Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat China masih menjadi negara asal utama impor nonmigas Indonesia sepanjang Januari—Mei 2026, dengan pangsa mencapai 41,83% atau nilai mencapai US$39,27 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan impor dari China didominasi mesin dan peralatan mekanis beserta bagiannya (HS 84) senilai US$8,73 miliar, mesin dan perlengkapan elektrik beserta bagiannya (HS 85) sebesar US$8,43 miliar, serta plastik dan barang dari plastik (HS 39) senilai US$2,33 miliar.

“Impor nonmigas dari China mencapai US$39,27 miliar, terutama didominasi oleh mesin/peralatan mekanik atau HS 84 dengan sharenya 22,24% dan tumbuh 15,20% secara C-to-C,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (1/7/2026).

Kemudian, Jepang menjadi negara asal impor nonmigas terbesar kedua dengan nilai US$5,17 miliar atau pangsa 5,51%. Data menunjukkan, komoditas utama yang diimpor dari Jepang meliputi mesin dan peralatan mekanis beserta bagiannya (HS 84) senilai US$1,07 miliar, besi dan baja (HS 72) sebesar US$700 juta, serta kendaraan dan bagiannya (HS 87) senilai US$670 juta.

Selanjutnya, impor nonmigas dari Australia tercatat sebesar US$5,02 miliar. Berbeda dengan China dan Jepang yang didominasi produk mesin, impor dari Australia terutama berupa logam mulia dan perhiasan atau permata (HS71)dengan pangsa 29,83%. Nilai impor komoditas tersebut melonjak 216,88% secara kumulatif tahunan (cumulative-to-cumulative/ctc). Selain itu, Indonesia juga mengimpor serealia senilai US$600 juta dan bahan bakar mineral sebesar US$560 juta dari Australia.

Lebih lanjut, BPS mencatat ketiga negara tersebut memiliki kontribusi sebesar 52,69% terhadap total impor nonmigas Indonesia selama lima bulan pertama tahun ini.

“Tiga besar negara asal impor yaitu China, Jepang, dan juga Australia. Ketiga negara tersebut memberikan andil ataupun share-nya sebesar 52,69% dari total impor nonmigas Indonesia,” terangnya.

Selain China, Jepang, dan Australia, impor nonmigas Indonesia juga berasal dari kawasan Asean dengan pangsa 14,88%, Uni Eropa sebesar 6,59%, serta negara dan kawasan lainnya yang secara kumulatif menyumbang 25,84% dari total impor nonmigas Indonesia pada Januari–Mei 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com – Lonjakan impor kerap dipandang sebagai kabar kurang menggembirakan karena dianggap menunjukkan meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap barang dari luar negeri.

Namun, data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Rabu (1/7/2026) menunjukkan gambaran yang lebih kompleks.

Nilai impor Indonesia pada Mei 2026 tercatat mencapai 24,81 miliar dollar AS atau meningkat 22,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

pixabay.com Upaya pemerintah dalam menjaga pemulihan ekonomi diperkirakan akan berpengaruh terhadap membaiknya kinerja impor.

Secara kumulatif, sepanjang Januari-Mei 2026 nilai impor mencapai 111,33 miliar dollar AS atau naik 15,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Kenaikan impor tersebut tidak hanya terjadi pada barang konsumsi, tetapi juga pada bahan baku dan barang modal yang menjadi penopang aktivitas industri di dalam negeri.

Di sisi lain, laju impor yang jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekspor juga menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap surplus perdagangan Indonesia.

Impor tumbuh lebih cepat dibanding ekspor

Data BPS menunjukkan pertumbuhan impor sepanjang lima bulan pertama tahun ini jauh melampaui pertumbuhan ekspor.

Selama Januari-Mei 2026, nilai ekspor Indonesia mencapai 115,36 miliar dollar AS atau meningkat 3,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ekspor nonmigas juga tumbuh 3,89 persen menjadi 110,19 miliar dollar AS.

Namun, jika melihat perkembangan bulanan, ekspor justru mengalami perlambatan. Pada Mei 2026, nilai ekspor tercatat sebesar 23,20 miliar dollar AS atau turun 5,73 persen dibandingkan Mei 2025.

SHUTTERSTOCK/APCHANEL Ilustrasi ekspor.

Ekspor nonmigas juga turun 4,50 persen menjadi 22,45 miliar dollar AS.

Sebaliknya, impor menunjukkan arah yang berbeda. Selain tumbuh 15,24 persen secara kumulatif Januari-Mei, impor pada Mei 2026 juga melonjak 22,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Nilai impor nonmigas bahkan meningkat 14,89 persen menjadi 20,30 miliar dollar AS.

Perbedaan laju pertumbuhan tersebut menunjukkan permintaan terhadap barang dari luar negeri meningkat jauh lebih cepat dibandingkan peningkatan ekspor Indonesia.

Impor didominasi bahan baku dan barang modal

Meski impor meningkat cukup tajam, komposisi barang yang masuk menjadi faktor penting untuk dicermati.

BPS mencatat seluruh kelompok penggunaan barang mengalami kenaikan sepanjang Januari-Mei 2026.

Peningkatan terbesar berasal dari golongan bahan baku atau barang penolong yang naik 10 miliar dollar AS atau 14,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, impor barang modal juga meningkat 3,30 miliar dollar AS atau 17,53 persen. Sementara impor barang konsumsi naik 1,43 miliar dollar AS atau 17,05 persen.

Dominasi kenaikan pada bahan baku dan barang modal menunjukkan bahwa peningkatan impor tidak semata-mata berasal dari barang konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan produksi dan investasi sektor industri.

Gambaran serupa juga terlihat dari kelompok komoditas impor nonmigas. Sepanjang Januari-Mei 2026, golongan mesin dan peralatan mekanis beserta bagiannya menjadi kelompok yang mencatat kenaikan terbesar, yakni sebesar 2,34 miliar dollar AS atau 16,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sebaliknya, logam mulia dan perhiasan menjadi kelompok yang mengalami penurunan terbesar sebesar 350 juta dollar AS atau 10,99 persen.

SHUTTERSTOCK Ilustrasi impor.

China masih menjadi pemasok utama

Dari sisi negara asal, ketergantungan Indonesia terhadap barang impor dari China masih sangat besar.

Sepanjang Januari-Mei 2026, impor nonmigas terbesar berasal dari China dengan nilai mencapai 39,27 miliar dollar AS atau menyumbang sekitar 41,83 persen dari total impor nonmigas Indonesia.

Setelah China, pemasok terbesar berikutnya adalah Jepang dengan nilai 5,17 miliar dollar AS dan Australia sebesar 5,02 miliar dollar AS.

Sementara impor nonmigas dari kawasan ASEAN mencapai 13,97 miliar dollar AS dan Uni Eropa sebesar 6,19 miliar dollar AS.

Data tersebut menunjukkan kebutuhan industri dalam negeri masih banyak dipenuhi melalui impor dari negara-negara mitra dagang utama, terutama China.

Surplus neraca perdagangan tetap terjaga, tetapi makin terbatas

Meski impor tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan ekspor, Indonesia masih membukukan surplus neraca perdagangan pada lima bulan pertama tahun ini.

BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia Januari-Mei 2026 mencatat surplus sebesar 4,03 miliar dollar AS.

Surplus tersebut sepenuhnya ditopang oleh perdagangan nonmigas yang menghasilkan surplus 16,31 miliar dollar AS.

Di sisi lain, sektor migas masih mencatat defisit sebesar 12,28 miliar dollar AS sehingga mengurangi surplus perdagangan secara keseluruhan.

SHUTTERSTOCK/AVIGATOR FORTUNER Ilustrasi ekspor Indonesia, kegiatan ekspor impor.

Data tersebut memperlihatkan perdagangan nonmigas masih menjadi penopang utama kinerja perdagangan Indonesia, sementara tingginya kebutuhan impor migas masih menjadi sumber tekanan terhadap neraca perdagangan nasional.

Aktivitas industri menjadi perhatian

Data perdagangan Mei 2026 memperlihatkan dua arah pergerakan yang berbeda. Di satu sisi, ekspor secara bulanan mengalami pelemahan.

Di sisi lain, impor justru meningkat cukup tinggi, terutama pada kelompok bahan baku, barang modal, serta mesin dan peralatan mekanis.

Komposisi tersebut menunjukkan kenaikan impor pada awal tahun ini tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi barang dari luar negeri, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan produksi dan investasi sektor usaha.

Namun demikian, laju impor yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor juga membuat surplus perdagangan Indonesia semakin terbatas.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perkembangan yang perlu dicermati pada bulan-bulan berikutnya, terutama untuk melihat apakah peningkatan impor akan diikuti oleh kenaikan produksi, ekspor, dan aktivitas industri nasional pada periode selanjutnya.

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai total impor nasional pada Mei 2026 menembus angka USD24,81 miliar atau naik sebesar 22,16 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, pembelian komoditas migas sepanjang Mei 2026 menyentuh angka USD4,51 miliar, atau meroket hingga 70,78 persen secara tahunan.

Sementara itu, untuk klaster produk nonmigas juga ikut terkerek naik sebesar 14,69 persen dengan nilai pasokan mencapai USD20,30 miliar.

"Impor tahunan didorong impor nonmigas dengan andil 12,95 persen," kata Ateng dalam rilis resmi BPS di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Berdasarkan rekam data otoritas statistik, Ateng mengungkapkan, struktur impor menurut profil penggunaannya pada Mei 2026 mengalami pertumbuhan merata di semua lini barang secara tahunan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas pada sektor manufaktur domestik serta penguatan konsumsi masyarakat.

Kenaikan tertinggi dicatatkan oleh pasokan penolong industri, disusul oleh barang pemenuhan kebutuhan masyarakat serta kebutuhan investasi modal kerja korporasi.

"Barang konsumsi naik 21,99 persen, bahan baku penolong naik 25,17 persen dengan andil 17,41 persen, dan impor barang modal naik 12,70 persen," ujar Ateng.

Secara kumulatif sepanjang periode Januari-Mei 2026, total nilai impor yang masuk ke dalam negeri telah mengonfirmasi angka agregat sebesar USD111,33 miliar. Perolehan kuantum tersebut tumbuh sebesar 15,24 persen dibandingkan lini masa yang sama pada tahun lalu.

Arus modal impor sepanjang lima bulan pertama ini masih didominasi secara mutlak oleh kelompok nonmigas, sementara klaster migas mencatatkan laju pertumbuhan yang paling ekspansif akibat dinamika harga energi global.

"Impor kumulatif didominasi oleh impor nonmigas sebesar USD93,88 miliar atau naik 13,16 persen. Sementara itu, impor migas tumbuh 27,89 persen menjadi USD17,45 miliar," kata dia.

(Dhera Arizona)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 1,61 miliar dolar AS pada Mei 2026. Kondisi tersebut mengakhiri tren surplus neraca perdagangan yang bertahan selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 hingga April 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor pada Mei 2026 sebesar 23,20 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan nilai impor yang mencapai 24,81 miliar dolar AS.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, defisit neraca perdagangan terutama dipicu oleh defisit pada komoditas minyak dan gas (migas).

"Pada Mei 2026, neraca perdagangan barang mengalami defisit 1,61 miliar dolar AS. Defisit pada Mei 2026 disebabkan terutama pada komoditas migas sebesar 3,76 miliar dolar AS dengan penyumbang defisit komoditas migas yaitu dari hasil minyak dan minyak mentah," kata Ateng dalam konferensi pers di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Di sisi lain, neraca perdagangan nonmigas masih mencatatkan surplus sebesar 2,15 miliar dolar AS. Surplus tersebut ditopang oleh ekspor bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewan atau nabati (HS 15), serta besi dan baja (HS 72).

Meski terjadi defisit pada Mei, secara kumulatif periode Januari hingga Mei 2026 neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus sebesar 4,03 miliar dolar AS. Surplus tersebut ditopang oleh surplus nonmigas sebesar 16,31 miliar dolar AS, sedangkan komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 12,28 miliar dolar AS.

BPS mencatat nilai ekspor kumulatif Januari-Mei 2026 mencapai 115,36 miliar dolar AS atau naik 3,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut didorong pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 3,89 persen menjadi 110,19 miliar dolar AS.

China, Amerika Serikat, dan India menjadi tiga tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia dengan kontribusi mencapai 44,20 persen terhadap total ekspor nonmigas selama lima bulan pertama tahun ini.

Sementara itu, nilai impor kumulatif Januari-Mei 2026 mencapai 111,33 miliar dolar AS atau meningkat 15,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor nonmigas tercatat sebesar 93,88 miliar dolar AS atau naik 13,16 persen, sedangkan impor migas melonjak 27,89 persen menjadi 17,45 miliar dolar AS.

Sepanjang Januari-Mei 2026, China masih menjadi negara asal impor nonmigas terbesar dengan nilai 39,27 miliar dolar AS atau 41,83 persen dari total impor nonmigas. Posisi berikutnya ditempati Jepang sebesar 5,17 miliar dolar AS dan Australia sebesar 5,02 miliar dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Mei 2026 mencapai US$24,81 miliar atau meningkat 22,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan impor terutama didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan penolong, seiring meningkatnya pembelian bahan bakar mineral hingga serealia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menjelaskan bahwa kenaikan impor terjadi baik pada komoditas migas maupun nonmigas.

Pada Mei 2026, impor migas tercatat sebesar US$4,51 miliar atau meningkat 70,78% secara tahunan. Sementara itu, impor nonmigas mencapai US$20,30 miliar, naik 14,89% dibandingkan Mei 2025.

“Peningkatan impor secara tahunannya ini terutama didorong oleh peningkatan impor nonmigas dengan andil peningkatan impor nonmigas sebesar 12,95%,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (1/7/2026).

Dari sisi penggunaan, seluruh kelompok barang impor mengalami pertumbuhan secara tahunan.

Ateng merinci, kenaikan impor menurut penggunaan terutama didorong oleh impor bahan baku/penolong yang meningkat 25,17% secara tahunan dengan andil pertumbuhan sebesar 17,41%. Selain itu, impor barang konsumsi naik 21,99%, sedangkan impor barang modal meningkat 12,70% dibandingkan Mei 2025.

Secara kumulatif, nilai impor Indonesia sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$111,33 miliar atau meningkat 15,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam periode tersebut, impor migas tercatat sebesar US$17,45 miliar atau naik 27,89%, sedangkan impor nonmigas mencapai US$93,88 miliar atau meningkat 13,16%.

Menurut Ateng, peningkatan impor secara kumulatif juga terjadi pada seluruh golongan penggunaan, dengan bahan baku dan penolong tetap menjadi penyumbang terbesar.

Nilai impor bahan baku dan penolong sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$79,40 miliar atau meningkat 14,41% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kelompok ini memberikan andil sebesar 10,35% terhadap kenaikan impor nasional.

Ateng menjelaskan, kenaikan impor bahan baku terutama dipicu oleh meningkatnya pembelian sejumlah komoditas utama.

“Terutama bahan bakar mineral yang kenaikan besar, garam, belerang, batu, dan semen atau HS 25serta juga serelia atau HS 10. Ini yang mendorong impor bahan baku penolong yang naik cukup besar tersebut,” ujarnya.

Jika ditinjau dari negara asal, impor nonmigas sepanjang Januari–Mei 2026 dari China meningkat dari US$33,12 miliar menjadi US$39,27 miliar.

Impor dari Australia juga naik dari US$3,42 miliar menjadi US$5,02 miliar, dari kawasan Asean meningkat dari US$13,36 miliar menjadi US$13,97 miliar, serta dari Uni Eropa naik dari US$4,53 miliarmenjadi US$6,19 miliar.

Sebaliknya, impor dari Jepang turun dari US$6,31 miliar menjadi US$5,17 miliar, sementara impor dari kelompok negara lainnya meningkat dari US$22,22 miliar menjadi US$24,26 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Mei 2026 mencapai US$24,81 miliar atau meningkat 22,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan impor terutama didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan penolong, seiring meningkatnya pembelian bahan bakar mineral hingga serealia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa kenaikan impor terjadi baik pada komoditas migas maupun nonmigas.

Pada Mei 2026, impor migas tercatat sebesar US$4,51 miliar atau meningkat 70,78% secara tahunan. Sementara itu, impor nonmigas mencapai US$20,30 miliar, naik 14,89% dibandingkan Mei 2025.

“Peningkatan impor secara tahunannya ini terutama didorong oleh peningkatan impor nonmigas dengan andil peningkatan impor nonmigas sebesar 12,95%,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (1/7/2026).

Dari sisi penggunaan, seluruh kelompok barang impor mengalami pertumbuhan secara tahunan.

Ateng merinci, kenaikan impor menurut penggunaan terutama didorong oleh impor bahan baku/penolong yang meningkat 25,17% secara tahunan dengan andil pertumbuhan sebesar 17,41%. Selain itu, impor barang konsumsi naik 21,99%, sedangkan impor barang modal meningkat 12,70% dibandingkan Mei 2025.

Secara kumulatif, nilai impor Indonesia sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$111,33 miliar atau meningkat 15,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam periode tersebut, impor migas tercatat sebesar US$17,45 miliar atau naik 27,89%, sedangkan impor nonmigas mencapai US$93,88 miliar atau meningkat 13,16%.

Menurut Ateng, peningkatan impor secara kumulatif juga terjadi pada seluruh golongan penggunaan, dengan bahan baku dan penolong tetap menjadi penyumbang terbesar.

Nilai impor bahan baku dan penolong sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$79,40 miliar atau meningkat 14,41% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kelompok ini memberikan andil sebesar 10,35% terhadap kenaikan impor nasional.

Ateng menjelaskan, kenaikan impor bahan baku terutama dipicu oleh meningkatnya pembelian sejumlah komoditas utama.

“Terutama bahan bakar mineral yang kenaikan besar, garam, belerang, batu, dan semen atau HS 25serta juga serelia atau HS 10. Ini yang mendorong impor bahan baku penolong yang naik cukup besar tersebut,” ujarnya.

Jika ditinjau dari negara asal, impor nonmigas sepanjang Januari–Mei 2026 dari China meningkat dari US$33,12 miliar menjadi US$39,27 miliar.

Impor dari Australia juga naik dari US$3,42 miliar menjadi US$5,02 miliar, dari kawasan Asean meningkat dari US$13,36 miliar menjadi US$13,97 miliar, serta dari Uni Eropa naik dari US$4,53 miliarmenjadi US$6,19 miliar.

Sebaliknya, impor dari Jepang turun dari US$6,31 miliar menjadi US$5,17 miliar, sementara impor dari kelompok negara lainnya meningkat dari US$22,22 miliar menjadi US$24,26 miliar.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia defisit US$1,61 miliar pada Mei 2026. Kondisi ini terjadi setelah sebelumnya surplus selama 70 bulan berturut-turut.

"Defisit pada Mei 2026 disebabkan karena komoditas migas yang minus US$3,76 miliar dengan penyumbang defisit komoditas migas dari hasil minyak dan juga minyak mentah," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

Defisit ini terjadi karena kinerja ekspor yang tercatat US$23,20 miliar jauh lebih rendah dibandingkan impor yang tercatat sebesar US$24,81miliar per Mei 2026.

Ekspor

Ekspor Indonesia tercatat sebesar US$23,20 miliar sepanjang Mei 2026. Realisasi ini turun 5,73 persen dibandingkan periode yang sama 2025 yang sebesar US$24,61 miliar (year on year/yoy).

Ekspor migas anjlok 31,56 persen (yoy) dari US$1,11 miliar menjadi US$760 juta. Begitu juga nonmigas anjlok 4,50 persen (yoy) dari US$23,50 miliar menjadi US$22,45 miliar pada Mei 2026.

[Gambas:Youtube]

Semua sektor ekspor nonmigas anjlok. Industri pengolahan tercatat US$19,05 miliar atau turun 3,59 persen dibandingkan Mei 2025 yang sebesar US$19,76 miliar.

Pertambangan dan lainnya tercatat sebesar US$2,89 miliar atau turun 7,03 persen dari tahun sebelumnya yang US$3,11 miliar.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga anjlok 20,43 persen dari US$630 juta pada Mei 2025 menjadi US$500 juta pada Mei 2026.

Impor

Impor Indonesia tercatat sebesar US$24,81 miliar sepanjang Mei 2026. Angka ini naik 22,16 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar US$20,31 miliar.

Impor terdiri dari migas sebesar US$4,51 miliar atau melesat 70,78 persen (yoy) dan nonmigas sebesar US$20,30 miliar atau naik 14,89 persen (yoy).

Berdasarkan sektornya, impor barang konsumsi tercatat sebesar US$2,23 miliar atau naik 21,99 persen (yoy). Lalu, bahan baku/penolong sebesar US$17,58 miliar atau naik 25,17 persen (yoy).

Kemudian sektor barang modal tercatat US$5 miliar atau naik 12,70 persen dari Mei 2025 yang sebesar US$4,44 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Rabu (1/7/2026) untuk mengumumkan sejumlah indikator ekonomi terbaru, mulai dari perkembangan inflasi Juni 2026 hingga neraca perdagangan Indonesia periode Mei 2026.

Selain perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menjadi acuan inflasi nasional, BPS juga akan menyampaikan perkembangan ekspor dan impor Indonesia yang menunjukkan posisi neraca perdagangan Mei 2026. Adapun konferensi pers akan dimulai pukul 11.00 WIB.

Dalam konferensi pers yang sama, BPS juga akan menyampaikan sejumlah indikator sektoral yang menggambarkan kondisi berbagai sektor ekonomi nasional.

Adapun data yang akan dipublikasikan meliputi perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP), perkembangan pariwisata, perkembangan transportasi, perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), serta perkembangan luas panen dan produksi jagung maupun luas panen dan produksi padi.

BPS juga akan memperbarui data luas panen dan produksi padi maupun jagung yang menjadi acuan dalam memantau kondisi produksi pangan nasional.

Inflasi Diproyeksi Naik

Hasil BIG Consensus Insights yang diselenggarakan DataIndonesia, unit riset Bisnis Indonesia Group (BIG), menunjukkan median proyeksi inflasi Juni 2026 mencapai 0,41% secara bulanan (month-to-month/MtM). Sementara itu, inflasi sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD) diperkirakan sebesar 1,86%, sedangkan inflasi tahunan (year-on-year/YoY) diproyeksikan mencapai 3,29%.

Survei tersebut menghimpun proyeksi dari 20 ekonom dan analis, dengan 11 responden telah menyampaikan estimasinya.

Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi pada Juni 2025 yang tercatat 0,19% secara bulanan dan 1,87% secara tahunan. Angka itu juga melampaui inflasi Mei 2026 yang sebesar 0,28% secara bulanan dan 3,08% secara tahunan.

Di antara para responden, Ekonom Bahana Sekuritas Purbiantoro Lintang Nugroho memberikan proyeksi inflasi paling tinggi, yakni 0,57% secara bulanan dan 3,48% secara tahunan. Sebaliknya, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip memperkirakan inflasi lebih rendah, yakni 0,20% secara bulanan dan 3,10% secara tahunan.

Mayoritas ekonom menilai tekanan inflasi pada Juni berasal dari kombinasi pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, harga pangan yang bergejolak (volatile food), serta penyesuaian harga yang diatur pemerintah (administered prices).

Tekanan dari sisi nilai tukar juga tercermin pada proyeksi inflasi inti. Berdasarkan BIG Consensus Insights, median inflasi inti Juni 2026 diperkirakan mencapai 0,16% secara bulanan atau 2,63% secara tahunan.

Survei BIG Consensus Insights juga menunjukkan ekspektasi inflasi hingga akhir tahun cenderung meningkat. Sebanyak 70% ekonom memperkirakan inflasi pada akhir 2026 akan berada di atas asumsi inflasi dalam APBN 2026 sebesar 2,5%, sedangkan 30% responden meyakini inflasi masih akan berada sesuai dengan target pemerintah.

Neraca Dagang Diproyeksi Defisit

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Sumual memperkirakan neraca perdagangan RI akan mencatatkan defisit, sekaligus mengakhiri rekor surplus 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Berdasarkan data performa neraca dagang beberapa bulan sebelumnya, tren penyempitan surplus diketahui terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Pada April 2026, neraca dagang kembali mencatatkan surplus ke-72 kalinya secara beruntun. Namun, nilainya mengecil bahkan sampai enam tahun terakhir yaitu US$89,1 juta.

David memprakirakan neraca dagang mencatatkan defisit sebesar US$1,04 miliar. Hal ini tidak lepas dari efek penurunan ekspor maupun impor secara bulanan karena hari kerja Mei yang lebih sedikit dari April 2026.

David mencatat bahwa harga komoditas ekspor unggulan Indonesia naik seperti batu bara dan logam, sedangkan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) stagnan. Namun demikian, ekspor diprakirakan cenderung turun lebih dalam dibandingkan impor.

"Namun, indikasi awal dari data negara-negara lain yang menjadi importir utama produk-produk Indonesia, ekspor cenderung turun lebih dalam dibandingkan impor, terutama untuk ekspor ke Malaysia, Thailand, dan China," jelas David kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

David memproyeksikan ekspor pada dua bulan lalu turun baik secara bulanan maupun tahunan yakni 15,44% (MoM) dan 13,07% (YoY). Sementara itu, impor secara tahunan naik 10,50% (YoY) meski turun 10,98% (MoM).

Berbeda dengan David, Ekonom PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Myrdal Gunarto memproyeksikan neraca dagang Indonesia masih akan membukukan surplus, bahkan meningkat pesat dari bulan sebelumnya ke US$2,19 miliar.

Di sisi lain, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang memproyeksikan kenaikan surplus yang lebih moderat dibandingkan April 2026, yakni ke US$738 juta atau US$0,74 miliar.

"Kondisi ini menunjukkan resiliensi eksternal yang kuat, di mana performa volume ekspor mampu meredam dampak melambatnya pertumbuhan ekspor ke level 20,54% (YoY) akibat mulainya tren normalisasi atau koreksi harga komoditas unggulan seperti CPO dan batubara di pasar global. Sementara kenaikan impor diperkirakan mencapai 34,91% (YoY)," terangnya kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan untuk menyampaikan data ekspor impor serta neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026, Rabu (1/7/2026). Ada peluang rekor surplus 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 berakhir.

Berdasarkan data performa neraca dagang beberapa bulan sebelumnya, tren penyempitan surplus diketahui terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Pada April 2026, neraca dagang kembali mencatatkan surplus ke-72 kalinya secara beruntun. Namun, nilainya mengecil bahkan sampai enam tahun terakhir yaitu US$89,1 juta.

Proyeksi defisit itu disampaikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Sumual. Dia memprakirakan neraca dagang mencatatkan defisit sebesar US$1,04 miliar. Hal ini tidak lepas dari efek penurunan ekspor maupun impor secara bulanan karena hari kerja Mei yang lebih sedikit dari April 2026.

David mencatat bahwa harga komoditas ekspor unggulan Indonesia naik seperti batu bara dan logam, sedangkan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) stagnan. Namun demikian, ekspor diprakirakan cenderung turun lebih dalam dibandingkan impor.

"Namun, indikasi awal dari data negara-negara lain yang menjadi importir utama produk-produk Indonesia, ekspor cenderung turun lebih dalam dibandingkan impor, terutama untuk ekspor ke Malaysia, Thailand, dan China," jelas David kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

David memproyeksikan ekspor pada dua bulan lalu turun baik secara bulanan maupun tahunan yakni 15,44% (MoM) dan 13,07% (YoY). Sementara itu, impor secara tahunan naik 10,50% (YoY) meski turun 10,98% (MoM).

Berbeda dengan David, Ekonom PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Myrdal Gunarto memproyeksikan neraca dagang Indonesia masih akan membukukan surplus, bahkan meningkat pesat dari bulan sebelumnya ke US$2,19 miliar.

Di sisi lain, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang memproyeksikan kenaikan surplus yang lebih moderat dibandingkan April 2026, yakni ke US$738 juta atau US$0,74 miliar.

"Kondisi ini menunjukkan resiliensi eksternal yang kuat, di mana performa volume ekspor mampu meredam dampak melambatnya pertumbuhan ekspor ke level 20,54% (YoY) akibat mulainya tren normalisasi atau koreksi harga komoditas unggulan seperti CPO dan batubara di pasar global. Sementara kenaikan impor diperkirakan mencapai 34,91% (YoY)," terangnya kepada Bisnis.

Adapun proyeksi Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro juga lebih moderat yakni pelebaran surplus ke US$451 juta pada Mei 2026. Dia mengestimasikan ekspor sebesar US$24,3 miliar atau turun 3,9% (MoM) dan 1,2% (YoY).

Namun demikian, impor diproyeksikan anjlok lebih dalam yakni sebesar 5,3% (MoM) ke US$23,9 miliar. Hal ini kendati ekspor secara tahunan diproyeksikan masih tumbuh hingga 17,5% (YoY).

"Secara keseluruhan, neraca dagang Indonesia diprakirakan tetap surplus pada Mei 2026 didukung oleh ekspor komoditas yang resilien dan kontraksi yang lebih dalam pada impor. Bagaimanapun, pertumbuhan ekspor yang melandai dan pertumbuhan impor yang masih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya mengindikasikan momentum yang tidak seimbang ke depannya," jelas Andry melalui keterangan tertulis.

Berdasarkan tujuannya, Andry memproyeksikan ekspor ke China masih akan tumbuh kuat sebesar 52,3% (YoY) serta ke Vietnam dan China masing-masing tumbuh 10,2% (YoY) dan 25,1% (YoY).

Harga komoditas dinilai masih mendukung valuasi harga ekspor terutama untuk komoditas utama seperti batu bara, CPO, nikel dan logam besi.

Di sisi lain, impor pada dua bulan lalu diproyeksikan untuk mengalami kontraksi lebih dalam dari ekspor dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, kinerja impor tetap kuat dengan pertumbuhan 17,5% (YoY).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengungkap tengah mengajukan sekitar 18 komoditas dan produk manufaktur Indonesia untuk dikecualikan dari tarif impor Amerika Serikat (AS) yang akan dikenakan melalui skema Pasal 301 UU Perdagangan 1974 terkait investigasi kerja paksa dan kapasitas berlebih (excess capacity).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan daftar produk yang diajukan mencakup komoditas perkebunan hingga suku cadang manufaktur.

"Tarif nanti sesudah tanggal 24 Juli baru bisa ketahuan kan. [Ada pengecualian bagi] yang diproduksi di Indonesia, komoditas kebun, termasuk spare parts [suku cadang]," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Untuk diketahui, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) sebelumnya menetapkan tarif kerja paksa (forced labor tariff) sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya. Pemerintah memperkirakan tarif terhadap produk Indonesia dapat meningkat hingga 18% setelah investigasi terkait kapasitas berlebih selesai dilakukan.

Tarif berbasis Pasal 301 tersebut direncanakan berlaku bertahap mulai 24 Juli 2026 setelah masa berlaku tarif global 10% berakhir.

Saat dimintai konfirmasi lebih lanjut, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso masih enggan memerinci 18 komoditas dan produk yang diajukan dalam pengecualian tarif. Dia hanya menyebut Indonesia berpeluang memperoleh seluruh pengecualian yang diajukan.

Susi, sapaannya, menyebut bahwa tarif 18% yang berpotensi dikenai barang dari Indonesia ini lebih rendah dari yang awalnya diajukan. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sendiri sempat berencana mengganjar Indonesia dengan tarif 32%, sebelum akhirnya turun ke 19% melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken awal tahun.

Meski demikian, kebijakan tarif resiprokal tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS. Akibatnya, Presiden Donald Trump pun mencari dasar hukum lain untuk melanjutkan kebijakan tarif impor terhadap negara mitra dagangnya.

Secara terperinci, AS diproyeksikan mengenakan tarif resiprokal dasar sebesar total 18% kepada Indonesia setelah penyelidikan atas excess capacity tuntas. Sementara itu, mulai 24 Juli 2026 tarif Pasal 301 akan diterapkan sebesar 10% dan dapat meningkat secara bertahap mengikuti hasil investigasi.

Pemerintah Indonesia memproyeksikan komoditas pertanian asli Indonesia seperti sawit, kopi, kakao, karet alam, dan rempah mendapatkan tarif 0%. Tarif 0% juga diproyeksikan berlaku untuk produk tekstil dan pakaian jadi.

Pemerintah juga kini tengah mengusulkan kurang lebih 1.700 komoditas tambahan yang juga meliputi produk unggulan. Sementara itu, 18 pengecualian dari tarif pasal 301 diklaim bakal disetujui lantaran Indonesia masuk ke kelompok baik alias 'Good Group'.

Menurut Susi, penyelidikan terkait dengan pasal 301 ini menjadi mekanisme utama penataan ulang tarif jelang habisnya masa berlaku tarif global 10%.

"Posisi Indonesia yang kuat di dalam 'kelompok baik', ditambah niat AS mengabulkan seluruh 18 pengecualian, menempatkan Indonesia pada pijakan yang menguntungkan dalam masa transisi ini," kata Susi.

Sebagai informasi, terdapat total 60 negara yang diinvestigasi atas impor produk hasil kerja paksa. Hasilnya, 54 negara diganjar dengan tarif 12,5% seperti China hingga India. Sementara itu, Indonesia, Ekuador, Kanada, Uni Eropa, Meksiko dan Pakistan mendapatkan tarif lebih rendah yaitu 10%.

Setelah tarif kerja paksa, pemerintah AS melalui USTR turut melakukan investigasi atas kapasitas berlebih. Terdapat total 16 negara yang diinvestigasi. Selain Indonesia, subjek dari investigasi ini adalah Singapura, Swiss, Norwegia, Malaysia, Kamboja, Thailand, Korea, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Meksiko dan Jepang.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakpastian yang dihadapi dunia usaha di Indonesia kini berpotensi meningkat usai Amerika Serikat (AS) diprakirakan mengganjar Indonesia dengan tarif baru sampai 18%. Meski sudah menandatangani perjanjian bilateral, RI nyatanya tak luput dari investigasi berlapis rezim kabinet Presiden Donald Trump.

Sebenarnya, Indonesia bukan satu-satunya negara yang disasar AS. Kebijakan tarif baru ini pun sebenarnya adalah upaya Presiden Trump untuk mengakali putusan Mahkamah Agung (Supreme Court) yang membatalkan kebijakannya pada 2025 lalu.

Pada awal tahun ini, Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif impor yang diterapkan Trump ke negara-negara mitra dagangnya. Kebijakan itu berlandaskan Undang-Undang Darurat Ekonomi Utama (IEEPA) 1977, yang mana Indonesia sebelumnya mendapatkan tarif 19%.

Penolakan dari lembaga yudikatif ini pun tak membuat Trump berhenti begitu saja. Dia mencari berbagai legitimasi hukum lain untuk kembali mengganjar negara-negara mitranya dengan bea masuk tambahan. Usai putusan itu saja, dia langsung mengenakan tarif global secara sama rata sebesar 10% berdasarkan UU Perdagangan AS 1974.

Dengan UU yang sama, Trump sampai dengan saat ini melancarkan berbagai investigasi atas tudingan pelanggaran perdagangan terhadap berbagai negara. Indonesia menjadi salah satu sasarannya meski sudah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Dalam hal ini, Indonesia masuk ke sejumlah negara yang menghadapi investigasi berlapis. Dengan demikian, tarifnya pun bisa bertambah apabila ditemukan melanggar pasal 301 UU Perdagangan AS 1974 terkait dengan kerja paksa (forced labor) dan kapasitas berlebih (excess capacity).

Untuk tudingan kerja paksa, terdapat total 60 negara yang ditemukan melanggar pasal tersebut. Indonesia, Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko dan Pakistan dituding gagal menerapkan larangan impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa.

Akibatnya, Indonesia dan lima negara itu mendapatkan tarif sebesar 10%. Akan tetapi, tarif ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan 54 negara lain (di antaranya China hingga India) yang mendapatkan tarif 12,5%.

Kemenko Perekonomian menyatakan bahwa tarif kerja paksa 10% ini bakal mulai berlaku 24 Juli 2026. Tarif kerja paksa ini akan menggantikan tarif global 10% yang sesuai UU lokal habis masa berlakunya.

"Saat ini, Indonesia dikenai tarif sementara sebesar 10% yang bersifat temporer dan akan berakhir pada 24 Juli 2026. Setelah masa berlaku tarif sementara tersebut berakhir, struktur tarif akan disusun secara bertahap," jelas Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, Jumat (5/6/2026).

Menurut Susi, sapaannya, tarif yang lebih rendah dari 54 negara lainnya itu menunjukkan komitmen Indonesia terhadap isu kerja paksa. Pemerintah Indonesia disebut telah menempuh seluruh tahapan yang disyaratkan secara konsisten dan kooperatif.

Tahapan itu meliputi penyampaian tanggapan tertulis, partisipasi dalam dengar pendapat publik, kehadiran pada serangkaian konsultasi, serta penyerahan seluruh pembaruan informasi yang diminta oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

"Keterlibatan aktif ini menjadi dasar bagi pertimbangan yang lebih baik atas posisi Indonesia," ujar Susi.

Masalahnya, Indonesia masih menghadapi satu investigasi lagi yakni mengenai ekses berlebih. Dengan begitu, tarif yang diberikan ke Indonesia berpotensi bertambah karena menjadi subyek investigasi pasal berlapis.

Susi menyebut AS berpotensi menambahkan tarif lagi setelah 24 Juli 2026 apabila Indonesia ditemukan melanggar terkait dengan kapasitas berlebih. Pemerintah memprakirakan tarif berlapis dari dua investigasi AS ini bisa mencapai 18%.

"Melalui mekanisme penumpukan (stacking) komponen-komponen tersebut–disertai dengan pengecualian (exclusions) atas sejumlah produk yang telah disepakati–tarif final untuk Indonesia diproyeksikan akan berada pada tingkat 18%. Angka ini merupakan target yang ingin dicapai pada akhir proses, sekaligus memastikan kejelasan dan kesinambungan dalam penerapannya," terang Susi.

Namun demikian, Susi menyebut bahwa besaran final tarif akan masih sangat bergantung pada proses penyelesaian proses hukum dan administrasi di Negara Paman Sam itu. Indonesia dan negara-negara subyek dari investigasi ini pun diberikan kesempatan untuk memberikan komentar tambahan (comment period) serta untuk didengar pendapatnya sebelum implementasi penuh tarif ini.

"Dengan demikian, angka 18% merupakan proyeksi akhir yang masih tunduk pada penyelesaian proses resmi," jelas mantan pejabat Bea Cukai ini.

Mengenai pengecualian, pemerintah AS disebut berkomitmen untuk mengecualikan sejumlah produk dari tarif 18% ini. Apalagi, Indonesia dan AS telah menandatangani Agreement in Reciprocal Trade (ART) pada awal tahun. Komoditas asli ditanam di Indonesia hingga sejumlah produk manufaktur seperti tekstil dikecualikan dari tarif 19% yang sebelumnya disepakati.

Menurut Susi, proses penyelidikan pasal 301 ini merupakan bagian dari kerangka kerja sama perdagangan bilateral lebih luas antara kedua negara. Dampak positif yang didapatkan Indonesia salah satunya adalah dukungan untuk proses aksesi menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Sejumlah komitmen yang telah disepakati dinilai turut mendukung proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)," terangnya.

Harapan Dunia Usaha

Ketidakpastian yang dialami dunia usaha menjadi semakin tinggi. Pada periode awal pengumuman tarif AS, atau Liberation Day awal 2025 lalu, Indonesia awalnya dikenai tarif 32%.

Usai proses panjang negosiasi, AS setuju untuk menurunkan tarif sampai 19%. Dalam dokumen ART yang ditandatangani Presiden Trump dan Presiden Prabowo Subianto, ada berbagai komoditas asli Indonesia dan sejumlah produk manufaktur seperti tekstil yang mendapatkan pengecualian.

Sebaliknya, Indonesia membebaskan tarif impor untuk AS sampai 0% bagi sebagian besar produk. Indonesia juga diwajibkan membeli berbagai produk manufaktur hingga pertanian AS.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyayangkan adanya investigasi terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia. Kendati memahami kepentingan AS, dunia usaha memandang bahwa kondisi tersebut menciptakan ketidakstabilan ekosistem perdagangan kedua negara.

Investigasi dan tarif baru juga dinilai berlawanan dengan ruh ART yang sudah diteken awal tahun ini. Shinta pun tidak menampik investigasi berlapis dapat memberikan tekanan tambahan kepada pelaku usaha nasional. Sebab, pelaku usaha kini menghadapi tarif yang berubah-ubah, padahal sudah sempat berharap adanya kepastian dari tarif 19% sebelumnya.

"Dengan adanya investigasi ini (beserta potensi pengenaan tarif tambahannya), harapan terhadap stabilitas dan peningkatan daya saing tersebut menjadi uncertain lagi," ujarnya kepada Bisnis.

Dunia usaha juga disebut belum mengetahui seperti apa dampak dari investigasi kerja paksa maupun ekses berlebih ini terhadap daya saing produk ekspor Indonesia. Tidak hanya itu, tidak ada jaminan Indonesia akan bebas dari investigasi-investigasi lain dari pemerintahan Trump guna menjustifikasi tarif sesuai besaran tarif resirokal sebelumnya.

Dari dua investigasi ini saja, terang Shinta, sudah berpotensi menggerus daya saing ekspor nasional terutama apabila Indonesia ditemukan melanggar kedua pasal itu.

Yang lebih disayangkan, tarif berbasis investigasi ini tidak sama seperti tarif resiprokal yang berlaku ke semua negara mitra dagang AS. Tarif kerja paksa maupun ekses berlebih ini tidak menyentuh seluruh negara, sehingga tidak semua mengalami penurunan daya saing.

Contohnya, Filipina yang merupakan salah satu kompetitor Indonesia sebagai eksportir manufaktur ke AS hanya diinvestigasi terkait denga kerja paksa.

"Sehingga hampir bisa dipastikan Indonesia yang diinvestigasi pada dua kasus akan memiliki penurunan daya saing ekspor yang lebih besar di pasar AS daripada Filipina, khususnya di sektor manufaktur," jelasnya.

Meski demikian, perempuan yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menyatakan fokus untuk membantu pemerintah dalam menghadapi investigasi-investigasi tersebut.

Sejalan dengan itu, dia memandang perlunya strategi untuk mendongkrak daya saing dan kinerja ekspor, khususnya dari sisi efisiensi beban-beban produksi dan diversifikasi ekspor.

"Tentu saja strategi ini hanya bisa dilakukan dengan kerja sama pemerintah. Karena itu, kami mohon agar pemerintah juga mendukung penciptaan iklim usaha/investasi yang semakin cost-efficient, menciptakan certainty dan confidence bagi pelaku usaha," pungkasnya.

Kepastian Hukum dan Neraca Dagang

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai aspek yang perlu lebih diperhatikan bukan ukuran besaran tarif. Sebab, kemungkinan tarif ini menjadi lapisan tambahan di atas struktur tarif yang sudah ada.

Yusuf memaparkan bahwa tarif kerja paksa alias Pasal 301 umumnya diterapkan sebagai bea tambahan yang menumpuk di atas tarif most favored nation (MFN). Apabila pendekatan yang digunakan terhadap Indonesia mengikuti pola yang selama ini diterapkan pada China, maka tarif kerja paksa tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi lapisan baru di atas tarif yang telah berlaku.

"Karena itu, simulasi dampak terhadap margin keuntungan, harga jual, dan kemampuan meneruskan kenaikan biaya kepada pembeli menjadi jauh lebih penting daripada sekadar melihat besaran tarif nominal," ujarnya kepada Bisnis.

Kepastian hukum di AS juga membuat situasi semakin kompleks. Indonesia telah menandatangani ART yang memfinalkan tarif 19%, namun landasan hukumnya, yakni IEEPA justru dibatalkan penggunaanya oleh Mahkamah Agung AS.

Risiko bagi eksportir pun meningkat karena adanya kemungkinan akumulasi dari beberapa rezim tarif yang berjalan bersamaan. Untuk itu, nilai strategis dari pengecualian tarif menjadi semakin besar. Komoditas yang memperoleh pembebasan akan memiliki keunggulan biaya yang semakin kuat dibandingkan produk yang terkena tarif berlapis.

Dari sisi neraca dagang, Yusuf memprakirakan dampaknya bakal tetap moderat. Sebab, sejumlah komoditas utama diprakirakan memperoleh pengecualian.

"Namun bagi pelaku usaha, tekanan terhadap margin, ketidakpastian hukum, dan potensi kenaikan tarif efektif menjadi tantangan yang jauh lebih signifikan. Dalam kondisi seperti ini, strategi yang paling rasional adalah memetakan eksposur tarif secara menyeluruh, memanfaatkan setiap skema pengecualian yang tersedia, memperkuat kepatuhan rantai pasok, dan mengantisipasi risiko melalui penyesuaian kontrak serta diversifikasi pasar ekspor," jelasnya.

Senada, IRRD Economist PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Myrdal Gunarto juga memprakirakan neraca dagang Indonesia dengan AS masih akan solid. Pada 2025 lalu saja, surplus neraca dagang Indonesia dan AS justru meningkat ke US$21,1 miliar atau meningkat 24,1% (YoY).

"Apalagi ya kalau kami lihat dari barang-barang yang dikirim mayoritas adalah barang-barang manufaktur hasil olahan dari perusahaan-perusahaan Amerika yang menanamkan modalnya di Indonesia," terangnya kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memprakirakan Amerika Serikat (AS) bakal mengganjar tarif alias bea masuk baru terhadap produk impor asal Indonesia sekitar 18%. Besaran tarif ini akan mulai diterapkan secara bertahap.

Kemenko Perekonomian menjelaskan bahwa tarif baru yang akan berlaku ini berlandaskan penyelidikan pasal 301 Undang-Undang (UU) Perdagangan AS 1974, khususnya terkait dengan tudingan atas praktik kerja paksa (forced labor) maupun kapasitas berlebih (excess capacity).

Tarif itu akan menggantikan tarif global 10% yang habis masa berlakunya pada 24 Juli 2026.Saat ini, Indonesia untuk sementara waktu masih dikenakan tarif global 10%.

Bea masuk global ini berlaku untuk seluruh negara dan sama rata untuk seluruh produk, usai Mahkamah Agung AS pada awal 2026 membatalkan kebijakan tarif Presiden Donald Trump sebelumnya yang berbasis Undang-Undang Kedaruratan Ekonomi AS (IEEPA).

Guna mengakali putusan MA ini, Presiden Trump kemudian mengenakan tarif global dan dilanjutkan dengan tarif berbasis penyelidikan pasal 301.

"Saat ini, Indonesia dikenai tarif sementara sebesar 10% yang bersifat temporer dan akan berakhir pada 24 Juli 2026. Setelah masa berlaku tarif sementara tersebut berakhir, struktur tarif akan disusun secara bertahap," kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, Jumat (5/6/2026).

Susi, sapaannya, menyebut bahwa tarif 18% yang diprakirakan bakal diterapkan AS ke Indonesia ini mencakup dua komponen. Komponen pertama yakni yang terkait dengan kerja paksa sebesar 10% dan diberlakukan terlebih dahulu.

Apabila mengacu pada pengumuman Perwakilan Perdagangan AS (USTR) beberapa hari lalu, pemerintah AS mengenakan tarif sebesar 10% hingga 12,5% terhadap 60 negara yang dinilai gagal secara efektif menerapkan maupun secara melarang impor barang hasil kerja paksa.

Indonesia dan lima negara lain seperti Ekuador, Kanada, Uni Eropa, Meksiko dan Pakistan dikenakan tarif 10%, sedangkan 54 negara lain diganjar tarif lebih tinggi yaitu 12,5%.

Adapun komponen kedua atau tambahan berkaitan dengan kelebihan kapasitas struktural. Tarif tambahan ini akan ditambahkan beberapa minggu setelah penerapan tarif kerja paksa 10% pada 24 Juli 2026. Namun, Susi menyebut akan ada pengecualian terhadap sejumlah komoditas.

"Melalui mekanisme penumpukan (stacking) komponen-komponen tersebut–disertai dengan pengecualian (exclusions) atas sejumlah produk yang telah disepakati–tarif final untuk Indonesia diproyeksikan akan berada pada tingkat 18%. Angka ini merupakan target yang ingin dicapai pada akhir proses, sekaligus memastikan kejelasan dan kesinambungan dalam penerapannya," terang Susi.

Susi lalu menyebut bahwa besaran final tarif berbasis pasal 301 ini masih sangat bergantung pada proses penyelesaian proses hukum dan administrasi di AS.

Negara-negara terdampak, termasuk Indonesia, disebut akan diberikan kesempatan untuk memberikan komentar tambahan (comment period) serta untuk didengar pendapatnya sebelum implementasi penuh tarif ini.

"Dengan demikian, angka 18% merupakan proyeksi akhir yang masih tunduk pada penyelesaian proses resmi," jelas Susi.

Mengenai pengecualian, pemerintah AS disebut berkomitmen untuk mengecualikan sejumlah produk dari tarif 18% ini. Sebagaimana diketahui, Indonesia dan AS telah menandatangani Agreement in Reciprocal Trade (ART) pada awal tahun. Komoditas asli ditanam di Indonesia hingga sejumlah produk manufaktur seperti tekstil dikecualikan dari tarif 19% yang sebelumnya disepakati.

Menurut Susi, proses penyelidikan pasal 301 ini merupakan bagian dari kerangka kerja sama perdagangan bilateral lebih luas antara kedua negara. Dampak positif yang didapatkan Indonesia salah satunya adalah dukungan untuk proses aksesi menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Sejumlah komitmen yang telah disepakati dinilai turut mendukung proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)," terangnya.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia dan AS dalam pertemuan bilateral pada sela-sela agenda MCM OECD 2026 di Paris turut membicarakan isu perdagangan lain. Di antaranya adalah ketentuan perizinan impor (import licensing) komoditas pertanian seperti apel, anggur, daging sapi, daging babi, serta bungkil kedelai(soybean meal).

Kemudian, peluang akses pasar produk tembaga (copper cathode) yang tundukpada tarif Section 232, serta tindak lanjut atas Perjanjian Subsidi Perikanan (WTO Fisheries Subsidies Agreement).

Penyelesaian isu-isu pertanian secara tepat waktu, kata Susi, menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran implementasi kerangka kesepakatan secara keseluruhan.

Mengenai tarif kerja paksa, Susi menilai Indonesia mendapatkan keuntungan dengan tarif sebesar 10% bersama dengan lima negara lain.

Tarif yang lebih rendah dari 54 negara lainnya itu menunjukkan Indonesia telah menyampaikan komitmen terkait isu kerja paksaZ

Pemerintah Indonesia pun disebut telah menempuh seluruh tahapan yang disyaratkan secara konsisten dan kooperatif. Tahapan itu meliputi telah penyampaian tanggapan tertulis, partisipasi dalam dengar pendapat publik, kehadiran pada serangkaian konsultasi, serta penyerahan seluruh pembaruan informasi yang diminta oleh USTR.

"Keterlibatan aktif ini menjadi dasar bagi pertimbangan yang lebih baik atas posisi Indonesia," ujar Susi.