Bisnis.com, JAKARTA — Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengajukan permohonan menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026.

Di tengah proses tersebut, salah satu kuasa hukumnya, Elza Syarief, memutuskan mundur dari tim penasihat hukum. Elza mengaku mengambil keputusan itu karena menilai Sony tidak jujur terkait perkara yang sedang diusut.

Menurut Elza, ia memperoleh informasi mengenai dugaan aliran dana rutin yang diterima Sony dari pengaturan titik SPPG melalui pihak swasta sekaligus orang kepercayaannya, Asep Yusuf Somantri.

"Karena Pak Sony tidak jujur dan sebelum bersumpah bersih tapi info beberapa orang terutama Asep dia menerima uang dari Asep secara rutin," ujar Elza saat dikonfirmasi, dikutip Rabu (17/6/2026).

Elza juga meragukan peluang permohonan JC Sony dikabulkan Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, ia menilai masih ada fakta yang belum diungkap secara utuh dalam perkara tersebut.

"Bagaimana mau JC? Dan saya merasa ada yang dibuka, ada yang dilindungi,” imbuhnya.

Selain itu, Elza mengaku tidak nyaman selama menjadi kuasa hukum Sony karena kerap mengalami kesulitan saat hendak menemui kliennya. Ia menyebut hambatan itu berasal dari adik sekaligus tim hukum Sony, Krisna Murti.

Menanggapi pengunduran diri tersebut, Krisna Murti mengaku terkejut dan menyayangkan keputusan Elza. Dia mengaku tidak sempat berkomunikasi dengan Elza sebelum keputusan itu diambil.

"Saya sangat sayangkan sekali kenapa beliau mundur gitu loh artinya. Saya enggak tahulah ya kan, keluarga sudah mencabut kuasanya, ya kan, terus kenapa ya, enggak tahulah saya," ujar Krisna saat dihubungi, Rabu (17/6/2026).

Terkait tudingan Sony tidak jujur, Krisna menegaskan kliennya telah menyampaikan seluruh pengetahuan yang dimilikinya terkait kasus MBG kepada penyidik. Menurut dia, Sony berkomitmen menjadi JC agar perkara tersebut dapat terungkap secara menyeluruh.

"Setahu saya sih ya, Pak Sony sudah buka semua dalam BAP. Saya enggak mengerti deh arahnya ke mana Bu Elza. Ya kan saya bingung juga ya kan dengan pernyataan-pernyataannya Bu Elza, bingung saya jadinya," imbuhnya.

Krisna juga memastikan tidak ada anggota tim kuasa hukum lain yang mengundurkan diri selain Elza Syarief.

"Enggak ada, enggak ada. Cuma Bu Elza, yang lainnya enggak ada," pungkasnya.

Kejagung Kaji Permohonan JC Sony

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mengkaji permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025–2026.

Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan penyidik saat ini masih fokus mendalami peran masing-masing tersangka, termasuk Sony, sebelum memutuskan permohonan tersebut.

"Nanti pengajuan JC akan kita jawab, sekaligus juga rentetan dia dengan siapa berbuatnya, nanti kita pasti terbuka lah," ujar Febrie di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menegaskan status JC tidak diberikan secara otomatis. Menurutnya, penyidik akan menilai terlebih dahulu peran Sony dalam perkara tersebut.

Anang menjelaskan, penyidik akan terlebih dahulu mengkaji kelayakan Sony untuk memperoleh status justice collaborator berdasarkan perannya dalam perkara tersebut. Menurut dia, permohonan JC tidak dapat dikabulkan apabila Sony terbukti sebagai pelaku utama.

"Nanti penyidik kaji apakah ini memang dia layak untuk memperoleh itu. Karena kan ini perannya dia sebagai apa? Kalau dia pelaku utama kan kita tidak bisa," tutur Anang.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini diterpa kasus dugaan korupsi besar.

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG periode 2025–2026.

Tiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya, serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Lodewyk Pusung.

Kasus ini menjadi sorotan karena MBG merupakan program strategis nasional dengan anggaran ratusan triliun rupiah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

Awal Mula Dugaan Korupsi MBG

Berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung, perkara ini mulai naik ke tahap penyidikan pada Jumat, 29 Mei 2026.

Jika ditarik lebih jauh ke belakang, kasus tersebut berawal dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang mulai berjalan pada 6 Januari 2025. Program ini memiliki anggaran sangat besar, yakni Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026.

Dalam aturan pelaksanaannya, pengelolaan MBG dilakukan melalui yayasan-yayasan yang menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Namun, mekanisme tersebut diduga dimanfaatkan oleh para tersangka untuk melakukan penyimpangan.

Dugaan Karpet Merah untuk Yayasan Terafiliasi

Penyidik menduga Dadan Hindayana bersama Sony Sonjaya memberikan perlakuan khusus kepada sejumlah yayasan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.

Yayasan-yayasan tersebut disebut memperoleh kemudahan dan prioritas dalam pelaksanaan program. Bahkan, menurut Kejagung, yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyebut yayasan-yayasan penerima keuntungan tersebut memiliki keterkaitan dengan para tersangka.

Selain dugaan pemberian fasilitas khusus kepada yayasan tertentu, penyidik juga menemukan indikasi penyimpangan lain dalam pengadaan barang dan jasa program MBG.

Modus Dugaan Korupsi, Mark Up dan Pengadaan Tak Sesuai Kebutuhan

Kejagung menduga para tersangka melakukan intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa.

Akibat intervensi tersebut, sejumlah pengadaan dilakukan tidak sesuai kebutuhan program dan diduga terjadi praktik mark up harga.

Beberapa pengadaan yang menjadi sorotan antara lain:

1. Motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai Rp1 triliun yang telah dibayarkan kepada PT YAT. Penyidik menduga perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer maupun bengkel aktif serta terdapat indikasi mark up.
2. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang diduga tidak sesuai ketentuan.
3. Pengadaan 31.994 unit tablet yang diduga mengalami mark up harga.
4. Pengadaan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang juga diduga tidak sesuai kebutuhan serta mengalami mark up.

Menurut penyidik, kombinasi antara pemberian keuntungan kepada yayasan tertentu dan pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan itulah yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Laporan Kejanggalan Sampai ke Presiden

Di tengah pelaksanaan program MBG, Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menerima berbagai laporan terkait dugaan kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program.

Menurut Prabowo, laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi serta pendalaman dari sejumlah lembaga, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Presiden mengungkapkan bahwa keputusan mengganti pimpinan BGN diambil setelah mempertimbangkan berbagai laporan yang diterimanya.

Dadan Cs Dicopot dari Jabatan

Pada Selasa, 2 Juni 2026, pemerintah resmi melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional.

Dadan Hindayana digantikan oleh Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN. Sementara posisi wakil kepala diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono yang menggantikan Lodewyk Pusung serta Sony Sonjaya.

Beberapa saat setelah pergantian tersebut, Kejaksaan Agung mulai melakukan langkah penyidikan secara intensif.

Penggeledahan Kantor BGN Dimulai Dini Hari

Pada Rabu, 3 Juni 2026, kantor BGN di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, menjadi pusat perhatian.

Berdasarkan informasi petugas keamanan setempat, penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Agung dimulai sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.

Sebanyak tiga hingga empat mobil Kejaksaan disebut masuk ke kompleks kantor BGN untuk melakukan penggeledahan.

Ketika awak media mendatangi lokasi sekitar pukul 09.00 WIB, pengamanan terlihat diperketat. Bahkan, karyawan BGN hanya diperbolehkan masuk sampai area lobi kantor selama proses berlangsung.

Meski penggeledahan berlangsung sejak dini hari, Kejagung saat itu masih menutup rapat informasi mengenai perkara yang sedang ditangani.

Penjemputan Paksa di Tiga Lokasi Berbeda

Setelah alat bukti dinilai cukup, penyidik melakukan penjemputan paksa terhadap ketiga mantan pimpinan BGN. Dadan Hindayana dijemput di kediamannya di Bogor, Jawa Barat. Lodewyk Pusung dijemput di rumahnya di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Sementara Sony Sonjaya diamankan di sebuah hotel.

Ketiganya kemudian dibawa ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan.

Pada sore hari, Kejagung menggelar konferensi pers untuk mengumumkan perkembangan perkara.

Sekitar pukul 17.10 WIB, Dadan Hindayana terlihat keluar mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda khas Kejaksaan RI dengan tangan diborgol. Tak lama kemudian, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung juga keluar dengan kondisi serupa sebelum dibawa ke mobil tahanan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, kemudian mengumumkan bahwa ketiganya resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup.

Para tersangka dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk kepentingan penyidikan, ketiganya langsung ditahan selama 20 hari.

Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, sedangkan Dadan Hindayana ditempatkan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kerugian Negara dan Aliran Dana

Meski telah menetapkan tersangka, Kejaksaan Agung masih mendalami besaran kerugian negara akibat perkara ini.

Penyidik juga masih menelusuri aliran dana serta keuntungan yang diduga diterima masing-masing tersangka.

Hingga saat ini, jumlah pasti kerugian negara maupun nilai keuntungan yang dinikmati para tersangka belum diumumkan karena proses perhitungan masih berlangsung.

Prabowo Mengaku Sedih Harus Mengganti Orang Kepercayaannya

Di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti sejumlah pimpinan yang sebelumnya dipercaya menjalankan tugas negara, termasuk di lingkungan BGN.

Saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Bogor, Prabowo mengatakan keputusan tersebut bukan hal yang mudah karena orang-orang yang diganti merupakan sosok yang selama ini dipercaya mengemban tugas penting negara.

Namun, ia menegaskan tidak ingin mengomentari lebih jauh karena proses hukum sedang berjalan dan tidak ingin dianggap memengaruhi penyelidikan.

Prabowo juga menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang menyangkut masa depan generasi Indonesia, pengentasan kemiskinan, serta penciptaan jutaan lapangan kerja.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada integritas dan kualitas kepemimpinan lembaga yang mengelolanya.

Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu perkara besar yang menyita perhatian publik pada 2026. Bermula dari dugaan pemberian fasilitas kepada yayasan terafiliasi dan pengadaan barang yang diduga mengalami mark up, kasus ini berujung pada penetapan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka.

Meski demikian, penyidikan masih terus berjalan. Kejaksaan Agung masih menghitung nilai kerugian negara dan menelusuri aliran dana yang diduga terkait dengan perkara tersebut. Hasil penyidikan lanjutan akan menentukan seberapa besar dampak dugaan korupsi ini terhadap program MBG yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menelusuri aliran dana dari tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke tersangka Dadan Hindayana dkk.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan Dadan dkk diduga ikut menikmati insentif harian yang diberikan kepada SPPG. Sebagaimana diketahui, setiap SPPG mendapatkan insentif Rp6 juta per hari.

"Kurang lebih yang 6 juta itu. Yang per hari kan," ujar Syarief di Kejagung, dikutip Jumat (5/6/2026).

Hanya saja, Syarief belum memerinci modus dari eks Bos BGN itu dalam meraup untung dari insentif harian SPPG. Pasalnya, saat ini hal tersebut masih didalami.

Namun demikian, Syarief menyatakan bahwa peran dari Dadan Cs dalam kasus tata kelola program prioritas Presiden ini berhubungan dengan kewenangan masing-masing tersangka.

"Tapi yang jelas peran itu berhubungan dengan kewenangan dari masing-masing sebagai ketua, sebagai wakil bidang ini, bidang ini," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada tiga tersangka dalam perkara MBG ini, di antaranya Dadan selaku mantan Kepala BGN. Dua lainnya adalah eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya serta Lodewyk Pusung.

Tiga tersangka ini diduga telah meloloskan sejumlah yayasan mitra SPPG yang terafiliasi dengan mereka meskipun tidak memenuhi syarat. Selain itu, ketiganya diduga melakukan mark up serta pengadaan barang yang tidak diperlukan dalam tata kelola program MBG.

Adapun rincian pengadaan tersebut meliputi motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai Rp1 triliun yang telah dibayarkan ke PT YAT. Namun, perusahaan tersebut disebut tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif serta diduga terjadi mark up.

Selain itu, pengadaan lain yang diduga tidak sesuai ketentuan dengan mark up harga yakni 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inci.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terungkapnya kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen izin tinggal WNA di Indonesia berawal dari pengembangan penyidikan RPTKA tahun 2025 di Kemnaker dan analisis laporan keuangan dari PPATK.

Perkara ini terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM/Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2022-2026. Ketua KPK, Setyo Budiyanto menjelaskan dalam hasil laporan PPATK terhadap 35 pegawai Kementerian Imipas ditemukan transaksi yang mencurigakan.

"Dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019 sampai dengan 2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar," jelas Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Pasalnya, dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji/tunjangan.

Sementara Rp357 miliar atau 97% lainnya, diduga berasal dari pihak-pihak pemohon layanan pengurusan keimigrasian, seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal.

Setyo menjelaskan, setelah melakukan pendalaman dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (2/6/2206) dan Rabu (3/6/2026), terungkap bahwa uang dikumpulkan diduga berasal dari hasil pemerasan.

Wakil Menteri Imipas nonaktif Silmy Karim yang kala itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024 diduga 'meminta jatah' dari pengurusan izin tinggal melalui Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra.

Dalam proses permohonan izin tinggal, setiap dokumen yang diajukan diduga dikenakan biaya tidak resmi pada setiap tahapan pemrosesannya, yang diistilahkan sebagai 'setiap klik ada harganya'. Uang hasil pemerasan dikumpulkan dalam rekening tertentu untuk kemudian disebarkan.

Selama periode 2022-2026, kata Setyo, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah satunya saudara SK yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu," ucapnya.

Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka dan telah ditahan selama 20 hari, yakni:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan

tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan

atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA—Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan kembali dibayangi sentimen rebalancing indeks global yang turut memengaruhi aliran dana investor asing.

Setelah sebelumnya pasar merespons pengumuman evaluasi indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI), kali ini investor menanti pengumuman FTSE Russell terkait daftar saham yang berpotensi dihapus maupun diturunkan peringkatnya dari indeks.

Head of Investment Specialist Maybank Sekuritas Fath Aliansyah Budiman mengatakan pengumuman FTSE pada 22 Mei 2026 waktu Amerika Serikat menjadi salah satu sentimen penting yang akan memengaruhi pergerakan IHSG dalam jangka pendek.

“Pasar akan menantikan pengumuman FTSE sebagai salah satu sentimen penting bagi IHSG,” ujarnya, Kamis (22/5/2026).

Menurut Fath, FTSE kali ini diperkirakan belum akan menaikkan peringkat saham Indonesia karena masih memantau perkembangan reformasi pasar modal domestik. Karena itu, perhatian investor lebih tertuju pada potensi saham yang dihapus atau mengalami downgrade dari indeks FTSE.

Dia menjelaskan mekanisme FTSE berbeda dengan MSCI. Dalam MSCI, perubahan komposisi indeks yang diumumkan biasanya tidak berubah lagi hingga tanggal efektif rebalancing. Sementara itu, FTSE masih dapat melakukan perubahan mendekati jadwal rebalancing.

“FTSE bisa menambahkan sesuatu jelang rebalancing satu sampai dua minggu sebelum efektif. Saham yang sebelumnya diumumkan masuk juga bisa dikeluarkan lagi,” katanya.

Fath mencontohkan kasus PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) pada Agustus 2024 yang sempat diumumkan masuk indeks FTSE, tetapi akhirnya dikeluarkan kembali pada menit-menit terakhir sebelum rebalancing efektif berlaku.

Dia menilai saham yang dikeluarkan dari indeks FTSE tetap berpotensi mengalami outflow dana asing seperti pada MSCI. Namun, tekanan jual diperkirakan tidak sebesar dampak rebalancing MSCI terhadap pasar saham Indonesia.

“Pasti ada outflow, tetapi tidak sebesar MSCI. Tekanan pasar pasti ada, tapi lebih bisa dikalkulasi,” ujarnya.

Adapun, FTSE Russell sebelumnya mengumumkan daftar awal perubahan konstituen indeks akan dirilis pada 22 Mei 2026 setelah pukul 18.00 waktu AS bagian timur. FTSE juga akan memperbarui daftar sementara pada 29 Mei, 5 Juni, 12 Juni, dan 18 Juni 2026.

Sementara itu, periode “lock-down” dimulai pada 8 Juni 2026, ketika perubahan keanggotaan dianggap final. Rebalancing resmi berlaku setelah penutupan pasar saham AS pada 26 Juni 2026 dan efektif digunakan pasar pada 29 Juni 2026.

Di sisi lain, MSCI sebelumnya mengumumkan hasil MSCI Equity Indexes Review Mei 2026 dengan perubahan efektif pada penutupan perdagangan 29 Mei 2026. Dalam rebalancing tersebut, terdapat 19 saham Indonesia yang dikeluarkan dari indeks MSCI.

Pada MSCI Global Standard Indexes, saham yang dikeluarkan antara lain PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN), PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN), dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT).

Fath menyarankan investor untuk mencermati kondisi pasar ketika IHSG jatuh. Reviu strategi investasi dapat dilakukan setelah 29 Mei 2026, atau saat periode rebalancing MSCI selesai.

"Setelah tanggal 29 Mei, arah pasar baru lebih terlihat setelah periode rebalancing selesai. Saat itu, dapat meninjau ulang strategi portofolio secara menyeluruh," tuturnya.

Melansir IDX Mobile pukul 09.00 WIB, IHSG melemah 1,21% ke level 6.020,98. Hanya ada 95 saham yang menguat, sedangkan 383 saham dibuka melemah dan 481 saham stagnan.

Pasar mengawali perdagangan dengan volume transaksi 825,8 juta saham senilai Rp473,4 miliar. Kapitalisasi pasar menjadi Rp10.404 triliun.

Sejumlah saham big caps yang dibuka koreksi antara lain adalah BBCA yang turun 1,26% ke Rp5.875, BMRI turun 1,44% ke Rp4.110, BREN turun 3,11% ke Rp2.490, TLKM melemah 2% ke Rp2.940, serta TPIA yang dibuka dengan koreksi tajam 12,78% ke Rp1.980.

PENGUMUMAN FTSE

FTSE Russell akan tetap melaksanakan peninjauan indeks saham Indonesia pada Juni 2026, meski masih menunda penerapan penuh full index re-ranking, kenaikan free float, serta penambahan saham baru melalui initial public offering (IPO) hingga setidaknya September 2026.

Langkah FTSE dilakukan setelah pengumuman MSCI pada Selasa (12/5/2026). MSCI Inc. melaporkan hasil tinjauan indeks Mei 2026 untuk MSCI Equity Indexes. Tercatat, enam saham emiten Indonesia dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index.

Berdasarkan pengumuman MSCI, seluruh perubahan indeks akan berlaku efektif pada penutupan perdagangan 29 Mei 2026 dan mulai diterapkan 1 Juni 2026.

Dalam keterangannya, FTSE Russell menyebut keputusan tersebut diambil setelah lembaga penyedia indeks global itu terus memantau perkembangan pasar modal Indonesia dan berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan sejak penerbitan pemberitahuan perlakuan indeks Indonesia pada 9 Februari 2026.

FTSE Russell menilai otoritas pasar modal Indonesia telah menerapkan sejumlah langkah untuk memperkuat transparansi pasar, termasuk penyediaan data kepemilikan saham di atas 1%, publikasi daftar High Shareholding Concentration (HSC), serta peningkatan pelaporan klasifikasi investor.

“FTSE Russell telah meninjau perkembangan tersebut dan mempertimbangkan masukan dari pelaku pasar serta komite penasihat eksternal,” tulis FTSE Russell, Rabu (13/5/2026).

Pada peninjauan indeks Juni 2026, FTSE Russell akan tetap melanjutkan sejumlah pembaruan indeks terhadap saham-saham Indonesia.

Beberapa penyesuaian yang tetap dilakukan antara lain pembaruan Industry Classification Benchmark (ICB), pembaruan kuartalan saham tanpa penerapan buffer standar 1%, serta penyesuaian penurunan free float tanpa buffer standar 3%.

Selain itu, FTSE Russell juga tetap akan menerapkan perubahan klasifikasi kapitalisasi besar, menengah, kecil, dan mikro akibat aksi spin-off, termasuk penghapusan entitas yang berada di bawah ambang batas minimum indeks.

Pembaruan daftar eksklusi seperti ESG, ethical, dan Shariah, termasuk penghapusan saham akibat data ESG, juga tetap dilakukan dalam review Juni 2026.

Namun demikian, FTSE Russell menegaskan masih menunda full index re-ranking, kenaikan free float, dan penambahan saham baru IPO dari Indonesia hingga setidaknya peninjauan indeks September 2026.

Menurut FTSE Russell, penundaan tersebut dilakukan untuk memberikan waktu observasi dan pemantauan yang lebih panjang terhadap implementasi kebijakan transparansi di pasar modal Indonesia.

Sebelumnya, FTSE Russell pada Februari 2026 menyampaikan perlakuan khusus terhadap saham Indonesia menyusul kekhawatiran investor terkait transparansi free float dan konsentrasi kepemilikan saham di pasar domestik.

FTSE Russell memutuskan bakal mendepak saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC) pada tinjauan indeks Juni 2026.

Langkah tersebut menyusul evaluasi berkelanjutan FTSE Russell terhadap perkembangan pasar modal Indonesia yang bergulir sejak Februari 2026.

Meski mengapresiasi reformasi transparansi yang dilakukan otoritas pasar modal Indonesia, mulai dari pengungkapan kepemilikan di atas 1% dan publikasi daftar HSC, FTSE menyatakan bakal tetap bersikap konservatif.

“FTSE Russell akan menghapus sekuritas yang terdampak [HSC] dengan harga nol pada tinjauan Juni 2026, yang akan efektif pada pembukaan perdagangan Senin, 22 Juni 2026,” tulis FTSE dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Keputusan menghapus saham dengan harga nol diambil guna menjamin integritas indeks. Pasalnya, FTSE menerima masukan bahwa likuiditas pada saham-saham yang terkena peringatan HSC diperkirakan bakal merosot tajam, sehingga menyulitkan investor pasif untuk melakukan exit secara wajar.

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet Manajer Investasi (MI) menilai adanya tekanan jual jangka pendek dari pengumuman MSCI, terutama terkait penghapusan saham terkonsentrasi.

Senior Vice President, Head of Retail, Product Research & Distribution Henan Putihrai Asset Management (HPMA) Reza Fahmi Riawan menuturkan pengumuman MSCI hari ini lebih berdampak sebagai katalis teknikal bagi saham konstituen, terutama melalui penyesuaian portofolio investor pasif global.

Reza menjelaskan saham yang berpotensi keluar biasanya menghadapi tekanan jual jangka pendek, sementara saham yang mendapat kenaikan bobot atau masuk indeks berpeluang menerima inflow temporer dari dana pasif.

Untuk potensi perubahan, kata dia, saham yang paling rentan dievaluasi umumnya adalah emiten dengan free float terbatas, likuiditas menurun, atau kapitalisasi pasar yang mendekati batas minimum metodologi MSCI.

Sebaliknya, kandidat yang layak masuk biasanya berasal dari emiten berkapitalisasi besar dengan free float memadai dan likuiditas yang konsisten, karena itu menjadi syarat utama agar dapat diakses investor institusi global.

“Dari sisi aliran dana, perubahan konstituen dapat memicu pergerakan dana pasif yang cukup berarti dalam jangka pendek karena fund manager benchmark akan menyesuaikan posisi secara otomatis. Namun dampaknya cenderung bersifat one-off dan tidak selalu mengubah pandangan fundamental terhadap pasar Indonesia,” kata Reza, Selasa (21/4/2026).

Adapun bagi investor, lanjutnya, momentum ini dapat dimanfaatkan melalui strategi rotasi selektif pada saham yang berpotensi masuk indeks, tetapi tetap harus berbasis fundamental.

“Dari sudut pandang Henan Asset, kami melihat perubahan MSCI sebaiknya tidak hanya dibaca sebagai peluang trading jangka pendek, tetapi juga sebagai indikator saham mana yang semakin relevan dalam radar investor global,” tutur Reza.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup melemah sebesar 0,46% atau 34,73 poin menuju 7.559,38 pada Selasa (21/4/2026), menyusul pengumuman terbaru dari MSCI. Indeks komposit dibuka pada level 7.560,28 dan sempat menyentuh posisi tertingginya di 7.568,98.

President & CEO Pinnacle Investment Guntur Putra melihat secara keseluruhan jangka pendek, dampak dari pengumuman MSCI ini cenderung terbatas karena MSCI masih menerapkan kebijakan interim, termasuk pembekuan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan tidak adanya penambahan saham baru ke indeks.

Namun, risiko utama justru ada pada potensi deletion, khususnya untuk saham yang masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC). Menurutnya, saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi berpotensi mengalami penurunan bobot atau bahkan keluar dari indeks.

Daftar Top 10 Saham MSCI Indonesia

Guntur melanjutkan sejauh ini pihaknya melihat saham dengan free float rendah dan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi menjadi kandidat utama untuk evaluasi negatif.

Selain itu, dengan penggunaan data pemegang saham lebih dari 1%, menurutnya MSCI berpotensi melakukan penyesuaian free float yang bisa berdampak pada valuasi relatif saham-saham tertentu di indeks.

“Top of the list kandidat utama yang berpotensi untuk dikeluarkan atau index deletion adalah BREN dan DSSA, karena saham tersebut berpotensi besar untuk dihapus dari MSCI index,” ucap Guntur.

Dia juga menuturkan dampak perubahan konstituen terhadap aliran dana pasif ke pasar Indonesia cenderung minimal. Dalam kondisi ini, kata Guntur, karena tidak ada penambahan saham dan fokus pada potensi pengurangan (deletion), maka risiko yg lebih dominan adalah outflow dari saham-saham yang berpotensi terdampak deletion atau penurunan bobot.

“Namun, secara keseluruhan dampaknya cenderung net outflow, meski sifatnya lebih terkonsentrasi pada saham tertentu daripada seluruh pasar,” kata dia.

Guntur menyarankan investor agar dapat memanfaatkan momentum ini dengan mengurangi eksposur pada saham dengan free float rendah dan risiko HSC tinggi, beralih ke saham dengan likuiditas kuat dan free float besar yang berpotensi menjadi future beneficiaries, dan memanfaatkan potensi price dislocation jangka pendek akibat aksi rebalancing dana pasif.

Sementara itu, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto menuturkan dengan adanya pengumuman MSCI ini, dia menyarankan investor saat ini sebaiknya berfokus pada fundamental dan prospek saham.

“Rebalancing indeks itu efeknya hanya beberapa hari jelang hari H saja,” ujarnya.

SIKAP MSCI

Penyedia indeks global MSCI Inc. memutuskan melakukan kembali pembekuan terhadap indeks saham Indonesia. MSCI mengkaji dampak reformasi transparansi pasar modal Indonesia terhadap penentuan free float dan aksesibilitas investasi.

MSCI menyoroti sejumlah langkah reformasi yang mencakup peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), serta peta jalan peningkatan batas minimum free floatmenjadi 15%.

Evaluasi ini menyusul sejumlah kebijakan baru yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

"Seiring dengan proses evaluasi tersebut, MSCI memastikan akan mempertahankan perlakuan sementara terhadap saham-saham Indonesia pada peninjauan indeks Mei 2026," tulis MSCI dalam pengumumannya, Selasa (21/4/2026).

Kebijakan itu meliputi pembekuan kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan jumlah saham (Number of Shares/NOS), serta tidak melakukan penambahan saham baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI).

Selain itu, MSCI juga tidak akan melakukan kenaikan kelas kapitalisasi, termasuk dari Small Cap ke Standard Index. Di sisi lain, saham yang dikategorikan memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi dalam kerangka HSC akan dikeluarkan dari indeks.

MSCI menyatakan dapat memanfaatkan data keterbukaan pemegang saham di atas 1% untuk menyesuaikan estimasi free float apabila diperlukan. Namun, lembaga tersebut belum akan sepenuhnya memasukkan data baru ke dalam metodologi penilaian hingga proses kajian rampung dan masukan dari pelaku pasar dihimpun.

“Pendekatan ini bertujuan membatasi perputaran indeks dan risiko investability, sekaligus memberi waktu untuk mengevaluasi efektivitas reformasi yang baru diumumkan,” tulis MSCI.

Ke depan, MSCI akan terus berdialog dengan regulator dan pelaku pasar domestik guna menilai konsistensi serta efektivitas sumber data baru tersebut. Hasil evaluasi lanjutan dijadwalkan akan disampaikan dalam Market Accessibility Review pada Juni 2026.

Langkah ini menjadi perhatian pelaku pasar, mengingat keputusan MSCI berpotensi memengaruhi arus dana asing dan persepsi investor global terhadap pasar saham Indonesia.

Berikut poin-poin utama keputusan MSCI Inc. terkait saham Indonesia:

Kebijakan Interim (Review Mei 2026):

• Menahan kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan Number of Shares (NOS)
• Tidak menambahkan saham Indonesia baru ke MSCI Investable Market Indexes (IMI)
• Tidak ada kenaikan kelas kapitalisasi (misalnya dari Small Cap ke Standard)

Perlakuan terhadap Saham:

• Menghapus saham yang masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC) sesuai identifikasi otoritas Indonesia
• Berpotensi menggunakan data keterbukaan pemegang saham ≥1% untuk penyesuaian free float (secara selektif)

Sikap terhadap Reformasi Pasar Modal RI:

• Masih mengkaji efektivitas kebijakan baru dari Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia
• Belum memasukkan seluruh data baru ke dalam metodologi indeks sampai evaluasi selesai

Tujuan Kebijakan:

• Menekan potensi perputaran indeks (index turnover)
• Mengurangi risiko terhadap investability pasar Indonesia selama masa transisi

Langkah Selanjutnya:

• Mengumpulkan masukan dari pelaku pasar
• Hasil kajian akan disampaikan pada Market Accessibility Review Juni 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Pasar saham mulai menunjukkan pemulihan. Indeks harga saham gabungan (IHSG) yang digempur beragam sentimen negatif global sejak awal pekan kini mulai menguat.

Reydi Octa, Pengamat Pasar Modal menjelaskan bahwa tekanan IHSG dalam beberapa hari terakhir lebih dipicu sentimen global. Namun, secara fundamental domestik kondisinya masih relatif solid.

"Kenaikan harga komoditas, potensi pelonggaran moneter BI di 2026, serta valuasi saham yang mulai lebih murah bisa menjadi katalis untuk IHSG bisa rebound. Artinya, volatilitas jangka pendek masih mungkin terjadi, tetapi secara tren menengah IHSG masih memiliki ruang untuk stabil dan kembali menguat," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Menilik gerak pasar, IHSG sepanjang pekan ini telah ditutup koreksi selama tiga hari perdagangan beruntun sejak Senin (2/3). Bahkan di penutupan pasar Rabu (4/3), koreksi IHSG menunjukkan hanya ada 61 saham yang menguat dan seluruh indeks saham sektoral ditutup di zona merah. Hari ini, Jumat (5/3), IHSG rebound ditutup menguat 1,76% ke 7.710.

"Untuk memastikan perubahan tren, pasar masih perlu melihat konsistensi aliran dana dan berkurangnya sentimen global. Jadi dalam jangka pendek IHSG masih berpotensi bergerak fluktuatif dengan pola rebound–konsolidasi," jelasnya.

Bicara ihwal peluang di tengah pelemahan, Reydi menilai koreksi kemarin justru membuka peluang akumulasi pada saham berfundamental kuat yang valuasinya kembali menarik, terutama di sektor perbankan besar dan komoditas yang berpotensi dilirik kembali karena memiliki fundamental kuat, likuiditas tinggi, dan sensitif terhadap kenaikan harga komoditas global.

"Bagi investor, strategi bertahap tetap lebih bijak di tengah volatilitas pasar saat ini," tandasnya.

Hari ini, sejumlah saham big caps penopang utama IHSG kembali menguat. Mereka antara lain adalah saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang ditutup naik 3,27% ke Rp7.100, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) naik 1,27% ke Rp75.800, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) ditutup naik 1,63% ke Rp3.750, hingga saham PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) ditutup menguat 0,55% ke Rp201.100.

Sementara itu, dalam daftar top gainers hari ini, dipimpin oleh saham PT Koka Indonesia Tbk. (KOKA) yang naik 35% ke Rp270, saham PT Pikko Land Development Tbk. (RODA) naik 34,55% ke Rp74, saham PT Limitra Propertindo Tbk. (LAND) naik 34,48% ke Rp78, sampai saham PT Bhuwantala Indah Permai Tbk. (BIPP) yang juga ditutup menguat 34,48% ke Rp78.

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, investor asing membukukan aksi beli bersih (net buy) sebesar Rp0,36 triliun pada Februari 2026, berbalik arah dibandingkan bulan sebelumnya pada Januari 2026 yang mencatatkan jual bersih (net sell) Rp9,88 triliun.

Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pada Februari 2026, tekanan di pasar saham domestik terpantau mereda.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Februari 2026 ditutup pada level 8.235,49 pada 27 Februari 2026, terkoreksi sebesar 1,13 persen secara month to date (mtd) atau 4,76 secara year to date (ytd).

Rerata Nilai Transaksi Harian (RNTH) saham pada Februari 2026 tercatat sebesar Rp25,62 triliun. Dengan demikian, ujar Hasan, RNTH bulanan konsisten berada di atas angka Rp20 triliun sejak Agustus 2025.

Kemudian, proporsi transaksi investor ritel pada bulan tersebut tercatat sebesar 53 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 58 persen.

Sehubungan dengan volatilitas pasar pada awal Maret 2026 yang dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, Hasan mengatakan bahwa OJK terus memantau pergerakan pasar serta berkoordinasi dengan SRO dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan.

Selanjutnya di pasar obligasi, indeks komposit ICBI per 27 Februari 2026 ditutup di level 442,12; terapresiasi 0,45 persen mtd atau 0,29 persen ytd.

Adapun imbal hasil (yield) SBN rata-rata mengalami kenaikan sebesar 1,76 bps mtd atau 10,04 bps ytd. Investor nonresiden di pasar SBN terpantau membukukan net sell sebesar Rp3,35 triliun secara mtd, sedangkan di pasar obligasi korporasi net sell sebesar Rp0,30 miliar secara mtd.

Di tengah dinamika pasar, industri pengelolaan investasi masih melanjutkan kinerja positif. Nilai asset under management (AUM) mencapai Rp1.115,71 triliun per 26 Februari 2026, meningkat 1,11 persen mtd atau 7,0 persen ytd.

Adapun nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana pada periode yang sama mencapai Rp726,26 triliun, tumbuh 3,55 persen mtd atau 7,54 persen ytd.

Tren kinerja NAB yang solid tersebut didukung oleh investor reksa dana yang tetap aktif melakukan subscription, dengan net subscription sebesar Rp16,09 triliun mtd atau Rp43,12 triliun ytd.

Dari sisi jumlah investor, per 25 Februari 2026 (mtd) terpantau adanya penambahan sebanyak 1,8 juta investor baru di pasar modal domestik. Dengan perkembangan tersebut, secara ytd jumlah investor di pasar modal tumbuh 12,34 persen menjadi 22,88 juta.

Selanjutnya, penghimpunan dana oleh korporasi di pasar modal hingga 27 Februari 2026 (ytd) telah mencapai Rp39,09 triliun, yang bersumber dari 32 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS). Adapun pada pipeline, terdapat 25 rencana Penawaran Umum dengan nilai indikatif Rp16,83 triliun.

Untuk penggalangan dana melalui securities crowdfunding (SCF), per 26 Februari 2026 terdapat 13 Efek baru dengan nilai dana dihimpun sebesar Rp23,65 miliar, serta terdapat 4 penerbit baru. Dengan demikian secara agregat, telah tercatat 1.008 penerbitan Efek dari 596 penerbit dan 194.497 pemodal.

Di pasar derivatif keuangan, sejak 10 Januari 2025 hingga 20 Februari 2026, terdapat sebanyak 113 pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari OJK.

Adapun selama Februari 2026, volume transaksi mencapai 29.514 lot dan frekuensi transaksi sebanyak 234.951 kali.

Sementara di Bursa Karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 27 Februari 2026, secara total tercatat 153 pengguna jasa yang telah terdaftar.

Adapun penambahan volume transaksi pada 2 Februari 2026 tercatat sebesar 2.218 tCO2e (tonne of carbon dioxide equivalent), dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp91,87 miliar.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendeteksi dugaan pemalsuan cukai rokok dengan menyuap petugas Bea dan Cukai. Alhasil banyak peredaran rokok ilegal di Indonesia.

Hal itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur usai pihaknya melakukan pengembangan kasus dugaan suap importasi barang kepada petugas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam pengembangan ini, KPK menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP) sebagai tersangka pada pekan lalu, Kamis (26/2/2026).

Sebab, Budiman menerima dan mengelola uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir.

"Apakah terkait juga dengan rokok ilegal yang saat ini marak? Salah satunya. Benar gitu. Ada, jadi bentuknya itu begini. Ada yang memang cukainya itu palsu atau dipalsukan. Ada juga modusnya itu yang cukainya dia menggunakan cukai yang tidak seharusnya," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip pada Senin (2/3/2026).

Asep menjelaskan pengusaha rokok membeli harga cukai lebih murah dengan jumlah yang banyak. Atas hal tersebut, katanya, negara dirugikan.

Asep menyampaikan pihaknya akan mendalami dan memungkinkan memanggil produsen rokok berdasarkan informasi yang sudah dihimpun tim lembaga antirasuah, termasuk aliran dana ke pihak-pihak di DJBC.

"Kita akan susuri informasi tersebut gitu. Kita sudah memiliki informasi-informasinya, tetapi tentunya saat ini belum bisa disampaikan kepada rekan-rekan," jelas Asep.

Dalam perkara ini, Budiman memerintahkan rekannya memindahkan 5 koper berisi Rp5,19 miliar dari "safe house" di Jakarta Pusat ke "safe house" di Ciputat, Tangerang Selatan.

Tindakan untuk menghilangkan barang bukti tersebut menjadi salah satu alasan KPK menetapkan Budiman sebagai tersangka.

Dari peristiwa yang bermula dari tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) dan berlanjut pada Kamis (26/2/2026), KPK telah menetapkan 7 tersangka, yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024—Januari 2026
2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR)
5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR
6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR
7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penyitaan Rp5 miliar dalam kasus dugaan suap impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diamankan di "Safe House" yang terletak di Ciputat, Tangerang.

Adapun penyitaan berlangsung pada Jumat, (13/2/2026) yang menyita uang dalam bentuk pecahan Rupiah, Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Hong Kong Dolar, hingga Ringgit.

"Uang dalam koper yang diamankan pada saat penyidik melakukan giat geledah adalah di safe house. Penyidik tentunya akan mendalami temuan 5 koper berisi uang tersebut," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (18/2/2026).

Budi menjelaskan pendalaman juga menyasar penggunaan safe house. Termasuk aliran dana dan peran-peran pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Pasalnya, ini merupakan safe house kedua yang ditemukan penyidik KPK di mana yang pertama saat tim lembaga antirasuah melakukan kegiatan tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026), dengan menyita sejumlah uang dan emas yang total nilainya mencapai Rp40,5 miliar.

"Betul, beda dengan sebelumnya," jelas Budi.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan 6 tersangka dengan rincian sebagai berikut:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan pada Oktober 2025, Orlando, Sisprian, John, Andri, dan Dedy merencanakan upaya meloloskan barang impor.

Orlando memerintahkan Filar selaku pegawai Ditjen Bea dan Cukai untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun ruleset pada angka 70%. Sebab, barang yang melewati jalur merah harus diperiksa secara fisik dengan ketat oleh petugas.

"Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan &Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai (IKC), untukdimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesinpemeriksa barang)," jelas Asep.

Pengkondisian tersebut membuat barang-barang PT BR diduga masuk tanpa pemeriksaan fisik sehingga barang ilegal berpotensi masuk ke Indonesia.

Asep menyebutkan bahwa pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai selama Desember 2025-Februari 2026 di sejumlah lokasi.

Bahkan terkuak bahwa oknum pegawai DJBC menyewa "safe house" untuk menyimpan uang hingga emas. Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai yang totalnya mencapai Rp7 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memastikan pemulihan kerugian korban dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemulihan kerugian korban itu dilakukan dengan penelusuran aset hasil tindak pidana.

"Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya asset tracing terutama untuk mengikuti jejak uang hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban," ujar Ade dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (8/2/2026).

Dia menambahkan, penelusuran aset itu dilakukan dengan menggandeng stakeholder terkait seperti Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Nantinya, kerja sama dengan PPATK bertujuan untuk menelusuri transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana terkait PT DSI.

"Koordinasi lanjutan dengan PPATK untuk melakukan analisa aliran dana/ transaksi keuangan terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi," pungkasnya.

Sekadar informasi, Bareskrim telah menyita seperti ratusan dokumen SHM dan SHGB dari peminjam yang dijaminkan di PT Dana Syariah Indonesia.

Adapun, secara total penyidik juga telah melakukan penyitaan sebesar Rp4,07 miliar dari 41 rekening yang telah diblokir hingga sejumlah kendaraan baik itu mobil maupun motor.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah menganalisis perputaran dana sebesar Rp2.085 triliun sepanjang 2025.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan data tersebut diperoleh dari 994 hasil analisis, 17 Hasil Pemeriksaan, dan 529 Informasi kepada penyidik dan Kementerian/Lembaga terkait.

"Total perputaran dana yang dianalisis sebesar Rp2.085,48 triliun, meningkat 42,88% dari 2024 sebesar Rp1.459,65 triliun," ujar Ivan saat raker dengan Komisi III DPR RI, Selasa (3/2/2026).

PPATK, kata Ivan, sebagai focal point rezim anti anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APUPPT PPSPM) di Indonesia telah menerima 43.723.386 laporan.

Jumlah itu pun meningkat 25,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 35.650.984 lapran.

"PPATK Sepanjang 2025, PPATK sebagai focal point rezim APUPPT PPSPM telah menerima 43.723.386 laporan, meningkat 25,5% dari 2024 sebesar 35.650.984 laporan," imbuhnya.

Adapun, Ivan menegaskan bahwa pihaknya telah berkontribusi dalam penguatan jalannya pemerintahan dalam pemberantasan korupsi melalui analisis dana terkait TPPU.

Kemudian, analisis transaksi untuk memberantas narkoba, judi onlie, perdagangan orang hingga Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Peran kelembagaan PPATK ditunjukkan melalui kolaborasi penguatan Pihak Pelapor, pemberantasan TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi, narkotika, judi online, perdagangan orang, dan tindak pidana lainnya, serta TPPT, dan penyampaian Rekomendasi, yang mendukung pencapaian 1 tahun Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.