Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan dua pengurus PT Investree Radhika Jaya (PT IRJ) kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah penyidikan perkara tindak pidana sektor jasa keuangan dinyatakan lengkap.

Penyidik OJK pada Kamis (22/1/2026) melaksanakan penyerahan Tahap II dengan menyerahkan tersangka berinisial AAG yang diketahui sebagai Adrian Gunadi dan satu pimpinan lain berinisial APP beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Dengan penyerahan tersebut, penanganan perkara berlanjut ke tahap penuntutan.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengungkap perkara Investree terjadi dalam rentang 2017–2023 dengan modus penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin sebagai unregistered lender. Dalam praktiknya, para tersangka diduga menjanjikan imbal hasil tetap setiap bulan, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta mengganggu integritas sektor jasa keuangan.

"Dalam proses penyidikan, penyidik OJK telah menetapkan Sdr. AAG dan Sdr. APP sebagai tersangka. Keduanya diduga melanggar Pasal 237 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK), dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 10 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp1 triliun," jelas Ismail dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1/2026).

Dia mengungkapkan, kedua tersangka sempat tidak kooperatif dan melarikan diri ke Doha, Qatar. Penyidik kemudian berkoordinasi dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional Polri hingga diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Red Notice pada 14 November 2024.

Upaya penegakan hukum dilanjutkan melalui pengajuan permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Qatar melalui Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri. OJK juga berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk pencabutan paspor para tersangka.

Melalui kerja sama National Central Bureau (NCB) to NCB serta dukungan KBRI di Qatar, kedua tersangka dipulangkan ke Indonesia pada 26 September 2025. Selanjutnya, keduanya dititipkan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri untuk kepentingan proses hukum.

Penanganan perkara ini melibatkan koordinasi lintas lembaga, antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

JAKARTA, KOMPAS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih melanjutkan proses penyidikan terhadap mantan Direktur Utama fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya (Investree), Adrian Gunadi, meski yang bersangkutan telah ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia sejak September 2025.

Adrian ditangkap di Doha, Qatar, dan dibawa ke Tanah Air pada 26 September 2025 melalui kerja sama lintas negara, termasuk dengan Interpol Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan penyidikan masih berjalan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kasus Investree.

“Proses penyidikan dan pemeriksaan bukti terhadap Adrian Gunadi terus dilakukan secara cermat dan menyeluruh sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulis Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Rabu (17/12/2025).

Sebelumnya, Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Yuliana menyampaikan bahwa Adrian diduga melakukan pelanggaran penghimpunan dana masyarakat tanpa izin pada periode Januari 2022 hingga Maret 2024.

Nilai kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp 2,7 triliun.

Yuliana menjelaskan, tersangka diduga menggunakan PT Radhika Persada Utama (RPU) dan PT Putra Radhika Investama (PRI) sebagai special purpose vehicle untuk menghimpun dana ilegal dengan mengatasnamakan PT Investree Radhika Jaya.

“Dana yang dihimpun melalui perusahaan tersebut diduga digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi,” kata Yuliana dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (26/9/2025).

Menurut OJK, praktik tersebut dilakukan tanpa izin otoritas dan melanggar ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam penegakan hukum, penyidik OJK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI untuk menjerat tersangka dengan Pasal 46 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perbankan serta Pasal 305 ayat (1) juncto Pasal 237 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, juncto Pasal 55 KUHP.

Ancaman pidana dalam perkara ini berupa hukuman penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 10 tahun.

Yuliana menambahkan, proses pemulangan Adrian ke Indonesia dilakukan melalui mekanisme kerja sama NCB to NCB serta melibatkan Kementerian Luar Negeri dan dukungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Qatar.

Saat ini, Adrian berstatus sebagai tahanan OJK dan dititipkan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

OJK juga terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait laporan korban yang masuk ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya.

Likuidasi Investree Masih Berjalan

Di sisi lain, OJK menyatakan proses likuidasi Investree masih berlangsung hingga saat ini. OJK memastikan pengawasan ketat terhadap Tim Likuidasi, termasuk terkait proses pendaftaran dan verifikasi tagihan lender.

“OJK terus melakukan pengawasan secara ketat terhadap Tim Likuidasi Investree, termasuk mengenai pendaftaran tagihan oleh lender,” ujar Agusman.

Ia menambahkan, para lender dapat mendaftarkan tagihan secara langsung kepada Tim Likuidasi.

Selain itu, lender juga memiliki opsi untuk menempuh upaya hukum secara mandiri atau melalui pihak lain terhadap borrower sesuai ketentuan yang berlaku.

Tim Likuidasi Investree menyatakan masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan proses verifikasi tagihan.

Dalam pengumuman di situs resmi Investree pada 17 Desember 2025, disebutkan bahwa tingginya volume tagihan menjadi salah satu alasan perlunya perpanjangan waktu verifikasi.

“Tim Likuidasi PT Investree Radhika Jaya (Dalam Likuidasi) memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan proses verifikasi tagihan,” tulis Tim Likuidasi.

Saat ini, Tim Likuidasi tengah melakukan pengumpulan dan komparasi data guna memastikan konsistensi serta keakuratan informasi. Perkembangan proses likuidasi akan disampaikan secara berkala melalui situs resmi perusahaan.

Sebagai informasi, OJK telah mencabut izin usaha fintech lending Investree pada 21 Oktober 2024 melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024.

Pencabutan izin tersebut dilakukan menyusul kasus gagal bayar serta pelanggaran ketentuan yang dilakukan perusahaan.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Ditangkap September, OJK Masih Lakukan Penyidikan ke Eks CEO Investree Adrian Gunadi

Mantan CEO Investree Adrian Gunadi ditangkap Interpol bulan lalu. Bagaimana nasib pengembalian dana lender atau pemberi pinjaman?

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan atau PVML OJKnAgusman menyampaikan tim likuidasi Investree sedang memverifikasi data penagihan dari para lender.

Proses itu dilakukan melalui formulir pendaftaran tagihan yang sebelumnya dibuka untuk kreditur.

“Nilai total tagihan yang diajukan para kreditur atau lender masih dalam proses verifikasi,” kata Agusman dalam keterangan pers, Senin (13/10).

Agusman menambahkan, selain lender, mantan karyawan Investree berhak mengajukan klaim kepada tim likuidasi. L

Sebelumnya, OJK menyatakan Interpol bersama Polri berhasil memulangkan eks CEO Investree Adrian Gunadi ke Tanah Air setelah buron dan berada di Qatar.

Ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dan langsung diamankan oleh tim penyidik pada 26 September. Selanjutnya, Adrian Gunadi dititipkan di Rutan Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut.

Adrian Gunadi diduga melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK dengan kerugian mencapai Rp 2,7 triliun. Ia terancam hukuman hingga 10 tahun penjara.

“Kerugiannya semua berupa pinjaman online, P2P lending P2P lending di mana mereka menghimpun dana masyarakat tanpa izin dari pihak OJK,” kata Sekretaris NCB Interpol Untung Widyatmoko, dalam konferensi pers, di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, beberapa waktu lalu (26/9). Namun, ia tak memerinci lebih jauh berbagai bentuk kerugian.

Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Penyidikan OJK Yuliana menyampaikan dana itu dihimpun secara ilegal melalui dua perusahaan, yakni PT Radika Persada Utama (RPU) dan PT Putra Radika Investama (PRI), yang dijadikan special purpose vehicle dengan mengatasnamakan PT Investree Radhika Jaya.

“Dana hasil penghimpunan ilegal itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Periode pengumpulan sejak Januari 2022 hingga Maret 2024,” kata Yuliana.

OJK mencabut izin usaha Investree yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jendral Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, pada 21 Oktober 2024.

Pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10 tahun 2022. Selain itu, kinerja pinjaman daring atau pindar ini memburuk, sehingga mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau LPBBTI, pindar Investree wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS untuk memutuskan pembubaran dan membentuk tim likuidasi paling lama 30 hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha.

Pada Juni, fintech P2P Lending itu resmi membentuk tim untuk melakukan proses likuidasi. Investree mencatat 1.669 pengajuan tagihan dana kembali dari para lender.