Pemerintah Indonesia ingin membentuk lembaga independen guna mendukung agenda nasional di bidang pengendalian perubahan iklim. Ini mencontoh Komite Perubahan Iklim Inggris (UK Climate Change Committee/UK CCC).

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa keberadaan lembaga independen penting untuk menjaga agar target iklim nasional disusun secara objektif di tengah berbagai kepentingan sektoral.

"Keberadaan badan independen memungkinkan pemisahan fungsi antara pemberian rekomendasi teknis berbasis data dan pengambilan keputusan kebijakan secara tegas," kata dikutip dari keterangan resmi, Rabu (1/7).

Rencananya, pembentukan lembaga independen itu akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim. Tujuannya, agar memiliki kedudukan yang kuat.

"Lembaga yang dibentuk berdasarkan mandat undang-undang akan memiliki kedudukan yang lebih kokoh untuk memastikan setiap langkah mitigasi dan adaptasi tetap selaras dengan data sains terkini," ujarnya.

Rencana pembentukan lembaga independen tersebut mencuat setelah Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bertemu dengan UK CCC di sela-sela Pekan Aksi Iklim London pada akhir Juni lalu. Pertemuan itu dalam rangka penyempurnaan draf RUU Perubahan Iklim.

UK CCC merupakan badan penasihat independen yang dibentuk melalui Climate Change Act 2008. Lembaga yang beranggotakan ilmuwan dan para pakar tersebut memiliki dua tugas utama, yakni memberikan rekomendasi ilmiah kepada pemerintah serta memantau pencapaian target perubahan iklim Inggris.

Jumhur mengatakan RUU Perubahan Iklim nantinya diharapkan menjadi payung hukum berbagai kebijakan strategis, mulai dari pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), pengaturan pendanaan iklim, hingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga mempelajari sejumlah aspek yang dinilai menjadi kunci keberhasilan Inggris mengawal kebijakan iklim, yakni penetapan target yang jelas, penyusunan jalur pencapaian, integrasi berbagai instrumen kebijakan, serta keberadaan lembaga penasihat independen.

Menurut Jumhur, pengalaman Inggris menunjukkan bahwa transparansi dan independensi dalam menyusun rekomendasi berbasis sains menjadi fondasi penting bagi kebijakan iklim yang kredibel. Model tersebut juga didukung mekanisme akuntabilitas yang ketat, mulai dari penyusunan anggaran karbon lima tahunan, laporan kemajuan secara berkala, hingga penilaian risiko perubahan iklim.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan perubahan iklim rata-rata mencapai Rp73,5 triliun per tahun.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saherrudin mengatakan angka tersebut baru sekitar 3 persen dari total APBN.

"Saat ini, belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun," katanya dalam acara Maybank Indonesia Sustainable Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Berdasarkan paparan Herman, rata-rata belanja tersebut merupakan pengeluaran pemerintah untuk penanganan perubahan iklim sepanjang 2018-2024.

Namun, pembiayaan dari APBN itu masih jauh dari kebutuhan pendanaan iklim nasional yang tercantum dalam Third Biennial Update Report. Belanja pemerintah baru memenuhi sekitar 12,9 persen dari total kebutuhan.

Herman pun meminta agar sektor swasta dapat berkontribusi lebih besar lagi agar kebutuhan pendanaan iklim nasional bisa terpenuhi.

[Gambas:Youtube]

"Belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta," ujar Herman.

Ia mengatakan Indonesia telah menerapkan Climate Budget Tagging (CBT) untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengevaluasi belanja pemerintah yang berkaitan dengan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

Melalui mekanisme tersebut, pertimbangan perubahan iklim diintegrasikan ke dalam proses penyusunan anggaran agar selaras dengan target iklim nasional.

"Saat ini, anggaran negara hanya berkontribusi pada sebagian kecil kebutuhan pembiayaan untuk mencapai komitmen iklim kita. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa aksi iklim tidak dapat diwujudkan hanya melalui pembiayaan publik. Diperlukan partisipasi sektor swasta yang jauh lebih kuat," ujar Herman.

Herman menegaskan pemerintah memosisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan, melainkan sebagai katalis yang mengurangi risiko investasi, memperkuat kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi yang jauh lebih besar dari sektor swasta ke sektor iklim.

Menurut dia, Indonesia juga telah membangun berbagai instrumen pembiayaan iklim, mulai dari APBN, anggaran pemerintah daerah, insentif fiskal, Green Sukuk, SDG Bonds, hingga Blue Bonds.

Di luar APBN, pemerintah juga terus mendorong pembiayaan melalui perbankan berkelanjutan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, blended finance, serta dukungan dari lembaga keuangan internasional dan bank pembangunan multilateral.

"Tujuan kami sangat jelas. Setiap sumber pembiayaan harus saling melengkapi agar aksi iklim dapat dilaksanakan pada skala dan kecepatan yang dibutuhkan," ujar Herman.

"Perubahan iklim terlalu kompleks untuk ditangani oleh satu institusi saja. Keberhasilan bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, mitra pembangunan, lembaga keuangan, organisasi filantropi, dan sektor swasta," pungkasnya.

LIMA - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memulihkan ekosistem gambut . Hal ini sebagai salah satu kunci menghadapi perubahan iklim , menjaga keanekaragaman hayati, memperkuat ketahanan air, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.

"Indonesia memiliki ekosistem gambut tropis terbesar di dunia. Kawasan hidrologis gambut Indonesia mencapai sekitar 24 juta hektare, dan sekitar 70 persen berada di dalam kawasan hutan negara," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan , Ristianto Pribadi, pada hari pertama Technical Level 4th Meeting of the Partners of the Global Peatlands Initiative (GPI) di Lima, Peru, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, gambut Indonesia merupakan aset strategis dunia karena menyimpan sekitar 89 gigaton karbon. Jumlah tersebut menjadikan ekosistem gambut Indonesia berperan penting dalam menekan emisi gas rumah kaca, menjaga keanekaragaman hayati, mengatur tata air, sekaligus menopang kehidupan jutaan masyarakat.

Restorasi gambut bukan lagi sekadar memperbaiki lahan yang rusak. Saat ini, restorasi merupakan investasi jangka panjang untuk ketahanan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, ketahanan air, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia telah membangun kebijakan pengelolaan gambut yang menyeluruh, mulai dari inventarisasi, perlindungan, pemanfaatan, pemulihan, pemantauan, hingga penegakan hukum. Salah satu landasan utamanya adalah PP No 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Setelah kebakaran hutan dan lahan besar pada 2015, pemerintah telah memperkuat berbagai kebijakan teknis terus dikembangkan. Mulai dari perlindungan kubah gambut, pemantauan muka air tanah, restorasi ekosistem, hingga penguatan program perhutanan sosial agar pelestarian gambut berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Partisipasi masyarakat merupakan inti dari pengelolaan gambut di Indonesia. Melalui program perhutanan sosial, lebih dari 608.000 hektare kawasan gambut kini dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat," ujarnya.

Ristianto menegaskan keberhasilan Indonesia tidak hanya didukung regulasi, tetapi juga melalui berbagai aksi nyata di lapangan. Pemerintah menerapkan moratorium izin baru, melakukan restorasi hidrologi, revegetasi, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta memperkuat peran masyarakat dan pemegang konsesi.

Sejak 2011, Indonesia telah memberlakukan moratorium izin baru pada hutan primer dan lahan gambut terutama pada aktivitas yang mengubah bentang dan tutupan lahan, serta mendorong kegiatan restorasi ekosistem gambut. Kebijakan tersebut kemudian dipermanenkan pada 2019 sehingga memberikan perlindungan jangka panjang terhadap sekitar 66 juta hektare hutan primer dan lahan gambut.

Hingga 2025, kawasan gambut yang masuk dalam peta indikatif moratorium mencapai sekitar 4,9 juta hektare.

Upaya restorasi juga terus menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga Desember 2023, restorasi ekosistem gambut di wilayah konsesi telah mencapai sekitar 3,93 juta hektare.

Program tersebut didukung oleh lebih dari 10.800 stasiun pemantauan muka air tanah melalui sistem SiMATAG.

Indonesia menerapkan pendekatan 3R, yaitu rewetting (pembasahan kembali gambut), revegetation (penanaman kembali dengan vegetasi asli gambut), dan revitalization of local livelihoods (penguatan mata pencaharian masyarakat sekitar).

Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengajak seluruh negara untuk memperkuat kolaborasi internasional melalui Global Peatlands Initiative (GPI). Ini sebagai wadah berbagi pengalaman, meningkatkan kapasitas, memperluas akses pembiayaan berkelanjutan, serta mempercepat aksi nyata menghadapi perubahan iklim.

Ristianto mengatakan, Indonesia menyambut baik kolaborasi yang semakin kuat melalui Global Peatlands Initiative. Melalui kemitraan ini, negara-negara dapat saling belajar, memperkuat kapasitas, memobilisasi pembiayaan berkelanjutan, dan bersama-sama mempercepat pencapaian target iklim global. ”Indonesia juga mengajak anggota GPI untuk bersama-sama menjadi bagian dari International Tropical Peatland Center," jelasnya.

Partisipasi Indonesia dalam pertemuan GPI di Lima menjadi bukti bahwa perlindungan dan pengelolaan gambut telah menjadi bagian penting dari kebijakan kehutanan nasional sekaligus kontribusi nyata Indonesia dalam agenda iklim dunia. Melalui kerja sama internasional yang semakin erat, Indonesia berharap ekosistem gambut dunia dapat terus terjaga sehingga memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan generasi mendatang.

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan iklim investasi di wilayahnya tetap kondusif meski dunia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan geopolitik global dan tekanan fiskal.

"Jawa Tengah masih menjadi kawasan yang menarik untuk mengembangkan investasi, terutama industri padat karya, tetapi tidak menutup kemungkinan industri padat modal," katanya di Semarang, Selasa malam.

Bahkan, Jateng dinilai masih menjadi magnet bagi investor berkat berbagai kemudahan dan dukungan yang disiapkan pemerintah daerah.

Ahmad Luthfi menyampaikan pernyataan itu dalam acara Business Dinner bersama pelaku usaha dan stakeholders perekonomian se-Jateng yang dihadiri oleh sebanyak 105 investor dan pelaku usaha.

Mulai dari investor penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), pengelola kawasan industri, hingga jajaran Bank Jateng

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jateng terus memperkuat daya saing investasi melalui penyederhanaan perizinan, jaminan keamanan, hingga penyediaan tenaga kerja yang siap pakai melalui balai latihan kerja, pendidikan vokasi, dan perguruan tinggi.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Pada periode Januari-Maret 2026, dengan realisasi investasi di Jateng mencapai Rp23,02 triliun atau 23,23 persen dari target investasi tahun ini sebesar Rp99,09 triliun.

Investasi tersebut, terdiri atas PMA sebesar Rp12,98 triliun dan PMDN Rp10,04 triliun, dengan penyerapan sekitar 92 ribu tenaga kerja dari 24.957 proyek.

Sementara itu sepanjang 2025, realisasi investasi Jateng mencapai Rp110,64 triliun dengan penyerapan 418.138 tenaga kerja.

Selain memperkuat pelayanan investasi, Pemprov Jateng juga menyiapkan pengembangan 12 kawasan industri baru yang tersebar di Kabupaten Rembang, Demak, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Semarang, Boyolali, Grobogan, dan Kota Semarang.

Infrastruktur logistik diperkuat melalui pengembangan pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan dry port (tempat bongkar muat) di Kawasan Industri Batang dan Kendal, guna mendukung aktivitas industri.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga mendorong investor memanfaatkan layanan Bank Jateng sebagai bagian dari ekosistem investasi daerah.

Menurut dia, penggunaan bank tersebut akan memperkuat perputaran ekonomi di Jateng karena mayoritas saham Bank Jateng dimiliki pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widyatmoko menyatakan pihaknya siap menjadi mitra strategis investor melalui layanan pembiayaan investasi, modal kerja, hingga transaksi perbankan.

Bank Jateng juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan pelaku usaha untuk mendukung pertumbuhan investasi di Jateng.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dunia menghadapi paradoks dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Di tengah meningkatnya emisi karbon global, laju pertumbuhan pembiayaan iklim justru melambat sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan dunia mencapai target transisi energi dan pengendalian suhu bumi.

"Pertumbuhan pembiayaan iklim melambat pada saat percepatan justru sangat dibutuhkan," demikian laporan Global Landscape of Climate Finance 2026 yang dirilis Climate Policy Initiative (CPI) dikutip dari Down To Earth, Rabu (1/7/2026).

Laporan tersebut mencatat pembiayaan iklim global untuk pertama kalinya menembus angka USD2 triliun pada 2024 atau tepatnya mencapai USD2,008 triliun. Namun pertumbuhan tahunannya melambat menjadi hanya 6%, turun dibandingkan 16% pada 2023 dan 22% pada 2022.

Di sisi lain, laporan Energy Institute menunjukkan emisi karbon global dari sektor energi naik 1,1% menjadi 35.806 juta metrik ton karbon dioksida. Lebih dari sepertiga kenaikan emisi tersebut berasal dari Amerika Serikat, seiring masih tingginya penggunaan energi fosil di negara-negara maju.

CPI memperkirakan kebutuhan investasi iklim global mencapai sedikitnya USD6,2 triliun per tahun hingga 2035. Bahkan kebutuhan pembiayaan mitigasi diperkirakan mencapai USD7,8 triliun per tahun pada 2025-2030 dan meningkat menjadi USD9 triliun per tahun pada 2031-2035.

Laporan itu menyebut pasar domestik menjadi motor utama pertumbuhan pembiayaan iklim. Sekitar USD1,7 triliun atau 85% investasi iklim pada 2024 disalurkan melalui pasar domestik, termasuk investasi rumah tangga sebesar USD332 miliar untuk kendaraan listrik, peralatan hemat energi, pompa panas, dan energi terbarukan skala kecil.

Pembiayaan swasta juga terus mendominasi dengan nilai melampaui USD1,2 triliun atau setara 62% total pembiayaan iklim global pada 2024. Lembaga keuangan komersial menjadi sumber terbesar dengan kontribusi mencapai USD572 miliar.

Meski negara maju dan China masih mendominasi sekitar 80% pembiayaan iklim dunia, negara berkembang mulai menunjukkan pertumbuhan signifikan. Kawasan Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara mencatat pertumbuhan tercepat dengan rata-rata 20% sejak 2019. India menjadi kontributor terbesar di Asia Selatan dengan pertumbuhan pembiayaan iklim mencapai 24% sejak 2019.

Dari sisi sektor, sistem energi menjadi penerima investasi terbesar dengan nilai USD954 miliar, disusul sektor transportasi sebesar USD497 miliar serta bangunan dan infrastruktur sebesar USD364 miliar. Investasi energi bersih sendiri tumbuh 17% pada 2024 dan kini diperkirakan nilainya hampir dua kali lipat investasi energi fosil.

Namun, pembiayaan untuk adaptasi perubahan iklim masih tertinggal jauh. Investasi adaptasi hanya mencapai USD64 miliar pada 2024 dan dinilai masih lemah serta tidak merata. CPI mencatat pendanaan adaptasi bahkan sempat turun pada 2023 dan stagnan pada 2024.

Laporan tersebut memperingatkan bahwa periode 2015-2025 menjadi rentang waktu terpanas dalam sejarah pencatatan modern. Dampak perubahan iklim disebut telah menurunkan produk domestik bruto per kapita negara berpendapatan rendah hingga 4-12%.

Untuk mempercepat investasi iklim, CPI mendorong empat langkah utama, yakni menyelaraskan pembiayaan iklim dengan pembangunan ekonomi, memperkuat kerangka investasi nasional, meningkatkan pembiayaan adaptasi, serta mendorong partisipasi modal swasta melalui blended finance dan instrumen penjaminan investasi.

CPI juga meminta pembiayaan publik mulai diarahkan ke sektor yang masih kekurangan pendanaan seperti industri, pertanian, kehutanan, tata guna lahan, dan pengelolaan limbah, dibanding terus terkonsentrasi pada sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik yang dinilai sudah lebih matang.

KOMPAS.com-Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin mengatakan perubahan iklim kini ikut memengaruhi keputusan investor dalam menanamkan modal.

Menurut Herman, kondisi tersebut dipicu meningkatnya risiko transisi seiring upaya berbagai negara mengadopsi teknologi hijau, menerapkan regulasi karbon, dan mendorong penggunaan produk yang lebih berkelanjutan.

“Perkembangan ini memengaruhi keputusan investasi, daya saing perdagangan, kebutuhan pembiayaan, penerimaan fiskal, dan pada akhirnya stabilitas sektor keuangan,” kata Herman di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Selain risiko transisi, perubahan iklim juga memunculkan risiko fisik. Dampaknya terlihat dari meningkatnya kejadian banjir, kekeringan, kenaikan permukaan laut, hingga cuaca ekstrem yang mengganggu pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, dan produktivitas ekonomi.

“Bagi Indonesia, konsekuensi ekonominya sangat signifikan. Perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar sekaligus menurunkan produktivitas tenaga kerja apabila tidak ada tindakan (mitigasi) yang berarti,” ujarnya.

Pemerintah mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke dalam prioritas nasional melalui Asta Cita sebagai respons atas tantangan tersebut.

Herman menjelaskan Asta Cita tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Program tersebut juga menitikberatkan ketahanan, daya saing, keberlanjutan lingkungan, serta pembangunan yang berkeadilan.

Kebijakan fiskal dinilai memiliki peran penting untuk mendorong investasi hijau dan pembiayaan berkelanjutan. Instrumen tersebut juga mendukung penguatan ketahanan pangan, energi, dan air, sekaligus menciptakan ekosistem bagi inovasi serta industri masa depan.

Meski demikian, kemampuan anggaran negara masih terbatas. Sepanjang 2018 hingga 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu memenuhi 12,9 persen dari total kebutuhan pembiayaan mitigasi perubahan iklim.

Artinya, masih terdapat kesenjangan pembiayaan sebesar 87,1 persen. Rata rata kebutuhan belanja iklim selama periode tersebut mencapai Rp73,5 triliun per tahun.

Kementerian Keuangan berkomitmen memperluas berbagai instrumen pembiayaan inovatif serta memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan mitra pembangunan guna mengejar target pembangunan berkelanjutan.

“Pada akhirnya, pembiayaan berkelanjutan bukan sekadar komitmen lingkungan. Hal itu merupakan instrumen yang sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara dengan perekonomian yang maju pada tahun 2045,” kata Herman.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sepanjang periode 2018 hingga 2024, rata-rata anggaran pemerintah untuk penanggulangan dampak perubahan iklim di dalam negeri menembus Rp73,5 triliun per tahun.

Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kemenkeu, Herman Saheruddin, menjelaskan porsi pendanaan ramah lingkungan tersebut setara dengan kisaran 3 persen dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski begitu, kebutuhan riil di lapangan masih sangat besar.

“Belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN, dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun,” kata Herman dalam Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan kalkulasi data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia setidaknya membutuhkan pembiayaan antara Rp794 triliun hingga Rp800 triliun setiap tahun untuk mewujudkan target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Karena itu, pemenuhan dana dari kas negara saja tidak cukup.

Kemenkeu kini menggeser fungsi APBN sebagai instrumen pemantik (katalis) untuk memitigasi risiko investasi, memperkuat kepercayaan pasar, serta menarik modal dari korporasi swasta dalam skala yang jauh lebih masif.

“Oleh karena itu, belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta,” kata Herman.

Herman meyakini misi besar pembangunan berkelanjutan ini hanya akan mencapai keberhasilan apabila otoritas pengambil kebijakan dan para pelaku pasar finansial mampu bersinergi..

Untuk merealisasikannya, pemerintah telah merancang arsitektur pembiayaan iklim komprehensif yang mengombinasikan modal sektor publik-swasta serta mengkolaborasikan mitra domestik dengan lembaga internasional.

“Karena itu, Indonesia telah mengembangkan arsitektur pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber daya dari sektor publik dan swasta, serta dari mitra domestik maupun internasional,” tutur Herman.

Dari sisi kas negara, pembiayaan lingkungan dipastikan terus disokong melalui APBN, pos belanja pemerintah daerah, insentif fiskal, hingga instrumen inovatif seperti Green Sukuk (sukuk hijau), SDG Bonds, Blue Bonds (obligasi biru), serta Disaster Pooling Fund (dana bersama penanggulangan bencana).

Di saat yang bersamaan, pemerintah mendorong perluasan partisipasi dari sektor perbankan konvensional, pasar modal, optimalisasi pasar karbon, dana filantropi, investasi korporasi, skema blended finance (bauran pembiayaan), hingga kerja sama internasional lewat bank pembangunan multilateral.

“Setiap sumber pembiayaan harus saling melengkapi agar aksi iklim dapat dilaksanakan pada skala kecepatan yang dibutuhkan,” kata Herman.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengatakan perubahan iklim kini turut mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan investasi.

Hal itu, menurut dia, disebabkan adanya risiko transisi seiring upaya berbagai negara untuk mengadopsi teknologi hijau, menerapkan regulasi karbon, dan mengubah preferensi konsumen untuk meningkatkan penggunaan produk-produk berkelanjutan.

“Perkembangan ini memengaruhi keputusan investasi, daya saing perdagangan, kebutuhan pembiayaan, penerimaan fiskal, dan pada akhirnya stabilitas sektor keuangan,” kata Herman Saheruddin di Jakarta, Selasa.

Selain risiko transisi, ia mengatakan perubahan iklim juga membawa risiko fisik berupa bencana banjir, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, hingga cuaca ekstrem yang mengganggu pembangunan infrastruktur, kegiatan pertanian, dan produktivitas ekonomi.

“Bagi Indonesia, konsekuensi ekonominya sangat signifikan. Perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar sekaligus menurunkan produktivitas tenaga kerja apabila tidak ada tindakan (mitigasi) yang berarti,” ujar dia.

Menyadari tantangan tersebut, pemerintah pun mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan global ke dalam prioritas pembangunan nasional melalui Asta Cita.

Herman menuturkan, Asta Cita tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tapi juga ketahanan, daya saing, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mengatakan kebijakan fiskal memainkan peran strategis untuk mendukung mobilisasi investasi hijau dan pembiayaan berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, serta menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan industri masa depan.

Namun, ia mengatakan pemerintah menyadari bahwa anggaran negara hanya berkontribusi pada sebagian kecil kebutuhan pembiayaan untuk mencapai komitmen iklim Indonesia.

Selama periode 2018-2024, APBN hanya membiayai 12,9 persen dari total kebutuhan anggaran untuk melakukan mitigasi iklim, sehingga terdapat gap atau kesenjangan pembiayaan sebesar 87,1 persen, dengan rata-rata biaya belanja iklim yang diperlukan senilai Rp73,5 triliun per tahun.

Kemenkeu pun berkomitmen untuk memperluas instrumen pembiayaan inovatif dan memperkuat kemitraan dengan sektor swasta serta mitra pembangunan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dapat terealisasi sesuai target pemerintah.

“Pada akhirnya, pembiayaan berkelanjutan bukan sekadar komitmen lingkungan. Hal itu merupakan instrumen yang sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara dengan perekonomian yang maju pada tahun 2045,” kata Herman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui alokasi belanja negara untuk memitigasi dampak perubahan iklim masih terbatas. Untuk itu, partisipasi sektor swasta dinilai menjadi kunci untuk menutup kesenjangan kebutuhan menuju target penurunan emisi karbon pada 2060 atau lebih cepat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin menyampaikan bahwa alokasi belanja terkait iklim saat ini baru mencapai sekitar 3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau rata-rata lebih dari Rp70 triliun per tahun.

“Angka tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa kesenjangan pembiayaan masih sangat besar,” kata Herman dalam sambutannya pada Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Selasa (30/6/2026).

Herman mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi Indonesia diproyeksikan melampaui Rp8.000 triliun pada 2026. Menurutnya, pembiayaan publik saja tidak akan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Karena itu, pemerintah memposisikan APBN sebagai sumber pembiayaan utama, melainkan sebagai katalis yang mampu menurunkan risiko investasi, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi sektor swasta dalam skala yang jauh lebih besar.

Indonesia sendiri telah membangun mekanisme pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber pendanaan dari sektor publik dan swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dari sisi publik, Herman mengemukakan pembiayaan iklim didukung melalui APBN, belanja pemerintah daerah, insentif fiskal, serta berbagai instrumen pembiayaan inovatif seperti green sukuk, obligasi SDGs, blue bonds, dan dana penanggulangan bencana

Di luar APBN, pemerintah terus mendorong perbankan berkelanjutan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, serta skema blended finance.

Selain itu, Herman memandang bahwa kerja sama internasional memiliki peran yang sangat penting, dengan dukungan dari bank pembangunan multilateral, mitra bilateral, dana iklim, dan lembaga keuangan internasional.

“Perubahan iklim terlalu kompleks untuk ditangani oleh satu institusi saja. Keberhasilannya bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, mitra pembangunan, lembaga keuangan, organisasi filantropi, dan sektor swasta,” tegasnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam perekonomian Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saherrudin menilai konsekuensi ekonomi akibat perubahan iklim bagi Indonesia sangat besar apabila tidak diantisipasi.

"Bagi Indonesia, konsekuensi ekonominya sangat signifikan. Perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar sekaligus menurunkan produktivitas tenaga kerja apabila tidak ada tindakan yang berarti," ujar Herman dalam acara Maybank Indonesia Sustainable Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Herman menjelaskan Indonesia menghadapi risiko fisik akibat perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, hingga kenaikan permukaan laut.

"Di satu sisi, kita menghadapi risiko fisik seperti banjir, kekeringan, kenaikan permukaan laut, dan cuaca ekstrem yang mengganggu infrastruktur, pertanian, serta produktivitas," ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga dihadapkan situasi di mana berbagai negara mulai mengadopsi teknologi ramah lingkungan, menerapkan regulasi karbon, serta mengubah preferensi konsumen ke produk yang lebih berkelanjutan.

Menurut dia, perkembangan tersebut akan memengaruhi berbagai aspek ekonomi nasional, mulai dari investasi hingga stabilitas sektor keuangan.

"Perkembangan ini memengaruhi keputusan investasi, daya saing perdagangan, kebutuhan pembiayaan, penerimaan fiskal, dan pada akhirnya stabilitas sektor keuangan," ujarnya.

Ia mengungkap pada periode 2018-2024, porsi pembiayaan untuk iklim yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru sebesar tiga persen.

Rata-rata uang negara yang dikucurkan sebesar Rp70 triliun per tahun. Herman memandang angka ini sudah cukup menunjukkan komitmen kuat pemerintah.

Namun, ia menegaskan pembiayaan dari negara tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir. Herman pun mendorong pihak swasta berkontribusi lebih masif dalam pembiayaan iklim.

"Oleh karena itu, belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta," ujarnya.

Belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN, dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengungkapkan rata-rata pengeluaran pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim mencapai Rp73,5 triliun per tahun selama periode 2018-2024.

“Belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN, dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun,” ujar Herman Saheruddin dalam Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan nominal tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim. Namun, hal tersebut juga menunjukkan masih besarnya kesenjangan pembiayaan terkait iklim.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia membutuhkan Rp794 triliun hingga Rp800 triliun per tahun untuk mencapai target nol emisi (Net Zero Emission/NZE) pada 2060.

“Oleh karena itu, belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta,” katanya.

Herman menyatakan pemerintah memposisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan iklim, tapi sebagai katalis yang mengurangi risiko investasi, memperkuat kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi yang jauh lebih besar dari sektor swasta.

Pihaknya pun meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan hanya akan berhasil apabila pemerintah dan para pelaku pasar mampu membangun kerja sama yang solid untuk mengatasi permasalahan iklim.

Hal tersebut karena diperlukan ekosistem pembiayaan yang komprehensif, terdiversifikasi, dan kolaboratif untuk merealisasikan target iklim Indonesia.

“Karena itu, Indonesia telah mengembangkan arsitektur pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber daya dari sektor publik dan swasta, serta dari mitra domestik maupun internasional,” ucap Herman.

Ia menuturkan dari sisi pembiayaan publik, pembiayaan iklim didukung melalui APBN, belanja pemerintah daerah, insentif fiskal, dan instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk (sukuk hijau), SDG Bonds, Blue Bonds (obligasi biru), serta Disaster Pooling Fund (dana bersama penanggulangan bencana).

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan dukungan dari sektor perbankan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, blended finance (bauran pembiayaan), serta kerja sama internasional melalui bank pembangunan multilateral, mitra bilateral, dan lembaga keuangan internasional.

“Setiap sumber pembiayaan harus saling melengkapi agar aksi iklim dapat dilaksanakan pada skala kecepatan yang dibutuhkan,” tutur Herman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, rata-rata belanja pemerintah untuk mitigasi perubahan iklim baru sekitar Rp 73,5 triliun atau 4,4 miliar dollar Amerika Serikat (AS) setiap tahunnya selama 2018-2024.

Nominal tersebut baru sekitar 3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karenanya, pemerintah mendorong keterlibatan sektor swasta untuk memenuhi gap atau selisih pendanaan iklim.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin mengatakan, realisasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memitigasi perubahan iklim.

Namun demikian, hal ini juga menegaskan kenyataan penting, kesenjangan pembiayaan perubahan iklim masih sangat besar.

Pasalnya dengan realisasi tersebut, APBN baru dapat menutup sekitar 12,9 persen kebutuhan pembiayaan mitigasi perubahan iklim. Artinya masih terdapat gap pendanaan sekitar 87,1 persen.

"Oleh karena itu, belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta," ujarnya saat acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Hotel St. Regis Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dia menambahkan, kebutuhan investasi Indonesia untuk mitigasi perubahan iklim pada 2026 diproyeksikan melampaui Rp 8.000 triliun.

Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah tidak mungkin mengandalkan fiskal semata untuk mendanai pembangunan sekaligus memenuhi target pengurangan emisi menuju net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.

Oleh karenanya, dalam hal ini pemerintah memposisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan, melainkan sebagai katalis yang mengurangi risiko investasi, memperkuat kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi yang jauh lebih besar dari sektor swasta.

“Ini mencerminkan prinsip fundamental kebijakan kami yaitu pembangunan berkelanjutan hanya akan berhasil apabila pemerintah dan pasar bekerja bersama,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut Herman, pemerintah membangun ekosistem pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber pendanaan publik dan swasta.

Melalui APBN, pemerintah mengandalkan instrumen seperti Green Sukuk, SDG Bonds, Blue Bonds, blended finance, pasar karbon, hingga dukungan lembaga keuangan internasional untuk memobilisasi investasi hijau.

Selain APBN, pemerintah mendorong program perbankan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, dan blended finance dengan prinsip keberlanjutan.

Kerja sama internasional juga didorong dengan dukungan kuat dari bank pembangunan multilateral, mitra bilateral, dana iklim, dan lembaga keuangan internasional.

“Tujuan kami sangat jelas: setiap sumber pembiayaan harus saling melengkapi agar aksi iklim dapat dilaksanakan pada skala dan kecepatan yang dibutuhkan,” tukasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang