Jakarta (ANTARA) - Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa hunian vertikal di kawasan Kampung Bandan, Jakarta, yang dibuat oleh PT AL Qilaa International Indonesia merupakan implementasi konkret dari program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Program 3 juta rumah adalah salah satu komitmen utama Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Peluncuran hunian vertikal di Kampung Bandan hari ini merupakan langkah nyata menuju tercapainya visi tersebut. Dengan dukungan investasi global dan kolaborasi nasional, kita tidak hanya menyediakan perumahan, tetapi juga membangun komunitas inklusif dan berkelanjutan bagi generasi mendatang," kata dia dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis.

Hunian tersebut sekaligus menjadi bagian dari tindak lanjut rencana investasi pembangunan satu juta unit hunian vertikal di Indonesia.

Pada tahap awal, Al Qilaa memperkenalkan dua tipe unit dengan luas 25 meter persegi dan 36 meter persegi, masing-masing bertipe satu dan dua kamar tidur, dengan harga mulai dari Rp360 juta.

Adapun proses nomor urut pemesanan (NUP) telah dibuka bagi masyarakat, sementara fasilitas kredit pemilikan apartemen (KPA) akan difasilitasi oleh Bank Tabungan Negara (BTN).

Hunian vertikal Kampung Bandan dirancang dengan konsep smart towers yang mengintegrasikan fasilitas pendukung seperti sekolah, taman bermain, masjid, ruang komunal, serta sistem hunian pintar guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan pihaknya mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah, investor global, dan para mitra strategis dalam pengembangan hunian vertikal Kampung Bandan.

Inisiatif ini, kata dia, sejalan dengan komitmen BTN sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau, khususnya di kawasan perkotaan.

Dukungan pemerintah juga disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah yang menyatakan bahwa prakarsa ini mencerminkan tekad pemerintah untuk memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

"Kolaborasi antara Al Qilaa, BTN, dan Danantara menunjukkan bagaimana investasi global dan institusi nasional dapat bergandengan tangan untuk mempercepat pencapaian program 3 juta rumah. Bersama-sama, kita sedang meletakkan fondasi bagi komunitas inklusif yang akan memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kualitas hidup bagi generasi mendatang," katanya.

Sementara itu, Chairman Al Qilaa Global Group Sheikh Abdulaziz Al Thani menegaskan peluncuran ini mencerminkan komitmen serius pihaknya dalam mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia, sejalan dengan program 3 juta rumah Presiden Prabowo.

"Hunian ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan bagian dari ekosistem hunian berkelanjutan yang mendukung kehidupan komunitas. Kami percaya proyek ini akan menjadi simbol persahabatan erat antara Qatar dan Indonesia, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ucap dia.

Dalam pengembangannya, Al Qilaa membentuk konsorsium dengan sejumlah mitra lokal dan internasional, termasuk Kementerian PKP, BTN, serta Danantara.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Serang, Banten (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan program rumah subsidi pastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki kesempatan untuk memiliki rumah.

Dia menegaskan bahwa program rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat, khususnya akses terhadap hunian yang layak, sehat, dan terjangkau.

“Sebanyak 50.030 unit rumah dilaksanakan akadnya secara serentak di 33 provinsi. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memastikan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memiliki kesempatan yang adil untuk memiliki rumah,” ujar AHY di Serang, Banten pada Sabtu.

Menurutnya, kepemilikan rumah bukan sekadar persoalan bangunan fisik, tetapi juga menyangkut kualitas hidup, rasa aman, dan masa depan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong perluasan program perumahan, baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah tidak layak huni.

AHY juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penataan lingkungan permukiman secara menyeluruh, mulai dari pekarangan rumah hingga kawasan desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Presiden menginginkan lingkungan permukiman yang bersih, tertata, asri, dan nyaman untuk ditinggali.

“Penataan kawasan permukiman harus dilakukan secara terencana, termasuk dari sisi tata ruang dan penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai. Ini menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya kepadatan penduduk di kawasan perkotaan,” katanya.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat kebijakan perumahan yang berkelanjutan serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Langkah ini dinilai penting agar pembangunan perumahan dan penataan wilayah dapat berjalan optimal, merata, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia kembali menegaskan komitmen untuk menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan akad massal 50.030 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, serta dirangkaikan dengan penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada masyarakat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025