Jakarta (ANTARA) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan segera melakukan penyesuaian penerapan biodiesel B50 pada armada angkutan umum di bawah naungan organisasi tersebut sekaligus mendorong pemerintah memastikan ketersediaan solar agar operasional transportasi nasional tetap berjalan lancar.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan penerapan B50 bukan lagi persoalan siap atau tidak siap, melainkan bagaimana pelaku usaha mampu beradaptasi melalui berbagai penyesuaian operasional.

"Jadi, kalau berbicara masalah B50, bukan masalah siap dan tidak siap, kita pasti harus menyesuaikan, itu satu. Dengan berbagai macam teknik operasional kan kita cukup pengalaman dari sejak zaman dulu," kata Adrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan armada angkutan yang saat ini beroperasi memang belum dirancang secara khusus untuk menggunakan bahan bakar biodiesel B50 sehingga diperlukan proses penyesuaian secara bertahap di lapangan.

"Kendaraannya kan tidak disiapkan untuk B50. Tapi kita akan menyesuaikan," ujarnya.

Meski terus beradaptasi terhadap kebijakan energi nasional, Organda menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan pasokan solar tersedia secara merata di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar layanan angkutan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Masalah B50, kita lebih fokus bagaimana solar itu ada. Jadi di setiap rapat selalu kita minta, kita mohon solar itu ada di mana pun ada SPBU-nya setiap saat. Itu lebih penting dibandingkan harga, lebih penting dibandingkan B50 atau yang lebih tinggi lagi nanti," tegasnya.

Adrianto mengatakan kepastian distribusi solar menjadi faktor yang paling menentukan kelancaran operasional angkutan dibandingkan persoalan harga maupun peningkatan campuran biodiesel.

Ia menambahkan Organda secara konsisten menyampaikan kepada pemerintah dalam berbagai forum bahwa jaminan ketersediaan solar di seluruh daerah merupakan kebutuhan utama untuk menjaga kesinambungan layanan transportasi.

Menurutnya, kendala pasokan solar masih ditemukan di berbagai wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, hingga sejumlah daerah lainnya.

Karena itu, Organda berharap implementasi B50 dapat berjalan beriringan dengan penguatan distribusi bahan bakar agar pelayanan transportasi kepada masyarakat tetap optimal.

"Karena operasional konsekuensi teknis itu bukan kita kesampingkan, kita akan menyesuaikan. Kita akan menyesuaikan. Intinya cuma itu. Tapi kalau solarnya tidak ada kita tidak bisa apa-apa," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan penerapan biodiesel B50 memang memerlukan sejumlah penyesuaian dari sisi teknis karena belum sepenuhnya sesuai dengan standar kendaraan Euro.

Ia menjelaskan kandungan fatty acid methyl ester (FAME) dalam biodiesel di berbagai negara umumnya berada di kisaran 12,5 persen, sedangkan Indonesia menerapkan campuran hingga 50 persen melalui program B50.

Menurutnya, penggunaan B50 berpotensi menimbulkan tantangan teknis pada kendaraan yang menggunakan teknologi exhaust gas recirculation (EGR) maupun AdBlue, termasuk penumpukan sludge dan penyumbatan sistem silencer kendaraan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat pelaku usaha harus melakukan penyesuaian pola operasional, termasuk memperpendek masa pakai filter solar sehingga biaya perawatan armada meningkat.

Kurnia mengatakan Organda telah menyampaikan berbagai masukan terkait tantangan teknis tersebut kepada pemerintah sejak penerapan B20, B30, B40 hingga pemberlakuan mandatori B50 yang dimulai pada 1 Juli.

Meski menghadapi sejumlah penyesuaian teknis, Organda menegaskan tetap mendukung implementasi B50 sebagai bagian dari kebijakan energi nasional.

Organisasi itu berharap pemerintah terus memastikan pasokan solar tersedia secara berkelanjutan di seluruh Indonesia sehingga proses transisi menuju penggunaan biodiesel yang lebih tinggi dapat berlangsung lancar tanpa mengganggu pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin memastikan setiap korban maupun ahli waris memperoleh haknya secara cepat, tepat, dan transparan.

Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Raharja menyalurkan santunan sebesar Rp1,22 triliun kepada 55.617 korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang angkutan umum hingga Mei 2026.

"Kami ingin memastikan setiap korban maupun ahli waris memperoleh haknya secara cepat, tepat, dan transparan," kata Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan pelayanan santunan merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan.

Menurut dia, Jasa Raharja terus memperkuat transformasi digital agar pelayanan santunan semakin mudah diakses, cepat, dan memberikan kepastian bagi korban maupun ahli waris.

Dari total santunan tersebut, sebanyak Rp581 miliar disalurkan kepada 10.734 korban meninggal dunia, sedangkan Rp641 miliar diberikan kepada 44.883 korban luka-luka.

Awaluddin mengatakan penguatan layanan digital dilakukan, antara lain melalui integrasi pelayanan dengan rumah sakit melalui aplikasi JRCare.

Hingga Mei 2026, sebanyak 2.841 rumah sakit telah terhubung dengan sistem pelayanan Jasa Raharja, sehingga proses administrasi dan penjaminan korban luka-luka dapat dilakukan lebih sederhana.

Integrasi tersebut memungkinkan korban kecelakaan memperoleh penanganan medis lebih cepat tanpa terkendala proses penjaminan.

"Kami meyakini bahwa perlindungan terbaik tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan santunan yang cepat, tetapi juga melalui berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan," ujarnya.

Ia mengatakan transformasi digital juga diarahkan untuk memperkuat strategi keselamatan transportasi berbasis data.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Jasa Raharja telah melaksanakan 3.354 program keselamatan transportasi di berbagai daerah.

Program tersebut mencakup edukasi keselamatan berlalu lintas, pelatihan safety riding, pertolongan pertama gawat darurat, pemetaan daerah rawan kecelakaan, forum komunikasi lalu lintas, serta operasi gabungan bersama instansi terkait.

Jasa Raharja juga mencatat rata-rata penyelesaian santunan meninggal dunia kini dapat dilakukan dalam waktu sekitar satu hari lima jam.

Sementara itu, penerbitan guarantee letter bagi korban luka-luka rata-rata selesai dalam waktu empat hari delapan jam.

Awaluddin mengatakan peningkatan mobilitas masyarakat sepanjang 2026 turut mempengaruhi jumlah kecelakaan yang menjadi objek perlindungan Jasa Raharja.

Karena itu, katanya lagi, perusahaan terus memperkuat kolaborasi dengan Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, rumah sakit, akademisi, komunitas, dan pemangku kepentingan lain.

"Keberhasilan Jasa Raharja tidak hanya diukur dari cepatnya santunan disalurkan, tetapi juga dari kontribusi kami dalam menurunkan risiko kecelakaan melalui edukasi, kolaborasi, dan penguatan budaya keselamatan transportasi," ujar Awaluddin.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan bahan bakar biodesel B50 untuk angkutan penyeberangan. Sebab penggunaan bahan bakar tersebut berpotensi mengganggu operasional kapal.

Meski demikian di sisi lain, Gapasdap mengapresiasi rencana pemerintah untuk menerapkan penggunaan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini seiring dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, khususnya solar impor.

Kepala Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap Rakhmatika Ardianto mengatakan, karakter operasional kapal berbeda dengan moda transportasi lainnya. "Kapal penyeberangan membawa penumpang, dan beroperasi di perairan dengan arus, gelombang, cuaca yang dinamis, dan membutuhkan kehandalan mesin secara terus-menerus," ujarnya, Selasa (30/6/2026).

Rakhmatika menjelaskan, dalam kerangka regulasi internasional, IMO menempatkan campuran biofuel dengan kandungan lebih dari 30 persen dalam rezim persyaratan yang lebih ketat. MEPC.1/Circ.795/Rev.9 menyatakan campuran biofuel atau synthetic fuel tidak lebih dari 30% mengikuti Regulation 18.3.1 Marpol Annex VI.

Sedangkan campuran lebih dari 30% harus memenuhi Regulation 18.3.2 Marpol Annex VI untuk mesin diesel kapal, bahan bakar tersebut dapat digunakan sepanjang tidak mengubah komponen kritis NOx atau pengaturan operasi di luar approved technical file mesin. "Apabila tidak tercakup dalam kondisi tersebut, diperlukan pembuktian bahwa penggunaan bahan bakar tidak menyebabkan mesin melampaui batas emisi NOx yang berlaku," paparnya.

Rakhmatika juga memaparkan sejumlah studi ITS yang telah memberikan catatan penting. Rakhmatika menjelaskan, penelitian Himmawan Aan Listyanto mengenai performa biodiesel B50–B100 pada mesin diesel berbasis simulasi menunjukkan bahwa pada kondisi full load, B50 mengalami penurunan daya sebesar 6,38% dibanding HSD, sementara nilai specific fuel oil consumption atau SFOC B50 naik 6,8% dibanding HSD pada kondisi full load dan rpm maksimal.

Lihat video: Cuaca Buruk, Penyeberangan Merak Ditutup



"Temuan ini menunjukkan adanya potensi penurunan performa dan peningkatan konsumsi bahan bakar ketika kandungan biodiesel meningkat," tandas pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini.

Kajian ITS lainnya juga mencatat biodiesel masih memiliki beberapa kelemahan teknis, antara lain densitas yang lebih tinggi, nilai kalor yang lebih rendah, konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi, serta potensi emisi NOx yang lebih tinggi. "Pada kapal penyeberangan, penurunan nilai kalor berarti konsumsi BBM dapat menjadi lebih boros," ucapnya.

Rakhmatika menyebut dari sisi aspek penyimpanan juga perlu mendapat perhatian. "Penelitian ITS menyebutkan bahwa biodiesel rentan mengalami degradasi seiring lamanya penyimpanan, antara lain melalui hidrolisis, oksidasi, penguraian termal, dan kontaminasi bakteri," sambungnya.

Pada pengujian tersebut, B50 murni mengalami kenaikan bilangan asam sebesar 29,61% dan peningkatan koloni bakteri sebesar 2.900% selama periode penyimpanan enam minggu. Dalam operasi kapal, bahan bakar berada dalam tangki, settling tank, service tank, pipa, separator, dan filter, sehingga terkait dengan masalah penyimpanan tersebut, maka adanya air, bakteri, sludge, serta stabilitas bahan bakar menjadi sangat berpengaruh.

Sedangkan dari perspektif keselamatan pelayaran, FAME sebagai bahan pencampur HSD, memiliki sifat pelarut yang dapat meningkatkan risiko terbentuknya sludge dan kebutuhan pembersihan bahan bakar lebih sering, terutama pada awal penggunaan ketika kotoran lama di tangki dan saluran bahan bakar dapat terdispersi kembali sehingga ada beban tambahan pada separator dan risiko filter clogging.

Akibatnya, kapal perlu menyiapkan suku cadang yang cukup serta pemantauan lebih ketat oleh awak kapal. "Apabila filter tersumbat, suplai bahan bakar ke mesin dapat terganggu, tenaga mesin melemah, atau mesin berhenti," ucapnya.

Jika pada kendaraan darat, gangguan seperti ini mungkin dapat ditangani dengan berhenti di tepi jalan. Namun pada kapal, kehilangan daya dorong berarti kehilangan kemampuan olah gerak. Dalam kondisi arus kuat, alur sempit, kepadatan lalu lintas, atau saat mendekati dermaga, kapal yang kehilangan tenaga dapat terdorong arus, berisiko tubrukan, kandas, atau mengalami unstability yang dapat menyebabkan kapal terbalik. "Konsekuensi akhirnya adalah biaya operasional," ucapnya.

Penerapan B50 pada kapal penyeberangan dikatakan Rakhmatika berpotensi menambah biaya melalui konsumsi BBM yang lebih besar, penggantian filter yang lebih sering, pembersihan tangki, penyesuaian separator, kebutuhan aditif, penyediaan suku cadang tambahan, serta potensi peningkatan frekuensi perawatan.

"Biaya-biaya tersebut tidak dapat dipisahkan dari standar keselamatan, karena operator kapal tetap wajib menjaga keandalan mesin dan keselamatan pelayanan," katanya.

Di samping itu, kondisi ini menjadi semakin memberatkan pengusaha angkutan pelayaran, karena tarif angkutan penyeberangan saat ini tertinggal dari perhitungan biaya pokok. Berdasarkan perhitungan HPP tahun 2019, tarif angkutan penyeberangan masih kurang sekitar 31,8% dari kebutuhan biaya sebenarnya. "Dengan adanya penerapan B50, ketertinggalan tarif terhadap biaya berpotensi semakin melebar," ujarnya.

Rakhmatika menegaskan, apabila operator harus menanggung tambahan biaya bahan bakar, perawatan, filter, serta mitigasi keselamatan tanpa adanya kompensasi atau penyesuaian tarif, maka tekanan terhadap keberlanjutan layanan penyeberangan akan semakin besar.

“Gapasdap mengharapkan pemerintah segera memberikan perhatian terhadap usulan penyesuaian tarif angkutan, agar layanan angkutan penyeberangan terutama dari aspek keselamatan dan kenyamanan dapat berjalan sesuai dengan standardisasi berdasarkan UU 17 Tahun 2008,” katanya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia sebagai wujud nyata dukungan dunia usaha dalam mempercepat transisi menuju sistem transportasi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan rendah emisi. Menko AHY menegaskan, keberhasilan transisi tersebut harus diiringi percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, terutama ekosistem kendaraan listrik di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan saat peluncuran Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia: Komitmen Nyata Mendukung Mobilitas Masa Depan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Senin (29/6/2026). Dalam sambutannya, AHY menegaskan pemerintah menyambut baik inisiatif sektor swasta yang ikut mengambil peran dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui pengembangan kendaraan listrik.

"Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, khususnya dari jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, saya menyambut dengan sangat baik, sekaligus mendorong dan mengapresiasi Grab Indonesia yang selama beberapa tahun terakhir terus berupaya menghadirkan solusi dan menjadi bagian dari solusi bagi masa depan transportasi Indonesia," ujar AHY.



Menurut AHY, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia membutuhkan sistem transportasi yang semakin efisien, baik di darat, laut, maupun udara. Di sisi lain, tantangan perubahan iklim dan emisi karbon menuntut pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi tetap berjalan secara berkelanjutan.



"Kita ingin terus tumbuh ekonominya, terus membangun termasuk infrastrukturnya, tetapi tetap ramah terhadap lingkungan. Kita harus menjaga kelestarian bumi ini untuk anak cucu dan generasi penerus kita," katanya.

AHY menjelaskan sektor energi masih menjadi penyumbang terbesar emisi karbon nasional, yakni sekitar 55 persen. Dari jumlah tersebut, sektor transportasi menyumbang sekitar 22 persen, sementara hampir 89 persen emisi transportasi berasal dari transportasi darat.

Karena itu, pemerintah terus mendorong kebijakan yang berpihak pada transisi energi baru dan terbarukan, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil melalui percepatan elektrifikasi kendaraan.

"Semangat kita adalah bagaimana mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih berpihak pada transisi energi baru dan terbarukan. Kita ingin mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil, apalagi di tengah dinamika geopolitik global yang sering memicu lonjakan harga minyak dunia," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, AHY juga mengapresiasi capaian Grab Indonesia yang secara konsisten meningkatkan jumlah armada kendaraan listrik. Menurutnya, target yang ditetapkan perusahaan tersebut merupakan langkah konkret yang patut didukung bersama.

"Tahun lalu jumlah kendaraan listrik Grab sekitar 14 ribu unit. Pada Juni tahun ini telah mencapai 28 ribu unit, dan mudah-mudahan pada akhir tahun dapat menembus 42 ribu unit. Ini merupakan target yang sangat baik dan layak kita dukung bersama," ungkap AHY.

Lebih lanjut, AHY menegaskan pemerintah akan terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan, mulai dari pemberian insentif bagi industri dan investor, pengembangan rantai pasok baterai, kendaraan listrik nasional, hingga peningkatan investasi di sektor tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, terutama Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), agar masyarakat semakin percaya diri beralih menggunakan kendaraan listrik.

"Ketersediaan SPKLU menjadi salah satu harapan masyarakat. Pemerintah ingin terus mendorong agar jumlah titik pengisian semakin banyak dan penyebarannya semakin merata. Jawa tentu menjadi prioritas karena jumlah penduduknya besar, tetapi wilayah di luar Jawa juga harus terus diperluas sehingga pengguna kendaraan listrik semakin nyaman bepergian tanpa khawatir kehabisan daya," tuturnya.

AHY berharap kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, seperti yang ditunjukkan Grab Indonesia melalui Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia, dapat semakin mempercepat transformasi menuju sistem transportasi nasional yang modern, efisien, berdaya saing, sekaligus ramah lingkungan.

"Mudah-mudahan Indonesia terus tumbuh, terus maju, dan mampu menghadirkan sistem transportasi yang semakin ramah lingkungan demi masa depan yang lebih baik," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menyatakan kebijakan integrasi transportasi umum bertarif Rp10.000 di DKI Jakarta masih berlaku untuk memudahkan mobilitas masyarakat dengan biaya perjalanan lebih murah dan efisien.

Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub Dedy Cahyadi mengatakan kebijakan integrasi tarif Rp10.000 yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih berlaku bagi layanan transportasi umum yang dikelola badan usaha milik daerah.

"Itu sudah jalan, dan sampai sekarang juga tetap dilaksanakan," kata Dedy dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Skema tersebut mengintegrasikan layanan Mikrotrans, Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta sehingga masyarakat dapat berpindah antarmoda dalam satu perjalanan dengan tarif maksimal Rp10.000.

Tarif terintegrasi berlaku selama tiga jam pada jam sibuk pagi sehingga masyarakat yang berangkat bekerja dapat memanfaatkan berbagai moda transportasi umum secara lebih praktis dan hemat.

"Artinya begini, apabila ada seseorang yang ingin berangkat dan kerja di wilayah DKI Jakarta dalam periode waktu tiga jam, mereka bisa menggunakan berbagai macam moda. Baik menggunakan MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta, atau feeder termasuk Mikrotrans dan itu dihitung hanya Rp10.000," ujarnya.

Melalui kebijakan tersebut, penumpang dapat berpindah dari satu moda ke moda lainnya tanpa harus membayar tarif penuh setiap kali berganti layanan selama batas waktu masih berlaku.

"Ini lebih murah, lebih efisien dibanding menggunakan parsial satu moda dengan moda yang lainnya. Coba bandingkan LRT Jakarta dari Bogor ke Bekasi, ke Jakarta aja sudah Rp20.000 kan ya? Tapi dengan moda integrasi dalam periode waktu tertentu itu lebih murah," ucapnya.

"Dan diharapkannya nanti masyarakat itu bisa menggunakan public transport atau angkutan umum dari wilayah rumahnya ke tempat bekerja di wilayah DKI Jakarta," tambahnya.

Menurutnya skema integrasi tarif mampu memberikan penghematan biaya perjalanan dibandingkan menggunakan setiap moda secara terpisah sehingga semakin menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum.

Pembayaran dilakukan menggunakan kartu uang elektronik yang telah terhubung dengan sistem JakLingko sehingga perpindahan antarmoda dapat dikenali secara otomatis melalui mekanisme tap-in dan tap-out.

Sebagai contoh, penumpang dari Bekasi dapat melanjutkan perjalanan menggunakan LRT Jakarta kemudian berpindah ke Transjakarta dengan total biaya maksimal Rp10.000 selama memenuhi ketentuan waktu.

Kebijakan integrasi tarif tersebut telah diterapkan sejak 2022 dan hingga kini tetap berjalan sebagai upaya meningkatkan penggunaan transportasi umum sekaligus mendukung mobilitas masyarakat di kawasan Jakarta.

"Tiga jam, biasanya pagi jam 6 sampai jam 9. Jadi kalau mau merasakan, sekarang menggunakan kartu uang elektronik kartu apa saja e-money, berangkat jam 6 tapi pindah moda misalkan dari Bekasi naik LRT Bekasi terus turun di Dukuh Atas mau ke kota tinggal naik Transjakarta, pindah halte itu selama tiga jam maksimal Rp10.000. Seperti itu, sudah berlaku," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pembangunan kawasan transit oriented development (TOD) di Stasiun Sudirman, Jakarta, atau kerap disebut "Jembatan Donat Dukuh Atas" akan mengintegrasikan enam moda transportasi, sehingga memperkuat konektivitas dan memudahkan mobilitas masyarakat di Jakarta.

"Nanti, di TOD tersebut kita akan melihat konektivitas transportasi Jakarta enam moda," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Dia menyebutkan enam layanan transportasi kereta yang akan saling terhubung erat di kawasan itu meliputi KRL Commuter Line, Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, dan Kereta Bandara Soekarno-Hatta.

Dengan begitu, TOD Stasiun Sudirman akan menjadi simpul integrasi enam moda transportasi guna meningkatkan kemudahan perpindahan penumpang atau aksesibilitas masyarakat di Jakarta.

Menurut Menhub, pembangunan Jembatan Donat ditargetkan selesai pada 2028 dan seluruh pelaksanaannya dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta (Perseroda).

"Yang donat itu diharapkan bisa selesai di 2028. Dan itu sepenuhnya akan dikerjakan oleh pemda (Pemprov Jakarta) melalui MRT," jelas Menhub.

Ia menjelaskan kawasan berorientasi transit TOD tersebut dirancang menjadi pusat konektivitas yang menghubungkan berbagai layanan angkutan massal, sehingga perjalanan masyarakat berlangsung lebih cepat, nyaman, dan efisien setiap hari.

Ia mengatakan konsep tersebut sementara dikenal sebagai Jembatan Donat karena bentuk rancangan dan fungsinya sebagai penghubung antarmoda, meski nama resmi kawasan itu hingga kini masih dipersiapkan.

"Jadi ada enam, semuanya sih kereta, tapi diharapkan bahwa Jakarta akan terkoneksi secara lebih luas lagi. Kita belum kasih nama, sementara kita bilang 'Jembatan Donat'," jelasnya.

Keberadaan TOD itu diharapkan menjadi pusat konektivitas baru yang menghubungkan seluruh jaringan perkeretaapian dan transportasi umum di Jakarta, sehingga perjalanan masyarakat semakin terintegrasi dengan berbagai tujuan.

Melalui integrasi tersebut, pengguna transportasi umum tidak lagi menghadapi perpindahan antarmoda yang rumit karena seluruh layanan dirancang saling terhubung dalam kawasan berorientasi transit TOD yang terpadu.

Pemerintah berharap pengembangan kawasan ini semakin mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum karena akses antarmoda menjadi lebih mudah, waktu perjalanan lebih singkat, serta pelayanan kepada penumpang semakin meningkat.

"TOD Donat atau hub Donat yang akan menghubungkan semua wilayah, semua kereta api kita di wilayah Jakarta ini, sehingga masyarakat bisa mengakses seluruh wilayah DKI Jakarta dengan dengan mudah," kata Dudy.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan menghentikan operasional dua rute layanan, yakni 1N Tanah Abang-Blok M dan 10D Tanjung Priok-Kampung Rambutan mulai 30 Juni 2026.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkala yang dilakukan Transjakarta untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan. Evaluasi dilakukan terhadap pola perjalanan pelanggan serta tingkat tumpang tindih layanan dengan rute Transjakarta lain yang melintasi koridor serupa.

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welfizon Yuza, mengatakan evaluasi layanan dilakukan untuk memastikan jaringan angkutan umum tetap adaptif terhadap kebutuhan pelanggan.

“Kami secara berkala melakukan evaluasi terhadap setiap layanan berdasarkan pola perjalanan pelanggan dan kinerja operasional. Penyesuaian ini dilakukan agar armada dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sekaligus menjaga kualitas layanan secara keseluruhan. Kami juga telah menyiapkan alternatif perjalanan sehingga pelanggan tetap dapat melakukan mobilitas dengan nyaman,” kata Welfizon, Jumat (26/6/2026).

Menurut Transjakarta, penghentian kedua rute tersebut dilakukan karena memiliki tingkat tumpang tindih dengan layanan lain yang melayani koridor yang sama. Melalui penataan rute ini, sebanyak 25 armada diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung layanan pada rute dengan kebutuhan perjalanan lebih tinggi sekaligus memperpendek waktu tunggu pelanggan.

Lihat video: JAKARTA MEMBLUDAK! Penumpang Transjakarta Melonjak Drastis 67 Persen!



Transjakarta juga memastikan seluruh fasilitas publik yang berada di sepanjang rute yang ditata tetap terlayani melalui rute alternatif. Terdapat 68 titik fasilitas publik di sepanjang rute 10D dan 47 titik fasilitas publik di sepanjang rute 1N yang tetap dapat diakses pelanggan.

Bagi pelanggan yang sebelumnya menggunakan rute 1N Tanah Abang-Blok M, Transjakarta menyiapkan sejumlah alternatif perjalanan. Untuk menuju Blok M, pelanggan dapat menggunakan rute 9D dari Tanah Abang, kemudian transit di Bus Stop Plaza Sentral dan melanjutkan perjalanan menggunakan rute 1P.

Sementara untuk menuju Tanah Abang, pelanggan dapat menggunakan rute 1P dari Blok M, transit di Bus Stop Benhil 3, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan rute 9D.

Adapun bagi pelanggan rute 10D Tanjung Priok-Kampung Rambutan, tersedia dua opsi perjalanan. Untuk menuju Tanjung Priok, pelanggan dapat menggunakan rute 7F dari Halte Kampung Rambutan dan transit di Halte Utan Kayu Rawamangun sebelum melanjutkan perjalanan dengan Koridor 10. Alternatif lainnya adalah menggunakan Koridor 7 dari Halte Kampung Rambutan, transit di Halte Cawang Cililitan, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan Koridor 10.

Sebaliknya, untuk menuju Kampung Rambutan, pelanggan dapat menggunakan Koridor 10 dari Halte Tanjung Priok dan transit di Halte Utan Kayu Rawamangun untuk melanjutkan perjalanan dengan rute 7F. Opsi lainnya adalah menggunakan Koridor 10 dari Halte Tanjung Priok, transit di Halte Cawang Cililitan, kemudian melanjutkan perjalanan dengan Koridor 7.

Transjakarta mengimbau pelanggan untuk merencanakan perjalanan melalui aplikasi Transjakarta maupun kanal informasi resmi perusahaan guna memperoleh informasi terbaru mengenai rute dan layanan yang tersedia.

JAKARTA - PT Transjakarta mengumumkan rute 1N (Tanah Abang–Blok M) dan 10D (Tanjung Priok–Kampung Rambutan) hanya akan beroperasi hingga 30 Juni 2026. Mulai 1 Juli 2026, kedua rute tersebut resmi dihentikan. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi pola perjalanan pelanggan serta tingkat tumpang tindih layanan dengan rute Transjakarta lain yang melintasi koridor serupa.

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welfizon Yuza, mengatakan sebanyak 25 armada bus yang sebelumnya melayani kedua rute tersebut akan dialihkan ke rute dengan kebutuhan perjalanan lebih tinggi. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan armada sekaligus menjaga kualitas layanan secara menyeluruh.

"Penyesuaian ini dilakukan agar armada dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sekaligus menjaga kualitas layanan secara keseluruhan," ujar Yuza, Jumat (26/6/2026).

Yuza menambahkan seluruh titik layanan yang sebelumnya dilintasi rute 1N dan 10D tetap terakomodasi melalui rute-rute alternatif yang telah disiapkan. "Kami juga telah menyiapkan alternatif perjalanan sehingga pelanggan tetap dapat melakukan mobilitas dengan nyaman," lanjut dia.

Berikut alternatif perjalanan bagi pelanggan yang sebelumnya menggunakan kedua rute tersebut:

Alternatif Pengganti Rute 1N (Tanah Abang–Blok M)

Menuju Blok M:

- Naik rute 9D dari Tanah Abang.

- Transit di Bus Stop Plaza Sentral.

- Lanjut menggunakan rute 1P.

Menuju Tanah Abang:

- Naik rute 1P dari Blok M.

- Transit di Bus Stop Benhil 3.

- Lanjut menggunakan rute 9D.

Alternatif Pengganti Rute 10D (Tanjung Priok–Kampung Rambutan)

Menuju Tanjung Priok

Opsi 1:

- Naik rute 7F dari Halte Kampung Rambutan.

- Transit di Halte Utan Kayu Rawamangun.

- Lanjut menggunakan Koridor 10.

Opsi 2:

- Naik Koridor 7 dari Halte Kampung Rambutan.

- Transit di Halte Cawang Cililitan.

- Lanjut menggunakan Koridor 10.

Menuju Kampung Rambutan

Opsi 1:

- Naik Koridor 10 dari Halte Tanjung Priok.

- Transit di Halte Utan Kayu Rawamangun.

- Lanjut menggunakan rute 7F.

Opsi 2:

- Naik Koridor 10 dari Halte Tanjung Priok.

- Transit di Halte Cawang Cililitan.

- Lanjut menggunakan Koridor 7.

Stasiun ini adalah jawaban nyata atas kebutuhan mobilitas warga Jakarta yang terus berkembang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan operasional Stasiun KRL Jakarta International Stadium (JIS) memperkuat integrasi transportasi publik Jabodetabek, memperluas konektivitas, dan memudahkan mobilitas masyarakat menuju kawasan strategis.

"Stasiun JIS terhubung dengan jaringan KRL yang lebih luas dan menjadikannya bagian dari ekosistem transportasi publik Jabodetabek yang terintegrasi," katanya sebagaimana keterangannya, di Jakarta, Kamis.

Stasiun KRL JIS merupakan stasiun baru pada lintas Commuter Line Tanjung Priok relasi Jakarta Kota-Tanjung Priok yang berada di antara Stasiun Ancol dan Stasiun Tanjung Priok. Kehadiran stasiun itu membuka akses langsung menuju kawasan JIS melalui konektivitas dengan Stasiun Kampung Bandan dan Stasiun Jakarta Kota.

"Stasiun ini adalah jawaban nyata atas kebutuhan mobilitas warga Jakarta yang terus berkembang," ujar Dudy.

Menurutnya, setiap stasiun yang terbangun merupakan satu langkah menuju Jakarta yang berkelanjutan, efisien, dan nyaman. Selain itu, juga untuk mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Ia mengapresiasi langkah nyata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah membangun stasiun tersebut sebagai wujud komitmen bersama dalam menghadirkan transportasi publik yang terintegrasi dengan kawasan strategis kota.

"Kerjasama antara pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan ini menjadi contoh kolaborasi dalam pembangunan transportasi nasional," ujar Menhub pula.

Kementerian Perhubungan berperan aktif dalam memastikan penyelenggaraan operasional Stasiun JIS berjalan sesuai standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan.

Melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kemenhub juga memberikan pendampingan teknis dan melakukan evaluasi bersama Pemprov DKI Jakarta selama masa operasional terbatas.

Ia menegaskan sinergi antara Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Kereta Commuter Indonesia menjadi kunci hadirnya layanan transportasi publik yang semakin terhubung.

"Kolaborasi ini sekaligus menjadi contoh pengembangan transportasi perkotaan yang mengedepankan integrasi antarlembaga untuk menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Menhub menegaskan.

Pada tahap operasional terbatas, layanan Commuter Line Tanjung Priok mulai berhenti di Stasiun JIS sejak 22 Juni 2026 pukul 13.00 WIB dengan frekuensi perjalanan setiap 30 menit. Layanan itu beroperasi setiap hari mulai pukul 05.30 WIB hingga 21.00 WIB untuk memberikan kemudahan mobilitas masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi dalam rangka Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499, tarif perjalanan menuju dan dari Stasiun JIS ditetapkan sebesar Rp1 selama masa operasional terbatas pada 22-28 Juni 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat mencoba dan membiasakan penggunaan transportasi publik.

Saat ini, pembangunan fisik Stasiun JIS yang meliputi area peron, jalur pedestrian, dan jembatan penghubung telah selesai dibangun. Sejumlah fasilitas pendukung seperti lift, eskalator, dan akses tambahan akan terus disempurnakan secara bertahap agar stasiun dapat berkembang menjadi stasiun berstandar optimal.

Kementerian Perhubungan bersama Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dalam pengembangan transportasi publik yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Kehadiran Stasiun JIS diharapkan mampu mengurangi kemacetan, mendukung penyelenggaraan kegiatan berskala besar di kawasan JIS, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan transportasi yang lebih terintegrasi.

Sebelumnya, Menhub bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah meresmikan Stasiun Kereta Api Jakarta International Stadium (JIS) di Sunter, Jakarta Utara, Senin (22/6).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Whitesky ingin menjadi bagian dari proses tersebut dengan menghadirkan infrastruktur dan kolaborasi yang relevan bagi Indonesia

Tangerang (ANTARA) - Perusahaan swasta nasional PT Whitesky Aviation Group mendorong pengembangan infrastruktur heliport untuk menunjang keberlangsungan mobilitas Electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL) di Indonesia.

"Jika kita berbicara tentang eVTOL, kita tidak hanya berbicara tentang aircraft. Kita berbicara tentang ekosistem yang harus disiapkan sejak awal, mulai dari infrastruktur, regulasi, operator, keselamatan, hingga konektivitas dengan moda transportasi lainnya," kata CEO Whitesky Group, Denon Prawiraatmadja dalam agenda “Welcoming the Future of Air Mobility” bersama SkyDrive Inc di Tangerang, Selasa.

Menurut Denon, masa depan mobilitas udara tidak dapat hanya dilihat dari kehadiran teknologi pesawat, melainkan harus adannya ekosistem yang lebih luas, mulai dari infrastruktur heliport dan vertiport, kesiapan operator, standar keselamatan, manajemen ruang udara, regulasi, hingga integrasi dengan transportasi darat.

"Whitesky ingin menjadi bagian dari proses tersebut dengan menghadirkan infrastruktur dan kolaborasi yang relevan bagi Indonesia," katanya.

Ia bilang, melalui penguatan infrastruktur heliport menjadi langkah penting karena teknologi seperti eVTOL membutuhkan titik keberangkatan dan kedatangan yang aman, terintegrasi, dan sesuai dengan standar
operasional penerbangan.

"Melalui Cengkareng Heliport dan rencana pengembangan jaringan heliport di berbagai wilayah strategis, Whitesky Group memposisikan diri sebagai salah satu pelaku swasta yang mendorong kesiapan infrastruktur mobilitas udara masa depan di Indonesia," jelasnya.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya telah memiliki Cengkareng Heliport dan tengah mengembangkan infrastruktur heliport di Balikpapan. Rencana ini sejalan dengan kebutuhan konektivitas udara jarak pendek, terutama untuk kawasan bandara, pusat bisnis, wilayah industri, destinasi pariwisata, dan kawasan strategis nasional.

"Selain itu, Whitesky juga memiliki visi untuk mengembangkan jaringan sekitar 20–30 heliport di berbagai wilayah strategis Indonesia," tuturnya.

Dalam konteks pengembangan eVTOL, kata dia, heliport dan vertiport akan menjadi elemen penting untuk menentukan kesiapan operasional.

Dimana, teknologi mobilitas udara masa depan membutuhkan lokasi yang tidak hanya dapat menjadi titik lepas landas dan pendaratan, tetapi juga memiliki aksesibilitas, sistem keselamatan, dukungan operasional, dan koneksi dengan transportasi darat.

"Cengkareng Heliport menjadi contoh bagaimana infrastruktur yang sudah ada dapat menjadi ruang awal untuk memperkenalkan teknologi eVTOL kepada pemerintah, industri, investor, akademisi, dan publik," paparnya.

Sebagai negara kepulauan dengan kebutuhan konektivitas yang luas, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan mobilitas udara jarak pendek. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh jaringan infrastruktur yang aman, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Selain itu, melalui pengembangan heliport dan vertiport juga membuka peluang baru bagi investor. Infrastruktur mobilitas udara dapat menjadi bagian dari rantai nilai baru yang mencakup konektivitas bandara-kota, layanan transportasi premium, mobilitas kawasan industri, pariwisata, medical evacuation, hingga layanan pendukung operasional lainnya.

"Dalam jangka panjang, kesiapan infrastruktur akan menentukan seberapa jauh eVTOL dapat dikembangkan secara berkelanjutan di Indonesia," ungkapnya.

Ia menambahkan, dengan menghadirkan SkyDrive dan mengembangkan jaringan heliport, Whitesky berupaya membuka jalur awal bagi Indonesia untuk masuk ke dalam percakapan global mengenai eVTOL dan Urban Air Mobility.

Sehingga melalui pengenalan ini, diharapkan menjadi langkah awal untuk memahami bagaimana mobilitas udara dapat berkembang dalam beberapa tahun ke depan.

"Bagi pemerintah, inisiatif ini dapat menjadi ruang kolaborasi untuk melihat kebutuhan regulasi dan keselamatan dari sisi praktis industri. Bagi investor, pengembangan infrastruktur heliport dan vertiport menunjukkan bahwa masa depan eVTOL memiliki dimensi bisnis yang lebih luas daripada teknologi pesawat semata," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dalam rangka HUT ke-499 Jakarta, Pemprov Jakarta menggratiskan moda transportasi yang dikelola mereka selama 3 hari, termasuk masuk ke tempat wisata hingga museum.

"Tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026 semua transportasi yang di-manage Pemprov Jakarta, mulai dari LRT, MRT, Transjakarta, Jak Lingko pada tanggal itu semuanya gratis. Pada tanggal itu kalau mau masuk Ancol, Ragunan, museum-museum, Monas, dan sebagainya gratis," ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Penggratisan itu semua menjadi kado untuk warga Jakarta dalam rangka HUT ke-499 Jakarta. Maka itu, penggratisan hanya berlaku bagi warga yang memiliki KTP Jakarta.

Selain itu, masih dalam rangka HUT Jakarta, Pemprov DKI bakal meresmikan kawasan Rasuna Said di tanggal 21 Juni 2026 secara resmi juga akan ada kegiatan Car Free Day (CFD). Sebelum tanggal tersebut yakni 19 Juni 2026 malam, Pemprov Jakarta akan mengadakan Haul untuk ulama dan Habaib Betawi.

"Ini baru pertama kali, penyelenggaranya Pemprov Jakarta karena saya meyakini kenapa ini perlu dilakukan, sebaik apa pun pemerintahan ini, kita harus tahu dan sadar banyak tokoh-tokoh, apakah itu tokoh agama, tokoh sosial, tokoh lainnya yang sudah mempunyai kontribusi untuk kemajuan Jakarta. Dan kali ini karena UU Nomor 2 Tahun 2024 wajah Jakarta itu identitas budayanya Betawi, maka haul alim ulama ini untuk Betawi," ungkapnya.

Pada 21 Juni juga bakal dilakukan groundbreaking pedestrian Dek Dukuh Atas sekaligus mengadakan acara apel pilah sampah sesuai inkum Nomor 5 Tahun 2026, yang mana pilah sampah sudah menjadi kebutuhan utama bagi Jakarta. Lantas, di tanggal 22 Juni Pemprov Jakarta akan meresmikan Jembatan Penghubung Ancol dengan JIS dan KRL atau stasiun KRL yang ada di bawah JIS.

"Kalau itu bisa dilakukan, itulah yang menjadi kado buat Jakarta. Walaupun secara khusus saya juga sudah memutuskan dan saya sudah menginstruksikan untuk dipersiapkan," katanya.

JAKARTA - PT Brantas Abipraya (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan infrastruktur transportasi berkelanjutan melalui proyek Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Metropolitan Cekungan Bandung. Sebagai kontraktor pelaksana, Brantas Abipraya turut berperan dalam menghadirkan sistem transportasi publik yang modern, aman, nyaman, dan ramah lingkungan bagi masyarakat Bandung Raya.

Sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan proyek, Brantas Abipraya bersama para pemangku kepentingan menggelar kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Cibeunying Kidul (15/6). Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai rencana pekerjaan, manajemen lalu lintas selama konstruksi, serta manfaat jangka panjang yang akan dirasakan masyarakat setelah BRT beroperasi.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero), Dian Sovana mengatakan, pembangunan BRT Metropolitan Cekungan Bandung merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik sekaligus mendorong mobilitas masyarakat yang lebih efisien.

Bangun Infrastruktur Unggul, Brantas Abipraya Perkuat Kolaborasi Internal



“Brantas Abipraya mendukung penuh pengembangan transportasi massal yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kehadiran BRT Metropolitan Cekungan Bandung diharapkan dapat menjadi solusi mobilitas masyarakat sekaligus berkontribusi dalam mengurangi kemacetan dan emisi kendaraan di kawasan perkotaan,” ujar Dian.

Proyek BRT Metropolitan Cekungan Bandung mencakup pembangunan fasilitas jalur on corridor, halte, perkerasan jalan, serta revitalisasi trotoar yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna transportasi publik maupun pejalan kaki. Selain itu, selama masa konstruksi, Brantas Abipraya menerapkan manajemen lalu lintas secara bertahap guna meminimalkan dampak terhadap aktivitas masyarakat dan pengguna jalan.

Dalam pelaksanaannya, Brantas Abipraya juga mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) melalui pemasangan rambu-rambu pekerjaan, pengaturan zona kerja, jalur pedestrian sementara, serta berbagai perangkat pengamanan lainnya sesuai standar yang berlaku.

Dian menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur perkotaan. Oleh karena itu, Brantas Abipraya membuka ruang komunikasi yang aktif melalui mekanisme layanan pengaduan untuk menerima masukan, saran, maupun laporan dari masyarakat selama proses konstruksi berlangsung.

Brantas Abipraya Pastikan Proyek Pompa Daan Mogot Berjalan Optimal



“Kami berkomitmen melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan keselamatan, kualitas, dan kenyamanan masyarakat. Melalui komunikasi yang terbuka dan kolaboratif, kami berharap pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Bandung Raya,” tambahnya.

Suherman, perwakilan masyarakat Kelurahan Cicadas, Bandung berharap dengan adanya BRT ini selain dapat mengurai kemacetan, dan dapat mengangkat dampak ekonomi untuk daerah sekitar.

BRT Metropolitan Cekungan Bandung merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan sistem transportasi publik yang lebih modern dan terintegrasi. Dengan hadirnya layanan BRT, masyarakat nantinya akan memperoleh akses transportasi yang lebih cepat, nyaman, dan andal, sekaligus mendukung terciptanya kawasan perkotaan yang lebih berkelanjutan.

“Melalui pengalaman panjang dalam membangun berbagai proyek infrastruktur strategis nasional, Brantas Abipraya optimistis dapat menyelesaikan pembangunan BRT Metropolitan Cekungan Bandung sesuai target yang ditetapkan, tentunya dengan mengutamakan keselamatan, mutu dan keberlanjutan, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” pungkas Dian.