Konsumsi minyak kita berada di angka 1,6 juta barel per hari, sementara produksi (lifting) dalam negeri 577 ribu barel per hari. Artinya, kita harus mengimpor lebih dari 1 juta barel setiap harinya

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan peralihan energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi keharusan strategis.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Presiden RI sudah memberi arahan perlunya pergeseran ketergantungan dari energi fosil ke EBT demi mengurangi beban impor nasional.

"Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar pada sektor minyak bumi. Konsumsi minyak kita berada di angka 1,6 juta barel per hari, sementara produksi (lifting) dalam negeri 577 ribu barel per hari. Artinya, kita harus mengimpor lebih dari 1 juta barel setiap harinya," ujarnya.

Hangga melanjutkan sejak 2004, Indonesia telah menjadi net importer minyak karena kondisi reservoir yang sudah tua dan memiliki kandungan air yang tinggi.

Lebih lanjut, Hangga menjelaskan kendala infrastruktur di mana kapasitas total kilang nasional sebesar 1,2 juta barel per hari saat ini hanya mampu mengolah 900.000 barel, sehingga sisa kekurangan terpaksa diimpor dalam bentuk BBM jadi.

Ketergantungan terhadap impor energi ini pun menggerus APBN, terutama saat terjadi guncangan geopolitik global seperti konflik penutupan Selat Hormuz di Timur Tengah.

"Oleh karena itu, peralihan ke EBT bukan lagi sekadar alternatif, melainkan sebuah keharusan strategis," ujarnya saat menjadi pembicara utama Symposium Energy 2026, yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Institut Teknologi PLN (KBM ITPLN) dan SRE ITPLN di Kampus ITPLN Jakarta, Jumat.

Hangga menambahkan meskipun porsi bauran EBT nasional saat ini baru berada di 18 persen, namun pemerintah optimistis mengejar target net zero emission (NZE) pada 2060 melalui peta jalan yang agresif.

Salah satu program yang sedang dikawal oleh Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero) adalah pembangunan 100 GW PLTS dalam tiga tahun ke depan, serta optimalisasi potensi lokal seperti panas bumi, biomassa, program listrik desa (lisdes), hingga nuklir.

Hangga mengatakan berbeda dengan sektor minyak, Indonesia memiliki posisi tawar kuat pada komoditas lain.

Sektor gas bumi tercatat surplus dengan 70 persennya dialokasikan untuk kebutuhan domestik dan 30 persen diekspor dalam bentuk LNG maupun gas pipa.

Selain itu, Indonesia menguasai lebih dari 40 persen pasokan batu bara global serta kaya cadangan mineral strategis seperti nikel dan emas.

Menurut Hangga, ke depan, pemerintah menciptakan industri hijau, yang membuka banyak lapangan kerja bagi generasi muda.

Ia pun mengajak mahasiswa ITPLN berkontribusi nyata melalui pengembangan wawasan, riset, serta kajian-kajian ilmiah yang dapat memberikan solusi bagi pemenuhan kebutuhan energi masyarakat luas.

"Peran PLN sebagai penyedia listrik terbesar dan kerja sama dengan Kementerian ESDM sangat vital karena listrik menggerakkan seluruh urat nadi perekonomian nasional. Di tangan anak muda dan mahasiswa teknik inilah masa depan kedaulatan energi Indonesia ditentukan," sebutnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PARIS - Prancis telah mengkonfirmasi kasus Ebola pertamanya pada seorang dokter yang baru saja kembali dari misi kemanusiaan di Republik Demokratik Kongo (DR Kongo). Kabar itu dilaporkan Kementerian Kesehatan Prancis pada hari Rabu (24/6/2026).

Kementerian mengatakan pasien tersebut dirawat di fasilitas khusus dan dalam kondisi stabil. Ia telah diisolasi sebagai bagian dari tindakan pencegahan.

“Investigasi epidemiologi menyeluruh sedang dilakukan untuk mengidentifikasi individu yang mungkin telah melakukan kontak dengan pasien,” kata kementerian dalam pernyataan.

Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rist kemudian mengkonfirmasi lima orang yang duduk di dekat dokter yang terinfeksi dalam penerbangan ke Prancis telah diidentifikasi dan diisolasi.

Aliansi untuk Aksi Medis Internasional (ALIMA), organisasi nirlaba yang terlibat dalam respons Ebola di DR Kongo, mengatakan pasien tersebut adalah seorang dokter yang bekerja dengan tim mereka.

Kasus ini terjadi di tengah wabah Ebola yang sedang berlangsung di Kongo timur. Sejak wabah yang terkait dengan strain Bundibugyo dari virus tersebut dimulai pada 15 Mei, 1.094 kasus terkonfirmasi telah tercatat dan 277 kematian dilaporkan, kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada hari Rabu.

Setidaknya 75 petugas kesehatan telah terinfeksi, 17 di antaranya meninggal, menurut Direktur Darurat WHO Marie Roseline Belizaire. Strain Bundibugyo saat ini belum memiliki vaksin atau pengobatan khusus yang disetujui.

Bulan lalu, AS menolak masuknya penerbangan Air France yang membawa penumpang dari DR Kongo dengan pembatasan terkait Ebola yang lebih ketat, memaksa pesawat tersebut untuk dialihkan ke Kanada.

Washington memperketat langkah-langkah perjalanan sebagai respons terhadap wabah tersebut pada 18 Mei, yang mengharuskan pelancong yang tiba dari DR Kongo, Sudan Selatan, dan Uganda untuk memasuki AS hanya melalui Bandara Internasional Washington Dulles.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan meskipun wabah Ebola di DR Kongo "terus melampaui respons," risiko penyebaran internasional yang lebih luas tetap rendah.

Tedros mengatakan kepada wartawan bahwa kurang dari 30 kasus Ebola telah terdeteksi di luar Afrika dalam 50 tahun terakhir.

Dia menambahkan Prancis dan negara-negara lain di Eropa tidak boleh "bereaksi berlebihan," seperti yang dilaporkan Reuters.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Eropa (ECDC) juga menilai risiko tersebut sebagai "sangat rendah bagi populasi umum Eropa," menurut pernyataan Kementerian Kesehatan Prancis.

LPG ini tidak ada cara lain untuk kita mengurangi devisa kita keluar dan mengurangi subsidi. Harus ada bauran energi. Makanya kita dorong sekarang CNG. CNG itu gasnya pakai C1, C2 dan itu melimpah di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah mempercepat penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai upaya penggantian dan pengurangan impor LPG.

“LPG ini tidak ada cara lain untuk kita mengurangi devisa kita keluar dan mengurangi subsidi. Harus ada bauran energi. Makanya kita dorong sekarang CNG. CNG itu gasnya pakai C1, C2 dan itu melimpah di Indonesia,” kata Bahlil di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Menteri ESDM pun menyoroti konversi minyak tanah ke LPG yang dimulai pada tahun 2006 sebagai ide dan program yang baik.

Namun, ia menilai kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya siap dengan industri LPG di dalam negeri, sehingga ketergantungan pada impor untuk memenuhi kebutuhan nasional.

“LPG dulu tahun 2006 dikonversi dari minyak tanah itu ide mulia, bagus. Tapi kita tidak beriringan dengan industri LPG, maka kita sebenarnya yang impor lagi,” ujar dia.

Bahlil mengatakan rata-rata konsumsi LPG Indonesia adalah sebesar lebih dari 8,5 juta MT per tahun. Akan tetapi, produksi LPG nasional masih berada di angka 1,91 juta MT saja, sehingga sekitar 7,47 juta MT harus dipenuhi melalui impor.

“Selebihnya kita impor, 75-80 persen (sisanya) impor,” tegas dia.

Oleh karena itu, Bahlil menilai upaya pemerintah untuk mempercepat adopsi CNG sebagai alternatif LPG juga diperlukan untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi.

Ia mengatakan saat ini pemerintah sudah memasuki tahap ketiga uji coba penggunaan CNG untuk gas tabung 3 kilogram atau kebutuhan rumah tangga, setelah sebelumnya mengimplementasikan tabung CNG 12 dan 50 kilogram di sektor komersial.

“Nah, CNG ini sekarang sudah masuk dalam tahap ketiga untuk gas tabung 3 kilogramnya, bersama Pertamina,” kata Bahlil.

“Kalau CNG yang 12 kilogram, 50 kilogram, itu sudah ada (diimplementasikan) di dapur-dapur MBG (Makan Bergizi Gratis), di industri hotel, restoran, itu sudah pakai CNG,” ujarnya menambahkan.

Ia berharap kemandirian energi nasional dapat segera terwujud dengan pemanfaatan sumber daya dalam negeri, sehingga memangkas ketergantungan impor di sektor minyak dan gas.

“Makanya ke depan adalah saya pingin impor-impor ini, kalau bisa kita kurangi. Kita manfaatkan produksi dalam negeri kita,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jika laju saat ini dapat dipertahankan, 2026 berpeluang menjadi salah satu tahun paling penting dalam perjalanan transisi energi Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Untuk pertama kali dalam beberapa tahun terakhir, capaian energi terbarukan Indonesia tidak perlu menunggu akhir tahun untuk mencapai target.

Hingga April 2026, kontribusi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran pembangkit listrik nasional telah mencapai 17,89 persen atau setara produksi listrik 29,62 terawatt hour (TWh). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya dan pada saat yang sama telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah untuk sepanjang 2026, yakni 16,46 persen.

Artinya, target tahunan tercapai ketika tahun bahkan belum memasuki pertengahan. Delapan bulan masih tersisa, sementara angka yang menjadi sasaran sudah terlampaui.

Jika melihat pergerakannya dalam beberapa tahun terakhir, perubahan ini terlihat mencolok. Pada 2024, bauran EBT nasional masih berada di level 14,65 persen. Setahun kemudian meningkat menjadi 15,75 persen. Kenaikannya sekitar satu poin persentase dalam satu tahun penuh. Sebaliknya, dalam empat bulan pertama 2026, kontribusi energi terbarukan bertambah lebih dari dua poin persentase sekaligus.

Perbedaan kecepatan itu mengindikasikan adanya perubahan dalam laju transisi energi nasional. Jika sebelumnya kenaikan berlangsung perlahan, kini pertumbuhannya mulai bergerak lebih cepat.

Salah satu pendorong utamanya berasal dari proyek-proyek yang selama bertahun-tahun berada dalam tahap perencanaan atau konstruksi dan kini mulai menghasilkan listrik secara penuh.

Sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang menjadi bagian dari proyek strategis ketenagalistrikan nasional mulai masuk ke sistem. Pada saat yang sama, program pengurangan ketergantungan terhadap pembangkit diesel juga berjalan lebih cepat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Perubahan arah pembangunan pembangkit juga memberi pengaruh besar. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, porsi energi terbarukan mendapat ruang yang jauh lebih besar dibandingkan periode-periode sebelumnya. Dari seluruh tambahan kapasitas pembangkit yang direncanakan selama satu dekade ke depan, sekitar 76 persen berasal dari sumber energi terbarukan.

Kini, energi bersih di Indonesia tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap dalam sistem kelistrikan nasional. Ia mulai menjadi sumber utama pertumbuhan kapasitas baru.

Lebih penting lagi, implementasi rencana tersebut mulai terlihat di lapangan. Dalam satu tahun sejak RUPTL diterbitkan, hampir setengah dari porsi pengembangan EBT yang direncanakan telah memasuki tahap eksekusi. Ini menjadi indikator bahwa dokumen perencanaan tidak berhenti sebagai target administratif, tetapi mulai diterjemahkan menjadi proyek nyata.

Perkembangan tersebut juga tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Sumatera menjadi salah satu contoh paling menarik. Di pulau itu, bauran energi terbarukan telah mencapai 41,76 persen dari total produksi listrik. Dengan kata lain, lebih dari empat dari setiap sepuluh unit listrik yang dihasilkan di Sumatera berasal dari sumber energi bersih.

Sumatera, sudah sejak lama memiliki kombinasi sumber daya yang sulit ditandingi daerah lain, mulai dari potensi panas bumi, tenaga air, hingga biomassa. Ketika proyek-proyek pembangkit mulai beroperasi dan jaringan listrik semakin terintegrasi, keunggulan sumber daya tersebut mulai tercermin dalam komposisi produksi listriknya.

Di tingkat nasional, tenaga air masih menjadi tulang punggung energi terbarukan Indonesia. Kapasitas PLTA yang besar membuat kontribusinya tetap mendominasi dibandingkan sumber energi hijau lainnya. Setelah itu terdapat biomassa dan panas bumi yang selama bertahun-tahun menjadi andalan Indonesia dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

PLTS

Namun, sumber energi yang pertumbuhannya paling menarik justru datang dari tenaga surya.

Kontribusi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terhadap keseluruhan bauran nasional memang masih relatif kecil. Meski demikian, laju pertumbuhannya menjadi yang tercepat di antara berbagai jenis energi terbarukan lainnya. Penurunan harga panel surya dalam beberapa tahun terakhir membuat investasi PLTS semakin ekonomis, baik untuk skala rumah tangga maupun industri.

Program PLTS atap yang terus diperluas ke berbagai daerah juga mulai memperlihatkan dampaknya. Meski belum mampu mengubah komposisi nasional secara drastis, pertumbuhan tenaga surya memberi sinyal bahwa sumber energi ini akan memainkan peran yang semakin besar pada dekade mendatang.

Perkembangan yang terjadi sepanjang awal 2026 juga memperlihatkan bahwa target-target dalam dokumen perencanaan pemerintah mulai menemukan pijakan yang lebih kuat. Dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025-2029, kontribusi EBT terhadap bauran energi nasional pada 2026 ditargetkan berada di kisaran 17 hingga 21 persen.

Dengan realisasi April yang sudah menyentuh 17,89 persen, Indonesia telah masuk ke dalam rentang target tersebut jauh lebih cepat dari jadwal. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan keberhasilan akhir tahun, tetapi setidaknya arah pergerakannya kini lebih jelas dibandingkan beberapa tahun lalu ketika target sering kali terlihat jauh dari jangkauan.

Perkembangan ini juga mulai menarik perhatian investor asing. Minat terhadap proyek energi hijau di Indonesia terus meningkat, terutama pada sektor panas bumi. Indonesia memiliki salah satu cadangan geothermal terbesar di dunia, tetapi sebagian besar potensinya masih belum dimanfaatkan secara optimal.

Bagi investor, kondisi tersebut menawarkan ruang pertumbuhan yang besar. Bagi pemerintah, masuknya modal baru dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur energi bersih tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Sejumlah insentif yang disiapkan untuk proyek-proyek EBT juga diarahkan untuk menarik investasi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Meski demikian, tantangan transisi energi belum hilang. Kebutuhan investasi masih sangat besar, pembangunan jaringan transmisi harus mengikuti pertumbuhan pembangkit baru, dan ketergantungan terhadap batu bara belum bisa berakhir dalam waktu singkat. Sistem kelistrikan Indonesia yang tersebar di ribuan pulau juga membuat proses integrasi energi terbarukan lebih rumit dibandingkan banyak negara lain.

Namun untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, pembahasan mengenai energi terbarukan tidak lagi hanya berkutat pada target yang belum tercapai atau proyek yang masih tertunda. Data awal 2026 menunjukkan sesuatu yang berbeda, bahwa kapasitas baru mulai masuk ke sistem, proyek yang direncanakan mulai berjalan, dan kontribusi energi bersih bertambah lebih cepat dari perkiraan.

Hingga akhir tahun, sejumlah proyek PLTA dan PLTS skala besar yang sedang dalam tahap penyelesaian berpotensi menambah porsi energi terbarukan lebih jauh lagi. Jika laju saat ini dapat dipertahankan, 2026 berpeluang menjadi salah satu tahun paling penting dalam perjalanan transisi energi Indonesia.

Copyright © ANTARA 2026

Badung, Bali (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyebut potensi energi bersih di Pulau Dewata mencapai sekitar 2.000 megawatt (MW), jauh di atas kebutuhan listrik Bali saat ini yang berada di kisaran 1.300 MW.

Manager PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Bali (PLN UP2B Bali) Komang Teddy Indra Kusuma di Badung, Kamis menjelaskan potensi tersebut berasal dari berbagai sumber energi terbarukan, terutama tenaga surya dan tenaga angin yang tersebar di sejumlah wilayah Bali.

“Dari hasil studi yang pernah dilakukan, potensi energi bersih di Bali hampir mencapai 2.000 MW. Angka ini cukup besar dibandingkan kebutuhan listrik Bali saat ini yang sekitar 1.300 MW,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah wilayah memiliki potensi besar untuk pengembangan energi bersih.

Di antaranya kawasan Kubu, Karangasem, yang telah menjadi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Bali Timur berkapasitas 25 MW.

Selain itu, wilayah Jembrana dan Negara juga dinilai memiliki tingkat radiasi matahari yang tinggi sepanjang tahun sehingga cocok untuk pengembangan PLTS.

Sementara itu, potensi energi angin atau bayu terdapat di kawasan Nusa Penida dan Nusa Lembongan yang dinilai memiliki karakteristik angin yang mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu.

Ia menjelaskan, pengembangan energi bersih itu telah dimasukkan PLN dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), baik melalui pembangunan PLTS skala besar, PLTS atap maupun pembangkit listrik tenaga bayu.

Meski demikian, pengembangan energi terbarukan masih menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satu yang utama adalah sifat energi terbarukan yang tidak stabil atau intermittent karena sangat bergantung pada kondisi alam.

“Kalau matahari tertutup awan, produksi listrik dari PLTS akan menurun. Begitu juga energi angin yang bergantung pada kondisi cuaca. Tantangannya adalah bagaimana energi yang tidak konstan ini bisa menghasilkan pasokan listrik yang stabil,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, PLN menilai pengembangan sistem penyimpanan energi berbasis baterai menjadi salah satu solusi. Namun, teknologi tersebut masih terkendala biaya investasi yang relatif tinggi.

Selain itu, harga lahan di Bali yang terus meningkat juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan pembangkit energi terbarukan.

Faktor perizinan dan sinkronisasi dengan rencana pembangunan daerah juga menjadi aspek yang harus diperhatikan.

PLN berharap dukungan pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pengembangan energi bersih di Bali sehingga target transisi energi dan kemandirian listrik dapat terwujud dalam beberapa tahun mendatang.

Dengan potensi yang dimiliki, ia menilai Bali memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah percontohan pengembangan energi bersih di Indonesia.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan industri Indonesia mempunyai kapabilitas untuk menjadi bagian dari rantai pasok hijau global.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Peresmian Gedung Cakrawala dan Nusantara PT McDermott Indonesia di Batam, Kepulauan Riau.

“Sangat penting bagi kami adalah kenyataan bahwa meskipun proyek ini mendukung transisi hijau di Eropa, sebagian besar proses manufakturnya berlangsung di Indonesia. Artinya, pekerja dan insinyur Indonesia terlibat. Kapabilitas industri Indonesia juga menjadi bagian dari rantai pasok hijau global. Hal ini sangat bermakna karena sejalan dengan prioritas pembangunan nasional,” ujar dia sebagaimana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pemerintah Indonesia memperkuat dukungan terhadap transformasi ekonomi hijau dan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) melalui pengembangan proyek Tennet 2GW High Voltage Direct Current (HVDC). Proyek tersebut merupakan proyek infrastruktur konversi energi angin menjadi energi listrik pertama di Indonesia.

Secara bertahap, proyek perdana di Indonesia ini diproyeksikan menyerap 6 ribu tenaga kerja lokal hingga 2029, serta meningkatkan daya saing dan kapasitas sumber daya manusia Indonesia dalam penguasaan standar teknologi konstruksi modern Eropa.

Proyek tersebut disebut akan menciptakan investasi dan aktivitas ekonomi, serta memperkuat kapasitas pekerja dan insinyur Indonesia melalui alih teknologi dan pembelajaran industri.

Indonesia mendorong perusahaan-perusahaan global untuk hadir bukan hanya sebagai penjual produk, tetapi juga sebagai mitra yang berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia, menciptakan peluang kerja, serta tumbuh bersama masyarakat lokal.

“Apa yang dilakukan PT McDermott Indonesia di Batam dapat menjadi contoh yang sangat baik bagi investasi asing di Indonesia. Bukan hanya karena besarnya nilai investasi, tetapi juga karena perusahaan ini menunjukkan komitmen jangka panjang, pengembangan tenaga kerja lokal, peningkatan kapasitas industri, serta dukungan terhadap keberlanjutan. Hal tersebut telah dilakukan McDermott selama lebih dari 50 tahun,” kata Menteri PPN.

“Saya berharap proyek ini dapat terus berkembang dan menjadi awal dari kerja sama yang lebih besar di masa mendatang. Mari terus membangun kemitraan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri, mendukung transformasi energi hijau, serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Rachmat Pambudy

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad turut menyampaikan bahwa proyek Tennet 2GW memberikan efek berganda (multiplier effect) yang nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau.

Tercatat, perekonomian Kepulauan Riau tumbuh sebesar 7,04 persen di triwulan I tahun 2026, tertinggi di wilayah Sumatra.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Badung, Bali (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) mendorong masyarakat terutama dunia akademik dan industri untuk mengembangkan serta mulai menggunakan energi ramah lingkungan atau hijau dalam pengolahan sampah, khususnya di kawasan pesisir atau perairan.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan mengatakan saat ini pilot project kapal trash skimmer yang merupakan hasil kerja sama Pertamina dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, memiliki potensi untuk menggunakan tenaga surya yang lebih ramah lingkungan dan murah.

“Jadi diharapkan nanti riset dapat diperdalam, karena mungkin tadi tenaga (kapal trash skimmer) masih dari bensin, dari BBM, kita alihkan ke tenaga surya, mengingat di sini (Indonesia) tenaga mataharinya (dapat dimanfaatkan),” kata Iriawan di Badung, Bali, Rabu.

Adapun kapal trash skimmer itu akan beroperasi di wilayah perairan sekitar The Patra Bali Resort & Villas di Kabupaten Badung, Bali; AFT Ngurah Rai Bali; serta wilayah operasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Kotabaru di Kalimantan Selatan.

Iriawan berharap inovasi teknologi yang dikembangkan Pertamina bersama ITS dapat menjadi solusi inovatif untuk melakukan pengumpulan sampah terapung secara lebih efektif, efisien dan aman.

Senada, Komisaris PT Pertamina (Persero) Hasan Nasbi mengatakan pihaknya sangat mendukung pengembangan teknologi berbasis ramah lingkungan agar bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasional perseroan.

“Tim nanti akan memikirkan supaya energinya nanti juga bisa lebih ramah lingkungan. Tadi Prof Sjarief (Widjaja, Guru Besar Departemen Teknik Perkapalan ITS) juga sudah bilang nanti risetnya akan dikembangkan, supaya nanti tenaganya bisa dari tenaga surya atau dengan menggunakan baterai,“ kata Hasan.

Khusus untuk pengelolaan sampah di kawasan pesisir, Hasan menilai hal tersebut sejalan dengan implementasi nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) Pertamina melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan untuk pengelolaan sampah perairan.

“Jadi dengan ikhtiar dari Pertamina ini, semoga nanti bisa berkembang, sehingga berbagai pantai yang ada di Indonesia yang indah-indah, yang menjual wisata, itu bisa bersih sepenuhnya dari sampah,” ujar dia.

Sementara itu, pada tahap awal implementasi pilot project kapal trash skimmer, Pertamina menargetkan pengurangan volume sampah pesisir di sekitar wilayah operasi The Patra Bali Resort & Villas dan AFT Ngurah Rai hingga sekitar 1 ton per tahun.

Lebih lanjut, untuk wilayah operasi TBBM Kotabaru, khususnya di Desa Semayap dan Desa Rampa, di Kalimantan, program ini ditargetkan mampu membantu mengurangi timbulan sampah pesisir hingga sekitar 20 ton per tahun.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

KINSHASA - Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengunjungi Republik Demokratik Kongo (DR Kongo), yang saat ini sedang berjuang melawan wabah Ebola yang parah.

Wabah tersebut dimulai di Provinsi Ituri, timur laut DR Kongo, sekitar dua minggu lalu. Hingga saat ini, diperkirakan telah merenggut nyawa 223 orang, dengan 906 kasus yang diduga dilaporkan, menurut perkiraan WHO.

Ghebreyesus bertemu dengan para pejabat senior dan menyatakan keyakinannya bahwa negara tersebut sepenuhnya mampu mengatasi wabah terbaru ini.

Kepala WHO memperingatkan negara-negara lain agar tidak menutup perbatasan dan melarang perjalanan, yang telah diterapkan oleh beberapa negara di kawasan tersebut, dengan alasan tindakan tersebut hanya "menghambat transparansi."

“Republik Demokratik Kongo telah menghadapi Ebola sebanyak 16 kali sebelumnya dan telah mengakhiri setiap wabah. Ini adalah yang ke-17. Sejarah itu memberi saya keyakinan yang nyata,” kata Ghebreyesus dalam konferensi pers bersama Menteri Kesehatan DR Kongo, Roger Kamba.

Kepala WHO mendesak warga setempat untuk berhati-hati saat menguburkan korban wabah dan segera mencari bantuan medis jika mereka menunjukkan gejala.

Namun, optimisme yang diungkapkan oleh kepala WHO tersebut disambut dengan skeptisisme dari pengamat independen dan kelompok kemanusiaan.

Dokter Tanpa Batas (MSF) menunjuk pada penyebaran penyakit yang luar biasa cepat, dengan mengatakan tim mereka di lapangan telah menyaksikan “respons yang belum mampu mengimbangi penyebaran epidemi yang cepat.”

“Dua minggu setelah deklarasi wabah Ebola di Provinsi Ituri, situasinya sangat mengkhawatirkan dan menjadi sumber kecemasan yang sah bagi masyarakat dan petugas kesehatan garda depan. Belum pernah sebelumnya wabah Ebola mencatat begitu banyak kasus begitu cepat setelah deklarasinya,” kata Wakil Direktur Operasi MSF, Alan Gonzalez.

Dia memperingatkan, “Tidak ada yang tahu skala dan tingkat keparahan sebenarnya dari wabah ini.”

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (Africa CDC) awal pekan ini memberikan perkiraan yang sedikit lebih tinggi daripada yang dibagikan WHO, melaporkan 1.077 kasus yang diduga dan 246 kemungkinan kematian hingga Kamis.

Wabah ini melibatkan strain Bundibugyo dari virus Ebola, varian langka dan sangat mematikan dengan tingkat kematian yang dilaporkan antara 25% dan 50%.

Tidak ada vaksin atau pengobatan khusus yang disetujui untuk strain ini. Virus ini diyakini menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh yang terinfeksi.

Situasi geopolitik saat ini yang semakin rumit akibat perang Iran, Israel dan Amerika Serikat, memengaruhi pemenuhan kebutuhan energi kita

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Indonesia mengejar kemandirian energi nasional, salah satunya dengan instrumen energi terbarukan untuk merespons situasi geopolitik global yang tidak menentu.S

"Situasi geopolitik saat ini yang semakin rumit akibat perang Iran, Israel dan Amerika Serikat, memengaruhi pemenuhan kebutuhan energi kita," ungkap Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin.

Menurut dia, penutupan Selat Hormuz menyebabkan seluruh dunia merasakan dampak negatif secara langsung. Indonesia turut menghadapi ancaman serius berupa kekurangan pasokan bahan bakar minyak mentah beserta produk turunannya.

Meskipun demikian, kata Hashim, Presiden Prabowo Subianto telah berhasil mengamankan komitmen pasokan dari Rusia. Presiden Vladimir Putin menyetujui pengiriman 150 juta barel minyak untuk Indonesia pada tahun ini.

"Kesepakatan strategis tersebut sangat penting guna menjamin keamanan pasokan energi di dalam negeri. Perihal ini memastikan stabilitas harga bahan bakar minyak nasional tetap terjaga dengan baik," ungkap dia.

Pemerintah juga menjamin stabilitas harga ini dapat dicapai tanpa penghapusan subsidi bagi masyarakat bawah. Walaupun pasokan sementara aman, negara harus tetap mengantisipasi berbagai potensi krisis geopolitik di masa depan.

"Ancaman perluasan perang di kawasan Timur Tengah berpotensi terulang kembali kapan saja. Potensi penutupan kembali Selat Hormuz dapat mengancam jalur distribusi minyak bumi secara mendadak," ucap Hashim.

Oleh karena itu, ujar dia, transisi cepat menuju kemandirian energi mutlak diperlukan agar RI tidak bergantung kepada negara asing.

Hashim menyatakan proyek pengembangan energi terbarukan kini menjadi semakin krusial untuk segera direalisasikan oleh pemerintah. Salah satu langkah nyatanya adalah dengan memaksimalkan potensi proyek pembangkit listrik tenaga air di Batoq Kelo berkapasitas 300 Megawatt.

"Pemanfaatan sumber daya alam sendiri menjadi solusi utama dalam memenuhi tingginya kebutuhan energi rakyat Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, upaya ini sejalan dengan visi Indonesia mencapai target emisi nol bersih. Hashim meneruskan, Presiden Prabowo Subianto secara tegas telah menyampaikan komitmen pencapaian target tersebut pada Sidang Umum PBB.

"Kami targetkan emisi nol bersih terealisasi pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat dari itu," tegasnya.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan beroperasi penuh sebagai BUMN eksportir komoditas sumber daya alam (SDA) strategis pada 1 Januari 2027.

Airlangga mengatakan komoditas yang tahap awal diatur melalui PT DSI meliputi batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro aloy).

Pelaksanaan ekspor melalui PT DSI akan dilakukan secara bertahap untuk memberi waktu penyesuaian bagi eksportir dan pembeli di luar negeri terhadap perubahan mekanisme transaksi.

Pada tahap pertama, eksportir atau pemilik barang tetap melakukan registrasi melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan mencantumkan PT DSI sebagai co-eksportir.

"Perusahaan-perusahaan yang saat ini melakukan ekspor qq kepada DSI, seluruh pelaporan ekspor itu akan masuk ke PT DSI," ujar Airlangga dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Tahap pertama atau masa transisi akan dilakukan pada 1 Juni hingga paling lambat 31 Desember 2026. Dalam periode ini, pemerintah akan melakukan evaluasi pada tiga bulan pertama, yakni 1 Juni sampai 31 Agustus 2026.

Dalam tahap pertama, BUMN akan memperoleh hak akses Customs Excise Information System and Automation (CEISA), tetapi pengoperasian sistem modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) masih dilakukan oleh perusahaan pemilik barang.

Dokumen PEB, dokumen pelengkap pabean, dan dokumen lainnya juga tetap atas nama BUMN dengan skema qq perusahaan.

Selain itu, kontrak dan transaksi penjualan barang ekspor dengan pembeli di luar negeri masih dilakukan oleh perusahaan.

Kewajiban terkait perizinan, pembayaran bea keluar, PNBP SDA, pungutan ekspor, hingga perpajakan juga tetap dijalankan perusahaan atas nama eksportir.

"Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing, Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk 3 bulan berikutnya dan full nanti pada tanggal 1 Januari," ujar AIrlangga.

Saat pemberlakuan penuh pada 1 Januari 2027, ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh PT DSI.

Dalam skema tersebut, PT DSI akan bertindak sebagai eksportir penuh yang menjalankan seluruh proses transaksi, kontrak penjualan, hingga penerimaan devisa hasil ekspor.

BUMN juga akan mengoperasikan penuh sistem CEISA dan modul PEB. Seluruh dokumen ekspor nantinya diterbitkan atas nama PT DSI tanpa lagi menggunakan skema qq perusahaan.

Kontrak dan transaksi dengan buyer di luar negeri sepenuhnya akan dilakukan PT DSI. Begitu juga dengan pemenuhan kewajiban perizinan, pembayaran pungutan, PNBP SDA, pungutan ekspor, hingga perpajakan yang akan dijalankan sepenuhnya oleh PT DSI.

Airlangga menegaskan pemerintah tetap menghormati kontrak business to business (B2B) yang sudah berjalan antara perusahaan dengan pembeli luar negeri.

Namun, kontrak tersebut tetap akan dievaluasi selama tidak mengandung praktik under value maupun under invoicing.

"Kontrak itu tetap dihargai asal kontraknya bukan under value dan under invoicing," ujar Airlangga.

Airlangga berharap kebijakan ini dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Dengan naiknya nilai ekspor, pemerintah juga berharap penerimaan negara ikut meningkat.

Kekhawatiran publik terkait isu kebocoran data yang menyeret sejumlah institusi perbankan belakangan ini telah menjadi perhatian serius.

Praktisi digital dan keamanan siber Syahraki Syahrir menilai, sistem keamanan di sektor perbankan Indonesia sejatinya termasuk yang paling kuat dibanding industri lain, terutama pada bank-bank besar.

Syahraki yang juga CEO Veda Praxis, salah satu perusahaan konsultasi yang bergerak di bidang digital dan cybersecurity, menjelaskan bahwa sektor perbankan justru menjadi industri yang paling matang (mature) dalam mengelola keamanan teknologi informasi (TI).

Menurut dia, pengawasan terhadap sistem keamanan perbankan dilakukan secara berlapis oleh sejumlah lembaga negara.

"Selama ini pengawasan terhadap industri keuangan dilakukan secara berlapis oleh berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital," kata Raki sapaan akrab Syahraki melalui sambungan telepon, Sabtu (23/5).

Menurutnya, regulator terus memperbarui standar keamanan bagi industri perbankan, sekaligus melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri mengenai pentingnya perlindungan data.

"Seluruh regulator tersebut terus meningkatkan standar keamanan ke perbankan, serta melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri," ujarnya.

Terkait beredarnya informasi kebocoran data di dark web, alumnus Universitas Padjajaran (Unpad) ini mengatakan masyarakat tidak perlu panik berlebihan.

Menurut Raki, dark web itu hanyalah bagian dari internet yang tidak terindeks secara umum sehingga sering digunakan untuk aktivitas yang lebih bebas, termasuk penyebaran data ilegal dan belum terverifikasi kebenarannya.

Raki juga menjelaskan bahwa dalam ekosistem digital modern, sebuah sistem tidak pernah berdiri sendiri. Sistem perbankan saat ini, kata Raki, sudah terhubung dengan banyak pihak. Mulai dari penyedia layanan teknologi, infrastruktur, hingga mitra lainnya.

Menurut dia, data yang beredar di ekosistem tersebut belum tentu bocor dari sistem inti perbankan.

"Kalaupun data di dark web itu benar, kita harus meneliti sumber data tersebut berasal. Bisa jadi data berasal dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank. Jadi jangan langsung menyimpulkan banknya yang lemah. Hanya saja, memang, kalau bank yang terdengar bocor, masyarakat langsung heboh karena ada uang mereka di sana," kata Raki.

OJK Minta Masyarakat Jaga Kerahasiaan Data Pribadi

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menilai, meski sistem keamanan data di perbankan sudah dilakukan secara berlapis, namun dia mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada menjaga data pribadi agar tidak dimanfaatkan sebagai celah melakukan kejahatan perbankan.

"Meskipun bank telah menerapkan sistem keamanan berlapis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, kejahatan tetap dapat terjadi jika nasabah tidak waspada atau lalai menjaga kerahasiaan informasi pribadinya," kata Friderica dikutip dari Antara.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menambahkan, risiko terjadinya kejahatan siber termasuk di industri jasa keuangan kini semakin tinggi karena pelaku kejahatan digital semakin canggih, sementara banyak masyarakat yang masih belum memiliki literasi digital serta literasi keuangan yang memadai.

Terkait hal itu, Raki menambahkan bahwa meningkatnya kejahatan siber merupakan konsekuensi dari semakin kompleksnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Ia mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dalam berinteraksi di ruang digital. Contohnya, kata dia, masyarakat agar tidak mudah memberikan informasi pribadi melalui sambungan telepon, pesan instan, maupun media digital lainnya, termasuk kepada pihak yang mengaku berasal dari bank.

"Password, PIN, dan OTP tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Kalau ada pihak yang meminta data sensitif lewat telepon atau pesan digital, masyarakat harus langsung waspada," ujar penulis buku Digital Governance ini.

Menurut Raki, yang terpenting saat ini membangun budaya kehati-hatian dalam aktivitas digital sehari-hari. Ia menyarankan masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum memercayai informasi atau permintaan tertentu melalui kanal digital.

"Di era sekarang, kita harus extra careful. Jangan mudah percaya pada telepon, pesan, atau tautan yang mengatasnamakan pihak tertentu, termasuk bank. Kalau perlu, lakukan transaksi dan komunikasi langsung melalui aplikasi resmi atau datang ke kantor cabang," kata Raki.

KOMPAS.com — Isu dugaan kebocoran data di dark web yang menyeret sejumlah institusi perbankan belakangan ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Praktisi keamanan siber Syahraki Syahrir pun meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir berlebihan. Menurutnya, sistem keamanan teknologi informasi (TI) di sektor perbankan Indonesia justru termasuk yang paling matang ketimbang industri lain.

Chief Executive Officer (CEO) Veda Praxis itu mengatakan, industri perbankan selama ini berada dalam pengawasan ketat regulator. Karena itu pula, standar keamanan digital yang diterapkan terus diperbarui secara berkala.

“Pengawasan terhadap industri keuangan dilakukan secara berlapis oleh berbagai lembaga, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Kementerian Komunikasi dan Digital,” ujar Syahraki lewat keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (23/5/2026).

Regulator, lanjutnya, juga terus meningkatkan standar keamanan siber bagi industri perbankan, termasuk mendorong edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri.

Syahraki menambahkan, sektor perbankan menjadi salah satu industri yang paling mature dalam mengelola keamanan teknologi informasi karena menyangkut perlindungan dana dan data nasabah.

Oleh karena itu, ia kembali meminta masyarakat tidak panik berlebihan. Menurut dia, dark web merupakan bagian internet yang tidak terindeks secara umum dan kerap digunakan untuk aktivitas bebas, termasuk penyebaran data ilegal ataupun data yang belum tentu terverifikasi.

“Kalaupun data di dark web itu benar, harus ditelusuri dulu sumbernya berasal dari mana. Bisa saja berasal dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank, bukan dari sistem inti perbankannya,” kata pria yang akrab disapa Raki itu.

Ia menjelaskan, dalam ekosistem digital modern, sistem perbankan tidak berdiri sendiri karena terhubung dengan banyak penyedia layanan teknologi, infrastruktur, hingga mitra bisnis lain.

Menurutnya, keberadaan data di dark web tidak serta-merta dapat disimpulkan berasal dari kelemahan sistem inti bank.

“Hanya saja, kalau yang terdengar bocor itu bank, masyarakat langsung heboh karena berkaitan dengan uang mereka,” ujar Raki.

OJK ingatkan nasabah jaga data pribadi

Pada kesempatan terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadi guna mencegah tindak kejahatan siber di sektor keuangan.

Friderica mengatakan, sistem keamanan berlapis yang diterapkan perbankan tetap membutuhkan dukungan kewaspadaan dari nasabah.

“Meskipun bank telah menerapkan sistem keamanan berlapis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, kejahatan tetap dapat terjadi jika nasabah tidak waspada atau lalai menjaga kerahasiaan informasi pribadinya,” kata Friderica seperti dikutip dari Antara.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menilai, risiko kejahatan siber di industri jasa keuangan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi digital dan literasi digital masyarakat yang masih rendah.

Syahraki menambahkan, peningkatan kejahatan siber menjadi konsekuensi dari semakin kompleks aktivitas digital masyarakat.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah memberikan data sensitif, seperti password, PIN, atau kode OTP, kepada pihak mana pun, termasuk yang mengaku berasal dari bank.

“Password, PIN, dan OTP tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Kalau ada pihak yang meminta data sensitif lewat telepon atau pesan digital, masyarakat harus langsung waspada,” ujar penulis buku Digital Governance itu.

Masyarakat juga perlu membangun budaya kehati-hatian dalam beraktivitas di ruang digital, termasuk melakukan verifikasi sebelum memercayai informasi atau permintaan tertentu.

“Jangan mudah percaya pada telepon, pesan, atau tautan yang mengatasnamakan pihak tertentu, termasuk bank. Kalau perlu, lakukan transaksi dan komunikasi langsung melalui aplikasi resmi atau datang ke kantor cabang,” kata Raki.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang