Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi atau surat utang daerah senilai Rp3,5 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan hal tersebut menjadi yang pertama dilakukan pemprov di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan rencana penerbitan surat utang Jakarta untuk meredam tekanan fiskal usai pemerintah pusat telah memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) atau Transfer ke Daerah (TKD) Jakarta sebanyak Rp15 triliun.

"Dengan dipotong Rp15 triliun, tentunya ada tekanan daripada fiskalnya Jakarta. Bagaimana terhadap hal ini? Saya sekarang ini, tahun ini, pertama kali menerbitkan, dan mungkin baru pertama kali ada di republik ini yang namanya obligasi daerah," ungkap Pramono dalam sebuah diskusi di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Selasa (30/6) dikutip Detikfinance.

Ia menyampaikan Pemprov DKI Jakarta menargetkan nilai emisi dari obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun. Menurutnya, obligasi daerah ini akan banyak dipesan seiring daya tarik Jakarta yang besar.

"Obligasi Jakarta kita terbitkan Rp3,5 triliun, dan saya yakin peminatnya pasti banyak sekali. Karena apa? Karena kita semua akan menjual dengan senyum," kata Pramono.

Pemprov DKI Jakarta menjamin tidak akan terkendala masalah pembayaran yield atau imbal hasil kepada investor. Dengan demikian, Pramono menyebut akan mengalokasikan APBD utamanya untuk membayar imbal hasil tersebut.

"Kalau itu sih saya bisa menjamin nggak ada masalah," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyambut baik rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyalurkan sisa Dana Bagi Hasil (DBH) secara bertahap mulai Juli 2026.

Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat ruang fiskal daerah sekaligus mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan.

Kepala Bapenda Jawa Barat Asep Supriatna mengatakan kepastian penyaluran DBH menjadi angin segar bagi perencanaan anggaran di daerah. Menurutnya, tambahan dana tersebut akan membantu pemerintah daerah menjaga keberlanjutan program prioritas.

Di sisi lain, Asep mengaku memahami kondisi fiskal pemerintah pusat yang tengah menghadapi tekanan akibat tingginya beban subsidi energi serta fluktuasi harga minyak mentah dunia.

"Kami di daerah memahami betul situasi makroekonomi nasional saat ini. Langkah efisiensi belanja yang diambil pemerintah pusat tentu didasarkan pada skala prioritas yang mendesak, terutama untuk menopang kebutuhan subsidi energi masyarakat luas," ujarnya di Bandung, Senin (29/6/2026).

Bapenda Jabar menyambut positif komitmen Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang tengah menyiapkan skema pembayaran bertahap DBH yang masih menjadi hak daerah, termasuk untuk 2 tahun sebelumnya.

"Kami akan memastikan koordinasi dengan Kemenkeu terus ditingkatkan. Mudah-mudahan semua lancar, karena ini bisa memperkuat ruang fiskal daerah," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah akan mulai menyalurkan tambahan DBH tahun berjalan secara bertahap mulai Juli 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pekan lalu. "2023 itu nanti dicicil, yang 2026 akan ditambah mulai Juli," ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan, kebijakan penyesuaian DBH maupun pagu Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun sebelumnya tidak terlepas dari langkah efisiensi belanja negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Hingga Mei 2026, belanja negara untuk subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp203,7 triliun. Tekanan terhadap APBN juga dipengaruhi rata-rata harga minyak mentah dunia secara year-to-date yang sempat menyentuh US$100 per barel.

Meski demikian, menurut Purbaya, ruang fiskal pemerintah berpotensi membaik apabila harga minyak dunia turun ke kisaran US$75-80 per barel.

"Jadi Pak Dirjen Perimbangan Keuangan sudah menghitung pembayaran secara bertahap. Misalkan APBN agak terselamatkan dengan harga minyak yang turun, kan ada sisa anggaran. Nanti sisanya mungkin kami utamakan ke daerah. Tetapi saya mesti lapor ke Presiden. Jadi ada ruang untuk itu," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembayaran bertahap untuk DBH yang masih menjadi hak pemerintah daerah selama 2 tahun terakhir.

"Nanti mungkin ada sedikit cicilan DBH untuk dua tahun ke belakang," kata Askolani.

Bisnis.com, JAKARTA — Grab Indonesia mengumumkan akan mulai mengimplementasikan skema bagi hasil sebesar 8% untuk layanan transportasi penumpang roda dua, GrabBike, yang berlaku efektif pada 1 Juli 2026.

Perusahaan menyatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sekaligus sejalan dengan upaya mendorong ekonomi kerakyatan agar manfaat pertumbuhan ekonomi digital dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dalam keterangannya, Grab Indonesia menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut akan dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan mitra pengemudi, keterjangkauan layanan bagi konsumen, serta keberlanjutan ekosistem transportasi online di Indonesia.

"Kebijakan ini akan diimplementasikan dengan penuh pertimbangan untuk memastikan layanan tetap terjangkau bagi masyarakat, keberlanjutan ekosistem tetap terjaga, dan peluang pendapatan Mitra Pengemudi tetap dapat dipertahankan," tulis manajemen perusahaan dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, Grab mengakui penerapan skema bagi hasil baru tersebut tidak akan berlangsung mudah.

Perusahaan menyebut diperlukan sejumlah penyesuaian operasional dan bisnis guna memastikan seluruh pemangku kepentingan dapat beradaptasi dengan perubahan yang akan berlaku mulai pertengahan tahun depan.

Grab menilai keseimbangan antara kepentingan mitra pengemudi, konsumen, dan keberlanjutan usaha menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan industri transportasi online nasional.

Perusahaan juga menyoroti kontribusinya terhadap perekonomian digital Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir.

Grab menyebut telah menjadi bagian dari aktivitas harian jutaan masyarakat dan berkontribusi terhadap sekitar 50% industri ride-hailing serta layanan pengantaran online di Indonesia.

Selain itu, perusahaan mengklaim telah mendukung terciptanya sekitar 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Grab juga mencatat telah menyalurkan dukungan senilai lebih dari Rp100 miliar melalui program Grab untuk Indonesia yang ditujukan bagi mitra pengemudi.

Ke depan, Grab menyatakan akan terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan layanan transportasi online nasional yang inklusif, andal, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.

Alokasi TKD ini kami utamakan untuk mendukung belanja pokok daerah, yaitu untuk belanja pegawai...

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menyatakan rasio dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027 ditetapkan berkisar antara 2,5-2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Alokasi TKD ini kami utamakan untuk mendukung belanja pokok daerah, yaitu untuk belanja pegawai, operasional pemda (pemerintah daerah), dan pelayanan dasar publik,” kata Askolani dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan anggaran tersebut juga akan difokuskan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, mendorong sinergi fiskal yang semakin baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung daya saing daerah untuk pembangunan yang lebih berkualitas.

Anggaran TKD disalurkan dalam sejumlah bentuk, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Askolani menyampaikan, pemerintah pusat akan menyelaraskan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dengan kebijakan belanja negara untuk mendukung operasional pemerintah daerah.

Pihaknya pun berencana memperkuat kualitas data serta formula perhitungan DBH menggunakan sistem teknologi informasi yang memadai.

Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan khusus untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan dasar publik, serta pembangunan di berbagai daerah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T).

Hal tersebut mencakup penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di daerah, rehabilitasi sekolah dan prasarana pendidikan lainnya, penyediaan fasilitas dan alat-alat kesehatan, hingga pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai oleh pemerintah.

“Ini komitmen kami supaya daerah-daerah yang terluar itu betul-betul mendapatkan perhatian dari pemerintah, dari lintas KL nyata untuk penguatan pembangunan di wilayahnya masing-masing,” ujar Askolani.

Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), ia menyatakan pemerintah mengutamakan anggaran tersebut untuk merealisasikan berbagai program prioritas nasional, peningkatan layanan publik, dan afirmasi daerah.

Sementara Dana Otonomi Khusus (Otsus) dialokasikan sejalan dengan rencana induk percepatan pembangunan Papua. Selain dana otsus, tambahan dana infrastruktur juga disiapkan bagi daerah otonom baru (DOB) di Papua.

Pemerintah juga tengah menyusun regulasi tata kelola untuk mendukung keberlanjutan penyaluran dana otsus Aceh yang akan berakhir pada 2027.

“Kemudian, untuk kebijakan dana keistimewaan, khususnya untuk DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), kami akan pertajam fokus penggunaannya untuk penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta mengatasi kesenjangan antarwilayah,” ucap Askolani.

Terakhir, mengenai Dana Desa, ia menuturkan bahwa anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung penanganan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga pembangunan infrastruktur pedesaan.

Selain itu, dana tersebut juga diarahkan untuk memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sesuai dengan prioritas pemerintah pusat.

“Harapan kami (peran KDMP) akan lebih nyata, lebih implementatif, dan betul-betul bisa memperkuat ekonomi sampai dengan yang di desa,” imbuh Askolani.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penurunan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dalam pagu Transfer ke Daerah (TKD) 2026 bukan kebijakan yang dirumuskannya. Dia mengaku hanya mewarisi keputusan yang diambil pendahulunya, Sri Mulyani.

Hal itu disampaikan Purbaya saat merespons keluhan Wakil Ketua Komite IV DPD Sinta Rosma Yenti dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Sebagai informasi, DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu dalam APBN dan dibagikan kepada daerah penghasil maupun daerah nonpenghasil untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.

Dalam pagu TKD 2026, alokasi DBH tercatat sebesar Rp58,5 triliun untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Nilai tersebut turun hampir 70% dibandingkan dengan pagu DBH dalam APBN 2025 yang mencapai Rp192,2 triliun.

"Bukan saya yang motong itu. Bu Sri Mulyani duluan, saya pewaris aja. Jadi jangan salahin saya dong. Bahkan, saya bertanya waktu jadi Menkeu, emang boleh DBH dipotong? Itu kan ada undang-undangnya," kata Purbaya.

Selain pemangkasan DBH, sejumlah anggota DPD juga menyoroti belum tuntasnya pembayaran kurang bayar DBH oleh pemerintah pusat kepada daerah.

Menanggapi hal itu, Purbaya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 mengatur penyelesaian kurang bayar DBH dilakukan sesuai kemampuan keuangan negara. Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) di tengah meningkatnya kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi.

Meski demikian, dia menyatakan pemerintah berencana mulai mencicil pembayaran kurang bayar DBH pada Juli 2026. Menurutnya, ruang fiskal APBN masih memungkinkan apabila harga minyak dunia tidak menembus US$100 per barel hingga akhir tahun.

"Saya merasa tetap berdosa ke daerah. Jadi pak Dirjen [Perimbangan Keuangan] sudah menghitung, pembayaran secara bertahap. Jadi misalnya APBN agak terselamatkan dengan harga minyak yang turun, kan ada sisa. Mungkin kami utamakan ke daerah. Tetapi saya mesti lapor ke Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Sinta Rosma Yenti menyoroti pemangkasan DBH yang berdampak signifikan terhadap daerah penghasil sumber daya alam, termasuk Kalimantan Timur yang menjadi daerah pemilihannya.

"Sampai hari ini TKD Kaltim masih di angka Rp2,9 triliun dari Rp10 triliun. Apakah UU HKPD tidak cukup kuat sehingga Menkeu mengambil Dana Bagi Hasil kami sebanyak 70%?," ujar Sinta.

Keluhan serupa disampaikan Anggota Komite IV DPD Siti Aseanti. Dia menyebut pemerintah pusat baru melunasi sekitar 47% dari kurang bayar DBH periode 2023–2025.

"Besar harapannya untuk pemerintah pusat menyelesaikan Dana Bagi Hasil ini karena merupakan salah satu upaya yakni mengatasi APBD yang menurun, sehingga berdampak pada defisit fiskal daerah. Tentunya dengan pemerintah pusat yang masih berutang, program perencanaan pembangunan infrastruktur, pendidikan atau kesehatan terancam tidak dapat berjalan dengan baik," tutur senator asal Kalimantan Tengah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk mulai menyicil pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah mulai Juli 2026.

DBH ini merupakan hak daerah dari sekitar dua tahun yang lalu. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat melaksanakan rapat kerja (raker) dengan Komite IV DPD, Senin (22/6/2026).

Bahkan, Purbaya turut menjanjikan terkait dengan penambahan untuk alokasi 2026.

"2023 itu nanti dicicil, yang 2026 akan ditambah mulai Juli," terangnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Purbaya tidak menampik bahwa adanya pemangkasan DBH maupun pagu anggaran TKD secara keseluruhan turut dipengaruhi oleh rencana efisiensi belanja pemerintah, di tengah kondisi global yang masih tidak menentu.

Apalagi, belanja kini terpusat untuk menopang kebutuhan subsidi dan kompensasi khususnya energi yang sudah mencapai Rp203,7 triliun sampai Mei 2026. Belum lagi, Purbaya menyebut kini rata-rata harga minyak secara tahun berjalan sudah mencapai US$100 per barel.

Namun demikian, Purbaya menyebut fiskal pemerintah masih akan memiliki ruang untuk bernapas apabila rata-rata harga minyak nantinya bisa turun ke kisaran level US$75 sampai US$80 per barel.

"Jadi pak Dirjen [Perimbangan Keuangan] sudah menghitung pembayaran secara bertahap. Misalkan APBN-nya agak terselamatkan dengan harga minyak yang turun, kan ada sisa [anggaran]. Nanti sisanya mungkin kami utamakan ke daerah. Tetapi saya mesti lapor ke Presiden. Jadi ada ruang untuk itu," jelasnya.

Usai rapat, Dirjen Perimbangan Keuangan Askolani mengatakan pihaknya bakal menyiapkan skema pembayaran cicilan untuk DBH yang menjadi hak daerah selama dua tahun ke belakang.

"Nanti mungkin ada sedikit cicilan DBH. Untuk 2 tahun [ke belakang]," jelas Askolani.

Bisnis.com, MEDAN – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumatra Utara (Sumut) melaporkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) regional Sumut per 30 April 2026 mencapai Rp14,87 triliun. Angka itu naik dari periode per 31 Maret 2026 yang tercatat sebesar Rp13,56 triliun.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara Rudy Rahmaddi menjelaskan defisit tersebut diperoleh dari selisih antara pendapatan dan hibah dengan belanja negara.

Rudy menyebut pendapatan dan hibah per 30 April 2026 di Sumut terealisasi sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 26,62% dari target Rp41,65 triliun pada tahun 2026. Sedangkan belanja negara terealisasi sebesar Rp25,96 triliun atau sekitar 40,98% dari pagu.

“Sehingga APBN regional Sumut per 30 April mengalami defisit sebesar Rp14,87 triliun,” ujar Rudy dikutip Senin (22/6/2026).

Rudy menjelaskan belanja negara didistribusikan untuk percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi, antara lain untuk belanja pegawai, belanja modal, hingga belanja bantuan sosial yang masuk kategori belanja pemerintah pusat, serta untuk transfer ke daerah (TKD).

Sebanyak 27,40% dari pagu atau sekitar Rp6,11 triliun belanja negara periode April 2026 dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat di Sumut. Adapun rinciannya, sebesar Rp4,23 triliun untuk belanja pegawai, sebesar Rp1,42 triliun untuk belanja barang, belanja bansos Rp2,48 miliar, dan belanja modal Rp462,35 miliar.

Sementara TKD di Sumut per 30 April telah mencapai 48,35% dari pagu, atau sekitar Rp19,85 triliun, dengan rincian Rp13,75 triliun untuk dana alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAKNF) sebesar Rp3,47 triliun, dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp2,27 triliun, dan dana desa sebesar Rp358,7 miliar.

“Penyaluran DBH, DAU, dan DAK Nonfisik mengalami peningkatan realisasi secara tahunan dari Rp23,86 triliun pada periode yang sama di tahun 2025 menjadi Rp19,85 triliun pada 2026. Ini dikarenakan peningkatan kinerja daerah dalam menyampaikan syarat salur,” jelas Rudy.

Adapun dari sisi pendapatan, per 30 April 2026 penerimaan pajak di Sumut mencapai Rp8,8 triliun dari target Rp36,05 triliun (24,53%), atau tumbuh 44,02% (year-on-year/ YoY). Mayoritas jenis pajak dominan tercatat mengalami pertumbuhan positif, antara lain PPh 21 yang terealisasi Rp1,3 triliun; PPh Badan terealisasi Rp2,3 triliun; serta PPN Impor yang terealisasi Rp1,3 triliun.

Jenis pajak dengan pertumbuhan tertinggi yakni PPh 21 dengan pertumbuhan mencapai 63,6% (YoY). Sedangkan pendapatan dari kepabeanan dan cukai terkoreksi 5% (YoY) pada periode April atau sekitar Rp1,21 triliun akibat penurunan bea keluar (-14% YoY) dan cukai (-0,3% YoY).

Lalu, pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi Rp1,03 triliun atau telah mencapai 40,60% dari target Rp2,54 triliun.

“Secara umum kinerja APBN Sumut sampai dengan April 2026 terbilang optimal. Pendapatan dan belanja negara tetap tumbuh untuk merealisasikan kebijakan Asta Cita dan menjaga stabilitas ekonomi regional,” tandasnya.(240)

Dompu (ANTARA) - Muhammad Junaidi telah menghabiskan waktu lebih dari satu dekade bergelut dengan tanaman bernama latin Nicotiana tabacum yang tumbuh subur di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Jari jemarinya yang menghitam akibat terpapar getah tembakau menjadi penanda waktu yang begitu panjang ihwal hidup sebagai petani tembakau tradisional di kawasan kaki Gunung Tambora.

Aroma wangi menyeruak dari lembaran tembakau iris berwarna kecokelatan di atas anyaman bilah bambu yang terpanggang sinar matahari selama berhari-hari.

Pria 41 tahun tersebut bercerita selama ini sebagian besar tembakau Dompu dipasarkan untuk bahan baku industri luar daerah, sehingga manfaat ekonomi yang diterima relatif terbatas.

Daerah penghasil tembakau memperoleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), tetapi nilai bagi hasil itu hanya sebagian kecil dibandingkan jika produk tembakau diolah dan dipasarkan langsung dari daerah asal.

Dia melihat, kalau diolah menjadi produk jadi, termasuk tembakau iris, maka perputaran ekonomi dan pengembalian cukai ke daerah bisa lebih besar.

Hilirisasi tembakau menjadi harapan besar para petani tradisional agar nilai tambah komoditas bisa meningkat, sekaligus memperbesar penerimaan daerah dari sektor cukai hasil tembakau.

Junaidi sempat bermitra dengan perusahaan pengolahan tembakau, hingga tahun 2019, kemudian memutuskan mengembangkan usaha pengolahan tembakau secara mandiri.

Sistem kemitraan mengharuskan petani melakukan pengemasan, pengepakan, dan pemilahan daun tembakau berdasarkan sembilan tingkatan mutu yang ditentukan oleh perusahaan.

Sebaliknya, dalam sistem mandiri, petani dapat menjual hasil panen secara lebih sederhana, tanpa proses pengepakan yang kompleks karena harga terkadang dipukul rata berdasarkan kualitas keseluruhan hasil panen.

Pada satu musim tanam, Junaidi mengelola hingga 20.000 pohon tembakau atau setara lahan berukuran satu hektare. Jumlah produksi dari lahan seluas itu mencapai 1,8 hingga 2 ton tembakau kering dengan harga rata-rata Rp30 ribu per kilogram, sehingga memberikan omzet satu musim tanam sekitar Rp60 juta.

Sejak 2025, ia merintis rumah produksi tembakau yang mengolah berbagai jenis bahan baku menjadi produk tembakau iris dan rokok kretek skala kecil. Industri pengolahan itu memperkerjakan 18 orang yang terdiri atas 14 tenaga penggiling dan 4 tenaga pengemasan.

Kapasitas produksi rumah usaha tersebut mencapai 1.000 hingga 1.500 bungkus per periode produksi dengan pemasaran yang masih difokuskan untuk pasar lokal Kabupaten Dompu dan sekitarnya.

Para petani tembakau yang berjumlah sekitar 6.000 orang, kini menaruh harapan besar terhadap pertumbuhan industri pengolahan hasil tembakau skala lokal. Mereka ingin pemerintah terus mendorong perkembangan sektor ini agar nilai ekonomi tembakau tidak berhenti di tingkat budi daya, tetapi juga mengalir hingga ke hilir.

Bangun industri dari desa

Kabupaten Dompu punya modal kuat untuk mengembangkan industri hasil tembakau lantaran luas areal tanam tembakau mencapai 600 hektare dengan produksi lebih dari 1.100 ton per tahun.

Kecamatan Pekat menjadi salah satu sentra utama dengan luas tanam 192 hektare dan jumlah produksi sebanyak lebih dari 346 ton pada tahun 2025.

Struktur ekonomi yang hanya bertopang pada penjualan bahan baku membuat nilai ekonomi yang tercipta relatif terbatas.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, daerah yang mampu mengolah komoditas menjadi produk bernilai tambah justru memperoleh manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan daerah yang hanya menjual bahan mentah.

Pemerintah Kabupaten Dompu mengusung hilirisasi tembakau sebagai agenda penting dalam pembangunan daerah guna meningkatkan daya saing, sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Bupati Dompu Bambang Firdaus menjelaskan bahwa tembakau Dompu sebagian besar dijual dalam bentuk bahan baku. Pemkab ingin nilai tambah tetap berada di Dompu melalui hilirisasi, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan petani, pelaku usaha, dan masyarakat secara lebih luas.

Hilirisasi bukan sekadar memproduksi rokok. Hilirisasi adalah membangun rantai ekonomi yang lebih panjang mulai dari pengolahan bahan baku, pencampuran, pelintingan, pengemasan, distribusi, hingga pemasaran.

Pada 18 September 2023, Pemerintah Kabupaten Dompu meresmikan rumah produksi rokok sigaret kretek tangan (SKT) di Desa Woko, Kecamatan Pajo, yang menjadi awal perjalanan hilirisasi tembakau.

Rumah produksi itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat produksi rokok kretek tangan, tetapi juga dikembangkan sebagai pusat riset cita rasa tembakau lokal guna membangun identitas produk yang memiliki karakter dan daya saing tersendiri.

Berbagai pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terus dilakukan mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari pengolahan bahan baku, proses pelintingan, pengemasan, hingga pengendalian mutu produk.

Pada 4 Juni 2026, Pemerintah Kabupaten Dompu kembali meresmikan rumah produksi baru yang juga mengolah hasil tembakau di Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat.

Keberadaan dua rumah produksi tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun ekosistem industri hasil tembakau yang berkelanjutan dari desa-desa yang terus berkembang di tanah Dompu.

Kemandirian ekonomi

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025, Kabupaten Dompu memiliki total anggaran sebanyak Rp1,36 triliun dengan target pendapatan asli daerah atau PAD senilai Rp151,82 miliar.

Hingga tutup buku tanggal 31 Desember 2025, realisasi PAD hanya mencapai Rp141,37 miliar atau 93,12 persen dari target selama setahun.

Capaian itu menunjukkan kinerja yang relatif baik, sekaligus memperlihatkan kontribusi PAD terhadap keseluruhan APBD masih tergolong kecil mengingat sebagian besar pendapatan masih bergantung kepada transfer pemerintah pusat.

Dalam APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp1,12 triliun dengan belanja mencapai Rp1,17 triliun. Target PAD naik menjadi Rp189,25 miliar agar dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Dompu membutuhkan mesin-mesin ekonomi baru yang mampu menciptakan aktivitas produktif secara berkelanjutan. Hilirisasi tembakau menjadi salah satu jawaban dari tantangan fiskal.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Sumbawa Sugeng Hariyanto mengatakan industri hasil tembakau yang legal dapat memberikan manfaat ekonomi, sekaligus berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Keberadaan industri legal membantu menciptakan iklim usaha yang sehat dan memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Pada 2026, Kabupaten Dompu menerima DBHCHT sekitar Rp12 miliar. Angka itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp22 miliar.

Penurunan tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat basis industri legal agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat terus mendukung pembangunan daerah.

Hilirisasi tembakau bukan sekadar membangun rumah produksi atau peluncuran merek rokok lokal. Sesungguhnya, proyek yang sedang dibangun adalah fondasi ekonomi baru yang bertumpu pada kekuatan daerah sendiri.

Tantangan pembangunan ke depan bukan lagi sebatas meningkatkan produksi tembakau, tetapi memastikan lebih banyak proses pengolahan berlangsung di dalam daerah agar nilai tambah, lapangan kerja, dan keuntungan ekonomi tidak terus mengalir keluar.

Hilirisasi tentu bukan solusi instan bagi seluruh persoalan fiskal yang dihadapi Kabupaten Dompu. Namun, langkah itu menjadi salah satu ikhtiar penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah di tengah ketidakpastian ekonomi dan keterbatasan anggaran.

Dari hamparan ladang tembakau di Pekat, hingga rumah produksi di Woko dan Kadindi Barat, Kabupaten Dompu sedang menapaki jalan panjang menuju transformasi ekonomi.

Jalan yang mungkin tidak selalu mudah, tetapi menawarkan harapan bahwa kekayaan yang tumbuh di tanah Dompu suatu hari nanti dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang mengelolanya dan menciptakan kemandirian bagi ekonomi daerah.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan kekhawatiran terkait kondisi keuangan daerah yang dinilainya semakin tertekan akibat tingginya beban belanja pegawai.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR, Sherly mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara menghadapi kesulitan untuk memenuhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga penghujung 2026.

Pernyataan itu disampaikan Sherly saat menghadiri rapat kerja antara Komisi II DPR dengan sejumlah kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, kebijakan relaksasi yang memungkinkan porsi belanja pegawai melampaui batas 30% belum mampu menjawab persoalan utama yang dihadapi pemerintah daerah.

"Tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah, bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah, karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum," ujar Sherly.

Dalam kesempatan tersebut, Sherly juga menyinggung ketidakpastian transfer fiskal dari pemerintah pusat pada tahun mendatang. Dia mempertanyakan kemungkinan kembali terjadinya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027, sebagaimana yang dialami sejumlah daerah pada tahun ini.

Meski mengakui pemerintah pusat tengah menghadapi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Sherly menilai ruang gerak pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi fiskal sangat terbatas. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kata dia, kerap terbentur kewenangan yang kini berada di tangan pemerintah pusat.

"Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat, sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi," katanya.

Sherly juga menyoroti berbagai regulasi kepegawaian yang dinilai membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Menurut dia, tambahan relaksasi yang diberikan pemerintah tidak serta-merta mengatasi ketimpangan antara kemampuan fiskal daerah dan kewajiban belanja pegawai.

"Kemudian PPPK kita tidak boleh ada tadi juga dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bahwa kita dipagari dengan aturan-aturan ASN tentang... Dan ditambahkan relaksasi, artinya kita pada akhirnya kita tidak... Contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma Rp960 sekian miliar, sedangkan belanja pegawai kita itu Rp1,1 triliun," ujarnya.

Dari perhitungan tersebut, Sherly menilai beban belanja pegawai Maluku Utara telah melampaui besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah. Karena itu, dia mengusulkan agar sebagian porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang saat ini dikelola pemerintah pusat dapat dikembalikan kepada daerah penghasil.

Menurutnya, langkah tersebut akan lebih efektif membantu daerah menjaga keseimbangan fiskal dibandingkan hanya memberikan relaksasi atas batas belanja pegawai. Sherly menegaskan usulan tersebut bukan berarti meminta pemerintah pusat menanggung pembayaran gaji PPPK melalui APBN.

"Jika itu dikembalikan, kita kan mengambil jalan tengah, maka kemudian itu sangat membantu. Karena pada akhirnya menurut pendapat kami, relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik, tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur, dan infrastruktur itu diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Sherly.

Ia memperingatkan bahwa apabila daerah dipaksa mengalihkan porsi anggaran yang lebih besar untuk kebutuhan pegawai, maka pembangunan infrastruktur berpotensi terhambat.

Padahal menurut dia, investasi infrastruktur masih menjadi salah satu prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian Mining Association (API-IMA) mengapresiasi keputusan pemerintah yang membatalkan rencana penerapan skema bagi hasil ala minyak dan gas bumi (migas) untuk sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti mengatakan, langkah tersebut sangat tepat dan krusial untuk menghilangkan isu dan rencana yang dapat mengganggu investasi.

Dia menegaskan bahwa industri pertambangan minerba memiliki karakteristik usaha yang sangat berbeda dibandingkan dengan industri migas.

"Industri pertambangan minerba memiliki karakteristik yang unik dengan tingkat kompleksitas yang berbeda pada masing-masing komoditas. Perbedaan mendasar inilah yang membuat banyak negara menerapkan sistem royalti dan fiskal yang berbeda dengan sektor migas," ujar Sari melalui keterangan tertulis, Senin (8/6/2026).

Melalui pembatalan skema ini, IMA berharap pemerintah dapat mewujudkan kestabilan kebijakan fiskal dan kewajiban keuangan perusahaan agar keberlanjutan investasi serta operasional industri pertambangan dapat berjalan dengan baik.

Menurutnya, stabilitas ini sangat dibutuhkan mengingat industri pertambangan saat ini tengah berhadapan dengan berbagai penyesuaian kebijakan dan tantangan operasional baru, di antaranya penerapan aturan ekspor satu pintu, devisa hasil ekspor (DHE), penyesuaian royalti dan harga patokan mineral (HPM), bea keluar, hingga kewajiban penerapan biodiesel B50.

IMA menegaskan kepastian serta konsistensi kebijakan pemerintah adalah kunci utama untuk mempertahankan daya saing industri pertambangan Indonesia.

"Hal ini sangat penting terutama di tengah meningkatnya kebutuhan investasi jangka panjang untuk mendukung agenda hilirisasi dan transisi energi nasional," imbuh Sari.

Dalam konferensi pers hari ini, Senin (8/6/2026), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan ada skema bagi hasil di sektor pertambangan.

Pernyataan itu sekaligus membatalkan rencana penerapan skema baru bagi hasil antara pemerintah dan pihak pengelola tambang yang diwacanakan sebelumnya. Model pembagian hasil yang dipertimbangkan semula direncanakan mengacu pada praktik atau skema di sektor migas, yakni cost recovery maupun gross split.

Bahlil menekankan, kebijakan gross split hanya berlaku di sektor hulu migas. Untuk itu, dia menegaskan sektor pertambangan tidak akan menerapkan kebijakan tersebut.

"Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/5/2026).

Menurut Bahlil, penegasan itu juga ditujukan demi memberi kepastian pada pelaku usaha. Oleh karena itu, dia mengimbau para pelaku usaha tidak perlu risau soal kepastian aturan.

"Hari ini kita melakukan diskusi panjang, hampir 1,5 jam. Untuk bagaimana membuat satu formulasi kebijakan yang memberikan kepastian kepada pelaku usaha khususnya di sektor pertambangan," jelas Bahlil.

Ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada, tidak ada perubahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan skema bagi hasil untuk sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

“Di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada, tidak ada perubahan. Untuk selamanya,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut terkait dengan kabar skema bagi hasil untuk tambang mineral dan batu bara (minerba) yang direncanakan akan diubah untuk menyerupai skema bagi hasil minyak dan gas bumi (migas). Terdapat dua skema bagi hasil dalam sektor migas, yakni gross split dan cost recovery.

Gross split merupakan skema kontrak bagi hasil pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) antara Pemerintah dan kontraktor, di mana pembagian hasil dihitung di muka berdasarkan persentase produksi kotor tanpa adanya mekanisme penggantian biaya operasi (pengembalian biaya/cost recovery).

Sementara itu, skema bagi hasil lainnya di sektor migas adalah skema cost recovery. Skema cost recovery merupakan pengembalian biaya operasional yang dikeluarkan oleh pengusaha minyak dan gas bumi (migas) atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan cara pemotongan bagi hasil migas milik negara.

Terkait rencana menerapkan skema bagi hasil di sektor migas terhadap sektor minerba, Bahlil memutuskan bahwa skema gross split hanya berlaku di sektor migas dan tidak akan berlaku di sektor minerba. Ketetapan tersebut, kata Bahlil, berlaku untuk selamanya.

“Sistem di ESDM menganut mashabgross split itu hanya ada pada sektor migas,” kata Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Sekretaris Negara(Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta publik menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait skema baru bagi hasil di sektor pertambangan.

"Tunggu, nanti akan diumumkan," ujar Prasetyo kepada awak media usai menghadiri pertemuan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah membahas penataan sektor pertambangan nasional bersama sejumlah menteri, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, di Istana Kepresidenan Jakarta pada 5 Mei 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menegaskan, arah kebijakan pemerintah ke depan akan menitikberatkan pada peningkatan porsi kepemilikan negara dalam pengelolaan sumber daya alam, sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

"Kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara dan itu terkait dengan implementasi Pasal 33," kata Bahlil.

Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, baik melalui tambang yang sudah beroperasi maupun proyek-proyek pengembangan baru.

Menurut Bahlil, upaya tersebut akan dilakukan dengan mengkaji berbagai skema kerja sama yang dinilai mampu memberikan manfaat lebih besar bagi negara, termasuk mengadopsi pola yang selama ini diterapkan di sektor minyak dan gas bumi.

"Itu nanti akan kita coba untuk mengoptimalkan pendapatan negara secara maksimal. Kami akan menggunakan contoh pembagian hasil pada sektor migas, seperti cost recovery maupun gross split. Pola-pola tersebut akan kami kaji untuk diterapkan dalam kerja sama dengan pihak swasta," kata dia.

(DESI ANGRIANI)