Pemerintah membuka peluang investasi besar di sektor ketenagalistrikan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk 10 tahun ke depan.

Total kebutuhan investasi yang disiapkan mencapai Rp1.682 triliun dengan porsi mayoritas berasal dari sektor swasta.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, arah kebijakan RUPTL dirancang untuk mempercepat transisi energi sekaligus menarik partisipasi investor.

"Kita harapkan investasi sampai dengan RUPTL itu Rp1.682 triliun dan ini 70 persennya dari swasta," ujar Eniya dalam EVolution Indonesia Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia, Selasa (3/2).

Menurutnya, besarnya porsi investasi swasta menunjukkan ruang kolaborasi yang luas antara pemerintah dan mitra usaha dalam pengembangan sektor energi nasional, khususnya energi baru dan terbarukan.

"Jadi akan sangat terbantu dengan mitra-mitra yang bisa bergerak untuk mempercepat investasi ini," katanya.

Eniya menjelaskan, RUPTL juga menjadi instrumen penting untuk mendorong pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk pembangkit energi bersih dan jaringan transmisi yang selama ini masih terbatas di sejumlah wilayah.

"Yang paling penting lagi adalah pembangunan transmisi, karena ini yang akan bisa mengevakuasi renewable energy dari satu tempat ke tempat lain," jelasnya.

Selain mendorong investasi, RUPTL diharapkan memberikan dampak lanjutan terhadap penciptaan lapangan kerja hijau atau green jobs seiring meningkatnya proyek energi bersih di berbagai daerah.

"Kita harapkan green jobs juga terdorong lahir dan kita memerlukan SDM-SDM yang punya skill yang baik," ucap Eniya.

Ia menegaskan, implementasi RUPTL menjadi salah satu kunci pencapaian target penurunan emisi dan transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.

"Kalau RUPTL-nya PLN ini bisa tumbuh dan sesuai harapan, ini kita bisa menurunkan emisi CO2 secara signifikan," tutup Eniya.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyampaikan sekitar 70 persen Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Tanah Air telah dikelola oleh pihak swasta. Itu sekaligus mencerminkan pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia menuju arah kemandirian ekosistem. 

EVP Pengembangan Produk Niaga PLN Ririn Rachmawardini mengatakan dominasi swasta dalam pengelolaan SPKLU menjadi gambaran meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek kendaraan listrik nasional.

"Sekarang ini sekitar 70 persen charger kita itu sudah melalui skema kemitraan," ujar Ririn dalam EVolution Indonesia Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia, Selasa (3/2).

Ia menjelaskan, pada fase awal pengembangan di 2018, hampir seluruh SPKLU dibangun dan dioperasikan oleh PLN sebagai pemicu awal ekosistem kendaraan listrik.

Namun, seiring bertambahnya jumlah kendaraan listrik dan meningkatnya kebutuhan pengisian daya, minat swasta untuk masuk ke bisnis SPKLU terus meningkat secara signifikan.

"Awalnya sebagian besar masih PLN, karena memang infrastrukturnya harus kami bangun lebih dulu. Sekarang minatnya (swasta) ini bisa meningkat lebih dari 200 persen," ungkapnya.

Menurut Ririn, keterlibatan swasta yang semakin besar menunjukkan bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia mulai bergerak secara mandiri dan berkelanjutan.

"Sekarang di Jabodetabek sudah sebagian besar dioperasikan oleh para swasta. Jadi di kantor PLN itu sudah seluruhnya adalah punya swasta," katanya.

PLN, lanjut Ririn, akan terus berperan sebagai orkestrator ekosistem dengan memastikan pemerataan infrastruktur, termasuk membuka peluang kemitraan di wilayah di luar pusat ekonomi. Sebab, ternyata masih banyak pengguna kendaraan listrik yang mengeluhkan susah mencari lokasi pengisian baterai.

"Kami sudah memanfaatkan semua kantor-kantor PLN, tapi kami mungkin masih mencari lokasi-lokasi strategis gitu ya. Jadi, misalnya kalau misalnya kita lihat banyak sekarang sudah mulai menawarkan, bu saya punya lokasi gitu kan. Kemudian nanti bisa jadi mesin charger dari PLN gitu ya, kemudian kita berkolaborasi untuk menjadi penyedia charger di situ," tutupnya.

Infrastruktur pengisian kendaraan listrik (electric vehicle/ EV) di Indonesia melonjak signifikan dalam tujuh tahun terakhir. Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) kini telah mencapai sekitar 4.700 unit, meningkat tajam dibandingkan fase awal pengembangannya pada 2018 yang hanya ratusan unit.

EVP Pengembangan Produk Niaga PT PLN Ririn Rachmawardini mengatakan pembangunan SPKLU sejak awal dirancang untuk mendahului pertumbuhan penjualan kendaraan listrik agar ekosistem EV dapat berkembang secara berkelanjutan.

"Kalau kita lihat, ini diinisiasi dari 2018, kenaikannya ini sangat-sangat signifikan. Awalnya itu mungkin hanya ratusan, sekitar 200 SPKLU dan sebagian besar masih PLN," kata Ririn dalam EVolution Indonesia Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia, Selasa (3/2).

Seiring meningkatnya adopsi kendaraan listrik dan bertambahnya merek EV di pasar domestik, PLN terus memperluas jaringan pengisian daya dengan menyesuaikan kebutuhan pengguna.

"Sekarang ini sudah menjadi sekitar 4.700 SPKLU," ujar Ririn.

Ia menjelaskan, lonjakan infrastruktur ini tidak terlepas dari strategi kolaborasi yang dijalankan PLN dengan sektor swasta melalui berbagai skema kemitraan. Bahkan seluruh pengisian EV di kantor pusat PLN adalah milik swasta.

"Sekarang ini sekitar 70 persen charger kita itu sudah melalui skema kemitraan. Minatnya ini bisa meningkat lebih dari 200 persen, dan di Jabodetabek sekarang sebagian besar SPKLU sudah dioperasikan oleh swasta," ujarnya.

Ke depan, PLN menargetkan pemerataan SPKLU tidak hanya terpusat di Jabodetabek dan Pulau Jawa, tetapi juga menjangkau wilayah lain untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik secara nasional.

"Jadi kami mulai membuka dan menempatkan SPKLU di lokasi-lokasi baru, tidak hanya fokus di Jabodetabek saja," tutup Ririn.

Aplikasi PLN Mobile milik PT Perusahaan Milik Nehara (PLN) saat ini menjadi pusat informasi nasional layaknya 'Google Maps' untuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Peran tersebut memudahkan pengguna kendaraan listrik (electric vehicle/EV) untuk menemukan lokasi pengisian daya.

EVP Pengembangan Produk Niaga PT PLN Ririn Rachmawardini mengatakan pengembangan fitur kendaraan listrik di PLN Mobile dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat yang kesulitan menemukan lokasi SPKLU, meski infrastrukturnya terus bertambah.

"Yang perlu kita gaungkan juga itu adalah, di mana pelanggan atau pengguna EV ini bisa tahu titik-titik lokasinya itu di mana, karena banyak yang merasa kesulitan mencari," ujar Ririn dalam EVolution Indonesia Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia, Selasa (3/2).

Menurutnya, PLN Mobile tidak hanya memuat data SPKLU milik PLN, tetapi juga terintegrasi dengan titik pengisian yang dikelola oleh pihak swasta. Seluruh mitra penyedia charger diperbolehkan memasukkan lokasi SPKLU mereka ke dalam aplikasi tersebut.

"Para mitra penyedia charger swasta ini boleh memasukkan titik-titik lokasi SPKLU-nya di dalam PLN Mobile, jadi terintegrasi," katanya.

Ririn menjelaskan terdapat berbagai fitur pendukung kendaraan listrik di dalam aplikasi tersebut. Itu diantaranya, menunjukkan lokasi dari SPKLU, SPBKLU, hingga SPKLU roda dua, lengkap dengan lokasi dan status ketersediaannya.

Selain itu, PLN juga mengembangkan fitur perencanaan perjalanan atau trip planner yang membantu pengguna EV merencanakan rute perjalanan sekaligus titik pengisian daya di sepanjang rute tersebut.

"Kemarin kita sudah mengembangkan trip planner, jadi kalau mau dari sini ke Bandung atau ke Jogja, itu bisa dilihat lewat mana saja yang bisa untuk melakukan pengecasan," kata Ririn.

Ia menambahkan, aplikasi ini juga memungkinkan pengguna melihat tingkat keterisian SPKLU, sehingga dapat memilih lokasi alternatif jika titik pengisian penuh.

"Kalau di situ sudah terisi, itu bisa kelihatan dan pengguna bisa pindah ke rest area berikutnya," ujarnya.

Ririn menegaskan, digitalisasi melalui PLN Mobile menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem kendaraan listrik nasional.

"Ini semua kami lakukan supaya masyarakat makin yakin bahwa infrastruktur pengisian kendaraan listrik itu sudah tersedia dan mudah diakses," tutupnya.

PT Perusahaan Listrik Nasional (PLN) (Persero) memutus dilema lama dalam pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia, dengan mengedepankan pembangun infrastruktur pengisian daya. Hal ini dilakukan sebelum ada lonjakan penjualan mobil listrik terjadi.

Upaya tersebut juga dilakukan untuk memastikan ekosistem EV tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan.

EVP Pengembangan Produk Niaga PT PLN Ririn Rachmawardini mengatakan kalau perusahaan ditunjuk pemerintah sebagai penyedia infrastruktur pengisian kendaraan listrik, sesuai dengan peraturan presiden. Penugasan tersebut menjadi dasar PLN membangun jaringan SPKLU, meski jumlah kendaraan listrik saat itu masih terbatas.

"Jadi sesuai dengan Perpres ya, di mana PLN ini ditunjuk sebagai penyedia infrastruktur. Awalnya memang seperti chicken and egg, mana duluan, apakah mobilnya dulu atau infrastrukturnya dulu," ujar Ririn dalam EVolution Indonesia Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia, Selasa (3/2).

Menurut Ririn, melalui arahan Kementerian ESDM dan koordinasi lintas kementerian, PLN akhirnya membangun backbone infrastruktur pengisian kendaraan listrik untuk menghilangkan keraguan pasar.

Ia menjelaskan pembangunan SPKLU telah dimulai sejak 2018 dan pertumbuhannya meningkat signifikan, itu seiring naiknya penjualan kendaraan listrik di Tanah Air.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan SPKLU 2018 yang masih berkisar 200-an, meningkat tajam menjadi 4.700 SPKLU di akhir 2025.

"Kalau kita lihat, ini diinisiasi dari 2018, dan kenaikannya ini sangat-sangat signifikan," ujarnya.

Ririn menuturkan, strategi awal PLN difokuskan untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan pengisian daya atau range anxiety, yang kerap menjadi hambatan utama adopsi EV.

"2023 itu kami fokus bagaimana menghilangkan ketakutan orang-orang untuk melakukan charging," kata Ririn.

Seiring berkembangnya pasar EV dan meningkatnya kebutuhan pengisian cepat, PLN juga menyesuaikan strategi dengan memperbanyak SPKLU berdaya DC di lokasi-lokasi strategis.

Ririn menegaskan, keputusan membangun infrastruktur lebih dulu terbukti ampuh mendorong minat masyarakat dan pelaku usaha untuk memiliki kendaraan listrik.

"Ketika infrastrukturnya sudah ada, ini memberi kepastian dan membuat ekosistem EV bisa tumbuh lebih cepat," tutupnya.

PT PLN (Persero) membangun jaringan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Center di sepanjang jalur strategis nasional dengan jarak sekitar 300 kilometer untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Langkah ini disebut sebagai fondasi pembangunan 'tol listrik' nasional untuk mendukung mobilitas jarak jauh pengguna.

EVP Pengembangan Produk Niaga PT PLN Ririn Rachmawardini mengatakan pembangunan SPKLU Center dilakukan dengan memperhitungkan rata-rata jarak tempuh baterai kendaraan listrik yang beredar di Indonesia.

Karenanya, perseroan memastikan ketersediaan fasilitas pengisian daya sebelum batas jarak tersebut tercapai.

"Sekarang ini bahkan kami sudah mulai menyiapkan SPKLU Center. Di setiap jarak hampir 300 kilometer, karena kita tahu kita meng-range rata-rata dari baterai yang beredar itu di 300 km Jadi sebelum 300 kmitu biasanya kami sudah menyiapkan SPKLU Center," ujar Ririn dalam EVolution Indonesia Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia, Selasa (3/2).

Berbeda dengan SPKLU titik yang umumnya hanya memiliki satu atau dua pengisi daya, SPKLU Center dirancang dengan kapasitas besar untuk melayani kebutuhan pengisian secara cepat, terutama di jalur dengan trafik tinggi.

"Kalau (SPKLU) point itu mungkin hanya satu atau dua charger saja, tapi kalau center itu kami membuat sampai 10-20 slot parkir," katanya.

Ririn menjelaskan, pengembangan SPKLU Center difokuskan di lokasi-lokasi strategis seperti jalan tol, rest area, dan jalur utama antarkota. Perusahaan setrum negara ini juga mulai mengalihkan dominasi pengisian daya dari AC ke DC untuk memangkas waktu pengisian.

"Strateginya yang tadinya backbone ini banyak komplain karena lama nge-charge-nya, sekarang sudah mulai kami ubah menjadi DC, khususnya untuk lokasi-lokasi yang memang memerlukan penge-charge-an tinggi," imbuhnya.

Menurut Ririn, pembangunan infrastruktur ini menjadi jawaban atas kekhawatiran pengguna EV terkait keterbatasan lokasi pengisian daya saat perjalanan jauh atau range anxiety.

Oleh sebab itu sejak 2023 fokus PLN itu bagaimana menghilangkan ketakutan orang-orang untuk melakukan charging.

Ia menambahkan, keberadaan SPKLU Center juga menjadi sinyal kepastian bagi investor dan mitra swasta untuk masuk ke bisnis pengisian daya kendaraan listrik di Indonesia.

"Ketika mitra melihat ada kepastian dan backbone-nya sudah dibangun, minat untuk masuk itu meningkat," kata Ririn.

Dengan penguatan jaringan SPKLU Center secara nasional, PLN optimistis ekosistem kendaraan listrik akan semakin matang dan mampu mendukung percepatan transisi energi di sektor transportasi.

"Jadi ini strategi-strategi yang dilakukan PLN untuk memastikan percepatan ini, selain berkolaborasi juga dengan mitra-mitra ya. Awalnya itu karena PLN sebagai backbone, ini kayak berjalan sendiri dulu," pungkasnya.

PT PLN (Persero) membangun jaringan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Center di sepanjang jalur strategis nasional dengan jarak sekitar 300 kilometer untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Langkah ini disebut sebagai fondasi pembangunan 'tol listrik' nasional untuk mendukung mobilitas jarak jauh pengguna.

EVP Pengembangan Produk Niaga PT PLN Ririn Rachmawardini mengatakan pembangunan SPKLU Center dilakukan dengan memperhitungkan rata-rata jarak tempuh baterai kendaraan listrik yang beredar di Indonesia.

Karenanya, perseroan memastikan ketersediaan fasilitas pengisian daya sebelum batas jarak tersebut tercapai.

"Sekarang ini bahkan kami sudah mulai menyiapkan SPKLU Center. Di setiap jarak hampir 300 kilometer, karena kita tahu kita meng-range rata-rata dari baterai yang beredar itu di 300 km Jadi sebelum 300 kmitu biasanya kami sudah menyiapkan SPKLU Center," ujar Ririn dalam EVolution Indonesia Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia, Selasa (3/2).

Berbeda dengan SPKLU titik yang umumnya hanya memiliki satu atau dua pengisi daya, SPKLU Center dirancang dengan kapasitas besar untuk melayani kebutuhan pengisian secara cepat, terutama di jalur dengan trafik tinggi.

"Kalau (SPKLU) point itu mungkin hanya satu atau dua charger saja, tapi kalau center itu kami membuat sampai 10-20 slot parkir," katanya.

Ririn menjelaskan, pengembangan SPKLU Center difokuskan di lokasi-lokasi strategis seperti jalan tol, rest area, dan jalur utama antarkota. Perusahaan setrum negara ini juga mulai mengalihkan dominasi pengisian daya dari AC ke DC untuk memangkas waktu pengisian.

"Strateginya yang tadinya backbone ini banyak komplain karena lama nge-charge-nya, sekarang sudah mulai kami ubah menjadi DC, khususnya untuk lokasi-lokasi yang memang memerlukan penge-charge-an tinggi," imbuhnya.

Menurut Ririn, pembangunan infrastruktur ini menjadi jawaban atas kekhawatiran pengguna EV terkait keterbatasan lokasi pengisian daya saat perjalanan jauh atau range anxiety.

Oleh sebab itu sejak 2023 fokus PLN itu bagaimana menghilangkan ketakutan orang-orang untuk melakukan charging.

Ia menambahkan, keberadaan SPKLU Center juga menjadi sinyal kepastian bagi investor dan mitra swasta untuk masuk ke bisnis pengisian daya kendaraan listrik di Indonesia.

"Ketika mitra melihat ada kepastian dan backbone-nya sudah dibangun, minat untuk masuk itu meningkat," kata Ririn.

Dengan penguatan jaringan SPKLU Center secara nasional, PLN optimistis ekosistem kendaraan listrik akan semakin matang dan mampu mendukung percepatan transisi energi di sektor transportasi.

"Jadi ini strategi-strategi yang dilakukan PLN untuk memastikan percepatan ini, selain berkolaborasi juga dengan mitra-mitra ya. Awalnya itu karena PLN sebagai backbone, ini kayak berjalan sendiri dulu," pungkasnya.

Kementerian ESDM menegaskan pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan energi baru terbarukan (EBT) bukan lagi sekadar opsi kebijakan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menekan polusi dan emisi karbon nasional.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan EV menjadi salah satu instrumen penting dalam menurunkan emisi, sejalan dengan kebijakan pemerintah.

"Selaras dengan kebijakan pemerintah untuk penurunan emisi, memang electric vehicle salah satu poin yang harus kita cermati sebagai tools untuk menurunkan emisi," ujar Eniya dalam EVolution Indonesia Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia, Selasa (3/2).

Ia menambahkan, pengembangan EV tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan dorongan hilirisasi dan industrialisasi. Tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

"Pemerintah menangkap bahwa electric vehicle harus jalan dengan upaya untuk mendorong hilirisasi dan industrialisasi serta meningkatkan nilai tambah," ujarnya.

Selain sektor transportasi, Eniya menekankan peran krusial energi baru terbarukan dalam menekan polusi, terutama di sektor ketenagalistrikan yang selama ini masih bergantung pada energi fosil.

"Di sisi lain kita juga harus menumbuhkan renewable energy karena salah satu solusi untuk menurunkan emisi," ujarnya.

Menurut Eniya, pemerintah juga terus memperluas akses listrik berbasis energi bersih ke seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari agenda transisi energi. Harapannya, semua tempat di Indonesia itu harus terlistriki paling lambat pada 2029.

Ia menyebut, upaya percepatan EBT dan EV telah menunjukkan hasil nyata, baik dari sisi penurunan emisi maupun perbaikan kualitas lingkungan.

"Dengan adanya realisasi penambahan di sektor elektrifikasi ini, ini sudah membantu juga menurunkan emisi sebanyak 82,47 juta ton," ucap Eniya.

Ke depan, Eniya menegaskan pemerintah akan terus mengakselerasi pengembangan EV dan EBT agar transisi energi berjalan konsisten. Hal ini sekaligus menjawab tantangan polusi dan perubahan iklim.

"Jadi kita berharap salah satunya electric vehicle menjadi salah satu tools untuk menurunkan emisi ini," tutupnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan peraturan menteri terbaru yang menjadi payung besar bagi percepatan transisi energi nasional.

Regulasi ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai sektor dan teknologi dalam upaya menekan emisi sekaligus mempercepat pencapaian target net zero emission (NZE).

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengungkapkan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan sebagai dasar pelaksanaan transisi energi lintas sektor.

"Salah satu upaya di transisi ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 10 (Permen ESDM 10/2025). Di sini, kita bisa menggarisbawahi semua sektor, itu bisa masuk," ujar Eniya dalam EVolution Indonesia Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia, Selasa (3/2).

Ia menjelaskan regulasi tersebut mencakup berbagai instrumen penurunan emisi, mulai dari pemanfaatan teknologi co-firing hingga pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, khususnya diesel.

"Termasuk di dalamnya ada teknologi co-firing, ada pengurangan BBM, pengurangan penggunaan diesel," imbuhnya.

Selain itu, peraturan tersebut juga menegaskan arah kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru serta percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan.

"Lalu untuk moratorium PLTU baru dan juga pengembangan energi baru terbarukan termasuk di dalamnya ada hidrogen, ada nuklir," kata Eniya.

Ia menambahkan, penguatan infrastruktur transmisi menjadi bagian penting dari kebijakan ini, mengingat perannya dalam menyalurkan energi terbarukan dari pusat produksi ke wilayah konsumsi.

"Ada yang paling penting lagi adalah pembangunan transmisi, karena ini yang akan bisa mengevakuasi renewable energy dari satu tempat ke tempat lain," ucapnya.

Menurut Eniya, penerbitan Permen ESDM 10/2025 menjadi langkah strategis pemerintah untuk memastikan transisi energi berjalan terarah dan konsisten dengan target jangka panjang nasional.

"Dalam hal ini, kita akan berusaha mewujudkan net zero emission itu sampai dengan 2060," tutup Eniya.

Pemerintah menilai harga karbon di Indonesia saat ini masih tergolong rendah dan belum mencerminkan biaya riil penurunan emisi. Kondisi tersebut mendorong Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) untuk menyiapkan skema baru, agar perdagangan karbon nasional menjadi lebih menarik dan bernilai ekonomis bagi pelaku industri.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, harga karbon domestik saat ini masih berada di kisaran yang belum memadai untuk menutup biaya teknologi penurunan emisi, seperti carbon capture and storage (CCS).

"Nah, pada saat kita berhitung harga karbon saat ini, ini kalau saya masih melihatnya kurang tinggi ngejualnya," ujar Eniya dalam EVolution Indonesia Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia, Selasa (3/2).

Ia menjelaskan, biaya untuk menangkap emisi karbon melalui teknologi CCS terbilang tinggi, yakni sekitar US$100 per ton CO₂. Namun, harga karbon yang diperdagangkan di dalam negeri saat ini masih jauh di bawah angka tersebut.

"Nah, ini kalau kita jual karbon, harusnya juga setara dengan harga tersebut. Saat ini di Indonesia masih sekitar US$5-US$10 per ton, kita baru ingin membahas ini menjadi US$20 atau US$40, mudah-mudahan ini bisa bergerak lebih cepat lagi. Nah, skema-skema untuk pembahasan tentang karbon makro ini sedang kita persiapkan," kata Eniya.

Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan rancangan regulasi turunan guna memperjelas mekanisme perdagangan karbon nasional. Regulasi tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

"Jadi rancangan peraturan negerinya sudah disiapkan untuk menerjemahkan Perpres 110 tadi yang tentang karbon," imbuhnya.

Eniya menyebutkan, ke depan pemerintah akan mempermudah skema perdagangan karbon agar industri yang melakukan mitigasi emisi dapat memperoleh manfaat ekonomi, baik melalui pasar domestik maupun internasional.

"Dan nanti kita harapkan industri-industri yang melakukan upaya mitigasi penurunan emisi, ini bisa memperdagangkan karbonnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri," katanya.

Menurut Eniya, peningkatan harga dan kemudahan perdagangan karbon diharapkan mampu memperkuat kelayakan finansial proyek-proyek hijau. Dengan begitu, upaya penurunan emisi dapat berjalan seiring dengan dorongan investasi berkelanjutan.

"Dengan adanya payback dari nilai karbon, dari sini kita berharap komitmen untuk menurunkan emisi selaras dengan NDC kita," tutup Eniya.

Pemerintah terus memacu percepatan transisi energi untuk memastikan puncak emisi nasional tidak bergeser melewati 2030. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT) serta transformasi sektor transportasi, termasuk percepatan adopsi kendaraan listrik.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menegaskan, pemerintah harus bekerja keras dalam lima tahun ke depan agar puncak emisi tetap tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

"Kita akan berusaha mewujudkan net zero emission itu sampai dengan 2060 dan kalau kita lihat, kita 5 tahun ini harus sangat berusaha agar titik puncak emisinya tidak bergerak lebih dari 2030," ujar Eniya dalam EVolution Indonesia Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia, Selasa (3/2).

Ia mengingatkan, apabila puncak emisi bergeser lebih dari 2030, maka beban upaya penurunan emisi akan menjadi jauh lebih berat. Hal tersebut berpotensi memperpanjang dan memperdalam langkah mitigasi yang harus dilakukan pemerintah.

"Jadi titik puncaknya kalau bergerak ke 2035 upaya untuk menurunkan emisi akan lebih effort-nya lebih panjang lagi, lebih kuat lagi," kata Eniya.

Dalam konteks tersebut, Eniya menegaskan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menekan emisi, sejalan dengan arah kebijakan nasional dan visi Astacita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

"Nah, dari sini kita berharap salah satunya electric vehicle menjadi salah satu tools untuk menurunkan emisi ini," jelasnya.

Menurut Eniya, pengembangan EV tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi besar penurunan emisi lintas sektor, khususnya di sektor transportasi yang selama ini menjadi salah satu penyumbang emisi karbon.

"Selain itu berbagai mandatori di sektor transportasi tentang mandatori biofuel, lalu penggunaan mungkin nanti bahan bakar yang tidak menggunakan karbon, termasuk ada amonia, ada hidrogen ke depan, termasuk nuklir itu kita garis bawahnya menjadi satu tools," terangnya.

Eniya menambahkan, pemerintah juga terus mendorong bauran energi bersih di sektor ketenagalistrikan agar elektrifikasi transportasi, termasuk EV, benar-benar ditopang oleh sumber energi rendah emisi.

"Nah, di sektor ketenagalistrikan saat ini kalau kita melihat bauran energi mix nasional, di 2025 semester 1 kemarin kita bisa mencapai 16 persen energi mix nasional itu," ucapnya.

Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap percepatan transisi energi tidak hanya menjaga komitmen penurunan emisi, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi hijau nasional menuju target net zero emission 2060.

"Jadi ini cukup bagus untuk nanti menggerakkan karena semua grip bisa menyalurkan listrik ke sektor transportasi dan kita berharap berbagai upaya untuk mendorong hadirnya kendaraan listrik ini bisa dipercepat," pungkasnya.

Pemerintah mencatat penambahan kapasitas energi baru terbarukan (EBT) mencapai 1,3 gigawatt (GW) sepanjang 2025. Realisasi tersebut menjadi yang terbesar dalam lima tahun terakhir.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyebut realisasi tersebut sebagai tonggak penting dalam percepatan transisi energi di Indonesia.

"Nah, saat ini Alhamdulillah tahun ini sudah ada penambahan 1,3 gigawatt dari energi baru terbarukan dan ini capaian terbesar selama lima tahun. Belum pernah dalam satu tahun kita bisa mencapai penambahan 1,3 gigawatt," ujar Eniya dalam EVolution Indonesia Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia, Selasa (3/2).

Ia menjelaskan, penambahan kapasitas EBT tersebut berdampak langsung terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Realisasi elektrifikasi dan pengembangan EBT telah membantu menekan emisi karbon dalam jumlah besar.

"Dan dengan adanya realisasi penambahan di sektor elektrifikasi ini, ini sudah membantu juga menurunkan emisi sebanyak 82,47 juta ton CO2-nya," kata Eniya.

Menurutnya, kontribusi penurunan emisi tersebut tidak hanya berasal dari sektor ketenagalistrikan, melainkan didukung oleh kebijakan di sektor lain, termasuk transportasi dan energi non-listrik.

"CO2-nya sudah bergerak termasuk di dalamnya ada realisasi di sektor transportasi yang non-kelistrikan yaitu kita ada mandatori program biodiesel," jelasnya.

Ke depan, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas EBT akan terus meningkat, terutama dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), guna mendukung bauran energi nasional sekaligus menekan laju emisi menuju target net zero emission 2060.

"Nah, ini kita harapkan nanti tahun ini, juga mulai tumbuh karena ada beberapa hal yang kita cermati harus tambah itu paling besar nanti di hydro, pembangkit listrik tenaga air dan juga PLTS. Dan pembangkit listrik tenaga surya juga menjadi satu harapan ke depan untuk kita bisa tambah secara cepat dan secara masif," pungkasnya.