Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperkuat upaya pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui percepatan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang ditargetkan mencapai 400 ribu unit di tahun 2026.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat mengatakan pemerintah tengah meningkatkan skala program perbaikan rumah secara signifikan.

Ia mencontohkan, jumlah rumah yang ditangani di Jakarta melonjak dari 158 unit pada tahun lalu menjadi 10.000 unit pada tahun ini.

Menurutnya, percepatan program tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait agar program ini bisa terakselerasi secara optimal.

Maruarar, sapaan Ara juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri yang telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menguntungkan rakyat.

Selain itu, menurut dia, pemerintah mengandalkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, khususnya masyarakat pada desil 1 hingga 4.

Lebih lanjut, Maruarar menegaskan bahwa program perbaikan rumah harus dijalankan secara transparan karena menggunakan dana publik. Untuk itu, kebutuhan material dan anggaran dibuka kepada masyarakat serta melibatkan sejumlah penyedia bahan bangunan agar tercipta persaingan harga yang sehat.

"Saya pikir ya begini, uang rakyat ini harus bener-bener transparan, jangan basa-basi. Buka aja, berapa anggarannya, berapa kebutuhannya, berapa harganya, kemudian yang termurah bisa menang," katanya.

Ke depan, pemerintah berharap jumlah RTLH dapat berkurang secara signifikan.

"Ya, mudah-mudahan 2026 bisa turun signifikan. Tadi 2025 angkanya 18,8 juta (unit RTLH)," ucap dia.

Dirinya juga telah mengusulkan penambahan BSPS menjadi 2 juta unit pada 2027.

"Artinya program ini sangat diminati, diharapkan," katanya

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai program perbaikan rumah menunjukkan kemajuan signifikan.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif mendukung pelaksanaan program, termasuk melalui pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan pihaknya, terdapat sekitar 824 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Pengaturan BUMN terus memperkuat peran BUMN agar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memberi manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat yang sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

"BUMN harus menjadi motor penggerak yang tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat," ujar Kepala BP BUMN Dony Oskaria, dalam keterangan resminya yang diterima di Malang, Jawa Timur, Jumat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat internal yang dipimpin Dony bersama jajaran pimpinan BP BUMN.

Rapat tersebut membahas arah kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam mengawal transformasi BUMN agar semakin relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Dalam pembahasan itu, ditekankan bahwa BUMN tidak semata-mata dituntut untuk menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga perlu menghadirkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Maka dari itu, Dony yang juga merupakan COO Danantara mendorong penguatan peran BUMN melalui kontribusi sosial, pengembangan talenta unggul, percepatan inovasi, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

BP BUMN memandang tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi penting dalam mendukung pencapaian Astacita.

Melalui tata kelola yang kuat, BUMN diharapkan mampu menjalankan mandatnya dengan integritas, sekaligus memberi kontribusi yang semakin besar bagi kepentingan publik.

Dony menyampaikan penguatan peran BUMN menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan global dan menjaga arah pembangunan yang inklusif.

Upaya ini menjadi bagian dari langkah transformasi yang berkelanjutan dari BP BUMN dalam mendukung dan mengawasi BUMN untuk aktif membangun ekosistem yang tangguh, adaptif, dan berorientasi ke depan, sehingga kehadirannya dapat memberi manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa program transmigrasi merupakan bagian dari Astacita Presiden RI.

"Program transmigrasi itu bagian dari Astacita Presiden RI melalui Kementrans. Kita melakukan program pemberdayaan rakyat untuk peningkatan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, renovasi sekolah, pembangunan infrastruktur jalan non-status, dan bantuan irigasi pertanian, pembangunan tanggul sungai agar ada jaringan tersier di kawasan transmigrasi," ujarrnya di Pulubala, Gorontalo, Rabu.

Menurut dia, intinya Kementrans hadir untuk meningkatkan kesejahteraan bukan hanya masyarakat transmigrasi tapi juga warga setempat yang ada di kawasan transmigrasi, karena tanggung jawab Kementrans sesuai Undang-Undang No. 29 tahun 2009 tentang Ketransmigrasian adalah untuk menyejahterakan semua, baik itu warga transmigrasi maupun warga setempat di kawasan transmigrasi.

Kementerian Transmigrasi telah berdiri sendiri dengan empat amanat Presiden RI. Pertama, untuk meneguhkan dan menjaga NKRI dengan perpindahan penduduk dari yang padat ke yang longgar. Mereka menempati untuk menjaga tanah dan air agar tidak ada intervensi dari luar, agar perbedaan suku, adat, budaya itu berkembang menjadi satu melalui proses asimilasi, akulturasi budaya.

"Itu semuanya disatukan karena adanya program transmigrasi untuk mempererat nilai kebangsaan, untuk menjaga keutuhan NKRI," kata Viva Yoga.

Kedua, untuk memberantas kemiskinan karena dengan berpindahnya penduduk, masyarakat tentu berkeinginan untuk mengubah nasib.

Sekarang dengan kehadiran transmigrasi memberikan lahan kepada warga transmigrasi sebagai bagian dari reforma agraria, menyatakan bahwa negara hadir untuk bisa mengubah nasib masyarakat semuanya di kawasan yang baru, kawasan penuh harapan.

Ketiga, sebagian besar kawasan transmigrasi itu adalah sentra produksi beras. Presiden RI menginginkan agar kawasan transmigrasi juga ikut berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan.

Keempat, dengan adanya program transmigrasi itu ingin menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mencatat kinerja solid pada awal 2026. Capaian ini seiring strategi digitalisasi, penguatan bisnis emas, serta dukungan terhadap berbagai program pemerintah di sektor produktif dan UMKM terbukti efektif dalam menjaga tren pertumbuhan kinerja Perseroan yang positif dan berkelanjutan.

BSI juga terus memperkuat komitmen dukungan terhadap program Astacita Pemerintah, terutama penyaluran pembiayaan segmen ritel untuk mengakserasi pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui dukungan pembiayaan ekosistem MBG melalui penyediaan SPPG, penyaluran pembiayaan mikro, SME maupun KUR Syariah.

Langkah ini terbukti efektif, tercermin dari rasio keuangan BSI solid serta fungsi intermediasi yang baik antara dana pihak ketiga dan pembiayaan.

Secara umum, kinerja BSI (unaudited) per Februari 2026 menunjukkan pertumbuhan yang solid di berbagai indikator utama. pembiayaan BSI tumbuh 14,32 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp323 triliun. Pertumbuhan ini didorong terutama oleh segmen konsumer, khususnya bisnis emas yang menjadi salah satu motor utama kinerja perseroan.

Selain itu, pertumbuhan pembiayaan juga diperkuat melalui kontribusi pembiayaan ritel termasuk UMKM mencapai Rp52,43 triliun naik 6,10% (YoY). Perseroan berkomitmen kuat mendukung UMKM naik kelas mulai dari pendampingan, pelatihan, pembiayaan, business matching hingga penyediaan layanan BSI UMKM Center.

Pertumbuhan pembiayaan juga ditopang dari strategi Perseroan dalam memperkuat diferensiasi melalui bisnis bulion bank yang menjadi salah satu keunggulan BSI.

Sejak memperoleh izin bulion bank, bisnis emas BSI menunjukkan pertumbuhan signifikan dan menjadi salah satu pendorong utama kinerja Perseroan. Kinerja ini turut diperkuat oleh peningkatan kelolaan emas yang telah mencapai sekitar 22,5 ton serta basis nasabah yang terus berkembang hingga 23 juta dalam empat tahun terakhir.

Dari sisi profitabilitas, BSI membukukan laba sebesar Rp1,36 triliun, tumbuh sekitar 17 persen (YoY). Sementara itu, pendapatan berbasis komisi atau fee based income (FBI) meningkat 30 persen (YoY) menjadi Rp1,47 triliun.

Pertumbuhan FBI terutama berasal dari layanan bank emas yang melonjak 136,55 persen menjadi Rp463 miliar. Kinerja tersebut turut diperkuat oleh bisnis treasury serta layanan digital melalui e-channel.

Hingga Februari 2026, jumlah pengguna superapps BYOND by BSI mencapai 6,3 juta dengan jumlah transaksi mencapai 125,4 juta transaksi.Dari sisi intermediasi, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 14,76% (YoY) menjadi Rp366 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan tabungan sebesar 16,06% (YoY) menjadi Rp154 triliun, yang mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah.

Likuiditas Perseroan tetap terjaga dengan Financing to Deposit Ratio (FDR) di level 88,20%. Sementara itu, kontribusi fee based income terhadap total pendapatan juga semakin meningkat, tercermin dari kenaikan fee based ratio menjadi 24,59% secara tahunan.Kinerja ini menegaskan keberhasilan strategi BSI dalam memperkuat struktur pendapatan yang lebih seimbang antara margin dan fee based, sekaligus meningkatkan ketahanan bisnis di tengah dinamika industri keuangan.

Sejalan dengan itu, Perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan sepanjang 2026, didukung oleh penguatan ekosistem syariah, transformasi digital, serta pengembangan bisnis emas sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan.

BSI Dukung Program Astacita Pemerintah

Selain bullion bank dan penempatan dana SAL, BSI juga berkontribusi pada program MBG melalui penyediaan layanan 1.520 virtual account Mitra BGN dan pembiayaan pembangunan Dapur SPPG MBG mencapai Rp194,50 Miliar untuk 145 dapur. BSI juga turut mendukung aspirasi pemerintah mewujudkan sekitar 80.000 koperasi KDMP.

Selain itu YtD Februari 2026, BSI telah melakukan penyaluran pembiayaan KUR sebesar Rp1,65 Triliun. BSI juga mendukung Program 3 Juta Rumah FLPP (rumah subsidi) secara YtD Februari 2026 sebesar Rp94,82 Miliar dengan jumlah 582 unit rumah dan penyaluran KPP secara YtD Februari 2026 sebesar Rp259 Miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI berencana meluncurkan instrumen investasi obligasi retail pada 2026. Peluncuran ini bertujuan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam ekosistem pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah menjelaskan bahwa secara struktur, tenor dan kupon yang ditawarkan tidak akan jauh berbeda dengan obligasi konvensional.

“Pembeda utamanya terletak pada target profil investor,” tutur Reynaldi di kantor PT SMI, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Sebelumnya, obligasi yang diluncurkan PT SMI ditujukan untuk perbankan, asuransi, dan dana pensiun. Kini, PT SMI ingin melakukan ekspansi pangsa pasar ke investor ritel.

Langkah ini menyusul kesuksesan inovasi PT SMI pada tahun lalu dalam menerbitkan zero coupon bond dengan tenor 10 tahun hingga 15 tahun.

“Investor ritel akan mendapatkan keuntungan berupa imbal hasil yang menarik ketimbang instrumen jangka pendek serta berkontribusi langsung pada pembangunan nasional,” kata Reynaldi.

Reynaldi melanjutkan, instrumen obligasi yang akan diterbitkan berbasis pada prinsip keberlanjutan. Dana yang dihimpun dari masyarakat akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek di sektor energi baru dan terbarukan (EBT).

Seperti diketahui, Indonesia tengah menggenjot pembangunan infrastruktur berkelanjutan, mulai dari pengembangan energi panas bumi (geothermal), pembangkit listrik tenaga mini hidro, hingga pemanfaatan tenaga surya.

“Kami melihat potensi ini sebagai peluang besar untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan hijau dengan minat investasi masyarakat,” ujarnya.

Terkait besaran target dan komposisi investor ritel terhadap institusi, Reynaldi menegaskan bahwa pihaknya tidak menetapkan komposisi tertentu.

PT SMI, lanjutnya, akan melihat perkembangan permintaan pasar dan kebutuhan pembiayaan sektor-sektor prioritas. Fokus utama perusahaan bukan semata pada rasio pendanaan, melainkan dampak ekonomi dan sosial dari proyek yang dibiayai.

Dalam portofolionya, alokasi PT SMI untuk pembiayaan publik baru 16 persen, sedangkan pembiayaan korporasi sebesar 84 persen. Adapun total dana yang dihimpun dari penerbitan dalam negeri mencapai lebih dari Rp 50 triliun hingga 2025.

Reynaldi menekankan bahwa pendekatan PT SMI dalam menyalurkan pembiayaan tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan finansial, tetapi juga multiplier effect.

Berdasarkan pengukuran internal, proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai PT SMI berhasil menghasilkan angka multiplier effect di atas rata-rata nasional.

“Dampaknya terlihat dari hasil pembangunan infrastruktur strategis, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, pembangkit mini hidro, serta jalan tol yang mampu mendorong aktivitas ekonomi daerah,” kata Reynaldi.

Dukung PSN

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti menjelaskan, sosialisasi penerbitan obligasi ke pasar retail pada 2026 merupakan bagian dari strategi pendanaan. Ia memperkirakan nilai penerbitan obligasi berada di kisaran Rp 8–10 triliun.

Penerbitan surat utang berbasis tema tertentu akan berfokus pada pembiayaan berkelanjutan. Sejauh ini, lanjutnya, respons pasar terhadap instrumen tersebut masih menunjukkan tren positif.

“Untuk thematic bond, sebelumnya kami juga sudah pernah menerbitkan, termasuk sustainability bond. Minat investor masih cukup baik, baik dari masyarakat maupun institusi. Saat penerbitan tahun lalu, responsnya cukup positif,” kata Aradita.

Selain penerbitan obligasi, PT SMI juga menegaskan komitmennya dalam menyukseskan program pembangunan pemerintah.

Aradita menyebut, PT SMI telah mendanai 129 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total komitmen mencapai Rp 125 triliun sepanjang 2025. Adapun total nilai proyek yang didanai sebesar Rp 692 triliun.

Hingga saat ini, pembiayaan PSN masih terus berjalan seiring perkembangan pipeline proyek pada tahun ini.

DOK. PT SMI. PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan nasional melalui inovasi instrumen investasi.

PT SMI masih terus mencermati dinamika dan perkembangan proyek-proyek yang masuk dalam daftar rencana pembiayaan tahun ini. Menurutnya, pergerakan pipeline masih berlangsung dan bersifat dinamis mengikuti kondisi di lapangan.

“Untuk tahun ini, pipeline kami masih bergerak. Kami masih melihat perkembangannya,” ujarnya.

Reynaldi menambahkan bahwa PT SMI turut berperan dalam mendukung agenda prioritas pemerintah, termasuk program yang masuk dalam kerangka Asta Cita. Perseroan sudah membiayai lima dari delapan Asta Cita yang dicanangkan pemerintah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa PT SMI turut berperan aktif dalam mendukung agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita. Ia menyebut, porsi pembiayaan terhadap proyek-proyek yang masuk dalam kerangka tersebut terbilang signifikan.

Sebagai informasi, PT SMI pertama kali menerbitkan obligasi pada 2014. Perseroan aktif menerbitkan surat utang di pasar domestik melalui berbagai instrumen, seperti green bond, sustainability bond, sukuk mudharabah, serta zero-coupon bond yang diterbitkan pada 2025.

Dengan dukungan peringkat nasional AAA dari Pefindo, PT SMI berada pada posisi yang kokoh untuk terus memperluas ekosistem pembiayaan yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan.

Ke depan, PT SMI akan terus memperkuat perannya sebagai development finance institution (DFI) yang berpegang pada prinsip tata kelola, integritas, dan orientasi jangka panjang.

Pemerintah terus memacu percepatan transisi energi untuk memastikan puncak emisi nasional tidak bergeser melewati 2030. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT) serta transformasi sektor transportasi, termasuk percepatan adopsi kendaraan listrik.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menegaskan, pemerintah harus bekerja keras dalam lima tahun ke depan agar puncak emisi tetap tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

"Kita akan berusaha mewujudkan net zero emission itu sampai dengan 2060 dan kalau kita lihat, kita 5 tahun ini harus sangat berusaha agar titik puncak emisinya tidak bergerak lebih dari 2030," ujar Eniya dalam EVolution Indonesia Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia, Selasa (3/2).

Ia mengingatkan, apabila puncak emisi bergeser lebih dari 2030, maka beban upaya penurunan emisi akan menjadi jauh lebih berat. Hal tersebut berpotensi memperpanjang dan memperdalam langkah mitigasi yang harus dilakukan pemerintah.

"Jadi titik puncaknya kalau bergerak ke 2035 upaya untuk menurunkan emisi akan lebih effort-nya lebih panjang lagi, lebih kuat lagi," kata Eniya.

Dalam konteks tersebut, Eniya menegaskan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menekan emisi, sejalan dengan arah kebijakan nasional dan visi Astacita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

"Nah, dari sini kita berharap salah satunya electric vehicle menjadi salah satu tools untuk menurunkan emisi ini," jelasnya.

Menurut Eniya, pengembangan EV tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi besar penurunan emisi lintas sektor, khususnya di sektor transportasi yang selama ini menjadi salah satu penyumbang emisi karbon.

"Selain itu berbagai mandatori di sektor transportasi tentang mandatori biofuel, lalu penggunaan mungkin nanti bahan bakar yang tidak menggunakan karbon, termasuk ada amonia, ada hidrogen ke depan, termasuk nuklir itu kita garis bawahnya menjadi satu tools," terangnya.

Eniya menambahkan, pemerintah juga terus mendorong bauran energi bersih di sektor ketenagalistrikan agar elektrifikasi transportasi, termasuk EV, benar-benar ditopang oleh sumber energi rendah emisi.

"Nah, di sektor ketenagalistrikan saat ini kalau kita melihat bauran energi mix nasional, di 2025 semester 1 kemarin kita bisa mencapai 16 persen energi mix nasional itu," ucapnya.

Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap percepatan transisi energi tidak hanya menjaga komitmen penurunan emisi, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi hijau nasional menuju target net zero emission 2060.

"Jadi ini cukup bagus untuk nanti menggerakkan karena semua grip bisa menyalurkan listrik ke sektor transportasi dan kita berharap berbagai upaya untuk mendorong hadirnya kendaraan listrik ini bisa dipercepat," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa hunian vertikal di kawasan Kampung Bandan, Jakarta, yang dibuat oleh PT AL Qilaa International Indonesia merupakan implementasi konkret dari program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Program 3 juta rumah adalah salah satu komitmen utama Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Peluncuran hunian vertikal di Kampung Bandan hari ini merupakan langkah nyata menuju tercapainya visi tersebut. Dengan dukungan investasi global dan kolaborasi nasional, kita tidak hanya menyediakan perumahan, tetapi juga membangun komunitas inklusif dan berkelanjutan bagi generasi mendatang," kata dia dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis.

Hunian tersebut sekaligus menjadi bagian dari tindak lanjut rencana investasi pembangunan satu juta unit hunian vertikal di Indonesia.

Pada tahap awal, Al Qilaa memperkenalkan dua tipe unit dengan luas 25 meter persegi dan 36 meter persegi, masing-masing bertipe satu dan dua kamar tidur, dengan harga mulai dari Rp360 juta.

Adapun proses nomor urut pemesanan (NUP) telah dibuka bagi masyarakat, sementara fasilitas kredit pemilikan apartemen (KPA) akan difasilitasi oleh Bank Tabungan Negara (BTN).

Hunian vertikal Kampung Bandan dirancang dengan konsep smart towers yang mengintegrasikan fasilitas pendukung seperti sekolah, taman bermain, masjid, ruang komunal, serta sistem hunian pintar guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan pihaknya mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah, investor global, dan para mitra strategis dalam pengembangan hunian vertikal Kampung Bandan.

Inisiatif ini, kata dia, sejalan dengan komitmen BTN sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau, khususnya di kawasan perkotaan.

Dukungan pemerintah juga disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah yang menyatakan bahwa prakarsa ini mencerminkan tekad pemerintah untuk memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

"Kolaborasi antara Al Qilaa, BTN, dan Danantara menunjukkan bagaimana investasi global dan institusi nasional dapat bergandengan tangan untuk mempercepat pencapaian program 3 juta rumah. Bersama-sama, kita sedang meletakkan fondasi bagi komunitas inklusif yang akan memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kualitas hidup bagi generasi mendatang," katanya.

Sementara itu, Chairman Al Qilaa Global Group Sheikh Abdulaziz Al Thani menegaskan peluncuran ini mencerminkan komitmen serius pihaknya dalam mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia, sejalan dengan program 3 juta rumah Presiden Prabowo.

"Hunian ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan bagian dari ekosistem hunian berkelanjutan yang mendukung kehidupan komunitas. Kami percaya proyek ini akan menjadi simbol persahabatan erat antara Qatar dan Indonesia, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ucap dia.

Dalam pengembangannya, Al Qilaa membentuk konsorsium dengan sejumlah mitra lokal dan internasional, termasuk Kementerian PKP, BTN, serta Danantara.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan penyusunan program infrastruktur tahun anggaran 2027 berpedoman pada Asta Cita.

Ia mengatakan tiga strategi Kementerian PU di tahun 2027 untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Prioritas Nasional.

"Pertama, memastikan penyusunan program infrastruktur PU TA 2027 memedomani Asta Cita, dan berbasiskan potensi keunggulan wilayah, pemenuhan kebutuhan layanan dasar, dan mendukung pemerataan ekonomi wilayah," ujar Diana dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) di Jakarta, Kamis.

Strategi kedua melanjutkan dukungan infrastruktur yang berkeadilan untuk memenuhi target-target instruksi presiden (Inpres) melalui dukungan pembangunan jaringan irigasi, penanganan jalan dan jembatan daerah, dukungan infrastruktur PU di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN), serta revitalisasi madrasah, pembangunan sekolah rakyat, dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Terakhir, memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mencapai target-target pembangunan nasional di bidang infrastruktur," kata Diana.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Bob Arthur Lombogia mengatakan Rakorbangwil merupakan tahapan awal pemrograman infrastruktur PU sesuai amanat regulasi nasional, dan menjadi ruang penyelarasan bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Pembukaan Rakorbangwil Tahun 2025 yang kita laksanakan pada hari ini merupakan kick off dimulainya rangkaian penyiapan program dan kegiatan keterpaduan infrastruktur PU Tahun Anggaran 2027," ujar Bob.

Kawasan atau lokus prioritas yang akan ditangani melalui dukungan infrastruktur PU TA 2027, yaitu pada kawasan swasembada pangan, air dan energi nasional, kawasan komoditas unggulan, kawasan pertumbuhan, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi dan kawasan rawan bencana.

Rangkaian kegiatan Rakorbangwil akan dilanjutkan dengan sosialisasi dan input catatan pemerintah daerah pada aplikasi Sistem Informasi Pemrograman atau SIPro tanggal 4-9 Desember 2025. Kemudian sesi Desk Rakorbangwil yang akan diselenggarakan pada tanggal 11-17 Desember 2025.

Pada Desk tersebut, ia mengatakan akan dilakukan pembahasan secara mendetail mengenai kesiapan kawasan atau lokus prioritas untuk mendapatkan dukungan program infrastruktur PU TA 2027 serta membahas dan menyeleksi rencana program dan kegiatan TA 2027 yang selaras dengan Asta Cita atau Prioritas Nasional 2025-2029.

"Kami harapkan di akhir rangkaian kegiatan Rakorbangwil ini, kita dapat menyepakati kawasan atau lokus prioritas beserta dukungan infrastruktur PU yang akan ditangani bersama di Tahun 2027. Penutupan Rakorbangwil akan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan antara K/L dan pemerintah provinsi sebagai dasar penajaman lebih lanjut program PU tahun 2027," kata Bob.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

ini menjadi bagian dari fokus Kementerian ESDM pada pilar Astacita nomor 2 yakni kemandirian energi

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan kunjungannya ke Integrated Terminal Surabaya, Jatim, merupakan bagian dari fokus Kementerian ESDM khususnya dalam rangka pencapaian Astacita yakni kemandirian energi.

"Kunjungan ke IT Surabaya, yang merupakan terminal BBM terbesar kedua di Indonesia setelah Plumpang, Jakarta, ini menjadi bagian dari fokus Kementerian ESDM pada pilar Astacita nomor 2 yakni kemandirian energi," sebut Satya Hangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut Hangga, panggilan akrabnya, Indonesia masih menghadapi skor Indonesia Energy Security Index sebesar 6,64/10, terutama dalam aspek availability, yang masih membutuhkan impor satu juta MBOPD minyak dan mengimpor 80 persen kebutuhan LPG, serta affordability yakni beban subsidi energi.

Hangga menggarisbawahi upaya peningkatan ketahanan stok dengan meningkatkan produksi minyak dan gas dalam negeri dan membangun tempat penyimpanan dan infrastruktur seperti revitalisasi jeti di Surabaya dan pembangunan kilang minyak modular untuk meningkatkan ketahanan stok dari 1-2 minggu menjadi 1-3 bulan, mencontoh negara-negara maju yang minim sumber daya alam (SDA) seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

Kunjungan Hangga ke IT Surabaya pada Selasa (18/11/2025) ini juga untuk mengetahui kendala end-to-end migas mulai dari hulu, pengangkutan, midstream hingga hilir agar regulasi Kementerian ESDM dapat disesuaikan.

Hangga juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, yang diperkuat dengan Keppres No 1 Tahun 2025 tentang Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang mencakup 26 komoditas penting.

"Tugas dari pemerintah bagaimana bisa menciptakan nilai tambah di dalam negeri," tegas Hangga.

Ia pun merujuk pada pentingnya proyek seperti RDMP (revamp kilang) agar SDA mentah tidak diproses di luar negeri.

Kunjungan ini juga bertujuan untuk memetakan kebutuhan BBM dan LPG di Jawa Timur menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Dalam kegiatannya, Hangga didampingi Jefry Marshall, selaku Manager IT Surabaya dan Wahyu Nugroho, sebagai Superintendent SSGA IT Surabaya.

IT Surabaya, yang mencakup Terminal LPG Tanjung Perak dan Fuel Terminal Tanjung Perak, mendistribusikan hampir seluruh produk migas.

Terminal melayani wilayah operasional yang sangat kompleks, termasuk Madura dan konsolidasi menggunakan kapal tanker, serta menyalurkan avtur via pipa ke DPPU Juanda, Surabaya.

Pada kesempatan itu, Hangga juga mengatakan adanya lonjakan permintaan Pertamax yang menunjukkan keberhasilan program QR Code MyPertamina.

"Ini berarti menunjukkan subsidi itu tepat sasaran. Karena ada QR Code dari MyPertamina, jadinya yang cc (kapasitas) mesin tinggi tidak lagi menggunakan Pertalite, sekarang mereka ke Pertamax. Ini fenomena yang saya lihat positifnya," jelasnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Optimistis bahwa kemandirian energi, khususnya di bidang minyak dan gas bumi, mungkin dicapai.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra meyakini Indonesia mampu mewujudkan kemandirian energi nasional sesuai Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, sektor energi Indonesia tengah mencari solusi untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas impor.

Salah satu isu utama adalah pada komoditas LPG, mengingat Indonesia mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan nasional dengan beban subsidi sebesar Rp87,6 triliun.

"Gasifikasi batu bara serta penggunaan CNG dan LNG adalah sesuatu yang sudah lama dibicarakan, tetapi sesuatu yang bisa kita implementasikan secara masif saat ini," ujar Hangga, panggilannya, saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi "Indonesia Youth Energy Program 2025", di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok, Jabar, Senin.

Dalam diskusi yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ini, Hangga memaparkan tantangan dan strategi menuju kemandirian energi nasional.

Hangga pun optimistis bahwa kemandirian energi, khususnya di bidang minyak dan gas bumi, mungkin dicapai.

Optimisme ini, antara lain didukung oleh proyek strategis ​​​​​Revamping Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), yang dijalankan PT Pertamina (Persero), dan diperkirakan akan selesai dalam waktu dekat.

Proyek ini akan meningkatkan produksi kilang minyak dalam negeri secara signifikan, dari yang sebelumnya 260.000 barel per hari (BOPD) menjadi 360.000 BOPD.​​​​​​​

Hangga melanjutkan Kementerian ESDM memfokuskan diri pada pilar kedua dari Astacita, yaitu kemandirian energi yang mencakup availability, accessibility, affordability, dan acceptability.

Menurut dia, soal kemandirian energi menjadi krusial, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan besar yang menghadapi tantangan geopolitik serta masih mengimpor minyak dalam jumlah cukup besar.​​​​​​​

Ia juga menekankan bahwa tata kelola migas menuntut kerja sama lintas kementerian yang intensif.

Misalnya, aktivitas offshore memerlukan keterlibatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara pengembangan onshore memerlukan izin Amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Hangga juga menyatakan bahwa Kementerian ESDM sangat memperhatikan berbagai entitas energi terutama Pertamina, PLN, dan MIND ID.

"Kita harus bisa melihat kerja keras dari teman-teman Pertamina dan kita harus bisa mengapresiasi hal tersebut," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Hangga mengajak kontribusi semua anak bangsa demi kejayaan dan kemajuan bangsa dan negara.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjalankan kebijakan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), sebagai upaya memacu realisasi investasi Rp13.000 triliun dalam rentang waktu lima tahun ke depan.

‎Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu dalam pernyataan di Jakarta, Senin mengatakan salah satu kendala utama yang sering dihadapi pelaku usaha adalah lamanya proses perizinan dasar pada tahap konstruksi.

‎Untuk itu, pemerintah melalui program Quick Wins menghadirkan kebijakan KLIK sebagai solusi untuk mempercepat proses pembangunan di kawasan industri.

‎“Kenapa KLIK ini kita dorong. Saat ini terdapat 152 Kawasan Industri yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, sebagian masih menghadapi tantangan berupa tingkat okupansi yang rendah. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah strategis untuk meningkatkan daya tarik kawasan industri agar mampu menjadi pusat pertumbuhan investasi yang produktif dan berdaya saing,” ucapnya.

‎Berdasarkan Pasal 209 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, kebijakan KLIK diberikan kepada pelaku usaha dengan tingkat risiko tinggi dan menengah tinggi yang berlokasi di kawasan industri yang telah ditetapkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

‎Melalui sistem Online Single Submission (OSS), pelaku usaha dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar dengan tanda belum terverifikasi untuk kegiatan risiko menengah tinggi, atau izin dengan tanda belum memenuhi persyaratan untuk kegiatan risiko tinggi.

‎Dengan legalitas tersebut, pelaku usaha dapat langsung melakukan persiapan dan konstruksi, sambil melengkapi pemenuhan persyaratan dasar hingga tahap uji coba produksi.

‎Namun sebelum memasuki tahap operasional dan/atau komersial fasilitas produksi, pelaku usaha wajib menindaklanjuti dengan pemenuhan seluruh standar dan izin sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

‎Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Dedi Latip menyatakan bahwa KLIK diharapkan menjadi katalis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur industri dan realisasi investasi di berbagai daerah.

‎“KLIK bukan hanya mempercepat izin konstruksi, tetapi juga memperkuat koordinasi antara pusat, daerah, dan pengelola kawasan industri. Pemerintah daerah diharapkan aktif mendukung implementasi KLIK, sementara pengelola kawasan perlu memastikan kesiapan infrastruktur dan kelengkapan dokumen agar kebijakan ini memberikan manfaat optimal bagi tenant,” ujar Dedi.

‎Pengelola kawasan industri Kertajati Industrial Estate Majalengka (KIEM) Tony Sukadil menyampaikan apresiasi atas inisiatif pemerintah melalui kebijakan KLIK.

‎“Konsep KLIK merupakan terobosan yang sangat baik dalam mendukung kemudahan berusaha, dan kami berharap pengelola kawasan industri dapat lebih aktif berpartisipasi untuk mendatangkan lebih banyak tenant potensial. Dukungan pemerintah, terutama dalam aspek regulasi, perizinan, dan pertanahan, menjadi kunci keberhasilan implementasi KLIK secara berkelanjutan,” ujar Tony.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meresmikan program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) di kampung halaman Ibunda Presiden Prabowo Subianto, Dora Marie Sigar, di Desa Wolaang, Langowan Timur, Minahasa, Sulawesi Utara.

Dalam peresmian ini, Bahlil ditemani oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Plt Dirjen Gatrik Tri Winarno, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan Bupati Minahasa Robby Dondokambey.

"Saya bersama Pak Gubernur Sulawesi Utara, Pak Bupati Minahasa hadir di sini bersama untuk meresmikan pemasangan listrik langsung kepada masyarakat, gratis," ujar Bahlil dalam sambutannya, Rabu (29/10).

Hari ini, ada 112 Rumah Tangga (RT) yang menerima manfaat program BPBL di Minahasa. Jumlah ini meningkat tajam dari realisasi periode 2023-2024 yang hanya sebanyak 20 RT yang menerima bantuan pemasangan listrik gratis di wilayah tersebut.

Menurut Bahlil, pemasangan listrik gratis ini adalah bagian dari program prioritas Prabowo demi mencapai elektrifikasi 100 persen.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, capaian rasio elektrifikasi Semester I Tahun 2025, secara nasional sudah mencapai 99,83 persen (termasuk swasta). Sementara, rasio elektrifikasi PLN sudah mencapai 98,53 persen.

"Program ini sangat penting karena kehadiran negara dalam memberikan keadilan pemerataan terhadap energi. Ini adalah bagian terpenting yang telah dirumuskan oleh Bapak Presiden dalam Astacita," ujarnya.

Secara nasional, realisasi program BPBL pada 2024 sebesar 155.429 rumah tangga dan periode Januari-September 2025 sebanyak 135.482 RT telah terpasang dari target 215 ribu RT sampai akhir 2025.

Paket program BPBL berupa Instalasi Listrik Rumah 3 titik lampu + 1 kotak kontak dan pemasangan, Pemerikasaan & Pengujian Instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), Penyambungan ke Jaringan PLN Biaya Penyambungan (BP) Pelanggan Daya 900 VA, dan Token Perdana Rp100 ribu.

Manager UP3 PLN Manado Revi Aldrian mengatakan semua penerima manfaat bantuan gratis akan mendapat pendampingan dari perseroan, seperti cara pembelian token hingga pengisian tokennya.

"Nanti kita akan lakukan pendampingan. Kita akan ajarin bagaimana cara mengisi token, cara mengisi saldo," jelas Revi.