatan arus kendaraan di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk sejak beberapa hari terakhir pada momentum libur sekolah.

"Persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah musiman yang hanya muncul saat Lebaran atau libur panjang, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang membutuhkan penyelesaian cepat dan permanen," kata dia dalam keterangannya di Banyuwangi, Sabtu.

Khoiri mengungkapkan bertahun-tahun setiap kali terjadi antrean kendaraan di penyeberangan Selat Bali itu solusi yang selalu muncul adalah menambah kapal, mendatangkan kapal yang lebih besar, mengoperasikan kapal yang lebih cepat atau meminta operator menambah investasi armada.

Operator penyeberangan, lanjut dia, juga telah memenuhi tuntutan tersebut, dan investasi kapal terus dilakukan sehingga armada menjadi lebih modern, lebih besar, lebih aman dan jumlahnya semakin banyak. Namun, pembangunan infrastruktur pelabuhan tidak berkembang dengan kecepatan yang sama.

Dia menyebutkan saat ini tersedia sekitar 56 kapal yang siap melayani lintasan Ketapang-Gilimanuk, akan tetapi kemampuan kapasitas dan jumlah dermaga masih menjadi faktor pembatas sehingga banyak kapal harus menunggu giliran sandar dan jadwal untuk bisa beroperasi memberikan pelayanan.

"Akibatnya, waktu tunggu kapal meningkat, produktivitas armada menurun dan antrean kendaraan di darat semakin panjang," kata Khoiri.

Menurut Khoiri, penyeberangan paling strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali itu menjadi pintu distribusi logistik menuju Nusa Tenggara sampai saat ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.

Beberapa dermaga yang masih digunakan, kata dia, merupakan dermaga tipe LCM yang sudah tidak lagi ideal untuk melayani kapal motor penumpang (KMP) modern.

Ketua Umum Gapasdap itu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selama ini telah menunjukkan kepedulian nyata terhadap pengembangan pelabuhan penyeberangan.

Dermaga LCM yang berdiri di atas lahan milik Pemkab Banyuwangi dibangun melalui dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk Dermaga MB IV dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sementara Dermaga MB III dan Dermaga Bulusan yang berada di atas lahan milik ASDP juga dibangun dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Di Dermaga Bulusan itu, kata dia, juga sekaligus direncanakan pembangunan pemerintah daerah untuk perluasan dan pembangunan jembatan penghubung antara Dermaga Bulusan dengan Dermaga LCM dan MB IV yang dapat memudahkan kendaraan logistik tidak lagi keluar masuk di jalan nasional yang dapat membuat kemacetan di luar area pelabuhan.

"Tapi saat ini Dermaga Bulusan tidak lagi dapat dimanfaatkan sebagai dermaga tambahan karena dua dolphin sandarnya mengalami kerusakan dan satu dolphin yang kondisinya kurang baik sehingga kapal tidak dapat bersandar dengan aman," kata Khoiri.

Khoiri mengaku telah beberapa kali menyampaikan surat dan kajian serta usulan ke Kementerian Perhubungan agar ada pembangunan dermaga baru, rehabilitasi fasilitas yang rusak, pembangunan breakwater, perluasan kolam pelabuhan, serta peningkatan kapasitas pelabuhan segera dilaksanakan.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan hanya beberapa hari menjelang arus mudik, namun juga dibutuhkan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang harus dimulai jauh sebelum kebutuhan tersebut menjadi krisis.

"Kami berharap DPR RI memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan pelabuhan penyeberangan sebagai bagian dari infrastruktur strategis nasional," kata Khoiri.

"Kami juga memohon perhatian Bapak Presiden Republik Indonesia agar berkenan memimpin percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan penyeberangan sehingga kebijakan nasional tidak lagi hanya berfokus pada penambahan armada, tetapi juga pada pembangunan prasarana," kata Khoiri menambahkan.

Pada suatu kesempatan, Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano mengungkapkan pada tahun ini (2026) ASDP akan mengupayakan peningkatan fasilitas dan sarana prasarana, termasuk pula akan menambah dermaga di sisi Pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk.

"Kami juga akan melakukan penataan kembali pelabuhan, baik di Ketapang maupun di Gilimanuk, sehingga ke depan semakin lancar," kata dia.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Lembar, Nusa Tenggara Barat, meminta pemerintah pusat segera menyesuaikan tarif angkutan penyeberangan karena tingginya biaya operasional yang terus membebani operator kapal.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gapasdap Lembar Firman Dandy di Mataram, Sabtu, mengatakan tarif angkutan penyeberangan yang berlaku saat ini belum mampu mengimbangi kebutuhan biaya operasional yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

"Perusahaan membutuhkan struktur pendapatan yang memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban pelayanan tersebut," ujarnya.

Menurut dia, operator kapal tetap wajib memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelayaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kegagalan memenuhi standar tersebut dapat berujung pada penghentian operasional hingga pencabutan izin kapal.

Ia menjelaskan pendapatan utama perusahaan angkutan penyeberangan berasal dari tarif dan frekuensi perjalanan kapal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir frekuensi pelayaran cenderung menurun karena bertambahnya jumlah kapal yang memperoleh izin operasi sehingga kesempatan berlayar setiap kapal menjadi lebih terbatas.

Firman mengungkapkan pemerintah bersama sejumlah pemangku kepentingan sebenarnya telah melakukan perhitungan tarif angkutan penyeberangan sesuai formula yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perhitungan tersebut melibatkan Kementerian Perhubungan sebagai regulator, PT ASDP Indonesia Ferry sebagai pengelola pelabuhan, Gapasdap sebagai perwakilan operator, serta lembaga perlindungan konsumen sebagai representasi masyarakat pengguna jasa.

Berdasarkan hasil kajian pada 2019, tarif angkutan penyeberangan masih berada sekitar 31,8 persen di bawah Harga Pokok Produksi (HPP). Namun hingga kini, selisih tersebut belum direalisasikan melalui penyesuaian tarif.

"Kondisi ini membuat beban operasional semakin berat karena biaya untuk menjaga standar pelayanan, keselamatan, dan perawatan kapal terus meningkat," kata Firman.

Firman menambahkan tekanan terhadap industri penyeberangan semakin besar akibat kenaikan harga berbagai komponen yang dipengaruhi nilai tukar mata uang asing.

Kenaikan tersebut berdampak langsung terhadap biaya perawatan dan perbaikan kapal yang masih bergantung pada komponen impor. Saat ini harga oli kapal dilaporkan meningkat hingga 60 persen, suku cadang naik sekitar 30 hingga 40 persen, sedangkan biaya dok kapal dan pembaruan klasifikasi kapal meningkat sekitar 20 persen.

Menurut dia, seluruh komponen tersebut merupakan kebutuhan wajib untuk memastikan kapal memenuhi standar keselamatan pelayaran.

"Semua biaya itu tidak bisa dihindari karena berkaitan langsung dengan keselamatan kapal dan penumpang," ungkapnya.

Gapasdap khawatir apabila kondisi tersebut terus berlanjut tanpa solusi kebijakan, maka kualitas layanan hingga aspek keselamatan pelayaran berpotensi terdampak. Padahal keselamatan transportasi laut merupakan kepentingan publik yang harus menjadi prioritas.

Selain meminta penyesuaian tarif, Gapasdap juga mengusulkan sejumlah insentif untuk membantu keberlangsungan industri angkutan penyeberangan.

Beberapa usulan yang disampaikan antara lain penghapusan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pengurangan biaya kepelabuhanan, penghapusan pajak bahan bakar minyak (BBM), penurunan biaya klasifikasi kapal, keringanan perpajakan, serta penyediaan kredit perbankan dengan bunga khusus sektor maritim.

Firman menilai berbagai insentif tersebut diperlukan agar industri penyeberangan tetap mampu menjaga kualitas layanan sekaligus memenuhi standar keselamatan yang diwajibkan pemerintah.

"Kami berharap pemerintah segera menyesuaikan tarif sesuai hasil perhitungan yang telah dilakukan dan memberikan dukungan kebijakan agar industri penyeberangan tetap sehat serta mampu melayani masyarakat secara optimal," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah, Awaludin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Tarif angkutan penyeberangan yang berlaku saat ini sama sekali belum mencerminkan kebutuhan biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan

Serang (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah segera melakukan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan guna menyelamatkan industri dari lonjakan tajam berbagai komponen biaya operasional saat ini.

Ketua DPC Gapasdap Merak, Togar Napitupulu melalui keterangannya di Serang, Banten, Sabtu, menjelaskan bahwa pelaku usaha kian tertekan oleh kenaikan harga yang dipengaruhi fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Kenaikan ini berdampak langsung pada biaya perawatan dan pengadaan komponen impor kapal.

Togar merinci, harga oli kapal saat ini telah melonjak hingga 60 persen. Selain itu, harga suku cadang naik di kisaran 30 hingga 40 persen, serta biaya pengedokan dan pembaruan klasifikasi kapal meningkat sekitar 20 persen.

"Tarif angkutan penyeberangan yang berlaku saat ini sama sekali belum mencerminkan kebutuhan biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan. Padahal berbagai komponen biaya tersebut adalah kebutuhan wajib untuk memenuhi standar keselamatan," ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi pada 2019, tarif angkutan penyeberangan sebenarnya masih berada sekitar 31,8 persen di bawah Harga Pokok Produksi (HPP). Sayangnya, selisih kekurangan tersebut belum direalisasikan oleh pemerintah hingga saat ini.

Di tengah himpitan biaya operasional, operator kapal tetap dituntut memenuhi seluruh standar pelayanan, keamanan, dan keselamatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kondisi finansial perusahaan juga diperberat oleh menurunnya frekuensi pelayaran imbas penambahan armada di lintasan yang sama, sehingga peluang setiap kapal untuk mendapatkan pemasukan dari jumlah perjalanan (trip) menjadi semakin terbatas.

Togar mengingatkan, jika penyesuaian tarif urung diwujudkan dan memicu penurunan kualitas layanan maupun keselamatan di kemudian hari, maka regulator harus ikut bertanggung jawab atas kondisi tersebut.

Selain mendesak pemberlakuan tarif baru yang sesuai HPP, Gapasdap juga mengusulkan agar pemerintah memberikan stimulus untuk menekan beban operasional.

Beberapa usulan strategis yang diajukan antara lain penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penghapusan pajak BBM, penurunan biaya kepelabuhanan dan klasifikasi, serta penyediaan fasilitas kredit berbunga rendah untuk sektor maritim seperti yang diterapkan di negara tetangga.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengeluhkan tingginya biaya operasional kapal. Belum adanya respons kebijakan penyesuaian tarif dari pemerintah membuat angkutan pelayaran terancam merugi.

Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap, Rakhmatika Ardianto mengatakan, dalam operasionalnya perusahaan angkutan penyeberangan wajib memberikan pelayanan baik layanan keselamatan, keamanan dan kenyamanan sesuai dengan standar yang ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2008. Jika melanggar, maka kapal tidak diperbolehkan beroperasi, bahkan bisa dicabut izinnya.

Menurut Rakhmatika, untuk memenuhi seluruh standar tersebut, perusahaan membutuhkan struktur pendapatan yang memadai. "Pendapatan utama operator angkutan penyeberangan berasal dari tarif dan frekuensi trip kapal. Namun saat ini, frekuensi trip cenderung menurun akibat banyaknya izin operasi kapal, sehingga kesempatan masing-masing kapal untuk beroperasi menjadi semakin terbatas," ungkapnya, Senin (15/6/2026).

Rakhmatika Ardianto menyebut, tarif angkutan penyeberangan yang berlaku saat ini belum mencerminkan kebutuhan biaya operasional yang sesungguhnya. Padahal, perhitungan tarif telah dilakukan berdasarkan formulasi tarif angkutan penyeberangan sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2008.

“Perhitungan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator, ASDP sebagai fasilitator pelabuhan, Gapasdap sebagai perwakilan operator, serta YLKI atau Badan Perlindungan Konsumen sebagai wakil masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan pada 2019, tarif angkutan penyeberangan masih kurang sebesar 31,8% dari Harga Pokok Produksi atau HPP.

Lihat video: Antre Panjang Pemudik di Kapal Penyeberangan, Ciwandan



"Hingga saat ini, kekurangan tersebut belum direalisasikan pemenuhannya. Kondisi ini membuat beban operasional angkutan penyeberangan semakin berat, mengingat biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi standar pelayanan, keselamatan, dan perawatan kapal sangat tinggi," ucapnya.

Tekanan terhadap operator juga disebut semakin besar dengan adanya kenaikan berbagai komponen biaya akibat penguatan mata uang asing, termasuk Dolar Amerika Serikat. Kondisi ini berdampak langsung terhadap biaya perawatan dan perbaikan kapal, terutama untuk komponen yang bergantung pada barang impor.

Rakhmatika menjelaskan, saat ini harga oli mengalami kenaikan hingga 60%, suku cadang kapal naik sekitar 30% hingga 40%, sementara biaya perawatan rutin seperti pengedokan dan pembaruan kelas kapal juga meningkat sekitar 20%.

“Seluruh biaya tersebut merupakan komponen penting dalam pemenuhan standar keselamatan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, namun berada di luar kendali operator maupun pemerintah. Sehingga hal ini semakin menambah besarnya himpitan beban operasional kami," ujarnya.

Apabila hal tersebut tidak ditanggulangi, maka Gapasdap khawatir yang akan dikorbankan adalah standar kenyamanan, bahkan standar keselamatan. Padahal, keselamatan pelayaran menyangkut kepentingan publik dan tidak boleh dikompromikan.

"Perlu ditegaskan, bahwa perhitungan tarif yang dilakukan sudah sesuai dengan UU, oleh karena itu jika hasil perhitungan tidak direalisasikan apabila terjadi kegagalan transportasi mulai dari kenyamanan hingga keselamatan, hal ini berarti menjadi tanggung jawab regulator (pemerintah)," tegasnya.

Sebagai operator, Rakhmatika mewakili Gapasdap memastikan perusahaan angkutan penyeberangan tetap berkomitmen memberikan pelayanan sesuai standar yang berlaku, meskipun saat ini menghadapi tekanan biaya yang semakin berat. "Sehubungan dengan hal di atas, kami berharap bahwa pemerintah segera menyesuaikan tarif angkutan penyeberangan sesuai dengan perhitungan berdasar UU," tandasnya.

Sebelum hal tersebut dapat dilakukan, Gapasdap juga berharap agar pemerintah dapat mengendalikan komponen biaya yang berhubungan dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan mata uang asing, dan berikutnya juga memberikan insentif kepada industri angkutan penyeberangan berupa penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga pengurangan biaya kepelabuhanan seperti yang dilakukan pada angkutan udara.

“Gapasdap juga meminta biaya pajak BBM di nol kan, menurunkan biaya klasifikasi, perpajakan dikurangi, serta pemberian bunga kredit perbankan yang lebih rendah dari kredit komersial biasa, seperti yang diberikan di Malaysia dan Vietnam khusus untuk sektor maritime,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS membuat struktur tarif angkutan penyeberangan makin tidak mencerminkan biaya operasional yang ditanggung operator.

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyebut ketertinggalan tarif kini mencapai sekitar 83% dari kebutuhan biaya riil, sehingga mulai mengancam keberlanjutan usaha dan pemenuhan standar keselamatan pelayaran. Pelemahan rupiah membuat tekanan yang selama ini dihadapi operator kapal semakin dalam.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah berdampak langsung terhadap berbagai komponen biaya operasional yang bergantung pada mata uang asing. Pada saat bersamaan, harga minyak dunia juga masih bertahan tinggi di kisaran US$94 per barel.

"Kombinasi antara pelemahan rupiah dan tingginya harga minyak dunia membuat beban operasional kapal semakin meningkat," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Menurut Khoiri, kondisi tersebut terjadi ketika tarif angkutan penyeberangan belum mengalami penyesuaian, sehingga ruang usaha operator semakin tertekan. Kenaikan biaya paling terasa pada sektor perawatan armada yang sebagian besar masih bergantung pada komponen impor.

Dia merinci harga suku cadang kapal saat ini telah meningkat sekitar 30%-40%, biaya pelumas naik hingga 60%, sedangkan biaya pengedokan kapal meningkat sekitar 20% seiring kenaikan biaya galangan kapal.

"Dampak pelemahan rupiah paling terasa pada biaya perawatan kapal. Hampir seluruh komponen biaya mengalami kenaikan yang cukup signifikan," katanya.

Gapasdap mencatat berdasarkan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) yang disusun bersama Kementerian Perhubungan, YLKI, ASDP, perusahaan asuransi, dan asosiasi pelayaran pada 2019, tarif yang berlaku saat ini sebenarnya sudah tertinggal sekitar 31,8% dari kebutuhan biaya operasional.

Namun, dengan kurs rupiah yang kini telah melampaui Rp18.000 per dolar AS dan berbagai komponen biaya yang terus meningkat, selisih antara tarif dan biaya operasional semakin melebar.

"Berdasarkan perhitungan Gapasdap, ketertinggalan tarif saat ini bahkan mencapai sekitar 83% dari kebutuhan biaya," ujar Khoiri.

Dia mengingatkan kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan keuangan operator, tetapi juga berpotensi memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjaga standar keselamatan dan kenyamanan pelayaran sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menurutnya, keselamatan pelayaran membutuhkan investasi berkelanjutan untuk pemeliharaan armada, penggantian suku cadang, pengedokan, hingga pemenuhan berbagai standar operasional yang ditetapkan regulator.

"Keselamatan dan kenyamanan membutuhkan biaya yang memadai. Sulit bagi perusahaan untuk memenuhi seluruh standar keselamatan apabila struktur tarif yang berlaku masih tertinggal jauh dari kenaikan biaya operasional," katanya.

Karena itu, Gapasdap meminta pemerintah segera mengevaluasi tarif angkutan penyeberangan agar lebih mencerminkan kondisi biaya aktual di lapangan. Penyesuaian tarif dinilai penting bukan hanya untuk menjaga keberlangsungan usaha operator, tetapi juga memastikan kualitas layanan dan keselamatan transportasi penyeberangan nasional tetap terjaga.

Khoiri menegaskan tanpa langkah penyesuaian, tekanan terhadap industri penyeberangan berpotensi semakin besar di tengah ketidakpastian nilai tukar dan tingginya harga energi global.

"Pada akhirnya, kemampuan perusahaan dalam menjaga standar keselamatan, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan kepada masyarakat akan semakin tertekan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengungkapkan keresahan akibat banyaknya kapal yang tenggelam di Gilimanuk usai kerap mengangkut kendaraan lebih muatan alias ODOL.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menyampaikan dalam forum yang dihadiri Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Kementerian Perhubungan, bahwa kapal milik anggotanya sering kali rusak karena terus menerus mengangkut truk yang tergolong over dimension over load (ODOL).

Bagian kapal yang kerap rusak, yakni bagian engsel ramp door dan las sambungan di geladak kapal (deck).

“Sangat banyak di Ketapang Gilimanuk itu sudah ada 7 kapal tenggelam dan tidak terhitung ramp door kapal yang patah dan akhirnya truknya juga ikut tenggelam,” keluhnya, dikutip pada Kamis (21/5/2026).

Mengingat, setiap hari Gapasdap melayani anggota Aptrindo yang hilir mudik mengangkut dan mengantarkan barang antarpulau, utamaya di wilayah Timur Indonesia.

Khoiri menegaskan bahwa truk ODOL sangat berbahaya bagi keberlangsungan kapal maupun keselamatan penumpang.

Dirinya mendorong agar pelaku usaha maupun pengusaha truk dapat mematuhi aturan muatan standar demi keselamatan dan transportasi yang berkelanjutan.

Tak tanggung-tanggung, Khoiri sering kali menemukan truk di kapalnya yang membawa muatan 60 ton padahal muatan standarnya hanya 40 ton.

Khoiri sejatinya memahami alasan truk membawa barang yang melebihi kapasitas karena untuk meraup keuntungan di tengah persaingan yang ketat. Namun, alahkah baiknya apabila ukuran truk disesuaikan agar mampu mengangkut muatan lebih banyak.

“Truk-truk ini untuk bisa ditambah sumbunya sehingga apabila luas penampangnya dia lebih rata, jadi berapapun yang dimuat mestinya itu bisa lebih berkeselamatan,” tegasnya.

Adapun, pemerintah telah mencanangkan target Zero ODOL pada 1 Januari 2027. Sementara uji coba terbatas telah dilakukan sejak 27 Januari 2026 dan berlangsung hingga 31 Mei 2026.

Uji coba lanjutan akan dilakukan mulai 1 Juni 2026 melalui penguatan sistem pengawasan, prasarana, dan regulasi.

Sampai dengan 3 Mei, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat terdapat 90.960 pelanggaran dan didominasi di wilayah Sumatra Selatan yang mencakup 72% atau sebanyak 65.313 pelanggaran.

Adapun dari pelanggaran yang dipantau melalui jembatan timbang modern atau Weight in Motion (WIM), daya angkut mendominasi jenis pelanggaran dengan 51.844 kasus (57%).

Terdapat sepuluh perusahaan yang tercatat melakukan pelanggaran dengan jumlah yang tinggi di antaranya PT SIL, PT SB, CV GJ, PT ML, PT SA, PT GJE, S, PT BPT, PT SS dan PT MKA.

SERANG - Kemacetan panjang yang sering terjadi di penyeberangan Merak, Cilegon, Banten dikeluhkan para sopir, pengurus truk, dan masyarakat di sekitar pelabuhan. Pasalnya, kemacetan menimbulkan banyak kerugian bagi mereka.

Ketua Paguyuban Pengurus Truk (Petruck) Merak, Marhan mengatakan bahwa truk-truk yang mengantre di jalan raya membuat aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan terganggu. Masyarakat tidak bisa lagi leluasa mengunakan akses jalan raya untuk kegiatan keseharian mereka.

"Selain itu sopir-sopir kami juga mengalami kerugian pembengkakan biaya operasional, penurunan pendapatan, terganggunya mental dan psikologis, serta klaim akibat keterlambatan pengiriman,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Marhan meminta kapal-kapal yang banyak menganggur di penyeberangan Merak supaya bisa dioperasikan semua karena masih banyak kapal yang tidak dioperasikan.

“Seharusnya Gapasdap mengoperasikan kapal-kapal yang banyak menganggur itu supaya antrean tidak kerap terjadi lagi," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPC Gapasdap Merak Togar Napitupulu menegaskan, kapal-kapal yang banyak menganggur di lintasan penyeberangan Merak tidak mungkin bisa dioperasikan semua karena terbatasnya jumlah dermaga tempat bersandarnya kapal-kapal tersebut.

“Jumlah kapal yang sedang tidak beroperasi atau menganggur memang banyak, tapi karena keterbatasan jumlah dermaga, maka kapal-kapal tersebut tidak memungkinkan lagi untuk dioperasikan," ujarnya.

Menurut Togar, supaya kapal-kapal mengganggur tersebut bisa dioperasikan secara maksimal, ASDP perlu menambahkan atau membangun beberapa dermaga baru.

"Kami akan mendorong ASDP dan pemerintah untuk segera membangun dermaga-dermaga baru agar kapal-kapal yang banyak menganggur tersebut bisa dioperasikan secara maksimal sehingga kejadian antrean kendaraan dan kerugian-kerugian yang timbul akibat antrean tidak terulang kembali," ujarnya.

Jika ditambah tiga dermaga, kami menjamin tidak akan terjadi antrean panjang sampai dengan 40 kilometer seperti yang terjadi pada arus mudik H-5 Lebaran 2026 di Pelabuhan Gilimanuk,

Banyuwangi (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mendorong PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menambah atau membangun tiga dermaga baru di lintasan Ketapang (Banyuwangi)-Gilimanuk (Bali) untuk meningkatkan layanan.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu, menyampaikan bahwa penambahan atau membangun tiga dermaga baru di dua sisi (Ketapang dan Gilimanuk) penting untuk optimalisasi pengoperasian 56 unit kapal di penyeberangan Selat Bali itu.

"Jika ditambah tiga dermaga, kami menjamin tidak akan terjadi antrean panjang sampai dengan 40 kilometer seperti yang terjadi pada arus mudik H-5 Lebaran 2026 di Pelabuhan Gilimanuk," kata dia.

Khoiri mengaku telah menyampaikan kepada Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana, mengenai pentingnya pembangunan dermaga baru di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

"Kemarin kami menyampaikan langsung kepada Bapak Wakil Menteri Perhubungan saat berkunjung ke ASDP Cabang Ketapang, dan direspons baik," tutur dia.

Menurut dia, di penyeberangan lintasan Ketapang-Gilimanuk sejauh ini tidak pernah kekurangan kapal feri, dan bahkan kelebihan kapal.

"Sejatinya di lintasan Ketapang-Gilimanuk ini tidak pernah terjadi kekurangan kapal, yang ada kelebihan kapal. Idealnya di sini dengan fasilitas dermaga yang untuk 28 unit kapal saja, sedangkan kapal kami yang ada di sini 56 unit," kata Khoiri.

Dia menyampaikan bahwa moda transportasi penyeberangan merupakan moda transportasi yang sangat vital, dan terbukti pejabat dan bahkan Wamenhub terus mengawal arus mudik/balik Lebaran di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk maupun di tempat lainnya.

"Moda transportasi penyeberangan ini betul-betul punya fungsi angkutan massal dan fungsi infrastruktur yang tidak tergantikan, dan apabila sedikit ada keterlambatan dan kekeliruan dalam manajemen, maka antrean seketika bisa mencapai 40 kilometer seperti yang terjadi saat arus mudik sebelum Hari Raya Nyepi dan Lebaran di Pelabuhan Gilimanuk," kata Khoiri.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano mengungkapkan pada tahun ini ASDP akan mengupayakan peningkatan fasilitas dan sarana prasarana, termasuk pula akan menambah dermaga di sisi Pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk.

"Kami juga akan melakukan penataan kembali pelabuhan, baik di Ketapang maupun di Gilimanuk, sehingga ke depan semakin lancar," kata dia.

Yossi mengajak operator kapal lainnya (swasta) juga mengganti armadanya yang lebih besar dari yang ada saat ini dan beroperasi di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

Menurut dia, puluhan kapal feri yang beroperasi di Selat Bali saat ini rata-rata berkapasitas kecil, sehingga daya tampung atau daya angkut tidak maksimal.

"Karena pertumbuhan penduduk terus tinggi, dan ini harus pula diiringi dengan menyediakan kapal-kapal berukuran besar," kata dia.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

BANTEN - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mendorong optimalisasi Pelabuhan Merak saat arus mudik Lebaran. Tujuannya untuk mencegah kemacetan dan penumpukan penumpang.

Hal itu disampaikan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gapasdap Khoiri Soetomo terkait kondisi yang tidak lazim pada periode arus mudik Lebaran. Di mana Pelabuhan Merak sebagai pelabuhan utama penyeberangan nasional justru terlihat kosong dan tidak dimanfaatkan secara optimal.

"Kondisi ini terjadi bukan karena berkurangnya jumlah pemudik, melainkan akibat pemberlakuan kebijakan pengaturan arus melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang cenderung kaku dan tidak adaptif terhadap dinamika di lapangan," uajrnya, Selasa (17/3/2026).

Sebagai pelabuhan utama yang telah beroperasi lebih dari 50 tahun, kata dia, Pelabuhan Merak memiliki 7 pasang dermaga aktif, sekitar 71 kapal ferry Ro-Ro berukuran besar lebih kurang 5.000 GT, serta kapasitas besar untuk melayani lonjakan kendaraan.

Namun dalam implementasi SKB saat ini Pelabuhan Merak dibatasi hanya melayani kendaraan penumpang, kendaraan roda dua dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan, dan seluruh kendaraan logistik/truk diarahkan ke Pelabuhan BBJ (Bojonegara).

Pengaturan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan yang nyata di lapangan Pelabuhan Merak mengalami kekurangan muatan, bahkan pada saat peak season. Pelabuhan Ciwandan dan BBJ justru mengalami penumpukan dan kemacetan. "Distribusi arus kendaraan menjadi tidak merata, sehingga kapasitas nasional tidak dimanfaatkan secara optimal," katanya.

Lihat video: Kondisi Terkini Pelabuhan Merak, Puncak Arus Mudik Diprediksi Rabu



Kondisi ini juga berdampak langsung pada pengguna jasa Pemudik roda dua harus menempuh jarak lebih jauh ke Ciwandan, dengan fasilitas yang belum seoptimal pelabuhan utama, serta berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dan risiko keselamatan.

“Permasalahan yang terjadi bukan karena kekurangan kapasitas, melainkan akibat kebijakan yang membagi arus secara tidak proporsional. Pelabuhan utama justru dikosongkan, sementara pelabuhan penunjang dipaksa menanggung beban berlebih ini yang memicu kemacetan," katanya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Gapasdap mendorong beberapa langkah perbaikan yakni, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan SKB agar lebih adaptif terhadap kondisi riil di lapangan. Kemudian penerapan fleksibilitas operasional, termasuk diskresi kepada otoritas pelabuhan untuk mengatur arus secara real-time.

"Optimalisasi Pelabuhan Merak sebagai backbo ne nasional, sehingga kapasitas dermaga dan kapal dapatKetua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gapasdap Khoiri Soetomo dimanfaatkan maksimal," ujarnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Penumpukan kendaraan logistik, khususnya truk, terjadi di lintasan penyeberangan Merak–Bakauheni dalam dua hari terakhir. Kondisi ini dipicu lonjakan volume kendaraan yang mempercepat distribusi barang menjelang pembatasan operasional kendaraan bersumbu tiga ke atas, serta faktor cuaca yang memperlambat pelayanan kapal di pelabuhan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (DPP GAPASDAP), Khoiri Soetomo, menyatakan situasi tersebut menunjukkan pentingnya pembenahan infrastruktur pelabuhan penyeberangan, terutama dari sisi jumlah dan kualitas dermaga.

Menurutnya, kapasitas dermaga yang tersedia saat ini belum mampu mengakomodasi jumlah kapal yang telah memiliki izin operasi di lintasan tersebut.

“Akibat keterbatasan jumlah dermaga, setiap hari lebih banyak kapal yang harus menunggu giliran operasi dibandingkan kapal yang dapat berlayar. Kondisi ini membuat potensi kapasitas angkut sebenarnya belum dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Khoiri dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, dari sisi kuantitas, kapasitas dermaga yang tersedia diperkirakan hanya mampu melayani sekitar 30% dari total kapal yang memiliki izin operasi di lintasan Merak–Bakauheni.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian kapal harus menunggu giliran sandar sehingga kapasitas angkut yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, penumpukan kendaraan di area pelabuhan sulit dihindari ketika volume kendaraan meningkat.

Khoiri menilai penambahan jumlah dermaga dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan pemanfaatan armada kapal yang telah memiliki izin operasi.

“Apabila jumlah dermaga memadai dan seluruh kapal yang telah memiliki izin operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka potensi terjadinya penumpukan kendaraan seperti saat ini dapat diminimalkan,” jelasnya.

Selain jumlah dermaga, GAPASDAP juga menyoroti kualitas infrastruktur pelabuhan. Organisasi tersebut menilai pembangunan breakwater (pemecah gelombang) di kawasan pelabuhan menjadi penting untuk melindungi kapal yang sedang sandar.

Menurut Khoiri, perlindungan perairan tersebut akan membantu menjaga stabilitas kegiatan bongkar muat kapal, terutama saat kondisi cuaca kurang bersahabat.

“Dengan perlindungan perairan yang memadai, kegiatan bongkar muat dapat tetap berjalan lebih optimal meskipun kondisi cuaca kurang bersahabat,” katanya.

GAPASDAP berharap penumpukan kendaraan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dapat menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan untuk mempercepat pembenahan infrastruktur pelabuhan penyeberangan nasional.

Lintasan Merak–Bakauheni dinilai sebagai salah satu jalur distribusi logistik paling vital di Indonesia. Karena itu, peningkatan kapasitas dan kualitas pelabuhan menjadi penting untuk menekan waktu tunggu kendaraan serta menjaga kelancaran distribusi barang dan aktivitas perekonomian nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri penyeberangan menghadapi tantangan yang cukup berat selama periode mudik Lebaran 2026 usai pemberlakuan kebijakan pembatasan kapasitas dermaga.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) Khoiri Soetomo mengatakan, Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas instansi yang membatasi kapasitas dermaga membuat banyak kapal tidak dapat beroperasi secara optimal.

“Pada lintasan strategis seperti Merak–Bakauheni maupun Ketapang–Gilimanuk, jumlah kapal sebenarnya sudah mencukupi bahkan cenderung berlebih,” kata Khoiri dalam keterangan resmi, Kamis (5/3/2026).

“Persoalan yang terjadi lebih disebabkan oleh keterbatasan kapasitas dermaga sehingga banyak kapal tidak dapat beroperasi secara optimal,” lanjut Khoiri.

Meski demikian, Khoiri menyampaikan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menjaga kelancaran, keamanan, dan keselamatan transportasi pada masa Angkutan Lebaran.

Dia bilang, selama kebijakan pengaturan arus kendaraan diberlakukan, dalam beberapa kondisi terjadi ketidakseimbangan distribusi kendaraan antara pelabuhan utama dan pelabuhan penunjang.

Pada saat pelabuhan utama relatif kosong, pelabuhan penunjang seperti BBJ dan Ciwandan justru mengalami antrean kendaraan barang yang sangat panjang.

Kondisi tersebut juga memunculkan pola operasi TBB (Tiba Bongkar Berangkat) dimana kapal tiba di pelabuhan tujuan, melakukan bongkar kendaraan, namun kembali berangkat tanpa memuat kendaraan atau muatan.

“Dalam situasi tersebut kapal tetap beroperasi dengan biaya penuh namun tanpa pendapatan yang seimbang, sehingga operator penyeberangan pada praktiknya turut menanggung beban ekonomi yang cukup besar dalam menjaga kelancaran Angkutan Lebaran,” jelas Khoiri.

Khoiri juga menilai bahwa hingga saat ini industri penyeberangan belum memperoleh fleksibilitas kebijakan ekonomi yang sama dengan moda transportasi lainnya.

Pada sektor penerbangan, kereta api, maupun angkutan darat, pemerintah memberikan ruang penerapan tarif dinamis hingga batas atas pada periode puncak perjalanan.

Menurut Khoiri, mekanisme tersebut tidak hanya menjaga keberlanjutan usaha operator, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk mengatur distribusi permintaan.

“Penerapan tarif dinamis hingga batas atas pada periode tertentu dapat membantu mendistribusikan arus kendaraan secara lebih merata, sehingga penumpukan pada waktu dan pelabuhan tertentu dapat dikurangi,” tambahnya.

Khoiri memandang bahwa dalam jangka menengah dan panjang diperlukan peningkatan kapasitas dermaga pada lintasan penyeberangan utama sebagai bagian dari penguatan sistem transportasi nasional.

“Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mencari solusi terbaik agar sistem penyeberangan nasional dapat berjalan lebih efisien, aman, dan berkelanjutan,” tegas dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang