Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria akan menyerahkan data BUMN yang merugi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dia sampaikan usai audiensi dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin di Gedung C1 KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

"Iya," kata Dony menjawab pertanyaan terkait penyerahan data BUMN yang rugi kepada KPK.

Dony menegaskan bahwa langkah penutupan perusahaan bukan dimaksudkan untuk menutupi adanya dugaan tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terjadi.

Menurutnya, proses hukum terhadap dugaan tindak kriminal tetap akan berjalan dan tidak akan terpengaruh oleh keputusan tersebut.

Bahkan jika ditemukan indikasi penyimpangan yang menyebabkan penutupan BUMN, maka proses hukum akan diproses secara hukum.

"Contohnya misalnya ada PT ini sudah rugi tiap tahun tahun depan kita pikir akan rugi juga tahun berikutnya akan rugi juga ya mending kita tutup kan untuk menghindari supaya tidak ruginya lebih dalam lagi," jelas Dony.

Pernyataan Dony berkaitan dengan pemangkasan BUMN menjadi 250 sebagai bagian dari upaya restrukturisasi dan efisiensi perusahaan pelat merah. Presiden Prabowo Subianto mengakui selama ini banyak BUMN menghadapi persoalan tata kelola dan efisiensi. Karena itu, pemerintah tengah melakukan penataan besar-besaran terhadap perusahaan pelat merah.

"Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan," katanya.

Presiden mengungkapkan, dari lebih dari 1.000 BUMN yang ada sebelumnya, pemerintah telah menutup lebih dari 200 perusahaan. Jumlah tersebut akan terus dikurangi hingga hanya tersisa sekitar 250 BUMN.

"Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300. Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup," ujar Prabowo.

Menurut dia, banyaknya jumlah BUMN selama ini menyebabkan tingginya biaya operasional, terutama untuk membiayai struktur manajemen dan komisaris.

"750 dirut, 750 direksi kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya seperti apa, gajinya seperti apa. Ini uang rakyat semua," katanya.

Prabowo menegaskan pemerintah ingin membangun BUMN yang lebih rasional, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ia menargetkan proses penataan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO), Danantara Dony Oskaria, menyebut pemangkasan BUMN menjadi 250 dapat mengefisiensi anggaran negara Rp50 triliun.

Saat ini pemerintah tengah berupaya memangkas kehadiran BUMN menjadi 250 sebagai bagian dari upaya restrukturisasi dan efisiensi perusahaan pelat merah. Pemerintah menyebut, banyaknya jumlah BUMN selama ini menyebabkan tingginya biaya operasional, terutama untuk membiayai struktur manajemen dan komisaris.

Kembali ke Dony, dia menjelaskan pemangkasan BUMN dapat membuat tata kelola bisnis negara menjadi lebih sehat dan optimal.

"Beberapa kali saya sampaikan ini kan untuk membuat perusahaan-perusahaan kita ini menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih apa namanya? Lebih agile ya. Dan tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang nanti skalanya kecil-kecil yang tidak memberikan dampak dan manfaat," jelasnya usai audiensi dengan KPK, Senin (29/6/2026).

Dari upaya pengurangan BUMN dapat mengefisiensi Rp50 triliun yang berasal dari akumulasi dari kerugian anak-anak perusahaan.

"Rp50 triliun ya. Itu kan clear. 50 triliun itu artinya kan total akumulasi kerugian anak-anak perusahaan itu kan Rp20 triliun, ditambah dengan transaksi layering inter-company transaction nya inefisiensi itu Rp30 triliun. Jadi kurang lebih Rp50 triliun yang akan kita lakukan," ucapnya.

Optimalisasi BUMN tidak lepas dari keberadaannya yang dianggap memberikan manfaat bagi negara. Menurutnya, penerimaan pajak dari BUMN sekitar Rp625 triliun pertahun.

"Ditambah lagi dengan laba kita insyaallah mudah-mudahan laba kita tahun ini itu Rp360 an triliun. Jadi saya rasa ini juga perlu diapresiasi tapi tetap perlu dikritisi. Bagus dikritisi tetapi juga yang bagusnya diapresiasi juga," sambungnya.

Selain itu, Dony juga akan menyerahkan data BUMN yang merugi ke KPK. Dony menegaskan bahwa langkah penutupan perusahaan bukan dimaksudkan untuk menutupi adanya dugaan tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terjadi.

Menurutnya, proses hukum terhadap dugaan tindak kriminal tetap akan berjalan dan tidak akan terpengaruh oleh keputusan tersebut.

Bahkan jika ditemukan indikasi penyimpangan yang menyebabkan penutupan BUMN, maka proses hukum akan diproses secara hukum.

"Contohnya misalnya ada PT ini sudah rugi tiap tahun tahun depan kita pikir akan rugi juga tahun berikutnya akan rugi juga ya mending kita tutup kan untuk menghindari supaya tidak ruginya lebih dalam lagi," jelas Dony.

IDXChannel- Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepuluh saham dengan penurunan terbesar pada perdagangan pendek pekan ini, 22-26 Juni 2026.

Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual yang signifikan, sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatat pelemahan 4,55 persen ke level 5.896.

Peringkat pertama ‘top 10 losers’ ditempati oleh saham PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), terjun bebas sebesar 25 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp1.395 menjadi Rp1.040 per saham.

Untuk saham dengan pelemahan terbatas adalah PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) yang menyusut 18,93 persen ke Rp1.370 dari posisi pekan sebelumnya di Rp1.690.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (27/6/2026), berikut adalah deretan 10 saham penghuni top losers sepekan:

1. PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) merosot 25,45 persen ke Rp1.040.

2. PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) menyusut 24,55 persen ke Rp498.

3. PT Fuji Finance Indonesia Tbk (FUJI) melemah 23,13 persen ke Rp206.

4. PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) tergelincir 21.59 persen ke Rp276.

5. PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) tertekan 21,21 persen ke Rp520.

6. PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) terkoreksi 20,63 persen ke Rp500.

7. PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) melemah 19,38 persen ke Rp5.200.

8. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) tergelincir 19,23 persen ke Rp126.

9. PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) turun 19,05 persen ke Rp153.

10. PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) menurun 18,93 persen ke Rp1.370.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut bahwa banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang rugi dan menjadi beban negara. Prabowo pun jengkel, para direksi di BUMN itu malah meminta bonus.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Prabowo menjelaskan bahwa sejak pertama dilantik menjadi Presiden RI, dirinya kaget dengan banyaknya jumlah BUMN di Indonesia.

"Jumlahnya luar biasa waktu saya jadi Presiden, saya baru tahu. Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300. Waktu saya jadi Presiden baru saya tahu. Jumlahnya 1.000 lebih," kata Prabowo.

Di samping itu, menurutnya banyak BUMN yang membukukan kerugian sehingga menjadi beban negara.

Prabowo pun menyinggung mengenai beban gaji bagi para jajaran direksi serta komisaris di BUMN-BUMN yang merugi. Bahkan, tak hanya membebani negara, para direksi di BUMN itu malah meminta bonus.

"Anda bisa bayangkan itu kalau dihitung 4 direksi sama 4 komisaris. 8 kali 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta per bulan, berapa itu? Ada gajinya yang bisa di atas itu. Sudah rugi, minta bonus lagi," tuturnya.

Oleh karena itu, Prabowo mengambil kebijakan untuk memangkas jumlah BUMN. Terdapat 240 BUMN telah ditutup karena mengalami kerugian.

"Sekarang kita tutup 240 BUMN, ditutup. Tidak ada yang untung. Rugi terus. Ini perusahaan negara, milik rakyat," ujar Prabowo.

Prabowo mengungkapkan targetnya menutup sekitar 800 BUMN. Dalam upaya menutup ratusan BUMN itu, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah telah menghemat dana triliunan rupiah.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menutup sekitar 240 Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang terus mengalami kerugian. Langkah pembubaran BUMN tidak produktif ini menurutnya telah menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.

Pernyataan tersebut diungkapkan Prabowo saat pidato Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Presiden mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mereformasi tata kelola BUMN yang dinilai tidak produktif dan jumlahnya terlalu banyak.

“Waktu saya jadi presiden baru saya tahu. Jumlahnya seribu lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240. Tidak ada yang untung, rugi terus,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, keberadaan BUMN yang tidak produktif turut membebani keuangan negara karena tetap harus membayar gaji direksi dan komisaris dalam jumlah besar.

Prabowo menyebut seorang direksi atau komisaris dapat menerima gaji hingga Rp50 juta per bulan atau lebih. Mirisnya dalam BUMN, sejumlah direksi dan komisaris tetap menerima remunerasi meskipun perusahaan terus mengalami kerugian.

Perampingan BUMN Dikejar Selesai Tahun Ini, Danantara Ungkap Nasib Karyawan



Karena itu, Prabowo mengatakan langkah penataan BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara dalam jumlah yang sangat signifikan. “Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar,” kata Prabowo.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola BUMN melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sehingga aset negara dapat dikelola secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sebanyak 240 BUMN telah ditutup karena mengalami kerugian. Pemerintah pun saat ini sedang bergeliat untuk merampingkan jumlah BUMN.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Prabowo awalnya mengatakan bahwa sejak dirinya dilantik sebagai Presiden RI, dirinya merasa kaget dengan jumlah perusahaan pelat merah itu. Dia mengira selama ini jumlah BUMN mencapai sekitar 300. Ternyata, jumlahnya mencapai 1.000.

"Sekarang kita tutup 240 BUMN, ditutup. Tidak ada yang untung. Rugi terus. Ini perusahaan negara, milik rakyat," ujar Prabowo.

Prabowo pun mengatakan saat ini pemerintah tengah bergeliat merampingkan jumlah BUMN. Target, pemerintah akan menutup 800 BUMN.

"Kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah," ujarnya.

Presiden pun menyatakan bahwa selain membukukan kinerja keuangan yang merugi, beban pun didapatkan. Dalam satu BUMN, terdapat 8 direksi dan komisaris yang membawa beban gaji besar.

"Anda bisa bayangkan itu kalau dihitung 4 direksi sama 4 komisaris. 8 kali 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta per bulan, berapa itu? Ada gajinya yang bisa di atas itu, sudah rugi, minta bonus lagi," jelasnya.

Dalam upaya menutup ratusan BUMN itu, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah telah menghemat dana triliunan rupiah.

PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA) kembali mencatatkan kinerja negatif sepanjang 2025. Emiten yang bergerak di sektor energi hijau dan pengelolaan limbah itu membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp 45,37 miliar, meski angka tersebut membaik dibandingkan rugi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 63,51 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit, penurunan rugi OASA mencapai sekitar 28,5% secara tahunan. Perbaikan kinerja itu terutama ditopang oleh adanya keuntungan pada pos lain-lain bersih sebesar Rp 7,38 miliar pada 2025, berbalik dari kerugian lain-lain bersih sebesar Rp 31,29 miliar pada 2024.

Namun, dari sisi operasional, kinerja OASA masih menghadapi tekanan. Pendapatan usaha bersih perseroan turun signifikan menjadi Rp 32,58 miliar pada 2025, dibandingkan Rp 66,78 miliar pada tahun sebelumnya. Artinya, pendapatan OASA terkoreksi sekitar 51,2% dalam setahun.

Penurunan pendapatan tersebut ikut menekan laba bruto perseroan. Laba bruto OASA turun menjadi Rp 5,41 miliar pada 2025 dari sebelumnya Rp 13,24 miliar. Kendati demikian, margin laba bruto relatif masih terjaga karena beban pokok pendapatan juga turun menjadi Rp 27,17 miliar dari Rp 53,53 miliar.

Tekanan terbesar masih berasal dari beban usaha. Sepanjang tahun lalu, OASA mencatat beban usaha sebesar Rp 49,08 miliar, meningkat dibandingkan Rp 46,67 miliar pada 2024. Kondisi ini membuat perseroan tetap mencatat rugi sebelum pajak sebesar Rp 40,22 miliar, meski membaik dibandingkan rugi sebelum pajak Rp 69,32 miliar pada tahun sebelumnya.

Dari sisi laba per saham, kerugian yang ditanggung pemegang saham juga mengalami perbaikan. Rugi per saham dasar OASA turun menjadi Rp 6,74 per saham pada 2025 dari Rp 9,89 per saham pada 2024. Kerugian yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan tercatat hampir Rp 42,79 miliar.

Meski masih merugi, kondisi neraca OASA menunjukkan beberapa perubahan positif. Total liabilitas perseroan turun menjadi Rp 63,51 miliar pada akhir 2025 dari Rp 133,12 miliar pada 2024. Penurunan terutama terlihat pada liabilitas jangka pendek yang turun menjadi Rp 49,01 miliar dari Rp 83,68 miliar.

Di sisi aset, total aset OASA tercatat sebesar Rp 621,57 miliar pada akhir 2025, menurun dibandingkan Rp 736,41 miliar pada 2024. Penurunan terbesar berasal dari aset tidak lancar yang turun menjadi Rp 496,91 miliar dari Rp 687,41 miliar.

Kas dan setara kas OASA meningkat menjadi Rp 23,62 miliar pada akhir 2025 dari Rp 4,31 miliar pada tahun sebelumnya. Kenaikan kas tersebut didukung arus kas operasi positif sebesar Rp73,05 miliar.

Kendati demikian, arus kas operasi positif tersebut tidak sepenuhnya berasal dari peningkatan aktivitas bisnis utama. Dalam laporan arus kas, penerimaan dari pelanggan tercatat sebesar Rp 50,35 miliar, sementara terdapat penerimaan dari aktivitas operasional lain sebesar Rp 119,97 miliar.

Dari sisi strategi bisnis, OASA masih mengandalkan pengembangan bisnis energi hijau melalui sejumlah entitas anak. Perseroan memiliki beberapa anak usaha yang bergerak di bidang pengelolaan limbah, pemulihan material sampah, hingga pengembangan pembangkit energi berbasis sumber energi alternatif.

Dengan kondisi tersebut, tantangan utama OASA ke depan adalah membalikkan tren penurunan pendapatan sekaligus meningkatkan kontribusi bisnis inti agar mampu menghasilkan laba berkelanjutan. Investor perlu mencermati perkembangan proyek-proyek energi hijau perseroan, mengingat kinerja 2025 menunjukkan perbaikan rugi, tetapi belum diikuti pemulihan pendapatan usaha.

Masuk DPT Gelombang II ProyekWtEDanantara

Pada 22 Mei lalu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mengumumkan 85 entitas yang masuk ke dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) gelombang kedua proyek waste to energy (WtE). Nama OASA juga masuk dalam DPT proyek yang digarap melalui Danantara Investment Management (DIM) itu.

Peserta yang lolos akan menjadi calon mitra kerja sama pengembangan dan pengelolaan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL) atau WtE di Indonesia. Selain OASA ada sejumlah emiten lain yang turut masuk dalam daftar itu. Mereka adalah PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ), PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), dan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI).

Hasil seleksi gelombang kedua itu merupakan kelanjutan dari seleksi tahap awal yang sebelumnya dilakukan di wilayah Bekasi Kota, Bogor Raya, dan Denpasar Raya. Jumlah peserta meningkat signifikan dari 24 entitas pada gelombang pertama menjadi 85 entitas pada tahap kedua. Peserta terdiri atas perusahaan dan konsorsium baru maupun peserta yang kembali mengikuti proses seleksi.

CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), Fadli Rahman mengatakan, peningkatan jumlah peserta baik dari dalam maupun luar negeri menunjukkan proyek PSEL memiliki daya tarik investasi yang kuat. “Kami terus berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses seleksi mitra PSEL dilakukan secara transparan dan kompetitif, sehingga menghasilkan mitra yang mampu mendukung pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkontribusi dalam penyelesaian darurat sampah di Indonesia,” kata Fadli dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (22/5).

Selanjutnya, DIM akan menerbitkan Terms of Reference (ToR) kepada peserta yang lolos seleksi DPT BUPP PSEL. Informasi mengenai jadwal dan prosedur tahap berikutnya akan disampaikan secara terpisah.

Berdasarkan daftar peserta yang lolos, emiten DAAZ tergabung dalam Konsorsium Daaz Jinjiang Green Energy yang beranggotakan PT Perkasa Eka Cipta Investama dan PT Jinjiang Environment Indonesia. DAAZ juga tercatat dalam Konsorsium ZNJJ Daaz Green Energy bersama PT Jinjiang Environment Indonesia dan PT Perkasa Eka Cipta Investama.

Berikutnya, MEDC masuk dalam Konsorsium Sinergi Mitra Citra yang terdiri dari Samsung E&A, China TianYing dan PT Medco Power Indonesia. Adapun BIPI tergabung dalam konsorium Grup Bakrie yaitu Konsorsium Mentari Citra Lestari yang terdiri atas PT Bakrie Power, PT Acritas Karya Persada, dan SUS Indonesia Holding Limited.

Sementara OASA tergabung dalam Konsorsium Grandblue Maharaksa bersama Grandblue dan PT Indoplas Dewata Energi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO) Kusnan meminta agar pemerintah melalui Perum Bulog dan BUMN dapat meningkatkan serapan ayam peternak.

Hal ini mengingat persoalan yang dihadapi peternak tidak hanya terjadi pada sektor petelur, tetapi juga sangat dirasakan oleh peternak ayam pedaging (broiler) yang saat ini mengalami tekanan harga live bird jauh di bawah biaya pokok produksi.

"Karena itu, selain Kementerian Pertanian, PERMINDO juga berharap adanya keterlibatan aktif Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, serta BUMN Pangan dalam membangun sistem penyerapan dan distribusi yang lebih kuat," kata Kusnan dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Dia bilang, pemerintah perlu membangun mekanisme penyerapan ayam dan telur secara berkelanjutan melalui BULOG atau BUMN Pangan sebagai instrumen stabilisasi pasar.

Sebagaimana pemerintah melakukan penyerapan gabah dan beras untuk menjaga kesejahteraan petani, mekanisme serupa perlu dipertimbangkan untuk protein hewani rakyat ketika terjadi kelebihan pasokan dan harga jatuh di tingkat peternak.

Kusnan berharap Kementerian Pertanian juga membuka ruang dialog yang setara bagi perwakilan peternak ayam broiler rakyat.

Dengan begitu, kondisi riil yang terjadi di lapangan dapat disampaikan secara langsung kepada Menteri Pertanian dan menjadi bagian dari perumusan solusi nasional sektor perunggasan.

Saat ini kondisi usaha peternak broiler berada dalam tekanan yang sangat berat.

Sepanjang tahun 2026 terjadi kenaikan harga pakan secara akumulatif sekitar Rp 800 per kilogram, sementara harga pakan saat ini berada pada kisaran Rp 8.800 sampai Rp 9.400 per kilogram (loco pabrik).

Di sisi lain, harga DOC final stock saat panen hari ini input masih berada pada kisaran Rp 5.000 sampai Rp 6.000 per ekor, sehingga semakin meningkatkan biaya produksi peternak.

"Akibat kenaikan berbagai komponen biaya tersebut, Harga Pokok Produksi (HPP) broiler saat ini diperkirakan telah mencapai Rp 21.000 sampai Rp 22.000 per kilogram live bird," ujar dia.

Namun kondisi pasar menunjukkan kenyataan yang berbeda.

Harga live bird di wilayah Jabodetabek dan Banten masih berada pada kisaran Rp 15.000 hingga Rp 16.000 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi peternak.

"Artinya, peternak rakyat saat ini menanggung kerugian sekitar Rp 5.000 sampai Rp 7.000 per kilogram live bird atau sekitar Rp 10.000 sampai Rp 14.000 per ekor ayam panen berbobot 2 kilogram," ujar dia.

Kondisi ini tidak mungkin bertahan dalam jangka panjang karena akan menggerus modal kerja peternak rakyat dan berpotensi menyebabkan banyak usaha budidaya berhenti beroperasi.

Menurut dia, persoalan utama yang saat ini dihadapi peternak bukan semata-mata masalah produksi, melainkan bagaimana memperbesar dan memperluas pasar untuk menyerap produksi ayam dan telur nasional yang telah melimpah.

Dia mengusulkan beberapa langkah strategis di antaranya, perluasan akses produk unggas di ritel modern nasional.

Dia bilang, pemerintah perlu mendorong ketersediaan ayam karkas segar, ayam beku, dan telur di seluruh jaringan ritel modern nasional seperti minimarket, supermarket, hypermarket, dan gerai pangan modern lainnya.

"Dengan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap protein hewani, konsumsi nasional dapat meningkat sekaligus memperluas pasar bagi peternak rakyat," ujar dia.

Dia mengatakan, penguatan pasar dan distribusi dinilai menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan yang dihadapi peternak rakyat.

PERMINDO menilai produksi ayam dan telur nasional perlu diintegrasikan secara lebih luas ke dalam berbagai program pemerintah agar penyerapan hasil produksi meningkat sekaligus mendukung perbaikan gizi masyarakat.

"Produksi ayam dan telur nasional perlu diintegrasikan ke dalam berbagai program pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan stunting, bantuan sosial pangan, cadangan pangan pemerintah, serta kebutuhan pesantren, sekolah, rumah sakit, asrama, TNI, Polri, dan institusi negara lainnya. Langkah ini tidak hanya membantu peternak tetapi juga meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia," ujar Kusnan.

Selain itu, pemerintah juga didorong memperkuat distribusi dari daerah surplus ke wilayah yang masih kekurangan pasokan melalui dukungan logistik nasional, pengembangan rantai dingin (cold chain), penambahan cold storage regional, dan penguatan distribusi antarpulau.

Menurut Kusnan, distribusi yang lebih merata akan membantu mengurangi disparitas harga antarwilayah sekaligus meningkatkan serapan hasil produksi peternak.

Di sisi lain, organisasi tersebut juga menilai pemerintah perlu menyusun peta produksi dan kebutuhan unggas nasional yang lebih akurat sebagai dasar pengembangan investasi peternakan.

Saat ini sekitar 70 persen populasi ayam pedaging dan ayam petelur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga kerap memicu tekanan harga akibat kelebihan pasokan.

"Ke depan, investasi peternakan baru perlu diarahkan ke wilayah-wilayah potensial di luar Jawa yang masih memiliki ruang pertumbuhan konsumsi dan kebutuhan protein hewani yang tinggi," kata Kusnan.

Dia juga mengusulkan pembentukan Cadangan Protein Hewani Nasional berbasis ayam dan telur, sebagaimana mekanisme Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Melalui skema tersebut, pemerintah dapat melakukan penyerapan saat terjadi surplus produksi dan menyalurkan stok ketika terjadi kekurangan pasokan atau kondisi darurat pangan.

Berdasarkan data komposisi pangan, satu ekor ayam broiler rata-rata mengandung sekitar 160 gram protein yang cukup memenuhi kebutuhan protein hewani seorang anak selama kurang lebih tujuh hari.

Program ini menjadi solusi nyata yang mempertemukan kepentingan peternak rakyat dengan agenda perbaikan gizi nasional.

PERMINDO meyakini pembenahan sistem pasar, distribusi, dan penyerapan akan menciptakan harga ayam dan telur yang lebih sehat tanpa harus terus bergantung pada kebijakan pengurangan produksi.

"Peternak tidak meminta subsidi. Peternak meminta pasar diperbesar, distribusi diperbaiki, dan hasil produksi rakyat diserap secara adil. Masalah unggas nasional hari ini bukan kekurangan produksi, melainkan belum optimalnya pasar dan distribusi. Ketika HPP sudah mencapai Rp 21.000-Rp 22.000 per kilogram sementara harga live bird hanya Rp 15.000-Rp 16.000 per kilogram, maka yang dijual peternak bukan keuntungan, melainkan kerugian," tegas Kusnan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sepatu Bata Tbk. (BATA) masih mencatat kerugian sebesar Rp116,23 miliar sepanjang 2025, meski susut 21,4% secara tahunan, seiring dengan penurunan penjualan hingga 35,2%.

Melansir dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (8/6/2026), rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk BATA tercatat membaik dibandingkan realisasi pada 2024 sebesar Rp147,97 miliar.

Laporan keuangan audit per 31 Desember 2025 juga mencatat penjualan neto BATA turun 35,2% menjadi Rp298,25 miliar dari Rp459,98 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan tersebut membuat laba bruto menyusut menjadi Rp105,45 miliar dari Rp197,15 miliar pada 2024.

Di sisi lain, BATA masih membukukan rugi usaha Rp106,34 miliar. Perseroan juga mencatat kerugian pelepasan aset tetap sebesar Rp4,34 miliar serta beban usaha lainnya senilai Rp7,8 miliar.

Tekanan kinerja tersebut tecermin pada posisi keuangan perusahaan. Total aset turun menjadi Rp282,56 miliar dari Rp405,66 miliar pada 2024, sementara total liabilitas masih mencapai Rp414,21 miliar.

Akibatnya, BATA membukukan defisiensi modal sebesar Rp131,65 miliar, memburuk dibandingkan defisiensi modal Rp15,93 miliar pada akhir 2024.

Auditor independen dari KAP Purwanto, Susanti dan Surja menyatakan grup mengalami rugi Rp116,5 miliar pada 2025. Selain itu, total liabilitas jangka pendek perseroan juga melebihi aset lancar sebesar Rp197,9 miliar.

Dalam laporannya, auditor menegaskan kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan grup mempertahankan kelangsungan usahanya.

Tekanan bisnis juga berdampak pada jumlah tenaga kerja. Hingga akhir 2025, BATA memiliki 68 karyawan tetap dan kontrak, atau susut dari sebelumnya sebanyak 74 karyawan pada akhir 2024.

Pada saat yang sama, liabilitas imbalan kerja jangka panjang meningkat menjadi Rp8,14 miliar dari Rp5,3 miliar setahun sebelumnya.

Perseroan juga mengajukan pembubaran Dana Pensiun PT Sepatu Bata pada 24 Juni 2025, yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan dan efektif sejak 31 Juli 2025. Proses likuidasi dana pensiun tersebut masih berlangsung hingga penyelesaian laporan keuangan.

Selain itu, auditor menjadikan evaluasi penurunan nilai aset non-keuangan pada toko ritel sebagai salah satu hal audit utama. Pada akhir 2025, nilai tercatat aset non-keuangan di toko ritel mencapai Rp83,86 miliar atau sekitar 29,7% dari total aset konsolidasian, di tengah kerugian berulang dari operasi gerai ritel.

Sebelumnya, Grup telah melakukan berbagai upaya selama empat tahun terakhir di tengah kerugian dan tantangan industri akibat pandemi dan perubahan perilaku konsumen secara cepat.

Pada 2024, BATA telah melakukan beberapa kegiatan restrukturisasi, yakni pertama, menutup lebih dari 200 gerai yang merugi untuk kembali memiliki jaringan gerai yang menguntungkan.

Kedua, menutup pabrik dan gudang di Purwakarta yang mengakibatkan antara lain pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan pabrik dan gudang di Purwakarta yang telah disetujui oleh semua pihak dan telah dibayarkan pada Mei 2024.

Ketiga, penambahan penghapusan atas persediaan dengan cara melakukan penjualan kepada pengepul dengan harga murah atau mengadakan obral di toko.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) berencana melakukan kuasi reorganisasi dengan menghapus akumulasi rugi atau saldo laba negatif sebesar Rp3,71 triliun.

Langkah tersebut akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 29 Juni 2026.

Manajemen PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) menjelaskan kuasi reorganisasi dilakukan untuk menata kembali struktur permodalan perseroan melalui eliminasi akumulasi rugi yang membebani ekuitas perusahaan.

"Perseroan bermaksud melakukan rencana kuasi reorganisasi dengan mengeliminasi saldo laba negatif sebesar Rp3.707.953 juta dan hasil pengeliminasian akumulasi rugi (saldo laba negatif) Perseroan saat merencanakan kuasi reorganisasi adalah sebesar nol (0)," jelas manajemen dalam keterbukaan informasi, Jumat (5/6/2026).

Perseroan akan melakukan eliminasi antara saldo laba negatif dengan agio saham yang tercatat sebagai bagian dari tambahan modal disetor. Melalui mekanisme tersebut, posisi akumulasi rugi BWPT akan menjadi nol tanpa memengaruhi jumlah aset, liabilitas, maupun arus kas perusahaan.

Kuasi reorganisasi merupakan langkah akuntansi yang lazim dilakukan emiten untuk memperbaiki struktur ekuitas setelah mengalami akumulasi kerugian dalam jangka panjang. Setelah kuasi reorganisasi efektif, Perseroan dapat memulai pencatatan saldo laba dari titik nol sehingga lebih mencerminkan kinerja keuangan ke depan.

Rencana kuasi reorganisasi tersebut akan menjadi agenda yang dibahas dalam RUPSLB BWPT pada Senin, 29 Juni 2026.

Perseroan telah menyampaikan mata acara RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 12 Mei 2026. Selanjutnya, pengumuman rencana RUPSLB sekaligus keterbukaan informasi mengenai kuasi reorganisasi dilakukan melalui eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs web Perseroan pada 21 Mei 2026.

Adapun tanggal pencatatan pemegang saham (recording date) yang berhak menghadiri RUPSLB ditetapkan pada 4 Juni 2026, sementara pemanggilan resmi RUPSLB dilakukan pada 5 Juni 2026.

Berikut jadwal penting terkait rencana kuasi reorganisasi BWPT:

• Penyampaian mata acara RUPSLB ke OJK 12 Mei 2026
• Pengumuman rencana RUPSLB dan keterbukaan informasi 21 Mei 2026
• Recording date 4 Juni 2026
• Pemanggilan RUPSLB 5 Juni 2026
• Pelaksanaan RUPSLB 29 Juni 2026

Secara umum, kuasi reorganisasi tidak menghasilkan dana baru bagi perusahaan dan tidak mengubah jumlah saham yang beredar. Namun, langkah ini dapat memperbaiki struktur ekuitas karena akumulasi rugi historis dihapus dari laporan keuangan.

Dengan saldo laba negatif yang menjadi nol, BWPT berpotensi memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menjalankan aksi korporasi di masa depan, termasuk membuka peluang pembagian dividen apabila perusahaan berhasil membukukan laba ditahan positif pada periode berikutnya.

Selain itu, struktur keuangan yang lebih sehat juga dapat meningkatkan persepsi investor terhadap prospek jangka panjang perusahaan perkebunan tersebut.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terjadi belakangan ini mendatangkan sejumlah dampak bagi eksportir, importir, hingga masyarakat secara umum.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan eksportir memang bisa merasakan keuntungan dari pelemahan rupiah.

"Pelemahan rupiah memang dapat memberi keuntungan kurs bagi eksportir karena pendapatan dolar bernilai lebih besar saat dikonversi ke rupiah," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Jumat (29/5).

Eksportir komoditas, manufaktur berorientasi ekspor, dan perusahaan dengan biaya domestik besar dinilai dapat menikmati tambahan margin dari depresiasi rupiah.

Namun, eksportir tidak otomatis meraih keuntungan lebih besar.

Syafruddin mengingatkan banyak eksportir masih memakai bahan baku impor, mesin impor, energi berbasis harga global, dan pembiayaan valuta asing.

"Jika biaya input dolar ikut naik, keuntungan kurs dapat terkikis," ujarnya.

Berdasarkan data yang dimiliki, ekspor barang dan jasa tumbuh lebih lambat daripada impor, sehingga pelemahan rupiah belum tentu langsung mendorong kinerja ekspor secara kuat.

Eksportir disebut hanya benar-benar memperoleh manfaat jika mereka memiliki kandungan lokal tinggi, kontrak ekspor stabil, utang valas terkendali, dan akses pasar global yang kuat.

Di sisi lain, importir menjadi pihak yang sudah tentu dirugikan karena paling cepat merasakan tekanan pelemahan rupiah.

Ketika rupiah bergerak ke sekitar Rp17.865 per dolar AS dan pasar forward mengarah ke level lebih tinggi, importir harus menyediakan rupiah lebih besar untuk membeli dolar.

"Beban ini langsung masuk ke harga bahan baku, barang modal, barang konsumsi impor, obat-obatan, komponen elektronik, pangan tertentu, dan energi," ujar Syafruddin.

Industri yang bergantung pada bahan baku luar negeri, kata dia, menghadapi tekanan margin karena biaya produksi naik lebih cepat daripada kemampuan menaikkan harga jual.

Jika perusahaan menahan harga, laba turun. Jika perusahaan menaikkan harga, permintaan dapat melemah.

Oleh karena itu, Syafruddin mengatakan pelemahan rupiah memaksa industri memperkuat lindung nilai, memperbesar kandungan lokal, memperbaiki efisiensi, dan menata ulang rantai pasok agar tidak terus menjadi korban volatilitas kurs.

Sementara itu untuk masyarakat biasa, pelemahan rupiah ini disebut dapat merugikan dompet warga melalui jalur harga, cicilan, pendapatan riil, dan ekspektasi.

"Masyarakat mungkin tidak langsung membeli dolar, tetapi mereka membeli barang yang memakai komponen impor," ujar Syafruddin.

Harga elektronik, kendaraan, obat-obatan, bahan pangan tertentu, produk energi, biaya pendidikan luar negeri, perjalanan internasional, dan barang konsumsi modern dinilai dapat naik saat rupiah melemah.

Jika biaya produksi naik, produsen akan menyalurkan sebagian beban ke konsumen.

Selain itu, jika suku bunga tetap tinggi untuk menjaga rupiah, Syafruddin mengungkap kredit kendaraan, KPR, pinjaman usaha, dan biaya modal juga ikut terasa lebih berat.

Ia mengatakan inflasi saat ini masih terkendali di sekitar 2,42 persen, tetapi pelemahan rupiah dapat menggerus daya beli jika berlangsung lama.

"Jadi, masyarakat membayar pelemahan rupiah bukan hanya di money changer, melainkan juga di pasar, toko, cicilan, dan tagihan rumah tangga," ujar Syafruddin.

Kenaikan harga barang dalam negeri karena pelemahan rupiah bakal terjadi jika tekanan kurs bertahan dan pelaku usaha mulai menyesuaikan harga jual.

Risiko terbesar muncul pada barang dengan kandungan impor tinggi, bahan baku industri, energi, pangan impor, obat-obatan, elektronik, dan barang konsumsi tahan lama.

Syafruddin mengungkap inflasi masih menunjukkan kondisi terkendali dengan angka tahunan sekitar 2,42 persen dan angka inti sekitar 2,44 persen.

Angka itu dinilai memberi ruang bagi pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas.

Namun, impor barang dan jasa tumbuh lebih cepat daripada ekspor, sehingga ekonomi tetap memiliki eksposur impor yang besar.

Jika rupiah terus berada dekat level terlemah dan forward/NDF memberi sinyal pelemahan lanjutan, Syafruddin menilai tekanan harga secara bertahap tetap akan muncul.

"Pemerintah perlu menjaga pasokan, menahan biaya logistik, memperkuat stabilisasi pangan, dan memastikan kebijakan kurs tidak terlambat merespons ekspektasi pasar," ujar Syafruddin.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha logistik mengaku rugi karena harus mengeluarkan biaya lebih mahal akibat antrean panjang dan terbatasnya stok solar subsidi di luar Pulau Jawa, terlebih menjelang momen Iduladha.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto meminta pemerintah untuk menyediakan dan menjamin stok bahan bakar subsidi tersebut di SPBU, khususnya di wilayah luar Jabodetabek dan luar Pulau Jawa.

Bukan tanpa sebab, Mahendra mengaku banyak truk-truk yang harus antre panjang untuk mendapatkan solar murah. Hal ini pun menambah waktu pengiriman barang dan biaya logistik.

“Kami mulai nyebrang ke Lampung, Palembang, di jalan SPBU-nya sudah antre panjang,” ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (24/5/2026).

Mahendra pada dasarnya berterima kasih kepada pemerintah telah berhasil menahan harga solar subsidi maupun Pertalite. Namun, ketiadaan barang sekalipun harganya murah, juga menjadi beban bagi penyedia jasa logistik.

Untuk memastikan pengiriman barang tetap berjalan, pihaknya terpaksa membeli solar nonsubsidi atau solar industri Pertamina Dex, yang harganya empat kali lebih mahal dari solar subsidi.

Per 4 Mei 2026, Pertamina mematok harga solar subsidi senilai Rp6.800 per liter sementara Pertamina Dex di angka Rp27.900 per liter.

Tekanan semakin menjadi-jadi karena biaya tersebut tidak dibebankan kepada pemilik barang, melainkan jasa logistik.

“Jadi yang terjepit sebetulnya adalah penyedia jasa logistik. Kami tak bisa naikkan tarif, tetapi biaya operasional terus naik, dari BBM, tol, belum lagi pungli,” keluhnya.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan, sejatinya stok di luar Jawa dalam kondisi aman. Namun, kondisi di luar Jawa lebih berhadapan pada distribusi tepat sasaran.

“Sehingga perlu didalami dari kondisi di lapangan dulu. Apakah kondisi di SPBU tersebut memang terkendala atau ada hal lainnya,” tuturnya kepada Bisnis.

Sementara untuk wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan bahwa pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jelang momentum libur panjang Hari Raya Iduladha berada dalam kondisi yang aman.

"Kami memastikan BBM menjelang libur panjang Iduladha nanti dalam keadaan aman. Masyarakat juga bisa merayakan Iduladha dengan tenang," ujar Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Tengah Taufiq Kurniawan, Rabu (20/5/2026).